Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko membuka Seminar, dengan materi Sosialisasi Peningkatan Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah Untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Bertempat di lantai 2 Aula Bappeda Ponorogo, Kamis (19/10/2023).
Acara dihadiri oleh, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Karyadi, Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Sunarto, S.Pd, Sekdakab Ponorogo Agus Pramono dan Kepala OPD.
Dalam sambutannya, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyampaikan, diadakannya sosialisasi peningkatan kualitas penatausahaan barang milik daerah ini. Untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.
“Mudah – mudahan apa yang kita ikuti bersama – sama ini dapat dipahami, agar kemudian kualitas dari OPD dalam pengelolahan barang milik daerah bisa sesuai dengan aturan yang ada dan akuntabel, ” ucapnya.
Lebih lanjut, Bupati Sugiri mengungkapkan, dengan mengikuti sosialisasi ini, akan tahu maksudnya, tahu isinya, agar bukan sekedar akuntabel, tapi pencapaian WTP itu bisa tepat sesuai dengan aksi yang dijalankan.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Karyadi menyampaikan, bahwa acara ini sangat bermanfaat, untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan negara.
“Bukan hanya Pencapaian WTP saja, namun Pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat menjawab dengan bukti nyata, tentang Penggunaan Dana Desa, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Barang Milik Daerah (BMD), ” ungkapnya.
Lebih lanjut, disampaikannya, bahwa OPD diharapkan tidak merasa takut dengan adanya pemeriksaan dari BPK, karena ini sangat bermanfaat.
“Hal ini untuk menilai efektifitas, terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada perundang – undangan, transparan, dan bertanggungjawab, ” jelasnya.
Karyadi menambahkan, Alasan mengapa BPK Perwakilan Jawa Timur masih terus akan melakukan Pemeriksaan pengelolaan Barang Milik Daerah, adalah Opini WTP yang sudah lebih dari sepuluh kali, dan pengelolaan Barang Milik Daerah yang masih perlu penanganan yang lebih optimal.
“Mari kita turun ke satker masing – masing, sudah jelas tidak apa yang telah dikerjakan, jangan sampai ada laporan yang di buat-buat. Karena akan kita uji, ” tandasnnya.
Sumber: Jatim Pos
