Enam Kali Pemkab Gresik Raih Opini WTP dari BPK
Apresiasi positif kembali ditorehkan Pemkab Gresik. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemkab Gresik. Opini tertinggi dalam akuntabilitas anggaran itu merupakan kali keenam sejak 2015.
Predikat WTP tersebut kemarin (18/5) diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono kepada Bupati Fandi Akhmad Yani. Atas capaian itu, bupati pun mengapresiasi kinerja...
KABUPATEN GRESIK DAN KABUPATEN SIDOARJO TERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
Sidoarjo, Selasa (18 Mei 2021) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada dua pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo.
Acara penyerahan LHP BPK bertempat di Kantor BPK Jawa Timur dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19...
LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 51/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 17 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 50/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 17 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Opini WTP Lima Kali Berturut-turut untuk Lamongan
Pemerintah Kabupaten Lamongan kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Propinsi Jawa Timur Joko Agus Setyono dan diterima langsung oleh Bupati YES, Selasa (11/5/2021) di Kantor BPK Perwakilan Propinsi Jawa Timur.
Artinya Pemerintah Kabupaten Lamongan telah lima...
Modus Korupsi Pasar Manggisan Jember – Pinjamkan Bendera, Terima Ratusan Juta Rupiah
Skandal korupsi pembangunan Pasar Manggisan jilid II memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember telah menyelesaikan berkas penyidikan dan siap melakukan pelimpahan tahap kedua kemarin (21/4).
Dari hasil penyidikan itu, terungkap modus operandi dua tersangka dalam menggarong duit negara. AS, direktur PT DPW, perusahaan pemenang tender, diketahui ternyata tidak pernah bekerja. Sebab, setelah memenangi kontrak senilai lebih dari Rp 8...
Pemkab Pasuruan Kembali Raih WTP, BPK: Bukan Jaminan Tak Ada Kecurangan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Kabupaten Pasuruan. BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada Kabupaten Pasuruan.
LHP BPK ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono kepada pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan dan Bupati Pasuruan pada Selasa (11/05/2021).
Dilansir dari jatim.bpk.go.id, menurut Joko, opini WTP merupakan pernyataan profesional...
9 Tahun WTP, Bupati Banyuwangi Imbau Jaga Akuntabilitas di Tengah Refocusing APBD
Pemkab Banyuwangi kembali sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP tersebut sukses diraih Banyuwangi 9 tahun beruntun.
Hasil audit BPK tersebut diterima Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto di kantor BPK Jawa Timur, Selasa (11/5/2021). Penyerahan dilakukan oleh Kepala BPK...
9 Kali Berturut-turut Pemkot Surabaya Sukses Pertahankan Opini WTP dari BPK
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020. Ini adalah opini WTP kesembilan kali yang diraih secara berturut-turut oleh Pemkot Surabaya.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD 2020 itu diserahkan oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, Joko Agus Setyono kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi...
BPK Jatim Serahkan LHP LKPD Empat Pemerintah Daerah
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 kepada empat pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Surabaya.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono dalam keterangan tertulis di Surabaya, Rabu mengatakan, pihaknya menyerahkan LHP atas LKPD TA...
Jelang Lebaran, BPK Jawa Timur Serahkan LHP LKPD TA 2020 kepada Empat Entitas
Menjelang libur Hari Raya Idul Fitri, BPK Jawa Timur tetap memaksimalkan kinerjanya. Sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021, BPK Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan tersebut kepada empat entitas pemeriksaan pada Selasa, 11 Mei 2021.
LHP BPK diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus...
LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 47/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 10 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 48/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 10 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 49/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 10 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Surabaya Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 46/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 7 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
EMPAT PEMERINTAH DAERAH MENERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
Sidoarjo, Selasa (11 Mei 2021) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada empat pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Surabaya.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono, menyerahkan LHP atas LKPD TA...
Di Akhir Masa Jabatan, Bupati Tuban Terima Opini WTP dari BPK RI
Mendekati akhir masa jabatan, Bupati Tuban H. Fathul Huda kembali menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Opini WTP yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diraih Pemkab Tuban untuk ketujuh kalinya tersebut diterima langsung oleh Bupati Tuban, H. Fathul Huda dan Ketua...
Kabupaten Jombang Raih Opini WTP Kedelapan Kali dari BPK RI
Kabupaten Jombang kembali menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Timur (Jatim) di tahun 2021. Penghargaan ini merupakan penghargaan yang diterima Kabupaten Jombang 8 kali berturut-turut.
Penghargaan Opini WTP diberikan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Jawa Timur, Joko Agus Setiono kepada Bupati Mundjidah Wahab yang didampingi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat...
Lima Pemerintah Daerah Sukses Pertahankan Opini WTP atas LKPD TA 2020
BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada lima pemerintah daerah di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Jombang, Kabupaten Magetan, Kota Mojokerto, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Bojonegoro, yang dinilai telah menyajikan laporan keuangan secara wajar dan terhindar dari kesalahan penyajian yang bersifat material.
Opini WTP itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)...
Pegawai BPK Jawa Timur Dihimbau Tidak Mudik Lebaran Tahun Ini
Pemerintah telah secara tegas melarang masyarakat melakukan mudik Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran pada tahun ini demi mencegah penyebaran Covid-19. Larangan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah periode 6-17 Mei 2021.
Sejalan dengan peraturan tersebut, Kepala Perwakilan BPK...
Pemkot Mojokerto Berhasil Pertahankan Capaian WTP dari BPK
Pemerintah Kota Mojokerto kembali berhasil mempertahankan pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk ketujuh kalinya pada laporan hasil pemeriksaan keuangan.
Penyerahan hasil laporan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur, Jumat.
Dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19...
LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 44/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 5 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Mojokerto Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 45/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 6 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 41/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 4 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 42/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 4 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 43/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 5 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LIMA PEMERINTAH DAERAH MENERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
Sidoarjo, Jum’at (7 Mei 2021) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada lima pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu lain Kabupaten Jombang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Tuban, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Bojonegoro.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono, menyerahkan LHP...
Maju-Mundur Megaproyek Kali Lamong
Tahun anggaran memasuki semester pertama Juni nanti. Upaya percepatan normalisasi Kali Lamong yang diwacanakan mulai April lalu hingga kini masih tersaput gelap. Rencana penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Pemkab Gresik serta daerah lain untuk percepatan juga belum dipastikan kapan terwujud.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Pemkab Gresik Gunawan Setiaji membenarkan...
Ramai-Ramai Kembalikan Ratusan Juta
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan lampu kuning kepada DPRD Kota Pasuruan. Sebab, ada kelebihan bayar dalam pengeluaran kunjungan kerja (kunker) DPRD pada 2020 lalu. Para wakil rakyat itu pun ramai-ramai harus mengembalikan kelebihan bayar.
Total nominal kelebihan bayar tersebut mencapai Rp 442.275.711. Sedangkan beban pengembalian dari biaya transportasi tiap-tiap anggota DPRD bervariasi. Bergantung keikutsertaannya dalam dinas ke berbagai daerah....
Wali Kota Maidi Ikuti Rakorwasin BPKP Jawa Timur
Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan oleh pemerintah wajib berjalan optimal. Karenanya, pengawasan terus dilakukan. Salah satunya, datang dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Internal (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Gedung Sekretariat Daerah Jawa Timur, Selasa (4/5).
Kegiatan diikuti Kepala Daerah se-Jawa Timur, tak terkecuali Wali Kota Madiun Maidi....
Pemkab Sidoarjo Cairkan Rp 7,8 Miliar untuk Warga Terdampak Covid-19
Sebanyak 2.800 warga terdampak Covid 19 akan menerima bantuan dari APBD Sidoarjo 2021 sebesar Rp 7,8 miliar. Per kelurahan dibatasi hanya 100 orang, dan per orang akan mendapatkan Rp 300 ribu per bulan. “Mereka yang betul-betul terdampak Covid 19 dan kehilangan mata pencaharian. Di ada 28 kelurahan yang mendapatkan. Prosesnya akan ditransfer ke rekening masing-masing keluarga,” jelas Kepala Bagian...
Bupati Jember Jangan Ulangi Status Audit APBD ‘Disclaimer’
DPRD Jember, Jawa Timur, meminta kepada Bupati Hendy Siswanto agar tak mengulangi predikat ‘disclaimer’ dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Pemerintah Kabupaten Jember mendapatkan opini disclaimer dari BPK terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2019,” kata Dannis Barlie Halim, juru bicara DPRD Jember dari Partai Nasdem, menyinggung rekomendasi parlemen terhadap Laporan Keterangan...
Ribuan Rapid Test Antibodi di Mojokerto Ditarik Gegara 5 Hari Lagi Kedaluwarsa
Dinas Kesehatan (Dinkes) Mojokerto menarik 8.911 alat rapid test antibodi dari 27 puskesmas. Pasalnya, ribuan rapid test buatan China itu lima hari lagi akan kedaluwarsa.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Nanda Hasan Sholikin mengatakan ribuan alat rapid test antibodi yang akan kedaluwarsa itu diketahui berkat laporan dari sejumlah puskesmas pada Rabu (28/4). Ternyata, rapid test merk VivaDiag buatan China tersebut akan kedaluwarsa...
Pemkot Surabaya Resmikan Jembatan Joyoboyo Pekan Depan
Proyek Jembatan Joyoboyo yang menelan APBD Surabaya Rp 39,9 miliar diresmikan pekan depan. Pembayaran proyek jembatan tersebut masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya Erna Purnawati mengaku pembayaran termin terakhir belum dilakukan. Pihaknya menunggu laporan hasil audit dari BPK dan inspektorat. "Ini sudah selesai (auditnya, Red). Anggaran juga...
Maksimalkan Pengawasan Internal Pemda, Inspektorat Nganjuk Tingkatkan Kapabilitas APIP Level 3
Inspektorat Kabupaten Nganjuk berupaya meningkatkan kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) level tiga.
Hal itu sebagai langkah untuk mengoptimalkan tugas APIP dilingkungan Pemkab Nganjuk terkait manajemen risiko, Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR), dan audit kinerja.
Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi mengatakan, Inspektorat dalam pelaksanaan tugas telah memberi nilai tambah bagi Kabupaten Nganjuk.
Antara lain yang paling penting yakni peran Inspektorat dalam mengawal...
28 Kendaraan Dinas di Pamekasan Diperiksa BPK
Sebanyak 28 kendaraan dinas di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan itu meliputi 20 kendaraan jenis roda dua dan 8 jenis roda empat.
Kepala Bidang Asset Badan Keuangan Daerah Pamekasan, Imam Wahyudi, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, BPK setidaknya memeriksa setidaknya 28 kendaraan hasil pengadaan tahun 2020.
“Pengecekan dillakukan di antanya pengecekan fisik, dan pencocokan data administrasi, kemudian...
Bolos Paripurna, Eksekutif Sebut Anggota Dewan Jombang Tak Paham Peraturan
Tidak hadirnya sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang dalam rapat paripurna dalam agenda Penyampaian Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jombang Tahun 2020, membuat pihak eksekutif angkat bicara.
Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab mengungkapkan, persoalan tersebut sudah dibahas dengan pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi yang ada di gedung wakil rakyat. Bahkan dirinya menyebut, dewan tidak paham dengan aturan.
“Aksi...
Pemprov Jatim beri “diskon Ramadan” pajak kendaraan bermotor
Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberi diskon Pajak Kendaraan Bermotor bagi wajib pajak pemilik sepeda motor maupun mobil dalam rangka Ramadan 1442 Hijriah.
Insentif pajak ‘diskon Ramadan’ ini memberikan keringanan bagi masyarakat di tengah suasana pandemi COVID-19 yang belum berakhir," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Senin.
Selengkapnya...
DPRD Jombang Boikot Paripurna
DPRD Jombang, Jawa Timur, melakukan boikot rapat Paripurna penyampaian nota laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jombang tahun 2020, Senin, 19 April 2021.
Boikot dilakukan karena Bupati dinilai tidak memberikan laporan hasil pemeriksaan BPK soal penggunaan APBD tahun 2020 ke pihak legislatif sebelum paripurna.
"Sesuai Pasal 77 ayat 3 di tata tertib DPRD yang mengatur terkait paripurna berbunyi apabila rapat DPRD belum...
Kejari Batu Tuntaskan Mark Up Pengadaan Lahan SMAN 3
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu segera menuntaskan proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (TPK) mark up harga pengadaan lahan SMAN 3 Kota Batu. Hal ini setelah Kejari meminta audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu Kejari juga telah mendapat rekomendasi gelar perkara setelah berkoordinasi dengan appraisal atau penaksir dari Kantor Jasa Penilai Publik (JPP).
“Untuk rekomendasi gelar perkara...
PU Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun Menyoroti Berbagai Masalah terhadap Raperda tentang PP APBD TA 2020
Sidang Paripurna Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH, dan Wakil Ketua DPRD, Drs. Istono, M.Pd, dan Drs. H. Armaya serta dihadiri Wali Kota Madiun, Maidi, Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS dan Sekda Kota Madiun, Rusdiyanto...
DPRD Jember Berikan Rapor Merah atas LPKJ Tahun Anggaran 2020
DPRD Kabupaten Jember memberikan rapor merah atas laporan pertanggungjawaban (LPKJ) Bupati Jember akhir tahun anggaran 2020 karena banyak persoalan yang terjadi, di antaranya tidak adanya Perda APBD 2020 dan tingginya angka kematian ibu dan bayi (AKB-AKI) pada tahun tersebut.
"Kami memberikan rapor merah terhadap LPKJ itu sehingga banyak catatan dan rekomendasi untuk perbaikan Jember yang lebih baik ke depan," kata...
DPRD Provinsi Jawa Timur Nilai BPKAD Tak Serius Garap Sertifikasi Aset
Keseriusan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim terkait sertifikasi aset dipertanyakan. Padahal, Gubernur Khofifah Indar Parawansa sudah menargetkan sertifikasi aset bakal tuntas dalam waktu tiga tahun.
Parahnya lagi, Komisi C DPRD Jatim menemukan aset yang berada di Bakorwil Malang tidak jelas peruntukannya. Dari total luasan mencapai 24 ribu meter persegi dengan jumlah 41 kavling. Dan yang dilaporkan hanya...
Inspektorat Jatim Belum Temukan Penyelewengan Dana COVID-19
Inspektorat Jawa Timur hingga kini belum menemukan adanya penyelewengan dana COVID-19. Kepala Inspektorat Jatim Helmy Perdana Putra menyatakan, saat ini pihaknya terus melakukan pengawalan terkait penyelenggaraan pemerintahan, khususnya masa pandemi. Menurutnya hingga saat ini masih terbilang aman dan belum ada penyimpangan yang cukup berarti.
"Saat ini kami mengawal Pemprov Jatim pada masa pandemi yang mengeluarkan belanja tidak terduga dengan nilai...
Ribuan Jaket Pelampung Bergambar Faida Akhirnya Dibagikan Semasa Bupati Hendy
Setelah berbulan-bulan mangkrak di aula Joko Thole PGRI, Kabupaten Jember, Jawa Timur, puluhan ribu jaket pelampung untuk nelayan bergambar bupati dan wakil bupati 2016-2021, Faida dan Abdul Muqiet Arief, akhirnya didistribusikan.
Pengadaan dilakukan Unit Layanan Pengadaan Bagian Pembangunan dan diserahterimakan ke Dinas Perikanan pada 15 Januari 2019. Pemasangan emblem tulisan dan gambar Faida-Muqiet dilakukan pada akhir 2019 memakai anggaran dari...
Catatan Berita: Deadlock Tiga Bulan, Akhirnya APBD Situbondo 2021 Disetujui
Pemkab Situbondo, Bhirawa
APBD Situbondo tahun 2021 akhirnya disetujui oleh enam fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Situbondo. Itu terungkap saat paripurna persetujuan DPRD Kabupaten Situbondo digelar Senin (8/3).
Hadir diantaranya Bupati Karna Suswandi, Wakil Bupati Khoirani dan jajaran Forkopimda berikut Sekda Syaifullah. Termasuk diantaranya seluruh pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo bersama anggota ikut hadir secara lengkap.
Pengesahan APBD ini berhasil dilaksanakan setelah...
Segepok Keruwetan yang Ditemukan BPK Jatim di Bojonegoro
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim mengungkap banyak keruwetan yang terjadi di kota lumbung energi nasional Kabupaten Bojonegoro. Sayangnya dari keruwetan yang ditemukan di Bojonegoro ini, sampai sekarang tak diendus oleh aparat penegak hukum maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro," demikian laporan audit BPK yang diterima Liputan6.com,...
BPK Jawa Timur Terima Audiensi Pejuang Surat Ijo Surabaya
BPK Jawa Timur menyelenggarakan audiensi dengan perwakilan kelompok masyarakat yang mengatasnamakan warga surat ijo Surabaya, antara lain Komunitas Pejuang Surat Ijo Surabaya (KPSIS) dan Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya (P2TSIS). Audiensi berlangsung di Kantor BPK Jawa Timur pada Kamis, 8 April 2021, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Pertemuan ini dalam rangka menindaklanjuti beberapa pengaduan masyarakat terkait...
Tender 7 Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin DLH Bojonegoro Tak Sesuai Ketentuan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim merinci banyak temuan yang signifikan terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Salah satunya, pelaksanaan tender cepat atas 7 paket pengadaan peralatan dan mesin oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro tidak sesuai ketentuan.
"Pada Tahun Anggaran (TA) 2019, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menganggarkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 276.843.119.069,60 dan terealisasi sebesar Rp 200.607.141.462,11 atau sebesar...
April, Pemprov Jatim Akan Cairkan Santunan Kematian Korban Covid-19
Setelah tidak lagi diberikan oleh Kementerian Sosial (RI), santunan kematian bagi ahli waris korban Covid-19 kini telah ditanggung oleh Pemprov Jatim. Ahli waris yang mengajukan berhak menerima santunan Rp5 juta. Bulan ini, pencairan tersebut direncanakan bakal segera dilakukan oleh Pemprov Jatim melalui Dinas Sosial (Dinsos).
Kepala Dinsos Jatim Alwi Assegaf mengatakan, santunan bagi korban meninggal akibat Covid telah disetujui Gubernur...
Hasil Lembur Seminggu, Akhirnya Jember Punya APBD Rp 4,4 Triliun
Kabupaten Jember akhirnya memiliki Peraturan Daerah (Perda APBD Tahun Anggaran 2021. Hal itu didok dalam rapat paripurna DPRD Jember yang berlangsung hingga Senin (5/4/2021) malam, sekitar pukul 23.00 WIB.
Seluruh anggota DPRD Jember dan juga jajaran pejabat Pemkab Jember yang dipimpin bupati-wabup turut hadir dalam rapat Paripurna tersebut.
“Alhamdulillah, saya terharu dan tidak menyangka sekali. Akhirnya kita bisa memiliki APBD. Ini...
Matriks Perbandingan Perubahan Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Selengkapnya
DPRD Kabupaten Situbondo Soroti Pengadaan Lampu PJU Bernilai Rp 14 Miliar
DPRD Situbondo menyoroti pengadaaan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang dipasang di beberapa titik di Kota Santri Situbondo. Ini karena pengadaan lampu yang dianggarkan melalui APBD tahun 2020 itu jumlahnya sangat fantastis hingga tembus 14 miliar rupiah. Sorotan ini disampaikan Ketua Fraksi Indonesia Sejahtera (GIS) DPRD Kabupaten Situbondo, Abdul Azis, Senin (5/4).
Kata Abdul Azis, Fraksi GIS merupakan gabungan antara...
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan I-2021
Pada periode Januari s.d. Maret 2021, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada 9 (sembilan) responden (pemohon informasi), dengan hasil sebagai berikut:
Wujud Transparansi, Gus Ipul Siap Terima Saran dan Kritik
Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) siap menerima kritik dan masukan dari jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan.
"Saya akan terbuka dengan Mas Adi (Wakil Wali Kota), silakan jika ada saran dan kritik. Kirim ke saya sama Mas Adi. Boleh melalui jalur apapun," kata Gus Ipul saat memberikan arahan ke jajaran ASN.
Disampaikan,...
BPK Jawa Timur Sosialisasikan Pemeriksaan di Masa Pandemi kepada Mahasiswa UB
Pemeriksaan BPK pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilaksanakan dengan prosedur yang ketat dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penyebaran Covid-19. Meski demikian, proses pemeriksaan tetap mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) serta mengoptimalkan berbagai prosedur alternatif untuk memberikan keyakinan memadai kepada pemeriksa dalam menentukan hasil pemeriksaan.
Hal itu dinyatakan oleh Pengendali Teknis pada Subauditorat...
Gus Ipul: Naiknya Pembangunan Kota Pasuruan Tingkatkan Indikator Pembangunan Jawa Timur
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf-Adi Wibowo mengundang Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur yang membidangi Kesejahteraan Rakyat, di Rumah Dinas Wali Kota Pasuruan, Jumat (26/3). Pertemuan itu dalam rangka membahas percepatan pembangunan Kota Pasuruan melalui 9 program kerja di 99 hari kerja Gus Ipul - Mas Adi.
Rombongan dewan yang hadir adalah Ketua dan Wakil Ketua...
Seluruh Pemda di Jawa Timur Telah Menyampaikan LKPD TA 2020 Unaudited Tepat Waktu
Hingga akhir Maret 2021, seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 Unaudited kepada BPK secara tepat waktu. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK untuk diaudit paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Setelah 31 pemerintah daerah, sebanyak delapan pemerintah daerah...
APBD Jember 2021 Defisit Rp 707 Miliar, Silpa Rp 800 Miliar Lebih
Ada defisit sebesar Rp 707 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2021. Sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) belum bisa digunakan.
Kekuatan belanja APBD Jember 2021 adalah Rp 4,405 triliun. Namun pendapatannya Rp 3,698 triliun. “Prioritas terbesar ada pada infrastruktur (Dinas) Bina Marga dan (Dinas) Cipta Karya sekitar Rp 600 miliar,” kata Ketua...
Rapat Paripurna, Wali Kota Madiun Sampaikan Nota Keuangan APBD Tahun 2020
Wali Kota Madiun H. Maidi menyampaikan realisasi Pendapatan Daerah Kota Madiun tahun 2020 melebihi target hingga Rp 69 miliar.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Madiun dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Wali Kota Madiun atas Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Madiun Tahun 2020 yang digelar di Gedung DPRD Kota Madiun, Jawa Timur, Selasa (30/3/2021).
Wali Kota Madiun, H. Maidi mengatakan, Realisasi...
Wali Kota Kediri Serahkan LKPD Tahun Anggaran 2020 Unaudited ke BPK-RI Perwakilan Jawa Timur
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 Unaudited ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Senin (29/3/2021) yang dilakukan secara daring di Command Center Balaikota Kediri.
Dimana selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara penyerahan. Selain Kota Kediri, terdapat dua daerah lain yang juga menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2020 Unaudited...
Pemprov Jawa Timur dan Delapan Pemda Sampaikan LKPD TA 2020 Unaudited kepada BPK
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara antara lain mengamanatkan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan selanjutnya akan diperiksa oleh BPK untuk memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.
Mengingat laporan keuangan yang diperiksa BPK adalah laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah, pemberian...
BPK Jawa Timur Segera Mengaudit LKPD Kabupaten Pamekasan TA 2020
BPK Jawa Timur segera mengirimkan tim pemeriksa untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2020. Hal ini menyusul diterimanya LKPD TA 2020 unaudited dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada Jum’at, 26 Maret 2021.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono menerima LKPD TA 2020 unaudited yang disampaikan langsung oleh Bupati Pamekasan H. Baddrut Tamam...
Hari Ini Bupati Serahkan KUA-PPAS APBD 2021 ke DPRD Jember
Bupati Hendy Siswanto akan menyerahkan dokumen rancangan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang menjadi awal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2021 kepada DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (29/3/2021).
Konfirmasi soal rencana ini disampaikan Hendy dan Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi secara terpisah, Minggu (28/3/2021). “Insya Allah setelah duhur, karena pagi masih ada pelantikan pengurus...
Bupati Madiun Sampaikan Indikator Keberhasilan dalam Nota Pengantar LKPJ
Pengelolaan keuangan daerah tercermin pada sisi Pendapatan dan Belanja Daerah. Dari segi pendapatan Pemkab Madiun, pada TA 2020 dari target yang ditetapkan Rp 1.757.160.473.076,52 dapat direalisasikan sebesar Rp 1.842.439.450.689,02 atau tercapai 104,85%.
Secara umum, realisasi pendapatan TA 2020 telah tercapai target, baik pada komponen PAD, Dana Perimbangan, dan komponen lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dengan rincian pendapatan sebagai berikut: PAD...
Sebanyak 21 Pemerintah Daerah Telah Menyampaikan LKPD TA 2020 Unaudited kepada BPK
Menyusul Pemerintah Kota Pasuruan yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 unaudited kepada BPK pada Kamis (25/03/2021), di hari yang sama Pemerintah Kabupaten Bangkalan menyampaikan LKPD TA 2020 unaudited secara virtual. Dengan penyampaian ini, BPK tercatat telah menerima LKPD TA 2020 unaudited dari 21 pemerintah daerah.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, LKPD terdiri atas...
Wali Kota Probolinggo Serahkan LKPD 2020 kepada BPK
Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abdin menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2020 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur Joko Agus Setyono secara virtual dari Gedung Command Center Kota Probolinggo, Rabu.
"Penyerahan LKPD merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan Pemkot Probolinggo untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih tiga kali secara terus...
Kota Pasuruan Sampaikan LKPD TA 2020 Unaudited Lebih Awal kepada BPK
Pemerintah Kota Pasuruan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 unaudited kepada BPK, Kamis (25/03/2021). LKPD unaudited tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Pasuruan H. Saifullah Yusuf dengan didampingi oleh Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo dalam acara tatap muka yang diselenggarakan di Kantor BPK Jawa Timur dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Dengan demikian hingga saat ini,...
BPK Terima LKPD Kota Probolinggo TA 2020 Unaudited Secara Virtual
Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bertujuan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam perkembangannya, pemerintah daerah di Jawa Timur telah menunjukkan peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangannya yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono saat...
Pemkab Sampang Sampaikan LKPD TA 2020 Unaudited kepada BPK
Pemerintah Kabupaten Sampang menyusul 17 pemerintah daerah yang telah menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020. LKPD unaudited tersebut disampaikan kepada BPK oleh Bupati Sampang H. Slamet Junaidi pada Selasa, 23 Maret 2021.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono, yang berkesempatan menerima LKPD TA 2020 unaudited, menyampaikan apresiasi atas ketepatan waktu Pemkab Sampang dalam menyelesaikan...
BPK Terima LKPD TA 2020 Unaudited dari Empat Pemerintah Daerah
Rangkaian penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 unaudited terus berlanjut. Menyusul 13 pemerintah daerah yang telah menyampaikan LKPD unaudited, empat pemerintah daerah secara resmi menyampaikan LKPD TA 2020 unaudited kepada BPK pada Senin, 22 Maret 2021.
Keempat pemerintah daerah tersebut yaitu, Kabupaten Blitar, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Blitar. LKPD unaudited diserahkan langsung oleh masing-masing kepala...
Kota Madiun WTP Lagi, Pemkot Gelar Rakor Tindak Lanjuti Rekomendasi
Pemerintah Kota Madiun merespon cepat rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jatim terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterima beberapa waktu lalu.
Rapat koordinasi digelar sebagai evaluasi terkait sejumlah rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 tersebut. Wali Kota Madiun Maidi menyebut semua rekom tersebut sudah diselesaikan.
”Kita kembali mendapat WTP tetapi memang ada lima rekomendasi...
Puluhan Ribu Pelampung Bergambar Mantan Bupati dan Wabup Jember Belum Dibagikan
Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief sudah tak lagi menjabat. Namun puluhan ribu jaket pelampung bergambar diri mereka yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur didistribusikan kepada nelayan dan masih tersimpan rapi di Aula Joko Thole PGRI.
Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto mengaku kaget saat mendengar informasi tersebut. Pasalnya jaket...
DPRD Kota Surabaya Minta Laporan Tertulis Progres Jembatan Joyoboyo
Komisi C DPRD Kota Surabaya bersikeras untuk mendapatkan laporan tertulis progres pembangunan Jembatan Joyoboyo. Mereka tidak mau laporan tentang pembangunan jembatan yang dianggarkan Rp 39,9 miliar itu hanya disampaikan secara lisan.
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Baktiono menegaskan, belum ada laporan resmi yang menunjukkan detail pengerjaan jembatan yang bersebelahan dengan Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) itu. "Endi, gorong onok laporan...
Opini BPK Cerminan Hasil Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah
Opini BPK merupakan cerminan hasil penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi terhadap seluruh aktivitas keuangan pemerintah daerah. Selain itu, pemberian opini oleh BPK juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan terhadap pertanggungjawaban keuangan yang dikelola pemerintah.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono saat menerima Laporan Keuangan...
Pegawai BPK Jawa Timur Terima Suntikan Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua
Para pegawai BPK Jawa Timur yang telah menerima suntikan vaksin Covid-19 tahap pertama pada 5 Maret 2021 kembali menerima suntikan tahap kedua pada Jum’at, 19 Maret 2021. Vaksinasi tahap kedua ini merupakan upaya BPK Jawa Timur untuk menyukseskan program nasional vaksinasi Covid-19 dalam rangka mewujudkan kekebalan kelompok (herd immunity) dalam penanganan Covid-19.
Seperti sebelumnya, vaksinasi dilaksanakan di Kantor BPK Jawa...
Pimpinan BPK Jawa Timur Hadiri Acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2021 Secara Daring
Seiring penetapan Rencana Strategis (renstra) BPK 2020 – 2024, BPK terus bertransformasi meningkatkan perannya dari oversight dan insight menuju foresight, sehingga kehadiran BPK semakin dirasakan karena senantiasa memberikan nilai tambah dan manfaat bagi bangsa dan negara. Sejalan dengan itu, BPK menetapkan visi yaitu menjadi lembaga pemeriksa keuangan tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas...
Tunaikan Pemeriksaan LKPD, Pemeriksa dari KAP Diminta Berkoordinasi Intensif dengan BPK
Pemeriksaan keuangan pada sektor publik berbeda dengan pemeriksaan keuangan sektor privat. Pemeriksaan keuangan sektor publik (pemerintah pusat/daerah) dilakukan oleh BPK atau pemeriksa/tenaga ahli yang ditugaskan untuk dan atas nama BPK, dengan berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN). Pemeriksa/tenaga ahli dimaksud antara lain akuntan publik yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP).
Tahun ini BPK mempercayakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan...
Bupati Gus Yani Serahkan LKPD Gresik TA 2020 kepada BPK Jatim
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran (TA) 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jatim, di kantor BPK Jawa Timur, Jumat (19/3/2021).
Bupati Gus Yani menyatakan siap diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur.
Saat menyerahkan LKPD, Bupati Gus Yani Bupati didampingi Pj. Sekda Gresik...
