Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan penghargaan atas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinilai akuntabel dan transparan. Karena kondisi ini, Jatim untuk kali kelima berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Opini itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2015. Hasil pemeriksaan itu diserahkan BPK kepada Gubernur Jatim Soekarwo dalam Sidang Istimewa Paripurna DPRD Jatim, Senin (13/6).
LHP BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Jatim diserahkan langsung Anggota V BPK Moermahadi Soerja Djanegara. “Ini hasil kerja semua pihak,” kata Pakde Karwo.
Ini sebagai cambuk agar Pemprov bekerja lebih keras lagi, meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah. “Kami empat kali berturut-turut meraih WTP dari tahun anggaran 2010. Kemudian, 2014 turun jadi Wajar Dengan Pengecualian dan 2015 kembali meraih WTP,” terangnya.
