Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Jatim
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK Jatim) menyelenggarakan acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan, Jumat (23/08/2024) di Ruang Auditorium BPK Jatim. Karyadi, menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Jatim sejak 2 Agustus 2024, dan kini digantikan oleh Yuan Candra Djaisin, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan Negara. Acara disaksikan oleh Anggota V BPK,...
SERAH TERIMA JABATAN KEPALA PERWAKILAN BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Sidoarjo, Jum’at (23 Agustus 2024) – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK Jatim) menyelenggarakan acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan pada Jumat, 23 Agustus 2024. Kepala Perwakilan sebelumnya, Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA, CSFA. yang menjabat sejak 2 Agustus 2022 digantikan oleh Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA, CSFA. yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Direktorat...
DANA RP477 JUTA DISIAPKAN UNTUK PESANGON ANGGOTA DPRD TULUNGAGUNG, TERMASUK YANG JALANI PROSES HUKUM
TULUNGAGUNG - Seluruh anggota DPRD Tulungagung periode 2019-2024 akan menerima pesangon di akhir masa tugasnya.
Sekretariat DPRD Tulungagung telah menyiapkan anggaran total Rp 477 juta untuk uang pesangon 50 anggota dewan ini. Pesangon dengan nama uang jasa pengabdian akan dicairkan pada Bulan Agustus 2024 ini, setelah secara resmi diberhentikan dari keanggotaan DPRD Tulungagung.
“Anggarannya sudah disiapkan sebesar Rp 477 juta. Dasarnya...
Wujudkan BPK Hebat untuk Nusantara Baru Indonesia Maju
Pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, seluruh pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK Jatim) melaksanakan Upacara Bendera, Sabtu (17/08/2024) di halaman kantor BPK Jatim. Peringatan kemerdekaan RI tahun 2024 mengusung tema “Nusantara Baru Indonesia Maju”, merefleksikan semangat bangsa Indonesia yang sedang bertransisi, bersinergi, dan berkolaborasi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Melalui peringatan Hari Ulang...
Kepala Perwakilan BPK Jatim yang Baru Beri Pengarahan
Bertempat di ruang Auditorium BPK Jatim, Kegiatan Pengarahan Kepala Perwakilan yang sekaligus perkenalan Kepala Perwakilan BPK Jatim yang baru dihadiri oleh seluruh pegawai BPK Jatim, Jumat (16/08/2024). Yuan Candra Djaisin dilantik sebagai Kepala Perwakilan BPK Jatim pada 2 Agustus 2024, menggantikan Karyadi.
“Tidak banyak yang akan saya sampaikan pada hari ini, jadi kesempatan kali ini sebagai perkenalan saja. Mudah-mudahan kita...
DANA PILKADES DI TULUNGAGUNG RP15 M DIKEMBALIKAN KE KAS DAERAH
Tulungagung – Dana Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak sebesar Rp 15 miliar yang rencananya akan digunakan pada tahun 2025 dipastikan kembali ke kas daerah. Hal ini terjadi karena sebagian besar kepala desa (kades) mendapat perpanjangan masa jabatan selama dua tahun.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro, Rabu (3/7), mengungkapkan pengembalian dana pilkades serentak akibat...
Pemantauan dan Pembahasan TLRHP Semester I 2024
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK Jatim) mengundang Sekretaris Daerah dan Inspektur se-Jawa Timur guna koordinasi pembahasan progres rekomitmen penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK, Kamis (18/7/2024). Acara yang berlangsung di Auditorium Kantor BPK Jatim bertujuan untuk mendorong peningkatan dan percepatan penyelesaian TLRHP BPK di wilayah Jawa Timur. Kegiatan pemantauan dan pembahasan TLRHP semester...
Polresta Malang Kota Terima Dana Hibah Rp. 5,7 Miliar Demi Pilkada Sukses dan Aman
Polresta Malang Kota menerima hibah sebesar Rp. 5,7 Miliar dari Pemerintah Malang Kota untuk mengamankan Pilkada 2024. "Anggaran tersebut disiapkan untuk tahun 2024 ini. Dan tahun 2025, Pemkot Malang juga sudah menganggarkan sekitar Rp. 1,8 Miliar, itu untuk menjaga kamtibmas apabila terjadi pemungutan suara ulang atau hal-hal yang tidak diinginkan," kata Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol. Budi Hermanto, pada...
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan II-2024
Pada periode April s.d. Juni 2024, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner kepuasan atas layanan Permintaan Informasi Publik kepada penerima layanan. Dari kuesioner yang disebar secara daring, terdapat 7 (tujuh) responden yang mengirimkan feedback, dengan hasil sebagai berikut:
Pembangunan JLS Trenggalek Ditarget Rampung 2025, Bupati Mas Ipin Siapkan Rp 200 M
TRENGGALEK - Pemerintah Kabupaten Trenggalek berkomitmen merampungkan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) di tahun 2025.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin menuturkan penentuan lokasi pembebasan lahan direncanakan akan keluar pada tahun 2024.
Saat ini Pemkab Trenggalek tengah menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan tersebut terutama yang melewati lahan milik warga. Sedangkan yang melewati kawasan hutan perhutani, Pemkab Trenggalek telah mengusulkan Izin Pinjam Pakai.
Mas...
CABANG DINAS PENDIDIKAN KEDIRI PASTIKAN PPDB BERJALAN SESUAI EDARAN KPK
KEDIRI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Surat Edaran terkait pelaksanaan PPDB bersih, adil, dan wajar. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri memastikan PPDB digelar sesuai juknis.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kediri Adi Prayitno menyatakan juknis terkait PPDB sudah turun ke seluruh sekolah, operator, dan dewan guru sehingga sudah bisa dipelajari. "Seluruh masyarakat juga bisa mengakses dan oleh karenanya saat...
ECC BPK Adakan Walk In Counseling di BPK Jatim
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK Jatim) bekerja sama dengan Employee Care Center (ECC) BPK, mengadakan kegiatan Sharing Session dengan tema Mengukir Karakter Pribadi: Fondasi Integritas dan Karakter Pribadi yang Tangguh, Selasa (28/5/2024) di Auditorium BPK Jatim. Kegiatan Sharing Session ini merupakan bagian dari Walk in Counseling (WIC) yang akan diadakan oleh ECC selama dua hari di...
Ada 4 Ruas Jalan di Ponorogo yang Bakal Diperbaiki Tahun 2024 Ini, Dimana Saja?
PONOROGO - 4 ruas jalan di Ponorogo akan diperbaiki pada tahun 2024 ini. Perbaikan ke 4 ruas jalan ini menggunakan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).
“Dari DAK (dana alokasi Khusus) dan DAU (Dana Alokasi Umum) tahun ini 4 ruas diperbaiki,” ungkap Kabid Binamarga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Ponorogo, Shintawati, Kamis (2/5/2024). Untuk...
WUJUDKAN PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER, DP3APPKB GELAR RAKOR OPD
Situbondo – Jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo menggelar rapat koordinasi (rakor) Pengarusutamaan Gender (PUG), Selasa (5/3).
Acara tersebut berlangsung di aula lantai II Kantor Pemkab Situbondo dan diresmikan Asisten I Setdakab Prio Andoko, mewakili Sekda Wawan Setiawan.
Kepala DP3AP2KB Kabupaten Situbondo, Imam Darmaji mengatakan, rakor PUG bertujuan untuk mengingatkan jajaran OPD di...
LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 72.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 72.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Jember Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 70.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 70.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 77.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 77.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 78.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 78.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 76.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 76.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 71.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 71.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Probolinggo Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 75.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 75.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 73.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 73.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Pasuruan Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 74.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 74.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan I-2024
Pada periode Januari s.d. Maret 2024, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner kepuasan atas layanan Permintaan Informasi Publik kepada penerima layanan. Dari kuesioner yang disebar secara daring, terdapat 5 (lima) responden yang mengirimkan feedback, dengan hasil sebagai berikut:
LKPD Kota Batu Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 66.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 66.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Malang Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 61.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 61.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Malang Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 60.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 60.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 65.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 65.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Blitar Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 64.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 64.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 67.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 67.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 68.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 68.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 69.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 69.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 63.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 63.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Kota Kediri Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 62.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 62.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 56.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 56.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 59.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 59.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 52.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 52.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 57.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 57.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 55.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 55.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 50.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 50.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 53.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 53.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 51.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 51.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 54.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 54.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Mojokerto Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 58.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 58.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 49.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 49.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 48.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 48.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 47.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 47.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 46.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 46.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 45.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 45.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 44.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 44.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 – WTP-PHL
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 43.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 43.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Hal Lain (WTP-PHL)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Surabaya Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 42.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 42.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 – WTP-PHL
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 41.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan 41.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal (WTP-PSH)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Trend Perolehan Opini pada Entitas Pemeriksaan di Jawa Timur atas LKPD Tahun 2023
Selama kurun Tahun Anggaran 2014 s.d. 2023 (10 tahun), jumlah pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) di wilayah Jawa Timur yang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terus menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah daerah di wilayah Jawa Timur dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah semakin meningkat.
Meskipun demikian, Opini WTP tersebut tidak menjamin terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat pada...
Penyerahan Serentak LHP atas LKPD Tahun 2023 Se-Jawa Timur
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK Jatim) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 kepada 37 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, Kamis (2/5/2024). Sebelumnya, BPK telah menyerahkan LHP atas LKPD Tahun 2023 Provinsi Jawa Timur pada pagi harinya, dan pada 28 Maret 2024 telah menyerahkan LHP atas LKPD Tahun...
Opini WTP Dengan Penekanan Suatu Hal untuk LKPD Provinsi Jatim Tahun 2023
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK Jatim) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, Kamis (2/5/2024) pada rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Anggota V BPK Selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Ahmadi Noor Supit, didampingi oleh Tortama Keuangan Negara V, Slamet Kurniawan dan Kepala Perwakilan...
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 KEPADA 37 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA SE-JAWA TIMUR SECARA SERENTAK
Sidoarjo, Kamis (2 Mei 2024) – Secara serentak, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 kepada 37 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan terdahulu, BPK telah menyerahkan LHP LKPD TA 2023 Kota Madiun pada 28 Maret 2024 yang lalu dan juga telah diserahkannya LHP...
BPK SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023
Surabaya, Kamis (2 Mei 2024) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hari ini secara seremonial menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur untuk Tahun 2023. Anggota V BPK RI Dr. Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M., CSFA, CGRE, CertDA, CFrA. menyerahkan LHP BPK kepada Ketua DPRD dan Gubernur Jawa Timur dalam rapat paripurna...
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN 2023, PENJABAT GUBERNUR SEBUT KINERJA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR MENINGKAT
Surabaya, InfoPublik – Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono membacakan dan menjelaskan nota penjelasan Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur akhir tahun anggaran 2023 di ruang rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (25/3/2024).
Paripurna LKPj 2023 ini dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar dan dihadiri juga Wakil ketua DPRD Jatim lainnya, Anik Maslachah, Anwar Sadad.
Dalam paparannya, Pj. Gubernur...
LKPD Kota Madiun Tahun 2023 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 2.A/LHP/XVIII.SBY/03/2024 dan 2.B/LHP/XVIII.SBY/03/2024 tanggal 26 Maret 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
WTP untuk LKPD Kota Madiun Tahun 2023
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK Jatim) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Madiun Tahun 2023, Kamis (28/3/2024), di Kantor BPK Jatim. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi, kepada Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra dan Wali Kota Madiun, H. Maidi.
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK...
BPK MENYERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2023 DAN MENDAPAT OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)
Sidoarjo, Kamis (28 Maret 2024) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 kepada DPRD dan Pemerintah Kota Madiun. Penyerahan LHP kali ini menjadi penyerahan pertama untuk pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 di Jawa Timur. Sebelumnya, Pemerintah Kota Madiun menjadi pemerintah daerah pertama yang...
Pemkot Probolinggo Gelar Musrenbang RKPD 2025 dan RPJPD 2025-2045, Bakorwil V Jember Ungkap Sejumlah Sektor Potensial
Setelah melalui proses panjang, Pemkot Probolinggo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang), sukses menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota.
Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 ini digelar di Ruang Puri Manggala Bhakti, Kantor Pemkot Probolinggo, Kamis (21/3).
Kegiatan ini dibuka oleh Pj Wali Kota Probolinggo Nurkholis yang juga bertindak sebagai...
MEKANISME PENYERAHAN PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL DARI PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
Rumah adalah salah satu hal yang menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Arti penting rumah bagi masyarakat pada umumnya, dapat dilihat dari fungsi atau manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari, yakni sebagai tempat tinggal, tempat bersosialisasi, tempat bersantai dan beristirahat, dan sebagai modal kehidupan yang tidak hanya bernilai sosial tapi juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi.
Pembangunan perumahan berdampak bagi kehidupan masyarakat dalam...
Pemda Se-Jawa Timur Serentak Serahkan LKPD Unaudited Tahun 2023
Badan Pemeriksa Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK Jatim) menerima secara serentak 38 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2023 se-Jawa Timur, Selasa (5/3/2024). Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Keuangan Negara V, Ahmadi Noor Supit, didampingi oleh Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi. menerima 38 LKPD Unaudited Tahun 2023. Sebelumnya, BPK Jatim telah menerima LKPD Unaudited Tahun 2023 Kota...
PROGRAM PEMERINTAH PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI INDONESIA
Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan komitmen global yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Tujuan nomor 2 dari 17 tujuan SDGs adalah zero hunger (tanpa kelaparan). Salah satu indikator dalam SDGs nomor 2 adalah mengukur prevalensi stunting sebagai salah satu tanda kualitas gizi anak.
Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan...
PROBLEM STUNTING DI BONDOWOSO, SIAPKAN ANGGARAN MILIARAN RUPIAH UNTUK STUNTING
BADEAN, Radar Ijen – Stunting masih menjadi prioritas Pemkab Bondowoso. Setiap desa yang tinggi angka stunting-nya juga jadi bidikan tersendiri. Saking seriusnya mengentaskan stunting, Pemkab Bondowoso berani menganggarkan Rp 101 miliar.
Pj Bupati Bondowoso Bambang Soekwanto menjelaskan, pihaknya tetap berupaya menekan angka stunting sesuai instruksi pemerintah pusat. Hal itu dibuktikan dengan dilakukannya berbagai langkah.
“Karena stunting juga karena faktor infrastruktur, faktor...
Anggota I BPK Gelar Entry Meeting Pemeriksaan LKKL Tahun 2023
Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK Jatim) menjadi lokasi diselenggarakannya kegiatan Entry Meeting atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun Anggaran 2023 Lingkup AKN I pada Satuan Kerja di Wilayah Provinsi Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengundang Kepala Satuan Kerja Daerah/Wilayah Kementerian dan Lembaga Lingkup AKN I di Provinsi Jawa Timur, Senin (19/02/2024). Acara tersebut dihadiri oleh...
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 110/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Instansi Terkait Lainnya di Situbondo dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 109/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan Instansi Terkait Lainnya di Bondowoso dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 93/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Instansi Terkait Lainnya di Bangil dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 118/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Instansi Terkait Lainnya di Kraksaan dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 117/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Instansi Terkait Lainnya di Lumajang dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Jember dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 116/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Jember dan Instansi Terkait Lainnya di Jember dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2023 – Subauditorat Jatim IV
Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Jember dan Instansi Terkait Lainnya
Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Instansi Terkait Lainnya
Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Instansi Terkait Lainnya
Pemeriksaan...
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 106/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Instansi Terkait Lainnya di Tulungagung dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 108/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan Instansi Terkait Lainnya di Trenggalek dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Malang dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 105/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Malang dan Instansi Terkait Lainnya di Kepanjen dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Blitar dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 107/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Blitar dan Instansi Terkait Lainnya di Kanigoro dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kota Batu dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 88/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kota Batu dan Instansi Terkait Lainnya di Batu dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Malang dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 89/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Malang dan Instansi Terkait Lainnya di Kepanjen dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2023 pada Pemerintah Kota Malang dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 114/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2023 pada Pemerintah Kota Malang dan Instansi Terkait Lainnya di Malang dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2023 pada Pemerintah Kota Kediri dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 115/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2023 pada Pemerintah Kota Kediri dan Instansi Terkait Lainnya di Kediri dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2023 – Subauditorat Jatim III
Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2023 pada Pemerintah Kota Kediri dan Instansi Terkait Lainnya
Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2023 pada Pemerintah Kota Malang dan Instansi Terkait Lainnya
Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Malang dan Instansi Terkait Lainnya
Pemeriksaan Kepatuhan atas...
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Magetan dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 111/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Magetan dan Instansi Terkait Lainnya di Magetan dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 112/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Instansi Terkait Lainnya di Bojonegoro dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 87/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Instansi Terkait Lainnya di Pacitan dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 86/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Instansi Terkait Lainnya di Mojokerto dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Jombang dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 85/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Jombang dan Instansi Terkait Lainnya di Jombang dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2023 pada Pemerintah Kota Madiun dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 119/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2023 pada Pemerintah Kota Madiun dan Instansi Terkait Lainnya di Madiun dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2023 – Subauditorat Jatim II
Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2023 pada Pemerintah Kota Madiun dan Instansi Terkait Lainnya
Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Jombang dan Instansi Terkait Lainnya
Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Instansi Terkait Lainnya
Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang...
Kota Madiun Serahkan LKPD Unaudited Tahun 2023
Pemerintah Kota Madiun kembali menjadi yang pertama menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2023 kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK Jatim). Walikota Madiun, H. Maidi, menyampaikan LKPD Unaudited Tahun 2023 kepada Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi, Senin (29/1/2024) di Kantor BPK Jatim.
Dalam sambutannya, Walikota Madiun, H. Maidi menjelaskan bahwa sesuai ketentuan, LKPD tersebut disampaikan ke BPK...
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sumenep
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 103/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sumenep di Sumenep dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 103/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan di Pamekasan dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 102/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan di Bangkalan dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 Pada Pemerintah Kota Surabaya dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 92/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 Pada Pemerintah Kaota Surabaya dan Instansi Terkait Lainnya di Surabaya dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 Pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 91/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 Pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Instansi Terkait Lainnya di Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 Pada Pemerintah Kabupaten Gresik dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 90/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 Pada Pemerintah Kabupaten Gresik dan Instansi Terkait Lainnya di Gresik dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah TA 2023 pada Pemerintah Kota Surabaya dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 113/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah TA 2023 pada Pemerintah Kota Surabaya dan Instansi Terkait Lainnya pada Pemerintah Kota Surabaya dan Instansi Terkait Lainnya di Surabaya dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Jember dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 82/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Tidak Optimal TA 2020 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Jember dan Instansi Terkait Lainnya di Jember dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada...
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Desa, Pengendalian Penggunaan Dana Desa dan Pengelolaan BUM Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu TA 2021 s.d. Semester I...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 84/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Desa, Pengendalian Penggunaan Dana Desa dan Pengelolaan BUM Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu TA 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Instansi Terkait Lainnya di Banyuwangi dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil...
Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Tidak Optimal TA 2020 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 98/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Tidak Optimal TA 2020 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Instansi Terkait Lainnya di Kraksaan dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada...
Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Tahun 2023 – Subauditorat Jatim IV
Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Tidak Optimal TA 2020 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Instansi Terkait Lainnya
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Desa, Pengendalian Penggunaan Dana Desa dan Pengelolaan BUM Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu TA 2021...
Persiapan Pemeriksaan LKPD TA 2023
Setiap tahun, sesuai ketentuan, BPK melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sebelum terjun ke lapangan, para pemeriksa BPK Jatim mengikuti Diklat Persiapan Pemeriksaan LKPD TA 2023 yang dilaksanakan selama lima hari (15-19 Januari 2024) di Auditorium BPK Jatim. Mewakili Kepala Perwakilan, Kepala Subauditorat Jatim IV, Suryadinata, membuka Diklat pada Senin (15/1/2024).
“Selama lima hari ke depan, gunakan dengan...
Upacara HUT Ke-77 BPK: BPK Satu BPK Hebat
Sebagai puncak peringatan HUT ke-77 BPK, BPK Pusat dan Seluruh BPK Perwakilan melaksanakan upacara bendera pada Rabu (17/1/2024) secara serentak. Di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK Jatim) upacara berlangsung khidmat di halaman kantor, dengan Kepala Perwakilan, Karyadi, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, Inspektur Upacara membacakan pidato Ketua BPK RI, Isma Yatun.
Perjalanan yang telah dilalui BPK selama 77...
BPK Jatim Peringati HUT ke-77 BPK
BPK Satu BPK Hebat, merupakan tagline HUT ke-77 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang jatuh pada 1 Januari 2024. Dalam rangka memperingati HUT ke-77 BPK dengan tagline BPK Satu BPK Hebat, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK Jatim) menggelar rangkaian acara bertajuk “BPK Lupa Lelah”, yang diselenggarakan selama dua hari. Acara dibuka dengan parade dan pentas seni, pada Kamis (11/1/2024)....
Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Tidak Optimal TA 2020 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kediri dan...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 97/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Tidak Optimal TA 2020 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kediri dan Instansi Terkait Lainnya di Kediri dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada...
Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 81/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Instansi Terkait Lainnya di Nganjuk dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 80/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Instansi Terkait Lainnya di Ngawi dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Desa, Pengendalian Penggunaan BUM Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 83/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Desa, Pengendalian Penggunaan BUM Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Instansi Terkait Lainnya di Ponorogo dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan...
Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Tidak Optimal TA 2020 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tuban dan...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 100/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Tidak Optimal TA 2020 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tuban dan Instansi Terkait Lainnya di Tuban dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada...
Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Tidak Optimal TA 2020 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 99/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Tidak Optimal TA 2020 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Instansi Terkait Lainnya di Ponorogo dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada...
Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Tidak Optimal TA 2020 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 101/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Tidak Optimal TA 2020 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Instansi Terkait Lainnya di Bojonegoro dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada...
Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 79/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Instansi Terkait Lainnya di Lamongan dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah yang Tidak Optimal TA 2020 s.d Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sampang dan Instansi...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 95/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah yang Tidak Optimal TA 2020 s.d Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sampang dan Instansi Terkait Lainnya di Sampang dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK...
Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah yang Tidak Optimal TA 2020 s.d Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Instansi...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 96/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah yang Tidak Optimal TA 2020 s.d Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Instansi Terkait Lainnya di Pamekasan dan Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK...
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan TA 2019 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 94/LHP/XVIII.SBY/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan TA 2019 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Sidoarjo, Surabaya, dan Malang.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya,...
Awali Tahun 2024, Kepala Perwakilan BPK Jatim Beri Arahan
Memasuki tahun baru 2024, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK Jatim) melaksanakan kegiatan Pengarahan Kepala Perwakilan dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Pemeriksaan dan kegiatan Penunjang Pendukung Tahun Anggaran 2024, Senin (8/1/2024). Seluruh pegawai BPK Jatim hadir di Auditorium untuk mengikuti pengarahan tersebut. Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi, memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh pegawai BPK Jatim selama tahun...
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan IV-2023
Pada periode Oktober s.d. Desember 2023, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner kepuasan atas layanan Permintaan Informasi Publik kepada penerima layanan. Dari kuesioner yang disebar secara daring, terdapat 11 (sebelas) responden yang mengirimkan feedback, dengan hasil sebagai berikut:
Hasil Kuesioner Pelayanan Komunikasi Stakeholder pada Triwulan IV-2023
Pada periode Oktober s.d. Desember 2023, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner kepuasan atas layanan Komunikasi Stakeholder kepada 3 (tiga) instansi/lembaga penerima layanan. Dari kuesioner yang disebar secara daring, terdapat 12 (dua belas) responden yang mengirimkan feedback, dengan hasil sebagai berikut:
BPK Jatim Pantau TLRHP Pemda Semester II Tahun 2023
Pembahasan dan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Timur s.d. Semester II Tahun 2023 dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi, Jumat (15/12/2023). Acara pembukaan yang bertempat di Auditorium BPK Jatim dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Kepala BPKAD di wilayah Jawa Timur.
“Sesuai amanat Undang-Undang, BPK melaksanakan pemantauan tindak...
Penerimaan Pajak PBB-P2 Tuban Rp45 Miliar, 9 Kecamatan Belum Lunas
Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) telah menerima Insentif Prestasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB-P2) tahun 2023.
Menurut Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, hal itu merupakan upaya meningkatkan intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk peningkatan Pajak Asli Daerah (PAD) di Kabupaten...
Anggaran Pengamanan Pilwali Kota Surabaya 2024 Mencapai Rp 20 Miliar
JawaPos.com–Kota Surabaya bersiap akan mengadakan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) pada 2024. Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyusun rencana anggaran pilwali, termasuk untuk pengamanan.
Rencana anggaran untuk Pilwali Surabaya melalui dana hibah yang bersumber dari APBD Surabaya. Dilansir dari Radar Surabaya (Jawa Pos Grup), Kepala Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan, alokasi anggaran pengamanan sebesar Rp 20 miliar untuk aparat TNI dan Polri.
”Dipakai untuk biaya pengamanan agar pemilihan kepala daerah berjalan aman dan kondusif,” ujar...
Pemkot Pangkas Anggaran Perbaikan Rumah Rp 17,5 M
Surabaya - Perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) menumpuk di dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan (DPRKPP). Melalui e-rutilahu yang sudah diverivikasi, jumlah antrean tembus 2.700 unit.
Ketua Komisi C Baktiono meminta DPRKPP menuntaskan antrean itu. Semuanya harus bisa ditindaklanjuti tahun depan. "Kalau sekarang tidak bisa, ya tahun depan selesaikan," kata Baktiono kemarin.
Menurutnya, jangan karena alasan tahun politik,...
BPK Jatim Tingkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Probolinggo
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
"Kami melakukan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berkaitan dengan laporan keuangan dan untuk mengidentifikasi masalah apa yang terjadi di perusahaan daerah," kata Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Probolinggo, Kamis.
Ia mengajak...
Bupati Jember terima penghargaan lencana emas Jer Basuki Mawa Beya
Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Bupati Jember Hendy Siswanto menerima penghargaan Lencana Jer Basuki Mawa Beya kategori emas dalam ASN Achievement Awards 2023 dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat upacara peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Jawa Timur di halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis.
Hendy yang mengenakan pakaian khas Jember dengan kombinasi warna merah dan hitam tersebut mendapatkan...
Kebut Pembangunan RTH Wisata di Kemlagi dan Gedeg
Mojokerto - Proyek pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) wisata melalui dana BK Desa senilai Rp 9 miliar di Kabupaten Mojokerto terus dikebut.
Setidaknya ada dua realisasi pembangunan RTH yakni di Desa Mojokumpul, Kecamatan Kemlagi dan Desa/Kecamatan Gede yang ditargetkan rampung di penghujung tahun 2023.
Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Mojokerto, Yurdiansyah, mengatakan alokasi BK Des senilai Rp 9 miliar dari anggaran APBD...
Kerjakan 350 Meter Jalan Menganti – Lakarsantri
Gresik - Proyek pembangunan jalan Menganti - Lakarsantri segera dimulai. Saat ini proyek tersebut sudah dilelang. Pada tahap awal, pengerjaan menyasar jalan sepanjang 350 meter.
Pembangunan jalan penghubung Gresik-Surabaya itu merupakan pengembangan integrasi Surabaya Raya. Total jalan sepanjang 13 kilometer akan dibangun secara bertahap hingga 2024.
Selama ini mobilitas masyarakat Gresik - Surabaya melalui beberapa titik. Jalur Menganti - Lakarsantri menjadi...
DPRD Banyuwangi Sebut Pengesahan APBD 2024 Ditarget Akhir November
Setelah merampungkan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2023, DPRD Banyuwangi langsung bersiap menggelar pembahasan anggaran keuangan daerah tahun depan. Tahap awal, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD menyusun jadwal pembahasan APBD 2024, Senin (9/10).
Rapat Banmus kali ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Ruliyono. Dalam rapat yang digelar di ruang rapat Komisi I kantor dewan tersebut, Banmus menyusun jadwal kegiatan DPRD. Termasuk pembahasan APBD 2024 dan reses anggota dewan....
Insentif Guru Ngaji Kabupaten Jember Akhir Bulan Ini Cair
Pemkab Jember terus mengebut proses verifikasi guru mengaji selaku calon penerima insentif agar bisa dicairkan tahun ini. Diketahui, sampai saat ini masih ada 34 persen guru mengaji yang datanya belum bisa terverifikasi karena kurang lengkap. Meski demikian, sejumlah guru mengaji itu masih ditunggu untuk segera melengkapi persyaratan pencairan.
Bupati Jember Hendy Siswanto menyebutkan, memang ada tambahan persyaratan yang telah direkomendasikan oleh Badan...
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan III-2023
Pada periode Juli s.d. September 2023, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner kepuasan atas layanan Permintaan Informasi Publik kepada penerima layanan. Dari kuesioner yang disebar secara daring, terdapat 11 (sebelas) responden yang mengirimkan feedback, dengan hasil sebagai berikut:
Hasil Kuesioner Pelayanan Komunikasi Stakeholder pada Triwulan III-2023
Pada periode Juli s.d. September 2023, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner kepuasan atas layanan Komunikasi Stakeholder kepada 7 (tujuh) instansi/lembaga penerima layanan. Dari kuesioner yang disebar secara daring, terdapat 22 (dua puluh dua) responden yang mengirimkan feedback, dengan hasil sebagai berikut:
Pemeriksaan Pengelolaan Aset Kab. Jombang BPK RI Perwakilan Jatim Langsung Dengan Tim Entry Meeting Bupati
Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menerima kunjungan kerja Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur bersama Tim Auditor BPK RI dalam rangka pemberian pengarahan pemeriksaan ataa Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Jombang. Wabup Jombang Sumrambah, Ketua DPRD Kab. Jombang H. Mas’ud Zuremi dan Sekdakab Jombang Agus Purnomo turut menerima kunjungan, Rabu (20/9/2023).
Karyadi, S.E., M.M selaku Kepala BPK RI...
Berbagai Prestasi Antarkan Bondowoso Raih Predikat WTP Sembilan Kali Berturut-turut
Selama kepemimpinan Salwa Arifin, Pemkab Bondowoso selalu mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas penilaian akuntabilitas keuangan pemerintahan. Hingga tahun 2023, Pemkab Bondowoso mendapatkan predikat opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur sebanyak 9 kali secara berturut-turut.
Selain itu, pengembangan sistem e-government terus berjalan di berbagai sektor layanan dengan salah satu pendekatannya melalui konsep smart city. Berbagai prestasi yang mengantarkan nama Bondowoso...
PEMKAB PASURUAN OPTIMIS TARGET RETRIBUSI PASAR TERPENUHI
Pasuruan - Pemkab Pasuruan optimis target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pasar tahun 2023 ini bisa terpenuhi. Kepala Disperindag Kabupaten Pasuruan, Diana Lukita Rahayu menyampaikan target pendapatan Rp 7 miliar berasal dari retribusi pasar serta sewa aset yang dimiliki oleh Disperindag Kabupaten Pasuruan.
“Hingga kini, kita terus berusaha keras untuk mencapai target itu. Tentu, tahun ini optimis bisa tercapai,”...
BUPATI JOMBANG LAUNCHING CADANGAN BERAS PEMERINTAH DI DESA TUGUSUMBERJO PETERONGAN
Jombang – Bupati Jombang Mundjidah Wahab melaunching cadangan beras pemerintah di Desa Tugusumberjo Kecamatan Peterongan, Senin(11/9) siang.
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang bersama Bulog Surabaya Selatan menyalurkan bantuan cadangan pangan beras Pemerintah kepada 713 orang Kelompok Penerima Manfaat (KPM).
Penyerahan beras ini merupakan wujud kepedulian dan perhatian Pemerintah kepada masyarakat untuk keterjangkauan pangan dan mendapatkan pangan yang layak serta diharapkan dapat...
Sempat Dibekukan, Ronny Wahyono Sebut BPR Jatim akan Digelontor Modal Kembali
Ketua DPRD Pacitan Ronny Wahyono menyatakan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim bakal mendapat suntikan modal miliaran rupiah dari APBD Pacitan secara bertahap. Penyertaan modal tersebut, kata Ronny Wahyono, tertuang dalam peraturan daerah (perda) yang baru disahkan DPRD dan pemkab setempat, Senin (10/9) pekan lalu.
‘’Untuk menyertakan modal kembali daerah harus mengubah perda,’’ kata Ketua DPRD Pacitan Ronny Wahyono kemarin (16/9), kepada Radar Pacitan.
Adapun perda yang dimaksud yakni, Perda tentang...
Kepala BPK RI Perwakilan Jatim Kunjungi Pemkab Jombang, Ini Pesannya
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Timur bersama tim auditor BPK-RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (20/9/2023).
Kunker tersebut dalam rangka memberikan pengarahan pemeriksaan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Jombang. Rombongan BPK itu diterima langsung oleh Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab, Wakil Bupati Jombang Sumrambah, Ketua DPRD Kabupaten Jombang...
Cegah ASN Jatim Berperilaku Curang, Gubernur Khofifah Ajak Kolaborasi ACFE
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter untuk berkolaborasi dalam upaya menghindarkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Jatim dari perilaku curang atau fraud. Salah satu bentuknya, Gubernur Khofifah akan secara khusus mengundang ACFE untuk menjadi narasumber khusus dalam program ASN Belajar. Dengan demikian, diharapkan para speaker ACFE bisa berbagi materi tentang perilaku...
Dihadapan Gubernur, Ketua BPK RI Apresiasi ACFE Indonesia Chapter
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), Dr. Isma Yatun, CSFA, CFrA, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter yang selalu konsisten memfasilitasi berbagai kegiatan fraud awareness. Diantaranya dengan mengadakan pelatihan, diskusi, sertifikasi dan workshop termasuk konferensi.
Apresiasi itu diberikan Isma, saat menjadi keynote speech National Anti Fraud Conference (NAFC) 2023, yang digelar di Double...
Pemkab Jember Segera Realisasikan Insentif Guru Ngaji Rp 30 M
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, segera merealisaiskan insentif untuk guru ngaji, setelah pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2023 selesai. Pemkab Jember mengalokasikan Rp 30 miliar.
Seharusnya insentif ini direalisasikan pertengahan tahun anggaran pada saat jelang Idulfitri. “Kami terlambat karena ada persyaratan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Waktu Ramadan kan diminta (realisasi insentif) guru ngaji. Tapi datanya dari masyarakat belum...
BPK Temukan Pengelolaan Pasar di Sampang Ada Piutang
Penertiban dan penataan pasar di wilayah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, diketahui tidak lepas adanya piutang dalam pengelolaan pasar hingga miliaran rupiah yang kini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Anggota Komisi III DPRD Sampang, Agus Husnul Yakin membeberkan Pemerintah Kabupaten Sampang memang diketahui mempunyai piutang dari potensi pengelolaan pasar sekitar Rp3-4 miliar. Piutang itu juga termasuk dalam potensi...
Ngopi Ireng di Kecamatan Kartoharjo, Wali Kota dan DPRD Serap Aspirasi Sekaligus Sosialisasi Program Kerja
Giat Ngobrol Pinter Kanti Gayeng (Ngopi Ireng) berlanjut. Kegiatan sampai Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Kamis (7/9). Seperti kegiatan serupa sebelumnya, Wali Kota Madiun, Maidi bersama anggota DPRD Kota Madiun bertemu masyarakat setempat untuk sosialisasi sekaligus serap aspirasi.
Tak hanya itu, orang nomor satu di Kota Pendekar itu juga menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu. Wali Kota Maidi mengatakan pembangunan...
Pemkot Malang Optimalkan Sisa Waktu untuk Realisasi Program
Wali Kota Malang, Sutiaji, berterima kasih kepada DPRD Kota Malang karena pembahasan sejumlah kebijakan terkait anggaran bisa dibahas di awal September 2023. Hal ini sangat berpengaruh terhadap rencana kinerja pemerintah sampai akhir tahun 2023.
"Dulu APBD perubahan hampir di akhir September, tapi sekarang di awal September. Sebenarnya kami mau lebih awal lagi, tapi karena kemarin menunggu nota keuangan dari BPK,...
Sampaikan Nota Keuangan atas Raperda P-APBD Jatim 2023 Khofifah: Postur Perubahan Anggaran Menyesuaikan Tantangan Ekonomi Global
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan Nota Keuangan atas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2023 dalam Sidang Paripurna di DPRD Provinsi Jatim, Jumat (8/9/2023). Dalam kesempatan itu, Khofifah menyebutkan bahwa postur perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyesuaikan empat tantangan besar perekonomian global. Yakni, tensi geopolitik, arus digitalisasi, perubahan iklim, dan risiko pandemi.
Menurut Khofifah, tensi geopolitik seperti...
BPK Temukan Pengelolaan Pasar di Sampang Ada Piutang
Penertiban dan penataan pasar di wilayah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, diketahui tidak lepas adanya piutang dalam pengelolaan pasar hingga miliaran rupiah yang kini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Anggota Komisi II DPRD Sampang, Agus Husnul Yakin membeberkan, Pemerintah Kabupaten Sampang memang diketahui mempunyai piutang dari potensi pengelolaan pasar sekitar Rp4,3 miliar. Piutang itu juga termasuk dalam potensi...
SEBUT PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO PUNYA HUTANG PEMEMERINTAH DESA RATUSAN MILIAR RUPIAH
SuaraBanyuurip.com Bojonegoro – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto mengungkapkan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, memiliki hutang hingga ratusan miliar rupiah terhadap pemerintah desa.
“Pemkab Bojonegoro masih punya hutang sebesar lebih dari Rp200 miliar,” kata Sukur Priyanto kepada SuaraBanyuurip.com, Senin (21/08/2023).
Menurut politikus kawakan itu, Pemkab Bojonegoro mempunyai hutang kepada pemerintah desa (pemdes)....
Hindari Kesalahan Alur Pencairan, Insentif Cair setelah Persyaratan Lengkap
Dana insentif untuk para guru mengaji muslim atau guru agama nonmuslim dan modin nikah tahun 2023 di Jember sudah dianggarkan dalam APBD 2023 melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Jember. Namun demikian, anggaran tersebut belum dicairkan karena sejumlah hal. Belakangan, Bupati Jember Hendy Siswanto angkat bicara mengenai hal itu. Dia menegaskan, pencairan insentif guru mengaji perlu kehati-hatian, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.
Sebab, ada perubahan regulasi dan...
Gontok-gontokan Definisi Hibah Antara JPU dan Ahli yang Ringankan Sahat, Begini Endingnya
Sidang lanjutan kasus korupsi dana hibah pokok pikiran (Pokir) APBD Pemprov Jatim, melibatkan terdakwa, Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P Simandjuntak, dengan agenda pemeriksaan ahli meringankan terdakwa, di Ruang Sidang Candra Kantor Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (22/8/2023).
Kali ini, kesaksian ahli yang meringankan untuk terdakwa merupakan Pakar yang menjabat Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof Dr Eko Sugitario SH. Dalam kesaksian dihadapan majelis...
Wujudkan BPK Kuat untuk Indonesia Maju
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK Jatim) melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia (RI), di halaman kantor BPK Jatim, Kamis (17/8/2023). Kepala Perwakilan, Karyadi, bertindak sebagai inspektur upacara.
“Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan ini, kita maknai dengan kontribusi nyata melalui peningkatan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan untuk mencapai tujuan...
SMTK Pelangi Kristus Surabaya dan SMKN 1 Dukuh Turi Tegal Kunjungi BPK Jatim
Mewakili Kepala Perwakilan BPK Jatim, Kepala Sekeretariat Perwakilan, Al Kausar, menyambut kedatangan 110 orang siswa dan guru SMKN 1 Dukuh Turi, Tegal, Rabu (2/8/2023). Sebelumnya, Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan, Iskandar, menyambut kedatangan 27 orang siswa dan guru SMTK Pelangi Kristus, Surabaya, yang melakukan company visit ke BPK Jatim, Jumat (28/7/2023).
“Kami selalu menyambut baik company visit dari sekolah...
Pemkab Malang Terapkan Restribusi Baru Pemanfaatan Air Bawah Tanah
Kab. Malang, Bhirawa - Besaran tarif beberapa pajak daerah dan sejumlah retribusi baru di Kabupaten Malang sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), dan sudah disetujui oleh Anggota DPRD Kabupaten setempat. Sedangkan peraturan itu, seperti mengatur besaran tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dan untuk pajak lainnya salah satunya pemanfaatan air bawah tanah.
"Sudah sepuluh tahun tidak ada peningkatan atau kenaikan...
Pencatatan Aset Kota Pasuruan Tak Tertib, DPRD Bentuk Pansus
DPRD Kota Pasuruan bentuk panitia khusus (Pansus) terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam temuan BPK tersebut pencatatan aset pemerintah Kota Pasuruan belum tertib. Hal ini lah yang mendasari DPRD Kota Pasuruan membentuk pansus, guna mendorong pencatatan aset lebih tertib. Jika ditotal dan dirupiahkan semua aset milik pemerintah Kota Pasiruan mencapai Rp 4 milyar.
Menurut Ketua Pansus, Mokhammad Nawawi pencatatan...
Wanti-wanti Pungli di Sekolah
Kab. Malang, Bhirawa - Bupati Malang, HM Sanusi memberikan perhatian serius terhadap rumor yang beredar di masyarakat, terkait masih adanya pungutan liar (pungli) di sekolah negeri di Kabupaten Malang, baik itu dijenjang SDN maupun SMPN.
Sanusi mengingatkan kepala sekolah dan komite sekolah, agar tidak ada lagi melakukan pungli. Apalagi, pihak sekolah mengesankan adanya paksaan terhadap orangtua murid.
"Kami sudah sering mengingatkan...
BPKAD Surabaya Data Ulang Tanah Aset Digunakan Pihak Lain
BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Surabaya tengah mendata ulang seluruh tanah aset yang tersebar di 31 kecamatan. Diperkirakan ada lebih dari 1.000 tanah aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang saat ini masih digunakan atau dikelola pihak lain tanpa ikatan hukum.
Kepala BPKAD Surabaya, Syamsul Hariadi menyatakan, pihaknya tengah mendata atau merekap ulang seluruh tanah aset Pemkot. Hal...
Pembangunan Tahap Dua Payung Madinah Mulai Dikerjakan
Pasuruan, Bhirawa - Pemkot Pasuruan tahun 2023 kembali melanjutkan pembangunan payung hidrolik menyerupai Payung Madinah di Kota Pasuruan.
Penambahan Payung Madinah tahap dua di alun-alun Kota Pasuruan itu sebagai bagian dari revitalisasi kawasan wisata religi terintegrasi.
Diharapkan, pengerjaan Payung Madinah selesai akhir tahun ini. Adapun nilai pagunya, sebesar Rp 18.571.240.000 yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan tahun 2023.
Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda,...
Lebih dari Seribu Aset Dikuasai Swasta, Pemkot Surabaya Gandeng Penegak Hukum Lakukan Penertiban
Sejumlah aset milik Pemkot Surabaya masih dikuasai pihak swasta. Untuk menyelamatkan aset milik negara tersebut, Pemkot Surabaya menggandeng aparat penegak hukum (APH) terkait. Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya mencatat, jumlah aset yang dikelola/dikuasai pihak lain mencapai lebih dari 1000 persil. Hal ini terungkap dari proses pendataan yang dilakukan BPKAD.
"Sekarang masih direkap, baik untuk aset pemkot yang sudah dikelola pihak...
Aset Pemkab Jember Senilai Rp 3,4 Triliun Tak Terdokumentasi Selama 20 Tahun
Jember (beritajatim.com) –
Aset milik Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa timur, senilai Rp 3,4 triliun tidak terdokumentasi dengan baik selama 20 tahun. Sebagian besar adalah aset bergerak dan menjadi bagian dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap yang mengaudit keuangan dan aset Pemerintah Kabupaten Jember.
“Temuan soal aset ini sudah lama. Sejak dulu setiap kali BPK datang ke Jember selalu disampaikan. Tapi...
Aset Pemkab Jember Senilai Rp 3,4 Triliun Tak Terdokumentasi Selama 20 Tahun
Jember (beritajatim.com) – Aset milik Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa timur, senilai Rp 3,4 triliun tidak terdokumemtasi dengan baik selama 20 tahun. Sebagian besar adalah aset bergerak dan menjadi bagian dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap yang mengaudit keuangan dan aset Pemerintah Kabupaten Jember.
“Temuan soal aset ini sudah lama. Sejak dulu setiap kali BPK datang ke Jember selalu disampaikan....
Kegagalan Pengesahan LPP APBD Jember Dipercaya Tak Akan Terulang
Jember (beritajatim.com) – Kegagalan pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (LPP APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagaimana terjadi tahun kemarin dipercaya tidak akan terulang.
Rencananya, sidang paripurna pembacaan nota pengantar LPP APBD Tahun Anggaran 2022 akan dilaksanakan di gedung DPRD Kabupaten Jember, Selasa (13/6/2023) malam ini. “Tapi yang hadir membacakan nota pengantar nanti adalah Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun...
DPRD Jember: Jangan Euforia Rayakan Opini WTP dari BPK
Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengapresiasi dan menghargai keberhasilan pemerintah daerah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah menanti lima tahun. Namun, parlemen juga mengingatkan agar keberhasilan itu tak dirayakan berlebihan.
“Kami mengucapkan selamat dan sukses atas raihan Pemerintah Kabupaten Jember tersebut. Namun kami merasa diraihnya Opini WTP tidaklah perlu dirayakan dengan euforia...
Fraksi GIB: Catatan BPK Terhadap APBD Jember Harus Jadi Bahan Introspeksi
Jember (beritajatim.com) – Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, berharap catatan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapata Belanja Daerah (APBD) 2022 bisa menjadi bahan renungan, instropeksi, dan koreksi untuk perbaikan pada masa mendatang.
Ada tiga judul temuan signifikan BPK, yakni belanja honorarium tidak sesuai ketentuan, kelebihan pembayaran atas realisasi belanja modal, dan penatausahaan barang milik daerah berupa...
LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 63.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 63.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Batu Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 78.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 78.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Malang Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 77.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 77.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Malang Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 76.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 76.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 72.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 72.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Blitar Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 71.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 71.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 73.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 73.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 74.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 74.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 75.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 75.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 57.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 57.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Jember Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 54.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 54.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 22 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 70.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 70.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Kediri Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 69.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 69.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 43.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 43.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 22 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 41.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 41.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 22 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 46.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 46.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 22 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 45.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 45.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 22 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Madiun Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 1.A/LHP/XVIII.SBY/03/2023 dan 1.B/LHP/XVIII.SBY/03/2023 tanggal 15 Maret 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 55.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 55.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 22 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 44.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 44.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 22 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 49.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 49.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 22 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 56.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 56.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 22 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 50.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 50.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 22 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 42.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 42.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 22 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 59.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 59.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 48.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 48.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 22 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 58.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 58.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Probolinggo Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 53.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 53.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 22 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 52.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 52.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 22 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Mojokerto Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 47.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 47.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 22 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 68.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 68.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 67.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 67.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 66.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 66.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 65.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 65.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 64.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 64.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 63.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 63.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Pasuruan Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 51.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 51.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 22 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 62.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 62.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Surabaya Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 61.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 61.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 60.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 60.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Trend Perolehan Opini pada Entitas Pemeriksaan di Jawa Timur atas LKPD TA 2022
Selama kurun Tahun Anggaran 2013 s.d. 2022 (10 tahun), jumlah pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) di wilayah Jawa Timur yang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terus menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah daerah di wilayah Jawa Timur dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah semakin meningkat.
Meskipun demikian, Opini WTP tersebut tidak menjamin terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat pada...
Tahun ini Pemkab Jember Panen tujuh Penghargaan
Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, memanen tujuh penghargaan sejak awal tahun hingga Juni 2023. Bupati Hendy Siswanto menyebut penghargaan itu penting untuk meningkatkan kepercayaan investor.
Tujuh penghargaan itu adalah:
1. Nawa Bhakti Satya melalui Jatim Berdaya dalam Eko-Tron OPOP, 18 Maret 2023
2. Piagam Penghargaan atas Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 dari Ombudsman Republik Indonesia melalui jajaran Ombudsman...
Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2022, Pemkot Kediri Bersyukur Raih WTP 9 Kali Berturut-Turut
Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri, hari ini (14/6/2023) melaporkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022 pada DPRD Kota Kediri.
Nota keuangan pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kediri selama tahun 2022 itu, disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ferry Djatmiko dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri yang dilangsungkan di Ruang Sidang...
Pemkab Malang Raih WTP 9 Kali Berturut-turut
Malang (beritajatim.com) – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9 (sembilan) kali secara berturut-turut diterima Pemerintah Kabupaten Malang, Selasa (6/6/2023).
WTP itu terkait Laporan Keuangan Pemkab Malang Tahun 2022 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur.
Prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sendiri dilaksanakan di di Kantor BPK Provinsi Jawa Timur Jalan Raya Juanda, Sidoarjo pada Kamis (25/5/2023) lalu.
Penyerahan LHP Wajar Tanpa...
Bupati Tanda Tangani Kesepakatan Bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022
DPRD Kab. Mojokerto di pertengahan bulan Juli 2023 kembali menggelar Rapat Paripurna, kali ini dengan agenda penandatanganan kesepakatan bersama terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 bersama Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, di Gedung Graha Wachesa Kantor DPRD setempat, sabtu 15/7/23 sore.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh serta Wakil DPRD Kabupaten Mojokerto Any...
Inventaris Mobdin Mewah di Kab Malang Mangkrak
Kab Malang, Bhirawa - Mobil Dinas (MobDin) milik Pemkab Malang kini banyak yang mengalami kerusakan, baik itu sedang maupun berat. Sehingga dengan adanya kerusakan mobdin tersebut, tidak sedikit kendaraan yang dikandangkan atau tidak digunakan. Selain itu, kendaraan yang rusak ada sebagian yang berjenis mobil mewah, namun kini mangkrak tanpa ada perbaikan.
Mobdin mewah seperti Toyota Alphard, Fortuner, Pajero, Camry dan...
Kigumas, Aset Pemkab Malang Yang Jadi Catatan Hitam BPK RI
Malang (beritajatim.com) – PT Kawasan Industri Gula Masyarakat atau Kigumas, adalah pabrik gula mini milik Pemkab Malang. Kigumas berdiri diatas lahan seluas 11.000 ribu meter di Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Dibangun awal sejak tahun 2001 silam.
Kawasan itu menjadi pusat penghasil tanaman tebu rakyat terbanyak. Meski, tak jauh dari Kigumas berdiri, sebuah Pabrik Gula raksasa berstatus plat merah, lebih mendominasi....
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan II-2023
Pada periode April s.d. Juni 2023, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner kepuasan atas layanan Permintaan Informasi Publik kepada penerima layanan. Dari kuesioner yang disebar secara daring, terdapat 4 (empat) responden yang mengirimkan feedback, dengan hasil sebagai berikut:
DPRD SITUBONDO GELAR RAPAT PARIPURNA MEMBAHAS TIGA RAPERDA
Situbondo, Bhirawa.
DPRD Kabupaten Situbondo menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda penting, dilantai dua gedung DPRD Situbondo, Selasa (4/7).
Hadir secara lengkap pimpinan DPRD, Ketua Edy Wahyudi serta tiga Wakil Ketua, H Abdurrahman, Jaenur Ridho serta Heroe Soehartono.
Bupati Situbondo Karna Suswandi diwakili Wakil Bupati Nyai Hj Khoirani serta Sekda Wawan Setiawan berikut perwakilan jajaran Forkopimda Situbondo ikut hadir
Menurut Ketua DPRD Kabupaten...
Hasil Kuesioner Pelayanan Komunikasi Stakeholder pada Triwulan II-2023
Pada periode April s.d. Juni 2023, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner kepuasan atas layanan Komunikasi Stakeholder kepada 3 (tiga) instansi/lembaga penerima layanan. Dari kuesioner yang disebar secara daring, terdapat 5 (lima) responden yang mengirimkan feedback, dengan hasil sebagai berikut:
Ekonom UB Sepakat BUMD Merugi Milik Pemkab Malang Ditutup
Malang (beritajatim.com) – Pengamat Ekonomi Universitas Brawijaya (UB) Malang, Noval Adib menilai, adanya penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merugi, agar ditutup atau dibubarkan.
Menurut Noval, apabila pemerintah daerah tidak diuntungkan dari badan usaha mereka, penutupan adalah langkah yang bijak.
“Jika memang tidak menguntungkan, tidak ada penambahan PAD, ya Pemkab Malang jangan ragu untuk menutup Kigumas selaku BUMD,” tegas...
MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH...
MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN...
Dianggap Minim PAD ke Pemkab Malang Direktur Jasa Yasa: Kami Ini Penyumbang Pajak Terbesar
Malang (beritajatim.com) – Plt Direktur Perumda Jasa Yasa mengklaim bahwa pihaknya sebagai penyumbang pajak terbesar. Hal itu setelah Pemerintah Kabupaten Malang bakal mengevaluasi tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dianggap kurang menguntungkan hingga membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Perlu dilakukan evaluasi secara serius atas penyertaan modal yang tidak berkontribusi terhadap pendapatan daerah kepada 3 (tiga) BUMD Kabupaten Malang yakni Perumda Jasa...
Tunggakan Pajak Jasa Yasa Jadi Atensi DPRD dan Pemkab Malang
Malang (beritajatim.com) – Kasus tunggakan pajak Jasa Yasa menjadi atensi DPRD dan Pemkab Malang. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang memastikan kasus ini bakal diselesaikan secepatnya.
“Polemik Bapenda dan Jasa Yasa pastinya akan kita selesaikan. Kami akan jadwalkan setiap tahunnya untuk kita klarifikasi terkait unit unit-usaha milik Pemkab Malang bersama tim Banggar DPRD setiap bulan Agustus nanti,” ujar Anggota Banggar DPRD Malang,...
Tak Dapat Data Detail Refocusing Anggaran, Rapat Banggar DPRD Kota Probolinggo Batal
PROBOLINGGO, Radar Bromo - Rencana Pemkot Probolinggo me-refocusing anggaran hingga Rp 28 miliar lebih, direspons serius DPRD Kota Probolinggo. Senin (3/7) siang, langsung diadakan rapat badan anggaran (Banggar) DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) Kota Probolinggo. Sayangnya, rapat banggar ditunda.
Penyebabnya, karena pemkot tak menyerahkan data detail anggaran apa saja yang akan di-refocusing. Bahkan, sempat ada adu pendapat antaranggota Banggar dalam rapat yang dipimpin Wakil...
BPK Jatim Bagikan Kiat dan Strategi Pembangunan ZI Menuju WBBM
Inspektorat Utama BPK RI menginisiasi Program Mentoring Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk menjaga keberlangsungan pembangunan ZI dan saling menjadi contoh antarsatker Pembangunan Zona Integritas (ZI). Sebagai salah satu satker yang telah berhasil meraih WBBM, BPK Jatim menjadi salah satu mentor dalam kegiatan tersebut.
Kegiatan mentoring dilaksanakan pada Selasa (11/7/2023) di Ruang Auditorium BPK Jatim,...
BPK RI Rekomendasikan Penertiban Aset Milik Pemkab Malang
Malang (beritajatim.com) – BPK RI wilayah Jawa Timur merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Malang segera menertibkan seluruh aset aset penting yang dimiliki. Hal itu terungkap dalam Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang terkait sejumlah temuan dari BPK RI.
“Ya ada temuan BPK yang harus kami tindak lanjuti. Dan itu sudah kita kerjakan, sudah kita rapatkan di DPRD. Intinya sudah kita lakukan tindak...
PEMPROV JATIM TERAPKAN PEMBAYARAN DIGITAL DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berkomitmen untuk mempercepat dan mendorong transformasi digital dalam bidang pengadaan barang/jasa kebutuhan Jawa Timur melalui metode e-purchasing.
Salah satu langkahnya dengan menggelar ajang E-purchasing Award 2023 baru-baru ini. Kegiatan ini juga ditujukan untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), khususnya terkait pengadaan PDN melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang sekaligus untuk mendukung gerakan nasional...
Desa di Kab Pasuruan Berlomba Ajukan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus
BANGIL, Radar Bromo– Pemerintah desa di Kabupaten Pasuruan mulai banyak yang mengajukan pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Dari 148 desa yang mendapatkan jatah BKK, yang sudah mengajukan mencapai sekitar 80 persen.
Sebagian besar pemerintah desa juga sudah mulai menjalankan program. “Sudah sekitar 50 persen yang mengajukan untuk pencairan dananya. Ada juga yang sudah dicairkan dan bahkan mulai pembangunan,” ujar Kepala Dinas...
Eri Cahyadi Jelaskan Perihal Anggaran Stunting di Surabaya
Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan stunting per rekening dan sesuai. Eri juga memastikan tidak ada anggaran perjalanan dinas penanganan stunting yang melebihi target di Kota Surabaya.
“Kan nggak mungkin, anggarannya untuk dibelikan kudapan, tapi perjalanan dinasnya dinaikkan pesawat. Nah, ini saya juga bingung, tapi saya pastikan di Surabaya tidak...
Gagal Paham, Suneo, hingga Gembel Elite
Surabaya - Sederet fakta menarik terungkap dalam lanjutan sidang kasus dugaan suap ijon dana hibah APBD Jatim dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simanjuntak.
Yang terbaru adalah soal keunikan nama-nama kelompok masyarakat (pokmas) penerima hibah. Hal itu terungkap dalam lanjutan sidang di PN Tipikor Surabaya kemarin (6/6).
Terungkap sejumlah nama Pokmas penerima dana hibah yang cukup unik. Mulai...
Presiden Soroti Pemborosan Anggaran
Model penganggaran yang tidak berorientasi pada hasil dan pengawasan internal pemerintah yang hanya prosedural melanggengkan pemborosan dan inefisiensi anggaran berulang. Presiden pun mengkritik hal itu.
Rapat Koordinasi Pengawasan Internal 2023 di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Jakarta, Rabu (14/6/2023), mendapat sorotan tajam dari Presiden Joko Widodo. Presiden tak hanya menyentil model penganggaran di pusat dan daerah yang...
Jaksa KPK Cecar Saksi Perkara Suap Dana Hibah Jatim
Tipikor, Bhirawa - Sidang perkara dugaan korupsi dana hibah yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim (non aktif) Sahat Tua P Simanjuntak kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa (6/6). Pada sidang kali ini mengagendakan keterangan saksi-saksi terkait perkara ini.
Adapun saksi yang dihadirkan dalam sidang ini, salah satunya Aryo Dwi Wiratno selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) di...
Kalan BPK Jatim Dorong Pemda Segera Selesaikan TLRHP
BPK Jatim telah menyerahkan seluruh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah se-Jawa Timur tahun 2022 pada bulan Mei lalu. Setelah menerima laporan hasil pemeriksaan, pemerintah daerah diharapkan dapat segera menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.
Sebagai bentuk dukungan terhadap kesungguhan pemerintah daerah dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, Kepala Perwakilan BPK...
Masih Punya PR Selesaikan 470 Temuan; Pemprov Raih Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut
Surabaya - Pemprov Jatim kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022.
Capaian tersebut membuat Pemprov berhasil meraih predikat WTP delapan kali berturut-turut. Meski demikian, BPK memberikan sejumlah catatan atas penggunaan APBD Jatim. Selain itu, pemprov masih punya tanggungan menyelesaikan...
Pemkab dan DPRD Bahas Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022
Lamongan, Bhirawa - Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama DPRD mulai bahas peraturan daerah (Perda)atas pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022.
Pembahasan Perda tersebut dilaksanakan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendapatkan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut serta rekomendasi yang diberikan meliputi optimalisasi rencana aksi, pelaksanaan talent pool, penguatan monitoring, penguatan...
DPRD Puji Jawa Timur Raih Opini WTP 8 Kali Beruntun
Surabaya, Surya - Provinsi Jawa Timur mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022. Opini WTP ini menjadi kali kedelapan yang diraih Pemprov secara beruntun sejak tahun 2015 silam. DPRD Jatim pun mengapresiasi hal tersebut.
Secara resmi penyampaian LHP BPK RI itu disampaikan oleh Anggota V BPK RI...
Banyak Reklame Ilegal, Sekdakab Jombang Terjun Langsung Ikut Copot Reklame
JOMBANG, KabarJombang.com – Sekertaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Agus Purnomo terjun langsung copot reklame tak berizin, Senin (12/6/2023).
Pencopotan reklame tak berizin dan rekkame yang masa aktifnya sudah habis itu dilakukan oleh petugas gabungan Satpol PP, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo.
Sekdakab Jombang...
Tarif Baru Retribusi Parkir di Kota Pasuruan Belum Juga Diterapkan
PASURUAN, Radar Bromo – Pemkot Pasuruan sudah menetapkan target pendapatan yang cukup tinggi dari retribusi parkir. Dari tahun lalu Rp 2,2 miliar, menjadi Rp 3,9 miliar tahun ini. Sayangnya, penarikan tarif baru retribusi parkir masih tarik ulur.
Sampai saat ini, kenaikan tarif parkir berlangganan belum diterapkan. Termasuk, kebijakan memungut retribusi untuk kendaraan luar kota, juga belum berjalan. Walaupun, Pemkot Pasuruan sudah menuangkan...
Pemprov Jatim Raih WTP 8 Kali Berturut
Pemprov, Bhirawa - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemrov Jatim Tahun Anggaran 2022.
Opini WTP tersebut diberikan oleh Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua DPRD Jatim Kusnadi di hadapan seluruh anggota DPRD...
BPK Temukan Kelebihan Bayar Rp13,67 Miliar di Proyek Pemprov
Surabaya, Bhirawa - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jatim masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah Pemprov Jatim. Dimana, ada kelebihan pembayaran untuk proyek sebesar Rp13,67 miliar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).
Disamping itu, lembaga negara ini juga menemukan kelemahan pengendalian intern dan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Meski demikian, tidak mempengaruhi secara material kewajaran penyajian laporan...
BPK Temukan Rp 197M tidak Tersalurkan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap temuan sebesar Rp 197,55 miliar anggaran 2022 di Provinsi DKI Jakarta tidak tersalurkan kepada pemegang KJP plus dan kartu Jakarta mahasiswa unggul (KJMU).
"Bantuan sosial KJP plus dan KJMU senilai Rp 197,55 miliar belum disalurkan kepada penerimanya dan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar senilai Rp 15,18 miliar tidak sesuai dengan ketentuan," kata anggota V...
BPK Bisa Tingkatkan Rasio Pajak
BPK harus memperkecil ketinggalan dalam penggunaan teknologi mulai dari big data hingga artificial intelligence.
Peningkatan penerimaan perpajakan dan transformasi digital menjadi topik yang diajukan oleh dua calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjalani fit and proper test di Komisi XI DPR, kemarin.
Menurut calon anggota BPK Imam Nashirudin, sejatinya BPK bisa berkontribusi pada peningkatan rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang...
Sinergi DPRD-Pemkab Lamongan Sukses Raih WTP 7 Kali Berturut
Pemkab Lamongan, Bhirawa - Sinergi yang terus diperkuat antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dan DPRD Lamongan akhirnya menelurkan hasil dengan diraihnya predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Timur.
Penghargaan bergengsi yang menjadi agenda rutin tahunan oleh BPK RI perwakilan Jatim merupakan bentuk dari praktik keuangan sehat di Kabupaten Lamongan yang disajikan dalam bentuk...
Pemprov Jatim Belum Serahkan LHP ke BPK
Surabaya, Bhirawa - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur menyebut Pemprov Jatim belum menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal itu disampaikan kepala BPK Jatim, Karyadi saat penyerahan LHP LKPD kabupaten/kota se Jawa Timur.
Pihaknya memastikan bahwa Pemprov Jatim akan menyerahkan pada Selasa (30/5), tepatnya dalam sidang Paripurna di DPRD Jawa Timur. "LHP Pemprov Jawa...
WEWENANG APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM PENCEGAHAN KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
I. PENDAHULUAN
Salah satu penyimpangan yang paling menghancurkan tatanan kehidupan bernegara adalah korupsi yang pada umumnya dilakukan oleh mereka yang melaksanakan norma-norma dalam sistem politik atau mereka yang diluar dari sisttem itu yang ditumbuhkan oleh berbagai variasai bentuk kecurangan antara lain penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. semakin banyak transaksi pertukaran politik semakin banyak penekanan moral etika pejabat dan pegawai dalam menentukan...
Kota Pasuruan Sabet Opini WTP Tiga Kali Berturut-Turut
Pemkot Pasuruan, Bhirawa - Pemkot Pasuruan berhasil mempertahankan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan profesional. Buktinya, kini kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Bahkan di kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan, H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Adi Wibowo, Pemkot Pasuruan berturut-turut meraih penghargaan bergengsi tersebut mulai tahun 2020, 2021 hingga...
Kabupaten Tulungagung Mendapat Opini WTP Empat Kali Berturut-Turut Dari BPK RI
Tulungagung , Surya - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tulungagung tahun 2022 berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dengan demikian Pemkab Tulungagung berhasil mempertahankan opini WTP empat kali berturut-turut. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan serentak di Auditorium Kantor Perwakilan BPK RI Jawa Timur, di Jalan...
Bupati Hadiri Workshop Optimalisasi Pengawasan
Kabupaten Madiun, Bhirawa - Meskipun sehari sebelumnya Kabupaten Madiun mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Jawa Timur, namun bukan berarti peningkatan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Madiun berhenti disitu saja.
Buktinya, Jumat (26/5) pihak Inspektorat menggelar Workshop Optimalisasi Pengawasan guna mendukung sinergitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Madiun dalam rangka mencegah Fraud, dengan narasumber Dirjen Bina Keuangan Daerah...
Pemkab Situbondo Raih Penghargaan WTP Kedelapan Kali BPK RI
Situbondo, Bhirawa - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022, Kamis malam (25/5).
Penghargaan fenomenal ini tercatat sudah kedelapan kali sejak tahun 2014 silam. Menurut Bupati Situbondo Karna Suswandi, penghargaan opini WTP tersebut merupakan ke delapan kali...
Opini WTP 7 Kali Berturut-Turut, Pemkab Lamongan Miliki Tekad Terus Tingkatkan Tata Kelola Keuangan Yang Akuntabel Dan Transparan
Lamongan, Surya - Tata kelola keuangan daerah yang semakin bagus dari tahun ke tahun menunjukkan besarnya tekad Pemkab Lamongan untuk semakin akuntabel dan transparan dalam pelaporannya.
Dan untuk ketujuh kalinya, Bupati Yuhronur Efendi selaku perwakilan Pemkab Lamongan menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di kantor Perwakilan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) Jawa Timur Sidoarjo, Kamis (25/5/2023).
Penyematan opini WTP itu sesuai...
Bojonegoro Sukses Pertahankan Penghargaan Opini WTP 9 Kali
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sukses memperahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sebanyak 9 kali berturut-turut.
Opini WTP kali ini untuk laporan keuangan Pemkab Bojonegoro Tahun Anggaran 2022. Penyerahan diterima langsung oleh Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah bersama Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar di kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Kamis (25/5/2023).
Opini WTP merupakan bentuk...
Pemkab Mojokerto Sukses Pertahankan Opini WTP 9 kali Berturut-turut
DISKOMINFO Kabupaten Mojokerto - Usai menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kini saatnya BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada masing-masing pemerintah daerah, hasilnya Pemkab Mojokerto sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga 9 kali berturut-turut.
Penyerahan LHP atas LKPD tahun anggaran 2022 ini dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur...
Jombang Raih WTP untuk Kali ke Sepuluh
Jombang, Bhirawa - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Timur untuk kali ke 10 secara berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 Kabupaten Jombang, dari Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi kepada Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab dan Ketua DPRD...
Anggota V BPK RI Dorong Pemprov Jatim Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK
BPK Jatim telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 secara serentak pada 25 Mei 2023 lalu. Dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Selasa (30/5/2023), didampingi oleh Auditor Utama Keuangan Negara V, Slamet Kurniawan dan Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi, Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V,...
Dorong Transparansi dan Akuntabel, BPK dan DPR Gelar Sosialisasi di Kota Pasuruan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali memberikan sosialisasi Optimalisasi Peran BPK dan DPR dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Jumat (26/5/2023), yang kali ini digelar di Kota Pasuruan. Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi, menjadi narasumber dalam acara tersebut, bersama dengan Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, yang...
BPK SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022
Surabaya, Rabu (30 Mei 2023) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hari ini secara seremonial menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur untuk Tahun 2022. Anggota V BPK RI Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M menyerahkan LHP BPK kepada Ketua DPRD dan Gubernur Jawa Timur dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD...
Kabupaten/Kota se-Jatim Secara Serentak Terima LHP atas LKPD Tahun 2022
Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan tugas konstitusional BPK. Sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan tersebut kepada pimpinan DPRD dan kepala daerah. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi, kepada 37 Pimpinan DPRD dan Bupati/Walikota se-Jawa Timur secara...
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 KEPADA 37 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA SE-JAWA TIMUR SECARA SERENTAK
Sidoarjo, Kamis (25 Mei 2023) – Secara serentak, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 kepada 37 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan terdahulu, BPK telah menyerahkan LHP LKPD TA 2022 Kota Madiun pada 17 Maret 2023 yang lalu.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Karyadi,...
Dana Banpol di Tuban Alami Peningkatan, Partai Diminta Segera Ajukan Berkas Pencairan
Dana bantuan politik (banpol) di Kabupaten Tuban mengalami kenaikan. Jika di tahun 2022 per suara Rp 2500, kini di tahun 2023 naik menjadi Rp 5000. Adapun jumlah anggaran total banpol tahun ini mencapai Rp 3,3 Miliar.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tuban, meminta kepada partai politik (Parpol) yang memiliki kursi di DPRD Tuban segera mengajukan berkas pencairan dana...
Di Depan Ratusan ASN Pemda, Misbakhun Paparkan Peran Penting BPK
Mukhamad Misbakhun anggota Komisi XI DPR mengajak para aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo, Jawa Timur, benar-benar mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam bekerja.
Legislator Partai Golkar itu mengatakan salah satu tolok ukur penting dalam mengukur kinerja pemda ialah laporan keuangannya memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Misbakhun menyatakan itu saat menjadi pembicara acara...
Sosialisasikan Peran Penting BPK, Misbakhun Dorong ASN Pemda Tidak Cuma Kejar WTP
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengajak para aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo, Jawa Timur, benar-benar mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam bekerja.
Legislator Partai Golkar itu mengatakan, salah satu tolok ukur penting dalam mengukur kinerja pemda adalah laporan keuangan memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Misbakhun menyatakan itu saat menjadi pembicara acara bertitel Sosialisasi Optimalisasi Peran BPK & DPR Dalam Mendorong Transparansi dan...
BPK Periksa Ratusan Kendaraan Dinas Milik Pemkab Mojokerto
Ratusan kendaraan dinas dikumpulkan di halaman Pemkab Mojokerto, kemarin (11/4). Kendaraan pelat merah hasil pengadaan tahun anggaran 2022 itu dilakukan pemeriksaan fisik oleh Badan Perwakilan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur (Jatim).
Sekdakab Mojokerto Teguh Gunarko menyebutkan, pengumpulan kendaraan pelat merah merupakan permintaan dari BPK Perwakilan Jatim. Terdapat 182 kendaraan bermotor dari organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mojokerto...
Bupati Jember Tak Ingin Insentif Guru Ngaji Bermasalah
Bupati Hendy Siswanto tidak akan menghapus insentif guru ngaji di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Namun ia ingin agar aspek administratif benar-benar diperhatikan agar sesuai regulasi.
“Kadang guru ngaji yang terdata tidak sama dengan KTP. Namanya kadang yang dicatatnya tidak sama. Misalkan Muhammad Oryza, ditulis M. Oryza. Ini di pemeriksaan kena saat audit,” kata Hendy, ditulis Rabu (12/4/2023).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Halal Bihahal BPK Jatim, Saling Memaafkan dan Berbenah Diri
Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 H, BPK Jatim menggelar acara halal bihalal, Kamis (4/5/2023). Acara yang digelar di Ruang Auditorium tersebut dihadiri oleh seluruh pegawai BPK Jatim. “Semoga dengan acara ini, kita dapat saling memaafkan, agar ke depannya diberikan kemudahan dalam pekerjaan kita, diberi kesehatan, kekuatan, dan perlindungan oleh Allah SWT, serta apa yang menjadi cita-cita...
TATA CARA PEMBANGUNAN, PENINGKATAN KAPASITAS DAN PERLUASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) BERBASIS MASYARAKAT SEBAGAI INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR
PENDAHULUAN
Air merupakan sumber daya alam yang sangat berharga yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi kelangsungan hidup manusia. Keberadaan sumber daya air harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup serta dijamin agar setiap orang mendapatkan haknya atas sumber daya alam tersebut. Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna...
BPK Temukan Dua Proyek Pokmas 2022 Tak Dikerjakan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dua paket proyek dana hibah di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Jawa Timur (Jatim) 2022 belum dikerjakan. Dua paket proyek tersebut diterima dua kelompok masyarakat (pokmas) berbeda.
Yakni, Pokmas Tunas Muda di Kelurahan Bancaran dan Karya Indah di Kelurahan Pejagan. Dua paket proyek yang diduga sengaja tidak dikerjakan dibrokeri oleh orang...
Pemkot Madiun sosialisasikan parkir elektronik di Pasar Besar
Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur, melakukan sosialisasi penerapan parkir elektronik atau e-parkir di Pasar Besar Madiun guna mencegah kebocoran retribusi dan mengoptimalkan pendapatan daerah.
Wali Kota Madiun Maidi di Madiun, Jatim, Selasa mengatakan kebijakan penerapan e-parkir di Pasar Besar Madiun itu sebagai tindak lanjut rekomendasi KPK RI, BPK, dan Kemendagri.
Ketiga lembaga negara tersebut dalam temuannya telah mengingatkan pemkot melalui dokumen pencegahan...
Wali Kota Serahkan LKPD Unaudited ke BPK
Secara serentak, Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur. Penyerahan tersebut dilaksanakan serental bersa,a Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan bupati/wali kota se-Jawa Timur.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Karyadi mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada kepala daerah...
Wali Kota Mojokerto Serahkan LKPD Unaudited ke BPK
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Sekdakot Gaguk Tri Prasetyo menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Senin (27/3/2023). Penyerahan secara serentak LKPD Unaudited Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2022 ini dilakukan di auditorium kantor BPK Perwakilan Provinsi Jatim, Jl. Raya Ir.H. Juanda, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.
Dalam...
Dengan Transparansi, Efektif, Efisien Pj Wali Kota Batu Optimis Raih WTP Lagi
Penjabat (Pj) Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai terus mendorong jajarannya mengelola keuangan negara secara tertib, patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Dan dengan selalu menerapkan transparansi dan efektif efisien. Aries optimis tahun ini bisa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lagi.
Dorongan Pj Wali Kota ini disampaikan usai menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2022 ke Kantor...
Bupati Pasuruan Serahkan LKPD 2022 ke BPK
Bupati Pasuruan, H.M. Irsyad Yusuf menyerahkan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Unaudited tahun anggaran 2022 pada kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Senin (27/3) siang kemarin. LKPD diberikan pada BPK paling lambat tiga bulan usai tahun anggaran berakhir. Pasalnya, itu adalah amanah UU yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
"LKPD Kabupaten Pasuruan sudah kita serahkan, karena itu sudah...
Bupati Hendy Bicara (3): Soal Kemiskinan dan Problem Rp 107 M
Selama dua tahun masa pemerintahannya, Bupati Hendy Siswanto harus bekerja keras menormalisasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Dua LKPD Kabupaten Jember pada masa pemerintahan Bupati Faida mendapat predikat disclaimer pada 2019 dan tidak wajar pada 2020. Semuanya dikarenakan penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).
LKPD Kabupaten Jember 2021 mulai membaik setelah mendapat...
Wali Kota Bahas Proyek Strategis Hingga Persiapan Lebaran
Wali KOta Madiun Maidi menggelar rapat dinas bersama pimpinan OPD, camat, dan lurah se-Kota Madiun. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang 13 Balai Kota Madiun, Senin (27/3). Dalam kegiatan tersebut, orang nomor satu di Kota Pendekar itu membahas sejumlah proyek strategis yang akan dilaksanakan Pemkot Madiun. Salah satunya, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari parkir Pasar Besar Madiun (PBM).
"Kita sudah...
DPRD Jombang Gelar Hearing Terkait Ruko Simpang Tiga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang dalam hal ini Komisi B DPRD Kabupaten Jombang menggelar hearing dengan pihak-pihak terkait polemik Ruko Simpang Tiga Jombang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jombang, Senin (27/03).
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jombang, Sunardi mengatakan, pihaknya ingin tetap memfasilitasi dan menjembatani aliansi LSM Jombang dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang. Untuk itu, pihaknya mengundang...
BPK RI Cermati Kelebihan Pembayaran Akibat Kekurangan Volume
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama 38 kepala daerah, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Jatim, Senin (27/3). Dalam penyerahan tersebut, Gubernur Khofifah menekankan kepada seluruh tim agar fokus menyiapkan bahan pemeriksaan yang dibutuhkan BPK RI. Sebab, BPK telah menetapkan masa pemeriksaan 60 hari ke depan.
"Semua hal harus diperhitungkan, karena ada cuti bersama...
BPK Jatim Terima 38 Laporan Keuangan Pemda TA 2022
adan Pemeriksan Keuangan (BPK) Wilayah Jawa Timur menerima 38 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Tahun Anggaran 2022. Sebanyak 38 pemerintah yang menyerahkan laporan keuangan daerah atau LKPD ke BPK Wilayah Jawa Timur, yakni Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 37 Pemerintah Kabupaten Kota Se-Jawa Timur.
Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi menjelaskan ada satu pemkot yang terlebih dahulu menyerahkan LKPD yakni Pemkot Madiun. Penyerahan dilakukan pada 17 Januari 2023.
"Setelah penyerahan ini, BPK Jatim akan melakukan pemeriksaan LKPD dalam kurun waktu 60 hari. Namun BPK Jawa Timur telah melakukan...
Perdana, Seluruh Kepala Daerah Setor LKPD Serentak
Biasanya, para kepala daerah di Jatim menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara sendiri-sendiri. Namun, tahun ini berbeda. Kemarin, di Kantor Perwakilan BPK Jatim, Sidoarjo, seluruh kepala daerah menyerahkan LKPD tahun 2022 secara serempak. Mulai dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa hingga para bupati/wali kota di 38 daerah.
Khofifah menyebut memang baru kali ini LKPD diserahkan...
BPK Jatim Serahkan LHP Dana Banparpol
Memenuhi ketentuan Pasal 34A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK Jatim telah melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan partai politik (LPJ Banparpol) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur TA 2022. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi, kepada masing-masing Dewan Pimpinan Daerah...
BPK Jatim Apresiasi Penyerahan 38 LKPD Unaudited TA 2022 yang Tepat Waktu
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Jawa Timur menerima 38 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran (TA) 2022 dari 38 pemerintahan di Jatim. Sebanyak 38 pemerintah yang memberikan LKPD ke BPK Jatim pada 27 Maret 2023 yakni satu dari Pemprov Jatim dan 37 Pemkab/Pemkot se-Jatim. Sebelumnya, Pemkot Madiun sudah terlebih dahulu menyetorkan LKPD. Penyerahan LKPD ini diserahkan langsung oleh Gubernur...
BPK terima LKPD unaudited 2022 dari kabupaten kota di Jatim
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur menerima laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) unaudited tahun 2022 secara serentak dari 37 kabupaten kota di Jatim dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Karyadi di Sidoarjo, Senin, mengapresiasi kepala daerah beserta jajaran atas kerja kerasnya.
"Sehingga, dapat menyerahkan laporan keuangan unaudited secara tepat waktu sesuai amanat undang-undang," ujarnya.
Ia mengatakan pada kesempatan terdahulu Pemerintah Kota...
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan I-2023
Pada periode Januari s.d. Maret 2023, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner kepuasan atas layanan Permintaan Informasi Publik kepada penerima layanan. Dari kuesioner yang disebar secara daring, terdapat 5 (lima) responden yang mengirimkan feedback, dengan hasil sebagai berikut:
Hasil Kuesioner Pelayanan Komunikasi Stakeholder pada Triwulan I-2023
Pada periode Januari s.d. Maret 2023, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner kepuasan atas layanan Komunikasi Stakeholder kepada 6 (enam) instansi/lembaga penerima layanan. Dari kuesioner yang disebar secara daring, terdapat 14 (empat belas) responden yang mengirimkan feedback, dengan hasil sebagai berikut:
Bupati Hendy: Insya Allah, Laporan Keuangan Pemkab Jember WTP
Bupati Hendy Siswanto yakin Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2022 akan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Hendy sudah menyerahkan LKPD Pemkab Jember itu kepada BPK Jawa Timur, Senin (27/3/2023) kemarin. “Alhamdulillah, kami sudah menyerahkan langsung bersama Ibu Gubernur dan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Timur,” katanya, ditulis Selasa...
MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH; PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH; PERATURAN BUPATI...
PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL/PENGENTASAN KEMISKINAN
Masalah kesejahteraan sosial diantaranya masalah kemiskinan merupakan masalah klasik yang terjadi di semua negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia dan masuk dalam 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia (G20) juga tidak lepas dari permasalahan kemiskinan penduduk, baik di perdesaan maupun di perkotaan.
Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,...
BPK Jatim Terima LKPD Unaudited dari 38 Pemda Secara Serentak
Sebanyak 38 pemerintah daerah se-Jawa Timur menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2022 kepada BPK Jatim, Senin (23/3) di ruang auditorium BPK Jatim. LKPD Unaudited diserahkan secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Kepala Daerah dari 37 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, kepada Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi. Sementara itu, satu pemerintah daerah, yakni...
TIGA PULUH DELAPAN PEMERINTAH DAERAH MENYERAHKAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) UNAUDITED TAHUN 2022
Siang ini di kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, sebanyak 38 pemerintah daerah se-Jawa Timur telah menyerahkan LKPD Unaudited Tahun 2022 kepada BPK. LKPD dari 38 pemerintah daerah itu diserahkan langsung oleh Gubernur dan Kepala Daerah dari 37 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur.
Pada kesempatan terdahulu, Pemerintah Kota Madiun telah menyerahkan LKPD Unaudited Tahun 2022 pada tanggal...
Kejari Banding Vonis Korupsi Penigkatan Ruas Jalan
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung mengajukan banding atas putusan perkara dengan terdakwa Arik Kusumawati (44). Arik merupakan terdakwa kasus korupsi peningkatan empat ruas jalan di Dinas PUPR Tulungagung.
Dalam kasus korupsi ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis selama 2 tahun dan denda Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan. "Kami mengajukan banding atas putusan terdakwa Arik Kusumawati," terang Kepala Kejaksaan...
Kota Madiun Kembali Menjadi yang Pertama Menerima LHP
Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan tugas konstitusional BPK, yang bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi, pada saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Madiun Tahun Anggaran (TA) 2022, Jumat (17/3/2023) di kantor BPK Jatim.
“Penyerahan LHP atas LKPD Kota Madiun...
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2022 MENJADI YANG PERTAMA DALAM MENDAPAT OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN
Sidoarjo, Jumat (17 Maret 2023) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD dan Pemerintah Kota Madiun. Penyerahan LHP kali ini menjadi penyerahan pertama untuk pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 di Jawa Timur. Sebelumnya, Pemerintah Kota Madiun menjadi pemerintah daerah...
Lagi, Mahasiswa UMK Kunjungi BPK Jatim
Society 5.0/Super Smart Society adalah konsep yang memungkinkan manusia menggunakan ilmu pengetahuan berbasis teknologi modern untuk memenuhi kebutuhan dan mempermudah kehidupannya. Pemanfaatan teknologi informasi (TI) membuka peluang bagi BPK untuk melakukan transformasi TI menuju e-government dan digital government secara terukur dan bertahap, agar tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan berkesinambungan semakin meningkat. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Subbagian...
Bupati Blitar Mak Rini Pimpin Rapat Koordinasi Kepala OPD, Perjanjian Kerja Harus Segera Rampung
Bupati Blitar, Rini Syarifah memimpin rapat bersama kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Candi Penataran Kantor Bupati Blitar, di Kanigoro, Senin (6/3/2023). Rapat itu untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Rapat juga untuk menindaklanjuti Peraturan Menpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja...
Penyelidikan 11 Bulan, Kasus Piutang Plaza Bangil Pasuruan Belum Ada Tersangka?
Kasus piutang di Plaza Pasuruan sudah berjalan 11 bulan, namun masih belum menemui titik terang. Pasalnya sampai saat ini Kejaksaan Negri Kabupaten Pasuruan masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Saat dikonfirmasi, Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan, Roy Ardiyan Nur Cahya mengatakan masih memeriksa 30 saksi. Namun, nantinya pemeriksaan saksi akan terus berlanjut.
“Sejak kemarin itu sudah ada 30 saksi yang kami...
PEMKOT MADIUN SALURKAN BLTD UNTUK 2800 KPM
MADIUN - Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur menyalurkan bantuan langsung tunai daerah (BLTD) tahun 2023 kepada 2.800 keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah setempat yang menjadi sasaran.
Kepala Bidang Sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Madiun Rita Susanti mengatakan pencairan BLTD reguler tersebut untuk periode Januari-Maret. Setiap KPM mendapatkan Rp200 ribu sebulan, dengan demikian mereka...
Tunggu Audit Inspektorat Jatim, Penyelidikan Dugaan Korupsi Hibah Rp 21 M di Lamongan Tersendat
Belum ada perkembangan berarti dalam proses penyelidikan dugaan penyimpangan penyaluran dana hibah Provinsi Jatim ke Lamongan, yang melibatkan seorang anggota DPRD Lamongan. Sampai sekarang, penyidik Polres Lamongan terkesan masih terkendala lambatnya langkah Inspektorat Provinsi Jatim untuk melakukan audit atas penyaluran dana hibah senilai Rp 21 miliar itu.
Sampai Kamis (2/3/2023), polisi dalam posisi menunggu Inspektorat bergerak guna melakukan audit alokasi...
Korupsi Dana Hibah Rp 21 M Tunggu Inspektorat
Penyidik Polres Lamongan hingga kini masih menunggu tim Inspektorat Provinsi jatim untuk melakukan audit terhadap semua alokasi dana hibah yang dibawa Ketua Komisi D DPRD Lamongan berinisial AS. Inspektorat Provinsi jatim diminta Polres Lamongan untuk melakukan audit di 50 titik dari 105 lokasi bantuan dana hibah untuk Lamongan.
"Kemungkinan Minggu depan Inspektorat akan ke Lamongan. Saat ini masih dibutuhkan Polda...
Empat Tahun Memimpin, Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Telah Selamatkan Aset Jatim Bernilai Triliunan Rupiah
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak memiliki komitmen kuat dalam hal penyelamatan aset negara khususnya aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selama empat tahun memimpin sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, Gubernur Khofifah telah berhasil menyelamatkan tigas aset besar milik Pemprov jatim dengan total nilai mencapai Rp1,068 triliun.
"Mudah-mudahan apa yang telah terbangun dengan...
Ciptakan Pemerintahan yang Bersih, Pemkab Bentuk Satgas Pencegahan Korupsi
Wali Kota Probolinggo Habib Zainal Abidin selalu punya gebrakan dalam memimpin wilayahnya. Terbaru, ia mengeluarkan surat keputusan tentang satuan tugas pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
kebijakan ini adalah inisiatif Habib Hadi. Wali Kota bertandang ke KPK RI di Jakarta dan ditemuai Pimpinan KPK Alexander Marwata terkait kebijakan itu. Pimpinan KPK pun mengapresiasi inisiatif yang dimiliki Wali Kota Habib...
Tak Lagi Bertarif, Dispora Gratiskan Lapangan Jatim Seger: Komisi E Minta BPK RI Audit Dispora Jatim
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jatim, Pulung Chausar memastikan per 20 Februari 2023 pukul 11.00 WIB, penggunaan lapangan Jatim Seger yang berlokasi di Kertajaya Indah No. 04 Surabaya tidak lagi dikenakan biaya alias gratis. Menurutnya, lapangan atletik tersebut tetap akan dilakukan pengaturan agar tetap bisa dimanfaatkan untuk latihan para altet, dan juga bisa dimanfaatkan masyarakat umum.
"Kami bersama pihak...
Cegah Masalah Hukum, Pengelolaan Dana Desa Perlu Mendapatkan Pendampingan APH
Jabatan kepala desa (kades) dinilai rentan terhadap masalah hukum. Salah satu penyebabnya kurangnya edukasi terhadap pengelolaan dana desa yang digunakan. Hal itu disampaikan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dalam sambutannya menghadiri sosialisasi optimalisasi peran, tugas dan fungsi BPK dan DPR dalam pengawasan pengelolaan dana desa, Selasa (21/2).
Gus Muhdlor sapaan bupati mengatakan, kades perlu mendapat atensi lebih dari pemerintah. Pengelolaan dana...
Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke BPK Jatim
Kantor BPK Jawa Timur menjadi lokasi pertemuan rapat konsultasi antara Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dan BPK RI, Senin (27/2/2023). Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, DPR RI memiliki sejumlah alat kelengkapan dewan, salah satunya adalah BAKN. BAKN bertugas melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR, menyampaikan hasil telaah, menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap hasil...
Penatausahaan Aset Desa Masih Menjadi Catatan BPK
BPK dan DPR kembali melaksanakan Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas, dan Fungsi BPK dan DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan Dana Desa dapat dikelola dengan baik, tepat sasaran, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, serta menanggulangi kemiskinan dapat tercapai. Hal ini disampaikan...
BPK dan DPR RI Sosialisasi Pendampingan Pengelolaan Dana Desa di Sidoarjo
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta DPR RI untuk memberi pendampingan Kepala Desa terkait pengelolaan dana desa.
Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor dihadapan Kades se-Sidoarjo mengatakan jabatan Kepala Desa (Kades) rentan terhadap masalah hukum. Salah satu penyebabnya kurangnya edukasi terhadap pengelolaan dana desa yang digunakan.
Hal itu disampaikan Gus Muhdlor dalam sambutannya menghadiri sosialisasi optimalisasi peran, tugas dan fungsi BPK dan...
BPK dan DPR Awasi Pengelolaan Dana Desa yang Transparan dan Akuntabel
Penyaluran Dana Desa ditujukan sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, dapat mendorong pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi, saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas, dan Fungsi BPK dan DPR...
BPK Jatim Beri Arahan Pemkab Ponorogo Sebelum Periksa LKPD
Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur memberikan pengarahan dan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo di Pringgitan Rumah Dinas Bupati, Rabu (15/2/23). Turut hadir dalam pengarahan kali ini Kepala Dinas se-Kabupaten Ponorogo, DPRD Ponorogo, Direktur RSUD Ponorogo, Camat se-Ponorogo dan tamu undangan lainnya.
Kepala BPK Perwakilan...
DAMPAK LINGKUNGAN BESAR, PENDAPATAN PAJAK MBLB DI GRESIK RENDAH
GRESIK— Rendahnya pendapatan sektor pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) mendapat sorotan tajam dari kalangan dewan. Wakil rakyat menilai pendapatan yang masuk tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan. Mereka meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar meningkatkan pengawasannya.
Anggota Komisi II DPRD Gresik Syahrul Munir mengatakan tambahan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk sektor industri mineral bukan logam...
Bupati Jember: Data Pemilih, Kunci Keberhasilan Pemilu
Kunci keberhasilan pemilu ada pada data pemilih. Data ini terus bergerak dan harus senantiasa dimutakhirkan agar sesuai dengan kondisi terkini.
“Validasi data tidak mungkin dilakukan KPU atau pemerintah kabupaten sendiri. Harus ada (partisipasi) dari camat, lurah, kepala desa, RT, dan RW,” kata Bupati Hendy Siswanto, dalam acara Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilu 2024 dan Penandatanganan Kerjasama Layanan Adminduk di Lingkup Tugas...
Wali Kota Madiun Minta Tunjangan Perumahan 30 Anggota DPRD Dihitung Ulang
Wali Kota Madiun, Maidi meminta besaran tunjangan perumahan untuk 30 anggota DPRD Kota Madiun dihitung ulang. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi pemborosan keuangan negara hingga risiko korupsi.
“Kan dasarnya apraisal. Kalau tidak berdasar apraisal ya tidak benar. Karena apraisal kurang pas maka diapraisal lagi. Artinya apa, kalau saya menerbitkan SK perwal tidak berdasarkan apraisal maka keliru lagi,” ujar Maidi...
Berani Bicara Uang Setoran di Depan Publik, Bupati Kediri Diapresiasi Kepala BPK Jatim
Keberanian Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dalam membicarakan uang setoran di depan publik mendapat apresiasi dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur (Jatim), Karyadi. Adapun perihal uang setoran tersebut diutarakan Bupati Kediri yang kerap disapa Mas Dhito pada kegiatan Pemeriksaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) Kabupaten Kediri 2022 di Pendopo Panjalu Jayati, Kediri, Jatim, Selasa (14/2/2023). Acara turut...
Berani Tegas Soal Keuangan di Publik, Bupati Kediri Dapat Apresiasi dari Kepala BPK Jawa Timur
Menilai kinerja Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana yang 'berani' dan transparan terutama dalam hal keuangan di publik, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur memberikan apresiasi. Bupati yang akrab disapa Mas Dhito tersebut memang dikenal sebagai sosok yang pemberani.
Terlepas dari usianya yang masih muda, Mas Dhito kerap menindak tegas oknum-oknum yang berani 'bermain' di belakang. Terutama masalah keuangan dan pelayanan...
Tegas Soal Keuangan di Publik, Bupati Kediri Mas Dhito Dapat Apresiasi dari Kepala BPK Jawa Timur
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur memberikan apresiasi pada Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana. Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu dinilai 'berani' dan transparan dalam hal keuangan di publik.
Terlepas dari usianya yang masih muda, Mas Dhito kerap menindak tegas oknum-oknum yang berani 'bermain' di belakang. Terutama masalah keuangan dan pelayanan publik. Melihat keberanian dan kinerja tersebut, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur,...
Khofifah Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan komitmennya untuk terus melakukan sinergi dengan bupati dan wali kota, dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah. Komitmen itu dengan tegas disampaikan Gubernur Khofifah saat hadir dalam acara entry meeting atas pemeriksaan laporan keuangan kementerian lembaga dan pemerintah daerah tahun 2022, yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta pada Kamis (9/2).
Disampaikan Khofifah,...
ASN Belajar Penganggaran Berbasis Kinerja
Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang berorientasi pada kinerja, sehingga menunjukkan hubungan antara alokasi anggaran dengan output dan outcome, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian kinerja. “Penganggaran berbasis kinerja memang mutlak dilakukan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri,” ujar Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi, dalam Webinar ASN Belajar Sesi 05, Selasa (14/2/2023).
Beberapa masalah dalam...
Peran dan Kontribusi BPK dalam Pencapaian SDGs
Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. BPK turut berperan aktif dan berkontribusi dalam pencapain SDGs di Indonesia.
“SDGs ini sudah dipakai sebagai acuan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, berkaitan dengan perencanaan. BPK sendiri tengah melakukan pemeriksaan mengenai peningkatan ekonomi, kesenjangan...
Sinergi Pemprov-BPK
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menghadiri entry meeting atas pemeriksaan keuangan kementerian lembaga dan pemerintah daerah tahun 2022 yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta kemarin (9/2).
BPK dan DPR Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara
Dalam rangka menjalin komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dengan tema “Optimalisasi Peran BPK dan DPR dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara”, Jumat (10/2/2023) di Ballroom Grand Mercure Mirama, Kota Malang. Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi, menjadi narasumber dalam...
Bansos Guru Ngaji Rentan Dipolitisasi
Pemerintah daerah sejauh ini belum bersikap atas keberadaan anggaran hibah dan bantuan sosial (bansos) yang tengah terparkir di bagian kesejahteraan rakyat (kesra). Apakah akan disalurkan melalui kesra ataupun melalui organisasi perangkat daerah (OPD) teknis lainnya.
Sejak diketahui rencana penyaluran bantuan itu terganjal Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, bantuan yang diperuntukkan para guru mengaji musala dan pesantren itu terancam terkatung-katung. Di...
Pemprov Jatim Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelaporan Daerah
Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur terus berkomitmen melakukan sinergi dengan Bupati dan Wali Kota se-Jatim guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah. Pernyataan itu disampaikan Khofifah waktu menghadiri entry meeting atas pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Lembagan dan Pemerintah Daerah tahun 2022 yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta, Kamis (9/2/2023) kemarin.
Gubernur Jatim itu menjelaskan bahwa entry meeting...
Di Entry Meeting BPK RI, Gubernur Khofifah Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah
Gubernur Khofifah berkomitmen untuk terus melakukan sinergi dengan bupati dan wali kota di Jawa Timur guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah. Ia mengungkapkan hal tersebut saat menghadiri entry meeting atas pemeriksanaan laporan keuangan kementerian lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, Kamis (9/2/2023).
Menurut dia, entry meeting merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa...