Belum Disalurkan, Bantuan Puluhan Ribu Pelampung Nelayan Mangkrak
DPRD Jember, Jawa Timur, menyoroti puluhan ribu pelampung (life jacket) nelayan dari pengadaan Pemkab Jember Tahun Anggaran 2019 yang belum disalurkan dan tersimpan di aula Guru Joko Tole.
”Kami bersama Komisi B sudah melakukan inspeksi mendadak bersama Dinas Perikanan untuk melihat langsung sebanyak 39.405 pelampung yang mangkrak di gudang aula Guru Joko Tole,” kata Ketua Komisi C DPRD Jember David...
Ada Dugaan Korupsi PJU 2018 di Kota Batu
Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu tengah mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pada anggaran pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) tahun 2018 di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Sejumlah orang telah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik Kejari Batu. Kepala Kejari Batu, Supriyanto menjelaskan, pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan korupsi tersebut.
“Kami tengah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan untuk...
Misteri Anggaran Covid-19 di Kabupaten Jember
Penggunaan dana penanganan wabah pandemi Covid-19 di Jember tengah jadi sorotan. Pemicunya adalah adanya dana sebesar Rp 180 miliar yang disebut-sebut belum jelas alur penggunaannya.
Masalah itu tengah jadi sorotan para legislator di kabupaten tersebut. Apalagi, temuan itu berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, hal itu ditepis pejabat satgas Covid-19 setempat.
Persoalan tersebut dipicu tidak selesainya surat pertanggungjawaban (SPj) dana...
Tentang Rp 180 Miliar yang Tidak Jelas – Kejaksaan Jember Cuci Tangan?
Ada hal mengejutkan di balik dana penanganan korona sebesar Rp 180 miliar yang penggunaannya belum jelas. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember yang dulunya terlibat dalam pendampingan dana refocusing anggaran senilai Rp 479 miliar, justru menarik diri alias berhenti di tengah jalan. Apakah kejaksaan cuci tangan?
Juru bicara sekaligus Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Jember Agus Budiarto menyampaikan, temuan awal Badan...
Kejari Tulungagung Kejar Indikasi Korupsi Proyek Jalan
Kejaksaan Negeri Tulungagung tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi proyek perbaikan jalan tahun 2018.
Proyek di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ini dikerjakan oleh satu rekanan.
"Untuk sementara ada empat ruas jalan yang dikerjakan oleh rekanan ini," terang Kepala Seksi Intelijen Kejari Tulungagung, Agung Tri Radityo, Jumat (12/3).
Agung mengungkapkan, kasus ini hasil temuan intelijen dan ditindaklanjuti dengan pengumpulan bahan...
Bupati Ipuk Serahkan LKPD 2020 ke BPK Perwakilan Jatim
Pemkab Banyuwangi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banyuwangi tahun 2020 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jatim. Penyerahan LKPD merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan pemkab untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang telah diraih delapan kali secara beruntun.
Penyerahan LKPD Banyuwangi dilakukan langsung oleh Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas kepada Kepala BPK Perwakilan Jatim di Surabaya...
Ada CV Dapat Kontrak Katering Covid Rp 3 Miliar, DPRD Jember Tergelitik
Besarnya anggaran jasa pengadaan katering dalam penanganan pandemi Covid-19, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada masa pemerintahan Bupati Faida, membuat DPRD tergelitik untuk melakukan pendalaman.
Ada delapan perusahaan berbadan hukum CV (Commanditaire Vennootschap) yang menjadi rekanan pengadaan katering senilai Rp 8,216 miliar. Enam perusahaan menangani katering untuk warga lanjut usia, satu perusahaan menangani katering untuk rapid tes santri, dan satu...
Tiga Kabupaten Sampaikan LKPD TA 2020 Unaudited kepada BPK
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono mengapresiasi kerja keras Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Lamongan, dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sehingga dapat menyampaikan Laporan Keuangan Unaudited kepada BPK secara tepat waktu sebelum batas yang ditentukan undang-undang. Ketiga pemerintah daerah tersebut menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 unaudited kepada BPK pada Senin, 15 Maret 2021.
Sebagaimana amanat...
8 Perusahaan Tunggak Pajak Rp 821 Juta untuk Katering Covid-19
Sebanyak delapan perusahaan berbadan hukum CV (Commanditaire Vennootschap) menunggak pajak restoran untuk jasa pengadaan katering dalam penanganan pandemi Covid-19, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada masa pemerintahan Bupati Faida.
“Dari audit rutin Badan Pemeriksa Keuangan pada awal tahun terhadap penggunaan dana Covid, ada penggunaan dana katering makanan dan minuman untuk pasien Covid atau pun yang dikarantina. Nilainya sangat fantastis,” kata...
Terima LKPD TA 2020 Unaudited dari Enam Pemda, BPK Segera Tugaskan Tim Pemeriksa
Pemberian opini oleh BPK atas kewajaran penyajian laporan keuangan merupakan pencerminan hasil penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi terhadap seluruh aktivitas keuangan pemerintah daerah, serta untuk memenuhi kebutuhan informasi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).
Dalam perkembangannya, pemerintah daerah di Jawa Timur telah menunjukkan peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangannya, yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah pemerintah daerah...
Kota Madiun Pertahankan Opini WTP Empat Kali Berturut-turut
Tahun 2021 ini Kota Madiun kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Hasil ini diketahui dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 yang diserahkan BPK kepada DPRD dan Pemerintah Kota Madiun pada Rabu, 10 Maret 2021. Raihan opini WTP ini berhasil dipertahankan Kota Madiun selama empat tahun terakhir berturut-turut, sejak...
Kepala Perwakilan Mendorong Keterlibatan Pegawai dalam Pembangunan Zona Integritas
Reformasi birokrasi di lingkungan BPK Jawa Timur melalui pembangunan zona integritas telah sukses mengantarkan BPK Jawa Timur menjadi instansi dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pada tahun 2014.
Pada tahun 2021, BPK Jawa Timur kembali mengajukan diri untuk meningkatkan pembangunan zona integritas dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Bebas Korupsi dan...
Sosialisasi Bimbingan Teknis Pelaporan Data Capaian Output dan Reformulasi IKPA Tahun 2021
Dalam upaya memberikan pemahaman yang sama dalam penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) kepada semua unit kerja, BPK Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Bimbingan Teknis Pelaporan Data Capaian Output dan Reformulasi IKPA Tahun 2021. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 9 Maret 2021 dan diikuti oleh seluruh pejabat struktural, pegawai Subbagian Keuangan, dan dua orang person in charge (PIC) keuangan dari...
Pegawai BPK Jawa Timur Ikuti Vaksinasi Covid-19 Massal
BPK Jawa Timur turut menyukseskan program vaksinasi nasional Covid-19 yang dicanangkan pemerintah. Setelah dimulai oleh Presiden RI Joko Widodo pada 13 Januari 2021 lalu, para pegawai BPK Jawa Timur menerima suntik vaksin Covid-19 tahap pertama secara serentak pada Jum’at, 5 Maret 2021.
Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya melalui Puskesmas Kalirungkut, BPK Jawa Timur menyelenggarakan vaksinasi Covid-19 di Ruang...
BPK Dalami Selisih Rp 180 Miliar Anggaran Covid di Jember
Badan Pemeriksa Keuangan RI tengah mendalami selisih belanja anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebesar Rp 180 miliar. DPRD Jember mendukung penuh langkah BPK.
“Bupati menyampaikan ada selisih yang ditemukan audit BPK antara pengeluaran dan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) sekitar Rp 180 miliar. BPK belum bisa menelusuri ke mana arah pertanggungjawabannya. BPK masih akan mendalami dan melakukan audit investigasi...
Jembatan Joyoboyo Kurang Bayar Rp 4,3 Miliar
Pengoperasian Jembatan Joyoboyo Surabaya untuk publik dipertanyakan para anggota dewan. Proyek yang dianggarkan sejak 2019 itu hingga kini belum diserahterimakan ke Pemkot Surabaya. Usut punya usut, masih ada kekurangan bayar Rp 4,3 miliar kepada pihak kontraktor. Peresmian bisa jadi baru terlaksana setelah dibayar lunas.
Sekretaris Komisi C DPRD Kota Surabaya Agoeng Prasodjo mengatakan, berdasar hasil hearing terakhir bersama Dinas Pekerjaan...
Silpa APBD Jember Diperkirakan Rp 800 Miliar
Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan, pihaknya menunggu laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI. Parlemen berkepentingan untuk mengetahui jumlah Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) selama masa pemerintahan Bupati Faida.
“Jadi untuk mengetahui posisi silpa kita berapa pada tahun kemarin, kami menunggu LHP BPK. Kabar sayup-sayup yang kami dengar, kemarin potensi silpa kita sekitar Rp 800 miliar lebih,” kata Itqon,...
Dokumen 17 Kendaraan Dinas Kantor Inspektorat Sampang Diduga Belum Lengkap
Sebanyak 17 kendaraan dinas di dalam kantor Inspektorat Kabupaten Sampang, tidak dilengkapi dengan dokumen Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Hal itu diketahui melalui data hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur tahun 2019.
“Itu artinya pengurus barang diminta untuk mengisi, tetapi kemungkinan tidak diisi karena capek sebab harus menulis nomer rangka dan nomer mesin di dalam kolom...
WTP Keempat Kali Berturut, LKPD Kota Madiun Tercepat Pertama di Jatim dan Ketiga Nasional
Kota Madiun berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keempat kali secara berturut-turut. Setelah penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran (TA) 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jatim, Rabu (10/3).
Menariknya, Kota Madiun Pemerintah Daerah pertama di Jawa Timur yang sudah menerima LHP TA 2020 bahkan, tercepat ketiga secara Nasional.
“Alhamdulillah,...
Kota Madiun Raih WTP Empat Kali Berturut-turut
Kota Madiun berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kali keempat secara berturut. Itu menyusul penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jatim, Rabu 10 Maret.
Menariknya, Kota Madiun menjadi pemerintah daerah pertama di Jawa Timur yang sudah menerima LHP tersebut tahun ini. Bahkan, tercepat...
LKPD Kota Madiun Tahun 2020 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 1/LHP/XVIII.SBY/03/2021 tanggal 8 Maret 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2020 MENDAPAT OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN
Sidoarjo, Rabu (10 Maret 2021) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD dan Pemerintah Kota Madiun. Penyerahan LHP kali ini merupakan penyerahan pertama untuk pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 di Jawa Timur. Sebelumnya, Pemerintah Kota Madiun menjadi pemerintah daerah...
Peresmian Jembatan Joyoboyo Tunggu Audit BPK
Jembatan Joyoboyo belum bisa diresmikan dalam waktu dekat. Pemkot Surabaya masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan inspektorat. Dewan minta kejelasan terkait kekuatan konstruksi bangunan yang menelan anggaran Rp 39,9 miliar itu.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya Erna Purnawati mengatakan, secara keseluruhan konstruksi jembatan sejatinya sudah selesai. Hasil uji beban untuk mengetahui...
Deadlock Tiga Bulan, Akhirnya APBD Kabupaten Situbondo 2021 Disetujui
APBD Situbondo tahun 2021 akhirnya disetujui oleh enam fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Situbondo. Itu terungkap saat paripurna persetujuan DPRD Kabupaten Situbondo digelar Senin (8/3).
Hadir di antaranya Bupati Karna Suswandi, Wakil Bupati Khoirani, dan jajaran Forkopimda berikut Sekda Syaifullah. Termasuk di antaranya seluruh pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo bersama anggota ikut hadir secara lengkap.
Pengesahan APBD ini berhasil dilaksanakan setelah...
Terapkan SMI, Setda Pemerintah Kota Madiun Raih Sertifikat ISO Lembaga Internasional
Sistem Manajemen Integrasi (SMI) yang diterapkan Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kota Madiun cukup baik. Hal itu dibuktikan dengan diraihnya sertifikasi dari Sucofindo International Certification Services untuk dua SMI yang diterapkan sekaligus.
Yakni, SNI ISO 9001:2015 terkait management quality system-requirement dan SNI ISO 37001:2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan. Sertifikat terkait keduanya diterima beberapa waktu lalu.
"Good and clean government sudah menjadi...
Banyak Temuan Penyelewengan oleh BPK, Bupati Bondowoso Kecewa
Beberapa waktu lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah melakukan pemeriksaan terhadap jalannya proses pembangunan di Kabupaten Bondowoso. Dari pemeriksaannya, BPK menemukan penyimpangan anggaran di kota tape ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin dalam sambutannya di acara pelantikan dan pengambilan sumpah sejumlah PNS di Pendopo Bupati Bondowoso, Rabu (3/3) kemarin.
Bupati Salwa memaparkan bahwa ia mendapatkan laporan...
Bupati Bondowoso Kecewa kepada Oknum Pejabat, Buntut Banyaknya Temuan dalam Audit BPK
Momen pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Bondowoso kemarin (3/3) berubah menjadi ajang pelampiasan kekecewaan Bupati KH Salwa Arifin. Orang nomor satu di Kota Tape itu pantas kecewa. Sebab, berdasar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan sejumlah dugaan penyelewengan anggaran di Bondowoso.
Di sela-sela pelantikan tersebut, Salwa buka-bukaan bahwa BPK tengah memeriksa jalannya pembangunan di Bondowoso. Hasilnya, ditemukan banyak penyimpangan...
16 Kendaraan Dinas Sekwan DPRD Sampang Diduga Bodong
Sebanyak 16 kendaraan dinas Sekretarian Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Sampang, bermasalah. Hal itu diketahui dari kegiatan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur (Jatim). Dalam berkas audit terdapat kolom belasan mobil Sekwan tidak dilengkapi dengan informasi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
“Data itu sesuai hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Jatim tahun 2019 yang harus...
4 Tersangka Dugaan Kredit Fiktif Ditahan – Hasil Audit, Dana Rp 100 M Macet
Penyidik pidana khusus (pidsus) Kejati Jatim menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di salah satu bank badan usaha milik daerah di Kepanjen, Malang.
Empat tersangka itu adalah MRY (pimpinan cabang), EFR (karyawan bank penyedia kredit), DB (koordinator debitur), dan AP (kreditur). Kini mereka resmi ditahan di Cabang Rutan Negara Kelas I Surabaya di Kejati Jatim.
Kepala Kejati Jatim...
Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pasuruan Dicairkan setelah Audit BPK
Bantuan keuangan partai politik (parpol) di Kota Pasuruan tetap senilai Rp 4.860 per suara. Nilai bantuan itu akan dikalikan dengan perolehan suara masing-masing parpol pemilik kursi di parlemen. Acuannya yakni perolehan suara pada Pemilu 2019.
Sehingga total anggaran yang dialokasikan Pemkot Pasuruan dalam APBD tahun ini sebesar Rp 557.855.100. Dana itu nantinya akan didistribusikan ke sembilan parpol yang memiliki kursi...
Talkshow bersama Anggota Muda IAI Malang Raya, BPK Jawa Timur Jelaskan Peran BPK dalam Mengawal Pengelolaan Dana Desa
Pengelolaan dana desa menjadi perhatian para mahasiswa yang tergabung dalam Anggota Muda Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur Komisariat Malang Raya. Tidak sedikit kasus-kasus yang terjadi karena dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa, termasuk di Jawa Timur. Pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan dana desa yang bersumber dari keuangan negara menjadi salah satu upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Mengingat...
Pembukaan Fasilitas Baru di Pantai Bahak Probolinggo Tunggu Hasil Audit BPK
Sejumlah fasilitas wisata baru telah rampung dibangun di Pantai Bahak, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Namun sejauh ini belum bisa dinikmati oleh warga. Alasannya, sejauh ini masih menunggu penyerahan dari pelaksana dan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Kasi Destinasi Wisata Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan (Disporaparbud) Kabupaten Probolinggo Musa mengatakan, pembangunan di Pantai Bahak Tongas menjadi titik audit...
Penanganan Covid-19 di Kota Pasuruan Rp 80,9 Miliar
Sebanyak Rp 80,9 miliar sudah disiapkan oleh Pemkot Pasuruan penanganan Covid-19 tahun 2021. Dari besaran anggaran tersebut, penanganan kesehatan mendominasi, yakni sebesar Rp 51,2 miliar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pasuruan, Mochamad Amien menyampaikan anggaran Rp 80,9 miliar itu bersumber dari APBD 2021. Sedangkan peruntukannya untuk masalah kesehatan, bantuan ekonomi dan jaring pengaman sosial.
“Pada penanganan kesehatan...
Jatim Bejo Sukses Catatkan Transaksi Rp 1,1 Miliar
Upaya Pemprov Jatim untuk mendorong pengadaan barang dan jasa dari para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mulai menunjukkan hasil memggembirakan. Hal ini terlihat dari transaksi yang dilakukan sejak 1 Januari sampai dengan Februari 2021 pada aplikasi Jatim Belanja Online (Jatim Bejo) telah mencapai mencapai Rp 1,1 miliar.
Transaksi dalam Jatim Bejo (Jatim Belanja Online) sendiri memanfaatkan E-marketplace dalam bentuk...
Proyek Pasar Batuan Sumenep Mangkrak 3 Tahun, Sudah Habiskan Dana Rp 9,5 Miliar
Pasar Batuan di Kabupaten Sumenep dibangun sejak 2018 lalu. Namun, hingga kini, pembangunan itu belum rampung. Dari pantauan SumenepTIMES pada Rabu (17/2/2021), kondisinya belum menampakkan adanya kerangka bangunan. Sekelilingnya hanya dipagari beton dan dipenuhi tumbuhan liar.
Ya, pembangunan tersebut mangkrak lebih dari tiga tahun. Pasalnya, lahan seluas 1,6 hektar yang hendak dibangun pasar tradisional tersebut bermasalah atau bersengketa. Padahal, pada...
Total Anggaran Desa di Kabupaten Sidoarjo Capai Rp 534 Miliar
Total anggaran desa di 322 desa di Sidoarjo pada 2021 mencapai Rp 534 miliar. Dana tersebut meliputi dana desa (DD), retribusi daerah, bagi hasil pajak daerah, alokasi dana desa (ADD), dana bagi hasil (DBH), ADD dana alokasi umum (DAU), dan ADD alternatif.
Total dana desa di Sidoarjo saja mencapai Rp 298 miliar. Tiap desa mendapat perolehan berbeda-beda. Misalnya, Desa Seketi,...
Pajak Bantuan Keuangan Parpol Kota Pasuruan Disoal
Pungutan pajak penghasilan (PPh) terhadap bantuan keuangan partai politik di Kota Pasuruan disoal. Masalahnya, ketentuan itu diberlakukan setelah bantuan keuangan terpakai.
Ketentuan mengenai pungutan pajak yang dikenakan terhadap bantuan keuangan parpol tersebut dinilai terlalu mendadak. Sebab, ketentuan itu berlaku mulai tahun anggaran 2020. Bantuan keuangan parpol pada tahun itu sudah digunakan. Ada sembilan parpol pemilik kursi di parlemen yang menerima bantuan...
Kepala Perwakilan BPK Jatim Hadiri Taklimat Awal Pemeriksaan LK Polri TA 2020 di Polda Jawa Timur
Kamis, 18 Februari 2021, Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur dalam rangka taklimat awal (entry meeting) pemeriksaan Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 di Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), dan didampingi Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono dalam kapasitas sebagai pimpinan perwakilan...
Ini 8 Rekomendasi DPRD Sampang pada Bupati H Slamet Junaidi
Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang mengusulkan delapan rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Temuan terkait periksaan kepatuhan atas kegiatan investasi dan operasional tahun 2017 sampai 2020 pada PT. Geliat Sampang Mandiri (GSM) selaku Holding Company atau induk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten...
Catatan Berita: Bikin Tol Akses Pelabuhan Patimban, RI Mau Pinjam Uang ke Jepang
Pembangunan jalan tol akses Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat mengalami kendala dalam masalah pembiayaan proyeknya. Alhasil, opsi meminjam uang dari Jepang akan dipertimbangkan.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan badan usaha yang memprakarsai jalan tol ini kemungkinan akan kesulitan untuk membiayai pembangunannya.
"Memang ini ada hambatan kemampuan finansial dari badan usaha yang belum mendukung," kata Hedy dalam public expose Pelabuhan...
Catatan Berita: Batu Bara Kena PPN 10%, PLN Kena Imbasnya!
Batu bara resmi menjadi Barang Kena Pajak (BKP) yang penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai 2 November 2020, sesuai dengan mandat Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tepatnya Pasal 112. Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batu Bara Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sujatmiko mengatakan, besaran PPN batu bara ini yakni...
Catatan Berita : Tok! DMO Batu Bara di 2021 Minimal 25%, Ini Aturan Lengkapnya
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah menetapkan aturan penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri (Domestic Market Obligation/ DMO) pada 2021 ini minimal sebesar 25% dari produksi per produsen. Selain itu, pemerintah pun menetapkan harga jual batu bara untuk pembangkit listrik di dalam negeri maksimal US$ 70 per ton. Aturan ini tertuang di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber...
8 Persen Dana Desa Wajib untuk PPKM Mikro
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta pemerintah desa melakukan refocusing anggaran dana desa minimal 8 persen. Hal itu dilakukan terkait penanganan pandemi covid-19 di tingkat desa dan PPKM Mikro.
"Hasil refocusing anggaran dana desa oleh Pemerintah Desa itu bersifat wajib dan penggunaannya adalah untuk mendukung pelaksanaan PPKM skala Mikro di desa," pesan Khofifah. Termasuk untuk membiayai kegiatan pencegahan, penanganan, pembinaan...
Pasar Sumedang Kabupaten Malang Siap Ditempati
Pasar Sumedang selangkah lagi dikelola Pemerintah Kabupaten Malang. Pasar di Desa Cempokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ini segera ditempati pedagang yang telah lama menanti sedari lama.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat menjelaskan, pihak yang akan mengelola Pasar Sumedang adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang.
"Kali ini tinggal proses penyerahan. Pasalnya, proses penyerahan ini panjang. Kami harus cek...
Suropadi Diduga Korupsi Anggaran Kecamatan Duduksampean Gresik
Penyidik Kejaksaan Negeri Gresik akhirnya menahan Camat Dusuksampean, Suropadi atas dugaan korupsi yang merugikan negara Rp 1,41 miliar, Senin (15/2). Tersangka memilih diam seribu bahasa ketika berjalan menuju mobil tahanan Kejari Gresik.
Humas Kejari Kejari Gresik, Dimaz Atmadi Brata mengatakan, penyidik tindak Pidana Khusus menahan Suropadi setelah pemeriksaan dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Sebelumnya, tersangka tidak hadir saat...
DPRD Kota Surabaya Dorong Semua Fasum untuk Kemanfaatan Warga
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH Thony mendorong agar semua fasilitas umum (fasum) tidak dibiarkan menjadi lahan tidur. Terutama fasum berupa lahan harus dikelola untuk kemanfaatan warga.
Baik fasum itu ada di lahan Pemkot Surabaya maupun fasum yang ada di areal pengembang atau swasta. Semua harus dimanfaatkan untuk kepentingan warga. Khusus fasum swasta wajib segera diserahkan ke Pemkot untuk dialihkelolakan.
Pengelolaan fasum...
Percepat Penyelesaian TLRHP dan Ganti Kerugian Daerah, Pemkab Sumenep Koordinasi dengan BPK Jawa Timur
Keberhasilan pemeriksaan BPK antara lain diukur dari tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan. Untuk itu, BPK Jawa Timur secara rutin memantau perkembangan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) oleh pemerintah daerah. Khusus temuan yang mengandung unsur kerugian daerah, BPK Jawa Timur melakukan pemantauan dan mendorong penyelesaian ganti kerugian daerah melalui Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) di...
Dugaan Korupsi Mamin Linmas Ditangani APH, Sekda Situbondo Mengaku Tak Tahu
Dalam beberapa hari ini, dugaan praktek korupsi pengadaan makanan dan minum (mamin) pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018 lalu mulai menyeruak ke permukaan dan bahkan mulai diperiksa Aparat Penegak Hukum (APH) Polda Jatim.
Kegiatan pengadaan mamin yang melekat pada Bidang Linmas Satpol PP Kabupaten Situbondo itu kabarnya mulai ditangani Tipikor Polda Jatim.
Informasi Bhirawa menyebutkan, hingga saat ini...
SIPD Terkendala, Pemkot Surabaya Pakai e-Government
Pemkot Surabaya sudah mendapatkan jalan keluar terkait masalah sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) yang tidak dapat diakses. Mereka akan menggunakan sistem e-government yang telah lama dimiliki.
Sekretaris Daerah Pemkot Surabaya Hendro Gunawan menjelaskan, pekan lalu pemkot berkunjung ke BPK untuk membahas persoalan SIPD. Persoalan tersebut membuat hanya 1/12 dari total anggaran APBD 2021 yang bisa dikucurkan. Gayung pun bersambut. Akhirnya,...
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 di Lingkup Pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur IV
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada pemerintah daerah yang berada di wilayah pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur IV.
Atas pemeriksaan tersebut, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berikut:
Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 32/LHP/XVIII.SBY/03/2020 tanggal 27 Maret 2020, diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Laporan...
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 di Lingkup Pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur III
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada pemerintah daerah yang berada di wilayah pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur III.
Atas pemeriksaan tersebut, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berikut:
Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 22/LHP/XVIII.SBY/03/2020 tanggal 27 Maret 2020, diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kediri.
Laporan...
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 di Lingkup Pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur II
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada pemerintah daerah yang berada di wilayah pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur II.
Atas pemeriksaan tersebut, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berikut:
Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 11/LHP/XVIII.SBY/03/2020 tanggal 27 Maret 2020, diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
Laporan...
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 di Lingkup Pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur I
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada pemerintah daerah yang berada di wilayah pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur I.
Atas pemeriksaan tersebut, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berikut:
Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 2/LHP/XVIII.SBY/03/2020 tanggal 27 Maret 2020, diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
...
Kawal Anggaran, Pemkot Surabaya Gandeng BPK karena Ada Persoalan dengan SIPD
Macetnya sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) sempat membuat jalannya pemerintahan terhambat. Sebab, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021 belum bisa digunakan sepenuhnya. Setelah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), daerah bisa menggunakan sistem lama agar program percepatan penyerapan anggaran bisa segera dilaksanakan.
Januari kemarin macetnya server SIPD yang menghubungkan sistem administrasi daerah dengan pemerintah pusat membuat jalannya roda pemerintahan...
Temukan Kejanggalan Penggunaan Anggaran
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah kejanggalan penggunaan anggaran daerah tahun lalu di sejumlah wilayah di Jawa Timur.
Temuan-temuan tersebut juga mendapat perhatian dari Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah (BAP DPD). Lembaga itu menggelar rapat koordinasi dengan Sekdaprov Heru Tjahjono.
Ketua BAP DPD Bambang Sutrisno mengatakan, temuan BPK seputar penggunaan anggaran daerah di Jatim cukup beragam. Salah satu contohnya adalah...
BPK Jawa Timur Terus Mendorong Penyelesaian TLRHP dan Ganti Kerugian Daerah
BPK Jawa Timur berkomitmen mendorong penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) dan ganti kerugian daerah oleh pemerintah daerah (pemda). Komitmen itu antara lain diwujudkan dalam bentuk komunikasi yang intensif dengan pemda terkait penyelesaian TLRHP maupun ganti kerugian daerah.
“BPK Jawa Timur membuka kesempatan komunikasi seluas-luasnya bagi pemda terkait langkah-langkah penyelesaian TLRHP. Bahkan kami menyiapkan tim khusus apabila ada pemda...
BPK Jawa Timur Pastikan Tim Pemeriksa Telah Lolos Tes Covid-19
BPK menjamin seluruh tim pemeriksa yang ditugaskan melaksanakan pemeriksaan ke daerah telah menjalani tes Covid-19 dan dalam kondisi yang sehat. Selain itu, pemeriksaan BPK akan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penyebaran Covid-19. Hal ini untuk memastikan tugas dan fungsi BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan dan kesehatan...
Tujuan BAP DPD RI Kunjungi Jatim terkait Temuan BPK di Kabupaten Magetan
Pemprov Jatim menerima kunjungan dari Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah (BAP DPD) RI, Kamis (4/2/2021).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti hasil laporan dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua BAP DPD RI Bambang Sutrisno itu disambut baik oleh Pemprov Jatim yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Heru Tjahjono di Kantor Gubernur.
Bahkan Pemprov Jatim menyambutnya dengan...
Puluhan Ribu Pelajar SD-SMP Negeri dan Swasta di Kota Pasuruan Dapat Seragam Gratis
Tahun ini, Pemkot Pasuruan memberikan seragam gratis untuk pelajar SD – SMP negeri/swasta dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta Madrasah Tsanawiyah (MTs) negeri/swasta se-Kota Pasuruan. Pemberian seragam gratis itu, selain untuk meringankan beban orang tua juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Pasuruan.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Mualif Arief, alokasi anggaran untuk pengadaan seragam sekolah sebesar Rp14,5...
Terpidana Korupsi GIC Kota Probolinggo Serahkan Uang Kerugian Negara
Mantan Wakil Wali Kota (Wawali) Probolinggo Suhadak, terpidana kasus korupsi pembangunan Gedung Islamic Center (GIC) mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 775.446.730,75. Pengembalian uang kerugian negara dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Probolinggo.
Kepala Kejari Kota Probolinggo, Yeni Puspita, Selasa (2/1) menguraikan kasus korupsi mantan Wawali Suhadak itu soal proyek pembangunan fisik Gedung Islamic Center.
“Bahwa ada tiga kategori pidana....
Perbaikan Jalan Rusak, Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Sepakati Dana PIWK
Percepatan perbaikan jalan-jalan yang rusak di wilayah Sidoarjo, Pj Bupati Sidoarjo dan Ketua Dewan Sidoarjo sepakat segera diperbaiki dengan menggunakan anggaran PIWK (Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan). Kesepakatan tersebut ditegaskan saat meninjau jalan rusak di Desa Buncitan Kecamatan Sedati Sidoarjo.
Hudiyono, Pj Bupati Sidoarjo bersama Ketua DPRD Usman langsung turun ke jalan yang menjadi akses utama menuju kampung nelayan Desa Karanganyar...
Probolinggo Plaza Kembali ke Pemkot, Tak Lagi Jadi Temuan BPK
Puluhan tahun Probolinggo Plaza dikelola pihak ketiga. Dalam dua tahun kepemimpinan Wali Kota Hadi Zainal Abidin dan Wakil Wali Kota Alm Soufis Subri, Probolinggo Plaza kembali jadi aset Pemkot Probolinggo.
————-
Tak mudah untuk mengembalikan pengelolaan Probolinggo Plaza menjadi aset Pemkot Probolinggo. Butuh waktu bertahun-tahun lamanya.
Saat peringatan hari Jadi Kota Probolinggo ke-661 September lalu, penantian itu akhirnya berakhir. Aset milik Pemkot...
DPRD Sampang Gelar Rapat Temuan BPK, Ini Hasilnya
Tim panitia kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, mengelar rapat, menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan SKK Migas serta BUMD Provinsi termasuk Holding Company BUDM setempat dan anak perusahaanya yakni PT Petrogas Jatim Sampang Energi (PJSE) di aula besar gedung dewan, Kamis (28/1/2021).
