Pemkab Gresik kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait pengelolaan keuangan tahun anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur.
Predikat tersebut diberikan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur Novian Herodwijanto kepada Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2016 kepada 20 kabupaten/kota di Jawa Timur yang berlangsung di Auditorium kantor BPK perwakilan Jawa Timur, 31 Mei 2017.
Predikat WTP pengelolaan keuangan pada tahun anggaran 2016 tersebut merupakan kali kedua yang diterima Pemkab Gresik. Bupati Sambari mengaku bersyukur atas predikat WTP terkait pengelolaan keuangan 2016 tersebut. Dia mengatakan, predikat WTP yang diraih Pemkab Gresik tersebut merupakan hasil kerja keras Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPRD dan masyarakat atas do’a serta dukungannya sehingga mampu mengantarkan Gresik kembali meraih predikat WTP dari BPK. “Tidak ada unsur suap-menyuap, apalagi jual-beli opini,” tegasnya.
Sambari mengajak kepada semua pihak untuk mempertahankan predikat tersebut. Dia meminta semua OPD di lingkungan Pemkab Gresik untuk lebih tertib administrasi dalam pengelolaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya. “Marilah kita pertahankan predikat ini. Sebab, WTP kali ini merupakan wujud keseriusan kita untuk menata pengelolaan keuangan yang akuntabel sehingga akan kita wujudkan tradisi setiap tahun mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” imbuhnya.
Meskipun ini pekerjaan berat, Sambari mengatakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah tantangan untuk bekerja lebih baik lagi dan meningkatkan profesionalitas dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Kami sempat was-was, andai saja opini WTP ini tidak diraih Pemkab Gresik, dipastikan pak Hamid (Ketua DPRD Kabupaten Gresik) akan membentuk panitia khusus (pansus). Alhamdulillah, WTP dapat kita raih kembali tahun ini,” imbuhnya.
Kabag Humas Pemkab Gresik Suyono mengungkapkan, opini WTP tersebut akan terus dipertahankan Pemerintah Kabupaten Gresik. Tentunya dengan kerja sama semua pihak, terutama peningkatan kinerja oleh OPD di lingkungan Pemkab Gresik. “Pemerintah Kabupaten Gresik berupaya selalu melakukan perbaikan guna mencapai kesempurnaan dalam tata kelola keuangan daerah yang lebih baik lagi,” ujar Suyono.
