Urai Benang Kusut Pembangunan Pasar Blimbing, Wali Kota Malang dan Dewan Rembukan

38

Rencana realisasi revitalisasi Pasar Blimbing yang urung terlaksana hingga kini masih menjadi sorotan. Pasalnya, hingga saat ini belum juga ada kepastian pelaksanaan pembangunan pasar yang mangkrak kurang lebih 11 tahun. Tidak seperti halnya Pasar Dinoyo yang sudah berdiri kokoh. Padahal, perjanjian kerja sama (PKS) pembangunan Pasar Blimbing ini dilakukan bersamaan dengan Pasar Dinoyo.

Untuk mengurai benang kusut pembangunan Pasar Blimbing ini, eksekutif bersama legislatif rembukan untuk mencari solusi bersama agar pembangunannya bisa segera mendapatkan kejelasan.

Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan, pertemuan bersama legislatif kali ini saling memaparkan usulan dan saran untuk penuntasan Pasar Blimbing. Dalam hal ini Pemkot Malang masih akan melakukan kajian lebih mendetail berkaitan dengan hal itu.

“Kami menyamakan persepsi, untuk penentuan solusi apa yang harus diambil dalam hal ini Pasar Blimbing. Terkait semuanya, kalau dilanjutkan apa yang harus dilakukan. Kalau diputus itu apa yang harus dilakukan,” ujar Sutiaji ditemui usai Rakor Pembahasan Upaya Penyelesaian Permasalahan Pasar Blimbing dengan DPRD Kota Malang, di Ruang Sidang Balai Kota Malang, Senin (8/11/2021).

Terkait hal tersebut, menurut Sutiaji, masih akan dilihat kajiannya lebih lanjut. Artinya, pembahasan masih perlu beberapa kali untuk kemudian diputuskan mengenai PKS dengan pihak ketiga.

Pihaknya juga tidak mau berlarut-larut, mengingat, Pasar Blimbing juga menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang tak kunjung direalisasikan revitalisasinya. Yang mana hal itu berkaitan dengan retribusi, ketika tak kunjung terselesaikan prosesnya mandek sementara waktu.

“Jadi, keduanya masih memungkinkan. Artinya, kita lihat opsi-opsinya nanti. Belum diputuskan, saat ini masih dalam pembahasan. Baru nanti 2 sampai 3 kali pembahasan lalu diputuskan. Karena, ini juga sampai BPK menanyakan kenapa tidak segera dibangun. Ini kan ada potensi retribusi, sedangkan kita tidak bisa narik karena itu kewajiban pihak ketiga,” tandas Sutiaji.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menyampaikan, dalam hal ini Pemkot Malang diminta lebih tegas untuk menuntaskan persoalan dengan pihak ketiga. Mengingat, kondisi pasar yang sudah 11 tahun mangkrak dan tak terawat.

Namun, dalam penuntasan ini pihaknya mengharapkan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Baik itu pedagang pasar ataupun pihak ketiga. Karena itu, pencarian solusi bersama ini menjadi jalan tengah untuk sekiranya bisa ditindak lanjuti lebih serius.

“Nah kita melihat ini stuck, sehingga kita cari formulanya, ada tenggat waktu juga, agar permasalahan cepat selesai. Ini kita melihat kekurangseriusan saja. Karena perlu serius kedua belah pihak untuk menyelesaikan semuanya,” ungkapnya.

Bila memang masih memerlukan, sejatinya bisa melibatkan Aparat Penegak Hukum untuk konsultasi. Seperti dengan melibatkan Kejaksaan, BPK, atau bila memerlukan, menurut Made, bisa meminta pertimbangan pemerintah pusat. Sehingga, dasar hukumnya bisa lebih dikuatkan.

Pihaknya menargetkan, dalam 6 bulan ke depan, penuntasan persoalan Pasar Blimbing sudah ada kejelasan. Sehingga, di pertengahan tahun 2022 bisa segera dianggarkan untuk realisasi revitalisasi pembangunannya.

“Harus ada tenggat waktu, enam bulan kita targetkan. Target kita di pertengahan tahun sudah selesai, sehingga PAK tahun depan sudah bisa dianggarkan DED (Detail Enginering Design) pasar itu,” pungkas I Made Riandiana Kartika.

Diberitakan sebelumnya, dalam APBD tahun anggaran 2022, Pemkot Malang dan legislatif menyepakati untuk menganggarkan Rp 200 juta guna melakukan perawatan Pasar Blimbing. Namun, anggaran ini sejatinya masih menunggu hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur apakah bisa dilanjutkan untuk direalisasikan atau tidak di masa PKS dengan pihak ketiga yang masih berjalan.

Sumber: jatimtimes.com