Mahasiswa UNDIP Company Visit ke BPK Jatim
BPK Jatim menerima kunjungan mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (UNDIP), Selasa (7/2/2023). Rombongan mahasiswa dari Semarang tersebut melakukan office tour dipandu oleh panitia. Kegiatan dilanjutkan di ruang auditorium dengan agenda sosialisasi ke-BPK-an yang bertujuan agar para mahasiswa lebih mengenal BPK. Kegiatan company visit tersebut dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi.
“Pesan saya, jangan hanya...
Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 21 M Seret Anggota DPRD, Kapolres Lamongan : Penyelidikan Jalan Terus
Penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan penyaluran dana hibah dari Pemprov Jatim senilai Rp 21 miliar di Lamongan, dipastikan berlanjut. Bahkan Kapolres Lamongan, AKBP Yakhob Silvana Delareskha menegaskan tidak akan menghentikan penyelidikan dugaan korupsi dana hibah yang melibatkan Ketua Komisi D di DPRD Lamongan.
Kapolres menjelaskan, selama belum ada hasil audit dari BPK, pihaknya tetap akan melanjutkan pemeriksaan (klarifikasi) terhadap 105 penerima...
BPK Jatim Siap Periksa LKPD TA 2022
Memulai kegiatan pemeriksaan Tahun Anggaran 2023, BPK Jatim mengundang seluruh Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Wilayah Jawa Timur dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022, Kamis (26/1/2023) secara daring. Selain dari pemerintah daerah, entry meeting juga dihadiri oleh para pemeriksa...
BPK Jatim Goes to Kampoeng, Puncak HUT ke-76 BPK
Sebagai penutup rangkaian perayaan HUT ke-76 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK Jatim menggelar acara BPK Goes to Kampoeng, Sabtu (21/01/2023), di Adventist Campground Mahanaim, Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Acara dihadiri oleh seluruh pegawai BPK Jatim beserta keluarga, warga Desa Lumbangrejo, dan para tamu undangan.
“Acara BPK Goes to Kampoeng ini merupakan puncak dari rangkaian acara peringatan HUT ke-76...
TATA KELOLA RSUD DR ISKAK TULUNGAGUNG JADI PERCONTOHAN NASIONAL
Tulungagung - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia melakukan studi banding sistem pengelolaan RSUD dr Iskak Tulungagung. Rencananya sistem tersebut akan diadopsi sebagai percontohan pengelolaan rumah sakit vertikal.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes dr Azhar Jaya mengatakan kunjungan dilakukan dalam dua hari berturut-turut. Ia turut serta mengajak 36 direktur rumah sakit vertikal yang berada di bawah pengelolaan Kemenkes.
"Jadi tujuan kami dari...
BPK untuk Indonesia yang Tangguh, Maju, dan Sejahtera
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang diberikan amanah konstitusi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK telah mengemban amanah tersebut selama 76 tahun sejak dibentuk 1 Januari 1947. Memasuki usia 76 tahun, BPK terus berupaya untuk berefleksi, baik dari capaian yang sudah diperoleh, maupun tantangan yang akan dihadapi.
Sebagai bentuk rasa syukur atas peringatan Hari Ulang...
Tingkatkan Kualitas Hasil Pemeriksan, Pemeriksa BPK Ikuti Diklat Pemeriksaan LKPD
Tugas dan Fungsi utama BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Salah satu jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan keuangan, yakni pemeriksaan atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah (LKPP/D). Guna menunjang tugas tersebut, serta sebagai persiapan pemeriksaan LKPD TA 2022, para pemeriksa BPK Jawa Timur dibekali dengan pelatihan pemeriksaan LKPD TA 2022. Pelatihan dibuka oleh...
Kota Madiun Masih Jadi yang Tercepat Serahkan LKPD Unaudited TA 2022
Pemerintah Kota Madiun masih menjadi yang tercepat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022 di wilayah Provinsi Jawa Timur. LKPD Kota Madiun Unaudited TA 2022 diserahkan oleh Walikota Madiun, Maidi, kepada Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Karyadi, Senin (16/01/2023) di Ruang Rapat BPK Jawa Timur.
Menurut Walikota Madiun, dengan menyerahkan laporan keuangan lebih awal, diharapkan jika terdapat...
76 Tahun BPK RI: Makin Kuat, Makin Hebat!
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) genap berusia 76 tahun pada 1 Januari 2023. Selama 76 tahun, BPK terus mengukir karya, menjaga dan mengayomi harta negara. Sebagai wujud syukur atas segala pencapaian BPK, BPK Jatim turut merayakan HUT ke-76 BPK dengan menggelar serangkaian acara pekan olahraga dan seni (porseni). Parade BPK Jatim Carnival 2023 yang diselenggarakan pada Senin,...
Serahkan DIPA dan TKD Jatim 2023 Senilai Rp121,8 Triliun
Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku alokasi Transfer Kas Daerah (TKD) tahun 2023 kepada Provinsi Jatim sebesar Rp121,8 triliun. Alokasi DIPA dan TKD tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur, Taukhid kepada instansi vertikal, bupati/walikota serta OPD di lingkungan Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi...
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan IV-2022
Pada periode Oktober s.d. Desember 2022, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner kepuasan atas layanan Permintaan Informasi kepada penerima layanan. Dari kuesioner yang disebar, terdapat 6 (enam) responden yang mengirimkan feedback, dengan hasil sebagai berikut:
Hasil Kuesioner Layanan Komunikasi Stakeholder Periode Triwulan IV-2022
Pada periode Oktober s.d. Desember 2022, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner kepuasan atas layanan Komunikasi Stakeholder kepada 3 (tiga) instansi/lembaga penerima layanan. Dari kuesioner yang disebar secara daring, terdapat 23 (dua puluh tiga) responden yang mengirimkan feedback, dengan hasil sebagai berikut:
Terkait Bansos Salah Sasaran, Dinsos Jombang Klarifikasi ke Lapangan
Terkait adanya kabar Bantuan Sosial (Bansos) yang salah sasaran, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang tengah melakukan klarifikasi ke lapangan untuk mengecek kebenarannya. Sekedar diketahui, beberapa waktu yang lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sebanyak 10ribu lebih data penerima Bansos Kemensos yang salah sasaran.
Kepala Dinsos Kabupaten Jombang, Hari Purnomo, Senin (16/01) mengatakan, pada data dari Kemensos yang sudah dibreakdown ke...
PENERIMAAN PAJAK SIDOARJO TAHUN 2022 TEMBUS RP 1, 215 TRILIUN
Sidoarjo - Pencapaian penerimaan pajak Pemkab Sidoarjo meningkat. Tahun 2022 mencatatkan angka Rp 1,215 Triliun. Pendapatan tersebut bukan hanya diperoleh dari PBB. Namun juga dari berbagai jenis pungutan pajak lainnya. Seperti pajak hotel, restoran, air tanah, pajak reklame maupun pajak parkir serta BPHTB.
Capain penerimaan pajak itu diungkapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang akrab dipanggil Gus Muhdlor saat melaunching...
Penanganan Sampah Belum Optimal
Pengelolaan Sampah di Sidoarjo dirasa masih belum optimal. Utamanya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang tak kunjung terselesaikan. Bahkan, penanganan sampah di Kota Delta juga menjadi catatan dalam pemeriksaan BPK semester II tahun 2022 terkait kinerja Pemkab Sidoarjo.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK telah diserahkan Kepala perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Karyadi kepada Bupati Sidoarjo Ahmad...
Bupati Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK Terkait Pengelolaan Sampah
Pemeriksaan BPK Semester II tahun 2022 terkait Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Kabupaten Sidoarjo sudah selesai. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diserahkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Karyadi, kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Juanda Sedati Sidoarjo, Kamis (22/12).
LHP tersebut juga diterima Ketua DPRD...
Lunasi Utang Tahun 2023
Pemkot Batu segera melunasi utang akibat hilangnya barang milikpemenang lelang pembongkaran Pasar Kota Batu. Kepala UPT Pasar, Agus Suyadi memperkirakan Pemkot akan melunasi utang tersebut Tahun 2023.
"Kami sudah bertemu dengan perwakilan pemberi somasi sekaligus pemenang lelang bongkahan waktu itu. Kami menjelaskan mekanisme pelunasan," kata Agus, Rabu (7/12).
Pemkot harus melaporkan terkait utang tersebut kepada BPK. Selanjutnya BPK akan mengecek nilai...
Turunkan Angka Stunting, Raih Opini WTP dari BPK
Tulungagung mendapat penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas kebijakan di bidang kesehatan. Tak tanggung-tanggung, tiga penghargaan diboyong Pemkab Tulungagung pada puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-58 pada Selasa (15/11). Tiga penghargaan itu adalah kabupaten/kota dengan capaian imunisasi MR tambahan pada Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) tercapai target, kabupaten/kota yang lolos verifikasi penilaian Kabupaten Sehat Provinsi Jatim 2022,...
Kejar Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Tahun Depan Pemkab Jember Sensus Aset
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, akan melakukan sensus aset tahun depan. DPRD Jember berharap pemkab memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.
“Saya sempat menanyakan secara global kepada BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Jember, apakah Pemerintah Kabupaten Jember sudah menyelesaikan catatan (soal aset) dari Badan Pemeriksa Keuangan,” kata Mashuri Harianto, salah satu anggota Komisi...
BPK Jatim Serahkan LHP Kinerja atas Pengelolaan Sampah Banyuwangi
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Kabupaten Banyuwangi adalah LHP BPK Semester II Tahun 2022 yang terakhir diserahkan. Mewakili Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Kepala Subauditorat Jawa Timur IV, Ian Kartiwan, menyerahkan LHP tersebut kepada Ketua DPRD dan...
16 Pemda Terima LHP Kinerja dan PDTT atas Belanja Konstruksi
Sebanyak 16 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Karyadi, kepada 16 DPRD dan Kepala Daerah, Kamis (22/12/2022) di Ruang Auditorium BPK Jawa Timur, yang dibagi menjadi dua sesi. Pada pukul 10.00 WIB, diserahkan enam LHP, yakni LHP Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran (TA) 2022...
BPK Jatim Serahkan LHP Kepatuhan atas PAD dan Pengelolaan Beban Operasional Bank Jatim
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Karyadi, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 (s.d. Oktober) kepada Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan, Rabu (21/12/2022), pukul 10.00 WIB. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menilai kesesuaian pengelolaan PAD pemerintah daerah dengan peraturan perundang-undangan.
“Kami menemukan bahwa database Wajib Pajak dan Objek...
Pemkab Lamongan Terima Laporan Hasil Pemeriksaan PAD dari BPK Jatim
Pemerintah Kabupaten Lamongan menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) penghasilan asli daerah (PAD) tahun 2022 semester II. LHP PAD 2022 semester II tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Karyadi kepada Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Rabu (21/12/2022) di Kantor Perwakilan BPK Jawa Timur. Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan mendorong peningkatan PAD Kabupaten Lamongan itu dimulai sejak 1 sampai...
PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI 79 TAHUN 2018
Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara tanggal 14 Januari 2004 sebagaimana diamanat dalam Pasal 1
angka 23 dinyatakan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU adalah
instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi
dan produktivitas. Tujuan pembentukan...
AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA HIBAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
Pemilihan umum sebagai salah satu instrument mencapai kesejahteraan umum
secara prosedural diwujudkan melalui suatu mekanisme penyelenggaraan. Kemunculan
sistem demokrasi diharapkan mampu mendukung kemajuan ekonomi di suatu negara
sehingga kesejahteraan dapat tercapai. Pemilihan umum langsung adalah mekanisme
prosedural yang dibuat agar distribusi kekuasaan pemerintahan dapat dilaksanakan
dengan jujur, adil dan terbuka sehingga pada akhirnya menciptakan stabilitas hukum,
keamanan dan politik serta dapat meningkatkan taraf kesejahteraan warga...
KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, DAN PENDANAAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA
Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat dunia
dengan jumlah penduduk 270,20 juta jiwa (sensus penduduk tahun 2020 oleh Badan Pusat
Statistik). Setiap individu/jiwa pasti menghasilkan sampah setiap hari. Jumlah penduduk
berbanding lurus dengan sampah yang dihasilkan. Ditambah lagi dengan perkembangan
industri, teknik manufaktur, teknologi yang semakin maju dan perubahan gaya hidup
modern di masyarakat akan mempercepat peningkatan jumlah sampah dan kompleksitas
jenis...
BPK dan DPR Kawal Akuntabilitas Keuangan Negara
Akuntabilitas merupakan kata kunci dalam pengelolaan keuangan, yang menekankan bahwa setiap rupiah uang negara yang dibelanjakan harus dipertanggungjawabkan oleh pejabat publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk mengawal akuntabilitas, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Optimalisasi Peran BPK dan DPR dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan...
BPK JAWA TIMUR SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA SEMESTER II TAHUN 2022 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
Sidoarjo, Jum’at (23 Desember 2022) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2022 berupa LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi....
BPK JAWA TIMUR SERAHKAN 16 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II TAHUN 2022
Sidoarjo, Kamis (22 Desember 2022) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan 16 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang pemeriksaannya dilaksanakan pada Semester II Tahun 2022. LHP yang diserahkan kepada entitas pemeriksaan terdiri dari empat LHP Kinerja, dan 12 LHP Dengan Tujuan Tertentu. Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Karyadi menyerahkan LHP tersebut kepada masing-masing pimpinan DPRD, Kepala...
Kepala Desa Harus Mampu Mengelola Dana Desa untuk Kesejahteraan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas, dan Fungsi BPK dan DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa, di Auditorium Madakaripura, Kantor Bupati Probolinggo, Jumat (16/12/2022). Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI, R. Yudi Ramdan Budiman, menyampaikan dalam laporannya, kegiatan ini...
BPKPD Kota Mojokerto, Makin Mudah Urus Pajak Daerah dengan Perlahan In On
BPKPD Kota Mojokerto juga terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat maupun organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. Antara lain dengan menggagas Perlahan In On Pelaporan (Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan Terintegrasi Secara Online).
Kepala BPKPD Kota Mojokerto Sumaljo menambahkan, digulirkanya inovasi Perlahan In On bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan pajak daerah, khususnya Bea Perolehan Hak...
BPK JAWA TIMUR SERAHKAN TIGA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN SEMESTER II TAHUN 2022
Sidoarjo, Rabu (21 Desember 2022) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan tiga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang pemeriksaannya dilaksanakan pada Semester II Tahun 2022. LHP yang diserahkan kepada entitas pemeriksaan terdiri dari Tiga LHP Dengan Tujuan Tertentu. Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Karyadi menyerahkan LHP tersebut kepada masing-masing pimpinan DPRD, Kepala Daerah, dan pimpinan entitas...
Wali Kota Kediri Tanda Tangani Perjanjian Tambahan dengan PT Surya Dhoho Putra dan PT Darmo Lestari Sentosa
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar melakukan penandatanganan perjanjian tambahan (addendum II) antara Pemkot Kediri dengan PT Surya Dhoho Putra dan PT Darmo Lestari Sentosa di Ruang Kilisuci, Senin (12/12/2022).
Penandatanganan perjanjian tambahan ini karena sebelumnya ada permasalahan terkait pemanfaatan barang milik daerah (BMD) berupa built, operate and transfer (BOT) / bangun, guna, serah (BGS) dengan PT Surya Dhoho Putra...
BKKD Rawan Penyelewengan
ugaan penyelewengan dana bantuan keuangan khusus desa (BKKD) 2021 di delapan desa di Kecamatan Padangan harus menjadi pelajaran bagi desa lain. Terutama yang menerima BKKD yang akan datang. Sebab, hal itu bisa juga terjadi di desa lain.
Anggota Komisi B DPRD Lasuri mengatakan, BKKD 2021 memang program pertama kali. Pencairan dananya juga di Perubahan APBD. Sehingga, pengerjaanya harus dilakukan dengan...
Meski Sudah Dibayar Pedagang, Penagihan Piutang Plaza Bangil Pasuruan Masih Berlanjut di Kejari
Kasus piutang para pedagang di Plaza Bangil dan Plaza Untung Suropati yang ditangani oleh Kejaksaan Negri (Kejari) Bangil terus berjalan. Hal ini disampaikan oleh Kasi Intel Kejari Kabupaten Pasuruan, Jemmy Sandra. Saat ini, Kejari Pasuruan terus melakukan pemeriksaan atas kerugian yang dialami negara. Jemmy mengatakan saat ini proses masih didalami oleh BPK RI.
“Prosesnya masih terus berjalan dan saat ini...
Pemprov Jatim Borong Lima Penghargaan dari KemenPAN-RB
Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih lima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB) terkait pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Lima penghargaan itu antara lain, meraih Predikat A untuk Indeks Reformasi Birokrasi, Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinat (SAKIP) tahun 2022 dengan predikat A, Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi untuk 1 (satu) unit kerja.
Kemudian TOP 45 inovasi...
BPK Jatim Temukan Kenaikan Tunjangan Perumahan DPRD Kota Madiun Saat Pandemi
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jatim menemukan DPRD kota Madiun bancakan kenaikan tunjangan perumahan saat pandemi COVID-19 senilai Rp 3,82 miliar. Kenaikan paling fantastis didapat oleh Ketua DPRD meskipun sudah ada rumah dinas.
Sekretaris DPRD Kota Madiun, Misdi mengatakan rumah dinas ketua DPRD Madiun saat ini memang tak ditempati dan telah beralih fungsi menjadi kantor inspektorat. Namun ia enggan...
Pemenang Lelang Somasi Pemkot Batu
Pemenang lelang pembongkaran Pasar Besar Kota Batu, Aman Riyadi menyomasi Pemkot Batu, Senin (14/11). Aman menganggap Pemkot Batu ingkar janji terhadap rencana pelunasan ganti rugi akibat hilangnya sejumlah barang milik pemenang lelang.
Aman mengirim surat somasi tersebut pada 14 November 2022. Dalam surat tersebut, pemenang lelang merugi sekitar Rp675 juta akibat dari risiko pembongkaran pasar. Dari nilai tersebut, ada 19...
Sekda Jombang Sampaikan Pemkab Siap Tindak Tegas Soal Ruko Simpang Tiga
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Agus Purnomo menyampaikan jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) siap melakukan tindakan tegas terkait permasalahan Ruko Simpang Tiga yang selama ini menjadi polemik. Hal ini ditegaskan oleh Sekdakab Agus Purnomo saat menemui demonstran dari Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Nasional Hebad (GeNaH) di depan Kantor Pemkab Jombang, Rabu (16/11).
Saat itu, massa dari GeNaH meminta agar Pemkab Jombang...
DPRD Fasilitasi Raperda, Pemkab Sampang Harus Tertib Kelola Keuangan
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sampang, Madura, Jawa Timur, menfasilitasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan keuangan. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), DPRD Sampang, Dedi Dores menyampaikan, dua Raperda disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendageri) Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.
“Penyusunan peraturan daerah mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan,”...
BPK Jatim Minta Pemda Optimalkan Majelis TPTGR
Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi, membuka acara Pemantauan dan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Timur Semester II Tahun 2022, Rabu (7/12/2022), di ruang auditorium BPK Jatim. Acara seremonial ini dihadiri oleh para Sekretaris Daerah, Inspektur, serta Kepala BPKAD di Wilayah Provinsi Jawa Timur.
“Kegiatan hari ini merupakan bagian dari rangkaian...
Mahasiswa UINSA dan Universitas Pancasakti Kunjungi BPK Jatim
Mewakili Kepala Perwakilan BPK Jatim, Kepala Sekretariat Perwakilan, Sigit Pratama Yudha, menyambut kedatangan 123 orang mahasiswa Program Studi Akuntansi dan Manajemen Universitas Pancasakti Tegal (UPS), Senin (5/12/2022). Sebelumnya, Kepala Subbagian Humas, Shinta Lamria menyambut kedatangan 42 orang mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) yang melakukan company visit ke BPK Jatim, Senin (28/11/2022).
Sekretaris Program Studi...
Banyak Aset Daerah di Puskesmas Menumpuk
Inspektorat Kabupaten Sidoarjo memberi pengetahuan kepada Kepala Puskesmas dan petugas Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo, tentang pengelolaan barang milik daerah (BMD). Harus diakui, di lembaga layanan kesehatan pemerintah yang paling bawah di masyarakat ini, masih ditemui banyak masalah tentang pengelolaan BMD.
Auditor Inspektur Pembantu III, Inspektur Daerah Kabupaten Sidoarjo, Sugiarti, S.Sos, menyebutkan salah satu contoh yang masih sering menjadi masalah misalnya,...
Selidiki Dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Madiun, Polisi Periksa Sekretaris Dewan
Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Madiun memeriksa Sekretaris DPRD Kabupaten Madiun, Yudi Hartono, Selasa (29/11/2022). Mantan Kadisparpora Kabupaten Madiun itu diperiksa terkait dugaan korupsi tunjangan perumahan 45 anggota DPRD Kabupaten Madiun senilai Rp 8 miliar tahun anggaran 2021.
“Yang bersangkutan kami klarifikasi dalam penyelidikan kasus ini,” jelas Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Danang Abrianto yang dikonfirmasi Kompas.com, Selasa....
Ponorogo Hebat! 10 Kali Berturut-turut Raih WTP, Kang Giri: Ini Bukan Prestasi Tetapi Kewajiban
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo kembali meraih laporan keuangan dengan katagori Wajat Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Penghargaan bergengsi tersebut merupakan yang ke- 10 kalinya secara bertutut-turut. Piagam WTP diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sebagai wakil dari BPK RI, kepada Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di Surabaya, Senin (14/11/2022).
Bupati yang akrab disapa Kang Giri ini mengatakan,...
4 Orang Jadi Tersangka Korupsi Hibah PJU Senilai Rp 64 M di Lamongan
Kejari Lamongan menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi hibah bantuan lampu penerangan jalan umum (PJU) Tenaga Surya tahun Anggaran 2020. Empat tersangka merupakan pihak swasta penyedia dan 3 orang pembantu penyedia.
Kasi Intel Kejari Lamongan Condro Maharanto menyebut keempat tersangka adalah JD, MDR dan S yang sudah ditetapkan menjadi tersangka pada 10 Oktober lalu. Selanjutnya yakni F setelah penetapan tiga...
Kejari Lamongan Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Lampu PJU Tenaga Surya Beranggaran Rp 64 M
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lamongan, akhirnya menetapkan 4 tersangka pada kasus dugaan korupsi proyek hibah lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) di Dinas Perhubungan Provinsi Jatim senilai Rp 64,8 miliar tahun 2020, Kamis (1/12/2022). Empat tersangka itu, JD selaku penyedia barang dan MDR, S dan F. Hal tersebut diungkapkan oleh Anton Wahyudi, Kasi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari...
Kalan BPK Jatim Ingatkan Komitmen Pemda dalam Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan. Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Karyadi, dalam kegiatan “Koordinasi Peningkatan, Percepatan, dan...
Optimalisasi Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat
Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, Tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, demi terciptanya pembangunan desa menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPK...
Komite IV DPD RI Awasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
Dalam rangka pengawasan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2022, Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan kunjungan kerja ke kantor BPK Jawa Timur, Senin (7/11/2022). Sebanyak 17 orang Anggota Komite IV DPD RI yang dipimpin oleh Sukiryanto dan Abdul Hakim, serta Wakil Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, ditemui oleh Kepala...
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di BPK Jatim
Ketua Tim Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Andreas Eddy Susetyo, bersama sembilan orang anggota melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke kantor BPK Jawa Timur, Jumat (4/11/2022). Para Anggota Dewan tersebut ditemui oleh Wakil Ketua BPK RI, Agus Joko Pramono, Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI, R....
Pemuda Indonesia Bersatu Bangun Bangsa
Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 diperingati oleh BPK Jawa Timur dengan melaksanakan Upacara Bendera, Jumat (28/10/2022). Peringatan Hari Sumpah Pemuda adalah upaya kita menghadirkan sejarah masa lalu untuk direnungkan, dipelajari, serta dijadikan teladan dan inspirasi. Tema peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini adalah “Bersatu Bangun Bangsa”, yang memiliki pesan bahwa persatuan menjadi kekuatan untuk melakukan pembangunan peradaban yang unggul...
Workshop Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan dan Mitigasi Risiko Hukum atas LHP BPK
Dalam rangka memberikan pembekalan terkait risiko hukum kepada pemeriksa, BPK Jawa Timur bekerja sama dengan Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang PKN) dan Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum PKN), melaksanakan Workshop Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan dan Mitigasi Risiko Hukum atas LHP BPK, Kamis (27/10/2022). Perwakilan BPK Jawa Timur,...
Layanan Eazy Passport Hadir di BPK Jatim
Dalam rangka melayani kebutuhan para pegawainya, BPK Jawa Timur bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menyelenggarakan layanan Eazy Passport di kantor BPK Jawa Timur. Layanan Eazy Passport merupakan layanan resmi permohonan paspor yang dilaksanakan di luar kantor Imigrasi, yang dapat dilaksanakan di tempat pemohon.
Sejak bulan September yang lalu, pegawai yang mengajukan permohonan pembuatan atau perpanjangan...
BPK Jatim Manfaatkan BIDICS dalam Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupaya mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan big data analytics (BIDICS). Untuk mendukung hal tersebut, Biro Teknologi Informasi (TI) BPK bekerja sama dengan BPK Jawa TImur mengadakan Sosialisasi BIDICS dalam kerangka Digital Enterprise Architecture (DNA) BPK dan Workshop Analisis Database SIMDA Menggunakan BIDICS Platform.
“Di era digital ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menguasai teknologi...
Benteng Pendem Ngawi Bakal Dikelola UPT
NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Benteng Van den Bosch bakal dikelola instansi baru. Dinas Pendidikan dan Kebududayaan (Dikbud) Ngawi membentuk unit pelaksana teknis (UPT) untuk mengelolanya. Anggaran untuk program-programnya masih dirancang. Termasuk susunan organisasi. ‘’Saat ini masih dalam kajian pembuatan UPT dan BLUD,’’ kata kepala Dikbud Ngawi Sumarsono, Minggu (25/9).
Sebelumnya, pengelolaan benteng bernama lain Benteng Pendem itu berada...
Empat Tahun Memimpin Mundjidah Wahab – Sumrambah Sabet 48 Penghargaan
Tak terasa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Mundjidah Wahab - Sumrambah sudah mencapai 4 tahun. Artinya tinggal satu tahun lagi pasangan murah sudah genap satu periode memimpin Kabupaten yang berjuluk kota santri ini. Berbagai inovasi dan terobosan dicetuskan selama empat tahun kepemimpinan Bupati dan Wabup Jombang Mundjidah Wahab - Sumrambah.
Selama empat tahun ini, Bupati-Wabup Jombang telah menerima 48 penghargaan baik tingkat...
Hearing Soal KJS Digelar Tertutup dari Wartawan
Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang menggelar rapat dengar pendapat (Hearing) terkait Kartu Jombang Sehat (KJS) di antaranya dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jombang, Dinas Sosial (Dinsos) Jombang, Rabu (12/10). Sayangnya, hearing ini digelar tertutup dari awak media. Wartawan hanya boleh mengambil foto dan tidak diperbolehkan mengikuti alur hearing dari dalam ruangan.
Wartawan media ini bahkan diminta keluar...
Program KJS Dihapus, Dinsos: Desa Bisa Mengusulkan Warga Miskinnya
Program Kartu Jombang Sehat (KJS) dipastikan tak berlanjut setelah muncul rekomendasi dari BPK RI. Sebagai gantinya, warga miskin dapat diusulkan menjadi peserta penerima bantuan iuran daerah (PBID) BPJS Kesehatan yang nanti iurannya bisa ditanggung Pemkab Jombang.
Kepala Dinas Sosial Hari Purnomo mengatakan, berdasarkan rekomendasi BPK RI, program KJS tidak dilanjutkan mulai tahun ini. ”BPK RI meminta agar pemerintah daerah mengintegrasikan jaminan...
Program KJS Dihentikan, Bupati: Masyarakat Silakan Daftar BPJS
Warga kurang mampu di Jombang kini tak dapat lagi mendapat layanan program Kartu Jombang Sehat (KJS). Program yang diluncurkan sejak 2014 itu dihentikan setelah adanya rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Kepala Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang Erwin Pribadi mengatakan, KJS sudah tak dapat lagi diakses warga miskin sejak awal 2022. ”Ya memang tidak ada anggaran dari pemkab, jadi warga...
Piutang Magetan 2021 Capai Rp47 M Lebih, Belum Ada Target Penerimaan di 2022
Pemerintah Kabupaten Magetan memiliki piutang daerah 2021 mencapai Rp47,6 miliar. Sayangnya, belum ada target penerimaan dari piutang pada 2022 ini. Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Magetan, Hergunadi membenarkan jika piutang tahun 2021 mencapai Rp47,6 miliar. Jumlah itu meningkat dibanding tahun 2020 yang hanya Rp33,8 miliar, berdasarkan neraca Kabupaten Magetan Tahun Buku 2021 yang disusun BPK...
Korupsi Proyek Jalan Jenangan-Pulung, Tiga Tersangka Kembali Ditahan
Baru menghirup udara bebas dua bulan, tersangka korupsi proyek jalan Jenangan-Pulung kembali ditahan. Menyusul Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik. Para tersangka kembali mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Ponorogo selama 20 hari ke depan terhitung per 28 September lalu.
Kasi Intelijen Kejari Ponorogo Ahmad Affandi menyatakan, pihaknya telah menerima pelimpahan berkas tiga tersangka...
Tersangka Korupsi Proyek Jalan Serahkan Diri
Ari Kusumawati (42), buron tersangka dugaan korupsi proyek peningkatan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung akhirnya menyerahkan diri. Perempuan warga Desa/Kecamatan Kauman ini mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung pada Rabu (5/10) pukul 15.10 WIB. Sebelumnya Ari dimasukkan dalam Daftar Pencarian orang (DPO) pada 31 Mei 2022.
"Tersangka datang ke Kejaksaan dalam kondisi sehat dan langsung menjalani...
Piutang Pemkab Pasuruan Rp174,9 M, Kinerja Penarik Pajak Disorot
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pasuruan, mempunyai catatan piutang yang mencapai Rp174,9 miliar. Hal ini sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2021.
“Apa artinya mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) jika pada satu tahun terakhir ini piutang Pemkab naik sampai Rp17 miliar. Kinerja penarik pajak patut dipertanyakan atau malah ada kongkalikong antara pihak-pihak terkait,” kata Pegiat Anti Korupsi, Lujeng Sudarto...
Tak Terima Dana BOP Tahun Ini, KKMI Datangi Gedung Dewan Kabupaten Pasuruan
Sejumlah Kelompok Kerja Madrasah Intidaiyah (KKMI) Kabupaten Pasuruan datangi gedung dewan. Terdapat kurang lebih delapan orang mendatangi gedung dewan dan menanyakan anggaran BOP KKMI pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun sebelumnya anggaran tersebut selalu diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Dikarenakan bantuan ini selalu dipergunakan dalam mendukung kegiatan operasional para guru MI.
“Saya meminta penjelasan kepada anggota komisi IV DPRD...
Berhasil Melawan Inflasi, Kota Probolinggo Dihadiahi DID Rp 10,4 Miliar
PROBOLINGGO – Kabar gembira untuk Kota Probolinggo. Ini setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa Kota Probolinggo mendapatkan DID (Dana Insentif Daerah) sebesar Rp 10,4 miliar. Hadiah ini diberikan oleh Presiden Joko Widodo untuk daerah yang berhasil bekerja keras melawan inflasi.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin menyambut baik DID untuk membantu masyarakat. “Kami sangat bersyukur bisa...
PU Banyuwangi Sanggah Adanya Pengurangan Mutu Pekerjaan Jalan di Sambirejo
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (DPU CKPP) Banyuwangi angkat bicara soal dugaan korupsi pengurangan mutu pekerjaan rekonstruksi peningkatan jalan Glagahagung-Sambirejo. Plt Kepala Dinas PU CKPP Banyuwangi Danang Hartanto membantah adanya dugaan pengurangan mutu pekerjaan jalan tersebut, yang saat ini kasusnya sedang bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.
"Sepengetahuan kita gak ada (pengurangan mutu) sih," ucap Danang, Kamis (29/9/2022). Menurut Danang, pengawasan...
Pemkab Situbondo raih penghargaan opini WTP enam kali beruntun
Pemkab Situbondo, Jawa Timur, kembali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI karena dinilai transparan dalam pengelolaan keuangan tahun anggaran 2021.
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Pemkab Situbondo, Agung Wintoro mengemukakan Pemkab Situbondo meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak enam kali beruntun.
"Sebenarnya pemkab tujuh kali meraih opini...
BPK Jatim Bekali Pemeriksa dengan Pelatihan Teknis Pemeriksaan Infrastruktur
Dalam rangka persiapan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur pada semester II tahun 2022, BPK Jawa Timur menyelenggarakan Pelatihan Teknis Pemeriksaan Infrastruktur. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur bertujuan untuk menilai kesesuaian Belanja Daerah Bidang Infrastruktur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mendukung pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2022.
Pelatihan dibuka oleh Kepala...
Sebelum Ditutup, Museum Rasulullah Sempat Jadi Temuan BPK RI
Museum Rasulullah di Kota Probolinggo, Jawa Timur ditutup pertengahan september 2022. Pengelola menyatakan, museum yang mengoleksi benda peninggalan Nabi dan sahabatnya itu, ditutup karena sepi pengunjung. Begitu ditutup, koleksi Museum Rasulullah telah dipindah ke Jakarta. Berikutnya akan diserahkan kepada pemiliknya asal Malaysia, Profesor Abdul Manan Embong, dari GW (Galeri Warisan) MAR.
Sebelum ditutup, Museum Rasulullah sempat menjadi perbincangan hangat. Antara lain karena masuk dalam catatan Laporan...
Emil Klaim Pemprov Terus Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan Tahunan
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengaku, Pemprov Jatim berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan tahunan, sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Upaya peningkatan yang dimaksud dilakukan melalui penguatan secara menyeluruh terhadap fungsi-fungsi pengendalian dan manajemen risiko pelaporan keuangan tahunan.
"Upaya ini dijadikan momentum lebih untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja anggaran dan transparansi keuangan daerah,"...
DPRD Jember: Honor Guru Ngaji, Beasiswa, dan BOS Daerah Jangan Jadi Temuan BPK
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendukung pemberian honor untuk guru ngaji, program beasiswa, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah oleh pemerintah daerah setempat. Namun program itu harus dilaksanakan hati-hati.
“Kami mengapresiasi langkah bupati Jember dengan rencana pemberian honor guru ngaji berupa insentif dan tidak lagi berupa hibah bantuan sosial, sehingga nantinya diharapkan para guru ngaji akan menerima honor secara rutin...
Pemerintah Kota Malang Raih Opini WTP 11 Kali Berturut-turut
Di tahun 2022, Pemerintah Kota Malang kembali mencatatkan pencapaian dan prestasi prestisius di tingkat nasional. Untuk 11 kali berturut-turut, Pemerintah Kota Malang mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), sehingga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Republik Indonesia, acara yang digelar dengan tajuk Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 pada Kamis (22/9)....
11 Kali Berturut-turut Kota Malang Raih WTP
Pemerintah Kota Malang kembali mencatatkan pencapaian dan prestasi prestisius di tingkat nasional. Untuk 11 kali berturut-turut, Pemerintah Kota Malang mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), sehingga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Penghargaan tersebut diterima Wali Kota Malang, Sutiaji, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bersamaan dengan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 pada Kamis (22/9)...
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan III-2022
Pada periode Juli s.d. September 2022, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner kepuasan atas layanan Komunikasi Stakeholder kepada 68 (enam puluh delapan) instansi/lembaga penerima layanan. Dari kuesioner yang disebar secara daring, terdapat 10 (sepuluh) responden yang mengirimkan feedback, dengan hasil sebagai berikut:
Hasil Kuesioner Layanan Komunikasi Stakeholder Periode Triwulan III-2022
Pada periode Juli s.d. September 2022, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner kepuasan atas layanan Komunikasi Stakeholder kepada 16 (enam belas) instansi/lembaga penerima layanan. Dari kuesioner yang disebar secara daring, terdapat 61 (enam puluh satu) responden yang mengirimkan feedback, dengan hasil sebagai berikut:
Pemerintah Kota Malang Raih Opini WTP 11 Kali Berturut-turut
Pemerintah Kota Malang kembali mencatatkan pencapaian dan prestasi prestisius di tingkat Nasional. Mereka mendapatkan penghargaan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia di 2022 ini.
Wali Kota Malang Sutiaji hadir dan menerima secara langsung penghargaan dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam acara yang digelar dengan tajuk Rakernas Akuntansi dan...
Banyuwangi Raih Penghargaan dari Menteri Keuangan, Pertahankan Opini WTP Murni 10 Kali
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi atas perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Kamis (22/9/2022).
Banyuwangi sukses mempertahankan opini WTP murni atas LKPD dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama sepuluh kali berturut-turut.“Alhamdulillah,...
Banyuwangi Raih Opini WTP 10 Kali Berturut-turut
Pemkab Banyuwangi meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penghargaan ini diperoleh Banyuwangi setelah sukses mempertahankan opini WTP murni atas LKPD dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama sepuluh kali berturut-turut. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, di Gedung Dhanapala Kementrian Keuangan, Kamis (22/9/2022).
"Alhamdulillah, kami...
Dilaporkan Terkait Perjalanan Dinas ke Kejari Kota Pasuruan, Sekda: Maaf Saya Sakit
Sejumlah masyarakat anti korupsi melaporkan tiga perkara di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan. Tiga kasus tersebut beracuan pada temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada tahun 2020.
Tiga kasus tersebut diantaranya yakni tukar guling Pemkot Pasuruan dengan Kementrian PUPR. Dari hasil temuan tersebut terdapat selisih rugi yang dialami Pemkot Pasuruan sebesar Rp 1 milyar. “Masalah tukar guling antara Pemkot Pasuruan dan...
MCW Kritik Kendaraan yang Dipakai Jajaran Pimpinan DPRD Kabupaten Malang: Miris Sekali
Malang Corruption Watch (MCW) mengkritisi kepemilikan kendaraan dinas jajaran anggota DPRD Kabupaten Malang. Kepala Unit Monitoring Hukum dan Peradilan MCW, Raymond menjelaskan, pihaknya mengendus adanya pemakaian kendaraan dinas para wakil rakyat tak sesuai regulasi. Kata Raymond, Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah mengatur secara jelas penggunaan mobil dinas.
"Sudah jelas dalam...
Bupati Jember Alokasikan Rp1,5 M untuk Pembayaran Proyek Wastafel Bermasalah
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengalokasikan Rp 1,5 miliar dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2022 untuk membayar proyek pengadaan wastafel yang bermasalah pada masa pemerintahan Bupati Faida.
“Dengan pembayaran utang wastafel, Pemerintah Kabupaten Jember telah berkomitmen untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Bupati Hendy Siswanto, dalam Sidang Paripurna Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2022,...
ANAO Bagikan Strategi Audit kepada BPK Jatim
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bekerja sama dengan Australian National Audit Office (ANAO) mengadakan kegiatan Financial Audit Choacing and Knowledge Transfer Sharing yang dilaksanakan di beberapa BPK Perwakilan, salah satunya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK Jatim). Kegiatan berlangsung selama dua hari (21-22 September 2022) di ruang auditorium BPK Jatim dengan narasumber Senior Advisor ANAO untuk BPK, Kristian Gage dan...
DORONG PENINGKATAN PRODUKSI, PEMKAB SAMPANG SALURKAN BANTUAN ALSINTAN 68 POKTAN
Sampang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang salurkan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) ke puluhan Kelompok Tani (Poktan) guna meningkatkan produksi hasil pertanian. Sekaligus sebagai program pendukung dari gerakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dicanangkan pusat akibat pandemi COVID-19.
Dari total keseluruhan Poktan sebanyak 1.136, tercatat sebagai penerima ada 68 Poktan tersebar di Kabupaten Sampang. Adapun jenis bantuan yang sudah diserahkan diantaranya,...
Sertijab Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Pergantian pejabat dimaksudkan untuk membawa suasana segar dan kegairahan kerja di lingkungan sebuah institusi, yang selanjutnya diharapkan dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan tugas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna tentunya.
Bertempat di Ruang Auditorium Kantor Perwakilan BPK Jawa Timur Jalan Raya Juanda Sidoarjo, pagi tadi telah dilaksanakan Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Selasa (12/9/2022).
Adapun Kepala...
Bupati Jombang Hadiri Sertijab Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab bersama Ketua DPRD Kabupaten Jombang Mas’ud Zuremi hadir memberikan ucapan selamat dan sukses atas serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK Jatim) pada Senin, (12/9/2022) pagi.
Kepala Perwakilan sebelumnya, Joko Agus Setyono S.E., AK., CA., ACPA, CPA., CSFA yang menjabat sejak 31 Januari 2020 digantikan oleh Karyadi, S.E.,...
Karyadi Gantikan Joko Agus Setyono Sebagai Kepala Perwakilan BPK Jatim
Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur (BPK Jatim) digelar di kantor BPK Perwakilan Jatim di JL Raya Juanda, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Senin (12/09/2022).
Kepala Perwakilan sebelumnya, Joko Agus Setyono yang menjabat sejak 31 Januari 2020 lalu digantikan Karyadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara.
Sertijab disaksikan Ketua BPK RI, Dr...
Karyadi Dilantik Jadi Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK Jatim) menggelar serah terima jabatan Kepala Perwakilan pada Senin, 12 September 2022. Kepala Perwakilan sebelumnya, Joko Agus Setyono S.E., Ak., CA., ACPA, CPA., CSFA. yang menjabat sejak 31 Januari 2020 digantikan oleh Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA, CSFA. yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara.
Acara dimulai pukul...
Ketua BPK dan Tortama V Saksikan Pergantian Pimpinan BPK Jatim
BPK Jawa Timur menyelenggarakan acara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan, Senin (12/9/2022) di ruang auditorium BPK Jawa Timur. Kepala Perwakilan sebelumnya, Joko Agus Setyono yang menjabat sejak 31 Januari 2020 digantikan oleh Karyadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara. Acara disaksikan oleh Ketua BPK, Isma Yatun dan Auditor Utama Keuangan Negara V BPK (Tortama...
Ketua BPK Jatim Berganti, Sertijab Diharapkan Bukan Sekadar Seremonial
Karyadi resmi menjabat sebagai Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur yang baru menggantikan Joko Agus Setyono. Prosesi pergantian pimpinan dilakukan melalui acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan yang berlangsung di Kantor BPK Provinsi Jawa Timur Jl. Raya Juanda Sidoarjo, Senin (12/9) kemarin.
Sertijab disaksikan oleh Ketua BPK RI, Dr. lsma Yatun dan Auditor Utama Keuangan Negara V...
SERAH TERIMA JABATAN KEPALA PERWAKILAN BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Sidoarjo, Senin (12 September 2022) – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK Jatim) menyelenggarakan acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan pada Senin, 12 September 2022. Kepala Perwakilan sebelumnya, Joko Agus Setyono S.E., Ak., CA., ACPA, CPA., CSFA. yang menjabat sejak 31 Januari 2020 digantikan oleh Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA, CSFA. yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala...
Kejari Kabupaten Pasuruan Mulai Penyelidikan Dugaan Pidana Ekonomi Koperasi di Sidogiri
Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan memulai penyelidikan dugaan tindak pidana ekonomi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT-UGT Nusantara di Sidogiri, Keraton. Ini ditandai dengan dilimpahkannya berkas ke seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Pasuruan.
Hal ini dilakukan oleh Kejari Kabupaten Pasuruan setelah menerima audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebelumnya tim jaksa penyidik berhasil mengumpulkan data dan bahan...
Temukan Indikasi Penyimpangan Dana Bergulir untuk Koperasi Besar, Kejari Pasuruan Periksa 18 Saksi
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan langsung tancap gas melakukan penyelidikan dugaan penyimpangan bantuan dana bergulir yang diterima salah satu koperasi besar di Sidogiri, Kecamatan Kraton.
Kejari menyelidiki Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu (BMT - UGT Nusantara), yang mendapatkan bantuan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan, Ramdhanu...
P-APBD 2022 Kota Probolinggo Dibahas, Anggaran Daerah Defisit Rp 309 M
Pendapatan daerah Kota Probolinggo dalam rancangan Perubahan APBD (P-APBD) 2022, turun hingga sekitar Rp 2,1 miliar. Sedangkan belanja daerah direncanakan naik hingga Rp 140 miliar. Akibatnya, defisit anggaran dalam P-APBD 2022 naik menjadi sekitar Rp 309 miliar.
Hal itu terungkap saat penyampaian Nota Keuangan Rancangan P-APBD 2022 di DPRD Kota Probolinggo kemarin. Dari data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo, pendapatan daerah...
Wali Kota Serah Terima Bantuan Keuangan Parpol
Wali Kota Madiun, Maidi menandatangani berita acara serah terima bantuan keuangan partai politik. Kegiatan tersebut berlangsung di Bima Ballroom Aston Hotel Madiun, Selasa (16/8).
Dalam sambutannya, Wali Kota Maidi mengungkapkan, ada kenaikan nominal banpol pada tahun ini. Yakni, dari Rp6.250 per suara sah menjadi Rp8.500 per suara sah. Kenaikan dana banpol itu disepakati oleh Wali Kota dan DPRD untuk dimasukkan...
Ratusan Orang Meninggal di Pacitan Masih Dapat Bantuan Sosial
Terdapat ratusan orang meninggal masih mendapatkan bantuan sosial, Dinas Sosial (Dinsos) Pacitan, Jawa Timur meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Pemerintah Desa (Pemdes) untuk memperbaharui data. Hal itu setelah adanya temuan dari BPK beberapa waktu lalu.
Kepala Dinas Sosial Pacitan, Sumorohadi mengakui masih belum bisa berbuat banyak berkenaan perubahan data penerima manfaat bantuan sosial meskipun kerap mendapatkan laporan dari pihak...
Kasus Plaza Bangil dan Untung Suropati, Kejari Diminta Menuntaskan
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat terus mengusut kasus Plaza Bangil lama dan Untung Suropati. Pasalnya ditaksir nilai kerugian yang muncul sangat besar.
“Kita minta Kejari Pasuruan serius menangani kasus ini sampai tuntas. Itu sudah merugikan negara yang nominalnya juga gak sedikit,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Selasa (23/8/2022).
Sejak kasus ini mencuat dan ditangani kembali...
BC JEMBER DAN SATPOL PP SITUBONDO AJAK MASYARAKAT IKUT TEKAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL
Situbondo (ANTARA) - Bea dan Cukai Jember bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, terus menyosialisasikan penegakan hukum rokok ilegal hingga melaksanakan operasi rokok tanpa cukai yang masih beredar di wilayah itu.
Kepala Satpol PP Kabupaten Situbondo Buchari mengajak seluruh elemen masyarakat berpartisipasi aktif dalam rangka menekan peredaran rokok tanpa pita cukai dengan menginformasikan jika...
Pendapatan Retribusi Daerah Masih Seret
Empat bulan ke depan, Pemkot Malang tak boleh lehaleha. Terutama dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi. Tahun ini pemkot menargetkan total pendapatan retribusi daerah di angka Rp 52 miliar. Namun untuk merealisasikan target itu pemkot harus bekerja ekstra keras.
Per kemarin (22/8), realisasi pendapatan retribusi daerah bisa dibilang masih seret. Pemkot masih merealisasikan sekitar Rp 20,8 miliar....
Sekilas APBD Jember 2023, Beasiswa Mahasiswa akan Diperketat
Proses perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Amggaran 2023 diselaraskan dengan program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Pada 2023, ada satu tema pembangunan kesejahteraan sosial dan bidang ekonomi. Tentunya tahun depan banyak program menyentuh ke sana,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jember Hadi Mulyono, ditulis Selasa (23/8/2022).
Selain bidang...
Temuan BPK: Ratusan Anak-anak di Jember Terima Honor Guru Ngaji dan Bansos Mudin
Tercatat ada 123 anak terdaftar sebagai penerima honor guru ngaji, serta juga ada 30 anak yang mendapat bantuan sosial (Bansos) karena menjadi pembantu pegawai pencatatan nikah (P3N) alias mudin nikah di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Selain itu, banyak persoalan lain yang menyertainya. Seperti: data ganda, rekapitulasi tidak sesuai, perbedaan data dengan database kependudukan, bahkan hingga yang tidak valid.
Hal tersebut...
Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya Bahas Aset dengan BPK Jatim
BPK Jawa Timur menerima kedatangan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya, Jumat (19/8/2022), di ruang auditorium. Agenda pertemuan kali ini adalah diskusi permasalahan aset di Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya. Mewakili Kepala Perwakilan, Kepala Subauditorat Jawa Timur I, Agvita Windiadi, memimpin jalannya diskusi yang dikemas dalam forum komunikasi stakeholder ini.
