Jawaban Wali Kota Madiun atas PU Fraksi-Fraksi Membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021

47

Wali Kota Madiun, H, Maidi menyampaikan Jawaban Wali Kota Madiun atas Pemandangan Umum raksi-Fraksi DPRD Kota Madiun dalam Membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021.

Wali Kota menyampaikan jawaban ini pada Sidang Paripurna DPRD dipimpin Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, didampingi Wakl Ketua I DORD, Istono, dan Wakil Ketua II, H. Armaya. Kesempatan itu, hadir pula Wakil Wali Kota Madiun, Forkopimda dan sebagian Kepala OPD Pemkot Madiun di Gedung DPRD jalan Taman Praja Kota Madiun, Selasa (24/5).

Jawaban Wali Kota Madiun atas PU Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun itu sebanyak 77 halaman itu menjawab Pemandangan Umum tujuh Fraksi DPRD Kota Madiun. Yakni, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Perindo, Fraksi PKB, Fraksi PKS-PAN, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PSI-Nasdem.

Usai sidang penyampaian Jawaban Wali Kota Madiun atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun dalam Membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021, kepada awak media, Wali Kota Madiun, H. Maidi menyatakan, semua saran pendapat dan pertanyaan dari Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun semuanya sudah dijawab.

“Kalau belum jelas, bisa dibaca di buku karena semuanya sudah jelas dan terlampir semua jawaban Wali Kota,” kata Wali Kota Maidi.

Ditanya soal LKK (Lembaga Keuangan Kelurahan), Wali Kota Madiun menyatakan, ” Ya, kalau LKK itu sudah jelas warisan sejak dulu-dulu dan sekarang ada pengurusnya baru. Tetapi Insya’Allah sudah direkomendasi BPK. Kalau sekiranya perlu yang ditindaklanjuti, ya kita tindaklanjuti. Ya, nanti kalau sifatnya data fiktif, ya itu nanti urusannya dengan penegak hukum. Karena ini uang negara. Jadi ini yang sekarang kita jalankan,” jelas Wali Kota.

Disinggung masalah terdapat Silpa banyak, menurut Wali Kota Maidi, terdapatnya Silpa banyak bukan karena tidak bisa menjalankan kegiatan.

“Justru Silpa banyak itu kegiatan optimal bisa kita rem. Contoh misalnya anggaran covid-19 tinggi dan banyak partisipasi masyarakat pengusaha, akhirnya APBD tidak saya cairkan to? Sehingga terjadilah Silpa. Dan Silpa itulah diunakan pembangunan tahun berikutnya, tahun perubahan pada saat itu,” ungkap Wali Kota.

“Coba kita lihat walaupun APBD kita bagus dan Slpa banyak, BPK berikan WTP terus pendapatan daerah naik. Pertumbuhan ekonomi kita bagus. Pengangguran turun, kemiskinan turun, stunting juga turun. Di sinilah Silpa tinggi maka banyak program yang belum terlaksana secepatnya bisa maju. Kalau RPJMD mestinya tahun 2024 dengan adanya ini RPJMD tahun 2023 sudah selesai. Karena hebatnya teman-teman OPD inilah bisa akan lebih bagus,” jelasnya.

[Selengkapnya di Harian Bhirawa]