Penggunaan Alat Sadap Pegasus belum Terkonfirmasi

Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, sesuai dengan keputusan MK 2014, DPR tidak membahas APBN sampai satuan tiga secara terperinci. Itu yang menyebabkan Komisi I DPR tidak mendapat informasi tentang alat sadap Pegasus.

‘Jadi, kami tidak mengetahui apa jenis alat sadap yang dibeli pemerintah,” ungkap Bobby ketika dihubungi kemarin.

Pihaknya hanya memastikan fungsi pengawasan publik terhadap kinerja APH berjalan, seperti untuk BIN dibentuk tim pengawas intelijen yang beranggotakan DPR Komisi I sesuai dengan UU Intelijen. Untuk Polri, ada sembilan lembaga diluar parlemen yang mengawasi, termasuk Kompolnas, KPK, Setneg, BPK, BPKP, LKPP, Kemenko Polhukam, Ombudsman dan Komnas HAM.

[Selengkapnya di Media Indonesia]