Direktur RSUD Husada Prima, Dyah...
Temuan BPK: Beasiswa Pemkab Jember, Ratusan Penerima Ganda dan Tanpa Seleksi
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah dalam penentuan penerima beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Jember. Yakni, 204 orang merupakan penerima ganda, dan 859 orang yang tidak mengikuti proses seleksi sebagaimana mestinya.
“Ya, benar ada data seperti itu,” kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Jember, Suko Winarno, Rabu, 17 Agustus 2022, untuk mengakui temuan BPK tersebut.
Menurut Suko, 204 orang penerima beasiswa dianggap ganda,...
Pengarahan dan Perkenalan Kepala Perwakilan BPK Jatim
Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Jawa Timur, Sigit Pratama Yudha, membuka kegiatan pengarahan dan perkenalan Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Kamis (18/8/2022). Bertempat di ruang auditorium, kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pegawai BPK Jawa Timur. Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Karyadi, dilantik pada 4 Agustus 2022. Sebelumnya merupakan Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Utara.
“Selamat datang di BPK Jawa Timur untuk Bapak...
Pemutakhiran Data BPJS Tak Kunjung Tuntas
Pemutakhiran data penerima PBID BPJS Kesehatan yang menjadi rekomendasi badan pemeriksa keuangan (BPK) atas temuan kelebihan bayar senilai Rp 876 juta, tak kunjung tuntas. Bahkan, kroscek terhadap 1.700 data kependudukan yang diduga meninggal dan tetap bayar, masih menyentuh angka 10 persen.
Kepala Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto Amat Susilo mengatakan, pemutakhiran data penerima PBID BPJS Kesehatan terus berproses. Petugas lapangan masih melakukan...
8 Parpol Kota Probolinggo Dapat Bantuan Keuangan
Sebanyak delapan partai politik menerima bantuan keuangan yang diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Delapan parpol yang dimaksud adalah PDIP, Golkar, PKB, Gerindra, PPP, Partai Demokrat, PKS, dan Partai Nasdem. Bantuan keuangan itu bersumber dari APBD Kota Probolinggo tahun 2022.
Secara simbolis bantuan tersebut diserahkan kepada ketua atau perwakilan dan bendahara parpol oleh Asisten Pemerintahan Gogol...
HUT Ke-77 RI: Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia (RI), BPK Jawa Timur menyelenggarakan upacara bendera di halaman depan kantor, Rabu (17/8/2022). Upacara ini merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan secara tatap muka sejak pandemi Covid-19 tahun 2020. Tema peringatan kemerdekaan RI tahun ini adalah “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat” yang mencerminkan harapan bagi bangsa Indonesia agar...
Puluhan Dosen Unej Diperiksa Akibat Dana Riset Bappeda Jember Jadi Temuan BPK
Lebih dari 30 dosen Universitas Jember (Unej) menjalani pemeriksaan di kantor Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) pada Rabu, 10 Agustus 2022. Hal ini berkaitan erat dengan indikasi penyimpangan anggaran proyek riset dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jember yang belakangan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dosen-dosen tersebut adalah peneliti yang menggarap 23 paket proyek riset dari Bappeda...
Ada Temuan BPK di Kerjasama Bappeda Jember dengan Kampus Rp15,2 M
Dokumen audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap belanja APBD Jember 2021 menyebut, salah satu temuannya adalah menyangkut anggaran yang digelontorkan untuk kerjasama antara Bappeda dengan sejumlah perguruan tinggi. Temuan itu menyangkut pengeluaran dana berlebihan, karena anggaran kerjasama justru dibayarkan kepada personil yang tidak jelas alias manipulatif. BPK telah memperoleh konfirmasi.
Seperti termuat dalam halaman 58-61 Buku II LHP BPK bahwa...
Pungut Sewa Tanah Bantaran, Wabup Bojonegoro : Lurah Ledok Wetan Agar Hati-hati Menjalankan Perintah Pimpinan
Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Jawa Timur, Budi Irawanto, mengunjungi Kantor Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan Kota, Rabu (10/08/2022). Hal tersebut dilakukan menanggapi beredarnya keluhan masyarakat perihal pungutan sewa tanah bantaran di kelurahan setempat.
Guna mendapat informasi yang jernih terkait pembayaran sewa tanah bantaran dimaksud, Mas Wawan, sapaan akrab Wabup Budi Irawanto menanyakan kepada Lurah Ledok Wetan, Sutiyani Pertiwi.
“Sesuai keterangan Bu Lurah...
Mamin Covid-19 Kota Mojokerto Jadi Temuan BPK
Dugaan penyelewengan dana penanganan Covid-19 Kota Mojokerto 2020 sudah tercium sejak awal. Sebab, anggaran yang bersumber dari balanja tak terduga (BTT) itu pernah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jatim.
Sejumlah penyedia makan dan minuman (mamin) harus berurusan dengan BPK untuk dimintai keterangan dengan mendatangi kantor di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo. Salah satu pemilik jasa usaha katering yang pernah...
DPU dan Dispendik Kembalikan Dana Lebih Ke Kasda Gresik
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Timur memberikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemda Gresik tahun anggaran 2021. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut, ada temuan mencolok salah satunya perihal kekurangan volume pada beberapa paket pekerjaan (proyek). Alhasil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk mengembalikan anggaran proyek tersebut ke Kas Daerah (Kasda).
Informasi dihimpun, salinan LHP atas LKPD Pemda...
Dugaan korupsi UPL-UKL, kuasa hukum tersangka praperadilankan Kejaksaan Situbondo
Tim kuasa hukum tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa konsultasi penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) tahun 2021 di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mempraperadilankan Kejaksaan Negeri Situbondo, Jawa Timur.
Dokumen praperadilan yang diajukan tim kuasa hukum tersangka kasus dugaan korupsi UPL dan UKL tahun anggaran 2021 diserahkan ke Pengadilan Negeri Situbondo pada Selasa (2/8) sekitar pukul...
Ada Rp 6,2 Miliar Terbuang dari Obat Kedaluwarsa di Jember, Komisi D Pertanyakan Perencanaan Dinkes
Komisi D DPRD Jember mempertanyakan perencanaan pengadaan dan pengelolaan obat di Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember. Sebab, ternyata selama ini ada obat kedaluwarsa dan bahan medis habis pakai (BMHP) di Kabupaten Jember yang nilainya sampai miliaran rupiah.
Berdasarkan data dari Dinkes Jember, nilai obat kedaluwarsa itu mencapai Rp 6,2 miliar. Obat itu akumulasi dari tahun 2016 sampai tahun 2021 dan dimohonkan...
Kekurangan Volume Proyek di Beberapa OPD Gresik Jadi Temuan BPK, Nilainya Dari Rp1 Juta Hingga Rp200 Juta, Ini Rinciannya
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemda Gresik tahun anggaran 2021 menemukan beberapa kekurangan volume pada beberapa paket pekerjaan (proyek).
Dari informasi yang bersumber dari salinan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemda Gresik yang diterima Klikjatim.com dari BPK perwakilan Jatim, nilai kekurangan volume beberapa proyek tersebut variatif, mulai dari satu juta hingga ratusan...
APBD 2021 Jadi Perda, Gus Ipul Sampaikan Terima Kasih
Wali Kota Pasuruan, H. Saifullah Yusuf berterima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Pasuruan yang mengesahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 Kota Pasuruan sebagai Peraturan Daerah (Perda).
Menurut Gus Ipul, sebelum Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 Kota Pasuruan disampaikan kepada Legislatif, telah dilakukan pemeriksaan (audit) oleh BPK RI yang merupakan salah satu...
3 Ribu Aset Pemprov Belum Clear
Sekitar 3.000 lebih aset Pemerintah Provinsi yang masih belum clear. Dari jumlah itu 840 lebih merupakan aset sektor pendidikan (SMA/SMK). Hal ini disampaikan Ketua Komisi C DPRD Jatim Abdul Halim, Kamis (21/7).
Diketahui Pemprov Jatim mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Meski demikian BPK memberikan catatan terkait persoalan aset yang harus diperhatikan. "Data...
Penghuni Rumah Jl Bondowoso Kena Semprit
Sebanyak enam penghuni rumah di Jalan Bondowoso Kecamatan Klojen Kota Malang diberi surat peringatan pertama. Surat ini diberikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, Kamis (14/7) siang.
Surat peringatan tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan antara Kejari Kota Malang dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Bagian Hukum Pemkot Malang, Inspektorat dan Kantor BPN Kota Malang. Ini bertujuan mengamankan aset...
Jembatan Glendeng Tuban Dibuka Tutup Berulang Kali Setelah Perbaikan, BPK Temukan Kejanggalan
Terjadi permasalahan pada pengerjaan Jembatan Glendeng yang baru beberapa bulan selesai dilakukan dan dibuka untuk operasional. Jembatan penghubung Tuban-Bojonegoro itu mengalami keretakan konstruksi, pada awal November 2020. Kemudian diperbaiki dengan biaya Rp 5,7 miliar, yang dilakukan dua termin.
Perbaikan pertama nilainya Rp 4,2 M, lalu kedua Rp 1,5 M. Setelah perbaikan selesai, jembatan dibuka untuk semua kendaraan pada Jumat (4/2/2022). Tak lama kemudian, jembatan...
Matriks Perbandingan PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG, PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA...
Matriks Perbandingan PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG, PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Selengkapnya...
RIBUAN GEDUNG DI SURABAYA BELUM MILIKI SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Surabaya - Surabaya sebagai Kota Metropolitan tentu memiliki banyak gedung tinggi. Namun ternyata ribuan gedung yang ada di Surabaya belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF), bahkan sebagian mereka tidak tahu apa itu SLF.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat menuturkan, pihaknya telah melayangkan peringatan kepada sebanyak 2.740 pemilik gedung, karena belum memiliki...
Misteri Rp 107 M, Fraksi Nasdem Minta DPRD Jember Undang BPK RI
Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Jember, Jawa Timur, meminta pemerintah daerah setempat agar segera menyelesaikan persoalan anggaran belanja tidak terduga (BTT) penanganan Covid-19 sebesar Rp 107,09 miliar yang belum jelas.
Petugas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penyajian kas di bendaharawan untuk pengeluaran sebesar Rp 107.097.212.169,00 yang tidak sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), dalam LKPD Jember 2020. Anggaran...
Fraksi Pandekar Jember: ‘Bola’ Rp 107 M Mau Ditendang ke Mana, Pak Bupati?
Belum jelasnya nasib dana belanja tak terduga (BTT) penanganan Covid-19 sebesar Rp 107,09 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2020 dipertanyakan Fraksi Pandekar dan Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya DPRD setempat.
Petugas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penyajian kas di bendaharawan untuk pengeluaran sebesar Rp 107.097.212.169,00 yang tidak sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi...
Company Visit Mahasiswa STIESIA Surabaya ke BPK Jatim
BPK Jawa Timur menerima kunjungan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Kamis (21/7/2022). Kegiatan company visit secara offline ini pertama kalinya dilaksanakan kembali sejak pandemi Covid-19. Sebanyak 60 orang mahasiswa melakukan office tour dipandu oleh panitia. Kegiatan dilanjutkan di ruang auditorium dengan agenda sosialisasi ke-BPK-an yang bertujuan agar para mahasiswa lebih mengenal BPK.
Mewakili Kepala...
Silpa APBD Jember tahun 2021 capai Rp676 miliar
Sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) pada APBD Kabupaten Jember tahun 2021 mencapai Rp676 miliar lebih, sebut Bupati Hendy Siswanto saat membacakan nota pengantar Laporan Pertanggungjawaban APBD 2021 dalam rapat paripurna di DPRD setempat, Senin.
"Bahwa dalam rincian silpa tahun 2021 terdapat sebesar Rp107,09 miliar merupakan dana belanja tidak terduga (BTT) tahun 2020 yang masih tercatat sebagai kas di bendahara pengeluaran BTT...
BPK Jatim Gelar Audiensi dengan MCW
BPK Jawa Timur melaksanakan audiensi dengan Malang Corruption Watch (MCW), Kamis (21/7/2022), yang dikemas dalam forum komunikasi stakeholder. Mewakili Kepala Perwakilan, Kepala Subauditorat Jatim III, Iwan Hery Setiawan, memimpin jalannya diskusi yang berlangsung di ruang rapat BPK Jawa Timur. Agenda pertemuan tersebut membahas mengenai temuan berulang BPK atas LKPD.
Kepala Divisi Riset MCW, Janwan Tarigan, menyampaikan bahwa MCW telah melakukan...
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Jember Capai Rp 676,61 Miliar
Bupati Hendy Siswanto mengatakan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Kabupaten Jember 2021 tercatat sebesar Rp 676,61 miliar. Hal ini disampaikannya dalam Sidang Paripurna Pembaca Nota Pengantar Laporan Pertanggunggjawaban Pelaksanaan APBD 2021, di gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Senin (18/7/2022).
“Sebanyak Rp 107,09 miliar di antaranya adalah dana BTT (Belanja Tak Terduga) yang masih tercatat sebagai kas di bendahara pengeluaran BTT...
Bupati Jember Sampaikan SILPA APBD 2021 Capai Rp 676 Miliar
Bupati Jember Hendy Siswanto menyampaikan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2021 mencapai Rp676 miliar lebih, saat membacakan nota pengantar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2021 dalam rapat paripurna yang digelar di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (18/7/2022).
"Bahwa dalam rincian SILPA tahun 2021 terdapat sebesar Rp107,09 miliar merupakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2020 yang masih tercatat sebagai kas...
DPRD Kabupaten Malang Bahas KUA PPAS
DPRD Kabupaten Malang menggelar rapat paripurna pada Kamis (14/7/2022). Rancangan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 jadi fokus bahasan.
"KUA PPAS dimaksud akan memuat kondisi ekononi makro daerah, kebijakan belanja daerah dan strategi pada tahun 2023," ujar Bupati Malang Muhammad Sanusi saat ikuti rapat paripurna.
Sanusi juga menyoroti pendapatan...
Trend Perolehan Opini pada Entitas Pemeriksaan di Jawa Timur atas LKPD TA 2021
Selama kurun Tahun Anggaran 2010 s.d. 2021 (12 tahun), jumlah pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) di wilayah Jawa Timur yang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terus menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah daerah di wilayah Jawa Timur dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah semakin meningkat.
Meskipun demikian, Opini WTP tersebut tidak menjamin terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat pada...
Tingkatkan PAD Kabupaten Mojokerto, Bapenda Gelar Sosialisasi Optimalisasi PAD dengan PPAT
Mojokerto, Bhirawa
Guna menjalin sinergitas dan komunikasi Pemerintah Daerah dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto mengadakan Sosialisasi Optimalisasi PAD Khususnya Sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Selasa (21/6/2022) siang.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Royal Trawas, Kabupaten Mojokerto, ini, diikuti sebanyak...
CSR RSUD Bondowoso untuk Biaya Berobat Masyarakat Miskin Habis
Anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) yang ada di RSUD dr. Koesnadi, Bondowoso, Jawa Timur kini telah habis. Adapun biaya sekitar Rp 1,4 miliar hingga Rp 1,5 milliar yang selama ini digunakan untuk membantu pembiayaan berobat masyarakat kurang mampu. Dan kegiatan-kegiatan lainnya.
Hal yang demikian disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, Kukuh Rahardjo, saat dikonfirmasi oleh awak media, Rabu (13/7)....
Komisi III Gelar Rapat Evaluasi LPJ Bupati Trenggalek
Dirasa ada yang harus dibenahi, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek melaksanakan rapat dengan agenda membahas laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Trenggalek tentang APBD tahun 2021. Hari ini rapat digelar oleh Komisi III bersama Bapeda, Bakeudan serta Bagian Pembangunan dan Barang Jasa, Senin (11/7/2022).
Sedangkan mengenai hasil rapat sendiri Komisi III yang diketahui Pranoto menemukan beberapa permasalahan terkait proses pelaksanaan...
Jawaban Bupati Trenggalek Terhadap PU Fraksi
Gelar rapat paripurna DPRD Trenggalek masa persidangan III tahun 2022, rapat tersebut dengan agenda mendengar jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021m Kamis(7/7/2022). Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam dan dihadiri Wakil Bupati Trenggalek Syah Muhammad Natanegara serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
"Sebagaimana diketahui bersama dari...
Kerusakan Aspal, Khawatir Jadi Temuan BPK
Fenomena kerusakan jalan pada proyek perbaikan jalan atau pengaspalan dengan skema anggaran multiyears mulai muncul. Seperti pengelupasan aspal karena tidak menyatu, hingga aspal mulai berlubang.
Ketua Komisi C DPRD Jember Budi Wicaksono mengatakan, pekerjaan perbaikan jalan jumlah anggarannya secara total sekitar Rp 664 miliar. Bahkan, pengaspalan itu tidak hanya menyasar wilayah perkotaan. Tapi, hingga perdesaan dengan total panjang setidaknya seribu kilometer lebih....
Disorot KPK dan BPK, Wali Kota Ini Optimalkan Pendapatan dari Parkir
Wali Kota Pasuruan, Jawa Timur, Saifullah Yusuf meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus mengoptimalkan penerimaan dari pajak dan retribusi parkir. Saifullah mengatakan peningkatan pajak dan retribusi parkir akan berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga merekomendasikan optimalisasi penerimaan dari sektor parkir.
"Parkir menjadi salah satu perhatian dari KPK dan...
Dewan Nilai Perencanaan dan Penganggaran TAPD Tidak Konsisten
Wakil Rakyat Trenggalek minta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Trenggalek mengubah sistem manajemen perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dasar permintaan perubahan dimaksud setelah adanya banyak temuan serta ironisnya kejadian tentang tidak seimbangnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (APBD) dan kondisi terkini di lapangan tentang infrastruktur. "Kami hari ini melakukan rapat untuk membahas...
Tingkatkan PAD, Bapenda Gelar Sosialisasi Optimalisasi PAD dengan PPAT
Guna menjalin sinergitas dan komunikasi Pemerintah Daerah dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto mengadakan Sosialisasi Optimalisasi PAD Khususnya Sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Selasa (21/6/2022) siang.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Royal Trawas, Kabupaten Mojokerto ini diikuti sebanyak 132...
BEDA ANGKA APBD 2021 DENGAN EVALUASI MENDAGRI, SELISIHNYA SAMPAI 724 MILIAR RUPIAH
Surabaya - Badan Anggaran DPRD Jawa Timur menemukan perbedaan antara nominal pendapatan dan belanja daerah senilai Rp724 miliar lebih. Perbedaan itu ditemukan antara dokumen Peraturan Daerah pasca evaluasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan dokumen pada saat persetujuan pembahasan di DPRD.
“Ini artinya ada target pendapatan dan alokasi belanja kegiatan tahun 2021 yang tanpa pembahasan dengan DPRD. Peristiwa ini merupakan bad...
Pemkab Terima 296 Sertifikat Aset Tanah Pemerintah Daerah
Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Probolinggo menyerahkan sebanyak 296 sertifikat aset tanah pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo, di ruang pertemuan Hotel Surya, Prigen Pasuruan.
Penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Plt Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Probolinggo Budiono, Aptnh, MH kepada Plt Bupati Probolinggo Drs. HA Timbul Prihanjoko didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo H Soeparwiyono dan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan...
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati Upaya Dongkrak PAD untuk Kemandirian Fiskal
Hingga saat ini Kabupaten Mojokerto masih jauh dari mandiri di bidang fiskal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto masih di angka 20 persen dari APBD, sekitar Rp2,4 triliun per tahun. Sedangkan 80 persen APBD bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati dalam Sosialisasi Optimalisasi PAD Khususnya Sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan...
Wali Kota Sampaikan Nota Penjelasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021
Sabtu (18/6) malam digelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. Bertempat di ruang sidang utama DPRD Kota Probolinggo, jumlah anggota dewan yang hadir sebanyak 17 orang.
"Dengan telah disampaikannya Nota Penjelasan oleh Wali Kota Probolinggo terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 yang...
Kabupaten Bondowoso dan Magetan Manfaatkan Komunikasi Stakeholder
Bertempat di ruang rapat BPK Jawa Timur, sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bondowoso melaksanakan diskusi dengan BPK Jawa Timur dalam forum komunikasi stakeholder, pada Senin (4/7/2022), pukul 10.00 WIB. Komunikasi stakeholder merupakan inovasi BPK Jawa Timur untuk menambah manfaat hasil pemeriksaan BPK bagi para pemangku kepentingan. Agenda dari pertemuan kali ini adalah pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK...
Habib Hadi Roadshow Sosialisasikan Pemberian Penghargaan
Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin buka sosialisasi pemberian penghargaan atas suatu prestasi bagi RT, RW, dan LPM se-Kota Probolinggo di 3 lokasi berbeda yakni di Aula Kelurahan Mangunharjo, Pendapa Kecamatan Kedopok dan Pendapa Kecamatan Kanigaran. Penghargaan yang dimaksud adalah pemberian uang sebesar Rp150.000, tiga kali dalam setahun untuk 1.257 orang Ketua RT, RW, dan LPM se-Kota Probolinggo.
Kepala...
Wali Kota Siapkan Rencana Tindak Lanjut LHP BPK
Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin menghadiri rapat paripurna DPRD dengan acara Penyerahan Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2021.
Agenda pokok rapat paripurna yang dihadiri puluhan anggota dewan kali ini, merupakan pemenuhan ketentuan dari Pasal 153 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor...
Hasil Kuesioner Layanan Komunikasi Stakeholder Periode Triwulan II-2022
Pada periode April s.d. Juni 2022, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner kepuasan atas layanan Komunikasi Stakeholder kepada 11 (sebelas) instansi/lembaga penerima layanan.
Dari kuesioner yang disebar secara daring, terdapat 43 (empat puluh tiga) responden yang mengirimkan feedback, dengan hasil sebagai berikut:
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan II-2022
Pada periode April s.d. Juni 2022, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan informasi pada PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat.
Dari kuesioner yang telah disebar, terdapat 6 (enam) kuesioner yang dikembalikan (diisi) oleh responden, dengan hasil sebagai berikut:
LPJ APBD Jatim 2021
Nota Keuangan gubernur terhadap pelaksanaan APBD tahun 2021, sedang dibahas di DPRD Jawa Timur. Seluruh fraksi perwakilan partai politik (Parpol) dan komisi-komisi akan menelaah pelaksanaan APBD sebagai LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Kepala Daerah. Pada ujungnya akan terdapat pendapat DPRD. Yakni bisa menerima pertanggungjawaban gubernur atau menolak. Walau selama ini belum pernah terjadi LPJ Gubernur ditolak DPRD.
Tetapi pembahasan sengit bisa terjadi...
Warga Demo Tuntut Pengusutan Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di Jember
Ratusan warga di Kabupaten Jember Jawa Timur berunjuk rasa di depan kantor Kepolisian Resor setempat. Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait dugaan penyimpangan dana Covid-19.
Dengan membawa sejumlah poster dan spanduk, ratusan warga yang tergabung dalam ormas topi bangsa berunjuk rasa di depan Polres Jember pada Kamis (9/6/2022).
Korlap Aksi, Baiquni Purnomo mengatakan bahwa aksi itu...
Wali Kota Probolinggo Anggap Temuan BPK Itu Wajar
Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin menganggap temuan BPK RI dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan daerah sebagai hal wajar. Hal itu disampaikan Habib Hadi usai menerima rekomendasi Badan Anggaran DPRD Kota Probolinggo perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP BPK RI untuk tahun anggaran 2021, Sabtu (11/06/2022) sore.
"Kalau berbicara temuan itu, merupakan hal yang wajar. Kalau ada temuan,...
Kejaksaan Mulai Panggil OPD: Piutang Plaza Bangil Tak Terbayar Rp 37 M
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan mulai memeriksa sejumlah pejabat dan pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Pasuruan terkait dugaan penyimpangan piutang sewa kios Plaza Bangil Rp 37 miliar. Informasi yang didapatkan, Korps Adhyaksa sudah memanggil pejabat dan pegawai dari empat OPD di Pemkab Pasuruan. Antara lain pegawai Inspektorat, Disperindag, Dispenda dan aset.
Pemeriksaan dilakukan secara maraton setelah kejari menaikkan...
Pedagang pasar di Pamekasan gunakan pembayaran elektronik
Pedagang pada dua pasar tradisional di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menggunakan sistem pembayaran retribusi secara elektronik sehingga setoran retribusi langsung masuk ke kas daerah.
"Ada 365 pedagang yang saat ini telah melakukan sistem pembayaran retribusi secara digital," kata Wakil Bupati Pamekasan Fattah Jasin di Pamekasan, Jumat.
Mereka merupakan pedagang yang berjualan di Pasar Tradisional Kolpajung dan Pasar 17 Agustus di Kelurahan Bugih,...
Topi Bangsa Desak Pengusutan Penyelewengan Dana Covid-19 di Jember
Aparat penegak hukum didesak segera mengusut temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana COVID-19 senilai Rp107 miliar di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ormas Topi Bangsa Jember, sebagai bagian yang mendesak aparat penegak hukum, menyampaikan aspirasinya dengan menggelar unjuk rasa di Mapolres, Kantor Kejari dan Gedung DPRD Kabupaten Jember.
Ketua Umum Ormas Topi Bangsa Baiquni Purnomo mengatakan sejumlah uang yang diselewengkan...
Ketua Komisi A DPRD Jember Ingin Panggil BPK Soal Temuan Rp 107 M
Pimpinan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, disarankan memanggil Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk menjelaskan audit investigatif atas temuan Rp 107 miliar dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.
Saran ini dilontarkan Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni, menyusul belum adanya tindak lanjut temuan senilai Rp 107 miliar tersebut oleh aparat penegak hukum. Padahal BPK RI sudah turun melakukan audit...
Gelapkan Retribusi Pasar Rp1,7 Miliar, Pegawai Disperindag Ini Dipecat
Seorang pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, dipecat karena terbukti menggelapkan retribusi pasar tradisional. Nilai retribusi yang digelapkan pegawai ini mencapai miliaran rupiah.
“Oknum pegawai yang terbukti melakukan penggelapan ini merupakan pegawai outsourcing. Selain dipecat yang bersangkutan juga kami tuntut untuk mengembalikan uang yang telah digelapkan,” kata Kepala Disperindag Pamekasan Achmad Sjaifudin di Pamekasan, Kamis (9/6/2022).
Dia...
Pemkab Optimalkan Sumber Pendapatan Daerah Melalui Penguatan Kelembagaan
Bupati Yuhronur Efendi mengungkapkan apresiasi dan terima kasih atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD kabupaten Lamongan yang disampaikan oleh masing-masing juru bicara. Menurutnya, Fraksi DPRD Lamongan juga memberikan dorongan agar selalu meningkatkan kualitas pelaksanaan keuangan daerah. Sehingga, Pemkab Lamongan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk keenam kalinya secara berturut-turut dan realisasi pendapatan daerah Lamongan...
Topi Bangsa Tuntut Pengusutan Rp 107 M pada Era Bupati Jember Faida
Puluhan orang yang tergabung dalam Topi Bangsa (Tolak Penjajahan Ideologi Bangsa) berunjuk rasa di halaman kantor DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (9/6/2022) siang. Mereka menuntut agar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa penyajian kas di bendaharawan untuk pengeluaran sebesar Rp 107.097.212.169,00 yang tidak sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) segera ditindaklanjuti secara hukum.
Pengeluaran sebesar itu meliputi beberapa jenis...
Pemkot Probolinggo Kehilangan Potensi Pendapatan dari Museum Rasulullah
Pemanfaatan Museum Rasulullah, Kota Probolinggo, Jatim, oleh pihak ketiga, disebut BPK-RI membuat pemkot setempat kehilangan potensi pendapatan hingga ratusan juta rupiah sepanjang 2021. Potensi hilangnya pendapatan itu berasal dari pendapatan sewa sebesar Rp 46,687 juta, dan pendapatan pajak hiburan sebesar Rp 117,240 juta.
Atas temuan tersebut, Pemkot Probolinggo menyatakan akan merevisi perjanjian, dan menagih pajak hiburan ke pihak ketiga yang mengelola museum. Hal...
Terkait Temuan BPK Soal LKPJ Gubernur Jatim: Sekdaprov Akui Ada Temuan Tapi Tidak Ada yang Krusial
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Wahid Wahyudi menyebut tidak ada yang krusial atas segala temuan BPK soal laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jatim tahun anggaran 2021. "Tidak ada yang krusial, Alhamdulillah LKPJ ini telah didukung dengan wajar tanpa pengecualian (WTP) hasil pemeriksaan BPK," ujarnya saat ditemui Bhirawa usai Paripurna di DPRD Jatim, kemarin, Selasa (7/6).
Meski demikian,...
Temuan BPK Soal LKPJ Gubernur, Sekdaprov Jatim: Tidak Ada yang Krusial
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Wahid Wahyudi menyebut tidak ada yang krusial atas segala temuan BPK soal laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021.
“Tidak ada yang krusial, Alhamdulillah LKPJ ini telah didukung dengan wajar tanpa pengecualian (WTP) hasil pemeriksaan BPK,” ujarnya saat ditemui Bhirawa usai Paripurna di DPRD Jatim, kemarin.
Meski demikian, Wahid...
WTP APBD Jatim 2021
Tujuh tahun berturut-turut (sejak tahun 2015) pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh penilaian BPK dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tetap bukan berarti bebas dari kesalahan. Dalam catatan BPK, masih banyak "temuan penyimpangan" yang wajib diverifikasi. Tak terkecuali klarifikasi anggaran Bansos (bantuan sosial) masa pandemi. Jika gagal melaksanakan klarifikasi dalam 6 bulan, bisa berpotensi konsekuensi hukum tindak pidana korupsi...
Pemprov Jatim Raih WTP Tujuh Kali Berturut-turut
Jawa Timur kembali meraih prestasi membanggakan dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) LKPD 2021. Jatim berhasil mempertahankan predikat WTP tujuh kali berturut-turut sejak 2015. Meski begitu, BPK memberi sejumlah catatan yang perlu mendapatkan perhatian Pemprov Jatim dalam penyusunan LKPD.
Opini WTP itu disampaikan dalam rapat paripurna di DPRD Jatim...
BPK Jatim Gelar Komunikasi Stakeholder dengan Kabupaten Madiun dan Kota Surabaya
Bertempat di Ruang Auditorium BPK Jawa Timur, sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Madiun melaksanakan pertemuan dengan BPK Jawa Timur pada Kamis (9/6/2022), pukul 10.00 WIB. Pertemuan yang dikemas dalam bentuk komunikasi stakeholder ini merupakan inovasi BPK Jawa Timur untuk menambah manfaat hasil pemeriksaan BPK bagi para pemangku kepentingan. Agenda dari pertemuan kali ini adalah penyampaian penjelasan kepada DPRD...
Provinsi Jawa Timur Raih 7 Kali Opini WTP BPK RI Berturut-turut, DPRD Jatim Sampaikan
DPRD Jatim mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI kepada Pemprov atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2021. Apalagi, penilaian WTP ini merupakan capaian ke tujuh kali secara berturut-turut yang didapatkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak 2015.
LHP BPK RI ini disampaikan oleh Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Dr. Akhsanul Khaq dalam Rpat...
Dipimpin Gus Ipul, Kota Pasuruan Raih Opini WTP Dua Kali Berturut-Turut
Prestasi membanggakan terus ditunjukkan Kota Pasuruan di era kepemimpinan Wali Kota Pasuruan, Drs. H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo S.TP, M.Si. (Mas Adi). Kali ini, Kota Pasuruan kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.
Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tersebut merupakan kedua kali secara...
Jawaban Wali Kota Madiun atas PU Fraksi-Fraksi Membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021
Wali Kota Madiun, H, Maidi menyampaikan Jawaban Wali Kota Madiun atas Pemandangan Umum raksi-Fraksi DPRD Kota Madiun dalam Membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021.
Wali Kota menyampaikan jawaban ini pada Sidang Paripurna DPRD dipimpin Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, didampingi Wakl Ketua I DORD, Istono, dan Wakil Ketua II, H....
DPRD Kota Blitar Dengarkan Penjelasan Wali Kota Blitar Penggunaan APBD Kota Blitar 2021
Penggunaan APBD Kota Blitar tahun anggaran 2021, DPRD Kota Blitar melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar mendengarkan langsung penjelasan Wali Kota Blitar atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2021 di Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Blitar, Senin (23/5).
Ketua DPRD Kota Blitar, dr. Syahruli Alim mengatakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar ada tiga agenda, yakni pertama...
Rp 107 M Ganjal Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian Pemkab Jember
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap anggaran dana Covid yang tak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp 107 miliar pada era Bupati Faida mengganjal keinginan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, meraih opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP).
“Saya sudah sampaikan ke Pak Bupati, bahwa persoalan itu harus selesai tahun ini, harus ada solusi, harus ada jalan keluar,” kata Ketua DPRD Jember Itqon...
Adanya Beberapa Temuan dari LHP BPK, DPRD Jember Segera dalami Lewat Pansus
Pasca diberikannya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Jember masih menyisakan beberapa persoalan yang harus segera diselesaikan.
Ada beberapa poin yang dalam kurun waktu 60 hari segera diselesaikan, maka dari itu DPRD Jember akan mengawal melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD.
Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan, ada poin penting yang harus diselesaikan oleh Pemkab Jember karena ini menyangkut dengan...
Baru 70 Persen Puskesmas di Nganjuk yang Siap Jadi BLUD
NGANJUK - Dinkes Kabupaten Nganjuk akan menjadikan Puskesmas sebagai BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) secara bertahap.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, dr Laksomono Pratigjo menjelaskan, nantinya hanya Puskesmas yang siap dan mampu saja yang menjadi BLUD.
Setidaknya, dari sebanyak 20 Puskesmas di Nganjuk, nantinya hanya sekitar 70 persen saja yang dapat dijadikan BLUD.
"Tapi saat ini kami masih terus mengkaji dan mengevaluasi...
Pemkot Probolinggo 5 Kali Beruntun Raih WTP dari BPK, Ini Kata Wali Kota
Pemkot Probolinggo kembali mendapatkan penilai positif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2021 atas Keuangan Daerah Pemkot, mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Selasa (17/5), hasil audit BPK itu diserahkan langsung oleh Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Sigit Pratama Yudha di Ruang Pertemuan Tri Dharma Arthasantosha BPK Sidoarjo. Sigit mengatakan, pemeriksaan atas laporan...
Pemkab Probolinggo Terima Penghargaan Piutang Negara
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menerima piagam penghargaan Kategori Bidang Piutang Negara dari Direktorat Jendral Kekayaan Negara Jawa Timur atas Sinergi Terbaik Bidang Piutang Negara Kategori Pemerintah Daerah.
Piagam penghargaan ini diserahkan oleh Kepala Bidang Piutang Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur Fatimatul Isnaeni kepada Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Nanang Trijoko Suhartono di ruang pertemuan...
Pemkab Kediri Raih Opini WTP 6 Kali Berturut-turut dari BPK
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta jajarannya menjadikan perolehan WTP yang ke-6 kali secara berturut-turut ini sebagai penyemangat untuk mengoptimalkan kinerja.
Hal ini disampaikannya usai menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun...
Dua Tahun Rapor Merah Era Bupati Faida, APBD Jember Kini Dinilai Wajar
Setelah dua tahun berturut-turut pada era Bupati Faida mendapatkan rapor merah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), akhirnya laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendapat penilaian wajar dengan pengecualian (WDP).
Opini WDP ini berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap APBD Jember Tahun Anggaran 2021. Sebelumnya, BPK memberikan opini terendah disclaimer terhadap APBD 2019 dan opini tidak...
Percepat TLRHP, Tiga Pemda Manfaatkan Layanan Komunikasi Stakeholder
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat juga wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Salah satu upaya BPK Jawa Timur dalam mendorong penyelesaian TLRHP adalah melalui forum komunikasi stakeholder. Dalam forum ini,...
Provinsi Jawa Timur WTP Tujuh Kali Berturut-turut
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) 2021 menjadi penutup rangkaian kegiatan penyerahan LHP atas LKPD TA 2021. Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama KN V), Akhsanul Khaq, didampingi oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono, menyerahkan LHP tersebut kepada Ketua DPRD dan Gubernur Jawa Timur pada...
WTP Lagi untuk Kabupaten Malang, Blitar, Lumajang, dan Kota Pasuruan
Pemerintah kabupaten/kota yang terakhir menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021 adalah Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Lumajang, dan Kota Pasuruan. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono kepada Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah masing-masing, Senin (23/05/2022) di Ruang Auditorium BPK Jawa Timur. Keempat pemerintah daerah tersebut...
Lanjutkan Tradisi, Gus Yani Bu Min Terima Opini WTP yang ke-7
Pemerintah Kabupaten Gresik untuk ke-7 kalinya menerima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Laporan hasil pemeriksaan LKPD TA 2021 diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Joko Agus Setyono kepada Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah yang hadir bersama Ketua DPRD...
Kabupaten Madiun dan Pacitan Raih WTP Sembilan Kali Berturut-turut
BPK Jawa Timur kembali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021, Jumat (20/05/2022) di Ruang Auditorium BPK Jawa Timur. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK jawa Timur, Joko Agus Setyono kepada Ketua DPRD dan Bupati Pacitan, serta Wakil Ketua DPRD dan Bupati Madiun. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini...
Lima Pemda Pertahankan WTP, Kabupaten Jember Meningkat jadi WDP
Kabupaten Jember dan Kabupaten Nganjuk menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021, Kamis (19/05/2022) di Ruang Auditorium BPK Jawa Timur. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono, kepada Ketua DPRD dan Kepala Daerah Kabupaten Jember dan Nganjuk pada pukul 10.00 WIB. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK...
Kepala Perwakilan Minta Pemda untuk Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono, kembali menyerahkan lima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021, Rabu (18/05/2022) di Ruang Auditorium BPK Jawa Timur. LHP diserahkan kepada Ketua DPRD dan Kepala Daerah untuk Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Sumenep. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK,...
Pemkot Mojokerto 8 Kali Berturut-turut Dapat WTP dari BPK
Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021. Ini adalah tahun ke-8 Pemkot Mojokerto mempertahankan opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran tersebut.
Adapun penyerahan LHP dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang diwakili Kepala Sekretariat BPK, Sigit Pratama...
Pemkot Probolinggo 5 Kali Beruntun Raih WTP dari BPK, Ini Kata Wali Kota
Pemkot Probolinggo kembali mendapatkan penilai positif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2021 atas Keuangan Daerah Pemkot, mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Selasa (17/5), hasil audit BPK itu diserahkan langsung oleh Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Sigit Pratama Yudha di Ruang Pertemuan Tri Dharma Arthasantosha BPK Sidoarjo. Sigit mengatakan, pemeriksaan atas laporan...
LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 50/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 12 Mei 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Jember Tahun 2021 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 71/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 18 Mei 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 53/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 12 Mei 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 56/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 13 Mei 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 78/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 20 Mei 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 57/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 13 Mei 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Probolinggo Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 52/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 12 Mei 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 51/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 12 Mei 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Pasuruan Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 75/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 20 Mei 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Permohonan Hibah Tanah Pemkab Jember
SUMBERSARI, Radar Jember – Permohonan hibah tanah yang dilayangkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember kepada Pemkab Jember berupa aset lapangan Talangsari di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, terus menjadi perbincangan hangat. berkaitan dengan itu, dewan pun menggelar rapat dengar pendapat, kemarin (23/5).
Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jember Farisa J Taslim mengatakan, surat bupati bukan bentuk persetujuan...
LKPD Kota Batu Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 68/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 18 Mei 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Malang Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 77/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 20 Mei 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Malang Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 67/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 18 Mei 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 76/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 20 Mei 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 66/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 18 Mei 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 70/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 18 Mei 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 69/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 18 Mei 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 58/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 13 Mei 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 72/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 18 Mei 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 74/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 19 Mei 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 59/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 13 Mei 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Mojokerto Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 60/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 13 Mei 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 73/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 18 Mei 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 61/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 17 Mei 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 64/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 17 Mei 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 54/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 12 Mei 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 65/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 17 Mei 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 55/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 12 Mei 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 62/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 17 Mei 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 63/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 17 Mei 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Banyuwangi 10 Tahun Beruntun Raih Opini WTP, Apa Rahasianya?
Pemkab Banyuwangi kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP tersebut sukses diraih Banyuwangi selama sepuluh kali berturut-turut.
Hasil audit BPK tersebut diterima Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono di kantor BPK Jawa Timur. Penyerahan dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono.
Bupati Ipuk...
Sumenep Kembali Dapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Bupati Sumenep, Achmad Fauzi mengatakan, opini WTP LKPD tahun 2021, opini WTP LKPD tahun anggaran 2021 merupakan hasil kerja keras dan sinergitas semua pihak di jajaran pemerintah daerah dan adanya keterlibatan...
BPK SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021
Surabaya, Rabu (25 Mei 2022) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur untuk Tahun Anggaran 2021. Auditor Utama Keuangan Negara V Dr. Akhsanul Khaq MBA., CMA, CFE, CA, Ak., CSFA, CPA, CFrA menyerahkan LHP BPK kepada Ketua DPRD dan Gubernur Jawa Timur dalam rapat paripurna...
8 Tahun Pemkab Mojokerto Pertahankan Opini WTP atas LKPD
Setelah diterimanya Opini WTP atas LKPD tahun 2021, kini genap sudah 8 tahun berturut-turut sejak tahun 2014 Pemkab. Mojokerto berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan daerah dari BPK RI. Opini WTP atas LKPD tahun 2021 ini diterimakan langsung kepada Bupati Mojokerto, Ikfina Fatmawati oleh Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Jawa Timur, Sigit Pratama Yudha di Gedung Perwakilan...
BPK SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 KEPADA EMPAT PEMERINTAH DAERAH
Sidoarjo, Senin (23 Mei 2022) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 kepada empat pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Lumajang dan Kota Pasuruan.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono menyerahkan LHP atas LKPD TA...
Pemkab Terus Tingkatkan Tata Kelola Keuangan Transparan dan Akuntabel
Pemkab Lamongan terus meningkatkan tata kelola keuangan pemerintahan yang akuntabel dan transparan terus dioptimalkan. Tujuannya tidaklain untuk memberikan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 bersama empat kepala daerah lainnya di Jawa Timur telah diberikan di Kantor BPK Jawa Timur, Sidoarjo.
Bupati Yes mewakili empat kepala daerah yang juga menerima...
Keren, Lamongan Raih Opini WTP Enam Kali Berturut-turut
Kabupaten Lamongan Jawa Timur boleh berbangga namun tidak boleh lengah. Kali ini kembali memperoleh apresiasi atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bahkan ini merupakan opini WTP terhadap LKPD tersebut yang keenam kalinya diraih oleh Kabupaten Lamongan secara berturut-turut.
Penghargaan bergengsi sebagai bentuk sportifitas Pemkab Lamongan dalam penyajian LKPD...
Enam Pemerintah Daerah Pertahankan WTP
BPK Jawa Timur kembali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021 pada Selasa (17/05/2022) di Ruang Auditorium BPK Jawa Timur. Pukul 10.00 WIB, Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Jawa Timur, Sigit Pratama Yudha, mewakili Kepala Perwakilan menyerahkan LHP kepada Ketua DPRD dan Kepala Daerah Kabupaten Situbondo dan Kota Probolinggo. Dilanjutkan pada pukul...
Lima Pemerintah Daerah Kembali Memperoleh WTP
Sejumlah lima pemerintah daerah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021, yaitu Kabupaten Bondowoso, Banyuwangi, Lamongan, Pasuruan, dan Sampang. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono, Jumat (13/05/2022), di Ruang Auditorium BPK Jawa Timur. Kelima kabupaten tersebut kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Namun demikian,...
Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Ini Pesan Bupati Mojokerto
Mojokerto (beritajatim.com) – Dalam rangka mewujudkan tiga pilar pengelolaan keuangan daerah yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melaksanakan pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Mojokerto. Acara digelar di salah satu hotel di Kecamatan Trawas.
Selain mewujudkan tiga pilar, kegiatan tersebut dilakukan guna mewujudkan tercapainya Visi dan Misi. Khususnya misi kedua yaitu, mewujudkan tata kelola pemerintahan...
Disdagrin Minta Penghuni Ruko Segera Respons Temuan BPK
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat ada kerugian negara hingga Rp 4 miliar harus disikapi serius oleh para penghuni ruko Simpang Tiga Mojongapit. Paling tidak, nilai kerugian negara harus segera direspons.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang Hari Oetomo, menuturkan sudah ada pertemuan lanjutan setelah dibahas bersama anggota dewan. ”Harapannya temuan BPK itu secepatnya ditindaklanjuti oleh penghuni. Sesuai...
BPK SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 KEPADA DUA PEMERINTAH DAERAH
Sidoarjo, Jum’at (20 Mei 2022) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 kepada dua pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Madiun dan Kabupaten Pacitan.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono menyerahkan LHP atas LKPD TA 2021 kepada masing-masing pimpinan...
BPK SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 KEPADA ENAM PEMERINTAH DAERAH
Sidoarjo, Kamis (19 Mei 2022) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 kepada enam pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kota Batu, dan Kota Malang.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono menyerahkan...
Pemkab Bojonegoro Kembali Raih WTP BPK 8 Kali
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali menorehkan prestasi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian tersebut sudah delapan kali berturut-turut sejak tahun 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. LHP diberikan kepada Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Nurul Azizah di Gedung BPK, Sidoarjo, pada Selasa (26/04).
"Bojonegoro WTP tahun 2021, ini hasil WTP berturut-turut kedelapan," tutur...
Bakesbangpol Pastikan Dana Parpol Cair Sesudah Lebaran
Bantuan keuangan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Tulungagung dipastikan cair sesudah lebaran. Kepastian ini diungkapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tulungagung, Bambang Triono.
"Minggu kemarin kami sudah menerima LHP dari BPK dan sesudah lebaran kami pastikan bantuan keuangan parpol sudah cair," ujarnya, Selasa (26/04).
Bambang menyebut pencairan dana parpol tersebut harus menunggu hasil audit dari BPK...
BPK SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 KEPADA LIMA PEMERINTAH DAERAH
Sidoarjo, Rabu (18 Mei 2022) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 kepada lima pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Sumenep.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono menyerahkan LHP atas...
BPK SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 KEPADA ENAM PEMERINTAH DAERAH
Sidoarjo, Selasa (17 Mei 2022) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 kepada enam pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kota Mojokerto, dan Kota Probolinggo.
Mewakili Kepala Perwakilan, Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Jawa Timur...
Laporan Keuangan Kabupaten Jombang Raih Opini WTP untuk Kali ke-9 Berturut-turut
Kabupaten Jombang kembali menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur di tahun 2022. Penghargaan ini merupakan apresiasi yang diterima Kabupaten Jombang 9 kali berturut-turut.
Penandatanganan berita acara serah terima dan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jombang Tahun Anggaran 2021 dengan Opini WTP diserahkan oleh Kepala...
Penetapan Perda APBD Tak Tepat Waktu, DID Rp 36 Miliar Hlang
Capaian berbagai penghargaan membanggakan yang diraih Pemkab Situbondo ternyata masih menyisakan satu catatan krusial yakni tidak terpenuhinya penetapan Perda APBD tahun 2021 lalu dengan tepat waktu, sehingga bantuan dalam DID (dana insentif daerah) sebesar Rp36 miliar menguap alias hilang. Kondisi ini sangat disayangkan oleh eksekutif, termasuk oleh pimpinan legislatif yang sebelumnya disampaikan ketua DPRD Situbondo Edy Wahyudi.
Menurut Sekda Syaifullah,...
BPK SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 KEPADA LIMA PEMERINTAH DAERAH
Sidoarjo, Jum’at (13 Mei 2022) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 kepada lima pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu antara lain Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Sampang.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono, menyerahkan...
Pemkab Jombang Raih Opini WTP 9 Kali Berturut-Turut
emkab Jombang kembali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Timur (Jatim), kemarin (26/4). Ini WTP kesembilan berturut-turut yang diterima Pemkab Jombang.
’’Alhamdulillah, untuk ke sembilan kalinya secara berturut turut Kabupaten Jombang kembali mendapatkan predikat WTP atas laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah...
Kota Surabaya Sepuluh Tahun Berturut-turut Raih WTP
Kepala Pewakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021 kepada Ketua DPRD Kota Surabaya, D. Adi Sutarwijono, dan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Selasa (10/05/2022) di Ruang Auditorium BPK Jawa Timur. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Kota Surabaya TA 2021, BPK memberikan opini Wajar...
