Hasil Hearing Percepat Tangani Banjir SMPN 2 Tanggulangin Sidoarjo

904

Dewan Sidoarjo meminta kepada para OPD terkait untuk segera menangani banjir di Desa Banjarasri dan Kedungbanteng, khususnya yang menimpa SMP Negeri 2 Tanggulangin Sidoarjo dengan cepat.

Agar para siswa bisa belajar dengan tenang, aman dan nyaman. Apalagi sudah menjelang Ujian Nasional (UN) 2020, khususnya para siswa kelas IX.

Permintaan tersebut, ditegaskan dalam hearing Anggota Komisi C dan D DPRD Sidoarjo dengan para OPD terkait, di antaranya perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo, Dinas Kesehatan, BPBD (Badan Penanggulan Bencana Daerah), Dinas PU BM dan SDA (Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air), serta Camat Tanggulangin dan jajaran terkait lainnya.

Usai hearing Ketua Komisi D, Dhamroni Chudlori menegaskan, untuk jangka pendek ini yang terpenting adalah mencarikan solusi untuk SMPN 2 Tanggulangin, karena anak-anak harus segera bisa mengikuti UN dengan nyaman dan tenang. Solusinya adalah sesuai usulan dari Dikbud, yaitu untuk meninggikan 10 ruang kelas yang terendam setinggi 50 centimeter, sementara untuk halamannya setinggi 40 centimeter.

“Untuk solusi dananya kita ambilkan BTT (Biaya Tidak Terduga) di APBD 2020 besarannya Rp 10 miliar. Sedangkan anggaran yang dibutuhkan, kita menunggu dari tim OPD terkait untuk melakukan kajian, penghitungan di lokasi,” jelas Dhamroni Chudlori yang juga sebagai pimpinan hearing.

Jadi untuk penggunaan BTT tersebut, kita harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait, pihak hukum, BPK, atau yang lainnya agar tidak salah melangkah.

“Kita harus berani melangkah, demi untuk kepentingan rakyat. Sebab kalau kita menggunakan dana PAK jelas terlalu lama, karena prosesnya juga sangat panjang. Kasihan anak-anak yang tidak bisa belajar dengan tenang. Mereka sudah terlalu lama terendam,” tegasnya.

Sementara Plt Dinas PUBM dan SDA Yudi Kartikawan menegaskan kalau solusi penanganan banjir tidak bisa dilakukannya sendiri, harus ada beberapa pihak terkait serta masyarakat. Karena faktornya juga sangat komplek. Selain penyempitan saluran, pendangkalan, juga banyak sampah rumah tangga.

“Di samping itu, untuk proses normalisasinya juga mengalami kesulitan. Sekitar sudah banyak tambak, banyak rumah berhimpitan, sehingga sangat menyulitkan alat berat untuk masuk. Bahkan tidak bisa masuk,” jelasnya.

[Selengkapnya …]