Kantor BPK Jawa Timur menjadi lokasi pertemuan rapat konsultasi antara Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dan BPK RI, Senin (27/2/2023). Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, DPR RI memiliki sejumlah alat kelengkapan dewan, salah satunya adalah BAKN. BAKN bertugas melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR, menyampaikan hasil telaah, menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap hasil pemeriksaan BPK, serta memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.
Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit, dan Anggota III BPK RI, Achsanul Qosasi, didampingi Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Karyadi, menyambut kedatangan BAKN yang diwakili oleh Ketua BAKN DPR RI, Wahyu Sanjaya, Wakil Ketua Hendrawan Supratikno dan Anis Byarwati, serta Anggota Mukhamad Misbakhun dan Irwan Ardi Hasman.
“Kami menyambut baik dan mengapresiasi rapat konsultasi yang dilakukan pada hari ini, untuk meningkatkan peran dan tugas kita masing-masing, terutama terkait dengan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara,” ujar Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit.
Anggota III BPK RI, Achsanul Qosasi menambahkan, BAKN merupakan representasi rakyat untuk berkoordinasi dengan BPK, mengelaborasi hasil pemeriksaan BPK untuk dijelaskan kepada wakil rakyat yang ada di DPR. “Rapat konsultasi ini memang perlu untuk dilakukan, karena dengan berdiskusi langsung terkait hasil pemeriksaan BPK, rekan-rekan di DPR juga dapat lebih memahami isi dari LHP BPK,” lanjutnya.
Rapat konsulitasi ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada BPK terkait penyelesaian status pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan termasuk atas temuan berulang, permasalahan perjalanan dinas, dan permasalahan transportasi perkotaan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BAKN, Wahyu Sanjaya.
Rapat konsultasi tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris jenderal BPK, Bahtiar Arif, Tortama KN V, Slamet Kurniawan, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, R. Yudi Ramdan, Kepala Auditorat I.A, Edy Wibowo, dan para pejabat struktural BPK Jawa Timur.