Pemkab Bojonegoro Pertahankan Opini WTP sejak 2014
Predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali diraih Pemkab Bojonegoro. Predikat opini WTP mampu dipertahankan Pemkab Bojonegoro selama delapan kali berturut-turut sejak 2014.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diserahterimakan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Joko Agus Setyono. Diberikan kepada Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah yang diwakili oleh Sekretaris...
LKPD Kota Surabaya Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 49/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 10 Mei 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Kota Kediri raih WTP selama delapan tahun beruntun
Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar bersyukur Pemerintah Kota Kediri berhasil mempertahankan Opini WTP selama delapan tahun beruntun. Capaian ini juga dari hasil berbagai perbaikan dan penyesuaian, sesuai dengan komitmen pemkot untuk akuntabel, efisien, dan efektif dalam pengelolaan laporan keuangan daerah.
"Ada...
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2021 MENDAPAT OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN
Sidoarjo, Selasa (10 Mei 2022) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan LaporanHasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 kepadaDPRD dan Pemerintah Kota Surabaya. Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono, didamping oleh Kepala Subauditorat Jatim I Agvita Windiadi, menyerahkan LHP atas LKPD TA 2021 kepada Ketua DPRD Kota Surabaya...
Klarifikasi Surat BPK Soal Parkir, Sekda Sidoarjo: Bukan Rekom, Tapi Surat Penyampaian Hasil Diskusi
Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Andjar Surjadianto, memberikan klarifikasi menyangkut surat dari BPK kantor perwakilan Jawa Timur yang diterima Pemkab Sidoarjo terkait dengan pengelolaan parkir dengan mekanisme lelang.
Andjar menjelaskan bahwa surat tersebut bukan surat rekomendasi melainkan surat penyampaian hasil diskusi yang dilakukan antara PT ISS, Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Pemkab Sidoarjo dengan BPK kantor perwakilan Jawa Timur.
"Surat dari BPK yang...
Delapan Pemerintah Daerah Pertahankan Opini WTP
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021 kepada Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah atau yang mewakili Kab. Magetan, Kab. Tuban, Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, dan Kab, Jombang pada Selasa (26/04/2022) pukul 10.00 WIB. Selanjutnya, pada pukul 13.30 WIB Kepala Perwakilan kembali menyerahkan LHP...
Dewan Tindak Lanjuti Temuan BPK Tentang Pencatatan Aset
Adanya temuan Badan Pemerika Keuangan (BPK) tentang pencatatan aset ditindaklanjuti DPRD Trenggalek. Tindak lanjut tersebut berupa melengkapi berkas-berkas administrasi usulan masyarakat melalui reses anggota DPRD, Rabu (13/4/2022). Selain temuan BPK juga ada Perpres yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan harus di lahan milik Pemkab. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka digelar Rapat Pimpinan (Rapim) DPRD dengan mengundang seluruh ketua fraksi dan...
Warga Tandai Jalan Lubang
Jalan berlubang kembali ramai dibicarakan warga Kota Malang. Di media sosial, makin banyak warga mengabarkan temuan jalan rusak di ruas jalan di Kota Malang. Kondisi ini diperparah dengan belum diperbaikinya jalan berlubang tersebut. Titik terparah berada di Jalan Ki Ageng Gribig Kota Malang. Jalan Simpang Sulfat Utara, Jalan Mayjen Sungkonoo, Jalan Veteran.
Bahkan, sejumlah jalan berlubang tersebut kini telah ditandai...
LKPD Kota Blitar Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 44/LHP/XVIII.SBY/04/2022 tanggal 25 April 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 43/LHP/XVIII.SBY/04/2022 tanggal 25 April 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Kediri Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 47/LHP/XVIII.SBY/04/2022 tanggal 25 April 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 41/LHP/XVIII.SBY/04/2022 tanggal 25 April 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 45/LHP/XVIII.SBY/04/2022 tanggal 25 April 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 46/LHP/XVIII.SBY/04/2022 tanggal 25 April 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 42/LHP/XVIII.SBY/04/2022 tanggal 25 April 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 48/LHP/XVIII.SBY/04/2022 tanggal 25 April 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Delapan Tahun Berturut, Jatim Raih SAKIP Predikat A
Pemprov Jatim kembali memperoleh predikat A atau memuaskan dalam Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) untuk tahun 2021 yang diumumkan oleh Kemenpan-RB hari ini Selasa (5/4). Dengan mengantongi skor SAKIP sebesar 83,17 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 tercatat 82,38. Pencapaian ini sekaligus menjadikan tahun ke delapan berturut-turut dimana Pemprov memboyong predikat A untuk hasil evaluasi SAKIP dengan...
DELAPAN PEMERINTAH DAERAH MENERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
Sidoarjo, Selasa (26 April 2022) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 kepada delapan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, antara lain Kabupaten Jombang, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro yang diserahkan pada pukul 10.00 WIB serta Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri,...
BPK Jatim Kembali Beri vaksin Booster untuk Pegawai dan Keluarga
Vaksin booster adalah dosis vaksin tambahan yang dapat memberikan perlindungan ekstra terhadap penyakit. Pemberian vaksinasi booster bertujuan memperbaiki efektivitas vaksin yang telah menurun dan mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa perlindungan.
Pada bulan Januari lalu (25/01/2022), telah dilaksanakan pemberian vaksin booster Covid-19 kepada para pegawai BPK Jawa Timur. Namun, sebagian pegawai belum mendapatkan vaksin booster tersebut dikarenakan berbagai alasan. Kamis...
Kajian Ramadhan BPK Jatim: Meraih Ketakwaan di Bulan Ramadhan
Memasuki pertengahan bulan Ramadhan, BPK Jatim menggelar kajian Ramadhan dengan tema Meraih Ketakwaan di Bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan merupakan kesempatan besar bagi kaum Muslimin untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Kajian yang berlangsung pada hari Selasa (19/04/2022) di Masjid Baitul Hasib BPK Jawa Timur tersebut dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat guna mencegah penyebaran covid-19. Kegiatan diawali dengan pembacaan...
Moncer, Lamongan Kembali Meraih SAKIP A
Bukan soal mudah untuk mempertahankan sebuah prestasi, termasuk prestasi yang diraih oleh pemerintah sekelas kabupaten. Barangkali itu yang kini tengah ditunjukkan Kabupaten Lamongan. Kini kembali mendapatkan penghargaan hasil evaluasi SAKIP dengan predikat A, dan ini merupakan keempat kalinya, terhitung sejak tahun 2018.
Hasil evaluasi SAKIP tahun 2021 diserahkan secara daring dan luring oleh Sekjen Kementerian Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi...
Polemik Ruko Simpang Tiga Jombang, Komisi A Rekomendasi Sewa Berlanjut
Polemik ruko di simpang tiga Jombang di tanah milik Pemkab berlanjut di meja hearing Komisi A DPRD Jombang. Dalam dengar pendapat (hearing) tersebut ada titik terang dengan muncul rekomendasi sewa akan berlanjut dengan besaran appraisal yang ditentukan.
Sebagaimana diketahui ada polemik penghuni atau penyewa ruko di kawasan simpang tiga Jombang yang tidak jelas di atas tanah aset Pemkab. Hingga BPK...
Kalah Gugatan Wastafel, Pemkab Jember Dihukum Bayar Tunggakan Ratusan Juta
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jember, Jawa Timur, mengabulkan gugatan dua kontraktor pengadaan wastafel kepada Pemerintah Kabupaten Jember. Pemkab pun dihukum untuk membayar tunggakan biaya pembangunan yang sudah dikeluarkan dengan nilai ratusan juta rupiah.
Ketua Majelis Hakim, Totok Yanuarto, membacakan amar putusan tersebut dalam sidang yang digelar pada Rabu (30/3/2022). Dalam amar tersebut, Bupati dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember...
DPRD Jember: Penyelidikan Polisi Terhadap Rp 107 M Sangat Ditunggu Rakyat
DPRD Jember mengapresiasi langkah aparat Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menyelidiki temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengeluaran sebesar Rp 107 miliar tidak sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jember 2020 pada era Bupati Faida.
Pengeluaran sebesar itu meliputi beberapa jenis belanja yaitu belanja honorarium, belanja uang saku, belanja makan minum bantuan sosial, belanja barang...
Usut Dana Covid Rp 107 M, Bupati Jember Hendy: Terima Kasih, Polda Jatim!
Bupati Hendy Siswanto berterima kasih kepada aparat Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kepolisian Resor Jember, karena menyelidiki temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 107 miliar.
Anggaran ini adalah anggaran belanja Covid-19 pada era Bupati Faida. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jember 2020, penyajian kas di...
Ketua FKUB Jember: Polisi Jangan Ragu-Ragu Usut Rp 107 M
Abdul Muis Sonhaji, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta aparat kepolisian tidak ragu-ragu dalam mengusut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 107 miliar. Anggaran ini adalah anggaran belanja Covid-19 pada era Bupati Faida.
Saat ini tim dari Kepolisian Daerah Jawa Timur ada di Jember...
Audit Berlangsung, Silpa Bojonegoro Diprediksi Rp 2,8 Triliun
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih proses mengaudit penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021. Termasuk mengaudit sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Diprediksi silpa cukup tinggi mencapai Rp 2,8 triliun. Namun, pemkab masih menunggu hasil audit BPK untuk besaran pastinya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Luluk Alifah mengatakan, besaran silpa tahun lalu belum bisa ditentukan. Pihaknya...
Kantongi Rekomendasi BPK Dulu, Baru PKS Parkir
Maret hanya tersisa dua hari, besok dan lusa. Namun, perjanjian kerja sama (PKS) parkir antara pemkab dan PT Indonesia Sarana Servis (ISS)-KSO selaku calon pengelola layanan parkir belum juga terwujud. Sebab, sampai saat ini, surat rekomendasi dari BPK belum turun. Detail 359 titik parkir juga belum dibahas lebih lanjut.
PT ISS-KSO meminta sejumlah kepastian dari pemkab sebelum PKS dilakukan. Di...
Temuan BPK Rp 107 Miliar Era Faida Tak Boleh Sandera Jember dan Jadi ‘Dosa Turunan’
Charles Meikyansah, anggota Komisi XI DPR RI, mengatakan, masalah temuan Badan Pemeriksan Keuangan RI dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 107 miliar harus diselesaikan tuntas.
“Tidak boleh menjadi ‘dosa turunan’ dan kemudian menyebabkan Jember tersandera dengan ini semua. Yang salah harus dinyatakan salah, yang benar harus dinyatakan benar, yang tidak ada masalah harus dinyatakan tidak ada...
Wakil Ketua DMI Jember: Label Disclaimer dari BPK Jadi Pintu Masuk Penegak Hukum
Hasin Syafrawi, Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Jember, Jawa Timur, menilai tepat langkah polisi mengusut temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan anggaran belanja Covid-19 tahun 2020 sebesar Rp 107 miliar yang tidak sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).
Anggaran Rp 107 miliar ini dialokasikan dan dilaksanakan pada masa pemerintah Bupati Faida. Pengeluaran sebesar itu meliputi beberapa jenis belanja yaitu...
PEMDA BISA PUNYA DANA ABADI DAERAH, UNTUK APA?
VIVA – Setelah terbitnya Undang-undang Nomor 1 tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah atau Pemda saat ini boleh memiliki Dana Abadi Daerah.
Adapun dana tersebut berasal dari sisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang tidak terpakai setiap tahunnya.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Rhenald Kasali mengatakan, dana abadi merupakan dana yang...
Wali Kota Mojokerto Terima Kunjungan Rombongan BPK
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menerima kunjungan rombongan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Rumah Rakyat Kota Mojokerto. Kedatangan BPK tersebut sebagai Entry Meeting dalam rangka memulai pelaksanaan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran (TA) 2021.
Entry Meeting menjadi tahap permulaan penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pemeriksaan. Forum tersebut bertujuan...
Tim Polda Jatim Selidiki Hasil Audit BPK Rp 107 M di Jember
Tim dari Kepolisian Daerah Jawa Timur menyelidiki temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 107 miliar.
Sejumlah pegawai Pemkab Jember diperiksa di Markas Kepolisian Resor Jember, Senin (21/3/2022). Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Jember Mirfano. “Memang benar ada aparatur sipil negara Pemkab Jember yang dimintai keterangan Senin hari ini sampai...
Tak Lagi Pakai IMB, Pemkot Kediri Berlakukan PBG Untuk Perizinan Bangunan
ANALISAPUBLIK.COM | Kediri.Per tanggal 8 April 2022 pukul 13.00 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Kediri telah resmi berganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Perubahan ini adalah bentuk respons atas disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dimana penyederhanaan birokrasi menjadi salah satu poin esensial.
Tidak hanya itu, Pemerintah juga mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun...
BPK Jatim: Laporan Keuangan Jember Paling Berat
Wakil Bupati Jember Firjaun Barlaman menyerahkan laporan keuangan Pemkab Jember tahun anggaran 2021 unaudited di Kantor BPK Perwakilan Jatim.
“Laporan keuangan Jember paling berat ini,” canda Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono. Kamis (24/3/2022).
Mantan Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Barat itu mengatakan, Jember menjadi beban pikiran dirinya setiap saat. Sebab, dari berbagai arahan BPK, Jember selalu tidak bisa mengikutinya.
"Dulu (pemerintah sebelumnya) kami arahkan...
Dua Daerah Sampaikan LKPD TA 2021 Unaudited kepada BPK Jawa Timur
Dua daerah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerinah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tmur, Selasa (22/03) kemarin. Keduanya adalah Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji dan Bupati Trenggalek, Muhamad Nur Arifin.
LKPD merupakan salah satu perwujudan pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan APBD. Penyerahan LKPD kepada BPK ini diamanatkan kepada setiap kepala daerah untuk menyampaikan LKPD...
Sampaikan LKPJ 2021, Bupati Yes Beberkan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
Genap satu tahun kepemimpinannya, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan, Senin (21/3) di ruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Lamongan.
Pak Yes, sapaan akrabnya juga membeberkan berbagai capaian pembangunan daerah tahun 2021. Sejumlah kinerja positif dicatatkan oleh Kabupaten Lamongan meski masih berada di tengah situasi pandemi Covid-19.
Capaian Indikator...
Pemkab Jember Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2021 ke BPK RI, Berharap Opini Baik
Pemerintah Kabupaten Jember menyerahkan laporan keuangan Pemkab Jember tahun 2021 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Timur. Laporan keuangan yang diserahkan merupakan laporan keuangan belum diaudit (unaudited).
Penyerahan dilakukan oleh Wakil Bupati Jember M Balya Firjaun Barlaman yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Mirfano, Kepala Inspektorat Jember Ratno C Sambodo dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah...
Taat Aturan Gresik Serahkan LKPD 2021 ke BPK Jatim
Pemkab Gresik menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 kepada perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur. Hal ini dilakukan mentaati aturan PP nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan PP nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
LKPD diserahkan langsung oleh Bupati Fandi Akhmad kepada perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono....
Hasil Kuesioner Pengaduan Masyarakat pada Triwulan I-2022
Pada periode Januari s.d. Maret 2022, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan pengaduan masyarakat di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur secara daring.
Dari kuesioner yang telah disebar, terdapat 2 (dua) kuesioner yang dikembalikan (diisi) oleh responden (pemberi pengaduan), dengan hasil sebagai berikut:
Hasil Kuesioner Layanan Komunikasi Stakeholder Periode Triwulan I-2022
Pada periode Januari s.d. Maret 2022, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner kepuasan atas layanan Komunikasi Stakeholder kepada 13 (tiga belas) instansi/lembaga penerima layanan.
Dari kuesioner yang disebar secara daring, terdapat 20 (dua puluh) responden yang mengirimkan feedback, dengan hasil sebagai berikut:
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan I-2022
Pada periode Januari s.d. Maret 2022, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan informasi pada PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat.
Dari kuesioner yang telah disebar, terdapat 5 (lima) kuesioner yang dikembalikan (diisi) oleh responden, dengan hasil sebagai berikut:
Bupati Gresik Gus Yani Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2021 Kepada BPK Jawa Timur
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2021 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur, Jumat (18/3/2022).
Hal ini sebagai salah satu wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, serta sebagai proses konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul...
LKPD Kota Madiun Tahun 2021 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 1/LHP/XVIII.SBY/02/2022 tanggal 25 Februari 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2021.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Tersangka AK Titip Rp 433 Juta
Tersangka korupsi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), AK, kembali menitipkan uang kerugian sebesar Rp 433 juta ke Kejaksaan Negeri Tulungagung, Kamis (17/3). Dengan demikian total uang pengembalian kerugian negara dalam perkara ini telah mencapai Rp 2,4 miliar.
Menurut Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tulungagung, Agung Tri Radityo, pihaknya dihubungi pihak AK pada pukul 12.00 WIB.
"Kami butuh koordinasi...
Kunjungi BPK, Gubernur Khofifah Serahkan LKPD Tahun 2021
Gubernur Khofifah Indar Parawansa hari ini mengunjungi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur. Kedatangannya ini untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021.Dalam penyerahan ini, Khofifah tidak
sendiri, tetapi juga bersama beberapa kepala daerah lainnya yang tujuannya juga LKPD Tahun Anggaran 2021. Yakni Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, dan Bupati Ponorogo Sugiri...
Gubernur Khofifah Serahkan LKPD Jatim 2021, Minta Seluruh Tim Agar Support Data untuk BPK RI
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur di Kantor BPK RI Jatim, Jumat (18/3/2022).
Penyerahan ini, sebagai tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jatim dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Secara khusus, Gubernur Khofifah mengajak kepada segenap kepala daerah dan juga timnya di Pemprov Jatim untuk kooperatif dalam memberikan data yang dibutuhkan BPK.
"Dalam...
Ungkap Rp 107 M, Pansus Covid DPRD Jember Perlu Dibentuk Lagi
Panitia Khusus Covid-19 DPRD Jember, Jawa Timur, mengakhiri masa kerjanya, medio Maret 2022. Mereka merekomendasikan dibentuk lagi pansus serupa untuk mengerjakan beberapa hal penting.
Pansus Covid sudah dua kali dibentuk di DPRD Jember. Pansus episode pertama dipimpin legislator Nasdem David Handoko Seto, dan pansus jilid kedua diketuai Ahmad Halim, Wakil Ketua DPRD Jember dan legislator Gerindra.
“Mencermati keseriusan dari pencegahan, penanganan,...
Pemkot Probolinggo Serahkan LKPD 2021 ke BPK Jatim
Pemerintah Kota Probolinggo menyerahkan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 kepada Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, Kamis (17/3/2022).
LKPD diserahkan secara langsung oleh Sekda Kota Probolinggo Ninik Ira Wibawati kepada Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono di Kantor BPK setempat di Kabupaten Sidoarjo. "Saat pemeriksaan awal, Pemkot Probolinggo sudah banyak belajar. Apa yang menjadi rekomendasi BPK selama...
Pencairan Bantuan Partai Politik Lamongan Tunggu Audit BPK
Bantuan partai politik (banpol) tahun ini belum dicairkan. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemkab Lamongan Poerwo HN mengatakan, dana banpol menyesuaikan kemampuan APBD setiap daerah.
Tahun ini, nilai banpol sama dengan tahun lalu. Yakni, Rp 2.200 per suara pada pemilu legislatif lalu. Total alokasi anggarannya Rp 1,64 miliar.
Ada beberapa syarat untuk dapat mencairkan dana bagi parpol pemilik kursi...
PEMKAB MALANG OPTIMALKAN BTT PERBAIKAN FASUM PASCA BANJIR MANGLIAWAN
Pemkab Malang, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah memaksimalkan anggaran yang berada di pos Belanja Tak Terduga (BTT) dalam penanganan banjir yang terjadi di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, pada Senin (14/3), yang mana telah merendamkan puluhan rumah warga setempat.
Bupati Malang HM Sanusi, Selasa (22/3), kepada wartawan mengatakan, bahwa Pemkab Malang sementara ini masih fokus pada perbaikan fasilitas umum...
BUMD Bojonegoro Masih Hadapi Audit BPK, Belum Setor PAD
Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari badan usaha milik daerah (BUMD) belum ada yang masuk. Itu karena hingga kini belum ada BUMD menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS). BUMD saat ini masih sibuk menghadapi audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Ibnu Soeyoeti menjelaskan, BUMD biasanya akan setor dividen setelah RUPS. Saat ini BUMD masih disibukkan...
Kemendagri Ingatkan Pemkab Jember Soal Rp 107 M pada Masa Bupati Faida
Kementerian Dalam Negeri mengingatkan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, agar berhati-hati dalam menyikapi nilai uang Rp 107,097 miliar yang dibayarkan ke rekanan pengadaan namun belum disahkan karena melewati tahun anggaran 31 Desember 2020.
Demikian salah satu hasil konsultasi Sekretaris Daerah Jember Mirfano dengan Hilman Rosada, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Kemendagri, via daring, 1 Maret 2022 lalu. Angka Rp 107,097...
MoU Layanan Parkir Terganjal oleh Aturan Retribusi
Sampai saat ini, memorandum of understanding (MoU) retribusi layanan parkir antara Pemkab Sidoarjo dan calon pengelola, yakni PT Indonesia Sarana Servis (ISS)-KSO, belum juga ditandatangani. Penyebabnya, ada regulasi yang menyebut bahwa pembayaran retribusi dilakukan setelah masyarakat mendapatkan layanan.
Retribusi, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimaknai sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu...
Gubernur Jatim Himbau Pemda Kooperatif dalam Pemeriksaan BPK
BPK Jawa Timur menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021 Unaudited dari delapan entitas, Jumat (18/03/2022) di Auditorium BPK Jawa Timur. Pada pukul 10.00 WIB, laporan keuangan disampaikan kepada Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono, oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, dan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.
Gubernur...
Kepala Perwakilan BPK Jatim Ingatkan Pemda Segera Selesaikan Tindak Lanjut
Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam laporan keuangan tahun sebelumnya, serta berupaya mencegah terjadinya fraud dengan melakukan pengawasan dan meningkatkan pengendalian internal. Di samping itu, pemerintah daerah juga berupaya maksimal dalam melaksanakan tindak lanjut rekomendasi BPK. Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Situbondo, Karna Suswandi saat menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021 Unaudited, Kamis (17/03/2022)...
Pemkab Nganjuk Bahas Dampak Pembangunan Bendungan Semantok dengan BPK Jatim
Pembangunan Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat ini proses pembangunannya telah mencapai 80 persen. Bendungan tersebut akan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan irigasi, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan mereduksi banjir yang terjadi setiap tahun. Namun, pembangunan tersebut berdampak pada kerusakan jalan, baik jalan provinsi, jalan kabupaten, maupun jalan desa karena dilalui angkutan material...
Wali Kota Ingatkan ASN, Pentingnya Profesionalitas dalam Bekerja
Pemerintah Kota Madiun menggelar apel koordinasi kerja dilanjutkan rapat dinas, diikuti oleh pejabat eselon 3 dan 4, struktural, sub koordinator, kepala sekolah SD, SMP, hingga TK dan PAUD bersama segenap pengawas sekolah di Ngrowo Bening, Senin(7/3).
Dalam kegiatan itu, Wali Kota Maidi selaku pemimpin upacara mengingatkan para ASN di lingkup Pemkot Madiun untuk mengedepankan profesionalitas dalam bekerja.
"Kita ini bisa menyelesaikan...
Lagi, Lima Kabupaten Serahkan LKPD TA 2021 Unaudited
BPK Jawa Timur kembali menerima lima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021 Unaudited. Laporan keuangan tersebut disampaikan oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Bupati Bondowoso Salwa Arifin, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Bupati Sampang Slamet Junaidi, dan Sekretaris Daerah kabupaten Pasuruan yang mewakili Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan Anang Saiful Wijaya kepada Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono, Selasa...
Kota Blitar, Kota Surabaya, dan Kabupaten Jombang Siap Diperiksa BPK Jatim
BPK Jawa Timur menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 Unaudited dari tiga kota/kabupaten di Jawa Timur, Jumat (11/03/2022) di Ruang Auditorium BPK Jawa Timur. LKPD Unaudited disampaikan oleh Wali Kota Blitar Santoso, Bupati Jombang Mundjidah Wahab, dan Sekretaris Daerah Kota Surabaya yang mewakili Kepala Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan kepada Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko...
Kota Kediri Sampaikan LKPD TA 2021 Unaudited kepada BPK Jatim
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono mengapresiasi Wali Kota Kediri beserta jajarannya atas kerja kerasnya, sehingga dapat menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021 Unaudited secara tepat waktu sesuai dengan amanat undang-undang. Laporan Keuangan disampaikan oleh Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar kepada Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Rabu (09/03/2022) di Kantor BPK Jawa Timur.
Undang-Undang Nomor...
Wali Kota Kediri Serahkan LKPD Tahun Anggaran 2021 Unaudited ke BPK-RI
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited 2021 serta menandatangani berita acara LKPD di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur, Rabu (9/3/2022).
LKPD Kota Kediri diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Wali Kota Kediri mengungkapkan pelaporan keuangan ke BPK ini menjadi pegangan bagi Pemkot Kediri untuk menunjukkan arah dalam melakukan perbaikan-perbaikan laporan keuangan...
Komunikasi Stakeholder dengan Pemkot Mojokerto Bahas Pemotongan Penyaluran DAU/DBH
Dalam rangka memberikan dukungan terhadap penanganan dampak pandemi covid-19, pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/KM.7/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Pemotongan Penyaluran DAU atau DBH Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto meminta masukan dari BPK Jawa Timur pada forum Komunikasi Stakeholder yang diselenggarakan pada Selasa (08/03/2022) di Kantor BPK Jawa Timur.
Inspektur...
BPK Jawa Timur dan DPRD Kabupaten Tuban Diskusikan Standar Harga Satuan Biaya Transportasi dan Honor Narasumber
BPK Jawa Timur mengadakan forum Komunikasi Stakeholder dengan DPRD Kabupaten Tuban pada Selasa (08/03/2022) di kantor BPK Jawa Timur. Dalam forum tersebut antara lain membahas standar harga satuan biaya transportasi dan honor narasumber.
Ketua DPRD Kabupaten Tuban Miyadi menyatakan di dalam Perbup No. 6 tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Tuban menyebutkan bahwa pimpinan DPRD menggunakan kereta...
BPK Jawa Timur Beri Penjelasan Terkait Paket Cleaning Service kepada JCW Reformasi
LSM Jawa Timur Corruption Watch Reformasi (JCWR) mempertanyakan pengadaan cleaning service tahun anggaran 2021 dan 2022 di BPK Jawa Timur. Harga penawaran pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp1,012miliar, sedangkan tahun anggaran 2022 naik menjadi Rp1,065miliar. Menurut JCWR, nilai pengadaan tersebut terlalu besar untuk jumlah tenaga cleaning service yang berjumlah 16 orang dengan gaji UMR. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, BPK...
Serahkan LKPD Tercepat se-Indonesia, Kota Madiun Raih WTP Pertama Nasional
Selama lima tahun berturut-turut sejak 2017, Pemerintah Kota Madiun memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Predikat inipun kembali diraih dalam LKPD 2021 yang diserahkan oleh BPK RI di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Joko Agus Setyono kepada Wali Kota Madiun, Maidi dan Ketua DPRD Kota...
Utang Rp107 Miliar Berujung Mangkrak: Proyek Pengadaan Wastafel di Jember
Satu lagi temuan persoalan penggunaan anggaran daerah yang terjadi di kabupaten Jember. Kali ini adalah proyek pengadaan wastafel yang dipasang di sejumlah pasar dan fasilitas umum.
Ternyata, proyek itu mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, nilai proyek itu cukup fantastis, mencapai Rp107 miliar. Namun, kini fasilitas itu mangkrak. Yang lebih mengejutkan lagi, pemkab menunggak pembayaran pengadaan wastafel itu.
Iswahyudi,...
Bupati Mojokerto: Core Values ASN Jadi Titik Tonggak Penguatan Budaya Kerja
Core values ASN menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menjadi narasumber dalam agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kualitas Pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto.
Bupati memberikan materi dan motivasi untuk para pegawai baik ASN maupun non-ASN untuk menerapkan core...
Bupati Jember Tak Berani Membayar Proyek Wastafel Tanpa Izin BPK, Imbau Rekanan Tempuh Jalur Hukum
Gugatan dari rekanan proyek wastafel yang dimasukkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jember, Senin (21/2/2022), mendapat respons dari Bupati Jember, Hendy Siswanto. Bupati Hendy mengakui bahwa Pemkab Jember belum membayar proyek pengadaan wastafel tahun 2020.
Hendy juga tidak membantah bahwa pemkab tidak berani membayar pembiayaan proyek tersebut kepada rekanan sebelum ada rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
"Atau (belum) ada perintah...
PENCAIRAN BANPOL TUNGGU SK BUPATI BOJONEGORO
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Pencairan dana bantuan politik (banpol) tahun ini belum dimulai. Anggaran banpol masih proses pembuatan surat keterangan (SK) bupati. Selain itu, penggunaan dana banpol tahun lalu juga harus diaudit lebih dulu.
Kabid Hubungan Antarlembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bojonegoro Warsono menjelaskan, penentuan banpol sama dengan bantuan-bantuan lain. Yakni, harus ada SK bupati terlebih dulu. Sebab, banpol adalah...
Matriks Perbandingan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 42 Tahun 2014, Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 40 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 49 Tahun 2021
Matriks Perbandingan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi Pada Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet MartodirdjoSistem Remunerasi Pada Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor...
Surabaya Satu-satunya Wilayah Mandiri Fiskal di Jawa Timur
Kota Surabaya jadi satu-satunya daerah tingkat dua di Jawa Timur yang telah mencapai kemandirian fiskal. Capaian itu disebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sangat luar biasa.
Menurut evaluasi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Indonesia pada 2020, hanya ada 2 persen pemerintah daerah di Indonesia yang masuk dalam kategori mandiri dalam hal kemandirian fiskal. Sedangkan, 443 dari 503 pemda belum dapat...
Lima Kabupaten Sampaikan LKPD TA 2021 Unaudited kepada BPK Jawa Timur
BPK Jawa Timur menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 Unaudited dari lima kabupaten di Jawa Timur pada hari Senin (07/03/2022) di Ruang Auditorium BPK Jawa Timur. LKPD disampaikan oleh Bupati Magetan Suprawoto, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro yang mewakili Kepala Daerah Kabupaten...
Diklat Prapenugasan, Bekal KAP Periksa LKPD
BPK Jawa Timur dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK RI menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prapenugasan bagi auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK. Diklat akan berlangsung selama lima hari mulai tanggal 7 s.d. 11 Maret 2022 secara off class di Kantor BPK Jawa Timur. Sebelumnya, 12...
Kepala Daerah Diminta Optimalkan PAD
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta pemerintah daerah di Jatim mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga kemandirian fiskal dapat segera diwujudkan. Untuk mewujudkan harapan tersebut, kata Khofifah, kepala daerah harus terus mencari terobosan, berinovasi, dan berkreasi, supaya pendapatannya naik.
"Yang penting aturannya jelas dan tidak melenceng dari ketentuan," kata Khofifah, Rabu (23/2).
Khofifah mengatakan kemandirian fiskal akan memberikan kesempatan kepada...
Efek Transisi Birokrasi, Utang Wastafel Rp 107 miliar Tertunggak
Utang proyek pengadaan wastafel hingga menjadi temuan BPK RI senilai Rp 107 miliar tanpa surat pertanggungjawaban bermula pada medio Agustus 2020 lalu. Penelusuran Jawa Pos Radar Jember menemukan rekanan yang kecipratan proyek ini mulai melakukan pekerjaan di bulan-bulan itu, dan mereka dituntut rampung sebelum tutup tahun atau sebelum Desember 2020 habis.
Iswahyudi, rekanan wastafel asal Desa Dukuhmencek, Kecamatan Sukorambi, menyebut, awal Desember...
Upaya Menagih Uang Wastafel
Ratusan orang menggelar demo di depan Pendapa Wahyawibawagraha atau pendapa Bupati Jember, Selasa (22/2). Mereka menyuarakan satu tuntutan, yakni pencairan uang proyek pengadaan bak cuci tangan (wastafel) pada 2020.
Aksi dilakukan oleh rekanan pengadaan proyek tersebut, mandor, juga para pekerja. Mereka sambil membawa sejumlah poster berisikan tuntutan mereka. Poster itu antara lain berbunyi 'wastafel sayang, wastafel malang', 'wastafel gak dibayar,...
Pemkot Gelar Diklat Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Probolinggo bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Jawa Timur menggelar Diklat Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Probolinggo, di Puri Manggala Bhakti.
Diklat diikuti sebanyak 34 orang peserta berasal dari empat perangkat daerah yang mendapatkan audit kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021.
Diantaranya adalah sebanyak 14 orang pengelola pajak...
KPK Soroti Pemkab Malang Nilai Anggaran Narasumber Cukup Besar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menyoroti sejumlah pos anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Sedangkan anggaran yang disoroti KPK tersebut, yakni sebesar Rp35 miliar. Di mana dari anggaran sebesar itu, sebagian dialokasikan untuk biaya narasumber sebesar Rp26 miliar. Sehingga biaya narasumber dengan nilai sebesar itu telah ditanyakan oleh KPK.
Demikian yang disampaiakn Bupati Malang, H. M. Sanusi, Senin (21/2), saat...
Kota Madiun Peroleh Opini WTP Lima Kali Berturut-turut dari BPK
BPK Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Madiun Tahun Anggaran (TA) 2021 pada Rabu (02/03/2022) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono kepada Ketua DPRD Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra dan Walikota Madiun Maidi. Acara yang berlangsung di Ruang Auditorium...
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2021 MENDAPAT OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN
Sidoarjo, Rabu (2 Maret 2022) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 kepada DPRD dan Pemerintah Kota Madiun. Penyerahan LHP kali ini merupakan penyerahan pertama untuk pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 di Jawa Timur. Sebelumnya, Pemerintah Kota Madiun menjadi pemerintah daerah...
Pembangunan Drainase Sedot Anggaran Belasan Miliar
Alokasi anggaran untuk pembangunan drainase tahun ini mencapai Rp 19,4 miliar. Anggaran yang melekat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Bangkalan itu diproyeksikan untuk 167 paket proyek.
Kabid Penyehatan Lingkungan dan Air Minum DPRKP Bangkalan Rizal Mardiansyah mengutarakan, proyek pembangunan drainase tahun ini bertambah. Sebab, di 2021 proyek pembangunan drainase yang melekat di lembaganya hanya 137 paket. ”Alhamdulillah,...
Dewan Desak Dinsos Telusuri ke Desa Terkait Puluhan ASN Jadi Sasaran Bansos
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya 42 ASN Pemkab Mojokerto menjadi sasaran bantuan sosial (bansos) mendapat perhatian kalangan dewan. Mereka mendesak dinas sosial (dinsos) menelusuri dan kroscek ke pemerintah desa agar persoalan terang.
’’Kalau ASN dipandang layak (mendapat bantuan) menurut kami tidak apa-apa. Tapi kalau regulasi persyaratannya keluar dari aturan ya harus kita benahi. Harus kita coret karena masih...
Puluhan ASN Jadi Sasaran PKH: Terdaftar Penerima Bansos, Jadi Temuan BPK
Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Mojokerto menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Itu setelah ada puluhan aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Mojokerto terungkap menjadi sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang diperuntukkan warga miskin tahun 2021.
Dari pantauan Jawa Pos Radar Mojokerto sedikitnya ada 42 ASN dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dikumpulkan di aula Kantor Dinas Sosial (Dinsos)...
Anggota VI BPK RI Dorong Kemandirian Fiskal di Jawa Timur dalam Forum Komunikasi Stakeholder
BPK Jawa Timur menyelenggarakan Komunikasi Stakeholder bersama Anggota VI selaku Plt Anggota V BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana dengan tema “Peran BPK RI dalam Mendorong Kemandirian Fiskal di Daerah” pada Selasa (22/02/2022). Acara yang berlangsung di Ruang Auditorium BPK Jawa Timur ini dihadiri secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan bupati/walikota se-Jawa Timur atau yang mewakili....
Ironis, Puluhan ASN Pemkab Mojokerto Jadi Penerima Bansos Warga Miskin
Penyaluran Bantuan sosial (Bansos) di Kabupaten Mojokerto jadi temuan Badan pemeriksa keuangan (BPK). Itu setelah ada puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Mojokerto justru menjadi sasaran penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) yang seharusnya diperuntukkan warga miskin.
Dari pantauan Jawa Pos Radar Mojokerto, para ASN yang diketahui dari berbagai organisasi perangkat daerah ini pun dikumpulkan di aula Kantor...
Sisa Bansos Rp2,7 Triliun Perlu Segera Disalurkan
Dana bantuan sosial (bansos) 2021 masih tersisa Rp2,7 triliun. Parlemen meminta pemerintah segera menyalurkan bansos itu kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, Kementerian Sosial (Kemensos) harus segera menyusun rencana untuk menyalurkan bantuan yang tertunda itu. "Harus gerak cepat," tegasnya kemarin (9/2).
Menurut dia, saat ini banyak orang yang benar-benar memerlukan bantuan pemerintah. Terutama mereka yang perekonomiannya tergerus...
Sederet Capaian Ini jadi Kado HUT ke-336 Kota Pasuruan
Peringatan hari ulang tahun (HUT) Kota Pasuruan ke-336 digelar secara sederhana di Gedung Gradika Bakti Praja. Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan capaian yang telah diraih selama ia menjabat wali kota.
"Nanti pada 26 Februari 2022, tepat setahun kepemimpinan Saya dan Mas Adi (Adi Wibowo, Wakil Wali Kota)," kata Gus Ipul ketika memberikan sambutan perayaan ulang tahun Kota...
BPK Jatim Sampaikan Budaya Integritas di Lingkungan BPK dan Strategi Bangkitkan Ekonomi di Masa Pandemi
Integritas sebagai bagian dari budaya organisasi, memegang peranan penting dalam menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas BPK. Pembudayaan integritas tidak hanya dilakukan menggunakan pendekatan kepatuhan, tetapi juga harus dilengkapi dengan menginternalisasi nilai-nilai etika pada setiap individu di BPK. Pembudayaan integritas harus dimulai dari tingkat pimpinan yang tertinggi.
“Apabila level manajemen tertinggi memegang teguh nilai-nilai etik dan integritas, maka pegawai lambat...
Banpol Ditetapkan Rp 3,9 Miliar
Pagu dana bantuan untuk partai politik (banpol) alami kenaikan tahun ini. Per 17 Januari telah terbit Keputusan Bupati Nomor 188/21/KEP/412.013/2022 tentang Penerima Hibah Uang Kepada Parpol Bersumber dari APBD 2022. Total pagunya Rp 3,9 miliar tahun ini. Sedangkan tahun lalu pagunya Rp 1,1 miliar.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bojonegoro Mahmudi membenarkan, bahwa pagu dana banpol Rp 3,9...
Kejari Lamongan Segera Panggil Pejabat Dishub Jatim, Terkait Dugaan Korupsi Hibah PJU
Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan selanjutnya akan memanggil pejabat Dishub Pemprov Jatim untuk kepentingan penyelidikan terkait dugaan korupsi penyelewengan dana hibah.
Dana hibah tersebut bersumber dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim tahun 2020, yang dialokasikan untuk bantuan penerangan jalan umum (PJU) Tenaga Surya.
“Besok Rabu yang kami panggil Kurniawan Hari dari Kabid Pengembangan Transportasi dan Multimoda dan Heru Sunandar Kasi Menejemen Rekayasa, keduanya...
Keuangan Pemkab Jember Diaudit BPK, Bupati Hendy Berharap Opini Membaik
Meski baru awal tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata sudah melakukan pemeriksaan interim atau audit pendahuluan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember 2021.
Bupati Jember, Hendy Siswanto bersama pejabat OPD Pemkab Jember menyambut tim BPK RI Perwakilan Jatim, Senin (7/2/2022) sore.
Bupati Hendy meminta semua OPD kooperatif dengan tim auditor dari BPK. "Saya minta teman-teman OPD kooperatif dalam memberikan dokumen yang dibutuhkan,"...
Temuan Audit APBD Jember 2019 dan 2020 Tetap Bayangi Bupati Hendy
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Jember 2019 dan 2020 tetap akan membayangi pemerintah daerah. Saat ini BPK sudah mulai melakukan audit pendahuluan terhadap APBD 2021.
“Dalam audit pendahuluan ini yang diperiksa termasuk neraca keuangan beruntun. Jadi kalau tahun 2020 masih punya persoalan, akan tetap ditanyakan. Ini bukan hanya 2020, tapi juga 2019. Jadi...
Kasus Dana Hibah PJU, Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim Diperiksa Kejaksaan
Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim, Lilik Pudjiastuti memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lamongan pada Kamis (3/2/2022). Hal ini terkait pemeriksaan dan permintaan keterangan soal dugaan adanya penyalahgunaan dana hibah lampu PJU di Lamongan.
Sebelumnya, Kejari Lamongan juga telah memanggil empat orang dari Dishub Jatim dan Inspektorat Jatim. Terkait pemeriksaan dirinya, Lilik yang dikonfirmasi beritajatim.com membenarkan telah dilakukan penyelidikan untuk...
BPK mulai lakukan audit pendahuluan APBD Jember tahun 2021
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai melakukan audit pendahuluan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember tahun 2021.
"BPK sudah mulai melakukan audit pendahuluan terhadap APBD 2021, tentunya yang diperiksa termasuk neraca keuangan yang beruntun sehingga tidak hanya tahun 2021, namun juga tahun 2019 dan 2020," kata Bupati Jember Hendy Siswanto kepada wartawan di Jember, Selasa.
Menurutnya, Pemkab Jember juga harus menyajikan...
Bupati Hendy: BPK Sedang Audit Investigasi Proyek Wastafel Era Bupati Jember Faida
Bupati Hendy Siswanto menegaskan kembali sikapnya untuk tidak melunasi utang proyek wastafel di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang belum dibayarkan kepada rekanan pada masa pemerintahan Bupati Faida.
“Perlu kami sampaikan bahwa pekerjaan ini (proyek wastafel) adalah pekerjaan tahun (anggaran) 2020. Saat itu bukan kami yang memerintah. Pekerjaan bupati terdahulu, dan perlu saya sampaikan bahwa kondisi saat ini masih dalam proses...
BPK Jatim Bagikan Kiat Sukses Mencapai WBBM kepada Pemkab Lamongan
Keberhasilan BPK Jawa Timur mencapai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tak lepas dari komitmen seluruh jajarannya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan berbagai inovasi yang lahir dari budaya kerja dan semangat pelayanan BPK Jawa Timur. Budaya kerja mendorong seluruh pegawai BPK Jawa Timur untuk memberikan yang terbaik (do the Best) melalui disiplin (disciPline) dan kerja cerdas (worKsmart) namun tetap dinikmati...
Komunikasi Stakeholder BPK Jatim, Pemkot Surabaya, dan OJK Bahas BPHTB
BPK Jawa Timur menyelenggarakan komunikasi stakeholder dengan Pemerintah Kota Surabaya dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur, pada Rabu (2/2/2022) di Ruang Auditorium BPK Jawa Timur. Dalam forum tersebut antara lain membahas terkait permohonan pembebasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas pembelian tanah dan bangunan oleh OJK yang akan digunakan sebagai rumah jabatan.
Kepala...
Bongkar Aktor Intelektual PJU Rp40,9 Miliar
Pengamat komunikasi publik dan pengawas anggaran, Andri Arianto MA turut bicara terkait dugaan penyelewengan dana hibah Lampu Penerangan Jalan Umum (PLJU) Rp40,9 miliar di Lamongan dan Gresik.
Andri menegaskan, aparat penegak hukum (APH) harus cepat bergerak membongkar aktor intelektual yang terlibat. "Jika jelas ada kerugian negara, bukan Pokmasnya yang bertanggung jawab. Namun APH harus bisa membongkar aktor intelektual yang terlibat,"...
KEBUT SERTIFIKASI ASET, PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR GANDENG IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak meyakini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan menjadi mitra pemerintah untuk menyukseskan sertifikasi aset masyarakat di Jatim.
Sebagai informasi saat ini Pemprov Jatim memiliki 4.437 bidang tanah aset. Dengan rincian sebanyak 3.257 atau setara 73,40 persen bidang berupa tanah matang, 627 atau 14,13 persen bidang berupa tanah irigasi, dan 553...
DPRD Jatim: Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab
Anggota DPRD Jatim, Mathur Husairi meminta eksekutif segera menuntaskan penyelewengan dana hibah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Rp40,9 miliar di Lamongan dan Gresik. Politisi yang juga mantan aktivis antikorupsi ini, menilai Inspektorat Pemprov Jatim untuk memahami laporan BPK RI, Peraturan Gubernur (Pergub), dan aturan lainnya agar segera tuntas.
"Ini perbedaan spesifikasi proyek saja. Tetapi ada penggelembungan harga ada selisih cukup...
Inspektorat Sebut Aspiratornya dari Dewan
Inspektorat Jatim membeberkan sejumlah pihak yang berperan terhadap pemberian dana hibah Penerangan Jalan Umum (PJU) di Gresik dan Lamongan yang bersumber dari APBD dan PAPBD Jatim tahun 2020.
Sejumlah pihak tersebut antara lain Dinas perhubungan (Dishub) Jatim yang berperan sebagai verifikator, anggota DPRD Jatim yang menjadi aspirator dan pokmas sebagai penerima hibah pelaksana program di lapangan.
Seperti diketahui, pemberian dana hibah...
Semua Pasar Tradisional di Situbondo Terapkan E-Retribusi
Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, memberlakukan pembayaran retribusi elektronik (e-retribusi) bagi pedagang di 18 pasar yang tersebar di 17 kecamatan setempat.
Bupati Situbondo Karna Suswandi mengatakan bahwa seluruh pasar tradisional di wilayah itu, sejak dua bulan terakhir telah mengimplementasikan pembayaran restribusi elektronik atau pembayaran non-tunai.
Selengkapnya ...
Rekomendasikan 76 Pokmas Kembalikan Rp40,9 Miliar
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan kelebihan bayar dalam program dana hibah penerangan jalan umum (PJU) melalui APBD tahun 2020.
Lembaga tersebut merekomendasikan pemprov mengklarifikasi temuan tersebut. Tak hanya itu, 76 kelompok masyarakat (pokmas) penerima program tersebut juga diminta mengembalikan dana hibah senilai Rp40,9 miliar ke kas daerah. Seluruh pokmas itu tersebar di Lamongan dan Gresik.
Kepala Inspektorat Wilayah Jatim Helmy...
Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Ditahan Kejaksaan, Diduga Korupsi Rp 110 Juta Bantuan Kementerian Pertanian
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo menahan A, oknum anggota DPRD setempat karena diduga melakukan tindak pidana korupsi alat pertanian, Senin (31/1/2022). Total kerugian negara mencapai Rp 110.500.000.
Kasi Intel Kejari Yuni Priyo mengatakan, A ditahan hingga 20 hari ke depan dan dititipkan di Rumah Tahanan Kraksaan, setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Setelah datang ke kantor Kejari, A langsung ditahan dan...
SILPA APBD BOJONEGORO TAHUN 2021 DIPERKIRAKAN TEMBUS RP 2,3 TRILIUN
Bojonegoro - Besaran sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD Bojonegoro tahun 2021 diperkirakan tembus Rp 2,3 triliun. Tingginya silpa itu, sudah terjadi semenjak 2019 lalu, karena transfer dari pemerintah pusat biasanya di akhir tahun.
"Silpa menjadi besar karena sisa anggaran di tahun sebelumnya," kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Lasuri.
selengkapnya...
Temuan BPK: Bantuan Sembako untuk Disabilitas dan Pesantren Terlalu Mahal, Begini Kata Pundira
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan atas program bantuan sembako terhadap 367 disabilitas dan pondok pesantren di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2020. Berdasarkan dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK pada 20 April 2021, ada kelebihan pembayaran sebesar Rp338 juta dari total anggaran Rp6,6 miliar.
BPK menemukan ketidakwajaran harga pada komoditas sembako yang dibagikan. Misalnya, harga beras 1 kg mencapai Rp14.200,...
Sempat Menang Praperadilan, Anggota DPRD Probolinggo Tersangka Lagi
Ahsan, anggota DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menjadi tersangka dugaan korupsi bantuan pengadaan mesin penggilingan padi dan jagung dari Kementerian Pertanian (Kementan). Kejari Kabupaten Probolinggo menetapkan anggota Fraksi PKB itu sebagai tersangka, Senin (31/1).
