Bupati Jember Dimakzulkan, Bagaimana Nasib LPP APBD 2019 dan APBD 2021?

65

DPRD Jember, Jawa Timur, sudah memakzulkan Bupati Faida secara politik. Permohonan pemakzulan ini tinggal menanti putusan Mahkamah Agung.

Sementara itu, ada dua agenda kenegaraan yang sudah menanti pasca sidang paripurna hak menyatakan pendapat DPRD Jember, Rabu (22/7/2020), yakni pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2019 dan pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2021.

Dua dokumen tersebut sudah masuk ke DPRD Jember sebelum sidang paripurna hak menyatakan pendapat digelar. “Kami akan konsultasikan dan bawa ke pemerintah provinsi maupun pusat, bagaimana tindak lanjutnya,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Selasa (4/8/2020).

Kenapa perlu dikonsultasikan? “Bahasanya kan kami sudah memakzulkan tapi kok masih mau membahas apa yang diusulkan bupati. Selain itu ada surat Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan APBD 2021 belum terbit. Setiap ada APBD baru, Mendagri biasanya mengeluarkan petunjuk teknis regulasi penyusunan rancangan KUA-PPAS dan APBD 2021,” kata Halim.

Menurut Halim, jadwal waktu pembahasan APBD secara umum tidak ada perubahan. “KUA-PPAS diajukan pada Juni, paling lambat minggu kedua. Kemudian pada Agustus, KUA-PPAS dibahas berdasarkan Permendagri. Kemudian pada Oktober, baru kita bahas rancangan APBD,” katanya.

Halim mengatakan, baru tahun ini Pemerintah Kabupaten Jember tepat waktu dalam memasukkan dokumen KUA-PPAS APBD untuk tahun anggaran berikutnya. Ia menilai itu hikmah dari konflik politik antara eksekutif dan legislatif yang berujung pemakzulan. “Mungkin hikmahntya dari situ mau belajar lagi, membuka buku, tidak menafsirkan undang-undang dengan tafsiran sendiri. Artinya sudah harus sesuai regulasi. Alhamdulillah,” katanya.

Sementara itu, pembahasan LPP APBD 2019 akan berkorelasi dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI. “Temuan BPK akan kami bahas, dan dalam pembahasan LPP ini akan ditemukan berapa besar Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran),” kata Halim. [wir/but]

Sumber: beritajatim.com