PU Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun Menyoroti Berbagai Masalah terhadap Raperda tentang PP APBD TA 2020

149

Sidang Paripurna Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH, dan Wakil Ketua DPRD, Drs. Istono, M.Pd, dan Drs. H. Armaya serta dihadiri Wali Kota Madiun, Maidi, Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS dan Sekda Kota Madiun, Rusdiyanto serta Forkopimda Kota Madiun di gedung DPRD setempat, Jumat (16/4).

Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara (jubir) nyta Drs Gandhi Hatmoko, M.Si menyatakan, berdasarkan data yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemkot Madiun, Tingkat Kemiskinan Penduduk Kota Madiun tahun 2020 meningkat cukup signifikan menjadi 4,98%, lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang sebesar 4,35%.

Dengan naiknya tingkat kemiskinan penduduk Kota Madiun ini, strategi apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun untuk menurunkan angka kemiskinan di tahun-tahun berikutnya? Mohon penjelasannya.

Terkait Belanja Daerah yang ada pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, dari anggaran yang ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp 3,999 miliar lebih hanya terealisasi 54,95%.

Selain itu, jika dicermati dalam Laporan Keuangan Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, banyak kegiatan yang tidak terserap contohnya Belanja Jasa EO. Mengapa bisa terjadi demikian? Mohon penjelasannya.

Fraksi Partai Demokrat dengan jubir Drs. H. Sugeng, SH, MH menyatakan Fraksi Demokrat DPRD Kota Madiun memberikan apresiasi atas dipertahankannya kembali opini WTP atas hasil audit BPK terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020.

Dengan opini WTP ini menunjukkan bahwa salah satu indikator pengelolaan keuangan yang baik secara administrasi sudah terpenuhi, yaitu pengelolaan keuangan daerah secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).

Di sisi lain, Fraksi Partai Demokrat menyoroti terhadap Belanja Tidak Terduga (BTT) yang hanya terserap 7,29%, mohon penjelasan upaya apa yang telah dilakukan Pemkot Madiun dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 ini bagi masyarakat? Langkah dan kebijakan apa yang dilakukan untuk tetap memelihara suasana kondusif dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pembangunan utamanya di masa pandemi ini serta upaya apa yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun.

[Selengkapnya di Harian Bhirawa]