Alhasil, tim panja beserta perusahaan-perusahaan tersebut berhasil mengupas tuntas...
Seluruh Pegawai BPK Jawa Timur Wajib Menerapkan Budaya Kerja dan Saling Bersinergi
Setiap pegawai BPK Jawa Timur, baik pemeriksa maupun nonpemeriksa, wajib menerapkan budaya kerja BPK Jawa Timur yang telah disepakati bersama. Penerapan budaya kerja ini merupakan komitmen BPK Jawa Timur untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
“Budaya kerja BPK Jawa Timur ada delapan, yaitu: kerjakan yang terbaik (do the Best), disiplin (disciPline), dan kerja cerdas (worK...
BPK Jawa Timur Selenggarakan FGD untuk Mengoptimalkan Penyelesaian Kerugian Daerah
Istilah kerugian negara/daerah sudah dikenal oleh banyak orang, namun bagaimana cara dan proses penetapannya, belum banyak diketahui. Padahal penetapan kerugian negara/daerah oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) merupakan salah satu dasar untuk menyelesaikan ganti kerugian tersebut. Hal ini menyebabkan banyak kerugian negara/daerah yang sebenarnya sudah diselesaikan/dikembalikan ke kas daerah, namun dalam pemantauan BPK masih berstatus “dalam proses” karena nilai...
SILPA Tahun 2020 Kabupaten Blitar Menurun
Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Tahun 2020 di Kabupaten Blitar jumlahnya menurun.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti mengatakan, jumlah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 SILPA hanya sekitar Rp 113 miliar.
“Sedangkan tahun 2019 jumlah SILPA mencapai Rp 176 miliar,” kata Khusna Lindarti.
Lanjut Khusna Lindarti, besaran...
Target Lewat-Tak Selesai, Pelaksana Proyek SPAM Didenda Ratusan Juta
Pembangunan pipanisasi sistem penyediaan air minum (SPAM) Beji dan Rembang benar-benar tak selesai. Hingga saat ini, pembangunan proyek pipa atas kompensasi proyek Umbulan itu tak selesai.
Seharusnya, proyek ini selesai pada 21 Desember 2020. Kenyataannya hingga saat ini baru separo fisik pengerjaan yang direalisasikan. Pelaksana proyek SPAM Rembang dan Beji pun didenda masing-masing Rp 13 juta per hari dan Rp...
Cerdas Cermat Ke-BPK-an, Inovasi BPK Jawa Timur dalam Mengenalkan BPK kepada CPNS
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) BPK perlu dibekali pengetahuan dasar tentang kelembagaan BPK serta tugas pokok dan fungsinya. Dengan memahami hal tersebut, CPNS diharapkan dapat mengenal BPK secara utuh dan menambah pengetahuan tentang tugas-tugas yang akan dihadapinya.
Untuk mengenalkan CPNS dengan budaya kerja di BPK, sebanyak 22 CPNS Formasi Tahun 2019 menjalani penempatan sementara di BPK Jawa Timur sejak 28...
Persiapan Pemeriksaan LKPD, Para Pemeriksa Ikuti Diklat secara Daring
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai tugas mandatory BPK menghadapi tantangan terkait dengan prosedur pemeriksaan di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang belum berakhir. Tantangan itu dihadapi BPK antara lain dengan mengoptimalkan penerapan prosedur alternatif dalam pelaksanaan pemeriksaan.
Pada pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2020, prosedur alternatif pemeriksaan terus dikembangkan dan disempurnakan. Melalui penerapan prosedur alternatif ini, hasil...
Temuan BPK, DPRD Kabupaten Sampang Panggil Sejumlah Pihak
DPRD Sampang berencana melakukan pemanggilan terhadap beberapa pihak termasuk jajaran manajemen PT Petrogas Jatim Utama (PJU) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Timur.
Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti rapat tim Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
“Agendanya kita akan memanggil PT. PJSE, PT. PJU, Petronas dan...
Pembahasan APBD Kabupaten Situbondo TA 2021 Macet
Hingga Senin (25/1) kemarin perkembangan pembahasan APBD Kabupaten Situbondo tahun 2021 masih macet. Kondisi ini terjadi karena antara tim anggaran Pemkab Situbondo dengan tim legislatif belum membahas lanjutan tentang APBD tahun 2021.
Kabar yang santer beredar, kelanjutan pembahasan hingga pengesahan APBD tahun 2021 akan dilakukan usai pelantikan bupati terpilih, Karna Suswandi-Hj Khoirani yang akan digelar pertengahan Februari 2021 mendatang.
Sekda Syaifullah...
BPOPP untuk Lembaga Negeri Cair
Dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Provinsi Jawa Timur (Jatim) tahap satu untuk periode tiga bulan pertama Januari-Maret Tahun Ajaran 2020/2021, telah cair.
Ini menjadi sesuatu yang baru. Pasalnya, BPOPP yang dikeluarkan Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan, biasanya dicairkan di akhir triwulan.
Namun, Dindik Jatim memastikan, dana BPOPP sudah masuk rekening sekolah per 19 Januari 2020. "Besaran anggaran Rp...
Tim Panja DPRD Sampang Rekom Anak Perusahaan PT GSM Dirombak
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menggelar Rapat Panitia Kerja (Panja). Rapat menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur terhadap beberapa aspek di tubuh PT Geliat Sampang Mandiri (GSM) selaku Holding Company Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat. Rapat menghasilkan salah satu rekomendasi yakni perombakan dan perubahan saham terhadap anak perusahaan PT. Sampang Mandiri...
Inilah Dampak Ketiadaan APBD Jember Terhadap RS Daerah
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, sampai saat ini belum memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Hal ini berdampak terhadap Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi yang merupakan rumah sakit rujukan di Jawa Timur bagian timur.
“Memang rumah sakit ada keunikan fleksibilitas keuangan yang berbeda dengan peraturan presiden yang mengatur itu. Selama belum ada (surat keputusan bupati untuk) PA (Pengguna Anggaran),...
Setelah Atasi Kebocoran, Target Retribusi Parkir di Kota Batu Naik Signifikan
Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melalui Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan perbaikan sistem untuk mengatasi tingginya tingkat kebocoran retribusi parkir. Hal ini dilakukan dengan memperbaiki sistem manajemen dan menerapkan parkir berlangganan. Dengan perubahan ini maka target pendapatan parkir dinaikkan cukup signifikan.
Pada tahun ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir ditetapkan sebesar Rp 8,5 miliar. Padahal tahun sebelumnya PAD sektor ini...
Digelar di Tengah Pandemi, Pegawai BPK Jawa Timur Ikuti Upacara HUT Ke-74 BPK RI secara Virtual
Tahun ini peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 BPK RI terasa berbeda. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang belum usai membuat berbagai kegiatan peringatan HUT BPK RI diselenggarakan dengan terbatas dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, antara lain dengan memaksimalkan pertemuan secara virtual.
Puncaknya pada Selasa, 19 Januari 2021, seluruh pegawai BPK Jawa Timur mengikuti upacara Peringatan HUT Ke-74...
Sempat Mangkir, Dua Saksi dari DPRD Bojonegoro Akan Dipanggil Ulang
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bojonegoro melakukan gelar perkara untuk mempelajari materi pelanggaran hukum atas laporan dugaan tindak pidana korupsi jual beli proyek pengerjaan fisik bidang pendidikan.
“Sekarang ini lagi gelar perkara. Jadi masih kami pelajari kembali materi penyelidikannya,” ujar Kasat Reskrim Polres Bojonegoro, AKP Iwan Hari Poerwanto, Senin (18/1/2021).
Beberapa saksi sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. Sampai saat ini, menurut...
Penggunaan Dana Covid-19 – Tanpa Perincian hingga Stop Insentif Nakes
Pemanfaatan anggaran penanganan pandemi Covid-19 di sejumlah daerah di Jatim tengah jadi sorotan. Pemicunya beragam. Selain laporan penggunaannya belum jelas, sejumlah program yang digulirkan ternyata sebatas "formalitas".
Misalnya, yang terjadi di Jember. Refocusing anggaran penanganan Covid-19 di kabupaten tersebut masih menjadi misteri. Dana Rp 479,4 miliar yang dialokasikan belum jelas perinciannya untuk apa saja.
Sampai-sampai, Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Jember...
Pengelola Mal di Kota Malang Minta Keringanan Pajak
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, H Rahman Nurmala, mendukung pengelola mal di Malang yang ingin mengajukan keringanan pajak penghasilan (PPh).
Politisi Golkar tersebut menilai, kebijakan PPKM ini memang cukup berdampak kepada para pelaku usaha yang berada di sejumlah tempat perbelanjaan.
"Kami mendukung pengelola mal untuk mengajukan pajak penghasilan ke pusat. Tapi bukan pajak daerah ya. Karena pajak daerah ini...
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan IV-2020
Pada periode Oktober s.d. Desember 2020, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada 6 (enam) responden (pemohon informasi), dengan hasil sebagai berikut:
Geledah Kantor RPH Kota Malang Cari Alat Bukti
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang geledah kantor Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Malang yang terletak di Jalan Raya Gadang, Kecamatan Sukun, Kamis (14/1).
Penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan atas kasus dugaan korupsi penggemukan sapi RPH Kota Malang tahun 2017 - 2018. Sebanyak 12 anggota Kejari Kota Malang, yang terdiri dari enam orang penyidik, tiga orang dari Pidsus dan...
Pemkot Madiun Kembali Menjadi Pemda Terdepan yang Menyerahkan LKPD Unaudited kepada BPK
Mengawali tahun 2021, BPK Jawa Timur menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 unaudited dari Pemerintah Kota Madiun. LKPD unaudited diterima BPK melalui telekonferensi pada Selasa, 12 Januari 2021. Penyerahan LKPD unaudited kepada BPK ini sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengamanatkan kepala daerah untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat...
Tak Terima BST, Puluhan Warga di Kabupaten Situbondo Wadul Kejaksaan
Gara gara tidak menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos), puluhan warga asal Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Situbondo wadul ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Situbondo Rabu sore (13/1).
Warga miskin yang masuk kategori terdampak Covid-19 itu mengaku kecewa karena haknya tidak ia terima secara utuh sebagai penerima manfaat BST. Karena kecewa, puluhan warga Desa Jatisari Kecamatan Arjasa...
Pertama Serahkan LKPD, Wali Kota Dapat Apresiasi dari BPK Jatim
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur mengapresiasi langkah Pemkot Madiun sebagai daerah yang berhasil pertama mengumpulkan penyusunan laporan keuangan daerah (LKPD) tahun 2020. Pengumpulan LKPD secara simbolis itu dilaksanakan secara virtual pada Selasa (12/1).
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Jatim, Joko Agus Setyono mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas komitmen baik pemerintah daerah itu. Menurutnya, dengan menjadi yang...
Catatan Berita: Retribusi Makam Pasien Covid di Kota Pasuruan Ditanggung Pemkot
PASURUAN, Radar Bromo – Ratusan pasien positif Covid-19 yang meninggal di Kota Pasuruan dimakamkan di beberapa Tempat Pemakaman Umum (TPU). Paling banyak jenazah dimakamkan di TPU Pohjentrek 2 yang memang sejak awal diperuntukkan pasien positif yang meninggal.
Khusus pasien Covid yang meninggal, pihak keluarga pasien itu tidak ditarik retribusi. Melainkan dibebankan ke Pemkot Pasuruan yang menanggungnya melalui APBD 2020. Besaran retribusi dari...
Catatan Berita: Copot Puluhan Reklame Tak Berizin di Pandaan
PANDAAN,Radar Bromo – Puluhan reklame di wilayah Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, diturunkan Satpol PP Kabupaten Pasuruan. Selasa (5/1), diketahui puluhan reklame itu ternyata tak berizin.
Sejumlah reklame itu terpasang di Jalan Pattimura, Jalan Urip Sumohardjo, Jalan R.A. Kartini, dan Jalan A. Yani termasuk di depan Pasar Pandaan. Ada yang terpasang di pohon, bangunan, sampai tiang listrik.
“Ada sekitar 30 banner yang kami copot setelah...
Proyek Infrastruktur di Kabupaten Jember Mangkrak – Minta APH Mengusut Tuntas
Mimpi besar Pemkab Jember memiliki asrama haji pupus. Bahkan, proyek yang tahap pembangunannya hanya fondasi dan tiang beton itu menjadi saksi bisu atas gagalnya pembangunan. Tiang-tiang pancang yang berdiri tanpa atap seakan membuktikan mentahnya rencana pembangunan. Tak sedikit uang yang terbuang sia-sia di sana.
Proyek asrama haji yang berlokasi di sekitar JSG ini sepertinya juga sudah tak bisa diharapkan. Betapa...
Korupsi RPH – Giliran Pejabat Pemkot Malang Diperiksa Kejaksaan
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang terus mengusut kasus dugaan korupsi penggemukan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Malang kisaran tahun 2017-2018. Bahkan Kejari Kota Malang memeriksa secara maraton beberapa orang. Satu orang telah ditetapkan menjadi tersangka.
Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Malang, Dino Kriesmiardi melalui Kasubsi Penyidikan Boby Ardirizka menjelaskan, Kamis (07/1), empat orang dari RPH telah diperiksa tim...
Rp 14,7 Miliar untuk Insentif RT dan RW di Kabupaten Pasuruan
Keberadaan RT dan RW di wilayah Kabupaten Pasuruan terus diperhatikan oleh Pemkab Pasuruan. RT dan RW garda terdepan dalam pembangunan.
Perhatian itu dituangkan dalam insentif RT dan RW se Kabupaten Pasuruan untuk tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp 14,7 miliar.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan, Nurul Huda menyatakan total ada 8.237 RT di wilayah Kabupaten Pasuruan. Sedangkan,...
Penanganan Dugaan Korupsi Pasar Balung Kulon Jember Mulai Masuk Gelar Perkara
Kasus dugaan korupsi proyek renovasi Pasar Balung Kulon memasuki babak baru. Polisi mulai mengumpulkan bukti-bukti baru. Penyelidikan yang dilakukan sejak akhir November tahun lalu berlanjut kemarin (7/1). Agendanya adalah gelar perkara di lokasi pasar.
Dalam agenda tersebut, aparat kepolisian meninjau dan mengamati kondisi pasar. Mulai konstruksi, material bangunan, hingga volumenya. Proyek itu terindikasi merugikan negara. Berdasar audit BPK, ditemukan adanya...
Dana Kunker Dialihkan untuk Sosialisasi Antisipasi Pandemi
Menteri Dalam Negeri memberikan evaluasi atas APBD Jawa Timur tahun 2021. Di antaranya, terkait dengan anggaran kunjungan kerja (kunker).
Mendagri meminta Pemprov Jatim bersama DPRD Jatim membenahi struktur anggaran sesuai arahan sebelum digunakan. Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad menjelaskan, bahwa revisi tersebut menindaklanjuti konsultasi dari Pemprov Jatim kepada Mendagri tentang APBD Jatim sejak awal Desember 2020 lalu.
"Evaluasi Mendagri untuk...
Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo di Kraksaan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 95/LHP/XVIII.SBY/12/2020 tanggal 21 Desember 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo di Kraksaan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang di Lumajang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 97/LHP/XVIII.SBY/12/2020 tanggal 21 Desember 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang di Lumajang.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Tulungagung
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 94/LHP/XVIII.SBY/12/2020 tanggal 21 Desember 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Tulungagung.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Malang di Kepanjen
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 93/LHP/XVIII.SBY/12/2020 tanggal 21 Desember 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Malang di Kepanjen.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Ngawi di Ngawi
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 90/LHP/XVIII.SBY/12/2020 tanggal 21 Desember 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Ngawi di Ngawi.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 101/LHP/XVIII.SBY/12/2020 tanggal 23 Desember 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Surabaya di Surabaya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 96/LHP/XVIII.SBY/12/2020 tanggal 21 Desember 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Surabaya di Surabaya.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 100/LHP/XVIII.SBY/12/2020 tanggal 23 Desember 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Kegiatan Investasi dan Operasional pada PT Asri Dharma Sejahtera, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2017 s.d. 2020 di Bojonegoro
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 86/LHP/XVIII.SBY/12/2020 tanggal 18 Desember 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan investasi dan operasional pada PT Asri Dharma Sejahtera, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan instansi terkait lainnya Tahun 2017 s.d. 2020 di Bojonegoro.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa...
Pemeriksaan Kepatuhan atas Kegiatan Investasi dan Operasional Tahun 2017 s.d. 2020 pada PT Wira Usaha Sumekar, Pemerintah Kabupaten Sumenep dan Instansi Terkait Lainnya di Sumenep
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 89/LHP/XVIII.SBY/12/2020 tanggal 18 Desember 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan investasi dan operasional Tahun 2017 s.d. 2020 pada PT Wira Usaha Sumekar, Pemerintah Kabupaten Sumenep dan instansi terkait lainnya di Sumenep.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa...
Pemeriksaan Kepatuhan atas Kegiatan Investasi dan Operasional Tahun 2017 s.d. 2020 pada PT Geliat Sampang Mandiri, Pemerintah Kabupaten Sampang dan Instansi Terkait Lainnya di Sampang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 87/LHP/XVIII.SBY/12/2020 tanggal 18 Desember 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan investasi dan operasional Tahun 2017 s.d. 2020 pada PT Geliat Sampang Mandiri, Pemerintah Kabupaten Sampang dan instansi terkait lainnya di Sampang.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa...
Pemeriksaan Kepatuhan atas Kegiatan Investasi dan Operasional Tahun 2017 s.d. 2020 pada PT Petrogas Jatim Utama, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Surabaya dan Jakarta
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 105/LHP/XVIII.SBY/12/2020 tanggal 29 Desember 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan investasi dan operasional Tahun 2017 s.d. 2020 pada PT Petrogas Jatim Utama, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan instansi terkait lainnya di Surabaya dan Jakarta.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada...
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur TA 2019 s.d. 31 Oktober 2020 pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk di Nganjuk
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 98/LHP/XVIII.SBY/12/2020 tanggal 23 Desember 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah bidang infrastruktur Tahun Anggaran 2019 s.d. 31 Oktober 2020 pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk di Nganjuk.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2019 s.d. Triwulan III TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Kediri di Kediri
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 103/LHP/XVIII.SBY/12/2020 tanggal 23 Desember 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan atas belanja daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Triwulan III TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Kediri di Kediri.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Pengadaan Barang/Jasa TA 2019 dan Belanja Penanganan Covid-19 TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Jember di Jember
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 104/LHP/XVIII.SBY/12/2020 tanggal 28 Desember 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan atas Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran (TA) 2019 dan Belanja Penanganan Covid-19 TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Jember di Jember.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Malang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 80/LHP/XVIII.SBY/12/2020 tanggal 4 Desember 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan atas manajemen aset pada Pemerintah Kota Malang.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 92/LHP/XVIII.SBY/12/2020 tanggal 21 Desember 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah bidang infrastruktur Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pelayanan Perizinan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah serta Instansi Terkait Lainnya TA 2018...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 99/LHP/XVIII.SBY/12/2020 tanggal 23 Desember 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan pelayanan perizinan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah serta instansi terkait lainnya Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020 (Semester I) pada Pemerintah Kota Surabaya di Surabaya.
Untuk...
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Jombang dan Instansi Terkait Lainnya di Jombang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 91/LHP/XVIII.SBY/12/2020 tanggal 21 Desember 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Jombang dan instansi terkait lainnya di Jombang.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Instansi Terkait Lainnya di Bangil
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 88/LHP/XVIII.SBY/12/2020 tanggal 18 Desember 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan instansi terkait lainnya di Bangil.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Surabaya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 102/LHP/XVIII.SBY/12/2020 tanggal 23 Desember 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan instansi terkait lainnya di Surabaya.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Instansi Terkait Lainnya di Pacitan TA 2019 s.d. 2020 (Semester...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 84/LHP/XVIII.SBY/12/2020 tanggal 18 Desember 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Pacitan dan instansi terkait lainnya di Pacitan Tahun Anggaran 2019 s.d. 2020 (Semester I).
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa...
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Instansi Terkait Lainnya di Mojokerto TA 2019 s.d. 2020 (Semester...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 83/LHP/XVIII.SBY/12/2020 tanggal 18 Desember 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan instansi terkait lainnya di Mojokerto Tahun Anggaran 2019 s.d. 2020 (Semester I).
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa...
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Blitar dan Instansi Terkait Lainnya di Kanigoro TA 2019 s.d. 2020 (Semester...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 82/LHP/XVIII.SBY/12/2020 tanggal 15 Desember 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Blitar dan instansi terkait lainnya di Kanigoro Tahun Anggaran 2019 s.d. 2020 (Semester I).
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa...
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Instansi Terkait Lainnya di Banyuwangi TA 2019 s.d. 2020 (Semester...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 81/LHP/XVIII.SBY/12/2020 tanggal 14 Desember 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan instansi terkait lainnya di Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 s.d. 2020 (Semester I).
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa...
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Instansi Terkait Lainnya di Lamongan TA 2019 s.d. 2020 (Semester...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 85/LHP/XVIII.SBY/12/2020 tanggal 18 Desember 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Lamongan dan instansi terkait lainnya di Lamongan Tahun Anggaran 2019 s.d. 2020 (Semester I).
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa...
Banyak Kendala, Perbaikan Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo Tak Bisa Dipercepat
Terkait permintaan Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono saat sidak ke gudang aspal milik Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM SDA) Kabupaten Sidoarjo, agar OPD segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak karena aspalnya masih banyak, belum bisa direalisasikan dengan cepat, bahkan masih banyak proyek-proyek pembangunan 2020 belum tuntas.
Kondisi tersebut ditegaskan Plt Kepala Bidang Jalan dan Jembatan dari Dinas PUBM...
BPK Dorong Pemprov Jatim Perkuat Koordinasi dalam Upaya Penanganan Covid-19
Pemeriksaan BPK atas kinerja Pemprov Jawa Timur dalam penanganan pandemi Covid-19 di bidang kesehatan menunjukkan bahwa pemprov telah melakukan serangkaian upaya, di antaranya melalui edukasi dan sosialisasi sehingga informasi terkait Covid-19 sampai kepada masyarakat. Meski demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu merubah perilaku masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Untuk itu, BPK merekomendasikan Pemprov Jawa Timur agar meningkatkan pemantauan, evaluasi, serta...
Temuan BPK, Ribuan Penerima Bansos COVID-19 di Jember Terdata Sudah Meninggal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan data ribuan penerima bantuan sosial COVID-19 di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tidak tepat sasaran berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas belanja pengadaan barang/jasa tahun 2019 dan belanja penanganan COVID-19 tahun 2020.
Laporan hasil pemeriksaan tersebut juga sudah diterima oleh DPRD Kabupaten Jember dan BPK menyimpulkan penyaluran bansos dalam rangka penanganan COVID-19 di kabupaten setempat tidak...
Penyaluran Bansos Dampak Covid-19 di Jember Kacau, Diterima 3.000 Orang Meninggal, Termasuk PNS
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyimpulkan penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam rangka penanganan Covid-19 di Kabupaten Jember tidak didukung pendataan memadai, serta belum seluruhnya didukung bukti pertanggungjawaban.
Poin tersebut tertuang dalam lembar kesimpulan BPK di dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019 dan Belanja Penanganan Covid-19 TA 2020 pada Pemkab Jember, per 28 Desember 2020.
Ketua DPRD...
LaNyalla Minta Pemkab Jember Tanggung Jawab Soal Temuan Bansos Tak Tepat Sasaran
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan ribuan bantuan sosial (bansos) Covid di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tidak tepat sasaran. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Pemkab Jember untuk mempertanggungjawabkan temuan tersebut.
“Temuan BPK jadi perhatian serius DPD RI. Pemkab harus memberi pertanggungjawaban atas temuan BPK yang menyatakan adanya ribuan penerima bansos yang tidak tepat sasaran,” ujar LaNyalla, Senin...
Tengarai Dugaan Kelebihan Bayar pada Pemkab Jember
Pelaksanaan pembangunan yang menggunakan APBD di Jember ternyata tak seluruhnya mulus. Dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tertanggal 30 Desember 2020, ditemukan ada uang miliaran rupiah yang harus dikembalikan ke kas daerah.
Dari informasi yang dihimpun, dana miliaran rupiah tersebut ditemukan di tiga instansi. Di setiap dinas, ada yang dinilai membayar lebih. Bahkan, dinilai ada harga barang yang...
BPK JAWA TIMUR SERAHKAN DELAPAN LHP SEMESTER II 2020 KEPADA ENAM PEMERINTAH DAERAH
Sidoarjo, Rabu (30 Desember 2020) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan delapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) periode Semester II Tahun 2020 kepada enam pemerintah daerah, yang terdiri dari:
LHP Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran (TA) 2020 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
LHP Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada...
APBD 2021 Belum Disahkan, Kabupaten Situbondo Terancam Sanksi
Draf Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo tahun 2021 memasuki deadline terakhir belum juga ditandatangani hingga Selasa (29/12).
Ini terjadi karena ada polemik antara DPRD dan Pemkab Situbondo yang belum kunjung selesai. Akibatnya, APBD yang seharusnya disahkan sebelum akhir tahun sepertinya sulit dilakukan. Hingga kemarin, belum jelas penyebab polemik pengesahan APBD 2021 tersebut.
Informasi yang beredar, kalangan DPRD dan Pemkab...
Tunggu LPj Bantuan Keuangan Parpol, Paling Telat Akhir Bulan Depan
Partai politik yang menerima bantuan keuangan dari pemerintah diminta menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPj) sebelum batas akhir. Sebab, LPj itu harus langsung diaudit, sehingga bantuan keuangan tahun berikutnya bisa diproses.
Kasubbid Kelembagaan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Abdul Azis mengatakan, ada sembilan partai politik penerima bantuan keuangan tahun ini. Besaran bantuan keuangan setiap partai politik berbeda-beda, karena menyesuaikan...
PAD Ditarget Naik, Bapenda Jatim Yakin Mudah Dicapai
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim dari sektor pajak ditargetkan akan mengalami kenaikan di tahun 2021 mendatang. Kenaikan target sebesar Rp 13 triliun itu telah dimasukkan dalam APBD Jatim. Target itu naik sebesar 4,86 persen dari target PAD Jatim dalam PAPBD 2020 sebesar Rp 12,39 triliun.
Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim Mohammad Yasin mengungkapkan optimis target itu akan mudah...
Gedung Kesenian Siap Difungsikan usai Pemkot Pasuruan Lunasi Sisa Pembayaran
Akhirnya, sisa pembayaran pembangunan fisik gedung kesenian Kota Pasuruan telah dilunasi. Aset Pemkot Pasuruan yang dibangun pada 2017 itupun bisa difungsikan secara penuh.
Kepala Diskominfo Kota Pasuruan, Kokoh Arie Hidayat mengungkapkan, sisa pembayaran untuk pembangunan gedung kesenian dan tiga proyek fisik gedung yang digarap pada 2017 sudah dilunasi. Selain pembangunan gedung kesenian, ada pembangunan gedung farmasi, rehab kantor Kecamatan Bugul...
BPK Jatim Serahkan LHP Penanganan COVID-19 kepada Delapan Daerah
Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) kepada delapan pemerintah daerah.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono Rabu mengatakan penyerahan itu diberikan kepada masing-masing pimpinan DPRD dan kepala daerah dalam acara yang diselenggarakan melalui virtual conference.
"Selain LHP atas penanganan pandemi COVID-19, BPK Jawa Timur juga menyerahkan LHP Kepatuhan...
Serahkan LHP Penanganan Covid-19, BPK Menilai Upaya Penemuan Kasus Covid-19 oleh Pemda Belum Optimal
BPK menilai upaya penemuan kasus baru corona virus disease 2019 (Covid-19) secara aktif oleh pemerintah daerah belum optimal. Selain itu, upaya penegakan disiplin masyarakat melalui pembentukan kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19 masih belum optimal. Hal itu terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan TA 2020 yang diserahkan kepada Kabupaten Jombang dan...
BPK JAWA TIMUR SERAHKAN LHP ATAS PENANGANAN COVID-19 KEPADA DELAPAN PEMERINTAH DAERAH
Sidoarjo, Rabu (23 Desember 2020) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada delapan pemerintah daerah. LHP yang diserahkan terdiri dari LHP Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Pasuruan, serta LHP Kepatuhan atas Penanganan...
Sembilan Entitas Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2020
Pada Semester II Tahun 2020, BPK Jawa Timur melaksanakan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Setelah melalui serangkaian kegiatan pemeriksaan, sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK diserahkan kepada lembaga perwakilan dan kepala daerah.
Kegiatan penyerahan LHP BPK Semester II Tahun 2020 diawali dengan...
Hitung Ulang Kerugian Dugaan Korupsi Aplikasi Kominfo Kota Pasuruan
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan menemukan sekelumit kejanggalan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek aplikasi di Dinas Kominfo dan Statistik kota setempat. Karena itu, korps Adhyaksa itu berencana menghitung ulang kerugian negara dalam kasus itu.
Kasi Intel Kejari Kota Pasuruan, Wahyu Susanto menerangkan, kasus dugaan korupsi proyek aplikasi di Dinas Kominfo dan Statistik bermula dari LHP BPK. Ada penyimpangan yang...
Sembilan Pemda Terima Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II 2020 Dari BPK Jawa Timur
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) kepada sembilan pemerintah daerah.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono menyerahkan LHP tersebut kepada masing-masing pimpinan DPRD dan Kepala Daerah dalam acara yang diselenggarakan melalui virtual conference, Selasa, (22/12/2020).
LHP Kinerja yang diserahkan yaitu LHP atas Efektivitas Pengelolaan...
BPK Jawa Timur Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan SPBE kepada Pemkab Banyuwangi
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja atas efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan tahun anggaran 2019 - 2020 (semester I) kepada Kabupaten Banyuwangi.
Penyerahan LHP kinerja ini dilakukan secara virtual oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim Joko Agus Setyono kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Ketua...
SEMBILAN PEMERINTAH DAERAH TERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II 2020 DARI BPK JAWA TIMUR
Sidoarjo, Selasa (22 Desember 2020) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) kepada sembilan pemerintah daerah. Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono menyerahkan LHP tersebut kepada masing-masing pimpinan DPRD dan Kepala Daerah dalam acara yang diselenggarakan melalui virtual conference.
LHP Kinerja yang diserahkan...
Pemkab Banyuwangi Raup Rp 300 Miliar Lewat Jual Saham
Pemkab Banyuwangi punya cara inovatif untuk bisa menambah pundi-pundi pemasukan asli daerah (PAD)-nya. Hasilnya, instansi tersebut baru saja meraup dana besar hingga Rp 298 miliar.
Sumbernya berasal dari penjualan sebagian kepemilikan saham pemkab di induk perusahaan pengelola tambang emas yang beroperasi di Gunung Tumpang Pitu. Dana tersebut sudah masuk pada APBD 2020.
Hal itu diungkapkan Bupati Abdullah Azwar Anas di hadapan...
