Problem serapan anggaran minim belum juga terpecahkan. Padahal, problem tersebut terjadi berulang-ulang dan selalu mendapat sorotan. Dampak serapan rendah itu tentu saja proyek pembangunan untuk publik mandek alias belum bisa berjalan. Ujung-ujungnya, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) pada akhir tahun selalu bengkak.
Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin menjelaskan, minimnya serapan anggaran salah satunya terjadi karena proses lelang. Mulai lelang perencanaan hingga fisik. “Sehingga memakan waktu,” katanya selepas rapat paripurna bersama anggota DPRD Sidoarjo kemarin (2/4).
Menurut Cak Nur, sapaan akrab wabup, langkah percepatan serapan anggaran diperlukan. Dalam waktu dekat, pemkab mengadakan rapat evaluasi serapan anggaran tersebut. Tujuannya adalah melihat persoalan yang dihadapi organisasi perangkat daerah (OPD). “Sehingga langsung ada solusi,” ujarnya.
Sementara itu, seperti sudah diprediksi, serapan anggaran pada APBD 2018 kembali rendah. Dari total belanja daerah Rp 5 triliun, yang terserap Rp 4,1 triliun. Artinya, jumlah silpa mencapai Rp 900 miliar. “Data itu menunjukkan adanya dana pembangunan untuk masyarakat Rp 900 miliar yang tidak termanfaatkan,” ujar Mulyono, anggota Banggar DPR Sidoarjo.
Data silpa yang kembali bengkak tersebut terungkap dalam rapaat paripurna Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2018 kemarin. Menurut Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan, paparan LKPj 2018 dibahas lebih lanjut.
