Bupati Hendy Bicara (3): Soal Kemiskinan dan Problem Rp 107 M

80

Selama dua tahun masa pemerintahannya, Bupati Hendy Siswanto harus bekerja keras menormalisasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Dua LKPD Kabupaten Jember pada masa pemerintahan Bupati Faida mendapat predikat disclaimer pada 2019 dan tidak wajar pada 2020. Semuanya dikarenakan penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).

LKPD Kabupaten Jember 2021 mulai membaik setelah mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). Target untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terganjal realisasi belanja tak terduga Tahun Anggaran 2020 yang belum diakui bukti pertanggungjawabannya.

BPK menemukan adanya penyajian kas di bendaharawan untuk pengeluaran sebesar Rp 107.097.212.169,00 tidak sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jember 2020.

Berikut wawancara Beritajatim.com dengan Bupati Hendy Siswanto mengenai persoalan seputar LKPD dan seberapa pentingnya opini WTP bagi Pemerintah Kabupaten Jember, serta cita-citanya dalam mengatasi kemiskinan.

Beritajatim.com:
Pak Hendy, bagaimana Anda menanggapi persoalan LKPD Kabupaten Jember selama ini?

Hendy Siswanto:
Kalau kita melihat posisi opini, dari awal disclaimer, naik menjadi tidak wajar, lalu naik menjadi WDP, ini artinya secara grafik capaian lumayan. Teman-teman (aparatur sipik negara) bekerja keras. Kalau gak nyambut gawe tentu gak berubah.

Namun kenapa tidak bisa WTP, karena memang masih ada ganjalan dari (warisan) pemerintahan sebelumnya. Masih ada Rp 107 miliar yang belum bisa dipertanggungjawabkan pada saat itu. Kami saat ini terus berusaha dan bukan meninggalkannya, karena ini pekerjaan tahun lalu kemudian kami lepas tangan.

(Kekurangan pembayaran) pekerjaan wastafel kami bayarkan. Cuma kami harus hati-hati. Jangan sampai kami tidak tahu problemnya dan kami yang membayarkan, akhirnya jadi masalah hukum. Kenapa kok berlarut-larut? Kami sedang menata aturannya. Kalau saya langsung membayarkan, nanti kalau ada masalah hukum, saya tidak tahu masalahnya. Kok saya yang kena masalah hukumnya.

Kami sedang menata regulasinya agar jangan sampai kita punya niat baik jadi problem buat kami sendiri. (Pembayaran) wastafel kita selesaikan. Insya Allah tahun ini terbayar semua.

Rp 107 miliar ini yang problem. Gara-gara Rp 107 miliar kita tidak bisa WTP. Se-Jawa Timur WTP. Cuma Jember yang WDP. Ini PR yang tidak bagus buat Jember. Kami melakukan inventarisasi problem Rp 107 miliar. Kami bagi dua: problemnya: yang bisa dipertanggungjawabkan harus diselesaikan, dan yang belum bisa dipertanggungjawabkan harus diselesaikan di institusi yang lain. Itu perjanjian dengan BPK.

Jangan sampai gara-gara ini kami WDP terus. Tidak bagus. Yang rugi rakyat Jember. Nanti investasi tidak ada di Jember. Takut.

Beritajatim.com:
Ada apa dengan investasi di Jember, Pak?

Hendy Siswanto:
Investasi masih belum maksimal. Belum banyak. Saya ingin Jember jadi tempat industri, karena kita punya raw material, punya bahan baku berlimpah, tapi industrinya tidak ada. Kurang banyak. Kami akan menggenjot lagi investasi dengan memudahkan perizinan, memudahkan proses, sehingga mereka bisa berinvestasi di Jember.

Beritajatim.com:
Ada sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang diproses hukum selama dua tahun terakhir. Bagaimana melihatnya?

Hendy Siswanto:
Negara kita negara hukum. Semua harus taat pada hukum. Saya berusaha melakukan pembinaan lewat Inspektorat agar berhati-hati. Kalau memang ada sesuatu di luar ranah kami, tentu kami serahkan. Proses hukum harus berlaku. Kalau tidak dilakukan, maka akan jadi preseden tidak baik ke depan.

Kita semua harus taat hukum. Siapapun juga. Dan kita tidak boleh menyangka-nyangka atau berdasarkan informasi (mentah). Hati-hati hoaks. Kalau hoaks, kasihan (yang jadi korban). Itu menjurus kepada fitnah, Informasi kalau tidak jelas, tidak usah komentar apa-apa. Begitu jelas, kita naikkan sesuai regulasi saja. Selama bisa dilakukan pembinaan ya kita bina. Kalau tidak bisa, ya kita naikkan ke penyelesaian institusi lain di luar Pemkab Jember.

Beritajatim.com:
Selama dua tahun memerintah Jember, adakah momen paling berkesan?

Hendy Siswanto:
Yang paling mengharukan adalah ketika saya memberikan santunan asuransi kematian Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada RT dan RW (Rukun Tetangga dan Rukun Warga) serta para nelayan dan petani. Di situ saya melihat kondisinya. Mereka menangis sedih. Di satu sisi suaminya meninggal dunia, tapi di sisi lain saya lihat keluarganya tidak punya. Ini jadi PR saya: kemiskinan.

Saya mengurusi orang miskin. Meskipun angka kemiskinan turun 24.360 jiwa, saya tidak suka karena masih terlalu tinggi, masih ada 232.730 jiwa warga Jember yang miskin. Angka pengangguran berkurang, tapi masih ada 55 ribu orang yang tidak bekerja. Saya tidak bahagia. Ini hanya capaian, bukan keberhasilan.

Apalagi stunting (tengkes). Masih banyak warga Jember yang belum mampu dan perlu dukungan penuh pemerintah. Dukungannya harus konkret dan harus terus, tidak cuma saat ada kegiatan. Ini cita-cita besar saya: tidak boleh warga Jember susah. Warga Jember harus bahagia.

Beritajatim.com:
Bagaimana dengan masih adanya aksi unjuk rasa ketidakpuasan terhadap pemerintahan Jember?

Hendy Siswanto:
Tidak apa-apa. Itu bagian dari koreksi, bagian dari mengingatkan. Artinya teman-teman peduli dengan Pemkab Jember. Apapun yang kita capai tetap perlu dikontrol. Itu bagian dari kontrol masyarakat. Bagus. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi, saran-saran, bukan hanya demo tapi juga saran-saran yang baik untuk Jember. Berikan solusi yang baik untuk Jember, yang keren, yang cepat. Problem-problem Jember ayo kita selesaikan sama-sama. Tidak mungkin bupati bekerja sendiri tanpa dukungan.

Sumber: Beritajatim.com