Kominfo Kota Pasuruan Kembalikan Uang Kasus Penyimpangan Pengadaan Aplikasi
Dinas Kominfo dan Statistik Pemkot Pasuruan sudah mengembalikan uang dalam kasus dugaan penyimpangan pengadaan aplikasi tahun 2019. Namun Kejari Pasuruan tetap melakukan penyidikan hingga menetapkan tiga pejabat sebagai tersangka.
"Sudah ada pengembalian uang seluruhnya sesuai dengan temuan pemeriksaan BPK pada 26 Juni 2020, sejak awal ada temuan pemeriksaan," kata Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Pemkot Pasuruan Kokoh Arie Hidayat, Jumat...
Jembatan Sesek di Ponorogo Viral di Medsos, Habiskan APBD Rp 200 Juta
Warga Ponorogo digegerkan dengan viralnya di media sosial jembatan bambu yang dibangun menggunakan APBD sebesar Rp 200 juta.
Warganet heran dengan anggaran yang sebegitu besarnya namun pembangunan jembatan tidak sesuai dengan ekspektasi.
Saat TribunJatim Network mendatangi lokasi di Desa Bulak, Kecamatan Balong, terpampang papan keterangan proyek yang menyebutkan anggaran pembangunan Jembatan Tukung dengan nilai Rp 199.659.000.
Dari pandangan mata, nampak memang ada...
Dana Hibah Kampung Tangguh Kota Surabaya Cair Tiga Hari Lagi
Pelan tapi pasti, pencairan dana hibah untuk mendukung upaya warga dalam pencegahan Covid-19 di wilayah masing-masing akan direalisasikan. Dalam waktu dekat, Pemkot Surabaya memberikan dana hibah tersebut ke masing-masing Satuan Tugas (Satgas) Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo. Total, ada 670 kampung yang akan mendapatkan pencairan dana tersebut masing-masing Rp 5 juta.
Jumlah dana yang akan digelontorkan itu sekitar Rp 3,35...
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 47.D/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 15 Juni 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Terima Kunjungan Anggota DPD, Kepala Perwakilan Sebut Jumlah Pemda yang Meraih Opini WTP Mengalami Kenaikan
Pengelolaan keuangan daerah di Jawa Timur terus menunjukkan perbaikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 37 pemerintah daerah (pemda), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada satu pemda, dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP/disclaimer) kepada satu pemda. Jumlah pemda peraih WTP mengalami kenaikan dibanding Tahun Anggaran 2018...
Pekerjaan Fisik di Kabupaten Blitar Capai 90 Persen Hingga Pertengahan Desember
Memasuki pertengahan bulan Desember 2020, pekerjaan fisik di Kabupaten Blitar telah mencapai 90 persen.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Nanang Adi mengatakan hingga pertengahan bulan Desember 2020 ini diakuinya untuk pekerjaan fisik sudah mencapai 90 persen.
“Dan kami akan terus berupaya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang belum tuntas sampai akhir bulan Desember ini,” kata Nanang Adi.
Lanjut Nanang Adi,...
Kejari Tahan Tiga Pejabat Kominfo Kota Pasuruan terkait Dugaan Korupsi Anggaran 2019
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan akhirnya menahan tiga pejabat di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dalam kasus dugaan korupsi, Selasa (15/12) sore.
Ketiga pejabat yang ditahan adalah mantan Plt Kepala Dinas Kominfo Kota Pasuruan yakni FK. Setelah itu, SW Sekretaris Dinas Kominfo Kota Pasuruan.
SW juga sempat menjabat sebagai Plt Kepala Dinas dan merangkap sebagai PPK. Terakhir, MP, Kasi...
Pemkot Kediri Berikan Hibah Bidang Keagamaan Capai Rp 10 Miliar
Melalui Bidang Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kota Kediri, Pemkot Kediri telah memberikan dana hibah lebih dari Rp 10 Miliar khusus untuk bidang keagamaan selama tahun anggaran 2020.
Hibah dari APBD ini berfungsi untuk melengkapi sarana dan prasana agar kegiatan masing-masing lembaga bisa ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.
“Pedoman dalam proses permohonan, pelaksanaan, dan administrasi menggunakan acuan Perwali No. 22 tahun 2020 sebagai perubahan...
Proyek PRIM Tahun Kedua Terbaik, Pemkab Probolinggo Ajukan Dana Reimburse Rp 17 Miliar
Proyek Pemeliharaan Perbaikan Jalan Provinsi (PRIM) tahun kedua sudah dibangun pada 8 November lalu. Proyek perbaikan jalan dan berkeselamatan di tuntuas Tongas – Sukapura tepat waktu. Kini, Pemkab Probolinggo tengah mengajukan dana reimburse Rp 17 miliar.
Dana reimburse itu, sebagai dana proyek PRIM Jalan Tongas-Bromo. Sesuai tahapannya, pemerintah bersama tim Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT), melakukan pengungkit tahap akhir....
Kelebihan Bayar Proyek Aplikasi di 5 OPD Pemkot Pasuruan Telah Dikembalikan
Dinas Kominfo Kota Pasuruan memastikan, pihaknya sudah mengembalikan sisa lebih pembayaran belanja modal pengadaan aplikasi tahun 2019. Pengembalian dilakukan pada tanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp 247 juta.
Penegasan ini disampaikan Kepala Diskominfo Kota Pasuruan, Kokoh Arie Hidayat. Menurut Kokoh, pada Mei hingga Juni 2020, BPK memeriksa pelaksanaan kegiatan 2019 di Pemkot Pasuruan. Termasuk di Dinas Kominfo.
Saat itu berdasar hasil...
60 Titik Parkir Baru di Kota Batu untuk Target Rp 8,5 Miliar
Dinas Perhubungan Kota Batu tengah mendata 60 titik parkir baru di Kecamatan Junrejo dan Bumiaji. Pendataan untuk mencapai target retribusi parkir di tepi jalan sebanyak Rp 8,5 miliar.
Kabid Perparkiran dan Dalop Dishub Kota Batu, Nurbianto menerangkan, sebelumnya Dishub cuma mencatat ada sekitar 50 titik parkir di Kecamatan Batu.
"Kami mencatat ada 60 kantong parkir baru untuk Kecamatan Junrejo dan Bumiaji....
Pj Bupati Sidoarjo Salurkan Bantuan Makan Anak Yatim Rp 6,4 Miliar
Walaupun sudah ada kenaikan jatah uang makan bagi anak-anak yatim di wilayah Sidoarjo, namun dinilai masih sangat kurang. Sehingga Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono berharap anggaran tersebut untuk tahun depan bisa meningkat hingga Rp 10 M, bahkan lebih dari yang sebelumnya sebesar Rp 6,4 M.
Harapan tersebut disampaikan Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono usai menyerahkan secara simbolis buku rekening tabungan bantuan permakanan...
Bupati Madiun Ingin ADD untuk Pemberdayaan Kemandirian Masyarakat Desa
Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami ingin ADD (anggaran dana desa) di Kabupaten Madiun digunakan untuk program pemberdayaan sebagai upaya untuk kemandirian masyarakat desa.
Menurut dia, kemandirian sangat penting sehingga masyarakat bisa berkarya, berinovasi, dan berpenghasilan tanpa harus bekerja keluar dari desa. Menurutnya, pemerintah membentuk UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, tujuan dan penggunaan dananya semua sudah jelas. Termasuk hak-hak...
Instruksi Bupati Sampang, Puluhan Rumah Dinas Guru Akan Dikosongkan
Puluhan penghuni rumah dinas guru atau kepala sekolah di dua lokasi yakni di barat Pasar Margalela, dan depan SMK 2 Jalan Syamsul Arifin, Sampang Kota harus dikosongkan paling lambat 15 Desember 2020 ini.
Pengosongan itu berdasarkan intruksi Bupati Sampang untuk penertiban administrasi pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Sampang, melalui surat Bupati Sampang 2 Desember 2020. Para penghuni berharap pengosongan...
Banjir Sedot Anggaran Pemkot Mojokerto Ratusan Miliar
Pemkot Mojokerto akan menggelontorkan dana sekitar Rp 107,4 miliar untuk program penanggulangan banjir. Dana dari APBD itu untuk pekerjaan redesaian saluran drainase dan pembangunan lima titik kolam retensi, termasuk pompa banjir serta pompa lumpur.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Mojokerto, Agung Moeljono menjelaskan, estimasi pembangunan desain ulang dan normalisasi terkait program penanggulangan banjir menyerap anggaran dana sekitar Rp 95,3...
Realisasi PBB-P2 di Kabupaten Pasuruan di Atas Target Tembus Rp 69 Miliar
Capaian realisasi penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pasuruan tahun 2020 terbilang memuaskan. Ada pun target PBB tahun ini awalnya Rp 52,7 miliar, lalu dinaikkan menjadi Rp 67,63 miliar saat PAK. Meski dinaikkan, ternyata realisasi penerimaan pajak daerah dari sektor PBB P2 hingga minggu ketiga di bulan November sudah menembus di angka Rp 69...
Pemkab Madiun Peringkat ke-2 se-Jatim Penilaian Rekomendasi LHP Semester I TA 2020
Pemerintah Kabupaten Madiun mendapatkan peringkat ke-2 dari 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur atas penilaian menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I TA 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Hal itu disampaikan oleh BPK RI Perwakilan Jatim saat menggelar video conference pada acara pembukaan Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester II Tahun...
Anggaran Penanganan Kesehatan Jadi Prioritas Utama
Dalam penyusunan APBD Tahun 2021 Kabupaten Sidoarjo, anggaran penanganan kesehatan menjadi prioritas utama dengan tanpa mengabaikan anggaran terkait pembangunan wilayah dan masyarakat, baik dari sisi politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Selain itu, pembangunan secara adil dan merata harus tetap dilaksanakan.
Hal itu sudah ditetapkan dalam Rapat Paripurna III-IV DPRD Sidoarjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 pada Senin...
Anggaran Pendidikan Kabupaten Sidoarjo TA 2021 Rp 1,4 Triliun
Rapat paripurna pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021 telah selesai. DPRD dan Pemkab Sidoarjo sudah menyepakati APBD 2021. Jika dibandingkan dengan tahun ini, ada penurunan APBD pada 2021.
Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo Deny Haryanto menyebutkan, pendapatan daerah pada tahun depan setelah pembahasan mencapai Rp 4,210 triliun. Belanja daerah Rp 5,329 triliun dan pembiayaan daerah Rp...
Hingga Semester I 2020, 86,98% Rekomendasi BPK Jawa Timur Telah Selesai Ditindaklanjuti Pemda
Seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur telah berupaya memaksimalkan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Hal itu antara lain tercermin dari persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) yang terus meningkat. Berdasarkan pemantauan BPK pada Semester I 2020, berdasar jumlah rekomendasi, rata-rata tingkat penyelesaian TLRHP BPK pada seluruh entitas di Jawa Timur adalah sebesar 86,98%.
Sejak 2005 hingga Semester...
BPK Jawa Timur Terima Kunjungan Mahasiswa PPAk UGM secara Virtual
Meski pandemi, edukasi tak boleh berhenti. Semangat itu tergambarkan dalam kegiatan kunjungan virtual mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk) Angkatan 39 Universitas Gadjah Mada (UGM) ke kantor BPK Jawa Timur, Selasa, 1 Desember 2020.
Sebelum pandemi Covid-19, BPK Jawa Timur secara rutin menerima kunjungan dari berbagai sekolah maupun perguruan tinggi dalam rangka sosialisasi dan edukasi tentang BPK kepada masyarakat. Ketika Covid-19...
APBD Kabupaten Sidoarjo TA 2021 Sebesar Rp 5,3 Triliun
Setelah melalui serangkaian proses, APBD Sidoarjo tahun 2021 sudah ditetapkan sebesar Rp 5,3 triliun. Angka itu sudah digedok dalam Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo bersama Pemkab Sidoarjo yang digelar di gedung DPRD Sidoarjo, Senin (30/11/2020).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sidoarjo, Usman, berjalan secara marathon hingga menjelang tengah malam. “Alhamdulillah, semua proses sudah kita laksanakan. Perda tentang APBD Sidoarjo tahun 2021...
APBD Provinsi Jatim Disahkan Rp 32,8 Triliun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim resmi disahkan sebesar Rp 32,8 triliun, Senin (30/11) kemarin. Kekuatan anggaran Jatim untuk sektor pendapatan daerah disahkan sebesar Rp 31,13 triliun. Sedangkan belanja daerah sebesar Rp 32,8 triliun.
Defisit anggaran sebesar Rp 1,797 triliun diambilkan dari pembiayaan netto. Rinciannya pembiayaan netto ini diambil dari sisi penerimaan sebesar Rp 1,83 triliun dikurangi pengeluaran sebesar...
Potensi Pendapatan Daerah R-APBD Jatim 2021 Sebesar Rp 410,6 Miliar
Pembahasan R-APBD Jatim 2021 di tingkat komisi nampaknya membuahkan hasil yang menggembirakan. Bahkan komisi bidang keuangan DPRD Jatim berhasil mendongkrak potensi pendapatan daerah sekitar Rp410 miliar lebih, sehingga pendapatan daerah secara otomatis meningkat dari usulan awal yang hanya dipatok Rp30.705.543.371.623.
Ketua Komisi C DPRD Jatim, Mohammad Fawaid menyatakan bahwa hasil pembahasan R-APBD Jatim 2021 di tingkat komisi meyakini potensi pendapatan...
APBD 2021 Kota Malang Rp 2,4 Triliun Telah Disetujui
Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang 2021 telah diterima dan disetujui bersama oleh enam fraksi dari DPRD Kota Malang.
Keenam fraksi tersebut menyetujui Ranperda APBD Kota Malang 2021 dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Kota Malang pada Kamis (26/11).
Proyeksi anggaran yang digelontorkan untuk APBD Kota Malang di tahun 2021 mendatang mencapai...
Kejari Geledah Sejumlah Instansi Terkait SMAN 3 Kota Batu
Kejaksaan Negeri Kota Batu menggeledah sejumlah ruangan dinas Pemkot Batu di Balaikota Among Tani, Rabu (25/11). Pantauan Surya, penggeledahan dimulai pukul 10.20 WIB.
Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) menjadi tempat pertama yang digeledah. Ada delapan petugas dari Kejari Batu yang datang. Kasi Pidsus Kejari batu, Endro Rizki E dan Kasi Intel, Edi Sutomo turun langsung. Hingga pukul 11.51, penggeledahan masih...
Pemprov Jatim Terima DIPA dan TKDD 2021
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima Alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021. DIPA dan TKDD tersebut diserahkan secara virtual oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dari Istana Negara pada Rabu (25/11) pagi.
Khofifah mengatakan Pemprov Jatim akan segera tancap gas melaksanakan instruksi presiden dalam memaksimalkan penggunaan anggaran demi merealisasikan...
DPRD Kota Surabaya Ingatkan Program Pemulihan Ekonomi
Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) akhirnya selesai. Hari ini (25/11) dewan bersama pemkot akan mengesahkannya dalam rapat paripurna di kantor DPRD Kota Surabaya. Yang menjadi catatan hanya terkait program -program pemulihan ekonomi.
Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menyatakan, tidak banyak perdebatan dalam pembahasan RAPBD 2021 yang berlangsung sejak 11 November. Eksekutif dan legislatif sama-sama sepakat dengan grand...
Pengelola Keuangan Desa di Kabupaten Jombang Dibekali Ilmu Aplikasi Siskeudes
Para perangkat desa yang menjadi pengelola keuangan desa di Jombang dibekali pengetahuan/ilmu tentang aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Pemberian pengetahuan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Jombang ini dikemas dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Siskeudes, Senin (23/11).
Selain pengelola keuangan desa, Bimtek ini juga diperuntukkan bagi Satuan Tugas (Satgas) yang ada di masing-masing kecamatan di Kabupaten...
Nilai Target PAD Belum Optimal, Pemkab Gresik Diminta Melakukan Terobosan
Pemkab dan DPRD Gresik sejauh ini terus berupaya merampungkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2021. Dampak pandemi, pemkab pun memproyeksikan target pendapatan pada tahun depan hanya berkisar Rp 3,2 triliun. Sedangkan total kebutuhan belanja Rp 3,4 triliun.
Proyeksi pendapatan itu, antara lain, berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) dengan nilai Rp 1,1 triliun. PAD tersebut bersumber dari pajak...
Mashuri Kaget Dicatut untuk Proyek Dishub Kabupaten Tulungagung
Mashuri, Sekretaris Posyantek Kedung Tekno Jaya Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru mengadu ke Polres Tulungagung, karena namanya dicatut untuk pencairan uang proyek pengadaan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung.
Pencatutan itu terungkap, saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemui Mashuri, untuk mengonfirmasi tanda tangannya di dokumen pembayaran proyek.
Mashuri menegaskan, tidak pernah ada kerja sama antara Posyantek Kedung Tekno dengan Dinas Perhubungan.
Dari penelusuran yang...
Kampung Surabaya Terus Dikembangkan Jadi Destinasi Wisata
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini seakan tak pernah kehabisan ide dalam membangun Kota Surabaya. Bahkan, ia memastikan terus mengembangkan kampung-kampung di Surabaya menjadi tempat wisata.
"Kampung-kampung akan menjadi tempat wisata. Itu yang saat ini terus kita hidupkan. Saya percaya wisata kota ini sangat menarik,” kata Wali Kota Risma saat talkshow bersama Tim Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Rumah Dinas,...
DPRD Jawa Timur Anggap Anggaran Ekonomi Minim
Porsi anggaran belanja terbesar dalam RAPBD Jatim 2021 berada di urusan pendidikan. Anggaran belanja yang dialokasikan ke Dindik Jatim itu mencapai Rp 12,4 triliun atau 38,33 persen. Sedangkan untuk ekonomi Rp 1,6 triliun.
Alokasi terbesar pada sektor pendidikan itu pun disampaikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa di sidang paripurna bertajuk Nota Keuangan Rancangan Perda Provinsi Jatim tentang APBD Tahun Anggaran 2021.
Menyikapi...
Digelar Secara Daring, Para Pegawai BPK Jawa Timur Ikuti Pembukaan Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT BPK Ke-74
Jum’at, 13 November 2020, berbagai kegiatan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) BPK ke-74 resmi dimulai. Hal itu ditandai dengan pembukaan rangkaian kegiatan HUT BPK oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna secara virtual dari Kantor BPK RI Pusat Jakarta.
Acara pembukaan diikuti secara virtual oleh Wakil Ketua BPK, para Anggota BPK, serta seluruh pelaksana BPK berjumlah sekitar 7.000 peserta,...
CPNS BPK Diharapkan Berkomitmen Tinggi dan Inovatif dalam Menjalankan Tugas
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pelaksana BPK diharapkan menjadi pribadi pembelajar yang memiliki komitmen tinggi dan inovatif untuk memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugas sebagai sumbangsih bagi bangsa dan negara, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak kredibilitas BPK, mengedepankan sikap moral dan tanggung jawab, menjaga persatuan kesatuan bangsa, dan memegang teguh kode etik BPK.
Pesan itu disampaikan Kepala...
Pemkot Surabaya Bangun Rumah Sakit di Gunung Anyar
Warga Surabaya Timur tidak perlu jauh-jauh mendapatkan layanan kesehatan karena Pemkot Surabaya hendak mendirikan RSUD di area itu.
Saat ini, sudah mulai dilakukan ploting anggaran Rp 150 miliar untuk pembangunan RSUD di Gunung Anyar. Pemkot Surabaya bersama DPRD saat ini membahas anggaran dalam RAPBD 2021.
"Seharusnya 2020 ini sudah mulai pembangunan tapi karena pandemi perlu refocusing anggaran. Kini kembali dianggarkan di...
RAPBD Jatim TA 2021 Capai Rp 32,4 Triliun
Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jawa Timur Tahun 2021 mulai dibahas di DPRD Jatim, Senin (16/11) kemarin. Dalam nota keuangan, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebutkan RAPBD tahun depan mencapai Rp 32,4 triliun.
Angka itu lebih rendah dari Perubahan APBD Jatim 2020 yang ditetapkan sebesar Rp 33,8 triliun. Juga jauh di bawah APBD murni 2020 yakni Rp...
Kenaikan Insentif Guru Ngaji di Kabupaten Banyuwangi
Perhatian diberikan jajaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada para guru ngaji di wilayah setempat. Untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, pemkab menaikkan insentif guru ngaji menjadi Rp 700 ribu dari sebelumnya Rp 500 ribu per tahun.
Sebanyak 10.714 orang guru ngaji pada 2020 ini menerima kenaikan insentif ini dengan total dana hibah Rp 7,5 miliar. "Kebijakan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM...
Target Penerimaan Pajak Kabupaten Sidoarjo Terkoreksi Akibat Covid-19
Pandemi Virus Corona yang melanda dunia tahun 2020 ini menyebabkan pelemahan ekonomi secara substansial. Di Kabupaten Sidoarjo, kondisi ini menimbulkan perlambatan terhadap penerimaan pajak daerah.
PJ Bupati Sidoarjo, Dr Hudiyono, dalam pemberian penghargaan bagi wajib pajak daerah panutan Kabupaten Sidoarjo 2020, di Fave Hotel, Senin (16/11) hari ini menyatakan, dampak luar biasa yang dirasakan adalah konsumsi masyarakat atau daya beli...
Diduga Korupsi ADD-DD, Kejari Kepanjen Tahan Kades Sumber Kradenan
Minimnya pengetahuan Kepala Desa (Kades) tentang pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), tidak sedikit Kades tersangkut masalah hukum, dan bahkan masuk penjara. Seperti dialami Kades Sumber Kradenan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang Ahmad Zaini yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen dalam kasus dugaan korupsi ADD/DD.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kepanjen, Kabupaten Malang...
Kejari Sita Dokumen Lahan SMAN 3 Kota Batu
Kejaksaan Negeri Kota Batu telah memeriksa 50 lebih saksi dalam upaya mengusut dugaan penggelembungan harga tanah SMAN 3 Batu pada 2014 silam. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Supriyanto menjelaskan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengeluarkan kesimpulan bahwa ada penyimpangan dalam proses pengadaan lahan SMAN 3 Batu.
Kejari Batu telah mencari sejumlah keterangan, baik dari saksi maupun dokumen. Bahkan...
Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Jadi Prioritas Anggaran Kabupaten Sidoarjo 2021
Sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas dalam rencana penyusunan APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021.
Itu tercemin dalam beberapa proses pembahasan Kebijakan Umum serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2021 yang sedang dibahas di DPRD Sidoarjo.
"Setelah beberapa waktu lalu digelar Rapat Paripurna terkait KUA PPAS, mulai hari Kamis besok masing-masing komisi di DPRD Sidoarjo melakukan pembahasan...
Wali Kota Madiun Apresiasi Kerja Keras OPD Susun APBD 2021
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun untuk tahun 2021 telah di dok minggu lalu. Hal itu menyusul telah disetujuinya rancangan yang dibuat oleh ke tujuh fraksi di DPRD. Menyusul persetujuan tersebut, maka Raperda akan berubah menjadi Perda dan siap dilaksanakan tahun depan.
Namun hal tersebut masih harus menunggu atas persetujuan gubernur terlebih dahulu. Pembahasan yang sesuai jadwal dan...
Efek Pandemi, Kekuatan APBD Provinsi Jatim Turun
Pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2021 Jatim dimulai. Pada tahap awal, pemprov dan DPRD baru saja menetapkan draf kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS), dokumen yang menjadi acuan pembahasan APBD.
Hasilnya, penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 masih menjadi salah satu program prioritas Pemprov Jatim. Termasuk pemulihan ekonomi di provinsi ini.
Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah menjelaskan, pemprov dan dewan menargetkan...
Pra Audit BPK RI, Wali Kota Madiun Minta Masukan dan Solusi
Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali berkunjung ke Kota Madiun. Tujuan kedatangan mereka kali ini adalah sebagai pra audit BPK terhadap keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Dalam hal ini Pemkot Madiun.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi. Kepada perwakilan BPK, Wali Kota mengharap masukan dan solusi terhadap temuan-temuan BPK selama melakukan pemeriksaan di Kota Madiun.
"Karena ini...
Dewan Apresiasi Akuntabilitas LKPD Pemkot Madiun
Dewan mengharapkan tren wajar tanpa pengecualian (WTP) tidak terputus. Pemkot harus mempertahankan penilaian positif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di setiap tahunnya.
Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya (AR) Bagus Miko Saputra menilai predikat WTP membuktikan keseriusan dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga predikat ini dapat dipertahankan tiga tahun berturut. ‘’Kami harapkan prestasi ini terus dipertahankan,’’...
Wali Kota Malang Cek Aset agar Tak Disalahgunakan
Sudah dua hari belakangan ini Wali Kota Malang, Sutiaji melakukan tinjauan dengan melihat sejumlah aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang. la lngin melihat langsung kondisi aset yang dimiliki oleh Pemkot Malang dı seluruh wilayah yang ada di Kota Malang.
Dia mengatakan, bahwa ada ribuan aset yang dimiliki oleh Pemkot Malang yang belum memilliki sertifikat.
Belum lagi, aset tersebut banyak juga...
Paripurna Hari Jadi 490, Prestasi Memacu Pembangunan Kabupaten Pamekasan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, pada Hari Jadi ke 490 Kabupaten Pamekasan, dengan segala prestasi agar mampu meningkatkan pembangunan di kota Pendidikan, Batik, dan Gerbang Salam ini.
“Atas nama pimpinan dan anggota dewan mengucapkan selamat. Bertambah umur menjadikan Pamekasan akan lebih baik dan masyarakatnya sejahtera,” kata H. Fathor Rahman, saat memimpin rapat peringatan Hari Jadi Kabupaten Pamekasan, Selasa (3/11).
Acara...
Usulkan Tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Sumenep Naik
Uang tunjangan perumahan anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Sumenep dikabarkan kenaikan.
Informasinya, uang tunjangan perumahan untuk ketua DPRD Sumenep menjadi Rp 15 juta dari sebelumnya Rp 12,250 juta. Naik sebesar Rp 2,750 juta dalam setiap bulan.
Untuk wakil ketua DPRD jatah uang perumahan Rp 14 juta dari sebelumnya Rp 12,250 juta naik sebesar Rp 1,750 juta.
Sementara untuk tunjangan perumahan anggota hanya...
DPRD Kabupaten Gresik Optimistis APBD 2021 Tembus Rp 4 Triliun
DPRD Kabupaten Gresik optimis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 menembus angka Rp 4 triliun lebih. Pihaknya meminta Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja keras menembus target itu.
Hal itu mengacu pada ketetapan review peraturan daerah (Perda) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2016-2021.
"Postur ABPD Gresik hingga 2021 berada di angka Rp 4.044 triliun," ucap...
Serapan Anggaran Dinkes Kota Batu Rendah
Dalam catatan Pemerintah Kota (Pemkot) hingga Oktober ini, serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam belanja operasional dan modal APBD Kota Batu masih sangat rendah. Dan salah satu OPD dengan serapan rendah adalah Dinas Kesehatan (Dinkes).
Padahal dalam masa pandemi Covid-19 ini, banyak giat upaya pencegahan dan penanganan, serta pengadaan alat kesehatan.
Diketahui, saat ini serapan anggaran APBD Kota Batu 2020...
Pemkab Tulungagung Tahun Depan Anggarkan Rp 15 Miliar untuk Covid-19
Pemkab Tulungagung kembali menganggarkan dana untuk percepatan penanganan Covid-19 pada tahun 2021 mendatang. Anggaran tersebut mencapai Rp 15 miliar.
“Anggaran untuk Covid-19 tahun 2021 Rp 15 miliar,” ujar Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, usai rapat paripurna penyampaian Ranperda APBD Tulungagung tahun anggaran 2021 di Kantor DPRD Tulungagung, Sabtu (24/10) malam.
Menurut orang nomor satu di Tulungagung ini, penganggaran dana untuk Covid-19 karena...
SiLPA APBD 2019 Kabupaten Bojonegoro Tertinggi di Indonesia
Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro 2019, sebesar Rp 2,3 triliun tertinggi di Indonesia. “Tahun 2019, berdasarkan data DJPK Kemenkeu, nilai SiLPA Kabupaten Bojonegoro tertinggi nomer satu di Indonesia,” ujar Direktur Bojonegoro Institute, Aw Saiful Huda, Jumat (23/10/2020).
Dia mengatakan, Bojonegoro termasuk daerah yang dikaruniai sumberdaya alam berupa minyak dan gas bumi yang melimpah....
Lantik Pengurus IPKN Wilayah di Empat Provinsi, Anggota V BPK Dorong Kolaborasi antara Pemeriksa Eksternal dan Pemeriksa Internal
Anggota V BPK Prof. Bahrullah Akbar sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Insitut Pemeriksa Keuangan Negara (DPN IPKN) menyatakan bahwa IPKN Wilayah sebagai perwakilan IPKN yang berada di wilayah provinsi diharapkan mampu mengemban visi dan misi IPKN, yaitu membentuk para pemeriksa yang profesional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan juga mampu menjembatani berbagai macam latar belakang pendidikan...
Anggota V BPK Tekankan Pentingnya Peningkatan Kompetensi Pegawai dan Optimalisasi Waktu dalam Pelaksanaan Pekerjaan
Anggota V BPK Prof. Bahrullah Akbar selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V mendorong para pelaksana BPK agar terus meningkatkan kompetensi, baik melalui pendidikan lanjutan maupun short course. Dengan kompetensi yang terus meningkat diharapkan dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya untuk bekerja lebih baik.
Hal itu disampaikan Anggota V BPK ketika memberikan pengarahan kepada pegawai BPK Jawa Timur, di sela-sela kunjungan kerja ke...
IPKN Jatim Dilantik, Wadahi Sejumlah Stakeholder Lintas Sektor Kembangkan Profesi Pemeriksa Keuangan
Dewan Pengurus Nasional (DPN) Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) menyelenggarakan Pelantikan Pengurus IPKN Wilayah Jawa Timur, Kamis (22/10/2020).
Berlangsung di Kantor BPK Jatim, acara ini juga dihadiri Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak.
Acara pelantikan IPKN Jatim juga bersamaan dengan IPKN Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara.
Prosesi pelantikan pengurus IPN Wilayah Jawa Timur dilaksanakan di Auditorium BPK Jawa Timur secara...
Ketum DPN IPKN Lantik Pengurus IPKN di Empat Wilayah Secara Daring dan Luring
Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Institut Pemeriksa Keuangan Negara (DPN IPKN) Prof Bahrullah Akbar melantik pengurus IPKN wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2020-2023 secara daring dan luring, Kamis.
Prosesi pelantikan luring digelar di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim dengan penerapan protokol kesehatan ketat dan diikuti secara daring oleh pengurus IPKN...
Wali Kota Madiun Targetkan Pelaporan Keuangan Tahun Ini Kembali Tercepat
Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun kembali mengukir prestasi, mendapat penghargaan terkait predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari negara melalui Kementerian Keuangan. Penghargaan diberikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa langsung diterima Wali Kota Madiun, Maidi, di Grahadi, Senin (19/10).
Kota Pendekar memang kembali mendapat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019. Predikat WTP kali ketiga berturut tersebut disampaikan...