Penetapan tersangka warga Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, itu merupakan yang kedua kali. Pada kali kedua, dia ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Pegawai BPK Jawa Timur Terima Vaksin Booster COVID-19
Berdasarkan hasil studi yang dipublikasikan Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terjadi penurunan antibodi pada enam bulan setelah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis primer lengkap. Untuk itu, dibutuhkan pemberian dosis lanjutan atau booster sebagai upaya meningkatkan proteksi individu terutama pada kelompok masyarakat rentan. Pemberian vaksinasi booster bertujuan memperbaiki efektivitas vaksin yang telah menurun dan mempertahankan tingkat kekebalan...
Pengarahan Kepala Perwakilan terhadap Tim Pemeriksa LKPD TA 2021
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono menyatakan bahwa tidak ada prestasi yang tidak direncanakan. Berbagai prestasi yang dicapai BPK Jawa Timur pada tahun 2021 lahir dari perencanaan yang baik dalam jangka panjang dan melibatkan seluruh pegawai, dari level terendah hingga level tertinggi. Hasilnya, BPK Jawa Timur sukses meraih predikat Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Terbaik, Satker Dengan...
HUT Ke-75, BPK RI Bertahan dan Berkembang Menghadapi Berbagai Tekanan
Menginjak usia 75 tahun, BPK RI berhasil bertahan, berkembang, serta berhasil berprestasi di berbagai level, baik nasional, regional, kontinental, maupun internasional. Untuk menghasilkan prestasi yang dicapai saat ini, BPK menghadapi berbagai tantangan dan terbukti bertahan terhadap berbagai tekanan serta bertransformasi meningkatkan maturitas perannya hingga mencapai foresight yang memberi kontribusi strategis pada level macro-policy.
Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna menyebut...
Dewan Respon THP BPK Terkait Hibah PJU Rp40,9 Miliar
Temuan Hasil Pemeriksaan (THP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan dugaan penyalahgunaan dana hibah Lampu Jalan Umum (LPU) direspon pimpinan DPRD Jawa Timur.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad mengungkapkan sebagai dari bagian dari institusi pemerintah, pihaknya menghormati kinerja BPK tersebut. Ia berharap ada solusi terbaik terkait temuan kasus tersebut.
“DPRD berharap kita menemukan solusi terbaik, agar masalah tersebut tidak menjadi...
Pj Sekdaprov: Inspektorat Usut Temuan BPK Soal Kasus Dana Hibah PJU!
Inspektorat Wilayah Provinsi Jatim diminta turun untuk menindaklanjuti temuan BPK RI terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah lampu penerangan jalan umum (LPJU).
Hal ini disampaikan Pj Sekdaprov Jatim, Wahid Wahyudi kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya usai mendampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bertemu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, Selasa (25/1/2022). “Tentunya Inspektorat turut membantu mengkomunikasikan temuan BPK...
Tahun Puncak Kebangkitan Ekonomi Kota Malang
Tahun 2023 diyakini bakal menjadi puncak kebangkitan ekonomi Kota Malang. Optimisme ini tidak hanya ditunjukkan untuk ekonomi nasional tapi daerah juga.
Wali Kota Malang, Sutiaji menilai, momentum tersebut harus dimanfaatkan dari sekarang. "Momentum di tahun akhir RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023), untuk mencapai target-target indikator pembangunan yang telah ditetapkan,” kata Sutiaji saat membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah...
Gus Ipul Berhasil Tutup Celah Korupsi
Komitmen Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf dalam menutup celah potensi korupsi mulai nampak. Itu terbukti adanya capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lumayan tinggi dan mencapai 85 persen.
“Saat awal dilantik Wali Kota, MCP Kota Pasuruan hanya 44 persen, dan itu sangat rendah. Saat ini, Alhamdulillah nilainya sudah 85 persen mulai mendekati 90...
Tak Terima Jadi Tersangka Korupsi, ASN Disperindag Gugat Kapolres Jember
Tidak terima dijadikan tersangka kasus korupsi, Dedy Sucipto, aparatur sipil negara (ASN) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, Jawa Timur, menggugat kepala kepolisian resor setempat.
Dedy adalah pejabat pembuat komitmen pekerjaan konstruksi fisik rehabilitasi Pasar Balung tahun anggaran 2019. Dua ditetapkan menjadi tersangka dengan dugaan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU...
Bantuan Partai di Kota Pasuruan Segera Diaudit
Seluruh partai politik (parpol) penerima bantuan keuangan 2021 di Kota Pasuruan telah menyetorkan laporan pertanggungjawaban (LPj)-nya. Kini, dokumennya tengah diperiksa Pemkot Pasuruan, sebelum diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit.
Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Hardi Utoyo mengatakan, bantuan keuangan diberikan setiap tahun untuk parpol pemilik kursi di DPRD. Selaku penerima dana dari pemerintah, juga...
Kejaksaan Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Proyek 4 Ruas Jalan di Dinas PUPR Tulungagung
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung telah menerima sekitar Rp 1,7 miliar titipan pengembalian kerugian negara.
Titipan uang ini terkait dugaan korupsi peningkatan empat ruas jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung tahun 2018.
Meski telah menerima titipan pengembalian kerugian negara, kasus korupsi ini akan terus belanjut.
Sebab pengembalian kerugian tidak menghapus tindak pidananya.
"Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kami segera...
Dorong Pemkab Jombang Segera Ambil Langkah Konkret terkait Polemik Aset Ruko Simpang Tiga
Polemik aset Pertokoan Simpang Tiga Mojongapit yang tak kunjung usai mendapat respons kalangan pemerhati kebijakan publik. Ahmad Sholikhin Ruslie menilai pemkab sudah merugi, lantaran selama lima tahun tak mendapat pemasukan dari aset itu.
”Kalau tidak ada pemasukan dari sana, jelas rugi. Dasar hukum sudah jelas, dan itu dulu juga jadi temuan BPK,” kata Sholikhin.
Menurutnya, dasar hukum hingga temuan BPK harusnya...
Dana Banpol Tulungagung Naik Jadi Rp 1,8 Miliar, PDIP Terima Terbanyak
Dana Bantuan Parpol (Banpol) tahun ini naik menjadi Rp 3.000 tiap suara. Dengan demikian untuk 11 Partai Politik, total banpol di Tulungagung diperkirakan mencapai Rp 1,8 miliar.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tulungagung, Bambang Triono mengatakan, pada tahun 2022 ini, banpol politik di Kabupaten Tulungagung naik dari yang semula pada 2021 Rp 2.000 per suara, naik Rp...
Inspektorat Kabupaten Tulungagung Sanksi 10 Pemdes Kelebihan Bayar Proyek Desa
Inspektorat Kabupaten Tulungagung memberi sanksi pada desa yang ditemukan melakukan kelebihan bayar dalam proyek pembangunan desa yang dibiayai alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD). Dalam tahun 2021 lalu Inspektorat menemukan sekitar 10 desa yang melakukan kelebihan bayar tersebut.
Kepala Inspektorat Kabupaten Tulungagung, Tranggono Dibjo Harsono, Senin (10/1), mengungkapkan sudah memberikan sanksi pada desa-desa tersebut.
“Sanksi berupa teguran dan meminta...
Jadi Tersangka Korupsi Pengurukan Tanah Gedung, Mantan Kepala DTPHP Lamongan Ditahan
Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan menahan Rudjito, mantan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Lamongan.
Rudjito ditahan karena statusnya sebagai tersangka kasus korupsi pengurukan tanah gedung kantor. Diduga ada penyimpangan material pengurukan yang tak sesuai bestek pada tahun 2017 lalu.
Meski sekarang Rudjito sudah pensiun dini, Rudjito harus menjalani proses hukum, karena dugaan penyimpangan itu terjadi saat dirinya menjabat...
Puluhan Kendaraan Dinas Pertanian dan Perikanan Madiun Hilang, Begini Kronologinya
Sebanyak 23 unit kendaraan bermotor milik Dinas Pertanian dan Perikanan hilang. Temuan ini merujuk pada laporan hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Madiun tahun 2020.
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, 23 kendaraan bermotor senilai Rp78.500.000,00 dengan tahun perolehan tahun 1994 sampai dengan 2007 belum dapat ditunjukkan keberadaannya.
Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, Sodik Heri...
Pemeriksa BPK Jawa Timur Ikuti Diklat Pemeriksaan LKPD TA 2021
Pemeriksa wajib memperbarui informasi seputar pengelolaan keuangan daerah serta panduan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini bertujuan agar dalam menjalankan tugas pemeriksaan, para pemeriksa dapat menerapkan profesionalisme sebagai salah satu nilai dasar BPK.
“Saya menghimbau agar seluruh pemeriksa juga teguh memegang nilai dasar independensi dan integritas,” pesan Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono. Sebagaimana diketahui,...
IAI Jawa Timur Lakukan Audiensi ke BPK Jawa Timur
Rabu (19/1/2022), Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono bersama seluruh Kepala Subauditorat dan para pemeriksa madya menerima kunjungan audiensi dari sejumlah pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur di Auditorium BPK Jawa Timur.
Ketua IAI Wilayah Jawa Timur Prof. Basuki mengatakan, audiensi ini merupakan agenda rutin pengurus IAI Wilayah Jawa Timur untuk mempererat sinergi dengan seluruh organisasi...
BPK Jawa Timur Fasilitasi Pemberkasan Dokumen CASN BPK RI
Rangkaian proses seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada Pelaksana BPK RI Formasi Tahun 2021 telah berakhir. Dari 40.066 pelamar yang mendaftar, sebanyak 1.308 pelamar dinyatakan lulus seleksi penerimaan CASN BPK RI untuk menduduki jabatan fungsional sesuai formasi yang telah ditetapkan dan akan ditempatkan pada berbagai satuan kerja pelaksana BPK di seluruh Indonesia.
Pelamar yang telah dinyatakan lulus selanjutnya...
Wali Kota Madiun Tekankan Komitmen ASN Melayani Bukan Dilayani
Apel rutin Senin (10/1) pagi kembali digelar oleh Pemerintah Kota Madiun. Apel yang diikuti oleh segenap pejabat di lingkup Pemkot Madiun itu digelar di halaman Balaikota dan dipimpin langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Maidi menekankan pentingnya aparatur sipil negara (ASN) untuk menjunjung komitmen sebagai pelayan masyarakat.
Hal itu penting, mengingat keberhasilan suatu pekerjaan bisa...
Semarakkan HUT BPK RI Ke-75, BPK Jawa Timur Gelar Berbagai Kegiatan
Tahun ini BPK RI memasuki usia ke-75. Sebagai lembaga negara yang dibentuk dalam rangka melaksanakan amanah UUD 1945, BPK RI bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sejak berdiri pada 1 Januari 1947, BPK RI terus bertransformasi mewujudkan perannya dalam mengawal pengelolaan keuangan negara agar tujuan bernegara dapat tercapai.
Sebagai wujud syukur atas berbagai capaian yang telah diraih, BPK...
Penyerapan APBD Memerlukan ASN Berkompeten, Berintegritas, Berkinerja Tinggi, dan Melayani
Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, integritas, kinerja tinggi, dan melayani secara prima sangat diperlukan dalam menjalankan strategi realisasi dan penyerapan anggaran yang akuntabel. Untuk itu, kepala daerah, kepala satuan kerja, dan pejabat teknis pengelolaan keuangan sebagai role model harus menjadi contoh dalam pemberantasan korupsi, berintegritas, dan bersikap profesional dalam mengelola keuangan pemerintah, salah satunya dalam melakukan penyerapan anggaran.
“Sejauh...
Serapan Belanja APBD Kota Malang Lampaui Target BPK
Pemkot Malang agaknya tak ingin terperosok di lubang yang sama dalam penyerapan anggaran pendapatan dan belanja pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 lalu. Itu ditunjukkan lewat besarnya penyerapan belanja yang naik signifikan. Meskipun hal itu dicapai di detik-detik terakhir atau injury time di bulan Desember 2021.
Persentase serapan belanja Pemkot Malang yang mencapai 84 persen lebih tersebut terbilang besar....
Bank Jatim Patuhi Proses Hukum Dugaan Kasus Kredit Fiktif
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terseret kasus dugaan korupsi dengan modus kredit fiktif. Kali ini terjadi pada Unit Usaha Syariah (UUS) Cabang Sidoarjo dan Cabang Mojokerto.
Corporate Secretary Bank Jatim, Umi Rodiyah, mengatakan Bank Jatim akan mendukung penuh proses dan penyelesaian hukum yang sedang dan akan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dia juga menegaskan, sebagai salah...
Bansos bagi Komunitas Ojek dan Becak di Pamekasan Bermasalah, Ada Dugaan Dipotong
Bantuan sosial (bansos) untuk anggota komunitas ojek dan becak di Kabupaten Pamekasan tahun 2020 yang didistribusikan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pamekasan diduga bermasalah.
Temuan itu didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2020.
Dalam hasil audit dijelaskan, bantuan sosial khusus anggota forum ojek dan becak di Pamekasan diduga dipotong.
Ada yang tidak...
DPRD Jombang Soroti Kinerja Tim Penyelamatan Aset Daerah
Kinerja tim penyelamatan aset dipertanyakan kalangan DPRD Jombang. Ini setelah masih banyak aset yang belum mengantongi legalitas. Bahkan, proses pengurusan hingga sekarang belum rampung.
”Kami sudah sering berkali-kali bilang untuk melakukan pendataan aset yang dimiliki Pemkab Jombang,” ujar Mas’ud Zuremi Ketua DPRD Jombang, saat dikonfirmasi kemarin. Sejak aset Pemkab Jombang menjadi atensi BPK, pihaknya sudah sering menyampaikan agar segera dilakukan...
Silpa APBD Bojonegoro Tahun 2021 Diperkirakan Tembus Rp 2,3 Triliun
Besaran sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD Bojonegoro tahun 2021 diperkirakan tembus Rp 2,3 triliun. Tingginya silpa itu, sudah terjadi semenjak 2019 lalu, karena transfer dari pemerintah pusat biasanya di akhir tahun.
"Silpa menjadi besar karena sisa anggaran di tahun sebelumnya," kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Lasuri.
Dia mengatakan, adanya transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi di akhir...
Hasil Kuesioner Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Triwulan IV-2021
Pada periode Oktober s.d. Desember 2021, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan pengaduan masyarakat di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur secara daring.
Dari kuesioner yang telah disebar, terdapat 1 (satu) kuesioner yang dikembalikan (diisi) oleh responden (pemberi pengaduan), dengan hasil sebagai berikut:
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan IV-2021
Pada periode Oktober s.d. Desember 2021, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan informasi pada PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat.
Dari kuesioner yang telah disebar, terdapat 39 (tiga puluh sembilan) kuesioner yang dikembalikan (diisi) oleh responden, dengan hasil sebagai berikut:
Hasil Kuesioner Layanan Komunikasi Stakeholder Periode Triwulan IV-2021
Pada periode Oktober s.d. Desember 2021, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner kepuasan atas layanan Komunikasi Stakeholder kepada 13 (tiga belas) instansi/lembaga penerima layanan.
Dari kuesioner yang disebar secara daring, terdapat 44 (empat puluh empat) responden yang mengirimkan feedback, dengan hasil sebagai berikut:
Dana Banpol Akan Diaudit
Penggunaan dana bantuan politik (banpol) akan diaudit. Audit dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan partai politik (parpol) dalam peruntukan penggunaan uang negara.
Audit ini syarat mutlak sebelum parpol mendapatkan jatah banpol tahun ini. Terlebih, dana banpol tahun ini dipastikan naik. Pemkab Bojonegoro sudah mengalokasikan Rp 3,9 miliar. Naik drastis diban ding tahun lalu.
“Audit penggunaan banpol oleh BPK adalah...
Pemenang Tender 4 Proyek Jalan Kembalikan Uang Kerugian Negara Rp 196 Juta ke Kejari Tulungagung
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung kembali menerima titipan pengembalian kerugian negara dari perkara dugaan korupsi, Rabu (5/1/2022). Kali ini uang negara yang dititipkan sebesar Rp 196 juta lebih, yang berasal dari salah satu terperiksa kasus korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung.
Pengembalian dilakukan oleh Rojib, seorang staf PT Kya Graha, sebuah perusahaan pemenang tender empat paket proyek peningkatan ruas jalan di...
Awali Tahun 2022, BPK Jawa Timur Terima LKPD Unaudited dari Pemkot Madiun
Kota Madiun menjadi pemerintah daerah pertama di Jawa Timur yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 unaudited kepada BPK. Wali Kota Madiun Maidi menyerahkan LKPD unaudited secara langsung di Kantor BPK Jawa Timur. Mengingat terdapat perbaikan dalam dokumen yang disampaikan, LKPD unaudited secara resmi diterima oleh BPK pada Rabu, 5 Januari 2022.
Melalui penyerahan ini, Pemkot Madiun...
Kota Madiun Tercepat Serahkan Laporan Keuangan ke BPK
Kota Madiun kembali menjadi yang tercepat di Jawa Timur urusan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD Kota Madiun untuk tahun anggaran 2021 tersebut sudah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur, Selasa (4/1).
Artinya, belum satu minggu berjalan di Januari 2022 ini. Padahal, pemerintah daerah diberikan waktu maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
”Kota Madiun ini selalu...
Wali Kota Madiun Beri Arahan ASN Lewat Apel Pagi
Wali Kota Madiun, Maidi tampak langsung tancap gas menapaki tahun anggaran 2022. Apel pagi digelar untuk memberikan arahan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ngrowo Bening Edupark dengan penerapan protokol kesehatan ketat, Senin (3/1).
Wali Kota Maidi menyatakan, ASN memegang peran penting dalam kemajuan daerah. Karenanya, birokrasi harus baik terlebih dahulu. Internal yang baik akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
”APBD kita...
Proyek SMKN 1 Tanjungbumi Lompat Tahun
Proyek pembangunan gedung SMKN 1 Tanjungbumi disorot anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Proyek yang dikerjakan CV Al-Fath itu belum tuntas hingga kemarin (3/1). Kualitas pembangunannya juga diragukan.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Mathur Khusyairi menyampaikan, pada awal 2021, pihaknya sempat membantu Cabang Disdik Jatim Wilayah Bangkalan untuk mencarikan lahan pembangunan SMKN 1 Tanjungbumi. Setelah lahan ada, ternyata pembebasan lahannya tidak...
Tak Sesuai Spesifikasi, Wali Kota Madiun Tolak 4.880 Laptop
Wali Kota Madiun, Maidi menegaskan, program laptop gratis tahap dua terpaksa terhenti di tengah jalan karena Pemkot Madiun menolak semua laptop lantaran terdapat ketidaksesuaian barang dengan kontrak. Laptop hasil pengadaan tahun anggaran 2021 itu bermerk Axioo Mybook Pro G5 (8H9) dengan memori DDR4. Nyatanya, laptop yang datang hanya dilengkapi memori DDR3. Tak mau mengambil resiko, 4.880 unit laptop yang...
Usut Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 di RSD Balung
Aroma dugaan korupsi tercium di Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung Jember. Aparat kepolisian tengah menyelidiki temuan dan aduan publik terkait dengan indikasi penyalahgunaan anggaran penanganan Covid-19.
Dikabarkan, polisi telah memanggil dan memeriksa empat saksi dari unsur pejabat di lingkungan RSD Balung. ’’Ada empat saksi yang kami mintai keterangan. Pendalaman juga masih kami lakukan,’’ beber Kasatreskrim Polres Jember AKP Komang Yogi...
BPK Soroti Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Jatim
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk pemerintah kabupaten/ kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Kamis (30/12). Kepala BPK Jatim Joko Agus Setyono mengatakan, ada beberapa LHP yang diserahkan.
Seperti, LHP kepatuhan atas belanja modal dan hibah tahun anggaran 2020 dan 2021 pada Pemprov Jatim. Kemudian LHP kinerja atas upaya pelaksanaan vaksinasi Covid-19...
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah terkait Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 92/LHP/XVIII.SBY/12/2021 tanggal 28 Desember 2021, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah terkait Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo di Kraksaan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 88/LHP/XVIII.SBY/12/2021 tanggal 22 Desember 2021, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemilihan Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan serta instansi terkait lainnya di Pasuruan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi...
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 87/LHP/XVIII.SBY/12/2021 tanggal 22 Desember 2021, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemilihan Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan serta instansi terkait lainnya di Pasuruan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa...
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 85/LHP/XVIII.SBY/12/2021 tanggal 21 Desember 2021, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pilkada serentak Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri di Kediri.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 84/LHP/XVIII.SBY/12/2021 tanggal 21 Desember 2021, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pilkada serentak Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri di Kediri.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kota Batu
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 90/LHP/XVIII.SBY/12/2021 tanggal 27 Desember 2021, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kota Batu di Batu.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Blitar
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 89/LHP/XVIII.SBY/12/2021 tanggal 27 Desember 2021, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Blitar di Kanigoro.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Ngawi
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 91/LHP/XVIII.SBY/12/2021 tanggal 27 Desember 2021, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Ngawi di Ngawi.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 93/LHP/XVIII.SBY/12/2021 tanggal 28 Desember 2021, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Lamongan di Lamongan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal dan Hibah Tahun Anggaran 2020 dan 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 95/LHP/XVIII.SBY/12/2021 tanggal 28 Desember 2021, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Modal dan Hibah Tahun Anggaran 2020 dan 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya dan kabupaten/kota lainnya.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
BPK Jatim Serahkan 20 LHP Semester II/2021
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur pada Kamis, menyerahkan 20 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang pemeriksaannya dilaksanakan pada semester II tahun 2021.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono mengatakan LHP yang diserahkan kepada entitas pemeriksaan terdiri dari 10 LHP kinerja dan 10 LHP dengan tujuan tertentu.
"LHP tersebut diserahkan kepada masing-masing pimpinan DPRD, kepala daerah, dan pimpinan entitas pemeriksaan...
Ratusan Data Peminjam Dagulir Fiktif
Dana bergulir senilai Rp 1,8 miliar yang macet sejak 2014 silam, ternyata dinikmati ratusan orang. Mereka meminjam dengan nominal Rp 300 ribu hingga Rp 10 juta. Namun, anehnya, tak sedikit peminjam yang beralamat fiktif.
Kabid Perindustrian Diskopukmperindag Kota Mojokerto, Fibriyanti mengatakan, hingga 13 Desember 2021, jumlah penunggak dagulir sebanyak 947 orang. Rinciannya, Industri Kecil Menengah (IKM) sebanyak 284, Usaha Kecil...
Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Situbondo
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 98/LHP/XVIII.SBY/12/2021 tanggal 28 Desember 2021, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas upaya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dan instansi terkait lainnya di Situbondo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 97/LHP/XVIII.SBY/12/2021 tanggal 28 Desember 2021, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas upaya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan instansi terkait lainnya di Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 96/LHP/XVIII.SBY/12/2021 tanggal 28 Desember 2021, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas upaya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan instansi terkait lainnya di Surabaya.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 94/LHP/XVIII.SBY/12/2021 tanggal 28 Desember 2021, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerja sama Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan instansi terkait lainnya di Surabaya, Malang, dan Pasuruan.
Untuk memperoleh...
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kota Probolinggo
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 86/LHP/XVIII.SBY/12/2021 tanggal 22 Desember 2021, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendorong kemandirian fiskal daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kota Probolinggo dan instansi terkait lainnya di Probolinggo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa...
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Magetan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 82/LHP/XVIII.SBY/12/2021 tanggal 20 Desember 2021, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendorong kemandirian fiskal daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Magetan dan instansi terkait lainnya di Magetan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa...
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Tuban
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 81/LHP/XVIII.SBY/12/2021 tanggal 20 Desember 2021, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendorong kemandirian fiskal daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Tuban dan instansi terkait lainnya di Tuban.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa...
Dukung PC-PEN, BPK Jawa Timur Serahkan LHP Kinerja Semester II 2021
Sebagai pemeriksa independen, BPK mendukung kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang digulirkan pemerintah untuk memulihkan kembali kondisi perekonomian Indonesia sejak COVID-19 mewabah pada tahun 2020. Bentuk dukungan itu antara lain dengan melakukan pemeriksaan atas berbagai program-program terkait PC-PEN, di antaranya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 serta pelayanan perizinan dan penanaman modal untuk mendorong kemudahan berusaha.
Pemeriksaan Kinerja atas Upaya...
Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Gresik
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 79/LHP/XVIII.SBY/12/2021 tanggal 20 Desember 2021, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Gresik dan instansi terkait lainnya di Gresik.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK...
Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Madiun
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 80/LHP/XVIII.SBY/12/2021 tanggal 20 Desember 2021, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Madiun dan instansi terkait lainnya di Caruban.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK...
Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Malang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 83/LHP/XVIII.SBY/12/2021 tanggal 21 Desember 2021, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Malang dan instansi terkait lainnya di Kepanjen.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK...
BPK Serahkan Tiga Laporan Hasil Pemeriksaan Pemprov Jatim
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jatim menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemprov, Kamis (30/12).
Dalam acara yang berlangsung secara virtual tersebut, Pemprov menerima sejumlah LHP terkait kepatuhan atas belanja modal dan hibah tahun anggaran 2020 dan 2021 dan LHP kinerja atas upaya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahun anggaran 2021. Selain itu, Pemprov juga menerima LHP terinci kinerja atas penyelenggaraan...
Jalan Rusak Sisi Timur Kota Malang Masih Jadi PR Pemkot
Jalan rusak dan berlubang di sisi timur Kota Malang, di sepanjang Jalan Mayjen Sungkono, masih menjadi persoalan yang belum dapat dituntaskan oleh Pemerintah Kota Malang hingga penghujung tahun 2021 ini.
Proses pembenahan jalan hanya dilakukan melalui tambal sulam. Seperti yang berada di sepanjang Jalan Ki Ageng Gribig Kota Malang. Atas masalah itu, Wali Kota Malang Sutiaji mengaku pihaknya belum bisa...
Polemik Aset Pertokoan Simpang Tiga Tahun Ini Gagal Terselesaikan
Menjelang tutup tahun, penyelesaian aset Pertokoan Simpang Tiga Mojongapit tak jelas. Meski Hak Guna Bangunan (HGB) berakhir sejak 2016 lalu dan tidak ada perpanjangan, pemkab tetap tak berani mengambil alih aset.
Pantauan di lokasi Selasa (21/12) kemarin, nampak aktivitas di area pertokoan Simpang tiga Mojongapit ramai. Sebagian ruko tampak mondar-mandir orang keluar masuk. Deretan kendaraan motor dan mobil terparkir di...
BPK JAWA TIMUR SERAHKAN 20 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II TAHUN 2021
Sidoarjo, Kamis (30 Desember 2021) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan 20 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang pemeriksaannya dilaksanakan pada Semester II Tahun 2021. LHP yang diserahkan kepada entitas pemeriksaan terdiri dari 10 LHP Kinerja dan 10 LHP Dengan Tujuan Tertentu. Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono menyerahkan LHP tersebut kepada masing-masing pimpinan...
Dana Rp 25 Miliar dari APBD Ngawi Ternyata Bukan untuk Tangani Covid-19, BPK Sebut Sekda Kurang Cermat
Sekda dan Kepala Inspektorat Kabupaten Ngawi memberi respons atas temuan Badan Pemeriksa Kuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur, terkait anggaran untuk penanganan Covid-19 tahun 2020. Dalam laporan BPK usai pemeriksaan kepatuhan dan penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 di Ngawi, anggaran untuk penanganan pandemi itu diduga bermasalah.
Dan besaran anggaran yang bermasalah itu mencapai Rp 25 miliar, seperti tertuang di laporan...
Target Waktu Penyelesaian Jembatan Tlogomas Kota Malang Diperpanjang
Penyelesaian Jembatan Tlogomas, Kota Malang yang ditargetkan pada Desember 2021 ini nampaknya tak akan terwujud. Oleh karena itu, Pemkot Malang memastikan target penyelesaian jembatan sepanjang 100 meter tersebut mendapatkan tambahan waktu perpanjangan.
Bukan tanpa alasan, perpanjangan waktu untuk target penyelesaian jembatan Tlogomas, dikarenakan adanya beberapa kendala.
Pihak Kontraktor pembangunan jembatan Tlogomas, yakni PT Wasis Karya Nugraha telah meminta tambahan waktu, karena...
BPK Persoalkan Penyaluran Bantuan Siswa Miskin Rp 2,5 M di Madiun
Pemberian bantuan beasiswa siswa miskin (BSM) di Kabupaten Madiun Tahun 2020 senilai Rp 2.582.000.000 ditengarai bermasalah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur mempersoalkan pemberian beasiswa itu karena disalurkan berupa uang tunai, bukan dalam bentuk barang.
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Timur, penyaluran beasiswa siswa miskin dalam bentuk uang mengakibatkan siswa penerima tidak mendapatkan haknya secara penuh...
Terkait Dana Hibah Kesra ke Lembaga, Target Tak Tercapai
Target seluruh SPj penggunaan dana hibah kelar pada 10 Desember, ternyata tak tercapai. Hingga kemarin, hanya ada tambahan satu laporan yang sudah masuk dengan mengirim berkas lengkap.
M Bisri Kabag Kesra Jombang mengakui hal ini. Dari 276 lembaga yang menerima bantuan hibah tahun ini di Jombang, sebagian besar belum mengirim SPj. ”Hanya ada tambahan satu, sehingga baru 34 lembaga penerima,”...
SPj Program Hibah Bagian Kesra Setdakab Jombang Tak Jelas
Bagian Kesra Setdakab Jombang enggan membeber banyak terkait realiasi program hibah yang disalurkan kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial dengan nilai total mencapai Rp 17 miliar. Kabag Kesra beralasan akan meminta petunjuk pimpinan terlebih dahulu.
”Dicatat saja pertanyaannya nanti saya sampaikan ke pimpinan. Dari pimpinan nanti baru bisa kami sampaikan,” katanya M. Bisri saat ditemui Jawa...
Pemkab Jombang Diminta Transparan, Program Hibah Kesra Rentan Dimainkan
Realisasi program hibah yang menelan anggaran mencapai untuk badan dan lembaga dari Bagian Kesra Setdakab Jombang mendapat sorotan tajam dari pemerhati publik. Yang mewanti-wanti pemkab tak main-main dengan program, terlebih setelah menjadi atensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Nurrohman Aktivis LSM Pos Paham adanya permintaan konfirmasi dari BPK kepada lembaga penerima hibah menjadi sinyal adanya persoalan dalam pelaksanaan program yang menelan...
Unit Kerja BPK Raih Predikat WBK/WBBM
Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) 2021 telah diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Senin (20/12/2021).
Kegiatan penyerahan predikat WBK/WBBM ini merupakan bagian akhir dari rangkaian proses evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.
Predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih...
Bantuan Hibah Bagian Kesra Jadi Atensi BPK
Pemberian bantuan hibah, diam-diam mendapat atensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terutama bantuan untuk badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial, melalui Bagian Kesra Jombang. Nilai anggarannya mencapai Rp 7,6 miliar.
Setidaknya ini terlihat dari surat permintaan konfirmasi hibah yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jatim. Bahkan surat dengan No:16/interim.LKPD.541/11/2021, perihal konfirmasi hibah ini sudah ditindaklanjuti Senen, Penjabat...
BPK Jawa Timur Meraih Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa selanjutnya dukungan penuh pimpinan BPK RI dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), BPK Jawa Timur berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 2021 di Jakarta, Senin (20/12/2021).
Mengutip penjelasan...
Kepala Perwakilan Hadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 pada seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur, BPK menemukan 797 kasus senilai total Rp 169.888.745.559,77. Terhadap berbagai temuan itu, BPK memberikan rekomendasi-rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah diserahkan kepada seluruh entitas pemeriksaan untuk ditindaklanjuti oleh pejabat terkait. Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15...
Hingga Semester I 2021, 85,98% Rekomendasi BPK Telah Selesai Ditindaklanjuti Pemda di Jawa Timur
Sejak Tahun 2005 sampai dengan Semester I Tahun 2021, BPK telah memberikan 33.582 rekomendasi atas 15.728 temuan pemeriksaan yang tercantum dalam 1.260 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Dari total rekomendasi itu, per Semester I Tahun 2021 sebanyak 28.875 rekomendasi (85,98%) telah selesai ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksaan. Pada periode yang sama, persentase jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti turun menjadi 0,95% dari...
Bupati Ponorogo Bersama DPRD Lakukan Sidak Aset Daerah di Jalan Baru
Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko dan Wakil Bupati Lisdyarita bersama anggota DPRD Ponorogo Selasa (14/12/ melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa aset baik bentuk tanah dan bangunan, milik Pemkab Ponorogo di Jalan Suromenggolo atau Jalan Baru.
Dalam sidak tersebut ditemukan pihak yang disinyalir melanggar ketentuan. Salah satunya sewa aset yang telah habis, ternyata masih digunakan oleh pihak penyewa. Atas temuan itu,...
Ratusan Kendaraan Plat Merah Nunggak Pajak, Ini Tanggapan BPPKAD Ponorogo
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo angkat bicara mengenai ratusan kendaraan dinas plat milik Pemkab Ponorogo yang menunggak pajak. BPPKAD tak mau disalahkan atas tunggakan pajak kendaraan plat merah tersebut.
BPPKAD khususnya di bidang aset berdalih bahwa hanya melakukan penataan usaha terkait aset-asetnya. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menggunakan kendaraan-kendaraan itulah yang bertanggungjawab mengenai pemeliharaan...
DANA HIBAH PEMPROV JATIM 2021 TELAH TERSALURKAN 65 PERSEN, UNTUK SEKOLAH, GEREJA HINGGA PONPES
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menyalurkan program dana hibah yang dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat.
Dari total dana hibah tahun 2021 sebesar Rp 1,2 triliun, per September 2021 sudah tersalurkan sebesar 65 persen atau jika dihitung sekitar Rp 780 miliar.
Hal itu sebagaimana disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Hudiyono, Senin (6/9/2021).
Ia mengatakan, dana hibah telah terserap sebesar Rp 780 miliar. Meski pandemi Covid-19 (virus Corona), dana hibah terus dicairkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi di...
NOMINAL ADD KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 TAMBAH RP 716 JUTA
MEJAYAN, Jawa Pos Radar Madiun – Kabar gembira untuk masyarakat dan pemerintah desa di Kabupaten Madiun. Plafon global alokasi dana desa (ADD) 2022 dipastikan naik. Nominalnya bertambah Rp 716 juta dibandingkan 2021.
Total Rp 178,3 miliar dianggarkan di APBD 2022. Sedangkan di APBD 2021 setelah perubahan Rp 177,5 miliar. ‘’Angka itu belum resmi. Harus dituangkan dalam peraturan bupati (perbup). Saat ini sedang...
Anggaran KONI Kab Pasuruan Ditambah Rp 2 Miliar
PASURUAN, Radar Bromo – Anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pasuruan ditambahi. Sebelumnya, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) hanya mengajukan sekitar Rp 3 miliar. Ada tambahan Rp 2 miliar jadi sekitar Rp 5 miliar.
Kepala Dispora Kabupaten Pasuruan Hasbullah menjelaskan, tambahan anggaran itu diberikan dengan berbagai pertimbangan. Jika sebelumnya hanya Rp 3,7 miliar sekarang ditambah menjadi Rp 5,7 miliar.
Selengkapnya...
PRESTASI WAJAR TANPA PENGECUALIAN 10 KALI BERTURUT-TURUT, KOTA MALANG DIGELONTOR Rp10 MILIAR
Pemerintah Kota Malang meraih penghargaan atas predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Penghargaan tersebut diberikan atas capaian standar tertinggi dalam penyusunan laporan keuangan daerah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2020
Selengkapnya...
Ratusan Kendaraan Plat Merah di Ponorogo Nunggak Pajak
Ada ratusan kendaraan dinas milik pemerintah kabupaten (Pemkab) Ponorogo nunggak pembayaran pajak. Tunggakan pajak kendaraan plat merah itu pun bervariasi, ada yang nunggak satu tahun, 2 tahun hingga yang terlama dari tahun 2016, yakni nunggak 5 tahun.
Tunggakan ratusan kendaraan dinas itu diungkapkan oleh Kanit Regident Satlantas Polres Ponorogo, Iptu Marjono. Hal tersebut terkuak saat pihaknya berkoordinasi dengan Badan Pendapatan...
GUBERNUR KHOFIFAH KENALKAN PROGRAM JATIM BEJO UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mulai mengenalkan penggunaan Program Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) untuk pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Promosi ini tepat dilakukan saat Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas).
Jatim Bejo merupakan upaya internalisasi yang terintegrasi terhadap perubahan budaya kerja menuju digitalisasi proses pengadaan barang/jasa dengan cara optimalisasi pemanfaatan e-marketplace dalam bentuk toko daring untuk pengadaan...
Bupati Tulungagung Minta Enam ASN Penerima Bansos Wajib Mengembalikan
Bupati Tulungagung Maryoto Birowo menginstruksikan kepada enam ASN (aparatur sipil negara) setempat yang diketahui menerima bantuan sosial (bansos) agar mengembalikannya ke negara.
"Ya harus dikembalikan. Pokoknya dengan status itu (ASN) tidak boleh terima (bansos)," kata Bupati Maryoto dikonfirmasi wartawan di Tulungagung, Jawa Timur, Senin.
Adapun terhadap keenam ASN itu, Maryoto menegaskan pihaknya tidak menjatuhkan sanksi.
Alasannya, para ASN yang diindikasi (masih) menerima...
Jadi Temuan BPK, Polemik Aset Pertokoan Simpang Tiga Masih Buram
Polemik aset Pertokoan Simpang Tiga Mojongapit masih buram. Penghuni ruko tetap nyaman menempati aset pemkab, meski sejak 2016 masa hak Guna Bangunan Habis (HGB) dan belum ada kontrak perpanjangan. Sementara pemkab cenderung maju mundur menuntaskan polemik aset.
”Saat ini penyelesaian masih dalam proses,” ujar Hari Oetomo Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin.
Hari menegaskan,...
Jember Targetkan Perbaikan 1.000 Kilometer Rampung Mei 2022
Salah satu aspek penting dalam perekonomian disuatu daerah adalah infrastruktur, diantaranya pembangunan dan perbaikan jalan. Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur saat ini telah menargetkan 1.000 KM perbaikan jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 780 miliar.
Bupati Jember Hendy Siwanto mengatakan, infrastruktur jalan menjadi sangat penting. Itu karena keadaan Jalan di Kabupaten Jember dinilai memprihatinkan bahkan sampai ada ungkapan atau jargon...
Dalami Pembangunan Zona Integritas, BPK Sulawesi Barat Lakukan Peer Assist dengan BPK Jawa Timur
Reformasi birokrasi memerlukan peran serta seluruh jajaran organisasi, dari pucuk pimpinan hingga pelaksana paling bawah. Keterlibatan semua pihak diperlukan agar perubahan pola pikir (mindset) yang merupakan dasar dari reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas dapat tertanam dan diterapkan di lingkungan kerja. Selain itu, keteladanan pimpinan memegang peranan penting dalam implementasi reformasi birokrasi di institusinya.
“Ketika pimpinan sudah memberi contoh, seluruh...
Tiga Pemerintah Daerah Manfaatkan Layanan Komunikasi Stakeholder
BPK Jawa Timur terus mendorong penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tanggung jawab BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Salah satu upaya BPK Jawa Timur dalam mendorong penyelesaian TLRHP adalah melalui forum komunikasi stakeholder (d/h komunikasi audit). Dalam forum ini,...
Peserta SKB CASN BPK Tahun 2021 Diminta Memberikan Yang Terbaik
Seleksi kompetensi bidang bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) diharapkan dapat menjaring ASN berkualitas untuk mengisi 1.320 formasi ASN di seluruh satuan kerja Pelaksana BPK. Untuk itu, seluruh peserta SKB diminta memberikan yang terbaik dengan mengikuti SKB secara serius dan fokus.
“Berikan yang terbaik karena anda adalah putra putri terbaik dari seluruh penjuru Indonesia, yang akan berkontribusi bagi bangsa dan...
Hasil Penyisiran Dinsos Tulungagung, Ada 6 Keluarga ASN yang Menerima Bantuan Sosial dari Pemerintah
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tulungagung menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait indikasi ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima bantuan sosial (Bansos).
Total ada enam ASN yang ditemukan, empat penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan dua penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Seluruh temuan ini telah dihentikan dan ASN tidak lagi menerima Bansos.
Meski demikian Dinsos Tulungagung tidak menemukan indikasi pelanggaran dari...
Buntut Gelapkan Retribusi Pasar Rp 480 Juta, 4 ASN Pamekasan Dicopot dari Jabatan
Sebanyak empat aparatur sipil negara (ASN) yang menjabat sebagai bendahara penerimaan retribusi pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur dicopot dari jabatannya setelah terbukti menggelapkan uang retribusi sebesar Rp 480 juta lebih.
Mereka saat ini diposisikan sebagai staf di Disperindag Pamekasan.
Kepala Disperindag Pemkab Pamekasan Ahmad Sjaifuddin menjelaskan, status sebagai ASN masih melekat kepada keempat mantan bendahara...
Empat ASN Pamekasan Gelapkan Dana Retribusi Pasar Dijatuhi Sanksi
Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, memberi sanksi kepada empat oknum aparatur sipil negara di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat yang terbukti menggelapkan dana retribusi pasar sebesar Rp480 juta.
"Bentuk sanksinya berupa pencopotan dari jabatannya dan saat ini keempat oknum ASN yang terbukti menggelapkan dana retribusi pasar tersebut hanya menjabat sebagai staf biasa," kata Kepala Disperindag Pamekasan Achmad Sjaifudin menjelaskan...
Dugaan Korupsi Pasar Balung Jember Masuk Kejari
Setelah cukup lama tiada kabar, ada perkembangan baru di balik penanganan kasus dugaan korupsi Pasar Balung. Satreskrim Polres Jember dikabarkan telah menyelesaikan tahap pertama dan menyerahkan berkas perkara tersebut kepada kejaksaan negeri (kejari).
Pelimpahan berkas itu dilakukan setelah penyidik polres mengumpulkan beberapa informasi mengenai kasus tersebut. "Kami masih memproses untuk dua tersangka, lalu menunggu hasil (pemeriksaan) dari jaksa," terang AKP...
BPK Jawa Timur Terima Tim Penilai Nasional KemenPANRB
BPK Jawa Timur siap menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan berbagai inovasi yang lahir dari budaya kerja dan semangat pelayanan BPK Jawa Timur. Selain peningkatan kualitas pelayanan, penerapan inovasi juga memberikan dampak positif terhadap meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat pada pemerintah daerah di Jawa Timur, sebagaimana tujuan Rencana Strategis...
Tidak Ada Sanksi untuk 4 PNS Penilap Retribusi Rp 480 Juta, Disperindag : Uang Sudah Dikembalikan
Kebocoran retribusi di pasar tradisional di Pamekasan sempat terjadi pada 2020 lalu, dan pelakunya ternyata adalah empat oknum PNS di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan. Keempat PNS itu diduga telah menilap atau menggelapkan uang hasil tarikan karcis parkir di pasar tradisional dengan nilai total Rp 480 juta.
Keempat PNS yang bertugas di bagian keuangan penerimaan retribusi pasar di Disperindag...
Pengumuman Tender Pascakualifikasi Pengadaan Cleaning Service pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA 2022
Pengumuman tender di LPSE dapat dilihat melalui tautan berikut:
Pengumuman lelang
Jadwal lelang
APBD Jatim 2022 Disahkan Super Cepat
Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Timur menuntaskan pembahasan Rancangan Perda APBD Jawa Timur tahun 2022 menjadi Perda. Sembilan Fraksi di DPRD Jatim seluruhnya menyetujui pengesahan APBD 2022 melalui sidang paripurna, Sabtu (4/12) petang.
Meski menyetujui, 9 Fraksi memberikan kritikan kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa selaku tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Jawa Timur. Karena pembahasan APBD Jatim 2022 ini dinilai terlalu...
Bendahara Gelapkan Dana Retribusi Pasar Rp 480 Juta di Pamekasan
Empat bendahara penerimaan retribusi pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Pamekasan, menggelapkan uang retribusi pasar.
Total uang retribusi yang digelapkan mencapai Rp 480 juta.
Adapun penggelapan retribusi pasar itu dilakukan pada tahun 2020.
Kepala Desa Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Pamekasan Ahmad Sjaifuddin menjelaskan, dana retribusi tersebut digunakan secara pribadi oleh empat orang bendahara penerimaan retribusi.
Ahmad yang baru menjabat di...
16 ASN dan 2 TNI di Kabupaten Blitar Terdata Penerima Bansos
Sebanyak 16 ASN dan dua anggota TNI terdaftar sebagai penerima bansos di Kabupaten Blitar. Dinsos Pemkab Blitar berupaya secepat mungkin menghapus data mereka.
Plt Kadinsos Pemkab Blitar Tuti Komaryati mengatakan pihaknya menerima data dari BPK mengenai 200 nama penerima bansos yang terdata berprofesi ASN atau pensiunan ASN. Setelah dilakukan verifikasi, ditemukan 16 ASN sebagai menerima bantuan sosial, baik Program Keluarga...
Dinsos Pemkot Blitar Klarifikasi 9 ASN yang Terima Bansos
9 Aparatur Sipil Negara (ASN) jajaran Pemkot Blitar menerima bansos selama pandemi COVID-19. Dinsos Pemkot Blitar telah mengklarifikasi dan memproses mengeluarkan mereka dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Temuan ini didapat BPK saat melakukan sampling penelitian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Jatim. Dalam penelitian itu, BPK menyandingkan data penerima bansos di Kota Blitar yang masuk DTKS dengan database kependudukan.
Dari...
6 PNS Pemkot Blitar Terima Bansos Selama Pandemi, Ini Penjelasan Kadinsos
Dinas Sosial Kota Blitar mengkonfirmasi adanya pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, Jawa Timur, yang telah menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah selama pandemi Covid-19.
Plt Kepala Dinas Sosial Priyo Istanto mengatakan, terdapat 9 orang PNS di lingkungan Pemkot Blitar yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Namun, kata Priyo, hanya 6 di antaranya yang menerima bansos selama...
Sembilan ASN di Kota Blitar Masuk Data Penerima Bansos, Kini Proses Dikeluarkan dari DTKS
Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kota Blitar, Jawa Timur, masuk data penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Berdasarkan hasil temuan BPK terhadap telaah data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ditemukan ada sembilan ASN di Kota Blitar masuk data penerima bansos dari pemerintah.
"Data itu berdasarkan temuan BPK saat melakukan sampling penelitian DTKS penerima bansos di Jatim, termasuk di Kota Blitar," kata...
Pesan Bupati Rini Syarifah pada Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Blitar
Bupati Blitar Rini Syarifah membuka Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Blitar yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar tahun 2021, Rabu (24/11/2021). Diklat tersebut diikuti 20 peserta dari ASN lintas Sektor di lingkup Pemkab Blitar.
Bupati Blitar berpesan agar diklat review materi dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa tersebut dimanfaatkan dan diikuti dengan sebaik-baiknya...
Jatim Catatkan Transaksi Tertinggi Belanja Barang dan Jasa Daring
Hingga Senin (22/11/2021) hari ini, Provinsi Jatim tercatat telah melakukan transaksi secara daring dengan nominal Rp 27 miliar. Angka tersebut menjadi yang paling tinggi di antara Pemda yang lain di Indonesia serta diantara kementerian dan lembaga.
Anggaran tersebut dibelanjakan melalui Jatim Belanja Online (Jatim Bejo) yang merupakan pratform yang membuka ruang bagi UMKM maupun UKM untuk bisa menjadi penyedia barang...
BPK Jawa Timur Raih Penghargaan Peringkat Pertama PIK Terbaik Tahun 2020
BPK Jawa Timur meraih predikat Peringkat Pertama Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Terbaik Tahun 2020. Predikat tersebut diberikan oleh BPK RI Pusat kepada BPK Jawa Timur dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Humas BPK Tahun 2021 yang digelar secara daring pada Kamis, 18 November 2021.
Dalam rakor yang diikuti seluruh satuan kerja di BPK RI yang membidangi kehumasan itu, Sekretaris Jenderal...
Bekerja sama dengan Ditama Binbangkum, BPK Jawa Timur Selenggarakan FGD Mitigasi Risiko Hukum
BPK Jawa Timur beberapa kali menghadapi gugatan hukum terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah diterbitkannya. Sebagian gugatan tersebut telah mendapat keputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan sebagian lainnya masih berproses di pengadilan. Selain itu, tidak jarang temuan BPK bersentuhan dengan aspek hukum, antara lain temuan kerugian daerah yang disebabkan pegawai negeri bukan bendahara maupun pihak ketiga.
Kepala Perwakilan...
