Hari Jadi Ke-77 Pemprov Jawa Timur, Bangkit Menuju Akhir Pandemi

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap momen Hari Jadi Ke-77 Provinsi Jawa Timur menjadi semangat tersendiri untuk masyarakat Optimis Jatim bangkit untuk terus maju. Khofifah bersyukur Jatim mampu melewati fase krisis akibat pandemi Covid-19.

“Namun untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat maka Jatim harus mampu menciptakan peluang di tengah kesulitan, dan menjawab berbagai tantangan dengan inovasi dan karya nyata,” ujar Khofifah, Selasa (11/10).

Gubernur Khofifah mencontohkan gerak positif industri halal di Jatim. Saat ini Pemprov Jatim terus mendorong tumbuh dan berkembangnya industri halal di Jatim agar memiliki daya saing di kancah global. Tidak hanya halal dari bahan bakunya, tapi juga proses produksinya. Tidak hanya produk makanan saja tetapi juga produk-produk lainnya.

“Saya yakin, dengan sumber daya yang dimiliki, Jatim memiliki peluang sebagai produsen dan eksportir produk halal terbesar di dunia. Mulai dari industri makanan, minuman, hingga fesyen muslim,” imbuhnya.

Untuk itu, Khofifah mengajak seluruh elemen masyarakat membumikan Pancasila dengan mengamalkan sila-silanya dalam kehidupan sehari-hari. Semangat itulah menurut Khofifah, yang semakin mempercepat kebangkitan Jatim karena Jatim mampu berdiri diatas kakinya sendiri.

“Kebangkitan Jatim harus bersumber pada nilai-nilai yang mengedepankan religiusitas, humanitas, nasionalitas, demokrasi dan keadilan sosial,” tegasnya.

Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan, untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat, Pemprov Jatim berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada Pemerintah Pusat dan masyarakat.

Mantan Bupati Trenggalek ini menyampaikan upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan tahunan akan terus dilakukan melalui penguatan secara menyeluruh terhadap fungsi-fungsi pengendalian dan manajemen risiko pelaporan keuangan tahunan.

“Upaya ini dijadikan momentum lebih untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja anggaran dan transparansi keuangan daerah,” katanya.

Menurutnya, kualitas laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sudah dilakukan Jatim. Hal itu dibuktikan dengan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Provinsi Jatim selama tujuh tahun secara berturut-turut.

Ada beberapa jurus diterapkan Pemprov Jatim untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sekaligus meningkatkan kinerja laporan keuangan yang baik untuk mewujudkan pembangunan daerah di Jatim yang baik.

Pertama, penguatan komitmen pengelolaan keuangan yang profesional dari seluruh pimpinan unit kerja. Kedua, pembinaan secara berkesinambungan dari inspektorat dan PPKD terhadap seluruh SKPD. Ketiga, pengembangan yang berkesinambungan terhadap SDM pengelola keuangan daerah melalui pendidikan dan pelatihan, bimtek, sosialisasi, tugas belajar.

“Selain itu, melakukan review dan audit internal oleh inspektorat, peningkatan akuntabilitas manajemen aset daerah serta monitoring atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan BPKP,” jelasnya.

Emil menambahkan, Jatim juga berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memperbaiki manajemen kinerja. Cara ini, kata dia, penting untuk dilakukan mengingat selama 8 tahun berturut-turut, Pemprov Jatim berhasil mempertahankan nilai SAKIP dengan predikat A.

“SAKIP ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan,” ujarnya.

menyampaikan beberapa upaya pemerintah provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja. Pertama, memperbaiki manajemen kinerja dengan cara menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya sehingga dapat mencapai kondisi yang diinginkan.

Kedua, meningkatkan kualitas laporan kinerja sehingga memenuhi kriteria penyajian informasi kinerja yang baik dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen.

Ketiga, asistensi penyusunan laporan kinerja kepada seluruh Perangkat Daerah, sehingga dapat memantau dan memacu peningkatan kinerja melalui pendalaman model serta bentuk format laporan dan data yang dibutuhkan dalam pengolahan dan penyajian laporan.

Terakhir, mempertahankan dan meningkatkan kualitas penerapan budaya kinerja berkelanjutan dan meningkatkan kualitas proses penganggaran berbasis kinerja.

“Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban dari manfaat anggaran. Jadi, mudah-mudahan apa yang sudah didiskusikan akan bisa memberikan rencana konkret ke depannya untuk meningkatkan kualitas keuangan dan kinerja,” jelasnya.

Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengatakan, Optimis Jatim Bangkit merupakan harapan bersama meskipun dalam kenyataannya upaya menuju Jatim Bangkit tidak mudah. “Tragedi Kanjuruhan merupakan peristiwa yang menyedihkan dan mengerikan. Harapan kami, ini jangan sampai terulang kembali agar tagline Optimis Jatim Bangkit benar-benar bisa diwujudkan,” pungkasnya.

Sumber: Radar Surabaya