ANGGOTA V BPK SELAKU KETUA UMUM DPN IPKN MELANTIK PENGURUS IPKN WILAYAH JATIM, BALI, NTB, DAN NTT
Sidoarjo, Kamis (22 Oktober 2020) – Pada hari ini, Dewan Pengurus Nasional Institut Pemeriksa Keuangan Negara (DPN IPKN) menyelenggarakan “Pelantikan Pengurus Institut Pemeriksa Keuangan Negara Wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur Periode 2020-2023” oleh Ketua Umum DPN IPKN sekaligus Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Prof. Bahrullah Akbar.
Prosesi pelantikan pengurus IPKN Wilayah Jawa Timur...
Bupati Pamekasan: Predikat WTP sebagai Motivasi Tingkatkan Pelayanan
Bupati Pamekasan, Badrut Tamam menilai predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pamekasan Tahun 2019, sebagai motivasi untuk terus meningkatkan layanan terbaik bagi masyarakat.
Terlebih predikat tersebut diterima saat kondisi bangsa tengah menghadapi pandemi Covid-19, sekaligus mempertahankan prestasi serupa yang didapat dalam lima tahun terakhir. Khususnya pasca mendapatkan penilaian serupa dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik...
Gubernur Khofifah Serahkan Piagam Penghargaan ke Pjs Wali Kota Blitar
Pemerintah Kota Blitar berhasil kembali membuktikan kualitas pelaporan keuangannya di tahun 2019 hingga menorehkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bukan hanya tahun ini, keberhasilan itu telah dipertahankan selama sepuluh tahun terakhir sejak 2010-2020.
Atas keberhasilan tersebut, Pemkot Blitar menerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI yang diserahkan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Penghargaan tersebut diterima Pjs Wali Kota Blitar,...
Enam Orang Finalis Beradu Ide/Kreativitas pada Final LIKE BPK Jawa Timur Tahun 2020
Sejak dimulai pada 19 Mei 2020, Lomba Ide dan Kreativitas (LIKE) BPK Jawa Timur Tahun 2020 mencapai puncaknya pada Kamis, 8 Oktober 2020, yang ditandai dengan presentasi lima ide/kreativitas terpilih di hadapan Tim Penilai dalam acara Final LIKE.
Sesuai namanya, lomba ini bertujuan menjaring pemikiran, ide, dan kreativitas dari seluruh pegawai untuk memajukan BPK Jawa Timur. Menurut Kepala Perwakilan BPK...
Kepala Perwakilan Saksikan Pelantikan Pejabat Struktural di Lingkungan BPK Secara Telekonferensi
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono menyaksikan pelantikan sejumlah pejabat struktural dan fungsional yang mengalami mutasi maupun promosi jabatan di lingkungan BPK secara telekonferensi (video conference) dari Kantor BPK Jawa Timur di Sidoarjo. Pelantikan dilaksanakan secara terpusat dari Ruang Auditorium Kantor BPK RI Pusat di Jakarta, pada Kamis (8/10/2020).
Dalam acara tersebut, Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif melantik...
Kejaksaan Sita Aset Tersangka Korupsi PDAM Tulungagung
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung melakukan penyitaan aset milik DH, tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di PDAM Tirta Cahya Agung Tulungagung. Penyitaan dilakukan pada Jumat (16/10) sore.
Kasi Intel Kejari Tulungagung, Agung Tri Radityo, mengungkapkan penyitaan yang dilakukan kejaksaan tersebut berupa aset tak bergerak dan aset bergerak.
“Semuanya atas nama tersangka,” ujarnya.
Ada pun aset-aset tersebut, yakni tiga bidang tanah produktif...
Revitalisasi 22 Pasar Pulihkan Ekonomi di Kabupaten Lamongan
Untuk kembali memulihkan ekonomi pasca gempuran pandemi, Pemkab Lamongan segera merevitalisasi puluhan pasar. Langkah itu dilakukan agar masyarakat tertarik kembali untuk mengunjungi pasar. Tentu, dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan.
Revitalisasi pasar dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lamongan di 22 titik. Masing-masing dengan anggaran sekitar Rp 190 juta. Dana tersebut telah dianggarkan dalam perubahan APBD 2020. "Kegiatan revitalisasi ini mulai...
Plt Bupati Jember Lunasi Pengembalian Kelebihan Insentif Pajak
Wakil bupati yang sekarang menjabat pelaksana tugas bupati Jember, Abdul Muqiet Arief, telah melunasi kewajiban pengembalian kelebihan insentif pajak sebagaimana rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.
“Sudah. Aku kan punya utang Rp 255 juta sekian, karena dulu perhitungannya, gaji saya dihitung Rp 10 juta lebih. Padahal hanya Rp 5,3 juta. Karena gajinya dihitung Rp 10 juta, insentifnya jadi banyak. Ternyata setelah jadi...
Pemeriksaan BPK di Pemkab Jember Terganggu, Tak Bisa Masuk Gudang Penyimpanan Barang
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar pemeriksaan awal pada Pemerintah Kabupten Jember selama 20 hari.
Namun, mereka tidak bisa mengecek barang bantuan yang disimpan di gudang. Sebab, gudang tersebut dikunci.
“Kemarin masih ada masalah kunci, kuncinya ada di staf yang ada di pendopo,” kata Plt Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief, di Kantor Pemkab Jember, Kamis (15/10/2020).
Tim dari BPK hendak menelaah bantuan...
Dirut RSUD Sidoarjo Ditegur Kemenkes
Jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD Sidoarjo, semakin menurun. Data per Kamis (15/10) hanya ada 65 orang yang dirawat di RSUD milik Pemkab Sidoarjo. Rinciannya, 36 orang positif Covid-19 dan 19 orang suspect yang masih isolasi mandiri menunggu hasil pasti tes swab PCR.
Dirut RSUD Sidoarjo, dr Atok Irawan SpP, mengutarakan akibat ada isu rumah sakit menggelembungkan jumlah pasien...
Hanya Tersisa Rp 3 Miliar untuk Poros Desa di Kabupaten Lamongan
Banyak anggaran proyek jalan poros desa yang terkepras akibat pengalihan alokasi APBD untuk penanganan Covid-19 alias refocusing. Dalam APBD perubahan (APBDP) Kabupaten Lamongan, perbaikan jalan antar-desa tersebut hanya dianggarkan sekitar Rp 3 miliar.
"APBDP ini hanya difokuskan proyek ruas jalan. Jembatan hanya satu titik di Tawangrejo, nilainya Rp 146 juta," tutur Kabid Perbaikan Jalan Poros Desa Dinas PU Bina Marga...
Lomba Video Kreatif dan Pengumuman Layanan Virtual Tour Museum BPK
Dalam rangka Hari Museum Indonesia, 12 Oktober 2020, Museum BPK menyelenggarakan Lomba Video Kreatif dengan tema "Aku dan Museum".
Melalui kegiatan tersebut, peserta bebas mengulas museum atau tempat bersejarah yang mengandung nilai kebangsaan, melalui video kekinian, menarik, dan lugas berdurasi maksimal 5 menit.
Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui tautan berikut:
https://museum.bpk.go.id/?p=1482
Dalam rangka memberikan pelayanan selama pandemi Covid-19, Museum BPK juga membuka...
Hasil Kuesioner Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Triwulan III-2020
Pada periode Juli s.d. September 2020, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan pengaduan masyarakat di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Dari kuesioner yang telah disebar, terdapat 4 (empat) kuesioner yang dikembalikan (diisi) oleh responden (pemberi pengaduan), dengan hasil sebagai berikut:
RS di Kabupaten Sidoarjo Diduga Permainkan Data Penanganan Covid-19
Berawal dari kecurigaan dari Kapolresta Sidoarjo, Komandan Kodim 0816 Sidoarjo dan Kajari Kabupaten Sidoarjo, tentang adanya dugaan kecurangan pendataan penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pihak rumah sakit (RS) di Sidoarjo. Diduga ada tiga RS besar yang bermain dalam melakukan pendataan.
Dengan adanya dugaan, ketiga pilar penegak hukum tersebut mengajak Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, untuk sidak ke RSU Sidoarjo dan rumah...
Selama 2 Hari, Penyidik KPK Periksa Pejabat Pemkab Jember
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kembali melakukan penyelidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, Selasa (13/10/2020).
Hal itu merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait laporan dugaan korupsi.
“Hari ini benar KPK ada kegiatan di Jember menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya dugaan korupsi,” kata Juru Bicara KPK RI Ali Fikri kepada Kompas.com via whatsApp, Selasa.
Penyelidikan dilakukan selama dua hari, yakni hari ini...
RSUD Kabupaten Mojokerto Digerojok Rp 28,8 Miliar
RSUD Prof dr Soekandar mendapat kucuran anggaran jumbo dari APBDP Kabupaten Mojokerto tahun ini. Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp 28,8 miliar untuk pengadaan alat-alat kedokteran.
Direktur RSUD Prof dr Soekandar dr Djalu Naskutub mengatakan, besarnya anggaran pengadaan peralatan medis tersebut diperuntukkan melengkapi kebutuhan di Gedung E. Bangunan empat lantai yang didirikan tahun lalu itu bakal dijadikan sebagai gedung pelayanan kesehatan...
Pemkab Sidoarjo Gratiskan Sejumlah Retribusi
Pemkab Sidoarjo beberapa waktu ini dalam masa pandemi Covid-19 telah menggratiskan sejumlah retribusi kepada warga, yang tujuannya agar bisa meringankan beban mereka karena terdampak Covid-19.
Sekdakab Sidoarjo yang juga Ketua Pelaksana Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Sidoarjo, Drs Ahmad Zaini MM, menyebutkan di antaranya seperti retribusi pasar, retribusi rusunawa, dan retribusi tempat olah raga.
Karena pengaruh itu, diakui Zaini, pendapatan asli daerah (PAD)...
Ada Audit, Laporan Keuangan Pilbup Trenggalek Harus Jelas
Seluruh petugas ad hoc Komisi Pemilihan Umun (KPU) Trenggalek tidak boleh main-main dalam mengelola anggaran untuk menyelenggarakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) 2020 ini. Pasalnya, seluruh pengelolaan anggaran tersebut harus bisa dipertanggung jawabkan. Hal ini seperti yang diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek Darfiah.
Menurut dia, dalam pagelaran pilbup ini KPU mendapatkan anggaran dari uang negara yang jumlahnya...
Lima Ribu Korban PHK di Kabupaten Sidoarjo Disiapkan Anggaran Rp 3 Miliar
Pemkab Sidoarjo tahun 2020 ini menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk membantu sebanyak 5 ribu pekerja korban PHK dan dirumahkan. Bantuan secara simbolis, diserahkan oleh Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, Senin (5/10) kemarin, di Kantor Kecamatan Sukodono, kepada 3 orang pekerja yang terdampak PHK. Per orang mendapatkan Rp 600 ribu.
Hudiyono mengatakan bahwa bantuan ini merupakan wujud kepedulian Pemkab Sidoarjo...
Korupsi Penyertaan Modal, Mantan Dirut Perusda Aneka Usaha Pacitan Tersangka
Mantan Direktur Utama (Dirut) Perusda Aneka Usaha Agung Hariyadi menjadi pesakitan. Rabu (30/9) dia ditetapkan oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pacitan sebagai tersangka penyertaan modal perusahaan pelat merah tersebut.
Agung ditersangkakan setelah menjalani pemeriksaan di ruang penyidik khusus (pidsus). Dia keluar sekitar pukul 11.00. Mengenakan rompi oranye dan mencangklong tas ransel, Agung berjalan menghindari sorot kamera awak media. Pria 46...
Bupati dan Wabup Jember Belum Lunasi Kelebihan Insentif Pajak
Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief belum menuntaskan pengembalian kelebihan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, sebagaimana direkomendasikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHK) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Hal ini dikemukakan Kepala Badan Pendapatan Daerah Jember Ruslan Abdul Ghani, Senin (5/10/2020). Dari kelebihan insentif Rp 557,804 juta. Bupati Faida...
Kasus Suap Bupati Sidoarjo – Divonis Tiga Tahun Penjara, Saiful Ilah Banding
Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (5/10/2020), menjatuhkan vonis bagi Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah berupa hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Dia terbukti menerima uang Rp 600 juta dari pengusaha rekanan dan pejabat daerah.
Saiful juga dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian negara Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan. Atas vonis...
Pemotongan Bansos di Sidoarjo – Tambah Dua Laporan Lisan
Kasus dugaan pemotongan dana bantuan sosial (bansos) oleh agen BNI di Sidoarjo benar-benar berbuntut panjang. Selain perkaranya meluas ke beberapa wilayah kecamatan, kasus itu telah masuk ranah hukum.
Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo, Setiawan Budi Cahyono, pihaknya masih terus menelusuri kasus tersebut, termasuk dengan memintai keterangan beberapa pihak dan mengumpulkan sejumlah bukti.
"Sampai saat ini, kasus tersebut masih ditelusuri tim...
Plt Bupati Jember Lakukan Cut-Off APBD, Apa Itu?
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Jember Abdul Muqiet Arief melakukan ‘cut-off’ belanja anggaran dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur.
“Kemarin tanggal 28 September, kami lakukan ‘cut-off’. Yang berkaitan dana ini, kami harus ekstra hati-hati. Kita sudah tahu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sampai menyebut nama Jember dan sebagainya,” kata Muqiet.
‘Cut-off’ adalah penghentian belanja...
DPRD Kota Surabaya Pelototi Tambahan Rp 702 Juta Proyek Jembatan Joyoboyo
Komisi C DPRD Surabaya tidak bisa berkutik untuk mengerem usulan tambahan anggaran Rp 702 juta terkait proyek Jembatan Joyoboyo. Namun, mereka menjanjikan tetap mengawal tambahan anggaran tersebut. Anggaran proyek itu sudah dimasukkan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) yang telah diparipurnakan pekan lalu.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rachmawati menjelaskan, munculnya tambahan anggaran Rp 702 juta dalam proyek Joyoboyo...
Kasus Pengadaan Lahan SMAN 3 Kota Batu Mengarah Korupsi
Kepala Kejaksaan Negeri Batu, Supriyanto, membuktikan keseriusannya menangani kasus pengadaan lahan SMA N 3 Batu. Setelah gelar perkara, Kejari Batu menaikkan kasus ke tahap penyidikan.
“Saya kan kemarin bilang kalau September ada kesimpulan, kemarin sudah gelar perkara, intinya dari hasil penyelidikan, tim penyelidik menemukan adanya peristiwa tindak pidana korupsi,” ujar Supriyanto, Kamis (1/10).
Tim penyelidik telah menemukan bukti-bukti yang mengarah adanya...
Perubahan APBD Kabupaten Sidoarjo, Duitnya Masih Buat Covid-19
Pemkab dan DPRD Sidoarjo menyepakati PAK (perubahan anggaran keuangan) APBD 2020 lewat rapat paripurna di gedung dewan, Kamis (1/10).
Ada perbedaan angka mencolok, dari sebelumnya Rp 5,3 triliun APBD 2020, dan pada Perubahan APBD ini berkurang menjadi Rp 5,07 triliun. Ada penyusutan Rp 300 miliar.
"Sudah disepakati dan sudah digedok. APBD Perubahan masih fokus dalam penanganan covid-19," kata Pj Bupati Sidoarjo,...
Sempat Deadlock, P-APBD Kabupaten Situbondo Akhirnya Disahkan
Setelah sempat deadlock dalam agenda paripurna nota pengantar P-APBD tahun 2020, akhirnya draf Perubahan APBD tahun 2020 secara resmi disahkan DPRD Kabupaten Situbondo, Rabu (30/9).
Sebelum pengesahan, kondisi di Kantor DPRD Situbondo sempat alot karena ada tarik menarik antara pihak legislatif dan eksekutif perihal tujuh poin yang harus dihapus atau ditunda dari draf P-APBD.
Bupati Situbondo Dadang Wigiarto usai menyaksikan penandatanganan...
BPK Jawa Timur Selenggarakan FGD Pengawasan Penanganan Covid-19
Penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) di Indonesia melibatkan banyak pihak, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat. Sebagai lembaga pemeriksa (external auditor) negara, BPK turut berperan aktif dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penanganan Covid-19 melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19.
Dalam pemeriksaan ini, BPK berupaya melaksanakan perannya secara...
Beasiswa Siswa SD-SMP Tak Terserap, BOS SD-SMP di Kota Probolinggo Bertambah Rp 4,6 Miliar
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat untuk siswa SD–SMP di Kota Probolinggo bertambah. Awalnya, hanya mendapatkan Rp 20,6 miliar, kini ditambah menjadi Rp 4,6 miliar.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo, Moch. Maskur, Selasa (29/9), tahun 2020 ada penambahan dana BOS sebesar Rp 4,6 miliar. Ini dana BOS dari Pemerintah Pusat. Tambahan anggaran ini karena dua...
Kota Madiun Masuk Nominasi Daerah Terbaik
Atas dasar kinerja dan efektivitas pengelolaan APBD Pemerintah Kota Madiun dapat apresiasi dari perusahaan Katadata.co.id. Hal ini ditandai dengan masuknya Kota Pendekar (Pintar Melayani Membangun Peduli Terbuka Karismatik) sebagai nominasi daerah terbaik kategori ketepatan alokasi pendidikan kelompok 1 dalam indeks kelola tahun 2020.
Penganugerahan terbagi dalam tiga tahapan seleksi. Tahap pertama, penilaian administratif yang mencakup hasil audit atas pengelolaan APBD...
Masa Pandemi, Realisasi Pajak Parkir di Kabupaten Bojonegoro Baru 12,89 Persen
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro di sektor parkir masih minim. Kendati di tengah pandemi Covid-19 yang tidak diketahui kapan akan selesai, namun Bapenda Bojonegoro hingga September 2020 terealisasi baru 12,89 persen atau Rp 92 juta dari target yang sudah ditetapkan. “Dari target yang ditetapkan oleh Pemkab Bojonegoro yakni Rp 721 juta, realisasi baru...
Fraksi PKB DPRD Surabaya Ngotot Minta Hasil Audit BPK
Sikap Fraksi PKB DPRD Surabaya masih tetap teguh pada pendiriannya. Mereka bersikeras agar pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (PAPBD) Surabaya dihentikan sementara. Sebab, belum ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait LKPj APBD 2019.
Kengototan tersebut ditegaskan dalam rapat paripurna pada Sabtu (26/9). Bukan hanya PKB yang memberikan kritik tajam kepada pemkot. Fraksi PAN-PPP pun sama.
Wakil Ketua FPKB...
Pemkab Sidoarjo Optimistis Penuhi Target IMB Rp 18,5 Miliar
Pemkab Sidoarjo menargetkan realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) tahun ini Rp 18,5 miliar. Sampai saat ini, sudah tercapai Rp 17,5 miliar. Sudah hampir mendekati target meski belum akhir tahun. Karena itu, pemkab optimistis target tersebut terpenuhi.
Berbagai upaya dilakukan Pemkab Sidoarjo untuk meningkatkan realisasi IMB. Salah satunya, pemkab memberikan pengurangan 15 persen pada nilai IMB yang harus dibayarkan....
Kontraktor Siap Perbaiki Puskesmas Gumukmas Kabupaten Jember
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Jember, Gatot Triyono menyebut, kontraktor pelaksana proyek rehab Puskesmas Gumukmas bersedia memperbaiki plafon yang jebol. Gatot menjelaskan perihal itu setelah dikonfirmasi Surya, Kamis (24/9).
Awalnya sejumlah wartawan mengkonfirmasi lanjutan penanganan ambrolnya plafon Puskesmas Gumukmas kepada Plt Kepala Dinas Kesehatan Jember, Dyah Kusworini karena bertemu di gedung DPRD Jember, Kamis siang. Namun Dyah enggan menjawab...
Lima Kali Berturut Terima WTP, Gubernur Khofifah Terima Penghargaan Menkeu RI
Jawa Timur telah mengantongi sembilan kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada Juni lalu. Atas prestasi itu, Provinsi Jatim berhasil masuk ke jajaran daerah yang dikategorikan sebagai penerima WTP minimum 5 kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan RI.
Penghargaan ini diserahkan secara virtual oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah...
Penerima Bansos di Kabupaten Sidoarjo Ungkap Kenakalan Agen BNI
Kasus dugaan pemotongan dana bantuan sosial (Bansos) oleh agen BNI serta permainan-permainan nakal dalam penyaluran bantuan di Sidoarjo terbongkar dalam hearing di DPRD Sidoarjo, Selasa (22/9).
Sunarsih, perempuan tua penerima bantuan asal Tulangan yang hadir dalam pertemuan itu menceritakan beberapa kejanggalan. Di antaranya, kartu ATM miliknya beberapa kali dibawa oleh agen Bank BNI.
"Sebelumnya, dikasih tujuh sak beras, dipanggil lagi dapat...
Tujuh Kali Berturut-turut Pemkab Pasuruan Raih Penghargaan WTP dari Kemenkeu RI
Sebuah prestasi membanggakan kembali diraih Pemkab Pasuruan. Usai memperoleh Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur selama 7 tahun, kini giliran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI yang memberikan penghargaan kepada Pemkab Pasuruan, untuk kategori lima tahun secara berturut-turut.
Diraihnya WTP mulai tahun 2015 hingga 2020 ini merupakan bentuk prestasi Pemkab Pasuruan atas pengelolaan administrasi keuangan benar-benar...
Kota Blitar WTP 10 Kali, Wali Kota Santoso Dapat Penghargan Menkeu Sri Mulyani
Pemerintah Kota Blitar di bawah kendali Wali Kota Blitar, Drs. H Santoso, MPd kembali menorehkan prestasi membanggakan. Bahkan berkat jerih payah dan kerja keras mengelola keuangan, Pemerintahan Kota Blitar kembali mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Wali Kota Blitar, Drs. H Santoso, MPd mengatakan penghargaan itu dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal ini Menteri Keuangan RI,...
Pansus DPRD Kabupaten Sampang Temukan Anggaran Pemulihan Ekonomi Belum Terserap
Tim pansus covid-19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menemukan Rp 10 miliar anggaran daerah terkait pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha di Kabupaten Sampang hingga saat ini masih belum terserap.
Kinerja panitia khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Sampang kurang lebih dua bulan ke depan selesai, dan fokus pada tiga hal, di antaranya penggunaan bantuan tidak terduga (BTT) angkanya mencapai Rp...
Tim Kejaksaan Kabupaten Sidoarjo Ikut Usut Pemotongan Dana PKH oleh Agen
Kasus pemotongan dana bantuan pemerintah untuk keluarga tidak mampu atau keluarga penerima manfaat (KPM) dari program keluarga harapan (PKH) kemungkinan berbuntut panjang.
Setelah diadukan ke DPRD Sidoarjo, perkara ini sedang didalami oleh tim dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo. Aparat berusaha mengusut kasus yang sedang menghebohkan Sidoarjo itu.
"Kami mendapat kabar dugaan penyelewengan itu. Kami akan melakukan pendalaman untuk mengungkapnya," kata Kasi Intelijen...
Pembayaran Empat Gedung yang Sempat Molor Dianggarkan di APBD Kota Pasuruan TA 2020
Empat proyek pembangunan di Kota Pasuruan sempat jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2018 lalu. Pasalnya, keempat gedung sudah dilakukan serah terima oleh pihak rekanan pada pemkot. Namun belum tercatat sebagai aset pemkot, karena ada sisa pembayaran proyek fisik yang belum dilaksanakan.
Dari temuan BPK itu diketahui, pengerjaan 4 gedung itu molor atau selesai telah melewati kontrak pelaksanaan. Sehingga...
Kejari Kasasi Kasus Korupsi Eks Kadinkes Kabupaten Malang
Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pada pekan depan. Pengajuan tersebut dilakukan merespons putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya tentang vonis bebas kepada dr Abdurrachman, terdakwa korupsi dana kapitasi puskesmas awal tahun 2020 lalu.
Kasi Pidsus Kejari Malang, Agus Hariyono menerangkan, putusan bebas tersebut bisa diberikan karena ada penilaian wajar. Penilaian tersebut membahas pemotongan dana...
Melalui Penerapan Protokol Kesehatan Ketat, BPK Jawa Timur Fasilitasi Tes SKB CPNS BPK RI
Menindaklanjuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) BPK Formasi Tahun 2019 yang diselenggarakan pada Januari lalu dan diikuti 584 peserta, BPK Jawa Timur kembali berpartisipasi dalam memfasilitasi penyelenggaraan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi peserta yang lolos SKD. Bertempat di Ruang Auditorium BPK Jawa Timur, tes SKB dilaksanakan selama tiga hari, 10 s.d. 12...
Pemkot Surabaya Berhasil Selamatkan Aset Senilai Rp 121 Milliar
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melakukan Penandatanganan Addendum (perjanjian) Kesepakatan Tahun 1984 antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan PT Kartika Kusuma Internusa. Perjanjian tukar menukar aset tersebut, sebenarnya sudah dilakukan sejak 1984 lalu dan kini Wali Kota Risma melakukan proses penyelesaiannya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Risma berterima kasih kepada kuasa direksi dari PT Kartika Kusuma Internusa serta jajaran dari...
Proyek Gedung DPRD Kabupaten Bangkalan 150 Hari
Proyek lanjutan pembangunan gedung DPRD Bangkalan sedang digarap. Proyek senilai Rp 4,8 miliar itu dimenangkan PT Suramadu Konstruksi. Rekanan harus menyelesaikan pekerjaan tersebut maksimal 150 hari.
Direktur PT Suramadu Konstruksi Suparman Rosyidi mengatakan, pengerjaan proyek lanjutan gedung dewan sudah mencapai 25 persen. Pekerjaan itu harus tuntas pertengahan Desember. "Berdasar penandatangan kontrak, harus selesai pertengahan Desember," ujarnya, kemarin (16/9).
Proyek lanjutan gedung...
Satu Terdakwa Kasus Korupsi Pasar Manggisan Jember Divonis Bebas
Drama persidangan kasus dugaan korupsi revitalisasi Pasar Manggisan, Jember, mencapai klimaks. Kemarin majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Surabaya menjatuhkan vonis berbeda terhadap empat terdakwa.
Mantan Kepala Disperindag Jember Anas Ma'ruf dijatuhi hukuman kurungan empat tahun penjara plus didenda Rp 200 juta subsider 2 bulan penjara.
Sementara itu, pelaksana proyek Edy Shandy dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan...
Kasus Suap Bupati Sidoarjo – Saiful Ilah Dituntut 4 Tahun
Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah dituntut 4 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah uang pengganti Rp 250 juta karena dinilai terbukti menerima suap dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga kabupaten Sidoarjo, Jatim, sebesar Rp 600 juta.
"Menuntut supaya hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan terdakwa Saiful Ilah terbukti secara sah...
Ditemukan 400 Data Penerima Ganda Insentif Guru di Kabupaten Bangkalan
Insentif bagi guru ngaji dan madrasah diniyah (madin) pada triwulan kedua belum bisa dicairkan. Sebab, ditemukan 400 data penerima ganda. Dengan begitu, proses verifikasi masih memerlukan waktu lebih lama.
Total penerima bantuan insentif guru ngaji dan madin 9.342 orang. Dari jumlah tersebut, diketahui lebih dari 400 orang sudah menerima bantuan sosial lainnya.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan Bambang Budi Mustika mengatakan,...
Periksa Penanganan Covid-19 pada Sepuluh Pemda, BPK Terapkan Prosedur Ketat dan Harapkan Kerja Sama Kepala Daerah
Corona virus disease 2019 (Covid-19) yang menjadi pandemi di seluruh dunia telah ditetapkan Pemerintah RI sebagai bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah berjuang keras untuk mengatasi pandemi, di antaranya dengan mengalokasikan anggaran yang relatif besar dalam rangka penanganan Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya.
Dalam penanganan pandemi Covid-19...
Terima Unjuk Rasa dari GAPURA, BPK Jawa Timur Sosialisasikan Whatsapp Layanan Pengaduan Masyarakat 0811 322 99 000
Sejumlah massa yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Madura (GAPURA) mendatangi Kantor BPK Jawa Timur untuk melakukan unjuk rasa (demonstrasi) pada Rabu, 2 September 2020. Dalam orasinya, perwakilan massa menyatakan bahwa kedatangannya ke BPK Jawa Timur merupakan aksi damai serta meminta kesempatan audiensi dengan perwakilan pejabat BPK Jawa Timur.
Setelah menyampaikan orasinya, para pengunjuk rasa diterima oleh Kepala Sekretariat Perwakilan Pujo Sumekto...
Kembali WFH, Pegawai BPK Jawa Timur Ikuti Sosialisasi Aplikasi KELOLA TUGAS secara Daring
Setelah menerapkan bekerja dari kantor sebagai adaptasi kebiasaan baru (AKB) sejak awal Juni 2020, para pegawai BPK Jawa Timur kembali melaksanakan kegiatan perkantoran dari rumah (work from home) mulai tanggal 18 Agustus 2020. Kebijakan ini diambil berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 13/SE/X-XIII.2/6/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pelaksana BPK. Penerapan...
6.281 THL Bebani APBD Kabupaten Nganjuk
Banyaknya jumlah tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemkab Nganjuk yang mencapai 6.281 orang menjadi perhatian serius Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nganjuk.
Banyaknya jumlah THL itu dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk. Hal itu juga sesuai dengan hasil audit anggaran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Nganjuk, Maryanto mengatakan, dengan kondisi...
Eks RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Dibangun untuk 4 Instansi
Tahun ini, eks Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sosodoro Djatikoesumo (lama) yang berada di Jalan dr Wahidin telah dibongkar. Rencananya eks lokasi RSUD Sosodoro Djatikoesomo itu bakal dibangun kembali untuk 4 kantor OPD.
Keempat kantor instansi tersebut, yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro, Dinas Sosial (Dinsos), dan Kantor Satpol PP Bojonegoro.
”Sesuai rencana awal, eks RSUD Lama...
Wabup Lumajang Ikuti Entry Meeting BPK Terkait Anggaran Covid-19
Dalam rangka tertib laporan anggaran untuk Covid 19, Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, bersama jajaran OPD terkait, mengikuti entry meeting pemeriksaan pendahuluan penanggulangan atas Covid-19 tahun anggaran 2020 pada wilayah Provinsi Jawa Timur melalui virtual, yang bertempat di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Rabu (9/9).
Pada agenda video conference tersebut, Wakil Bupati Lumajang...
Pemkab Nganjuk Kembalikan Dana Corona ke Kas Daerah
Pemkab Nganjuk mengembalikan dana refocusing percepatan penanganan Covid-19 sekitar Rp 94 miliar dari total Rp 273 miliar. Kebutuhan refocusing itu hingga Desember diperkirakan mencapai Rp 179 miliar.
Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi mengatakan, pengembalian dana refocusing ke kas daerah untuk kepentingan lain. Apalagi serapannya baru 43 persen atau sekitar Rp 77 miliar.
"Kami kembalikan sebagian sehingga bisa untuk program lain dan tidak terjadi...