Soal Dugaan ASN Terima Bantuan Sosial, Begini Tanggapan Pemkot Blitar
Wali Kota Blitar Santoso mengeklaim pihaknya sudah mengklarifikasi dugaan adanya aparatur sipil negara (ASN) atau pensiunan ASN menerima bantuan sosial selama pandemi Covid-19.
Klarifikasi itu terkait dugaan 31.624 ASN dan pensiunan ASN di Indonesia yang menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial seperti yang disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
"Oh, itu sudah diklarifikasi. Sudah diklarifikasi oleh Dinas Sosial. Selanjutnya nanti akan diselesaikan...
Waktu Mepet, Desa Penerima BKD di Bojonegoro Pertanyakan Sisa Anggaran Jika Tak Terserap di 2021
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur telah menetapkan 280 desa memperoleh Bantuan Keuangan Desa (BKD) dengan total anggaran Rp 460,919 miliar. Namun sejumlah desa penerima BKD memperkirakan tidak dapat menyerap anggaran tersebut 100% pada 2021 ini. Pasalnya waktu sudah mendekati tutup tahun dan jika dialokasikan untuk proyek fisik, saat ini musim penghujan.
"Kalau harus terserap 100 persen tahun 2021 ini...
KPK Ditanya Bupati Jember Perkara Pendahulunya Belanja Rp107 Miliar Tanpa SPJ
Masalah belanja anggaran sebanyak Rp107 miliar tahun 2020 yang tidak disertai dengan bukti pengesahan surat pertanggung jawaban (SPJ) menjadi pembasan dalam rapat koordinasi antara kepala daerah se-Jawa Timur dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin 15 November 2021.
Hal itu mengemuka lantaran Bupati Jember, Hendy Siswanto menanyakannya saat kesempatan sesi dialog. Ia ingin mendapat kepastian dari KPK atas masalah yang terjadi...
Anggaran Lauk Pauk Bupati Bojonegoro Fantastis, LSM Angling Dharma Luruk DPRD
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Angling Dharma, turun ke jalan meluruk kantor DPRD Bojonegoro untuk berdemo atau unjuk rasa menyikapi anggaran lauk pauk Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, yang besarannya dinilai fantastis, Rabu (17/11/2021).
Ketua LSM Angling Dharma, Muhammad Nasir, dalam orasinya ingin mempertanyakan kejelasan besaran anggaraan lauk pauk yang mencapai Rp45,6 juta per bulan. Besaran anggaran tersebut dianggap...
DPRD Jember Kritik Anggaran Rp 5 Miliar untuk Pembangunan Club House Lapangan Golf, Ini Alasannya
Fraksi PKB DPRD Jember menyayangkan adanya anggaran senilai Rp 5 miliar untuk pembangunan club house lapangan golf Glantangan di Kecamatan Tempurejo.
Anggaran itu masuk dalam Rencanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember tahun anggaran 2022.
“Bukan kami tidak setuju, tapi waktunya tidak tepat,” kata anggota DPRD Jember Mufid pada Kompas.com, via telepon Kamis (11/11/2021).
Dia mengatakan, sekarang masih pandemi Covid-19 dan...
BPK Jatim Lakukan Pemeriksaan Interim LKPD 2021
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali mendatangi Balaikota Madiun, tujuannya yaitu untuk melakukan pemeriksaan interim laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2021.
Pemeriksaan interim merupakan audit pendahuluan yang dilakukan sebelum audit atas laporan keuangan dilakukan. Adapun tujuan pemeriksaan yakni untuk memberikan opini kewajaran terhadap laporan keuangan pada tahun 2021, kesesuaian LKPD dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), kecukupan...
Kejati Jatim Tahan Tersangka Dugaan Korupsi Pembiayaan Chaneling BNI Syariah
Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menahan tersangka dugaan kasus korupsi Pembiayaan Bank BNI Syariah secara Chaneling kepada Puskopsyah Al Kamil Jatim. Tersangka berinisial RDC (51) diduga merugikan Rp 74 miliar.
“Setelah proses pemeriksaan 65 orang saksi, baik dari anggota koperasi maupun masyarakat umum dan Bank BNI Syariah, RDC ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan tersangka pada 09...
Satgas Pajak Bondowoso Tertibkan Papan Reklame Tak Bayar Pajak Tiga Tahun
Satgas Pajak Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini Satpol PP dan Bapenda melakukan penertiban dan penyegelan papan reklame di depan eks Bioskop Presiden Jalan Ki Mangunsarkoro, Selasa (9/11). Total ada dua papan reklame yang disegel karena beberapa tahun tidak bayar pajak.
Selain melakukan penyegelan pada kesempatan itu, petugas yang terdiri dari Satpol PP dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bondowoso melakukan himbauan...
Pemkab Jember Diminta Bentuk Lembaga Khusus Guru Ngaji
Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya DPRD Jember, Jawa Timur, mengusulkan kepada pemerintah daerah setempat agar membentuk semacam kembaga khusus yang bisa menaungi seluruh guru ngaji di Jember, selama diperbolehkan oleh undang-undang.
“Dengan cara itu, maka kita yakin, tidak ada lagi temuan Badan Pemeriksa Keuangan seperti tahun lalu. Lembaga itulah, yang nantinya menerima anggaran dari APBD dan meneruskannya kepada seluruh guru ngaji...
Ada 47 Baliho di Bondowoso Tak Bayar Pajak, Sembilan Titik Milik Politisi Rusdi Hasan
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, total ada 47 papan baliho yang pajaknya tidak dibayarkan. Sembilan diantaranya milik seorang politisi dan pengusaha Rusdi Hasan.
Dari 47 papan baliho, dua di antaranya sudah disegel dan diberikan imbauan. Jumlah baliho tersebut tiga tahun tidak dibayarkan. Diketahui, Rusdi Hasan adalah seorang politisi sekaligus mantan anggota DPRD yang baru pindah...
PT ADS Klaim Telah Rampungkan Lima Rekomendasi BPK Soal Investasi PI Blok Cepu
BUMD Bojonegoro, Jawa Timur, PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) telah menuntaskan lima rekomendasi dari badan pemeriksa keuangan (BPK) pada Februari 2021 lalu. Penyelesaian itu, telah sesuai tenggang waktu yang ditentukan BPK.
Lima rekomendasi BPK tersebut terkait investasi dan operasional PT ADS dalam pengelolaan penyertaan saham (Participating Interest/PI) Blok Cepu.
"Untuk tugas PT ADS sudah tuntas dan tinggal tugas Pemerintah Kabupaten (Pemkab)...
Dividen PDAM Harus Diaudit – Pemkab Bojonegoro Diminta Konsultasi ke BPK
Perusahaan daerah air minum (PDAM) dipastikan menerima beban baru. Yakni, setor dividen ke kas daerah (kasda). DPRD mengingatkan agar Pemkab Bojonegoro berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum menggunakan anggaran itu.
PDAM tergolong memiliki kinerja bagus. Badan usaha milik daerah (BUMD) bergerak sektor air bersih itu tahun lalu mendapatkan laba sebesar Rp 5 miliar. Dari jumlah itu yang disetorkan ke...
Perbaiki Jalan 1000 KM, Bupati Jember Ancam Tak Bayar Kontraktor yang Aspalnya Jelek
Bupati Jember Jawa Timur, Hendy Siswanto mengancam tidak akan membayar kontraktor perbaikan jalan, yang menggunakan aspal dengan kualitas jelek dan pengerjaannya asal-asalan.
Hal tersebut disampaikan Hendy Siswanto saat menjadi pembicara program talkshow Sapa Jember di KompasTV Jember, pada Kamis (04/11/2021).
“Saya sampaikan ke Kepala Dinas Bina Marga (PU BMSDA), sampaikan ke seluruh teman-teman kontraktor, apabila nanti pekerjaannya sampai tidak baik dan...
Peningkatan Akuntabilitas dan Kesejahteraan Rakyat Harus Meningkat
Pemprov Jatim kembali menerima Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pemerintah Pusat. Penghargaan berupa piagam dan plakat tersebut diraih atas capaian standar tertinggi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim Kemenkeu RI Taukhid di Ballroom Hotel Kokoon Banyuwangi, Jumat (29/10) sore. Tak hanya Pemprov Jatim,...
Prestasi WTP 10 Kali Berturut-turut, Kota Malang Digelontor Rp 10 Miliar
Pemerintah Kota Malang meraih penghargaan atas predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Penghargaan tersebut diberikan atas capaian standar tertinggi dalam penyusunan laporan keuangan daerah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2020.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan Penghargaan WTP dari pemerintah pusat tersebut, kepada Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji...
Pemkab Kediri Kembali Raih Opini WTP
Kementerian Keuangan Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Kediri menjadi salah satu daerah yang berhasil mendapatkan kembali predikat WTP tersebut.
Dengan raihan WTP di tahun 2020 kali ini, Pemkab Kediri kembali meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia selama...
Sembilan Kali Berturut-turut Raih Opini WTP, Pemkot Surabaya Terima Penghargaan dari Pemerintah Pusat
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI). Penghargaan ini diraih pemkot karena sudah sembilan kali berturut-turut meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyusunan laporan keuangan anggaran.
Secara simbolis, plakat dan piagam penghargaan ini diterima langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang diserahkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam acara penyerahan penghargaan...
DAU Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Terpotong 10 Persen
Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, menyatakan dana alokasi umum (DAU) yang diterima Pemkab Tulungagung dalam tahun 2022 berkurang sampai 10 persen. Pengurangan tersebut akibat pemerintah pusat masih berkonsentrasi untuk penanggulangan Covid-19.
“DAU turun karena pemerintah masih melakukan penanganan kesehatan, yakni untuk Covid-19,” ujarnya usai Rapat Paripurna DPRD Tulungagung dengan agenda penyerahan RAPBD Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2022 di Kantor DPRD Tulungagung,...
Tiga Tahun Memimpin, Bupati Bangkalan Beberkan Capaian Kinerjanya
Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron, mengungkapkan capaian kinerja kepemimpinannya selama tiga tahun menjabat sebagai bupati.
"Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan perangkat daerah tahun 2021, persentase pencapaian visi misi Kabupaten Bangkalan di tahun ke-3 ini mencapai 69,58 persen. Semoga di tahun selanjutnya bisa mencapai angka 100 persen," ujarnya, Senin (25/10).
Selain itu, tolak ukur lainnya adalah penilaian penataan keuangan oleh Badan...
Proyek Pelabuhan Wisata Kalianget-Talango Sumenep Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi
Proyek pembangunan pelabuhan wisata Kalianget–Talango sedang digarap. Proyek senilai Rp 1,5 miliar itu dilaksanakan Lumbung Jaya Artho Barokah sebagai pemenang tender.
Sesuai masa kontrak, batas waktu pengerjaan berakhir hingga 15 Desember mendatang. Proyek tersebut mendapat kritikan dari tim Masyarakat Pengamat Percepatan Pembangunan Sumenep (MP3S) Syarkawi kemarin (17/10).
Menurut dia, proyek pelabuhan wisata Kalianget–Talango tidak sesuai spesifikasi. Sebab, pada saat MP3S melakukan...
3 Kali Mendapat Predikat SAKIP A Berturut-turut, Lamongan Terima Penghargaan
Selama 3 tahun terakhir (2018-2020) Kabupaten Lamongan Jawa Timur telah memperoleh predikat baik (A) dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).
Oleh karena itu, Lamongan memperoleh apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan mendapatkan penganugerahan penghargaan yang ditujukan kepada Kepala Daerah yang mendapat predikat A selama 3 tahun berturut-turut, di Hotel Bumi Surabaya, Rabu (27/10/2021).
Hanya ada 4 kepala daerah yang...
Banyak yang Tidak Taat Perwali Pajak Air Tanah di Kota Batu, MCW Ungkap Data LHP BPK
Koordinator Malang Corruption Watch (MCW), Atha Nursasi memberikan catatan kritis terhadap sengkarut pembangunan dan ancaman sumber air Kota Batu.
MCW membuka dokumen adanya sejumlah Wajib Pajak (WP) yang tidak memenuhi syarat kewajiban meter air sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Perwali Nomor 81 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.
“Merespon ketimpangan pengelolaan dan pemanfaatan air di Kota Batu, MCW...
Bapenda Kabupaten Mojokerto Selamatkan Uang Pajak hingga Ratusan Juta
Sinergitas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Satpol PP Kabupaten Mojokerto berbuah manis. Keduanya berhasil menyelamatkan uang negara Rp 159.701.974 dari penunggak pajak Warung Lesehan Bebek Sagu di Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg.
Kini status penyegelan aset yang sebelumnya dilakukan pemerintah pun dibuka kembali. Setelah wajib pajak punya iktikad baik melunasi tunggakan yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ’’Segel sudah kami...
Ahli Utama Kementerian ATR: Hati-Hati Tangani Masalah “Surat Ijo”
Ahli Utama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ratmono mengatakan Surat Ijo Surabaya sudah terdaftar sebagai aset Pemerintah Kota Surabaya sehingga Kementerian ATR berhati-hati dalam bertindak.
“Meskipun ini urusan pertanahan, Kementerian ATR berhati-hati karena menyangkut aset,” kata Ratmono dalam Diskusi Indonesia Comsumer Club dengan topik “Negara Harus Hadir, Penyelesaian Surat Ijo” secara daring...
Apresiasi Foresight BPK, Bupati Lamongan Akan Manfaatkan untuk Tentukan Arah Kebijakan Daerah
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama sejumlah kepala OPD mengikuti Grand Launching Buku Pendapat (Strategic Foresight) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) secara virtual di ruang kerja Pemkab Lamongan, Kamis (21/10/2021).
Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna menyampaikan, hasil foresight BPK adalah tentang membangun kembali Indonesia dari Covid-19: skenario, peluang dan tantangan pemerintah yang tangguh.
Dan dengan wawasan ke depan atau...
DPRD Kabupaten Madiun Perkuat Komunikasi dengan BPK Jawa Timur terkait Penyelesaian TLRHP
DPRD Kabupaten Madiun memaksimalkan fungsi pengawasannya terkait penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK. Melalui forum komunikasi stakeholder yang dilaksanakan pada Selasa (19/10/2021), Pimpinan dan beberapa Anggota DPRD Kabupaten Madiun berdiskusi dengan BPK Jawa Timur seputar penyelesaian piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, yang diwakili oleh Kepala Subauditorat Jatim II Zayat...
BPK Jawa Timur Sukseskan SKD CASN BPK Tahun 2021
Pembukaan penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada Pelaksana BPK Tahun 2021 telah berhasil menjaring 40.066 pelamar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 29.495 pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi dasar (SKD).
Pada tahap ini, BPK Jawa Timur turut mendukung pelaksanaan SKD CASN BPK yang bertempat di Jatim Internasional Expo Surabaya dan dijadwalkan diikuti oleh...
Pemkot Batu Tambah Penyertaan Modal Perumdam Among Tirto
Pemerintah Kota Batu berkomitmen untuk memperbaiki ketersediaan air minum bagi masyarakat. Karena itu dalam RAPBD Tahun 2022, pemkot akan menambah penyertaan modal di Perumdam Among Tirto menjadi Rp. 7,46 milyar. Hal ini dilakukan untuk melakukan perbaikan besar serta merealisasikan program bernilai milyaran rupiah.
Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko menyatakan pihaknya sependapat dengan pandangan fraksi di DPRD bahwa penyertaan modal...
Pembangunan Pasar Induk Bondowoso Telan Rp 3 Miliar Ditargetkan Desember Rampung
Pasca terbakar pada tahun 2018 lalu, kini Pasar Induk Bondowoso sebelah timur tengah dibangun kembali. Yang mana pembangunan disebut memakan anggaran hingga sekitar Rp 3 miliar. Hal yang demikian itu, disampaikan oleh Bupati Drs KH Salwa Arifin saat meninjau proses pembangunan kembali bersama Wabup Irwan Bachtiar Rahmat dan Kepala Diskoperindag, Sigit Purnomo pada, Selasa (19/10).
Bupati Salwa menerangkan bahwa target...
Warga Sidoarjo Diduga Korupsi Dana SPP PNPM Mandiri Rp 1,635 Miliar
Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sidoarjo menetapkan Suhartatik (52), Bendahara UPK Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kecamatan Jabon sebagai tersangka.
Tersangka diduga melakukan korupsi sebesar Rp 1,635 miliar yang berasal dari dana SPP PNPM Kecamatan Jabon, tahun anggaran 2016-2017.
Selain menetapkan tersangka, tim penyidik juga langsung menahan tersangka dan dikirim ke Rutan Klas 1 Surabaya Kejaksaan...
Bupati Jember Hendy: Hak Kontraktor Wastafel Menggugat
Bupati Hendy Siswanto siap melayani gugatan para kontraktor pengadaan wastafel yang belum dibayar penuh oleh Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada era pemerintahan Bupati Faida.
“Tidak apa-apa, itu hak mereka. Malah bagus, karena apapun kami adalah pendatang baru yang tidak mengerti ini harus dibayar atau tidak. Bupati memang harus bertanggungjawab menyelesaikan. Tapi begitu membayar, kan kami harus bertanggungjawab bahwa barang...
DPRD Jatim Temukan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tak Sesuai
Komisi D DPRD Jawa Timur menilai rehabilitasi maupun pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Nganjuk terkesan tidak sesuai kebutuhan. Hal tersebut ditemukan saat melakukan kunjungan kerja di UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kediri wilayah III (Kabupaten Nganjuk), Kamis (14/10) kemarin.
“Kami ingin mengetahui anggaran rehabilitasi/pemeliharaan jalan sebesar Rp 4,9 miliar ini untuk apa saja. Karena ini sudah menjelang akhir tahun....
DPRD Jember Belum Laporkan Kerugian Daerah ke Aparat Penegak Hukum
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum melaporkan kerugian daerah berdasarkan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada aparat penegak hukum.
"Untuk melaporkan hal itu atas nama lembaga DPRD kepada aparat penegak hukum harus dipersiapkan betul dan harus memiliki lampiran terkait subjek materi yang akan kami laporkan," kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi di Kantor DPRD setempat, Selasa.
Ia...
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan III-2021
Pada periode Juli s.d. September 2021, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan informasi pada PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat.
Dari kuesioner yang telah disebar, terdapat 7 (tujuh) kuesioner yang dikembalikan (diisi) oleh responden, dengan hasil sebagai berikut:
Komunikasi Stakeholder, BPK Jawa Timur Terima Aspirasi dari GELORA Jawa Timur
Gerakan Loyalis Perubahan (GELORA) Jawa Timur menilai terdapat persoalan serius dalam pengelolaan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu penggunaannya tidak dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban (SPJ). Sebagai wujud peran serta masyarakat dalam mengawal penggunaan uang negara dan perbaikan tata kelola Dana Hibah, GELORA Jawa Timur menyampaikan aspirasinya kepada DPRD, gubernur, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Jawa...
Percepat TLRHP, Pemkot Pasuruan Manfaatkan Layanan Komunikasi Stakeholder
Setelah Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono membuka kegiatan Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) pada Rabu (6/10/2021), beberapa pemerintah daerah bertindak cepat menindaklanjuti penyelesaian TLRHP. Salah satunya Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan, yang memanfaatkan layanan komunikasi stakeholder untuk berkoordinasi terkait perkembangan penyelesaian TLRHP.
Pada forum komunikasi stakeholder pada Kamis (7/10/2021), Pemkot Pasuruan yang diwakili beberapa pejabat dari...
Hasil Kuesioner Layanan Komunikasi Stakeholder Periode Triwulan III-2021
Pada periode Juli s.d. September 2021, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner kepuasan atas layanan Komunikasi Stakeholder kepada lima instansi/lembaga penerima layanan.
Dari kuesioner yang disebar secara daring, terdapat 20 (dua puluh) responden yang mengirimkan feedback, dengan hasil sebagai berikut:
Harus Tunggu Audit BPK, Pembangunan Pelabuhan Giliyang Tak Bisa Dilanjutkan
Proyek lanjutan Pelabuhan Giliyang, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep terancam tidak bisa dikerjakan tahun ini, mengingat hingga Oktober 2021, proyek tersebut belum ditender.
“Proyek itu tidak bisa ditender, karena harus menunggu audit BPK. Tanpa audit, kami tentu saja tidak berani untuk menggelar tender. Sampai sekarang belum ada kabar dari BPK. Kami juga masih menunggu,” kata Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana...
BPK Jawa Timur Terus Mendorong Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan serta wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pasal yang sama juga mengatur bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, BPK...
Dukung Program Pemerintah, BPK Jawa Timur Selenggarakan Vaksinasi Covid-19 bagi Pegawai beserta Keluarga
Penanganan Covid-19 di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Selain penurunan jumlah kasus terkonfirmasi positif, pemerintah juga menggencarkan program vaksinasi Covid-19 kepada seluruh masyarakat. Untuk menyukseskan program ini, pemerintah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan BPK Jawa Timur, agar tingkat vaksinasi penduduk Indonesia dapat meningkat. Dengan demikian, tingkat kematian akibat Covid-19 diharapkan dapat ditekan serendah mungkin.
BPK Jawa...
Pemeriksa BPK Wajib Menerapkan Independensi, Integritas, dan Profesionalisme dalam Pelaksanaan Tugas
Penerapan independensi, integritas, dan profesionalisme merupakan kewajiban seluruh pemeriksa BPK saat melaksanakan tugas pemeriksaan. Ketiga nilai dasar itu harus dijiwai dan diimplementasikan sebagai wujud pelayanan prima kepada entitas pemeriksaan.
Saat memberikan pengarahan kepada para pemeriksa, Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono menyatakan bahwa BPK Jawa Timur telah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara...
P-APBD Jember Telat, DPRD: Lebih Baik daripada Tidak Sama Sekali
Fraksi-fraksi di DPRD Jember, Jawa Timur, bisa memahami keterlambatan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.
Seharusnya, Perubahan APBD selesai dibahas 30 September 2021. “Hari ini 9 Oktober, tak lama lagi akan tutup tahun anggaran 2021. Hanya tersisa waktu kurang lebih satu setengah bulan saja, yang bisa dimanfaatkan untuk optimalisasi anggaran yang sudah ada, dalam APBD maupun...
MCW Soroti Pelanggaran Anggaran Perjalanan Dinas OPD Kabupaten Malang
Malang Corruption Watch (MCW) kembali menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang. Khususnya yang dialokasikan pada perjalanan dinas (perdin) tahun anggaran 2020. MCW menilai ada penganggaran yang tidak sesuai dengan perundang-undangan.
Apalagi ternyata hal itu sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga telah tertuang di dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP).
Disebutkan kebijakan pengaturan perdin dalam daerah dan...
Ranking 1 MCP Se-Jatim, Pemkab Lamongan Jadi Tujuan Studi Referensi Pemkot Probolinggo
Pemkab Lamongan menjadi tujuan kunjungan kerja (kunker) Pemkot Probolinggo dalam mencari referensi ilmu. Pasalnya, Lamongan mampu meraih nilai tertinggi Se-Jawa Timur sebagai daerah yang memperoleh capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) hasil Korsupgah (Koordinasi Supervisi Pencegahan) Triwulan ke IV tahun 2020.
Dalam acara kunker tersebut, Habib Zainal mengajak sejumlah pejabat Wali Kota Probolinggo. Diantaranya, Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Asisten Perekonomian...
Dinamika Politik Penetapan P-APBD Jatim
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Jatim 2021 akhirnya disahkan. Penetapan itu dilakukan dalam rapat paripurna dewan yang berlangsung, Kamis (30/9/2021) malam.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Jatim Kusnadi, yang juga dihadiri oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak itu, berlangsung hingga menjelang tengah malam.
Keputusan itu diambil setelah seluruh fraksi menyatakan pendapat akhir mereka terhadap...
Wali Kota Pasuruan, Gus Ipul: Semua Perangkat Daerah Harus Memperbaiki Kinerja
Dalam rangka mengikuti Focus Group Discusion (FGD) terkait dengan penguatan fiskal daerah. Serta dalam rangka membangun ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan Kota Pasuruan yang semakin tangguh dan tumbuh.
Pemerintah Kota Pasuruan, Kamis (23/9/2021) melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Direktur Jendral Perbendaharaan Propinsi Jawa Timur.
Walikota Pasuruan, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan, kunjungan dimaksudkan FGD untuk memperbaiki kinerja Perangkat Daerah terutama disektor...
Pengadaan Seragam Pengajian Jadi Sorotan DPRD Kota Surabaya
Rapat badan anggaran (banggar) di ruang sidang paripurna DPRD Kota Surabaya diwarnai interupsi kemarin (27/9) petang. Perwakilan Komisi A DPRD Kota Surabaya memberikan sorotan tajam terkait pengadaan seragam di kelurahan. Baik seragam pengajian maupun seragam olahraga. Sebab, tidak ada nomenklatur yang bisa dijadikan landasan untuk program tersebut.
Interupsi disampaikan anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Imam Syafi’i ketika membahas anggaran...
Bupati Pamekasan Jawab PU Tujuh Fraksi atas Perubahan APBD TA 2021
Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan mendengar jawaban bupati terhadap Pemandangan Umum (PU) Fraksi atas Perubahan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2021.
Sebelumnya, Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman yang memimpin rapat memberik kesepakatan kepada Bupati Pamekasan menyampaikan jawaban, memberikan hadiah sepasang sepatu motif batik hasil pengrajin dari pelatihan Wirausaha Mandiri (WUB).
Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam...
Kepala Perwakilan Dorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah
Postur realisasi belanja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 didominasi oleh belanja hibah mencapai 29,47% dan belanja pegawai sebesar 23,56% dari total realisasi belanja yang sebesar Rp 32,28 Triliun. Hal ini jauh dibandingkan belanja pembangunan (belanja modal) yang hanya mencapai 5,90% dari total realisasi belanja. Padahal belanja modal pemerintah sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, terutama di masa pandemi...
Bupati Jember Diminta Lapor ke Penegak Hukum
Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi meminta Bupati Jember Hendy Siswanto untuk melapor ke aparat penegak hukum terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang pemantauan penyelesaian kerugian daerah per semester 1 tahun yang menyebutkan kerugian daerah mencapai Rp 200 miliar lebih.
"BPK merekomendasikan kepada Bupati Jember untuk segera diproses penyelesaian kerugian negara dan apabila tidak terselesaikan maka Bupati diminta mengambil...
Kejari Bongkar Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Kota Blitar
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Blitar memastikan akan menindaklanjuti laporan Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) dan Front Mahasiswa Revolusioner (FMR). Yakni laporan terkait dugaan kasus korupsi dana hibah di semua cabang olahraga di KONI Kota Blitar.
“Terima kasih atas dukungan dari Mas Triyanto dari KRPK dan Mas Iga dari FMR yang telah membantu memberikan data-data. Kami mohon doa agar bisa melaksanakan...
Bupati Jember Hendy akan Surati Faida, Minta Rp 438 Juta Dikembalikan
Bupati Hendy Siswanto berencana menyurati mantan bupati Faida soal pengembalian kelebihan pembayaran atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 438,574 juta ke kas daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur.
“Harus mengembalikan. Kalau memang bisa dibuktikan (sudah mengembalikan), silakan. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, ya harus dikembalikan dong. Itu uang negara. Kami akan surati, beliau masih ada di Jember,” kata...
BPK Temukan 1.361 Kasus di Pemkab Jember dengan Nilai Kerugian Rp200 Miliar Lebih
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur menemukan kerugian daerah di Pemerintah Kabupaten Jember per semester pertama tahun 2021 sebanyak 1.361 kasus dengan nilai mencapai Rp200 miliar lebih, berdasarkan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah di pemkab setempat.
"Kami telah menerima surat hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah per semester pertama tahun 2021 dari BPK Jatim yang menyebutkan nilainya...
Kerugian Rp 171 Miliar Belum Dikembalikan ke Kasda, Pemkab Jember Bisa Laporkan ke Penegak Hukum
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kerugian daerah pada keuangan Pemkab Jember sebesar Rp 200,5 miliar. BPK menyebut kerugian itu terjadi pada keuangan daerah tahun 2019, yang hingga Semester I tahun 2021 ini ada yang belum dikembalikan ke kas daerah (Kasda).
Kerugian daerah itu berasal dari 1.361 kasus dengan nilai sebesar Rp 200.579.617.399. Rinciannya adalah pertama, kerugian daerah terhadap bendahara sebanyak...
Buka Pembekalan Kepala OPD Jatim, Ini Kata Plh Sekdaprov Jatim
Kurang dari seminggu semenjak Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa melantik 16 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di lingkungan Pemprov Jatim, ke-16 pejabat tersebut mendapat pembekalan orientasi dan pengembangan kompetensi kepemimpinan JPT Pratama.
Acara digelar di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim, Jalan Balongsari Tama Surabaya, Senin (20/9/2021).
Hadir sekaligus membuka acara tersebut, Plh Sekdaprov Heru Tjahjono didampingi Kepala...
Kepsek di Kabupaten Situbondo Diimbau Mengelola Dana BOS Secara Benar
Wakil Bupati Bondowoso, H Irwan Bachtiar Rahmat SE MSi, menghimbau kepada seluruh kepala sekolah (Kepsek) untuk mengelola dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dengan semaksimal mungkin.
Hal ini disampaikan Wabup Irwan saat dikonfirmasi wartawan usai memberikan pembinaan pengelolaan dana BOS pada beberapa Kepala Sekolah jenjang SD dan SMP di Aula SKB (Sanggar Kegiatan Belajar), Rabu (15/9). “BOS itu dikelola harus benar,...
Raih WTP 8 Kali Berturut-turut, Kemenkeu RI Apresiasi Pemkab Jombang
Pemerintah Kabupaten Jombang kembali mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Kemenkeu memberikan penghargaan kepada Kabupaten Jombang atas prestasinya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak delapan kali berturut-turut atas penilaian laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK).
Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab bersama Sekdakab Jombang, Akhmad Jazuli dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menyaksikan...
Lima Kali Raih WTP, Menkeu Apresiasi Pemkot Mojokerto
Keberhasilan Pemkot Mojokerto mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) minimal lima kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Pengelolaan dan Laporan Keuangan Daerah mendapat apresiasi dan penghargaan dari Menteri Keuangan RI. Penghargaan ini merupakan laporan keuangan yang terealisasi pada tahun 2020.
Raihan penghargaan prestisius tersebut secara simbolis diserahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dalam Rakernas...
Pemkab Gresik Bangun Puskesmas yang Jadi Langganan Banjir
Pelayanan kesehatan di Puskesmas Dadapkuning mulai hari ini (13/9) dialihkan ke Dusun Leker Rejo, Cerme. Tempat yang sering kebanjiran akibat luapan air Kali Lamong itu akan dibangun dengan anggaran Rp 5,1 miliar.
Seperti dilihat dalam laman website LPSE Gresik, proyek pembangunan puskesmas tersebut baru selesai lelang pada 31 Agustus. Bahkan, hingga hari ini belum ada penandatanganan kontrak pekerjaan itu. Padahal,...
Menteri Keuangan Sri Mulyani Apresiasi Pemprov Jatim Raih WTP Lebih dari Lima Kali
Provinsi Jawa Timur menerima Penghargaan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lebih dari lima kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan diapresiasi Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2020.
Sebelumnya, tepatnya di Bulan Agustus tahun 2021, Jatim menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang kesepuluh...
Pertahankan WTP, Menkeu Apresiasi Pemprov Jatim
Kementerian Keuangan (Menkeu) RI memberikan apresiasi atas prestasi Jatim karena telah mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lebih dari lima kali berturut dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2020.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memberikan Apresiasi kepada Pemprov Jatim bersama 26 kab/kota lainnya (lihat tabel) atas capaian WTP tersebut. Penghargaan ini...
Pro Desa Kabupaten Malang Soroti Mutu Beras Bansos Diduga Tak Sesuai Spek
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial (Bansos) melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang terus mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat.
Sedangkan temuan BPK tersebut terkait pengadaan biaya packaging dan distribusi, karena penganggarannya tidak tertuang di dalam kontrak.
Sedangkan dana bansos tersebut dari Belanja Tidak Terduga (BTT) yang leading sektornya Badan Penanggulangan Bencana Daerah...
KPK Tingkatkan Status Penyelidikan Kasus Penggunaan Anggaran Era Bupati Faida Jadi Penyidikan
Ada kabar terbaru dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal laporan kasus penggunaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, periode 2019-2020 atau pada era pemerintahan Bupati Faida.
Kabar ini disampaikan Agusta Jaka Purwana, anggota DPRD Jember yang melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi itu ke KPK. “Saya sudah menerima surat klarifikasi atas permohonan tindak lanjut kasus yang saya laporkan ke...
DPRD Kabupaten Trenggalek Berkonsultasi dengan BPK Jawa Timur terkait Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan bahwa hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya. Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa DPR/DPRD dapat meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
Setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)...
BPK Jawa Timur Tetap Melaksanakan Pemeriksaan di Masa Pandemi Covid-19
BPK Jawa Timur tetap menjalankan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di wilayah Jawa Timur meski pandemi Covid-19 belum berakhir. Pelaksanaan pemeriksaan di masa pandemi berpedoman pada seperangkat peraturan teknis serta penerapan protokol kesehatan secara ketat, di antaranya mewajibkan tim pemeriksa menjalani tes Covid-19 sebelum dan sesudah melaksanakan pemeriksaan. Sementara itu, dalam hal standar dan metodologi,...
Wakil Ketua Pansus Covid Usulkan Bupati Jember Bentuk Tim Pemeriksa Utang Rp 54 M
David Handoko Seto, Wakil Ketua Pansus Covid DPRD Jember, Jawa Timur, mengusulkan kepada Bupati Hendy Siswanto agar membentuk tim pemeriksa barang untuk mengatasi klaim utang Rp 54 miliar dari 137 rekanan pengadaan wastafel pada 2020.
“Utang Rp 54 miliar adalah aduan rekanan pengadaan bak cuci tangan. Ini masih dalam proses pengakuratan data yang mungkin butuh review dari Inspektorat,” kata David.
Tim...
Mutasi dan Promosi Pejabat Struktural di Lingkungan BPK Jawa Timur
Sebagai bentuk kebijakan organisasi yang bertujuan meningkatkan kinerja organisasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan pelaksana BPK menjadi hal yang rutin dilakukan. Hal ini juga dimaksudakan untuk melengkapi pengalaman penugasan di satuan kerja pada pelaksana BPK sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian.
Sebanyak 69 orang Pejabat Administrator dan 69 orang Pejabat Pengawas dilantik dan diambil sumpahnya oleh Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar...
Nasib Utang Rp 54 Miliar pada 137 Rekanan pada Masa Bupati Faida Belum Jelas
DPRD Jember, Jawa Timur, memperoleh laporan bahwa pemerintah kabupaten pada masa kepemimpinan Bupati Faida masih memiliki utang pengadaan wastafel sebesar Rp 54 miliar kepada 137 rekanan. Namun sampai saat ini pembayaran utang itu belum jelas.
David Handoko Seto, Ketua Panitia Khusus Covid Jilid I DPRD Jember yang saat ini menjabat Wakil Ketua Pansus Covid Jilid II, mengatakan, setelah Badan Pemeriksa...
Pemkot Malang Proses Pencairan Insentif Tim Pemakaman COVID-19
Pemerintah Kota Malang menyatakan saat ini tengah melakukan proses pencairan dana insentif bagi tim pemakaman COVID-19, usai munculnya laporan dugaan penyelewengan dana insentif dari Malang Corruption Watch (MCW).
Wali Kota Malang Sutiaji di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat mengatakan bahwa hingga saat ini dana insentif tim pemakaman COVID-19 masih belum dibayarkan untuk periode Mei-Agustus 2021. Saat ini, masih dalam proses...
Kejari Kepanjen Tindaklanjuti Temuan BPK Ketidaksesuaian Bansos di Kabupaten Malang
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang telah menanggapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2021 bantuan sosial (bansos), yang disalurkan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang kepada warga yang terdampak Pandemi Covid-19. Sedangkan bansos tersebut bersumber dari Pemanfaatan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kepanjen, Kabupaten Malang Agus Hariyono, Kamis (2/9), saat dihubungi melalui telepon...
Dinsos Kabupaten Malang Tak Cermat Pahami Kerjasama Pendistribusian Bansos
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2021, yang mana dalam pendistribusian bansos di Kabupaten Malang ada ketidaksesuaian biaya packaging dan distribusi bansos yang dirupakan bahan pangan.
Sedangkan di dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau kerjasama terkait packaging dan distribusi juga sudah termasuk dalam bansos tersebut yang digulirkan pada tahun 2020.
Menurut Kepala Inspektorat Kabupaten Malang Tridiyah Maestuti, Rabu (1/9), kepada wartawan,...
Tim Komunikasi Audit Kabupaten Jember Tangani Dana Covid Rp 107 M Masa Bupati Faida
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, membentuk tim komunikasi audit. Tim beranggotakan pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, kepolisian, kejaksaan, dan Universitas Jember.
“Sekarang kami masih proses. Jadi memang di BPKAD lama dijadikan posko pemanggilan, posko untuk tim komunikasi audit. Di situ sekarang ada kegiatan audit Rp 107 miliar dan utang (kepada rekanan sebesar) Rp 31 miliar,” kata Kepala BPKAD...
Pernah Gugat Pemkab Jember, Agus Kini Desak Bupati dan DPRD Laporkan Rp 107 Miliar ke KPK
Agus Mashudi, warga yang pernah menggugat Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada masa Bupati Faida, kini mendesak Bupati Hendy Siswanto dan DPRD Jember agar melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember 2020 ditemukan dari jumlah Rp 126,08 miliar yang disajikan sebagai kas di bendahara pengeluaran per 31...
Dampak Temuan BPK, Dinsos Kabupaten Malang Takut Salurkan Bansos
Buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada tahun 2021 ini. Hal itu telah ditemukan adanya ketidak sesuaian bantuan sosial (bansos) yang disalurkan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang untuk penanganan Covid-19. Dan dengan adanya LHP dari BPK tersebut, maka Dinsos setempat kini lebih berhati-hati dalam menyalurkan bansos.
Sebab, bansos yang bersumber pada anggaraan Belanja Tak Terduga (BTT)...
Banyak Bocor, DPRD Kabupaten Sidoarjo Minta Audit Delta Tirta
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo geleng-geleng kepala. Angka kebocoran atau Tingkat Kehilangan Air (TKA) di PDAM Delta Tirta Sidoarjo dinilai terlalu besar karena mencapai 36 persen atau Rp 90 miliar dari total pendapatan Rp 270 miliar.
Sebelum-sebelumnya, angka kebocoran itu selalu di bawah 30 persen. “Sekarang ini direksinya baru dan operasional semakin besar. Tapi kok tingkat kehilangan air malah sangat besar,”...
DPRD Kota Madiun Beber Dua Tahun Kinerja di Rapat Paripurna
Selasa (24/8), tepat dua tahun DPRD Kota Madiun masa jabatan 2019-2024 menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Selama itu pula kalangan legislatif telah all-out menjalankan fungsinya sekaligus mitra kerja eksekutif. Baik fungsi pembentukan peraturan daerah (perda), anggaran, maupun pengawasan. Muaranya keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat daerah setempat.
Rekam jejak dua tahun kinerja DPRD Kota Madiun masa jabatan 2019-2024 disampaikan dalam rapat paripurna...
Pemkab Mojokerto Gelontor BST APBD Rp 4 Miliar Lebih
BST APBD via PT Pos sebesar Rp 300 ribu diserahkan secara simbolis oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati di Pendapa Kantor Kecamatan Trowulan, Rabu (25/8). BST APBD senilai total Rp 4.821.000.000, bakal digelontorkan untuk 16.070 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se-Kabupaten Mojokerto di 18 kecamatan.
Bupati didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Ludfi Ariyono menyatakan, BST APBD ini merupakan satu dari sekian...
BPK Menduga Ada Ketidaksesuaian Penanganan Bansos di Malang
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah menemukan ketidaksesuaian bantuan sosial (Bansos) untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Malang. Sedangkan temuan BPK tersebut di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang, pada anggaran tahun 2020. Dalam catatan BPK pada buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkannya pada tahun 2021, yakni dalam penanganan dampak sosial akibat Pandemi Covid-19.
Bansos yang dikeluarkan untuk penanganan...
BPK Jawa Timur Sampaikan Penjelasan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2020 kepada DPRD Kabupaten Bondowoso
Bertempat di Ruang Auditorium BPK Jawa Timur, sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bondowoso melaksanakan pertemuan dengan pimpinan BPK Jawa Timur pada Rabu (25/8/2021). Pertemuan yang dikemas dalam bentuk komunikasi stakeholder ini (d/h komunikasi audit) merupakan inovasi BPK Jawa Timur untuk menambah manfaat hasil pemeriksaan BPK bagi para pemangku kepentingan, termasuk DPRD. Agenda dari pertemuan kali ini adalah penyampaian...
BPK Temukan Ketidaksesuaian Penyaluran Dana Bansos Covid-19, Apa Kata Dinsos Kabupaten Malang?
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang saat ini tengah menyoroti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait ketidaksesuaian Bantuan Sosial (Bansos) untuk penanganan Covid-19 pada pemeriksaan anggaran tahun 2020 di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang.
Berdasarkan catatan BPK, dalam buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkannya pada tahun 2021, menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka penanganan dampak...
Serapan Anggaran Covid-19 di Kabupaten Malang Minim
DPRD Kabupaten Malang soroti penyerapan dana penanganan virus Covid-19 milik Pemkab Malang. Wakil rakyat menilai serapan dana anggaran untuk penanganan Corona masih rendah. Sebab dari total anggaran Rp 124 miliar, Pemkab Malang sejauh ini baru menggunakan anggaran itu Rp 34 miliar.
"Jika melihat datanya memang (serapan dana Covid-19) masih rendah sekali," ujar Anggota DPRD Kabupaten Malang Fraksi Gerindra, Zia Ulhaq ketika dikonfirmasi.
Zia...
Kakanwil BPN Jatim Yakin Sertifikasi Aset Pemkab Tulungagung Selesai 2023
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, Jonahar, yakin sertifikasi aset Pemkab Tulungagung akan selesai pada tahun 2023. Penyelesaian sertifikasi pada tahun tersebut sesuai target yang telah ditetapkan.
“Yang untuk tahun 2021 dipastikan selesai pada tanggal 24 September. Kemudian tahun 2022 akan ada 300 bidang yang disertifikasi dan tahun 2023 sebanyak 319 bidang. Jadi tahun 2023 kami yakin...
Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Sumbang Silpa Terbesar
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang cukup tinggi, yakni mencapai Rp 300 miliar. Dana ratusan miliar itu diharapkan segera dialokasikan ke organisasi perangkat daerah (OPD) yang sedang membutuhkan serapan anggaran untuk operasional.
Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Malang, Tomie Herawanto, menjelaskan pihaknya masih melakukan pembahasan terkait distribusi Silpa sesuai...
Anggaran BTT di Kabupaten Malang Efektif untuk Penanganan Covid-19
Penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malanng dinilai cukup efektif, terutama dalam penanganan Covid-19.
Sehingga pemerintah setempat akan menambah anggaran tersebut melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2021. Dan Anggota DPRD Kabupaten Malang telah mencatat anggaran BTT terserap 70 persen dari alokasi yang dianggarkan Rp 23 miliar.
“Karena sifat penyerapan anggaran BTT tersebut lebih siap untuk dipakai...
Giliran Sopir Angkot di Kota Malang Dapat Bansos
Penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Covid-19 di Kota Malang kini sedang berproses, baik itu bansos dari APBD Kota Malang maupun APBN. Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Penni Indriani mengatakan, bansos yang diberikan kepada masyarakat di Kota Malang itu kini nyaris 90 persen.
Ada kendala beberapa warga belum menerima bansos lantaran masih ditemukan dobel data antara Kartu Keluarga...
Anggaran Bantuan Sosial di Kabupaten Bangkalan Menipis
Pemerintah yang terus memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, membuat Pemkab Bangkalan mulai berhitung ketersediaan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak PPKM di tengah pandemi Covid-19.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bangkalan, Wibagio Suharta mengungkapkan, sisa anggaran yang ada saat ini hanya untuk masyarakat disabilitas dan lanjut usia senilai Rp 40 juta dan 39 juta.
“Jika terkait bansos,...
Kepala Perwakilan Himbau Seluruh Pegawai Menjiwai Slogan Pelayanan “MANTAP”
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono berharap para pegawai dapat menjiwai dan menerapkan slogan pelayanan BPK Jawa Timur. Slogan pelayanan yang terangkum dalam singkatan MANTAP (Melayani, Adil, Nyaman, Transparan, Akurat, Paripurna) merupakan komitmen BPK Jawa Timur dalam mewujudkan Zona Integritas sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan komitmen tersebut, BPK Jawa Timur menyatakan kesiapannya memberikan pelayanan...
Ringankan Beban Pegawai Non ASN, DWP BPK Jawa Timur Salurkan Beasiswa Pendidikan
Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPK Jawa Timur menyalurkan beasiswa pendidikan kepada pegawai non ASN (pegawai tidak tetap dan petugas cleaning service) di lingkungan BPK Jawa Timur. Bantuan yang rutin disalurkan setiap tahun ini diharapkan dapat meringankan sebagian beban pegawai dalam membiayai pendidikan putra putrinya di masa pandemi Covid-19.
Beasiswa pendidikan diserahkan secara simbolis oleh Ketua DWP BPK Jawa Timur Endang...
BPK Jawa Timur Lakukan Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Vokasi serta Kinerja Pengelolaan Vaksinasi Covid-19
Pandemi Covid-19 yang belum berakhir tidak menghalangi BPK Jawa Timur dalam menjalankan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Setelah menyelesaikan pemeriksaan atas seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 pada semester I 2021, BPK Jawa Timur memulai kegiatan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dan pemeriksaan kinerja pada beberapa pemerintah daerah.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus...
Peningkatan dan Pengembangan Budaya Kerja Perlu Libatkan Seluruh Pegawai
Inspektorat Utama BPK RI menyelenggarakan kegiatan workshop Upaya Peningkatan dan Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan BPK pada Kamis, 29 Juli 2021. Kegiatan yang diselenggarakan secara daring ini diikuti oleh seluruh satuan kerja BPK, baik BPK RI Pusat maupun BPK Perwakilan.
Tujuan diselenggarakannya workshop ini adalah untuk memperoleh wacana/pembelajaran tentang peningkatan dan pengembangan budaya kerja yang dapat memotivasi satuan kerja dalam...
Jatim Mulai Bangkit, Target Pendapatan Terlampaui
HUT Ke-76 Kemerdekaan Indonesia masih berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Dampaknya terasa di berbagai sektor. Mulai sosial hingga ekonomi. Meski begitu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menguatkan komitmennya untuk membawa Jawa Timur bangkit pada 2021.
Slogan Jatim Bangkit memang kerap disampaikan Khofifah pada berbagai kesempatan. Dia ingin slogan tersebut menjadi spirit dalam menghadapi pandemi Covid-19. Spirit itu diwujudkan dengan...
Berturut-turut Kota Malang Raih Predikat WTP Ke-10
Komitmen Kota Malang untuk mempertahankan kinerja, berbuah hasil memuaskan. Tahun 2021 ini, pemerintahan yang dipimpin oleh Wali Kota Drs. H. Sutiaji kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020.
Wali Kota Malang, H. Sutiaji menerima secara resmi laporan tersebut dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono.
Kota...
Dana Perjalanan Dinas Tinggi Dibanding Dana Pandemi
Malang Corruption Watch (MCW) mengkritisi anggaran belanja Kota Batu 2021 yang direncanakan sebanyak Rp1,087 triliun. MCW menilai, dari anggaran sebanyak itu, sektor paling besar menghabiskan anggaran adalah belanja operasional birokrasi.
Divisi Riset dan Informasi MCW, Janwan Tarigan memaparkan, Anggaran Belanja Pegawai Rp 387.664.239.677 (35,6 persen), Belanja Perjalanan Dinas Rp 28.228.016.500 (2,6 persen), Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp 19.293.030.330 (1,77...
Refocusing APBD Kota Surabaya Kuatkan Bidang Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial
Lonjakan kasus covid-19 yang masih terjadi hingga Juni 2021 memaksa adanya kembali refocusing anggaran yang prioritas untuk penanganan covid-19 di APBD 2021 Kota Surabaya.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti, Senin (9/8) memberikan sejumlah catatan atas pelaksanaan APBD 2021 Kota Surabaya dengan menegaskan agar Pemerintah Kota Surabaya memfokuskan refocusing anggaran untuk bidang kesehatan, peningkatan ekonomi, dan jaring pengaman sosial.
