Pada era informasi sekarang ini, media massa memiliki peranan penting dalam mensosialisasikan informasi kepada masyarakat. Opini masyarakat terhadap suatu peristiwa sedikit banyak dipengaruhi oleh pemberitaan media massa. Oleh karena itu, pemberitaan terkait suatu lembaga/instansi perlu dikomunikasikan dengan baik kepada media massa agar informasi yang diterima masyarakat adalah informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Berangkat dari semangat keterbukaan informasi publik, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan media workshop pada Senin, 7 Desember 2015. Kegiatan ini bertempat di Auditorium Lt. 2, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Peserta yang hadir dalam media workshop merupakan pimpinan redaksi dan wartawan dari sekitar 20 media massa cetak, elektronik, dan online di wilayah Jawa Timur.
Acara dibuka oleh Kepala Subauditorat Jawa Timur II, M. Ali Asyhar, mewakili Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, Ali menyampaikan bahwa kegiatan media workshop ini dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik (feedback) terkait kinerja BPK selama ini. Selain itu, forum ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman tentang kesiapan pemerintah daerah di Jawa Timur dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Media workshop ini menghadirkan Kepala Subauditorat Jawa Timur III Walujo dan Ketua Tim Senior Winarno sebagai narasumber, dengan dipandu oleh Esti Apri Larasati selaku moderator. Dalam pemaparannya, narasumber menyampaikan dasar hukum penerapan SAP berbasis akrual, kesimpulan hasil pemeriksaan kinerja atas kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi SAP berbasis akrual pada pemerintah provinsi dan tujuh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur, sejarah penerapan SAP berbasis akrual di Indonesia, perbedaan antara SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas, serta kaitan pelaksanaan SAP dengan pemberian opini BPK.
Dalam sesi tanya jawab, peserta media workshop mengemukakan pertanyaan seputar BPK. Pertanyaan yang dikemukakan antara lain terkait koordinasi antara BPK dengan aparat penegak hukum yang dirasa belum efektif, cara memperoleh informasi resmi dari BPK, pihak yang berhak meminta pemeriksaan dengan tujuan tertentu, serta realita penerapan kode etik BPK dalam pemeriksaan.
Melalui media workshop ini, diharapkan sinergi antara BPK dengan media massa dapat terjalin dengan baik agar kinerja BPK, khususnya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dapat tersampaikan kepada masyarakat luas dengan benar.