Pemkab Banyuwangi kembali sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP tersebut sukses diraih Banyuwangi 9 tahun beruntun.
Hasil audit BPK tersebut diterima Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto di kantor BPK Jawa Timur, Selasa (11/5/2021). Penyerahan dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Jatim, Joko Agus Setyono.
Bupati Ipuk bersyukur Pemkab Banyuwangi berhasil mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah. Di tengah situasi pandemi Covid-19 sehingga membuat pemkab harus melakukan refocusing anggaran, ternyata LKPD Banyuwangi tetap mendapat opini WTP dari BPK.
“Alhamdulillah, kita semua berhasil mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan. Ini membuktikan bahwa akuntabilitas keuangan daerah tetap terjaga meskipun tahun lalu pemkab melakukan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 serta memperkuat pemulihan ekonomi. Kita jaga terus,” ujarnya.
“Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan perangkat daerah yang telah berupaya keras mempertahankan status opini WTP murni. Semoga ke depannya tetap dijaga,” imbuhnya.
Ipuk menambahkan, opini WTP dari BPK tersebut memotivasi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. “Ini bukan sekadar soal administrasi, Tapi tata kelola keuangan yang baik juga akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dengan output-outcome program pembangunan yang jelas,” kata dia.
Sekretaris Daerah Banyuwangi Mujiono mengatakanc penilaian WTP Murni yang diraih Banyuwangi, salah satunya karena dinilai menerapkan pengendalian internal yang bagus.
“Dari tahun ke tahun, tingkat penyimpangan atau kesalahan penyimpangan material semakin berkurang. Ini menandakan adanya pengawasan yang intensif dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah – APIP (inspektorat). Dan ujungnya, menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien,” kata dia.
Mujiono berharap capaian ini bisa dipertahankan oleh seluruh OPD di Banyuwangi meski di tengah situasi beban ekonomi yang berat ini.
“Kuncinya adalah saling koordinasi dan mengkomunikasikan antar OPD. Semua alur APBD mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dilakukan dengan baik dan terintegrasi dalam sebuah sistem,” kata Mujiono.
(fat/fat)
Sumber: detik.com