Menurut Reni...
Pansus Jilid I Buru Rp 107 M, Pansus Covid Jilid II DPRD Jember Buat Apa?
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, membentuk Panitia Khusus Penanganan Covid-19 jilid kedua. Kali ini pansus diketuai Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim dari Gerindra, menggantikan David Handoko Seto dari Nasdem yang sebelumnya mengetuai pansus jilid pertama.
Pansus itu beranggotakan 15 orang. David digeser menjadi wakil ketua pansus bersama Mufid dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Hadi Supaat dari PDI Perjuangan. Ketua...
Gus Ipul Bakal Percepat Sertifikasi Aset Daerah di Kota Pasuruan
Adanya aset daerah yang belum disahkan di Kota Pasuruan menjadikan catatan Laporan Hasil Pemeriksaan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Untuk itu, Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf mendorong percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah.
Didampingi Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan, Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah terkait, Wali Kota Pasuruan (Gus Ipul) mengikuti rapat koordinasi bersama KPK dan Kanwil BPN Jawa...
Anggaran Penanganan Covid-19 di Surabaya Tembus Rp 800 Miliar, Pemkot Siap Pertanggungjawabkan
Pemkot Surabaya mengungkapkan anggaran cukup besar dalam penanganan pandemi Covid-19. Hingga saat ini, angkanya mencapai Rp800 miliar.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan, anggaran sebanyak itu tak hanya bersumber dari APBD kota pahlawan.
Di luar itu, Pemkot juga menerima sumbangan dari instansi lain hingga swasta.
"Dari APBD sekitar Rp400 miliar. Namun, kalau digabungkan dengan non-APBD, bisa Rp 800 miliar hingga Rp 1...
Pemkot Batu Longgarkan Pajak Pelaku Usaha
Pemerintah Kota Batu memberikan kelonggaran pembayaran pajak untuk pelaku usaha pariwisata hingga September 2021. Kepala Bapenda Kota Batu Dyah Ayu Kusuma Dewi mengatakan hal tersebut untuk membantu meringankan beban para pelaku usaha, terlebih di bidang pariwisata yang terdampak parah akibat pandemi Covid-19.
“Ada kelonggaran pembayaran pajak dan pembebasan denda untuk semua pajak seperti resto, hotel, hiburan, air tanah sampai September...
Jadi Tersangka Korupsi Pasar Era Bupati Faida, Pejabat Disperindag Jember Diperiksa
Satreskrim Polres Jember menjadwalkan pemeriksaan perdana kepada dua tersangka kasus dugaan korupsi pasar tradisional, secara terpisah. DS, pejabat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) diperiksa pada Kamis (29/07) ini. DS hadir memenuhi panggilan pemeriksaan di Mapolres Jember sekitar pukul 10.00 WIB dan selesai sekitar petang.
"Yang PPK, datang hari ini. Sedangkan untuk yang swasta, sudah kita jadwalkan harinya pada pekan...
Bupati Jember Kumpulkan Rekanan Pengadaan Wastafel APBD 2020
Bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto mulai mengurai satu persatu persoalan anggaran APBD 2020 sebesar Rp107 miliar yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Salah satunya memanggil para rekanan pengadaan wastafel gugus tugas percepatan penanganan covid 19 Kabupaten Jember 2020, di pendopo Wahyawibawa Graha, Rabu (28/7).
Langkah ini dilakukan karena proyek ini merupakan salah satu penyumbang predikat Opini Tidak Wajar dalam LHP...
Ini Pandangan Umum Eksekutif Tentang Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020
Rapat paripurna lanjutan kembali digelar oleh DPRD Kabupaten Ponorogo hari ini, Senin, 26 Juli 2021. Dengan agenda jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi tentang raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2020.
Rapat dihadiri Bupati Sugiri Sancoko, Wabup Lisdyarita, Sekdakab Agus Pramono, Ketua dan Wakil Ketua, anggota DPRD Ponorogo Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Ponorogo.
Dalam jawabannya, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko mengatakan, beberapa waktu...
Evaluasi BUMD Hingga Transportasi
Rancangan peraturan daerah (raperda) tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) mulai dibahas pekan ini. Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya memberikan usulan, mulai optimalisasi perusahaan daerah hingga transportasi massal.
Anggota Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya Tjutjuk Supariono mengatakan, masalah di internal badan usaha milik daerah (BUMD) harus segera diselesaikan. Pada 2020, realisasi pendapatan dari BUMD sekitar 22 persen. Banyak pula...
Wali Kota Pasuruan Hadiri Paripurna Pertanggungjawaban APBD TA 2020
DPRD Kota Pasuruan kembali menggelar rapat paripurna terkait dengan pembahasan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran (TA) 2020 di Gedung DPRD Kota Pasuruan, Senin (26/7/2021).
Rapat tersebut dihadiri oleh Wali Kota Pasuruan H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Ketua dan Anggota DPRD Kota Pasuruan, Jajaran Forkopimda Kota Pasuruan, Sekretaris Daerah serta Jajaran Kepala OPD Kota Pasuruan, baik secara langsung maupun daring.
Pada rapat itu, Fraksi...
Pembangunan Jalan Disidik Kejari Tulungagung, Uang Rp 711 Juta Diserahkan
Salah satu kontraktor jalan menitipkan pengembalian uang kerugian negara ke Kejari Tulungagung, pascapekerjaannya masuk tahap penyidikan. Yakni Rp 711 juta.
Kasi Intel Kejari Tulungagung, Agung Tri Radityo mengatakan, penitipan itu dilakukan oleh kontraktor pelaksana proyek pekerjaan pelebaran jalan Jeli-Picisan, Kecamatan Karangrejo tahun anggaran 2018.
"Kan dalam temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ditemukan kerugian keuangan negara sekitar Rp 900 juta, mereka inisiatif...
DPRD Jawa Timur Soroti Sejumlah PR Pemprov Jatim, Minta Segera Ada Tindaklanjut
DPRD Jawa Timur menyoroti sejumlah pekerjaan rumah di internal Pemprov Jatim. Selain urusan penanganan pandemi Covid-19, legislatif berharap hal-hal penting di Pemprov juga harus terus diperhatikan.
Di antara contoh PR yang harus diselesaikan adalah tindak lanjut dari rekomendasi dan opini BPK terkait laporan hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara di lingkungan Pemprov Jatim.
Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengatakan, mekanisme yang...
Korupsi Diskominfo Bakal Menyeret Pejabat Besar di Lingkungan Pemkab Kediri
Penanganan kasus dugaan korupsi Rp 853 juta di Dinas Kominfo Pemkab Kediri oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kediri ditengarai akan menyeret pejabat lain.
Dugaan itu mencuat setelah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Kediri, Sri Kuncoro meyakini adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi di lingkungan dinas pelat merah.
Hal tersebut ditegaskan Sri Kuncoro saat menggelar pers rilis bersama awak media, Rabu (21/7/2021).
Ia meyakini ada keterlibatan pihak...
Sepakati Perda LPP APBD Jember 2020, Diusulkan Gandeng Polisi untuk Usut Anggaran Corona Rp 107 Miliar
Bupati Jember dan DPRD Jember menyepakati Peraturan Daerah (Perda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun anggaran 2020, Rabu (14/7/2021).
Penetapan Perda itu dilakukan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Jember yang digelar secara daring dan luring. Peserta luring hanya 25 persen dari kapasitas ruang gedung paripurna. Dan sebagian besar peserta rapat paripurna mengikuti secara daring.
"Tentunya kami akan menindaklanjuti semua...
Fraksi GIB: Temuan Rp 107 Miliar Perlu Proses Hukum agar Jera
Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB) merekomendasikan agar temuan Badan Pemeriksa Keuangan sebesar Rp 107 miliar yang berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2020 diproses aparat penegak hukum secepatnya.
Proses hukum ini mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. “Ini agar menjadi efek jera bagi pemimpin terdahulu dan menjadi pelajaran bagi pemimpin...
Untuk Mencapai WBK/WBBM Dibutuhkan Kerja Sama Seluruh Satker
JAKARTA, Humas BPK - Keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) membutuhkan kerja sama dari seluruh satuan kerja (satker). Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (Sekjen BPK) Bahtiar Arif saat membuka Workshop Persiapan Penilaian Nasional Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan BPK, di Jakarta, Selasa...
Polemik Proyek Rubuha Disperta Jombang Terus Menggelinding
Polemik proyek rumah burung hantu (Rubuha) yang diduga dikerjakan tidak sesuai RAB (rencana anggaran biaya) terus menggelinding.
Menurut salah seorang sumber KabarJombang.com, proyek yang menelan anggaran Rp 734 juta dari APBD-P tahun 2020 tersebut dari awal sudah disinyalir dikerjakan asal-asalan oleh kontraktor.
Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan, kolom pondasi tiang rubuha di wilayah Kecamatan Perak tidak plesteran atau acian.
Selain...
Kejari Turut Pantau Pembagian Bansos di Kota Batu
Kejaksaan Negeri (Kajari) Batu akan mendampingi proses penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial kepada masyarakat. Bansos diberikan rutin setiap tahun kepada masyarakat tak mampu.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batu, Supriyanto mengatakan, pihaknya berinisiatif pendampingan agar bantuan tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu.
“Kami berinisiatif. Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait PPKM Darurat itu kan banyak hal, salah satunya adalah diminta semua...
DPRD Kabupaten Mojokerto Setujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan badan anggaran (banggar) dan pendapat akhir fraksi, penetapan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua Hj Setia Puji Lestari didampingi dua wakil ketua dan dihadiri Bupati Mojokerto, Dr Hj Ikfina Fatmawati, Wakil Bupati, Muhammad Al Barra LC, forkopimda, OPD,...
Maklumat Pelayanan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Standar Pelayanan Permintaan Informasi Publik
Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat
PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA PADA PELAKSANA BPK TAHUN ANGGARAN 2021
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 724 Tahun 2021 Tanggal 22 April Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2021, BPK membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia, Pria dan Wanita, berpendidikan Sarjana (S-1) dan Diploma III (D-III) untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil...
Seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo Setujui Raperda LPj APBD 2020
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, berjalan mulus. Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Probolinggo, menyetujuinya untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda).
Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir (PA) Fraksi. Serta, Penandatanganan Persetujuan Bersama Raperda tentang LPj Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, kemarin (1/7).
Rapat paripurna yang dipimpin...
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan II-2021
Pada periode April s.d. Juni 2021, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan informasi pada PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat.
Dari kuesioner yang telah disebar, terdapat 12 (dua belas) kuesioner yang dikembalikan (diisi) oleh responden, dengan hasil sebagai berikut:
Kerja Sama dengan Perpustakaan Riset BPK RI, BPK Jawa Timur Selenggarakan Bedah Buku secara Daring
Kunci sukses untuk menyejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi, dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat.
Hal itu menjadi kesimpulan dari bedah buku “Pengelolaan Dana Desa” yang diselenggarakan pada Rabu,...
Didesak Tindaklanjuti Temuan BPK, Ini Jawaban Bupati Jember
Sejumlah fraksi mendesak Bupati Hendy Siswanto segera menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2020.
Hendy mengatakan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 27 Ayat 5 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, BPK RI memberikan batas waktu 60 hari untuk menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi.
“Saat...
Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Madiun TA 2020 Ditandatangani
Bupati Madiun bersama pimpinan DPRD Kabupaten Madiun, telah menandatangani pengambilan keputusan bersama Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2020, Senin (5/7).
Dilanjutkan diserahkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Madiun, H. Ferry Sudarsono kepada Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami disaksikan Wabup Madiun, H. Hari Wuryanto dan Wakil Ketua DPRD Kab. Madiun, Slamet Riyadi S.Sos. M.Pd dan Kuwat Eddy Santoso.
Badan anggaran DPRD Kabupaten Madiun, Jumali...
Sejumlah Fraksi Soroti Buruknya Pengelolaan Keuangan APBD Jember 2020
Sejumlah fraksi menyoroti buruknya pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember tahun anggaran 2020, dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi yang digelar di DPRD Jember secara daring dan luring, Kamis (1/7).
"Setelah mendapatkan opini disclaimer pada 2019, kini mendapatkan Opini Tidak Wajar untuk APBD 2020. Tidak pernah ada dalam sejarah, pemerintah daerah di Jatim mendapatkan...
Jadi Temuan BPK, Tiga Kontraktor Proyek SPAM Harus Bayar Ratusan Juta, Dua Masuk Blacklist
Proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) offtake di Kabupaten Pasuruan tahun 2020 menyisakan catatan. Berdasarkan temuan BPK RI, pelaksana (rekanan) proyek SPAM di Beji dan Rembang dikenai sanksi denda ratusan juta.
Hal ini dikarenakan pengembang tidak bisa melaksanakan proyek dengan tuntas sampai tenggat waktu yang ditentukan.
Seperti yang terjadi pada proyek SPAM Beji yang sedianya selesai pada 22 Desember 2020. Bahkan,...
Sejumlah Fraksi Desak Hasil Audit APBD Jember Diteruskan ke Penegak Hukum
Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendesak agar Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 diteruskan ke aparat penegak hukum.
Mufid, juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa mengatakan, BPK meninggalkan tujuh catatan bersifat material yang menyebabkan LKPD Kabupaten Jember tidak disajikan secara wajar. Salah satunya adalah dari jumlah Rp...
Muncul Dugaan Penyelewengan Miliaran Rupiah
Soroti Proses Tender Pembangunan Kamar Operasi RSUD
Sejumlah fraksi di DPRD Bondowoso menyoroti dugaan penyelewengan proses tender pembangunan kamar operasi terintegrasi dua ruang operasi dan renovasi ruangan penunjang pada bangunan rumah sakit senilai lebih dari Rp 13,5 miliar di RSUD dr Koesnadi. Sorotan itu disampaikan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020,...
Tiga Proyek SPAM Kembali Jadi Temuan BPK
Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Pasuruan kembali menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur.
Berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun lalu, ada tiga proyek SPAM yang dinilai bermasalah. Mulai dari kekurangan volume pekerjaan, denda keterlambatan, hingga nilai jaminan yang tidak dicairkan.
Ketiga proyek SPAM itu di antaranya, proyek pengembangan SPAM offtake Gempol senilai Rp 5, 1...
Hampir Setahun Insentif Tenaga Kesehatan Daerah Nyantol
Tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas menangani Covid-19 di Kabupaten Mojokerto belum menerima insentif yang sudah dinanti sejak setahun lalu. Kali terakhir mereka menerimanya Agustus 2020.
Plt Kasi Mutu Pelayanan dan Profesi Medis RSUD Prof dr Soekandar Kab Mojokerto drg Erni Indrawati menyatakan, sejak September hingga bulan ini, pencairan insentif tenaga kesehatan daerah (inakesda) memang belum ada kejelasan. "Kalau ditotal sepuluh...
Undangan Bedah Buku “Pengelolaan Dana Desa”
Tautan live streaming Yotube: https://www.youtube.com/watch?v=nQMY0y1t9io
Raperda Pertanggungjawaban Bupati Trenggalek untuk APBD 2020 Disahkan
Setelah melalui pembahasan panjang dalam sidang paripurna DPRD maupun rapat Pansus DPRD, akhirnya Raperda Pertanggungjawaban Bupati atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2020 akhirnya disahkan menjadi peraturan daerah.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin usai mengikuti sidang paripurna menuturkan bahwa hari ini disepakati perda tentang pertanggungjawaban APBD Tahun 2020. “DPRD sudah menerima, selanjutnya kita membacakan ada dua perda usulan dari...
Nilai Dugaan Korupsi Proyek 4 Ruas Jalan Lebih Besar
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung telah mendapatkan hasil uji sampel empat ruas jalan yang diduga menjadi objek korupsi. Hasilnya, nilai dugaan korupsi jauh lebih besar dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sebelumnya, Kejari Tulungagung menggandeng Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang untuk proses pengambilan sampel empat ruas jalan ini. ITN pula yang menguji sampel itu di laboratorium, hingga hasil akhirnya diserahkan ke Kejari Tulungagung. “Hasil...
Pemerintah Daerah Bersinergi Menyukseskan Penerapan SIPTL
BPK telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) secara bertahap sejak 6 Januari 2017. Pengembangan aplikasi ini bertujuan meningkatkan pengelolaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) dengan banyaknya rekomendasi yang harus dipantau dalam jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 60 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan. SIPTL diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menyampaikan...
Korupsi BPOPP 2019-2020 – Langsung Tahan Wakasarpras SMKN 10 Kota Malang
Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana (Wakasarpras) SMKN 10 Kota Malang, ditahan petugas Kejaksaan Negeri Kota Malang, Arif R., Senin (28/6). Begitu usai menjalani pemeriksaan Kejari, ia dibawa ke Lapas Kelas I Malang sekitar pukul 14.00 WIB.
Arif menjadi tersangka dugaan kasus korupsi dana Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 2019 dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP)...
BPK Ungkap Lima Temuan Atas Laporan Keuangan Pemkab Pasuruan
Kendati meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur mengungkap adanya lima temuan dalam penggunaan keuangan daerah tahun anggaran 2020.
Hal itu tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang yang berkaitan dengan pengendalian internal dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang dibuat Mei 2021 lalu.
Berdasar salinan dokumen yang diperoleh WartaBromo, kelima temuan itu meliputi:
Adanya kekurangan...
Tindaklanjuti Rekomendasi BPK, Pimpinan OPD Kabupaten Madiun Berkoordinasi dengan BPK Jawa Timur
BPK telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Madiun pada tanggal 25 Mei 2021. Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah Kabupaten Madiun wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60...
Kepala Perwakilan Ajak Para CPNS Beri Kontribusi Optimal untuk BPK
Sebagai generasi milenial, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) BPK diharapkan dapat berkontribusi optimal bagi kemajuan BPK. Pada era revolusi industri 4.0 sekarang ini, setiap ASN dituntut memiliki kontribusi, inovasi, dan kreativitas yang bermanfaat bagi lingkungan, bangsa, dan negara.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono mengajak para CPNS yang mengikuti program aktualisasi CPNS di BPK Jawa Timur untuk memberikan...
33 Pejabat Jember Dipanggil BPK, 10 Orang Terkait Rp 107 Miliar
Sebanyak 33 orang pejabat Pemerintah Kabupaten Jember dipanggil Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Timur. Sebagian di antaranya terkait dengan anggaran Rp 107 miliar yang tidak memiliki surat pertanggungjawaban (SPJ).
“Yang dipanggil 33 orang, sementara yang bertanggung jawab di situ (terhadap pekerjaan) sekitar 9-10 orang. Kami kemarin ketemu BPK, mereka mengakui bahwa (pekerjaan) itu sudah selesai,” kata Bupati Hendy Siswanto, Selasa (22/6/2021).
“Dalam...
Bupati-Wakil Bupati Jember Mengaku Sedih Aliran Rp 107,09 Miliar Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan
Aliran APBD 2020 sebesar Rp.107,09 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan membuat Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati H. Balya Firjaun Barlaman sedih. Diduga dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terkait dana penanganan covid 19.
"Mestinya mereka (Tim Covid) tidak melakukan kegiatan setelah akhir tahun anggaran. Halal anggaran itu sampai per 31 Desember, selebihnya haram," tegas Bupati Hendy usai sidang Paripurna kemarin...
Pansus COVID-19 Jember Paparkan Empat Temuan Buruknya Kinerja Satgas
Pansus COVID-19 DPRD Jember memaparkan empat temuan buruknya kinerja Satgas COVID-19 pada tahun 2020 dalam rapat paripurna internal DPRD Jember, Jawa Timur, Selasa petang.
"Ada empat kesimpulan yang kami sampaikan dalam rapat paripurna internal hari ini berdasarkan inspeksi mendadak dan rapat dengar pendapat yang digelar selama beberapa pekan terakhir," kata Ketua Pansus COVID-19 DPRD Jember David Handoko Seto di Jember.
Kesimpulan...
Jadi Temuan BPK, Ini Sorotan Penggunaan BOS di Kota Probolinggo
Penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tahun anggaran 2020 di Kota Probolinggo, diindikasi ada penyalahgunaan.
Hal itu terkuak saat digelar rapat Banggar DPRD Kota Probolinggo bersama eksekutif. Rapat membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) tahun 2020, Rabu (16/6) pagi di kantor DPRD Kota Probolinggo.
Salah satu anggota Banggar DPRD Sibro Malisi mengatakan, semua sekolah yang menerima dana BOS...
Bupati Jember Laporkan APBD 2020 yang Berujung Opini TW BPK RI
Meskipun anggaran APBD tahun 2020 warisan pemerintahan sebelumnya (Bupati Faida dan Wakil Bupati H. Abdul Muqit Arif), namun sebagai laporan penggunaan anggarannya tetap menjadi kewajiban Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati H. Balya Firjaun Barlaman untuk melaporkan kepada masyarakat melalui DPRD Jember sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada.
Melalui Rapat Paripurna DPRD Kab Jember dalam Penyampaian Nota Pengantar Raperda...
BPK Sebut Pemborosan, Tunjangan Perumahan Ketua DPRD Trenggalek Dihentikan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan pemborosan anggaran tunjangan bagi Ketua DPRD Trenggalek sebesar Rp 20,5 juta/bulan. Pemborosan terjadi lantaran hingga saat ini Pemkab Trenggalek masih memberi fasilitas rumah dinas untuk ketua DPRD, meski kondisinya membutuhkan renovasi dan belum bisa ditempati.
Dalam rekomendasi BPK nomor 70.B/LHP/XVIII.SBY/05/2021 Pemkab Trenggalek diminta untuk menghentikan tunjangan perumahan ketua DPRD.
Sekretaris DPRD Trenggalek Muhtarom membenarkan adanya...
Bupati Bondowoso Sampaikan Nota Penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020
DPRD Kabupaten Bondowoso menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020, di Aula Paripurna DPRD setempat, Selasa (22/6).
Agenda rapat paripurna dewan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Bondowoso H Ahmad Dhafir dan diikuti anggota dewan. Sementara Bupati Drs KH Salwa Arifin didampingi beberapa pejabat pemkab setempat.
Dalam nota penjelasan laporan...
Dishub Kota Batu Menyerah, Target Retribusi Parkir Rp 8,5 Miliar Mustahil Terwujud
Dinas Perhubungan Kota Batu telah menggandeng Kejaksaan Negeri Batu dalam menegakkan Perda No 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum. Meski demikian, peluang untuk mengejar target pendapatan retribusi parkir Rp 8,5 miliar mustahil terealisasi.
Kebocoran pendapatan parkir yang tinggi membuat sejak Januari Dishub cuma meraup Rp 150 juta. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Batu, Imam Suryono pun menyadari...
DPRD Jatim Sampaikan 6 Poin Penting kepada Eksekutif
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur menyampaikan pendapat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2020. Setidaknya ada enam poin penting yang disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung, Kamis (17/6/2021).
Hal tersebut menjadi tindak lanjut atas nota penjelasan keuangan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Juru bicara...
PU Fraksi APBD Kabupaten Gresik TA 2020 Banyak Catatan Perbaikan Kinerja
Rapat paripurna pemandangan umum fraksi, terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. Meski telah tercapai dengan baik, dibuktikan dengan diperolehnya opini dari BPK RI atas laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ), namun tetap diberikan beberapa catatan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja.
Juru bicara dari Fraksi Golkar Lusi Kustianah mengatakan, memberikan beberapa catatan pengelolaan keuangan dan...
Ketua Fraksi PDIP Lamongan: LHP Tidak Dipenuhi dan Anggaran Covid Tidak Jelas
Pada Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Lamongan pada Selasa (15/6/2021), Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan meradang. Pasalnya, pihaknya tidak mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diperoleh Kabupaten Lamongan.
Ketua Fraksi PDIP Lamongan, Ratna Mutia Marhaeni mengungkapkan, dengan tidak adanya LHP itu menyebabkan para dewan tidak memiliki pijakan dalam melakukan penilaian terhadap perhitungan LKPJ tahun...
Komitmen Pimpinan Daerah Diperlukan dalam Perbaikan Tata Kelola Keuangan Daerah
Komitmen pimpinan tertinggi pada pemerintah daerah diperlukan dalam mempercepat perbaikan tata kelola pemerintah daerah serta mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Untuk itu, BPK mendorong agar seluruh rekomendasi yang dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Tahun Anggaran 2020 segera ditindaklanjuti dengan serius agar tidak mempengaruhi opini yang diberikan BPK pada...
Bupati dan Kajari Trenggalek Kerjasama Penanganan Masalah Hukum
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin dan Kajari Trenggalek, Darfiah, SH., MH., tandatangani kerjasama penanganan permasalahan hukum perdata dan hukum tata usaha negara di daerahnya. Nota kerja sama ini ditandatangani oleh keduanya pada Selasa (15/6/2021) di Pendopo Manggala Praja Nugraha Trenggalek.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin dalam kegiatan tersebut mengatakan ini adalah momentum yang harus kita syukuri. “Kerjasama yang lalu-lalu telah...
Pasca Polemik PCR Rp 2,3 Miliar, Direktur RSUD Blitar Mendadak Mundur
Pasca polemik pengadaan mesin PCR senilai Rp 2,3 miliar yang ditegur menteri kesehatan, Direktur RSUD Srengat Kabupaten Blitar mendadak mengundurkan diri. Secara lisan, peletakan jabatan dr Pantjarara Budiresmi sebagai direktur sudah disetujui Bupati Blitar Rini Syarifah.
"Secara lisan beliau (Bupati Blitar Rini Syarifah) beliau sudah setuju. Tinggal pengajuan secara tertulis saja," ujar Pantjarara Budiresmi kepada wartawan, Senin (14/6/2021).
Belum lama ini...
BPK Jawa Timur Bahas Penyelesaian TLRHP dengan DPRD Kabupaten Madiun
Tidak berselang lama setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 25 Mei 2021, DPRD Kabupaten Madiun mengadakan pertemuan dengan BPK Jawa Timur membahas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK pada Kamis, 10 Juni 2021.
Dalam sambutannya di awal pertemuan, Kepala Sekretariat Perwakilan Sigit Pratama Yudha yang mewakili Kepala...
BPK Tidak Memiliki Wewenang Memberikan Sanksi Hukum
Tugas pemeriksaan BPK berbeda dengan tugas penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan. Tugas BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah dijalankan berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 23, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Kepala Perwakilan...
BPK Jawa Timur Selenggarakan Kegiatan Pembahasan Pagu Indikatif TA 2022
Sebagai upaya mempercepat penyusunan anggaran Tahun 2022 pada masing-masing unit kerja, BPK Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Pembahasan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2022. Kegiatan yang bertempat di Auditorium BPK Jawa Timur ini diselenggarakan pada Selasa, 8 Juni 2021 dengan peserta dari seluruh unit kerja di BPK Jawa Timur, baik unit kerja pemeriksaan maupun unit kerja kesekretariatan.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK...
Target PAD Jatim 2020 Tembus 104,94 Persen
Realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) 2020 tercatat sebesar Rp 31,631 triliun lebih atau 104,94 persen. Capaian ini melebihi dari jumlah yang ditargetkan sebesar Rp 30,142 triliun.
"Alhamdulillah, meskipun tahun lalu kita semua dalam kondisi pandemi Covid-19 tapi realisasi pendapatan daerah Provinsi Jatim justru melebihi target yang diharapkan, bahkan lebih dari 100 persen. Capaian ini menjadi salah...
APBD 2020 Tak Wajar, DPRD: Mohon KPK Turun ke Jember
Terbitnya opini tidak wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2020, ditindaklanjuti DPRD setempat.
Pimpinan DPRD Jember secara simultan menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPK. Pimpinan meminta kepada BPK untuk melakukan audit investigasi. Hal sama pernah dilakukan DPRD Jember saat BPK tidak memberikan penilaian pada APBD 2019 atau disclaimer.
“Kalau...
DPRD Kabupaten Tulungagung Soroti Jalan Rusak di Tengah Penerimaan Opini WTP
Kendati Pemkab Tulungagung untuk kedua kalinya mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI, namun DPRD setempat masih menyoroti keberadaan infrastruktur jalan beraspal yang kondisinya banyak rusak atau berlubang.
Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim, Sabtu (12/6), mengungkapkan dari sekitar 2.000 km jalan beraspal di Kabupaten Tulungagung saat ini sebagian di antaranya dalam keadaan rusak. "Kami mendorong bupati untuk...
Kasek SMKN 10 Kota Malang Pinjam 11 Nama Garap Proyek Sekolah
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang menemukan fakta baru terkait tindak pidana korupsi Kepala Sekolah SMKN 10 Kota Malang, Dwidjo Lelono. Dwijo mengerjakan sendiri proyek rehabilitasi sekolah dengan meminjam nama 11 perusahaan rekanan.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang menemukan kerugian negara dalam penggunaan anggaran Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). Pihak Kejari Kota Malang juga menemukan fakta baru terkait penggunaan BPOPP...
DPRD Jember Minta BPK Lakukan Audit Investigasi Anggaran COVID-19
DPRD Kabupaten Jember meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit khusus atau investigasi terhadap anggaran COVID-19 tahun 2020 dengan mengirim surat permohonan audit khusus kepada BPK Perwakilan Jawa Timur.
"Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jember tahun 2020 ditemukan anggaran bantuan tidak terduga COVID-19 sebesar Rp107 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata Ketua DPRD...
Paripurna Penetapan Dua Perda dan Penyampaian Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tulungagung TA 2020
Semua fraksi di DPRD Tulungagung menyetujui Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 dan Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda No. 18 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan dan Penetapan Perda ini dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung yang berlangsung di Graha Wicaksana...
DPRD Kota Blitar Bahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020
DPRD Kota Blitar bahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 dengan mendengarkan penjelasan Wakil Wali Kota Blitar terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna, Kamis (10/6).
Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim mengatakan agenda DPRD Kota Blitar saat ini menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penjelasan Wali Kota Blitar atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD...
Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek Klarifikasi OPD Mitra Kerja Terkait Temuan BPK
Klarifikasi laporan hasil Keuangan (LHK) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Trenggalek tahun 2020 Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek panggil 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerjanya bertempat di Aula Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek, Kamis (10/6).
Dari 10 OPD yang dipanggil di antaranya Dinas PUPR Dinas PKPLH, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Direktur RSUD, Dinas Komindag,...
BPK Jatim Tegaskan Tak Miliki Wewenang untuk Jatuhkan Sanksi
Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, Joko Agus Setyono mengungkapkan masih banyaknya masyarakat yang mengharapkan pihaknya menjatuhkan sanksi bagi kepala daerah yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Padahal, kata dia, BPK tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi. BPK hanya bertugas memeriksa pengelolaan keuangan suatu daerah.
"Tugas kami beda dengan aparat penegak hukum, namun masyarakat masih berharap penyimpangan dalam...
Raih WTP, Bukti Tata Kelola Keuangan Dilakukan Hati-hati
Bupati Pamekasan, Jatim, Baddrut Tamam menghadiri rapat paripurna penyampaian nota penjelasan mengenai raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020 di gedung DPRD setempat, Selasa (8/6).
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Kapolres Pamekasan, AKBP Apip Ginanjar, Dandim 0826 Letkol Inf Tedjo Baskoro, Sekretaris Daerah (sekda) Pamekasan, Totok Hartono, dan sejumlah forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda).
Bupati Pamekasan,...
Penyerahan LHP LKPD TA 2020 Terakhir, Kabupaten Jember Terima Opini Tidak Wajar
Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember menjadi pemerintah daerah di Jawa Timur yang terakhir menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020. LHP itu diserahkan secara terpisah oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono kepada Ketua DPRD dan bupati masing-masing daerah pada Senin, 31 Mei 2021. Acara penyerahan LHP BPK...
BPK Berikan Opini WTP kepada Sembilan Pemerintah Daerah
Setelah menyelesaikan rangkaian proses pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 pada sembilan pemerintah daerah, BPK Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada DPRD dan kepala daerah pada Jum’at, 28 Mei 2021, dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sembilan daerah yang menerima LHP BPK, yaitu Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Sampang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten...
Pisahkan OPD Pengelolaan Aset dan Pendapatan
Perombakan badan pengelola keuangan dan pajak daerah (BPKPD) bakal berdampak pada dinas-dinas lain. Di dalam draf rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (PSPD), pemkot mengusulkan urusan pendapatan berdiri sendiri. BPKPD akan dimekarkan menjadi sedikitnya dua organisasi perangkat daerah (OPD).
Meski baru dirapatkan hari ini (7/6), Ketua Pansus PSPD Herlina Harsono Njoto mengaku sudah berdiskusi dengan beberapa...
Komisi C Desak Revisi Perda Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jatim
Komisi C yang membidangi urusan keuangan DPRD Provinsi Jawa Timur terus berupaya memaksimalkan pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab berdasarkan hasil tinjau lapangan ke beberapa instansi yang mengelola langsung aset tersebut hingga saat ini pemanfaatannya belum maksimal bahkan terkesan amburadul.
Oleh karena itu, diperlukan perubahan yang mendasar, yakni dengan merevisi Perda No. 7/2017...
Silpa APBD Kabupaten Jember Rp 842 Miliar
Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD Kabupaten Jember 2020 mencapai Rp 842 miliar.
Tingginya Silpa itu ketahuan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020.
Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengatakan, di LHP itu diketahui ada Silpa sebesar Rp 842 miliar.
"Silpa ini tertinggi selama lima tahun terakhir,"...
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2020 di Lingkup Pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur IV
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik dari APBD Tahun Anggaran 2020 pada pemerintah daerah yang berada di wilayah pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur IV.
Atas pemeriksaan tersebut, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berikut:
Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 2/LHP/XVIII.SBY/03/2021 tanggal 19 Maret 2021, diserahkan kepada Pemerintah Kota Probolinggo.
Laporan...
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2020 di Lingkup Pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur III
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik dari APBD Tahun Anggaran 2020 pada pemerintah daerah yang berada di wilayah pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur III.
Atas pemeriksaan tersebut, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berikut:
Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 14/LHP/XVIII.SBY/03/2021 tanggal 19 Maret 2021, diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
Laporan...
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2020 di Lingkup Pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur II
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik dari APBD Tahun Anggaran 2020 pada pemerintah daerah yang berada di wilayah pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur II.
Atas pemeriksaan tersebut, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berikut:
Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 3/LHP/XVIII.SBY/03/2021 tanggal 19 Maret 2021, diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Laporan...
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2020 di Lingkup Pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur I
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik dari APBD Tahun Anggaran 2020 pada pemerintah daerah yang berada di wilayah pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur I.
Atas pemeriksaan tersebut, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berikut:
Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 40/LHP/XVIII.SBY/03/2021 tanggal 26 Maret 2021, diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
...
Kota Malang Raih Predikat WTP 10 Kali Berturt-turut
Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 kembali diraih oleh Kota Malang.
Predikat ini membuat Kota Malang telah meraih 10 kali berturut-turut predikat WTP. Hal ini pun menjadi prestasi dari Pemerintah Kota Malang.
Wali Kota Malang, Sutiaji, menerima secara resmi laporan tersebut dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Joko Agus...
LKPD Kabupaten Jember Tahun 2020 – Tidak Wajar
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 78/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 28 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Tidak Wajar (TW)
LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 77/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 28 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 76/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 27 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Batu Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 75/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 25 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 74/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 25 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Malang Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 73/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 25 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Malang Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 72/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 25 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 70/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 25 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 69/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 24 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Kediri Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 68/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 24 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 57/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 20 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Malu Laporan Keuangan Jember Terjelek di Jatim, Ketua DPRD Desak Upaya Extraordinary untuk Perbaikan
Selama dua tahun berturut-turut, opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap laporan keuangan Pemkab Jember selalu jelek. Kalau pada 2019, BPK tidak memberikan pendapat alias disclaimer, maka pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 ini, ada sedikit peningkatan yaitu BPK memberikan opini Tidak Wajar (TW).
Opini ganjil itu seperti menjadi akumulasi atas berbagai persoalan dalam tata kelola keuangan daerah...
Pemkab Jember Terima Opini Tidak Wajar
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim memberikan Opini Tidak Wajar (OTW) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 setelah tahun sebelumnya mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer.
Kepala Perwakilan BPK Jatim Joko Agus Setyono didampingi Kepala Subauditorat Jatim IV Budi Cahyono menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2020 kepada Ketua DPRD Jember M....
Pemprov Jatim 10 Kali Raih Predikat Opini WTP
Pemprov Jatim kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2020. Opini WTP yang diterima Pemprov Jatim ini merupakan kesepuluh kalinya.
Gubernur Khofifah menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak, baik BPK RI atas pendampingan dan bimbingan...
Rakor Tim PKS Bahas Penanganan Covid-19 Hingga Raihan WTP
Agenda rutin bulanan Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial kembali digelar dengan dihadiri Wali Kota Probolinggo, di Ruang Command Center, Kantor Wali Kota Probolinggo.
Topik utama dalam rapat ini adalah penanganan Covid-19 pasca libur Idul Fitri 1442 H di Kota Probolinggo. Membuka rapat, Wali Kota Habib Hadi menyampaikan apresiasi terhadap seluruh elemen yang telah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama libur...
BPK MEMBERIKAN OPINI TIDAK WAJAR ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2020
Sidoarjo, Senin (31 Mei 2021) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020 kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember. Acara penyerahan LHP BPK bertempat di Kantor BPK Jawa Timur dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang ketat dan pembatasan jumlah peserta.
Kepala Perwakilan...
Raih WTP, Pemkot Pasuruan Gelar Khotmil Qur’an
Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan melaksanakan doa dan Khotmil Quran di gedung Gradika Bhakti Praja Kota Pasuruan. Kegiatan itu sebagai bentuk ungkapan syukur atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Tadi BPK mengumumkan laporan keuangan kita WTP, usai dua tahun WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Tentu hari ini, kita naik kelas dari tahun-tahun sebelumnya,” ujar Gus...
Sinergitas Penuh, Kabupaten Sumenep Kembali Raih Opini WTP
Pemkab Sumenep mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, SH, MH mengatakan, opini WTP LKPD tahun 2020 merupakan hasil kerja keras dan sinergitas semua pihak di jajaran pemerintah daerah, termasuk keterlibatan masyarakat untuk mengawasi sekaligus mengontrol kinerja Pemerintah selama ini.
Opini...
BPK MEMBERIKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2020
Sidoarjo, Senin (31 Mei 2021) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020 kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Acara penyerahan LHP BPK bertempat di Kantor BPK Jawa Timur dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang ketat dan pembatasan jumlah peserta.
Kepala Perwakilan...
Pemkab Mojokerto Raih WTP Tujuh Kali Berturut-turut
Sebuah raihan yang prestisius kembali diukir oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto di bidang penggunaan keuangan daerah. Yakni untuk yang ketujuh kalinya hasil pemeriksaan atas LKPD Pemkab Mojokerto dinyatakan BPK meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dengan demikian, penyerahan penghargaan WTP Tahun anggaran 2020 oleh Kepala BPK, Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono kepada Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto,...
BPK Soroti Pengelolaan Belanja Hibah dalam LHP atas LKPD Provinsi Jawa Timur TA 2020
Anggota V BPK RI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CA., CPA., CSFA., CFrA., CGCAE. menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur untuk Tahun Anggaran 2020 kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dalam LHP tersebut, BPK memberikan opini Wajar...
Kota Pasuruan Naik Opini Menjadi WTP
Pemerintah Kota Pasuruan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah dua tahun berturut-turut mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini WTP itu diterima Kota Pasuruan bersama tujuh pemerintah daerah lainnya dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD TA 2020 di Kantor BPK Jawa Timur, Selasa (25/5/2021).
Selain Kota Pasuruan, daerah lain yang menerima LHP BPK adalah Kabupaten...
Kabupaten Bangkalan dan Kota Probolinggo Pertahankan WTP Empat Tahun Berturut-turut
Kabupaten Bangkalan dan Kota Probolinggo berhasil mempertahankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut-turut, setelah BPK memberikan opini WTP kepada kedua pemerintah daerah atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020. Opini WTP tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD TA 2020 yang diserahkan BPK Jawa Timur kepada pimpinan DPRD dan...
BPK SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 KEPADA SEMBILAN PEMERINTAH DAERAH
Sidoarjo, Jum’at (28 Mei 2021) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada sembilan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Sampang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kota Batu, Kota Kediri, dan Kota Malang.
Kepala Perwakilan BPK...
Jember Potensi Dapat Penilaian Disclaimer dari BPK
Kabupaten Jember berpotensi mendapat penilaian disclaimer dari Badan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun anggaran 2020. Dengan begitu, Kabupaten Jember akan menyandang disclaimer untuk kedua kalinya dari BPK RI, yang sebelumnya diberikan tahun 2019.
Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan Jember akan kembali mendapat penilaian disclaimer dari BPK RI, sudah mulai dirasakan oleh pemerintahan yang sekarang (pemerintahan baru). Karena...
DPRD Kabupaten Sidoarjo Sesalkan Lemahnya Pengelolaan Aset
Lemahnya pengelolaan aset milik Pemkab Sidoarjo kembali menjadi perbincangan. Apalagi, item itu menjadi catatan dalam audit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait LKPD Tahun Anggaran 2020.
Komisi A DPRD Sidoarjo sangat menyesalkan kondisi itu karena sudah berulang kali memperingatkan Pemkab Sidoarjo agar meningkatkan kinerjanya dalam penanganan atau pengelolaan aset daerah.
“Berulang kali kami menyampaikan tetap saja kondisinya. Kami terus...
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 71.C/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 25 Mei 2021, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pengamanan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya dan kabupaten/kota lainnya.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 71/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 25 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
BPK SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020
Surabaya, Kamis (27 Mei 2021) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur untuk Tahun Anggaran 2020. Anggota V BPK RI, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CA., CPA., CSFA., CFrA., CGCAE, menyerahkan LHP BPK kepada Ketua DPRD dan Gubernur Jawa Timur dalam rapat paripurna yang...
Catat Prestasi, Pemkot Pasuruan Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI
Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan akhirnya mencetak prestasi di bawah kepemimpinan Wali Kota Gus Ipul dan Wakil Wali Kota Mas Adi.
Pemkot berhasil kembali merebut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Timur.
Sebelumnya, dua tahun, Pemkot Pasuruan gagal meraih WTP.
Pemkot hanya berhasil meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tahun anggaran 2018 dan 2019.
Ini adalah...
BPK SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 KEPADA DELAPAN PEMERINTAH DAERAH
Sidoarjo, Selasa (25 Mei 2021) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada delapan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Sumenep, dan Kota Pasuruan.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur...
LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 64/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 24 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 63/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 24 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 62/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 24 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 60/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 24 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 66/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 24 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 61/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 24 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 67/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 24 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Pasuruan Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 65/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 24 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Kabupaten Blitar Raih WTP, Dewan Maksimalkan Pengawasan
Kembali diraihnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), DPRD Kabupaten Blitar akan maksimalkan pengawasan serta akan menindaklanjuti Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara detail.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito mengatakan dengan kembalinya Pemerintah Kabupaten Blitar meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kelima kalinya berturut-turut, juga menjadikan semangat kinerja DPRD Kabupaten Blitar ke depan.
“Sehingga kami akan...
KABUPATEN BANGKALAN DAN KOTA PROBOLINGGO TERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
Sidoarjo, Senin (24 Mei 2021) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada dua pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Bangkalan dan Kota Probolinggo.
Acara penyerahan LHP BPK bertempat di Kantor BPK Jawa Timur dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19...
LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 58/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 21 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Probolinggo Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 59/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 21 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Sebelas Kali Berturut-turut Terima Penghargaan WTP, Kota Blitar Tertinggi Se-Jatim
Pemerintah Kota Blitar kembali memperoleh penghargaan opini publik Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Penghargaan ini sebagai bukti Pemkot Blitar telah mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara optimal. Terhitung sejak 2009, Pemerintah Kota Blitar tidak pernah absen meraih penghargaan WTP, termasuk tahun 2021, sehingga total sudah 11 kali.
Penghargaan WTP diterima langsung oleh...
Bupati Lumajang Sebut Opini WTP Bukan Prestasi Tapi Keharusan
Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengatakan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang didapatkan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dinilai bukan sebuah prestasi, namun suatu keharusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.
"WTP itu bukan prestasi, tapi keharusan. Itu artinya, standar kinerja yang harus dilakukan memang seharusnya sesuai dengan kaidah aturan yang ada," kata Bupati yang biasa dipanggil Cak Thoriq,...
LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 56/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 20 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 55/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 20 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Blitar Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 54/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 18 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 53/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 17 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Empat Pemerintah Daerah Berhasil Mempertahankan Opini WTP
Rangkaian penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kembali berlanjut. Setelah sebelumnya menyerahkan LHP kepada 13 entitas pemeriksaan, BPK Jawa Timur menyerahkan LHP atas LKPD TA 2020 kepada Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Probolinggo pada Jum’at, 21 Mei 2021.
Berdasarkan hasil pemeriksaan pada keempat pemerintah daerah, BPK memberikan opini...
BPK SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 KEPADA EMPAT PEMERINTAH DAERAH
Sidoarjo, Jum’at (21 Mei 2021) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada empat pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Probolinggo.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono, menyerahkan LHP atas LKPD TA...
Serahkan LHP LKPD Kabupaten Situbondo TA 2020, BPK Soroti Pengelolaan Belanja Tak Terduga yang Tidak Sesuai Ketentuan
Belanja Tak Terduga (BTT) yang dikelola tidak sesuai ketentuan menjadi salah satu temuan yang diungkap BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020. Meski demikian, temuan itu tidak mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono mengingatkan bahwa pemeriksaan keuangan tidak ditujukan untuk...
Kepala Perwakilan Ikuti Halalbihalal Virtual Keluarga Besar BPK RI
Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah, Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono menghadiri halalbihalal antara Pimpinan BPK dengan pegawai BPK yang diselenggarakan secara daring melalui video conference pada Selasa, 18 Mei 2021.
Kepala Perwakilan mengikuti acara secara virtual dari Auditorium BPK Jawa Timur dengan didampingi para pejabat struktural dan pemeriksa madya. Selain BPK Jawa Timur,...
Hari Kerja Kedua Setelah Lebaran, BPK Jawa Timur Serahkan LHP LKPD TA 2020 kepada Dua Entitas
BPK Jawa Timur mengawali aktivitas pascalebaran dengan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020. Dua entitas pemeriksaan, yaitu Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo, menerima LHP tersebut di Kantor BPK Jawa Timur pada Selasa, 18 Mei 2021.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2020 pada kedua pemerintah daerah, BPK memberikan opini Wajar Tanpa...
BLT DD di Kabupaten Jember Diduga untuk Proyek Fisik
Program bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) bagi warga terdampak pandemi Covid-19 terus bergulir. Namun, hingga kini laporan terkait dengan dugaan penyalahgunaan bantuan itu masih saja bermunculan.
Kasus terakhir terjadi di Jember. Kemarin (19/5) muncul dugaan penggunaan BLT DD yang tidak sesuai. Bantuan seharusnya diserahkan kepada warga penerima, tetapi ditengarai dipakai untuk pembangunan fisik. Dugaan itu mencuat setelah Komisi...
Pemerintah Kabupaten Situbondo Pertahankan Opini WTP Selama Lima Tahun Berturut-Turut
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini, Rabu, (19/5/2021), menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
Acara penyerahan LHP BPK bertempat di Kantor BPK Jawa Timur dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang ketat dan pembatasan jumlah peserta.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono,...
Kejari Madiun Segera Tetapkan 2 Tersangka Kasus Penyelewengan Setoran PBB-P2
Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi terkait dugaan kasus penyelewengan setoran dana pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) Kabupaten Madiun senilai Rp 9,2 miliar.
Kepala Kejaksaan Negeri Madiun Agung Mardi Wibowo mengatakan, saksi yang diperiksa kali ini merupakan wajib pajak (WP) dari sejumlah desa di Kecamatan Gemarang.
"Intinya kami tetap meneruskan pemeriksaan saksi untuk melengkapi berkas, kami...
LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 52/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 17 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2020 MENDAPAT OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN
Sidoarjo, Rabu (19 Mei 2021) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Acara penyerahan LHP BPK bertempat di Kantor BPK Jawa Timur dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang ketat dan pembatasan jumlah peserta.
Kepala Perwakilan BPK...
Kabupaten Sidoarjo Delapan Kali Beruntun Terima Penghargaan WTP
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran (TA) 2020 ke Pemkab Sidoarjo. Hasilnya, Sidoarjo mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Tercatat, sudah delapan kali berturut-turut Kabupaten Sidoarjo menerima opini WTP.
Laporan hasil pemeriksaan LKPD TA 2020 diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Joko Agus Setyono kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dan Ketua...
