Gubernur Jatim Himbau Pemda Kooperatif dalam Pemeriksaan BPK

394

BPK Jawa Timur menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021 Unaudited dari delapan entitas, Jumat (18/03/2022) di Auditorium BPK Jawa Timur. Pada pukul 10.00 WIB, laporan keuangan disampaikan kepada Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono, oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, dan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.

Gubernur Jawa Timur dalam sambutannya menghimbau seluruh jajaran Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk kooperatif dalam proses pemeriksaan BPK. Bimbingan dan pengawasan dari BPK Jawa Timur selama ini menjadikan pemerintah daerah mampu berbenah dan meningkatkan akuntabilitas.

“Mudah-mudahan proses pemeriksaan berjalan lancar dan kita bisa memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Selanjutnya pada pukul 14.00 WIB, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, Wakil Bupati Sumenep Dewi Khalifah, dan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto yang mewakili kepala daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo, menyampaikan LKPD TA 2021 Unaudited kepada Kepala Perwakilan.

Penyerahan LKPD TA 2021 kepada BPK adalah salah satu wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, serta sebagai proses konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah, demikian disampaikan Bupati Gresik dalam sambutannya. Fandi juga berharap proses pemeriksaan dapat berjalan lancar sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditentukan, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat mendorong dan memotivasi jajaran pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Perwakilan dalam sambutannya. Kepala Perwakilan berharap kepala daerah beserta jajarannya dapat bekerja sama dengan baik selama proses pemeriksaan. Dengan adanya pemeriksaan tersebut, diharapkan dapat mendorong dan memotivasi jajaran pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.