Uang Lembur Petugas Posko Covid-19 Manguharjo Kota Madiun Dipotong 50%
Pemotongan uang lembur petugas Posko Penanganan Penyebaran Covid-19 di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun sebesar 50 persen yang katanya dikembali lagi ke BPKAD Kota Madiun untuk penanganan Covid-19 dikeluhkan oleh pekerja kontrak dan tenaga upahan di kantor Kecamatan Manguharjo.
Data yang dihimpun Bhirawa di lapangan menyebutkan, selama bulan Mei, Juni, dan Juli 2020 di kantor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun diadakan jaga...
Penetapan Raperda LKPJ Bupati Pamekasan TA 2019 Diparipurnakan
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati atas pelaksanaan APBD Kabupaten Pamekasan 2019, diparipurnakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dengan ditandatangani naskah Perda LKPJ oleh Bupati Pamekasan.
Paripurna dipimpin H. Fathor Rahman, juga Ketua DPRD Pamekasan, dihadiri 35 orang anggota dewan. Juga hadir Forkopimda, Kepala Baperwil Jatim di Pamekasan, Sekdakab Pamekasan, Kepala OPD, di ruang rapat...
DPRD Pamekasan Minta Pemkab Pertahankan Predikat WTP
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, meminta Pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat, agar mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualin (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk laporan keuangan periode 2019.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman pasca Rapat Paripurna Penetapan Raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2019 di Gedung Wakil Rakyat, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, Senin (7/9/2020).
“Bersamaan...
Bupati Tulungagung Minta Tersangka Kasus Tipikor PDAM Dinonaktifkan
Bupati Tulungagung, Maryoto Bhirowo, merekomendasikan Kabag Perawatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Cahya Agung Tulungagung, DH, untuk dinonaktifkan dari jabatannya. Penonaktifan ini agar yang bersangkutan dapat fokus terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang membelitnya.
“Karena sudah terjadi peningkatan ke penyidikan, kalau memang begitu secara kepegawaian dinonaktifkan,” ujarnya, Minggu (6/9).
Seperti diketahui, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung, Kamis (3/9), menetapkan...
Gubernur Optimis Penerimaan Pajak Meningkat 20,4 Persen
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa optimistis penerimaan pajak daerah mampu mengalami peningkatan meski dalam situasi pandemi Covid-19. Bahkan pada semester II tahun anggaran 2020, Pemprov Jatim telah menetapkan kenaikan terget penerimaan sebesar 20,4 persen atau Rp 2,097 triliun.
Penyesuaian target penerimaan pajak daerah tersebut tertuang dalam rancangan Perubahan APBD tahun 2020 sebesar Rp 12,37 triliun dari target awal Rp 10,28...
BPK Jawa Timur Terapkan Prosedur Ketat dalam Pemeriksaan pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal)
Seiring dengan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) di tanah air yang belum berakhir, BPK menetapkan berbagai kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk menyesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru (new normal), di antaranya melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 13/SE/X-XIII.2/6/2020 yang mengatur tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pelaksana BPK.
Melalui kebijakan ini,...
LBH Akar Beri Catatan ke Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Perihal Penyaluran BPNT
Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (LBH Akar) Anam Warsito mengaku telah melakukan investigasi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Khusunya bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Menurut Anam, hasil investigasi yang dilakukan secara acak di 15 Kecamatan dan lebih dari 52 desa yang ada di Bojonegoro, menunjukkan adanya praktik tidak sehat dan prosedur penyaluran...
Pemkot Batu Salurkan Bansos Rp 16,9 Miliar
Pemerintah Kota Batu telah menyalurkan dana bantuan sosial Rp 16,9 miliar sejak awal Agustus. DPRD Kota Batu menilai penyerapan bantuan tersebut masih kurang maksimal karena data yang belum akurat.
Hal ini disampaikan dalam dialog interaktif bertajuk 'Jaga Bansos Kawal Distribusi Bansos Covid-19 Kota Batu' yang digelar di Pendopo Balaikota Among Tani Kota Batu, Rabu (2/9). Sebagai pembicara yakni Wali Kota...
Pendapatan APBD Kabupaten Tulungagung Berkurang Rp 159 Miliar
Imbas pandemi Covid-19 membuat pendapatan di APBD Kabupaten Tulungagung merosot. Penurunan pendapatan tersebut mencapai Rp 159 miliar. Demikian diungkapkan Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, usai menyampaikan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD Tulungagung, Selasa (1/9) siang.
“Pendapatan APBD berkurang karena pengaruh pandemi Covid-19. Penerimaan dari (pemerintah) pusat juga menurun,” ujarnya.
Menurut dia, penurunan pendapatan tersebut di luar prediksi...
Wabup Madiun Serahkan Bantuan Kursi Roda kepada Pensiunan ASN
Wakil Bupati Madiun, H Hari Wuryanto menyerahkan bantuan kursi roda dari PT Taspen (Persero) Cabang Madiun untuk ASN (Aparatur Sipil Negara), pensiunan, Keluarga ASN Pemerintah Kabupaten Madiun, di Puspem Mejayan Senin (31/8). Bantuan ini sebagai wujud perhatian dan kepedulian PT Taspen (persero) Cabang Madiun sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Madiun.
Penyerahan bantuan yang bersamaan dengan kegiatan apel ASN Pemerintah Kabupaten Madiun,...
Tagih Pencairan Dana Stimulan Kampung Tangguh
Dana stimulan kampung tangguh yang dijanjikan pemkot belum juga cair. Padahal, anggaran tersebut ditunggu-tunggu para pengurus. Dana itu dibutuhkan untuk melanjutkan kegiatan operasional agar program tetap berlanjut.
Apalagi Pemkot Surabaya sudah mengantongi jawaban resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak akhir Juli bahwa pemerintah bisa mencairkan dana stimulan untuk warga.
Pantauan Jawa Pos, banyak RW yang belum menerima pencairan dana. Salah satunya...
Lampaui Target, Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Capai Rp 1,33 Triliun
Setelah dilakukan perpanjangan selama satu bulan, pemberian diskon corona Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) akan berakhir hari ini pukul 24.00, Senin (31/8). Program pemberian diskon sebesar 15 persen untuk kendaraan roda dua dan 5 persen untuk kendaraan roda 4 atau lebih tersebut telah diminati lebih dari tiga juta wajib pajak.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Boedi Prijo Soeprajitno menuturkan, kebijakan Gubernur...
Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo Turun Hingga Rp 583,4 Miliar
Anggaran pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 3,9 triliun turun drastis. Besarnya hingga Rp 583,4 miliar atau 12,86 persen dari APBD tahun anggaran 2020 yang mencapai Rp 4,5 triliun.
Turunnya pendapatan tersebut paling utama disebabkan pandemi Covid-19. Pendapatan asli daerah (PAD) Sidoarjo yang semula Rp 1,8 triliun turun Rp 341,8 miliar atau 18,88 persen sehingga menjadi Rp 1,468 miliar. Pemkab...
Kerja Sama untuk Genjot PAD Kota Malang
Pemerintah Kota Malang dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang bersama 72 Pemerintah Daerah lainnya menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama dalam kegiatan virtual bertajuk 'Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu)' di NCC Balai Kota Malang, Rabu (26/8).
Kegiatan tersebut dihadiri Wali...
Catatan Berita: Retribusi P-30 Dibagi Tiga, Mulai Pemkab, Perhutani hingga BUMDes
SUMBER, Radar Bromo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menetapkan retribusi masuk wisata P-30 di Kecamatan Sumber. Tarif retribusi Rp 15 ribu itu, sudah termasuk asuransi bagi pengunjung wisatawan. Selain itu, hasil retribusi itu nantinya dibagi tiga pihak sesuai perjanjian kerja sama (PKS). Yaitu, Pemkab Probolinggo, Perhutani, dan Pemerintah Desa Wonokerso dalam hal ini BUMDes.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata...
Catatan Berita: Terdampak Pandemi, Pendapatan-Belanja di Kab Pasuruan Anjlok
BANGIL, Radar Bromo–Pandemi Covid-19 juga berdampak besar terhadap kekuatan anggaran daerah. Betapa tidak, imbas pandemi korona, APBD Perubahan 2020 terancam mengalami penyusutan.
Sebelumnya, anggaran belanja daerah 2020 mencapai Rp 3,8 triliun. Sementara untuk anggaran pendapatan, diproyeksikan bisa menembus hingga Rp 3,6 triliun. Kenyataannya, perkiraan pendapatan daerah pada P-APBD 2020 hanya Rp 3,1 triliun. Sedangkan untuk belanja, hanya Rp 3,4 triliun.
Hal ini...
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Hadiri Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-75 di Gedung Negara Grahadi
Pada tahun ini, Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun (HUT) kemerdekaannya yang ke-75. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pemerintah memutuskan peringatan HUT kemerdekaan RI tahun ini dilaksanakan secara sederhana. Pandemi corona virus disesase 2019 (Covid-19) di tanah air yang belum mereda menjadi salah satu pertimbangan dalam penyelenggaraan peringatan HUT RI ke-75.
Sesuai kebijakan BPK RI Pusat, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur...
Anggaran Belanja Pemprov Jatim Berkurang Rp 1,7 Triliun
Perubahan APBD tengah dibahas antara Pemprov dengan DPRD Jatim. Dalam pembahasan tersebut, tercatat adanya koreksi terhadap APBD Jatim dari Rp 35,1 triliun menjadi Rp 33,8 triliun.
Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menuturkan, ada pengurangan sekitar Rp 1,7 triliun dalam PAPBD Jatim tahun anggaran 2020. Pengurangan tersebut terjadi terjadi hampir di semua sektor perangkat daerah. Kecuali dua sektor, kesehatan dan komunikasi informasi.
“Pengurangan...
Rekomendasi BPK Belum 100 Persen Dijalankan, Begini Penjelasan Sekda Bojonegoro
Rekomendasi rencana aksi hasil temuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum seluruhnya dijalankan.
“Dua SKPD yang belum masih dalam proses, nanti kita sampaikan pada tanggal 30 Agustus, karena batas waktu penyelesaiannya selama 60 hari setelah ditetapkan,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah, Senin (24/8/2020).
Penetapan LKPD BPK RI...
Pemkot Surabaya Datangi Perumahan Elit Tagih Tunggakan PBB
Pemkot Surabaya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya mendatangi perumahan elit di Kota Pahlawan, untuk melakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Sabtu (22/8). Penagihan itu dilakukan terutama bagi wajib pajak yang tagihannya di atas Rp 5 juta dan memiliki tunggakan di tahun–tahun sebelumnya.
Menurut Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan...
Laboratorium Pendidikan Politik Bernama Jember
Dinamisnya politik di Kabupaten Jember, Jawa Timur, membuat daerah ini layak disebut sebagai laboratorium pendidikan politik. Publik disuguhi bagaimana praktik politik dalam bingkai aturan ketatanegaraan dan undang-undang terkait administrasi pemerintahan.
"Pada dasarnya ada ilmu di sana. Kalau kita jeli, selain ada opini yang berkembang, di situ ada pembelajaran dan pendidikan politik. Intinya di sana: ada pembelajaran luar biasa,” kata Ketua...
Soroti Proyek Jalan Cerme-Metatu
Proyek-proyek infrastruktur pada tahun anggaran 2019 mendapat sorotan kalangan DPRD Kabupaten Gresik. Bahkan, beberapa di antaranya dinilai merah. Sebab, kualitas pengerjaannya asal-asalan. Nah, tidak ingin terulang, sejumlah proyek tahun ini mulai diawasi sejak awal pengerjaan. Termasuk proyek jalan Cerme-Metatu.
Total alokasi anggaran Jalan Cerme-Metatu mencapai Rp 12 miliar. Proyek itu lanjutan dari pengerjaan pada tahun anggaran sebelumnya. Pada 2019, baru...
Pemkab Trenggalek Wacanakan Penghapusan Piutang
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek harus berusaha maksimal untuk menuntaskan masalah piutang masyarakat yang bergulir sejak 2001 hingga 2003 lalu. Itu dilakukan agar piutang yang belum terbayar tersebut tidak menjadi temuan kembali oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tahun-tahun berikutnya.
Hal ini diakui oleh Bupati Trenggalek, Moch. Nur Arifin. Menurut dia, ketika menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sekitar bulan lalu,...
59 Kelompok Punya Utang ke Pemkab Trenggalek
Pemkab Trenggalek semestinya harus bergerak cepat untuk menuntaskan persoalan utang sistem channeling yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, proses program pemberian pinjaman tersebut terjadi sudah lebih dari 10 tahun silam sehingga keberadaan debitur kini tidak jelas.
Hal itu terjadi dilakukan, mengingat program tersebut terjadi pada 2001-2003. Sehingga selain pegawai dinas peternakan (disnak) saat itu banyak yang sudah ganti,...
Audit BPK: 159 Aset Pemkot Malang Bermasalah
Ratusan aset Pemkot Malang ternyata bermasalah. Bahkan, dari hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) antara 2017-2018, ada 159 aset Pemkot Malang yang dikuasai pihak lain.
Aset itu berupa bidang tanah. Rinciannya, 65 bidang tanah ditemukan pada 2017, dan 94 bidang tanah ditemukan pada 2018.
Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, mayoritas aset pemkot yang dikuasai perorangan tersebut berada di Kecamatan...
Piutang Retribusi Parkir di Kabupaten Sampang Ratusan Juta
Piutang retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang mencapai Rp 157 juta. Piutang itu terhitung sejak 2013 hingga 2015. Hingga sekarang, piutang tersebut belum terbayar.
Sekretaris Dishub Sampang Yulis Juwaidi membenarkan target retribusi parkir yang tidak dicapai oleh pihak ketiga selama tiga tahun jadi temuan BPK. Pengelolaan parkir saat itu menggunakan sistem kontrak dengan pihak ketiga. Target antara...
Koruptor Dana Desa di Kabupaten Lamongan Dijebloskan Penjara
Kejaksaan Negeri Lamongan menjebloskan dua perangkat desa ke penjara karena bukti-bukti menunjukkan keterlibatannya dalam korupsi dana desa dan dana BUMDes.
Keduanya ditahan setelah menjalani pemeriksaaan selama lebih kurang enam jam. Kasi Pidsus Kejari Lamongan, Muhammad Subhan menahan B (pjs Kades) dan A (perangkat Desa Sumberrejo, Kecamatan Pucuk).
A dan B diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa dan dana BUMDes tahun 2019....
Bupati Madiun: Dana Bagi Hasil Bisa Dipertanggungjawabkan
Cukai yang dikenakan pada suatu komoditas karena pengaruh negatif komoditas tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan, bukan semata-mata untuk menambah pemasukan negara namun agar pembebanan pungutan negara tersebut demi keadilan dan keseimbangan.
“Sekarang ini, kinerja Bea Cukai di Kabupaten Madiun bisa diukur dari besar kecilnya kasus peredaran rokok tanpa cukai, dan sejauh ini kinerja Bea Cukai sudah bagus. Madiun sekarang ada...
Melalui Telekonferensi, BPK Jawa Timur Hadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman BPK RI dengan Polri dan Kejaksaan
Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menyepakati sinergitas tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana dengan Kepolisian RI (Polri) dan Kejaksaan. Hal ini merupakan bagian dari ruang lingkup Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua BPK Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA. dengan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si. dan Jaksa Agung RI Dr. H. ST. Burhanuddin,...
Rekomendasi Khusus Retribusi Parkir di Kabupaten Sidoarjo
Potensi industri dan perdagangan di Sidoarjo besar. Seharusnya itu sebanding dengan pendapatan asli daerah (PAD) dari objek retribusi parkir.
Sayang, realisasi sampai saat ini masih belum sesuai harapan. Berdasar data realisasi APBD tahun 2018 dan 2019 (audited BPK), perolehan pendapatan asli daerah dari objek retribusi parkir ke kas daerah Rp31.377.143.500. Namun, pada realisasi 2019, retribusi parkir hanya mampu setor ke...
Pemkab Ponorogo Kebut Pensertifikatan Aset
Pemkab Ponorogo saat ini sedang melakukan pengadministrasian aset yang dimilikinya. Sebab, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) Bambang Tri Wahono menyebut, hanya 40 persen aset milik Pemkab setempat yang sudah bersertifikat. Sedangkan 60 persen sisanya belum bersertifikat.
“Jumlah aset tanah daerah itu mencapai ribuan bidang. Nah, banyaknya aset ini ternyata membuat pengadministrasian menjadi kalang kabut,” kata Bambang, Rabu...
Dampak Pandemi, Kekuatan APBD Kabupaten Gresik Terpaksa Direvisi Rp 568 Miliar
Dampak pandemi Covid-19, APBD Kabupaten Gresik 2020 yang digedok November 2019 bakal mengalami banyak revisi pada pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK). Awalnya, kekuatan APBD tahun ini diproyeksikan Rp 3,4 triliun. Namun, kini direvisi hanya Rp 2,84 triliun. Itu berarti berkurang Rp 568 miliar atau 16,65 persen.
Perubahan tersebut terungkap dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik dan tim anggaran pemkab...
BPK JATIM MEMENANGKAN GUGATAN PADA TINGKAT PERTAMA TERHADAP GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MALANG TERKAIT LHP LKPD KOTA MALANG TA 2017
Sidoarjo, Selasa (11 Agustus 2020) – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK Jatim) memenangkan gugatan pada tingkat pertama terhadap gugatan perdata dari Handoko yang dikuasakan kepada kantor Advokat Artono Wahab dkk (PENGGUGAT) terhadap Pemerintah Kota Malang (TERGUGAT I), BPK Jatim (TERGUGAT II), dan PT Lion Superindo (TURUT TERGUGAT) atas sengketa tanah yang diakui milik Penggugat dan milik...
Pejabat BPK Jawa Timur Ikuti Pemeriksaan Kesehatan
Sebanyak 43 pejabat struktural dan fungsional BPK Jawa Timur mengikuti pemeriksaan kesehatan (medical check-up) pada Rabu, 5 Agustus 2020. Berbeda dengan pemeriksaan kesehatan pada tahun sebelumnya yang bertempat di rumah sakit/klinik penyedia layanan medical check-up, pemeriksaan kesehatan kali ini bertempat di Kantor BPK Jawa Timur dengan mempertimbangkan kondisi pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19).
Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dilaksanakan dengan penerapan...
BPK Jawa Timur Menang Gugatan Tingkat Pertama atas Gugatan Perdata terkait LHP LKPD Kota Malang TA 2017
BPK Jawa Timur memenangkan gugatan pada tingkat pertama terhadap gugatan perdata dari Handoko yang dikuasakan kepada kantor Advokat Artono Wahab dkk (PENGGUGAT) terhadap Pemerintah Kota Malang (TERGUGAT I), BPK Jawa Timur (TERGUGAT II), dan PT Lion Superindo (TURUT TERGUGAT) atas sengketa tanah yang diakui milik Penggugat dan milik Tergugat I.
BPK Jawa Timur turut menjadi pihak tergugat karena tanah yang...
Bedah RTLH di Kabupaten Pasuruan Terganjal Anggaran yang Tersendat
Ratusan rumah tak layak huni (RTLH) di Kabupaten Pasuruan belum bisa dibedah. Anggaran yang tersendat membuat rumah-rumah tersebut belum bisa digarap.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Hari Aprianto mengungkapkan, anggaran program bedah rumah tahun ini dialokasikan hingga Rp 26 miliar. Dana itu digunakan untuk membenahi setidaknya 1.890 unit rumah.
Besaran anggaran tersebut menyusut Rp 4 miliar imbas refocusing...
Korupsi Proyek Normalisasi Irigasi – Kepala Disperindag Kabupaten Mojokerto Diberhentikan Sementara
Pemkab Mojokerto akhirnya memberhentikan untuk sementara, DPA dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), setelah terjerat kasus dugaan pidana korupsi proyek normalisasi daerah irigasi sungai yang merugikan negara senilai Rp 1 miliar.
Tersangka DPA resmi ditahan usai penyerahan berkas perkara P21 tahap 2 dari penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim, yang dilimpahkan pada pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Rabu (5/8)...
Piutang Retribusi OPD Kabupaten Sampang Bermasalah
Temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hanya kelebihan bayar di Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang. Lembaga yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara itu juga menemukan masalah piutang retribusi.
Temuan piutang retribusi itu tersebar di tiga organisasi perangkat daerah (OPD). Yakni, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perhubungan (dishub), serta Dinas Pertanian.
Panitia Kerja (Panja)...
Dinkes Kabupaten Sampang Lebih Bayar Rp 1,1 Miliar
Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang masih disibukkan dengan program masa lalu. Pasalnya, program fisik 2019 belum benar-benar tuntas. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelebihan pembayaran hingga Rp 1,1 miliar.
Temuan tersebut tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) 2019. BPK merekomendasikan kepada Kepala Dinkes Sampang supaya menyelesaikan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut. Batas waktunya 40 hari dari berita acara terhitung dari 15 Juli...
Disuntik DID Rp 14 Miliar, Pemkot Madiun Gerakkan Perekonomian
Penanganan covid-19 yang cukup baik di Kota Madiun mendapatkan apresiasi pemerintah pusat. Ini terbukti, Kota Madiun mendapatkan Dana Intensif Daerah (DID) sebesar Rp 14 miliar lebih.
Dana tersebut bakal digunakan untuk peningkatan penanganan covid-19 hingga pertumbuhan perekonomian berbasis lokal. Salah satunya, jalur wisata sepeda yang digagas Pemerintah Kota Madiun hingga ke tingkat kelurahan.
”Sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, dana ini...
Catatan Berita: Pemkab Probolinggo Tunggu Jawaban Pihak Ketiga untuk Pinjaman
DRINGU, Radar Bromo– Dampak pandemi covid-19, benar-benar memukul keuangan daerah Kabupaten Probolinggo. Pemkab Probolinggo pun sangat berharap terealisasinya pinjaman daerah ke pihak ketiga. Yaitu PT Sarana Multi Infratruktur (SMI). Bahkan, ditargetkan dalam P-APBD 2020, dapat pinjaman sekitar Rp 9,3 miliar.
Dewi Korina selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo, saat dikonfirmasi mengatakan, tahun ini tingginya nilai dana transfer dari pusat yang...
Catatan Berita: KPK Turun ke Jember, Selidiki Pengadaan Pelampung Nelayan
Jember (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyelidiki pengadaan pelampung nelayan. Sejumlah pejabat diperiksa.
Kedatangan KPK ini diakui dengan terus terang oleh Sekretaris Daerah Jember Mirfano, Senin (27/7/2020). Dia sendiri dimintai keterangan oleh KPK pada Selasa, 21 Juli 2020, di Markas Kepolisian Resor Jember. “Saya dimintai keterangan mulai jam 11 pagi sampai habis Isyak, sekitar...
Catatan Berita: Alokasikan Rp 819 Miliar untuk Tangani Covid-19 di Surabaya
Surabaya (beritajatim.com) – Anggaran Penanganan Covid-19 di Kota Surabaya mencapai Rp 819 miliar. Alokasi anggaran ini berbanding lurus dengan kerja keras Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang all out dan tak kenal lelah dalam menangani pandemi global ini.
Anggaran ini berasal dari berbagai sumber, mulai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Surabaya, hingga bantuan dari...
Kejati Usut Kasus Dana Desa di Kabupaten Lamongan
Kejati Jatim mulai mengusut dugaan penyimpangan penggunaan dana desa di Kabupaten Lamongan. Penggunaan dana tersebut ditengarai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kasipenkum Kejati Jatim Anggara Suryanagara saat dimintai konfirmasi tidak menampik adanya pengusutan kasus tersebut oleh tim dari seksi tindak pidana khusus. Menurut dia, dugaan penyimpangan dana desa itu masih diselidiki. Hanya, Anggara enggan menerangkan lebih jauh karena penyelidikan bersifat...
Kejari Dampingi Pengerjaan Enam Proyek di Kabupaten Trenggalek
Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek memberikan pendampingan hukum selama pengerjaan enam proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta RSUD dr Soedomo untuk 2020.
Proyek pembangunan di Dinas PUPR meliputi paket pengerjaan peningkatan dan pemeliharaan jalan di empat tempat, yakni Craken-Ngulangkulon (Rp 7 miliar), Watuagung-Ngembel (Rp 2,1 miliar), Bangunsari-Prapatan Pule (Rp 3,2 miliar), dan Ngampon-Bendo (Rp 7 miliar).
Sedangkan, paket pengerjaan...
Kasus Suap APBD – Eks Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Divonis 8 Tahun
Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan vonis delapan tahun penjara kepada terdakwa Supriyono selaku mantan Ketua DPRD Tulungagung. Supriyono dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD atau APBDP Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015-2018.
"Menjatuhkan pidana selama delapan tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan," kata ketua majelis hakim,...
Bupati Jember Dimakzulkan, Bagaimana Nasib LPP APBD 2019 dan APBD 2021?
DPRD Jember, Jawa Timur, sudah memakzulkan Bupati Faida secara politik. Permohonan pemakzulan ini tinggal menanti putusan Mahkamah Agung.
Sementara itu, ada dua agenda kenegaraan yang sudah menanti pasca sidang paripurna hak menyatakan pendapat DPRD Jember, Rabu (22/7/2020), yakni pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2019 dan pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)...
Besarnya Silpa di Kota Pasuruan Jadi Sorotan Dewan
Masing-masing fraksi di DPRD Kota Pasuruan memberikan catatan penting untuk Pemkot setempat. Itu setelah mendengar penjelasan Plt Walikota Pasuruan terkait nota keuangan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019.
Enam fraksi yang ada di DPRD menyampaikan pandangan umum melalui juru bicara secara berurutan pada Sidang Paripurna kedua, kemarin. Fraksi Golkar menyebut sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan Pemkot terhadap ketentuan perundang-undangan...
Dua OPD di Pemkab Bojonegoro Belum Jalankan Rekomendasi BPK
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro harus menjalankan rekomendasi sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2019. Namun, masih ada beberapa catatan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum diselesaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bojonegoro.
Menurut Inspektor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Teguh Prihandono, masih ada dua OPD yang belum menuntaskan rencana aksi sesuai dengan rekomendasi BPK. Dua OPD itu, Dinas Pekerjaan...
Kasus Korupsi Mantan Bupati Malang – KPK Tahan Pengumpul Setoran
Eryck Armando Talla, kontraktor yang terlibat kasus korupsi bersama mantan Bupati Malang Rendra Kresna ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (30/7). Penahanan Eryck Armando Talla memiliki jeda dengan Rendra Kresna yang telah ditahan 2018 silam.
Malang Corruption Watch (MCW) menjelaskan, jeda waktu yang cukup lama antara penahanan mantan Bupati Malang, Rendra Kresna dan Eryck Armando Talla karena sebuah alasan. Rendra...
Proyek Saluran Mayjen Sungkono Kota Surabaya Mangkrak 3 Bulan
Surabaya belum terbebas dari problem drainase atau saluran air. Saat musim hujan, masih banyak titik yang rawan genangan. Salah satunya Jalan Mayjen Sungkono, tepatnya di sekitar Ruko Darmo Park.
Proyek pemasangan box culvert di Jalan Mayjen Sungkono mendapat sorotan. Kemarin (3/8) rombongan Komisi C DPRD Surabaya melakukan sidak ke lokasi. Proyek senilai Rp 6,8 miliar itu ditengarai sudah mandek selama...
Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Malang Baru Terserap Rp 100 Miliar
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dalam menangani Pandemi Virus Corona atau Covid-19 hanya bisa menyerap anggaran sebesar 20%, dari nilai anggaran sebesar Rp 470 miliar. Atau baru terserap sekitar Rp 100 miliar saja.
Menurut Bupati Malang, HM Sanusi, Minggu (2/8), anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Malang sebesar Rp 470 miliar itu bersumber dari dana refocusing atau rasionalisasi anggaran di setiap...
Kasus Suap Bupati Sidoarjo – Mainkan Tender Hingga Bagi-Bagi Uang
Ibnu Gofur menjadi saksi kunci dalam sidang perkara kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Kali ini kontraktor asal Tarik Sidoarjo itu menjadi saksi untuk terdakwa Saiful Ilah, Bupati Sidoarjo nonaktif.
Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (29/7), Gofur, Kabid di P2CKTR Sidoarjo itu, mengakui permainannya dalam memenangkan beberapa proyek di Pemkab Sidoarjo. Termasuk bermain dengan kontraktor lain, dan...
DPRD Kabupaten Trenggalek Setujui Tambahan Anggaran Bantu UMKM dan Ketahanan Pangan
Dinas Pertanian dan Pangan (Pertapan) dan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Komidag) mendapat tambahan anggaran terkait penanganan Covid-19 yang telah disetujui oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Trenggalek.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek Pranoto mengatakan bahwasanya anggaran yang diperuntukkan bagi Dinas Komidag telah disepakati oleh Badan Anggaran untuk penanganan Covid-19. Dana tersebut jumlahnya sekitar Rp 6 miliar, sedangkan untuk...
Dana Stimulan Kampung Tangguh Surabaya Segera Cair
Warga Kota Surabaya yang selama ini kesusahan karena bantuan dana dari Pemerintah Kota Surabaya tak kunjung cair, nampaknya bisa bernapas lega. Pasalnya program Pemkot terkait dana stimulan untuk kampung tangguh akan segera cair.
Pemkot tak kunjung mencairkan dana stimulan karena menunggu jawaban resmi dari Badan pemeriksa Keuangan (BPK). Kini Pemkot tak perlu risau lagi. Sebab surat jawaban resmi dari BPK...
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan II-2020
Pada periode April s.d. Juni 2020, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada 3 (tiga) responden (pemohon informasi), dengan hasil sebagai berikut:
Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bondowoso 2019 Ditetapkan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso, menggelar rapat paripurna persetujuan penetapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019, Senin (27/7).
Rapat yang berlangsung di Ruang Graha Paripurna DPRD Bondowoso saat itu menerapkan protokol kesehatan Covid-19, dimana Ketua DPRD Ahmad Dhafir yang didampingi Wakil Ketua Sinung Sudrajat dan Wakil Ketua Bukhori Mu’im memimpin langsung jalannya paripurna...
Pencairan Dana Stimulan Kampung Tangguh di Kota Surabaya Tunggu BPK
Dana stimulan untuk mendukung Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo belum juga cair. Pemkot berdalih sedang menunggu surat resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan pendapat terkait penggunaan bantuan hibah tersebut. Rencananya, tiap satgas kampung tangguh akan diberi dana stimulan Rp 10 juta.
Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana disambati warga terkait dengan satgas kampung tangguh tersebut saat...
Warga Keluhkan Bantuan Pemkot Surabaya yang Kerap Terlambat Diterima
Warga Kelurahan Dokter Sutomo Surabaya mengeluhkan terkait sering terlambatnya bantuan dari Pemerintah Kota kepada masyarakat yang terkena pandemi.
Hal itu terungkap melalui blusukan yang dilakukan Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana ke Kampung-Kampung Tangguh di Kota Pahlawan.
Ketua LPMK Dokter Sutomo, Sentot mengungkapkan jika akibat dari permasalahan yang ada warga di wilayahnya mulai kehabisan energi. “Masyarakat sudah all out swadaya...
