Peningkatan Akuntabilitas dan Kesejahteraan Rakyat Harus Meningkat

35

Pemprov Jatim kembali menerima Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pemerintah Pusat. Penghargaan berupa piagam dan plakat tersebut diraih atas capaian standar tertinggi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim Kemenkeu RI Taukhid di Ballroom Hotel Kokoon Banyuwangi, Jumat (29/10) sore. Tak hanya Pemprov Jatim, sebanyak 37 kabupaten/kota pun menerima penghargaan yang diserahkan secara langsung oleh Gubernur Khofifah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah kepada 37 bupati/walikota di Jatim.

Adapun penghargaan yang diserahkan terdiri dari plakat dan piagam penghargaan Opini WTP 10 kali berturut-turut kepada 2 pemkab/pemko yaitu Kota Blitar dan Kota Malang. Tak hanya menerima penghargaan, tetapi juga memperoleh apresiasi dari Gubernur Khofifah berupa Bantuan Keuangan Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2022 masing-masing senilai Rp. 10 Milyar untuk kedua kota tersebut.

Selain itu juga terdapat penyerahan Plakat dan Piagam Opini WTP 5 kali berturut-turut diterima oleh 26 kabupaten/kota. Terdiri dari Kab. Banyuwangi, Kab. Blitar, Kab. Bojonegoro, Kab. Bondowoso, Kab. Gresik, Kab. Jombang, Kab. Kediri, Kab. Lamongan, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Malang, Kab. Mojokerto, Kab. Ngawi, Kab. Pacitan, Kab. Pamekasan, Kab. Pasuruan, Kab. Ponorogo, Kab. Probolinggo, Kab. Sidoarjo, Kab. Situbondo, Kab. Trenggalek, Kab. Tuban, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya.

Sementara piagam Opini WTP diserahkan kepada 9 kabupaten/kota antara lain Kab. Bangkalan, Kab. Lumajang, Kab. Nganjuk, Kab. Sampang, Kab. Sumenep, Kab. Tulungagung, Kota Madiun, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo.

Atas capaian tersebut, Khofifah mengapresiasi kepada seluruh pihak atas fungsi pengawasan, strong partnership, kerja keras, dan koordinasi yang terjalin dari BPK RI, maupun seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim. Dengan demikian, Pemprov Jatim maupun pemkab/pemko di Jatim mendapatkan panduan agar akuntabilitas terus terjaga.

“Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya kepala perwakilan BPK RI atas pendampingan dan bimbingan teknis, DPRD Jatim atas fungsi pengawasan serta strong partnership, kerja keras dan koordinasi yang terjalin, juga seluruh Aparatur Sipil Negara Pemprov,” ujar orang nomor satu di Jatim itu.

Khofifah berharap, keberhasilan Jatim meraih penghargaan ini juga menjadi pelecut semangat untuk terus bangkit dan pulih dari krisis pandemi Covid-19. Selain itu, juga dapat menjadi penyemangat seluruh jajaran Pemprov Jatim untuk bekerja dan melayani masyarakat lebih baik ke depan sehingga kepercayaan masyarakat terus meningkat dan menjadi modal dasar dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah selanjutnya.

“Saya berharap ini menjadi penyemangat kami untuk terus meningkatkan kinerja administrasi pengelolaan keuangan menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya efektif, tapi juga efisien, akuntabel, dan transparan serta yang lebih penting lagi adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat,” tegas Khofifah.

Menurut Khofifah, penghargaan opini WTP ini harus semakin meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan beserta kinerja jajaran Pemprov maupun pemkab/pemko di Jatim.

“Sehingga kepercayaan masyarakat terus meningkat dan menjadi modal dasar mensukseskan pelaksanaan program-program pemerintah selanjutnya,” pungkas Khofifah.

Sementara itu, Ka. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim Kemenkeu RI Taukhid mengatakan, penghargaan ini menjadi bagian apresiasi dari pemerintah untuk menstimulir agar mempertahankan Opini WTP ini dengan sebaik-baiknya.

“Pemerintah pusat memberikan penghargaan telah berupaya keras membuat laporan keuangan daerah sehingga memperoleh opini yang tertinggi dari BPK RI yaitu wajar tanpa pengecualian,” pungkasnya.

Turut menghadiri kegiatan tersebut Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur Joko Agus Setyono, Plh. Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, Ka. Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Prov. Jatim Kemenkeu RI Taukhid, serta bupati/walikota se-Jatim.

[Selengkapnya di Harian Bhirawa]