BPK Jawa Timur Dorong Sinergi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember
Sinergi antara DPRD dengan kepala daerah sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Untuk itu, seluruh dokumen anggaran harus disepakati oleh kedua belah pihak agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Melalui terwujudnya sinergi yang baik antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah, termasuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, opini...
Anggaran Covid-19 Kota Surabaya Baru Terserap 37,65 Persen
Pemkot Surabaya harus memacu serapan anggaran untuk penanganan korona. Terutama pagu yang berasal dari APBD. Sebab, dari data yang diterima DPRD, tingkat pemakaiannya masih terbilang minim.
Anggaran penanganan korona di Surabaya berasal dari tiga sumber. Yaitu, APBD, bantuan pemerintah pusat dan provinsi, serta CSR dan sumbangan masyarakat. Hingga saat ini total realisasi dana atau anggaran yang dikucurkan untuk penanganan korona...
Catatan Berita: Pemkot Surabaya Bakal Tambah Anggaran Kampung Tangguh
Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Surabaya bakal menambah anggaran dalam pemberdayaan Kampung Tangguh di setiap RT. Penambahan anggaran tersebut untuk menambah fasilitas dalam pemutusan rantai corona.
Semula masing-masing RT mendapat kucuran anggaran sebesar Rp 3 juta setiap bulan. Anggaran tersebut nantinya ditambah menjadi Rp 3,5 juta.
Wakil Walikota Surabaya sekaligus Wakil Ketua Gugus Tugas Covid 19 Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menyatakan,...
Catatan Berita: Survei SMRC: BLT-Dana Desa untuk Covid-19 Kurang Tepat Sasaran
Jakarta (beritajatim.com) – Program bantuan langsung tunai (BLT)-Dana Desa untuk warga terdampak pandemi covid-19 dari hasil temuan survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) belum tepat sasaran.
Hasil paparan yang diungkap SMRC hari ini menunjukkan sebanyak 51% warga menilai bantuan kurang tepat sasaran. Sementara yang menilai tepat sasarang sebanyak 43%, Sementara 6% warga menjawab tidak tahu.
Temuan survei BLT-Dana Desa ini...
Catatan Berita: Pemerintah menunda dana alokasi umum 380 daerah
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunda penyaluran Dana alokasi Umum (DAU) pada bulan Mei 2020 kepada sebanyak 380 Pemerintah daerah (Pemda).
Hal itu lantaran, laporan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) belum memenuhi syarat terkait dengan realokasi dan refocusing APBD untuk penanganan pandemi virus korona (Covid-19).
"Belum semuanya mengikuti persyaratan sebagaimana dalam SKB (Surat...
DPRD Kota Blitar Tetapkan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019
DPRD Kota Blitar menggelar Rapat Paripurna Penetapan Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2019, Kamis (23/7/2020).
Rapat paripurna dihadiri Wali Kota Blitar, Santoso, pejabat Forpimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Blitar, dan para anggota DPRD Kota Blitar.
Rapat paripurna digelar tetap dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Para...
Wabup Tuban Instruksikan Segera Tindaklanjuti Rekomendasi Inspektorat
Wakil Bupati Tuban, Ir H Noor Nahar Hussein MSi, menginstruksi seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemkab Tuban segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Tuban. Di samping untuk peningkatan kinerja organisasi sesuai regulasi yang berlaku, agar tidak menjadi temuan hukum.
”Tindak lanjut atas rekomendasi temuan harus dapat diselesaikan Bulan Agustus sampai September ini,” kata Wabup Noor Nahar Hussein saat...
BPK Wajibkan Entitas Laporkan Hasil Audit di Media Massa
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mewajibkan seluruh entitas untuk melaporkan hasil pemeriksaan laporan keuangannya kepada publik. Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan, entitas yang diaudit oleh BPK adalah pengelola uang publik. Dengan demikian, perlu ada transparansi terkait pengelolaan anggaran dan aset negara tersebut.
"Rakyat perlu tahu bagaimana laporan keuangan itu setelah diaudit oleh BPK," kata Agung dalam "Media Workshop BPK" secara...
Sekda Bojonegoro Dipanggil Kejagung
Bojonegoro (beritajatim.com) – Beredar adanya surat panggilan yang dilayangkan Kejaksaan Agung RI kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro, Nurul Azizah. Dalam surat tersebut, Kejaksaan Agung memanggil Sekda Bojonegoro untuk dimintai keterangan.
Menindaklanjuti beredarnya surat panggilan tersebut, Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Bojonegoro Masirin tidak memberikan keterangan kepada jurnalis beritajatim.com. Sekda Bojonegoro, Nurul Azizah, saat dimintai keterangan melalui pesan singkat juga...
BPK Jawa Timur Sampaikan Penjelasan atas LHP LKPD TA 2019 kepada DPRD Kabupaten Bojonegoro
DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 30 Juni 2020. Selanjutnya, sesuai Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa...
Satu Fraksi Tak Setujui Pertanggungjawaban APBD Kota Surabaya TA 2019
Pendapat Akhir Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2019 secara umum dapat diterima.
Namun, dalam penyampaian Pendapat Fraksi, Fraksi PKB menyampaikan pendapatnya menolak hasil laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Surabaya tahun 2020 dalam agenda Paripurna DPRD Kota Surabaya yang berlangsung, Senin (20/7).
Meski demikian, dari 7 (tujuh) fraksi yakni Fraksi Gerindra, Fraksi...
Dana untuk Pembangunan Pasar Ngunut Tulungagung Berkurang
Rencana pembangunan kembali Pasar Ngunut yang terbakar terkendala refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Alokasi dana dari pusat dan APBD Kabupaten Tulungagung mengalami pengurangan signifikan.
Dana Tugas Pembantuan (TP) dari pusat berkurang, dari Rp 10 miliar tinggal tersisa Rp 2,5 miliar sementara dana dari Pemprov Jawa Timur besarannya tetap Rp 12 miliar. Dana dari APBD berkurang dari Rp 10 miliar menjadi Rp...
BPK: Mayoritas Daerah Belum Mandiri
Dua puluh tahun pelaksanaan otonomi daerah ternyata belum berdampak positif pada pendapatan daerah. Sebagian besar anggaran pembangunan masih mengandalkan pusat. Daerah-daerah yang seperti itu masih sangat banyak dan dinyatakan belum mandiri.
Kesimpulan itu terekam dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Kamis (16/7).
”Hasil review kemandirian fiskal daerah menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah...
Wawali Probolinggo Akui Kredit Dana Bergulir Macet
Kredit macet program dana bergulir (Dagulir) meningkat di dua bank milik pemerintah di Kota Probolinggo. Penyebabnya karena tidak adanya jaminan pinjaman, juga tidak ada alamat nasabah yang jelas. Peningkatan kredit macet ini bahkan menjadi temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerindah Daerah (LKPD) 2019 Kota Probolinggo. Sehingga, menjadi perhatian khusus DPRD Kota Probolinggo.
Wakil Wali Kota...
APBD Kabupaten Madiun TA 2019 Terdapat SILPA Rp 165,739 Miliar
Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami menyampaikan nota keuangan Bupati Madiun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun TA 2019 melalui sidang DPRD Kabupaten Madiun dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono, Kamis (16/7).
Dalam laporannya, Bupati menyatakan, realisasi APBD TA 2019 adalah laporan yang menyajikan informasi anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam satu...
Komisi I DPRD Pertanyakan Keseriusan OPD Kabupaten Trenggalek
Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja (Raker) dengan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Mohammad Husni Tahir Hamid mengatakan jika hari ini ada 5 OPD mitra kerja Komisi I yang dipanggil ke kantor dewan guna evaluasi tentang pelaksanaan APBD 2019...
Mayoritas Fraksi DPRD Kota Surabaya Soroti LKPj
Setelah dikritisi pansus, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) wali kota kembali menuai masukan dari dewan. Mayoritas fraksi di DPRD menilai realisasi serapan anggaran memang tinggi. Namun, masih terdapat kekurangan.
Contohnya, pemandangan umum dari Fraksi PKS. Juru bicara Fraksi PKS Ibnu Shobir memberikan apresiasi kepada pemkot. Sebab, pemkot mampu meraih tujuh kali predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pemakaian anggaran. "Merupakan capaian...
Korupsi Pasar Manggisan Jember – Terungkap Ada Setoran Rp 3 Miliar
Beragam fakta terungkap dalam lanjutan sidang kasus dugaan korupsi revitalisasi Pasar Manggisan, Jember. Kemarin sejumlah fakta baru muncul dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Sidoarjo.
Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ahli itu digelar secara daring. Ada tiga saksi ahli yang dihadirkan. Sementara itu, para terdakwa masih berada di Lapas Kelas II-A Jember.
Tiga saksi ahli itu...
Penyaluran BST Tahap Pertama di Kabupaten Situbondo Amburadul
Proses pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap pertama di Kabupaten Situbondo berjalan amburadul. Indikasinya, salah satu warga asal Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, bernama Murahman (75) terkejut ketika menerima undangan sebagai penerima BST tahap pertama yang baru dicairkan pada tahap ketiga.
Padahal, berdasarkan keterangan yang disampaikan Kantor Pos maupun pihak Kelurahan Mimbaan pencairan tahap pertama sudah dikembalikan ke Kas...
Catatan Berita: Telat Setor Penyesuaian APBD 2020, 27 Pemda di Jatim Kena Sanksi
Blitar – Sebanyak 27 Pemerintah Daerah (Pemda) tingkat II (kabupaten/kota) di Jawa Timur, terkena sanksi dari pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Keuangan. Pasalnya, pemda-pemda itu belum menyerahkan Laporan Penyesuaian APBD 2020 terkait penanganan Covid-19.
Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan No 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran DAU dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Pemda Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD...
Catatan Berita: Baru Rp 30 Miliar BLT DD di Kab Pasuruan Tuntas Digulirkan
BANGIL, Radar Bromo – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) belum semuanya didistribusikan oleh pemerintah desa di Kabupaten Pasuruan. Hingga saat ini, baru penyaluran BLT DD tahap pertama yang tuntas dijalankan. Selebihnya, masih dalam proses pengajuan pencairan dana hingga penyaluran ke warga.
Kabid Bina Keuangan dan Pelayanan di Dinas Pemberdayaan dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan Isminasih menguraikan, pandemi korona...
Pemaketan BPNT Seharusnya dengan UU Korupsi
Pemaketan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Tulungagung terus berjalan. Alokasi Rp 200.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diwujudkan 12,5 kg beras premium, 1 kg beras Fortivit dan telur senilai Rp 30.000.
Kadang beras Fortivit karena stoknya terbatas, diganti kacang hijau. "Penyaluran dengan cara dipaketkan seperti itu jelas menyalahi Pedum (Pedoman Umum) BPNT," ujar praktisi hukum, Hery Widodo.
Pedum BPNT mengamanatkan...
Korupsi Jasmas Kota Surabaya – Hukuman Dini dan Syaiful Bertambah
Nasib eks anggota DPRD Kota Surabaya yang terjerat kasus korupsi dana jasmas dan mengajukan banding kurang beruntung. Bobot hukumannya malah bertambah setelah menempuh upaya hukum.
Putusan tersebut termuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya. Dari laman website tersebut tertulis bahwa keduanya dihukum dua tahun penjara.
Padahal, dalam sidang di tingkat sebelumnya, hukuman mereka 1,5 tahun penjara. Karena tidak...
Suap APBD Kabupaten Tulungagung – Kompak Kembalikan Duit Suap ke KPK
Beragam fakta muncul di balik kasus dugaan suap DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014-2019 yang saat ini memasuki fase persidangan.
Selain ada nama mantan Ketua DPRD Supriyono, uang suap itu juga dinikmati 38 anggota dewan lain. Yang menarik, seluruh legislator itu ramai-ramai mengembalikan uang tersebut ke KPK. Nilai totalnya mencapai Rp 2,89 miliar.
Berdasar tuntutan jaksa KPK, uang itu dikembalikan saat proses...
Kepala Dinsos Gresik Akui Banyak yang Bermain dalam Penyaluran BPNT
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Gresik Sentot Supriyohadi tidak menampik, selama masa pandemi Covid-19 nominal bantuan pangan non tunai (BPNT) naik. Pada awal 2020 besaran bantuan Rp 150.000 per KPM setiap bulan. Lalu, sejak pandemi masuk ke Indonesia, nilai bantuan itu naik menjadi Rp 200.000. "Diberlakukan sejak Maret 2020. Jumlah KPM juga bertambah menjadi 92.529," ujarnya.
Menurut Sentot, memang ada sejumlah...
Lahan SMAN 3 Kota Batu Dibeli Rp 8 Miliar
Kejaksaan Negeri Batu telah memeriksa sejumlah orang terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah sekolah menggunakan APBD tahun 2014. Pengadaan lahan senilai Rp 8 miliar itu diduga telah digelembungkan.
Salah satu yang diperiksa yakni Kepala Inspektorat Kota Batu, Eddy Murtono.
“Iya, sudah dipanggil,” ujar Eddy singkat melalui sambungan telepon, Kamis (9/7).
Pengadaan tanah yang dimaksud adalah lahan yang saat ini berdiri gedung SMAN...
Piutang Pedagang Pasar di Kota Probolinggo Capai Rp 2,9 Miliar
Revisi Perda tentang Retribusi Jasa Umum Kota Probolinggo belum jelas. Kajian merevisi perda itu sebenarnya sudah diselesaikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) setempat. Namun, hingga kini belum turun persetujuan dari Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi II Heru Estiadi, Rabu (8/7).
Tidak jelasnya revisi perda ini, berakibat fatal pada pedagang...
86,85% Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Jawa Timur Telah Selesai Ditindaklanjuti
Sejak tahun 2005 s.d. 2019, BPK Jawa Timur telah menyerahkan 1.121 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat 30.647 rekomendasi kepada entitas pemeriksaan. Dari seluruh rekomendasi, sebanyak 26.618 rekomendasi (86,85%) telah selesai ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksaan. Jumlah tersebut berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) pada 31 Desember 2019.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono menyampaikan apresiasi...
Kejari Periksa Saksi Dugaan Mark-up Pengadaan Lahan SMAN 3 Kota Batu
Dalam upaya memeratakan kesempatan mendapatkan pendidikan layak bagi warga Kota Batu, Pemkot berencana membangun SMAN 3 Kota Batu di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji. Namun dalam pengadaan lahan sekolah yang menggunakan APBD Kota Batu Tahun 2014 terindikasi adanya tindak pidana korupsi dalam bentuk mark-up yang dilakukan oknum. Saat ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu terus menyelidiki kasus dengan memeriksa sejumlah...
DPRD Kota Blitar Gelar Rapat Paripurna Penjelasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019
DPRD Kota Blitar menggelar Rapat Paripurna Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, Selasa (7/7/2020).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR Kota Blitar, Syahrul Alim bersama dua Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Yasin Hermanto dan Agus Zunaidi. Wali Kota Blitar, Santoso juga hadir dalam rapat paripurna itu.
Rapat paripurna diikuti para anggota DPRD Kota Blitar dan sejumlah kepala...
LKPD Kota Batu Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 66/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Malang Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 68/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Malang Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 77/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 29 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 59/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Blitar Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 61/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 60/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 69/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 74/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 73/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Kediri Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 75/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
DPRD Kabupaten Blitar Mulai Gelar Rapat Paripurna Virtual
Sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Virus Corona (Covid-19) DPRD Kabupaten Blitar kembali mulai menggelar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar terkait penyampaian Bupati Blitar, Drs. H. Rijanto, MM atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dan terkait Pemindahtanganan tanah PT. AN-Nissa, Senin (6/7) kemarin.
Pada Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Mujib yang didampingi Wakil...
LKPD Kabupaten Jember Tahun 2019 – TMP/Disclaimer
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 79/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 29 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Tidak Menyatakan Pendapat (TMP/Disclaimer)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Pasuruan Tahun 2019 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 76/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 29 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 72/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 71/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 70/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 63/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 64/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 78/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 29 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 62/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 67/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Laporan Keuangan Pemkab Jember Disclaimer
Badan Pemeriksa Keuangan menemukan anggaran belanja dan realisasinya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember tahun 2019 senilai Rp 70 miliar lebih pada 13 organisasi perangkat daerah yang tidak tepat.
"Pokok-pokok temuan BPK di antaranya penganggaran dan realisasi belanja pada 13 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebesar Rp 70,74 miliar dinilai tidak tepat," kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim,...
Masa Pandemi, PAD Kota Blitar Turun 66 Persen
Akibat dampak pandemi Virus Corona (Covid-19), target Penghasilan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Blitar mengalami penurunan mencapai 66 persen.
Kepala Badan Pendapatan dan Keuangan Asli Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Widodo Saptono Johanes mengatakan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Blitar tahun 2020 diturunkan menjadi Rp. 108 miliiar dari target pemasukan sebelumnya Rp. 174 miliar, dimana PAD mengalami penurunan sebanyak 66...
Catatan Berita: Anggaran Akreditasi 10 Puskesmas di Kab Pasuruan Dialihkan
BANGIL, Radar Bromo – Akreditasi sejumlah puskesmas di Kabupaten Pasuruan bakal memasuki masa kedaluwarsa. Sebab, beberapa akreditasi puskesmas itu berakhir Agustus ini. Akreditasi itu diperlukan untuk tolok ukur standarisasi dan mutu pelayanan.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kabupaten Pasuruan Ugik Setyo Darmoko menyebut, akreditasi cukup penting bagi puskesmas. Karena menjadi tolok ukur dalam standarisasi pelayanan. Selain itu, juga untuk memastikan mutu puskesmas...
Catatan Berita: Pemprov Jatim Anggarkan Rp2,384 T untuk Tangani Corona
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Khofifah Indar Parawansa telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,384 triliun untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19) di Jawa Timur.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan Covid-19, baik sektor promotif, preventif, kuratif, tracing, hingga untuk menanggulangi dampak sosial ekonomi.
"Dari refocusing kegiatan dan realokasi di Pemprov (Jatim) saat ini teralokasi Rp2,384 triliun untuk seluruh hal terkait promotif, preventif, kuratif, tracing, dan dampak sosial ekonomi di Jatim," kata...
Serahkan LHP LKPD TA kepada 20 Entitas, Kepala Perwakilan Turut Sosialisasikan Whatsapp Pengaduan Masyarakat 0811 322 99 000
BPK Jawa Timur mengakhiri rangkaian proses pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 dengan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2019 kepada 20 entitas pemeriksaan di Jawa Timur pada Selasa, 30 Juni 2020. Menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur...
Catatan Berita: APBD TA 2020 Sebesar Rp 35 Triliun Disahkan DPRD Jatim- Khofifah ; DBH Migas Turun Rp 1 Triliun, Hingga Perlu Dilakukan Penyesuaian Anggaran Belanja
Setelah melalui serangkaian pembahasan yang cukup panjang di Badan Anggaran dan komisi-komisi, sebanyak sembilan fraksi di DPRD Jatim akhirnya bisa menerima dan menyetujui R-APBD Jatim tahun anggaran 2020 disahkan menjadi Perda APBD Jatim tahun anggaran 2020.
Persetujuan Fraksi-Fraksi di DPRD Jatim itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jatim tentang laporan pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Jatim tahun anggaran 2020,...
BPK Kembali Beri Opini WTP kepada Bangkalan, Sampang, Sumenep, dan Sidoarjo
Senin, 29 Juni 2020, BPK Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 kepada empat pemerintah daerah di Jawa Timur, yakni Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Sidoarjo. Dalam LHP itu, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada keempat pemerintah daerah.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono...
Serahkan LHP LKPD TA 2019 kepada Lima Entitas, BPK Berharap Hasil Pemeriksaan Memotivasi Pemda dalam Penanganan Covid-19
Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Situbondo, dan Kota Surabaya menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 pada Jum’at, 26 Juni 2020. Kepada kelimanya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), artinya kelima pemerintah daerah tersebut sukses mempertahankan opini WTP yang telah diraih pada tahun sebelumnya.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur...
Kabupaten Gresik Raih Lima Kali WTP Berturut
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik kembali meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019.
Kabupaten Gresik menjadi salah satu dari 18 daerah yang mendapat opini WTP.
Penghargaan ini merupakan kali kelima berturut, diserahkan langsung oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Jawa Timur Joko Agus Setyono kepada Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto di ruang auditorium Kantor BPK RI...
Bupati Tulungagung Lapor Dewan Naik Status WTP dari WDP
Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo menyatakan, sudah menyampaikan kenaikan status perolehan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada DPRD Tulungagung dari yang tahun 2018 mendapat WDP (wajar dengan pengecualian) menjadi WTP (wajar tanpa pengecualian) pada tahun 2019.
Penyampaian meningkatnya opini BPK RI ini disampaikan Bupati Maryoto Birowo saat Rapat paripurna DPRD Tulungagung dalam rangka penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang...
LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 58/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 57/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 56/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 25 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 65/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemkab Malang Enam Kali Pertahankan Opini WTP
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan WTP yang diterimanya itu sudah yang keenam kalinya.
Opini WTP yang diterima Pemkab Malang tersebut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Tahun 2019.
Sedangkan Opini WTP yang diraih Pemkab Malang telah diserahkan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Joko Agus Setyono, yaitu menyerahkan...
Kota Blitar Terima Penghargaan Opini WTP ke-10 Kali dari BPK RI
Pemkot Blitar kembali meraih penghargaan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penghargaan predikat Opini WTP kali ini merupakan yang ke-10 kali diterima Kota Blitar.
Penghargaan Opini WTP diterima langsung oleh Wali Kota Blitar, Santoso, di kantor BPK Perwakilan Jatim di Surabaya, Selasa (30/6/2020). Penghargaan Opini WTP diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Jatim, Joko Agus...
9 Kali Berturut-turut Kota Malang Raih Predikat WTP
Kota Malang kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019. Wali Kota Malang H Sutiaji menerima secara resmi laporan tersebut dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono.
Kota Malang patut berbangga karena telah meraih sembilan kali berturut-turut predikat WTP ini.
"Meski demikian, Pemerintah Kota Malang akan terus mempertahankan...
BPK Temukan Kelebihan Perdin ke Luar Negeri
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan adanya kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas (perdin) ke luar negeri dalam Laporan Pertanggungjawaban APBD 2019. Dalam laporan itu ditemukan kelebihan pembayaran Rp 14.854.281 ketika Wali Kota Probolinggo bersama rombongannya bertolak ke Swedia, pada awal Desember 2019.
Anggota Banggar DPRD Kota Probolinggo Sibro Malisi, Selasa 30/6/2020 mengatakan, kelebihan pembayaran uang harian perdin ke Swedia itu...
BPK Beri Opini Disclaimer Pemkab Jember
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer, terhadap kinerja tata kelola keuangan negara yang dilakukan Kabupaten Jember tahun 2019. Sebab, dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK RI menilai ada penganggaran dan realisasi belanja di 13 OPD (organisasi perangkat daerah) sebesar Rp 70 miliar lebih yang dianggap tidak tepat dan melanggar ketentuan perundangan.
Ke-13 OPD...
Pemkab Jember Dapat Predikat Disclaimer of Opinion, Anggaran Baznas Paling Bermasalah
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) Perwakilan Jawa Timur, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Jember termasuk dalam salah satu indikator penilaian yang dilakukan oleh BPK. Dalam auditnya, BPK menemukan beberapa indikator yang tidak sesuai di Baznas.
Wakil Ketua DPRD Jember, Dedi Dwi Setiawan mengatakan, pasca dilangsungkannya paparan oleh BPK tentang laporan hasil...
Hasil Audit BPK, Pemkab Jember Raih Laporan Keuangan Terburuk
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur memberikan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Jember tahun 2019, Selasa (30/6/2020).
Laporan tersebut disampaikan secara daring yang diikuti oleh Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi dan Bupati Jember Faida.
Hasilnya, BPK memberikan penilaian tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion.
Penilaian ini merupakan yang terburuk dari empat penilaian yang dikeluarkan oleh BPK.
Pertama, Wajar Tanpa...
Pemkab Jember Dapat Penilaian Audit APBD Terburuk dari BPK
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap tata kelola keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jember 2019 menunjukkan predikat terburuk sepanjang sejarah pemerintahan Kabupaten Jember pasca reformasi.
BPK memberikan opini disclaimer atau tidak memberikan penilaian. “Saya sangat kaget. Di luar dugaan saya,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, usai mengikuti acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan via dalam jaringan, Selasa (30/6/2020).
Itqon mengatakan,...
BPK SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 KEPADA 20 PEMERINTAH DAERAH
Sidoarjo, Selasa (30 Juni 2020) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 kepada 20 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, yakni Kota Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Trenggalek, Kota Pasuruan, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Kediri, Kabupaten Gresik, Kabupaten...
Kabupaten Sidoarjo Mempertahankan Opini WTP ke-7 dari BPK
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur, Joko Agus Setyono mengucapkan selamat kepada Kabupaten Sidoarjo yang mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK atas LKPD tahun 2019 itu, diserahkan Joko Agus Setyono, langsung kepada Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifudin, Senin (29/6) kemarin, di ruang...
EMPAT PEMERINTAH DAERAH MENERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
Sidoarjo, Senin (29 Juni 2020) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 kepada empat pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, yakni Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sidoarjo.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono, menyerahkan LHP...
Ponorogo Raih Penghargaan WTP 8 Kali Berturut-turut
TIMESINDONESIA, PONOROGO – Pemkab Ponorogo kembali mendapat penghargaan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam tata kelola keuangan yang sesuai dengan prinsip akutansi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan opini WTP untuk seluruh transaksi keuangan yang telah diaudit sejak awal tahun oleh BPK untuk laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019.
"Kita tentunya gembira dengan raihan WTP BPK ini dan sudah ke...
Pemkab Bangkalan Optimistis Dapat Opini WTP
Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron diundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur (Jatim) hari ini (29/6). Undangan tersebut ditujukan dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2019.
Sekkab Bangkalan Moch. Taufan Zairinsjah akan hadir bersama bupati, inspektorat, dan ketua DPRD Bangkalan. Taufan berharap Bangkalan kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Predikat...
LKPD Kota Surabaya Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 52/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 23 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LIMA PEMERINTAH DAERAH MENERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
Sidoarjo, Jum’at (26 Juni 2020) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 kepada lima pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, antara lain Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Ponorogo dan Kota Surabaya.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Joko Agus...
LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 53/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 24 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 51/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 23 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 55/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 25 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 54/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 24 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Catatan Berita: Banyak Objek Wisata di Jombang Tak Kantongi Izin
JOMBANG – Wahana wisata alam di Kabupaten Jombang ternyata banyak yang belum mengantongi izin. Baik izin usaha penyediaan sarana wisata alam maupun izin pengusahaan wisata alam, serta izin usaha penyediaan jasa wisata alam.
Seperti yang diungkapkan kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang, Ilham Hero Koentjoro. Berdasarkan data yang dimiliki DPMPTSP Jombang, banyak usaha wisata yang...
Catatan Berita: Ada Kuota 95 Ribu KK Bagi Warga Non Jatim Bisa Dapat Bansos 200 Ribu Per Bulan Dari Pemprov
SURYA.co.id | SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini tengah menyiapkan bantuan untuk pencairan bantuan sosial bagi warga rantau dari luar provinsi yang ada di Jawa Timur.
Total ada kuota sebanyak 95.000 KK bagi mereka yang ada di Jatim meski ber-KTP non Jatim yang terdampak covid-19.
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Grahadi, Minggu (10/5/2020).
Ia mengatakan penyisiran bantuan...
30 Tenaga Kesehatan Tak Dapat Insentif dari APBD Kota Batu
Ada 30 tenaga kesehatan (nakes) di Kota Batu yang namanya tidak tercantum dalam daftar penerima insentif yang telah dialokasikan Pemkot dari APBD.
Insentif tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi dari Pemkot atas perjuangan para nakes ini dalam penanganan pasien penderita penyakit yang diakibatkan oleh virus corona atau covid-19.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Batu, dr Yuni Astuti menjelaskan bahwa berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan,...
2.781 Guru di Kabupaten Probolinggo Belum Terima Honor dari Bosda
Hingga mendekati akhir Juni ini, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) di Kabupaten Probolinggo tak kunjung cair. Akibatnya, ribuan guru swasta PAUD, SD, hingga SMP, belum menerima insentif honorarium. Sejumlah guru sekolah swasta penerima insentif honorarium pun mulai mengeluh. Sebab, Bosda yang dicairkan khusus untuk insentif honorarium guru itu, sangat mereka tunggu.
“Belum cair. Padahal ini sudah bulan enam. Cairnya itu...
Pemkot Surabaya Ambil Alih 20 Ruas Jalan Nasional
Pemkot Surabaya mengambil alih sebanyak 20 ruas jalan nasional yang ada di Kota Pahlawan. Pengajuan downgrade atau pengambil alihan itu sudah disetujui oleh Direktorat Jendral (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tertanggal 13 Mei 2020.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, ada sebanyak 20 ruas jalan nasional yang akhirnya diserahkan pengelolaannya kepada Pemkot Surabaya. Ke-20 ruas jalan nasional itu...
Perbaikan Jalan Rusak Lebih Mudah
Masyarakat pengguna jalan di Kota Surabaya kini bisa lebih nyaman. Perbaikan ruas jalan nasional yang rusak di wilayah Surabaya tak lagi berlarut. Nantinya jalan rusak itu bisa langsung ditangani oleh Pemkot Surabaya.
Ini berarti perbaikan langsung di jalan nasional itu bisa lebih cepat, setelah Pemkot mengambil alih pengelolaan 20 ruas jalan nasional itu.
"Kami sebenarnya mengajukan 22 pengelolaan ruas jalan nasional....
Tujuh Kali Berturut-turut Pemkab Pasuruan Pertahankan WTP
Prestasi luar biasa patut diapresiasi. Selama tujuh tahun berturut-turut Pemkab Pasuruan kembali meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019.
Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf, SE, MAA menerima WTP itu melalui virtual conference di dua tempat berbeda, Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jatim dan Command Center Kabupaten...
Catatan Berita: Dok, Ranperda BMD Kota Malang Disahkan DPRD Kota Malang
MALANGTIMES - Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kota Malang resmi disahkan.
Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna terhadap Ranperda Pengelolaan BMD untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda), di ruang sidang paripurna DPRD Kota Malang, Senin (8/6/2020).
Wali Kota Malang, Sutiaji menyatakan dengan disetujuinya Ranperda tersebut menjadi Perda maka regulasi dan aturan dalam pengelolaan aset daerah di...
Catatan Berita: DBHCHT Kab Pasuruan Dipangkas 20 Persen, Baru Turun Rp38 M
KRAKSAAN, Radar Bromo – Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak di Kabupaten Probolinggo selama kurun waktu lima bulan mencapai 40 persen dari target. Hal ini menandakan sektor pajak tidak terpengaruh mewabahnya Covid-19. Namun, target awal pendapatan pajak ini sempat dikurangi Rp27 juta.
Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo Priyo Siswoyo mengatakan, pada masa pandemi korona sektor perekonomian sangat terpengaruh....
Catatan Berita: Lima Bulan Target Pajak di Kab Probolinggo Capai 40 Persen
KRAKSAAN, Radar Bromo – Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak di Kabupaten Probolinggo selama kurun waktu lima bulan mencapai 40 persen dari target. Hal ini menandakan sektor pajak tidak terpengaruh mewabahnya Covid-19. Namun, target awal pendapatan pajak ini sempat dikurangi Rp27 juta.
Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo Priyo Siswoyo mengatakan, pada masa pandemi korona sektor perekonomian sangat terpengaruh....
Catatan Berita : Pemkot Batu Cegah Kehilangan PAD Lebih Banyak Lagi
Batu, Bhirawa
Rencana Pemerintah Kota Batu untuk membuka kembali tempat wisata dan perhotelan pada 1 Juni 2020 semakin mendekati kenyataan. Hal ini disinergikan dengan habisnya masa pemberlakukan PSBB Malang Raya dan beralih ke kehidupan normal yang baru atau ‘new normal life’ yang tengah dipersiapkan. Ini menjadi signifikan untuk mencegah agar Kota Batu tidak kehilangan PAD lebih banyak lagi.
Diketahui, Pembatasan Sosial...
Catatan Berita: Dampak Pembatasan Jam Buka Pasar Tradisional; Retribusi Harian Dihapus
Batu, Bhirawa
Rencana Pemerintah Kota Batu untuk membuka kembali tempat wisata dan perhotelan pada 1 Juni 2020 semakin mendekati kenyataan. Hal ini disinergikan dengan habisnya masa pemberlakukan PSBB Malang Raya dan beralih ke kehidupan normal yang baru atau ‘new normal life’ yang tengah dipersiapkan. Ini menjadi signifikan untuk mencegah agar Kota Batu tidak kehilangan PAD lebih banyak lagi.
Diketahui, Pembatasan Sosial...
Kabupaten Pasuruan Pertahankan Opini WTP
BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pasuruan. Opini yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Kabupaten Pasuruan TA 2019 ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono dalam acara penyerahan LHP secara telekonferensi pada Selasa, 23 Juni 2020.
Acara penyerahan LHP dihadiri oleh Ketua...
Anggaran Covid-19 Kabupaten Trenggalek Terdistribusikan Rp 13,4 Miliar
Anggaran penanganan Covid-19 Kabupaten Trenggalek sudah terdistribusikan sekitar Rp 13,4 miliar. Sementara total anggaran yang semula direncanakan mencapai Rp 76 miliar. Pendistribusian anggaran itu, paling banyak ada di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk.
Menurut Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Trenggalek, Agus Yahya, anggaran yang sudah terdistribusikan Rp 13,4 miliar dibagi ke masing–masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk penanganan Covid-19.
"Hingga kini...
KABUPATEN PASURUAN MENERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
Sidoarjo, Selasa (23 Juni 2020) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sesuai kesepakatan antara BPK RI dan DPRD Kabupaten Pasuruan, penyerahan LHP kali ini dilaksanakan melalui virtual conference dari tempat kedudukan masing-masing.
Melalui virtual conference,...
LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 50/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 18 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Kabupaten Banyuwangi dan Kota Probolinggo Terima Opini WTP atas LKPD TA 2019
Dua pemerintah di daerah tapal kuda Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi dan Kota Probolinggo, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 pada Jum’at, 19 Juni 2020.
Dalam acara penyerahan LHP yang dilaksanakan di Kantor BPK Jawa Timur, Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono menyerahkan LHP atas LKPD TA 2019 kepada pimpinan...
Tiga Bulan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tulungagung Habiskan Rp 32 Miliar
Selama tiga bulan terakhir penanganan Virus Corona atau Covid-19 di Kabupaten Tulungagung sudah menghabiskan anggaran Rp 32 miliar dari Rp 158 miliar dana yang kini sudah masuk di Biaya Tidak Terduga (BTT) APBD Kabupaten Tulungagung.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulungagung, Sukaji, di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung, Senin (22/6) siang. “Sampai sekarang dana yang terserap...
Kabupaten Banyuwangi Raih Opini WTP Delapan Tahun Beruntun
Pemkab Banyuwangi meraih prestasi pengelolaan keuangan daerah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ini opini WTP delapan kali sejak 2012. Sukses ini salah satunya berkat penerapan pengendalian internal yang bagus.
"Alhamdulillah, kita berhasil mempertahankan prestasi," ujar Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.
Kepala BPK Perwakilan Jatim menyerahkan hasil audit yang...
Banyuwangi Sabet Penghargaan Bidang Keuangan
Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemkab Banyuwangi kembali berhasil meraih prestasi bidang pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Opini WTP terhadap LKPD tersebut sukses diraih Banyuwangi delapan kali beruntun. Pencapaian tersebut diraih salah satunya berkat penerapan pengendalian internal yang bagus.
Hasil...
Kota Probolinggo dan Banyuwangi Pertahankan Opini WTP BPK
Merdeka.com - Kota Probolinggo dan Kabupaten Banyuwangi mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Joko Agus Setyono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/6), mengatakan bahwa LHP atas LKPD 2019 diberikan kepada dua pemerintah daerah...
Kota Probolinggo dan Banyuwangi Pertahankan Opini WTP
Sidoarjo (ANTARA) - Kota Probolinggo dan Kabupaten Banyuwangi mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Joko Agus Setyono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/6), mengatakan bahwa LHP atas LKPD 2019 diberikan kepada dua pemerintah daerah di Provinsi...
Jatim Raih Opini WTP Kesembilan
Provinsi Jawa Timur menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang kesembilan kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintahan setempat tahun anggaran 2019.
"Terima kasih kepada BPK dan seluruh aparatur sipil negara (ASN) Provinsi Jatim. Sebab keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras dan komitmennya mengawal pelaksanaan seluruh program pembangunan," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, di Surabaya.
Pemberian opini...
BPK Berikan Opini WTP atas LKPD Provinsi Jatim TA 2019
Melalui media telekonferensi pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Anggota V BPK Prof. Bahrullah Akbar menyatakan bahwa BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019. Opini WTP ini merupakan yang kesembilan kalinya diraih oleh Provinsi Jawa Timur sejak TA 2010, dan lima kali dipertahankan...
Awali Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru, BPK Jawa Timur Kembali Gelar Rapid Test Covid-19
Seiring dengan berakhirnya kebijakan work from home (WFH) di lingkungan BPK, seluruh pegawai BPK Jawa Timur kembali menerapkan bekerja di kantor atau work from office (WFO) mulai 5 Juni 2020.
Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 13/SE/X-XIII.2/6/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pelaksana BPK, penyelesaian tugas kedinasan para pegawai pada Pelaksana BPK...
Sosialisasi dan Penyusunan Pagu Indikatif BPK Jawa Timur TA 2021
Sebagai upaya mempercepat penyusunan anggaran Tahun 2021 pada masing-masing unit kerja, BPK Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran serta Penyusunan Pagu Indikatif TA 2021. Kegiatan ini diselenggarakan selama dua hari, 16 s.d. 17 Juni 2020 dan diikuti oleh perwakilan seluruh unit kerja di BPK Jawa Timur, baik unit kerja pemeriksaan maupun unit kerja kesekretariatan.
Kepala...
LKPD Kota Probolinggo Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 48/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 16 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 49/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 17 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
DUA PEMERINTAH DAERAH MENERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
Sidoarjo, Jum’at (19 Juni 2020) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 kepada dua pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, antara lain Kota Probolinggo dan Kabupaten Banyuwangi.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono, menyerahkan LHP atas LKPD TA...
Pemprov Jatim Kembali Raih WTP
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat itu diberikan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2019. Raihan tersebut merupakan prestasi sembilan tahun berturut-turut bagi Pemprov Jatim.
Predikat opini WTP diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono kepada Ketua DPRD Provinsi...
Jatim Kembali Raih WTP BPK RI atas LHP Keuangan Tahun 2019
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2019. Dimana penerimaan WTP ini langsung diberikan perwakilan BPK RI Jatim di sidang paripurna DPRD Jatim, Kamis (18/6).
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono, memberikan selamat kepada Pemprov Jatim atas capaian itu. "Kami sampaikan selamat kepada Provinsi Jatim yang...
Jatim Raih Opini WTP Dari BPK RI Kali Kesembilan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jatim tahun anggaran 2019 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Kamis (18/6).
BPK juga memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD 2019 ini, sehingga Pemprov Jatim mendapatkan WTP untuk kesembilan kalinya. Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar yang mengikuti...
Gubernur Khofifah Sukses Pertahankan Predikat WTP
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sukses mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun pertama kepemimpinannya. Opini WTP tersebut dicapai atas laporan keuangan Pemprov Jawa Timur (Jatim) tahun 2019.
Penyampaian opini WTP disampaikan secara virtual oleh anggota V BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar dari Gedung BPK RI. Selanjutnya, Predikat opini WTP diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Jatim, Joko...
Pemprov Jatim Raih Opini WTP dari BPK Kesembilan Kalinya
SURABAYA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) 2020. Penyampaian opini WTP disampaikan secara virtual oleh anggota V BPK Prof. Dr. Bahrullah Akbar dari Gedung BPK.
Predikat opini WTP diserahkan langsung Kepala BPK Perwakilan Jatim, Joko Agus Setyono kepada Ketua DPRD Jatim Kusnadi dan Gubernur Jatim Khofifah...
Laporan Keuangan Jatim untuk Kesembilan Kalinya Mendapat Opini WTP dari BPK
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) tahun 2020. Penyampaian opini WTP disampaikan secara virtual oleh anggota V BPK RI Bahrullah Akbar dari Gedung BPK RI.
Predikat opini WTP diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Jatim, Joko Agus Setyono kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur...
Jawa Timur Raih Opini WTP ke-9 Opini WTP dari BPK RI
Surabaya - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemprov Jatim tahun 2019. Penyampaian opini WTP disampaikan secara virtual oleh Anggota V BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar dari Gedung BPK RI.
Predikat opini WTP diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Jatim, Joko Agus Setyono kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dan Gubernur Jawa...
Jawa Timur Raih Opini WTP Kesembilan Kalinya dari BPK RI
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) tahun 2020. Penyampaian opini WTP disampaikan secara virtual oleh Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar dari Gedung BPK RI.
Predikat opini WTP diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dan Gubernur Jawa...
Lagi, Laporan Keuangan Pemprov Jatim Raih Opini WTP dari BPK
KOMPAS.com – Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur ( Jatim) 2019, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pencapaian tersebut disampaikan Anggota V Bahrullah Akbar secara virtual, dari Gedung BPK RI.
Kepala BPK RI Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono, menyerahkan langsung predikat opini WTP kepada Ketua DPRD Provinsi Jatim dan Gubernur...
Jatim Raih Opini WTP Kesembilan dari BPK
Surabaya (ANTARA) - Provinsi Jawa Timur menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang kesembilan kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintahan setempat tahun anggaran 2019.
"Terima kasih kepada BPK dan seluruh aparatur sipil negara (ASN) Provinsi Jatim. Sebab keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras dan komitmennya mengawal pelaksanaan seluruh program pembangunan," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa...
LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 47/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 15 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Surabaya, Kamis (18 Juni 2020) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur untuk Tahun Anggaran 2019. Anggota V BPK RI, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CSFA., CPA, mengikuti prosesi penyerahan LHP melalui virtual conference, sedangkan penyerahan LHP BPK kepada Pimpinan...
Data Bansos Covid-19 Semrawut, Ratusan Kades Datangi DPRD Kabupaten Blitar
Dinilai sejumlah data Bantuan Sosial (Bansos) dampak Virus Corona (Covid-19) semrawut, 220 Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa (APD) Kabupaten Blitar mendatangi kantor DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (17/6) kemarin.
Koordinator Lapangan APD Kabupaten Blitar yang juga Kepala Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, Nanggolo Yudo mengatakan ada tumpang tindih data atau trouble data penerima Bansos dampak Covid-19 di...
Empat Pemerintah Daerah Kembali Terima Opini WTP dari BPK
Empat pemerintah daerah, yaitu Kota Mojokerto, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Tuban, menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 dari BPK. Hasil ini sekaligus mempertahankan opini WTP yang telah diperoleh keempat pemerintah daerah tersebut pada tahun sebelumnya.
Opini WTP itu tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD TA 2019...
Kepala Perwakilan Resmikan Layanan Pengaduan Masyarakat Melalui Whatsapp 0811 322 99 000
Keterlibatan masyarakat dalam mengawal pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tidak dapat diabaikan. Untuk mendukung tugas BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, masyarakat dapat berpartisipasi dengan menyampaikan informasi kepada BPK untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam merencanakan pemeriksaan. Informasi dari masyarakat itu antara lain berupa pengaduan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan...
Kota Mojokerto, Pacitan, Tuban dan Ngawi Terima Hasil Pemeriksaan BPK
Sidoarjo (beritajatim.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 kepada empat pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur.
Sejumlah daerah yang menerima laporan antara lain Kota Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ngawi.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono,...
Pemkab Tuban Raih Opini WTP Keenam Kalinya
Untuk keenam kalinya Pemerintah Kabupaten Tuban meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini ini diperoleh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Opini yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2019 diterima langsung oleh Bupati Tuban, H. Fathul Huda dan Ketua DPRD Tuban, H.M. Miyadi, S.Ag. MM dari Kepala...
LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 45/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 11 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 46/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 11 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 43/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 9 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Mojokerto Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 44/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 11 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
EMPAT PEMERINTAH DAERAH MENERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
Sidoarjo, Senin (15 Juni 2020) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 kepada empat pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, antara lain Kota Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ngawi.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono, menyerahkan...
Perluas Akses Pengaduan, BPK Jatim Launching Layanan Melalui WA
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Jawa Timur membuat inovasi pelayanan publik dengan membuka saluran baru layanan pengaduan masyarakat, yaitu melalui Whatsapp (WA) Bisnis dengan nomor: 0811 322 99 000.
Langkah itu diambil dalam rangka optimalisasi sarana pengaduan masyarakat agar lebih mudah diakses publik dan memberikan tanggapan yang lebih cepat terhadap pengaduan yang disampaikan masyarakat. Demikian disampaikan Kepala Perwakilan BPK...
Jumlah Laporan Meningkat, BPK Jatim Siapkan Layanan Pengaduan Lewat WA
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Jawa Timur mengajak masyarakat semakin pro aktif melaporkan berbagai dugaan pelanggaran keuangan di daerah. Untuk mempermudah aduan, BPK Jatim menyiapkan layanan pengaduan lewat WhatsApp (WA).
Kepala Perwakilan BPK Jatim Joko Agus Setyono menerangkan bahwa tren laporan dari masyarakat menunjukkan peningkatan tiga tahun terakhir. Mulai dari 2017 (32 laporan), 2018 (42 laporan), dan 2019 (52...
BPK Jatim Buka Layanan Pengaduan Via Layanan Percakapan
Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur meluncurkan layanan pengaduan masyarakat lewat aplikasi whatsapp (WA) di nomor 081132299000 guna memperluas akses dan memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan atau pengaduannya.
"BPK Jawa Timur berharap layanan pengaduan masyarakat melalui whatsapp bisnis ini dapat tersebar luas dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat," kata Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono,...
Perluas Akses, BPK Jatim Launching Layanan Pengaduan Masyarakat Via WhatsApp
Surabaya (beritajatim.com) – Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral dan masyarakat.
Informasi dari masyarakat termasuk hasil penelitian dan pengembangan, kajian, pendapat dan keterangan organisasi profesi terkait, berita media massa, termasuk pengaduan langsung dari masyarakat.
Sebagai upaya menjaring informasi berupa...
BPK Jatim luncurkan layanan pengaduan via WA
Sidoarjo (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tmur meluncurkan layanan pengaduan masyarakat via whatsapp (WA) di nomor 081132299000 guna memperluas akses dan memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan atau pengaduannya.
"BPK Jawa Timur berharap layanan pengaduan masyarakat melalui whatsapp bisnis ini dapat tersebar luas dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat," kata Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono, saat...
Reses DPRD Kota Surabaya Hanya Boleh via Online
Agenda reses para wakil rakyat bakal berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada masa pandemi ini, pimpinan dewan memutuskan untuk meniadakan pertemuan tatap muka bagi para anggota dewan dalam rangka serap aspirasi masyarakat. Reses yang dijadwalkan mulai besok (15/6) hanya boleh dilakukan via online.
Hal itu sudah diputuskan melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Surabaya. Ketua Bamus Adi Sutarwijono mengatakan, keputusan itu diambil setelah...
Memaksimalkan PAD di Masa New Normal
Wali Kota Malang, Sutiaji, telah memastikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang menurun akibat adanya pandemi Covid-19. Penurunan tersebut diakibatkan oleh berbagai macam sektor, terutama sektor ekonomi yang kini telah lumpuh akibat sejumlah pembatasan yang terjadi.
Wajib Pajak (WP) pun juga telah diberikan keringanan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang berkaitan dengan pandemi Covid-19 ini. Mulai dari pemotongan pajak...
PERLUAS AKSES PENGADUAN MASYARAKAT, BPK JAWA TIMUR LAUNCHING LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT VIA WHATSAPP
Sidoarjo, Jum’at (12 Juni 2020) – Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral, dan masyarakat. Informasi dari masyarakat termasuk hasil penelitian dan pengembangan, kajian, pendapat dan keterangan organisasi profesi terkait, berita media massa, termasuk pengaduan langsung dari masyarakat.
Sebagai...
Perangkat Desa Tanjung Pecinan Situbondo Akui Lakukan Pungli BST
Dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial kepada warga Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, akhirnya dicek anggota Komisi I DPRD Situbondo.
Usai sidak ke Kantor Desa Tanjung Pecinan, Selasa (9/6), Komisi I menyebutkan bahwa perangkat desa mengakui adanya praktik tersebut.
Sebelumnya para wakil rakyat disambati warga desa itu terkait pungli Rp 50.000 hingga Rp 300.000 dalam...
Sidang Dugaan Korupsi Pasar Manggisan Jember – Mulai Sebut Nama Pejabat Teras
Kasus dugaan korupsi proyek Pasar Manggisan, Jember, kini telah memasuki fase persidangan di pengadilan negeri (PN) tindak pidana korupsi (tipikor).
Jalannya sidang perkara dengan terdakwa M. Fariz Nurhidayat dan Sugeng Irawan Widodo itu mulai membuka tabir adanya dugaan megakorupsi di sejumlah proyek infrastruktur lain di Jember. Sejumlah orang penting mulai disebut-sebut.
Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan eksepsi kemarin (9/6). Tim...
Pemprov Jatim Bentuk Bidang Pencegahan Korupsi dan Pengawasan Reformasi Birokrasi
Komitmen Pemprov Jatim dalam mencegah praktik korupsi terus ditingkatkan. Hal ini diwujudkan dengan membentuk bidang kerja baru di bawah Inspektorat daerah. Bidang baru tersebut yaitu Pencegahan Korupsi dan Pengawasan Reformasi Birokrasi.
Penambahan bidang baru tersebut tengah dirancang dalam Rancangan Perda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Jatim Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa...
DPRD Kota Probolinggo Terus Pantau Anggaran Covid-19
Anggaran makanan dan minuman (mamin) selama penanganan pandemi Covid-19 jadi sorotan DPRD Kota Probolinggo. Sebab, jumlahnya sangat besar. Yakni, mencapai Rp 7,7 Miliar.
Demikian pula dengan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) mendapat perhatian besar DPRD Kota Probolinggo, misalnya dijumpai adanya PNS dan yang tak layak terima masih menerima bantuan tersebut.
Anggaran mamin dinilai besar. Sebab, ketentuan dalam penganggaran makanan minuman di...
Ranperda BMD Kota Malang Disahkan di Tengah Pandemi Covid-19
DPRD Kota Malang tetap berkarya di tengah pandemi Covid-19. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kota Malang resmi disahkan.
Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna terhadap Ranperda Pengelolaan BMD untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda), di ruang sidang paripurna DPRD Kota Malang, Senin (8/6) kemarin.
Wali Kota Malang, H. Sutiaji mengatakan dengan disetujuinya Ranperda tersebut menjadi...
Dua Bulan Tempat Wisata Tutup, Pemkab Probolinggo Kehilangan PAD Rp 400 Juta
Penutupan tempat wisata di Kabupaten Probolinggo selama dua bulan lebih telah mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) bukan pajak.
Sekitar Rp 400 juta potensi PAD bukan pajak raib. Untuk itulah dewan berharap destinasi wisata di Kabupaten Probolinggo dibuka agar ekonomi kembali berputar.
Meski demikian, belum bisa dipastikan kapan tempat wisata di Kabupaten Probolinggo akan dibuka. Keputusan pembukaan merupakan wewenang Gugus Tugas Percepatan...
MCC dan Islamic Center Kota Malang Batal Dibangun
Mega proyek Malang Creative Center (MCC) dan Islamic Center gagal dibangun di tahun 2020 ini karena pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto di Kota Malang, Kamis (4/6).
"Iya MCC gagal dibangun tahun ini," ujar Wasto.
Wasto menyampaikan bahwa gagalnya proyek MCC senilai Rp 125 Miliar itu lantaran anggarannya digunakan untuk penanganan Covid-19. Pemerintah pusat meminta daerah untuk melakukan recofusing...
2020, Pemkab Bojonegoro Sudah Dua Kali Terima Transferan DBH Migas
Hingga Mei 2020 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro telah menerima transfer Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) sebanyak dua kali. Pertama penyaluran sebesar Rp 150 miliar dan kedua Rp 238 miliar.
“DBH Migas senilai Rp 238 miliar yang diterima oleh Pemkab Bojonegoro pada April 2020 itu dari kekurangan bayar 2018,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Kabupaten Bojonegoro,...
Pengadaan Rastrada Kota Blitar Janggal
Komisi II DPRD Kota Blitar menemukan kejanggalan dalam proses lelang pengadaan beras sejahtera daerah (Rastrada) yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Blitar.
Yang ditengarai Komisi II, pemenang lelang pengadaan Rastrada meragukan karena tidak memiliki alat penunjang.
Ketua Komisi II, Yohan Tri Waluyo mengatakan, salah satu klasifikasi perusahaan pemenang lelang pengadaan Rastrada adalah, harus menyediakan alat penunjang.
Seperti alat pengukur kadar air, mesin...
BPK Berikan Opini WTP Ketujuh Kalinya kepada Pemkab Jombang
BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Jombang atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019. Opini itu tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2019 yang diserahkan oleh BPK Jawa Timur kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jombang pada Jum’at, 29 Mei 2020 di Kantor BPK Jawa Timur.
Meski pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19)...
Pejabat BPK Jawa Timur Ikuti Halal Bihalal Virtual AKN V
Seiring berakhirnya puasa Ramadhan yang ditandai dengan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah, aktivitas perkantoran BPK Jawa Timur kembali berjalan. Meski dalam kondisi work from home (WFH), seluruh pegawai baik pemeriksa maupun non-pemeriksa memulai rutinitas kegiatan kedinasannya pada Selasa, 26 Mei 2020.
Masih dalam suasana Idul Fitri, para pejabat BPK Jawa Timur mengikuti halal bihalal di lingkungan Auditorat Utama Keuangan...
Persiapan Pemeriksaan Lapangan, Tim Pemeriksa BPK Jatim Jalani Rapid Test Covid-19
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 di Jawa Timur saat ini sedang berlangsung. Selain memeriksa dokumen-dokumen terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, pemeriksa BPK perlu melakukan pemeriksaan lapangan (on field audit) agar opini atas LKPD nantinya telah melalui prosedur pemeriksaan yang ditetapkan.
Mengingat tingkat penyebaran kasus positif Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang masih tinggi di wilayah...
Dinkes Kota Batu: Belanja Tak Terduga Nol Bukan Berarti Anggaran Tidak Terpakai
Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu dilaporkan nol. Namun angka tersebut bukan berarti tidak ada anggaran yang tidak terpakai. Dinkes menegaskan anggaran BTT sudah dimanfaatkan terutama untuk kepentingan penanganan dampak pandemi covid-19.
Diketahui, DPRD Kota Batu sempat melihat adanya kejanggalan terkait penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan Batu selama masa pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan anggota...
Trend Perolehan WTP pada Entitas Pemeriksaan di Jawa Timur
Selama kurun Tahun Anggaran 2009 s.d. 2020 (12 tahun), jumlah pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) di wilayah Jawa Timur yang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terus menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah daerah di wilayah Jawa Timur dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah semakin meningkat.
Meskipun demikian, Opini WTP tersebut tidak menjamin terwujudnya peningkatan...
Vonis Sama untuk Penyuap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah
Ibnu Gofur dan Totok Sumedi, dua kontraktor penyuap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah divonis hukuman yang sama dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jum'at (29/5).
Terdakwa Ibnu Gofur dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dan 8 bulan oleh majelis hakim yang diketuai hakim Rochmat. Demikian halnya vonis hukuman untuk terdakwa Totok Sumedi.
Denda yang dijatuhkan juga tidak berbeda. Masing-masing diwajibkan membayar Rp...
Kabupaten Jombang Raih Penghargaan Opini WTP Tujuh Kali Berturut-turut
Kabupaten Jombang kembali menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Jumat (29/5) lalu. Ini adalah penghargaan tujuh kali berturut-turut yang diterima.
”Capaian ini berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jombang Tahun Anggaran 2019,” ungkap Hj Mundjidah Wahab, Bupati Jombang.
Penghargaan Opini WTP diberikan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Jawa Timur Joko Agus...
Pemerintah Kabupaten Jombang Kembali Raih Predikat WTP
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang kembali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Kali ini adalah raihan ketujuh kalinya secara berturut turut. Capaian ini berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jombang pada Tahun Anggaran 2019.
Penghargaan Opini WTP ini diberikan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Jawa Timur (Jatim), Joko Agus...
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG MENERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
Sidoarjo, Jum’at (29 Mei 2020) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2019 kepada Pemerintah Kabupaten Jombang. Penyerahan LHP kali ini merupakan penyerahan LHP LKPD kedua, setelah sebelumnya pada tanggal 8 April 2020 telah dilaksanakan penyerahan LHP LKPD kepada Pemerintah Kota...
LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 42/LHP/XVIII.SBY/05/2020 tanggal 26 Mei 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemkot Batu Cegah Kehilangan PAD Lebih Banyak Lagi
Rencana Pemerintah Kota Batu untuk membuka kembali tempat wisata dan perhotelan pada 1 Juni 2020 semakin mendekati kenyataan. Hal ini disinergikan dengan habisnya masa pemberlakukan PSBB Malang Raya dan beralih ke kehidupan normal yang baru atau ‘new normal life’ yang tengah dipersiapkan. Ini menjadi signifikan untuk mencegah agar Kota Batu tidak kehilangan PAD lebih banyak lagi.
Diketahui, Pembatasan Sosial Berskala...
Kabupaten Madiun Tercepat dalam Pendistribusian BLT DD
Bupati Madiun -H. Ahmad Dawami didampingi Wabup H. Hari Wuryanto mengikuti closing penyerahan BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) Tahap I oleh Gubernur Jawa Tim, Khofifah Indar Parawansa melalui Video Conference, di Graha Praja Mukti Pemkab Madiun.
Di Kabupaten Madiun, closing penyerahan BLT DD tahap I dan paket sembako diserahkan oleh Wakil Bupati kepada 5 perwakilan KPM (Keluarga Penerima...
Penuntasan RSUD Soewandhie Surabaya Dicemaskan
Masa penuntasan proyek Pembangunan RSUD Soewandhie baru di Kota Surabaya, dicemaskan saat pandemi corona. Apalagi PSBB diperpanjang tahap ketiga. Hingga saat ini ada opsi untuk perpanjangan kontrak pembangunan gedung RS sembilan lantai tersebut.
Kabid Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Kota Surabaya Iman Krestian menuturkan, masa depan proyek multiyears senilai Rp 197 miliar...
98 Persen BLT Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo Cair
Bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa Rp 600 ribu per bulan di Kabupaten Sidoarjo hampir tuntas tersalurkan. Sudah sekitar 98,60 persen. Di antara 322 desa, tinggal dua desa yang penyaluran tahap pertama belum selesai. Lebaran ini seluruhnya dicairkan.
BLT dana desa diberikan untuk 48 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdampak Covid-19. Yaitu, selain warga yang terdaftar dalam data...
Warga Kabupaten Banyuwangi Terbantu Bansos Online
Sebanyak 418 warga di Kecamatan Genteng terverifikasi dan layak menjadi penerima bantuan sosial (bansos) tahap pertama melalui pelaporan online yang dibuka Pemkab Banyuwangi, Kamis (21/5).
Dan ternyata sistem pelaporan bansos online ini sangat membantu warga yang tidak kebagian bantuan sebagai imbas dari pandemi Corona.
Kemarin paket sembako untuk warga yang mendaftar mulai didistribusikan. Sistem online itu juga memudahkan pendataan warga yang...
Peduli Covid-19 Melalui BPK Jatim Berbagi
Sejak Corona Virus Disease-19 (Covid-19) ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada awal Maret 2020, hampir seluruh lapisan masyarakat merasakan dampaknya. Mulai dari penyebaran Covid-19 yang sangat cepat, pembatasan interaksi sosial, hingga terhambatnya perputaran roda perekonomian. Bahkan, tidak sedikit karyawan di Indonesia yang dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan.
Bagi kalangan menengah ke bawah, pandemi Covid-19 dirasakan mengurangi...
Pimpinan DPRD dan Plt Bupati Sepakati RSU Sidoarjo Barat Dibangun 2020
Pemkab dan DPRD Sidoarjo berusaha keras untuk membangun proyek RSU Sidoarjo Barat. Tahapan penting untuk mengikat proyek ini terbangun tahun 2020 sudah dikunci dengan 2 kesepakatan.
Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin, Sekkab Ahmad Zaini, Asisten II Benny Airlangga, Kadis Permukiman dan Tata Ruang dan Kaban Pelayanan Perijinan Terpadu Ari Suryono melakukan pertemuan dengan pimpinan DPRD, M Kayan, Bambang Riyoko,...
Meski WFH, Pegawai BPK Jawa Timur Tetap Semangat Bekerja dan Mengembangkan Kompetensi
Sejak awal penerapan work from home (WFH) pada pertengahan Maret 2020, pegawai BPK Jawa Timur melakukan rutinitas tugas kedinasannya dari kediamannya masing-masing. Meski menerapkan WFH, seluruh tugas dan fungsi BPK Jawa Timur masih dilaksanakan oleh seluruh pegawai, baik pemeriksa maupun nonpemeriksa.
BPK Jawa Timur tetap menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 unaudited dari pemerintah daerah yang penyampaiannya...
Ikuti Telekonferensi dengan Pimpinan BPK, Kepala Perwakilan Laporkan Progress WFH di BPK Jawa Timur
Tingkat penyebaran kasus positif Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang masih tinggi membuat Sekretaris Jenderal BPK RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 11/SE/X-XIII.2/5/2020, yang memperpanjang masa WFH di lingkungan pelaksana BPK sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
Seiring penerapan WFH di lingkungan pelaksana BPK yang telah berjalan selama dua bulan, Pimpinan BPK menyelenggarakan pertemuan dengan seluruh Kepala Perwakilan untuk mengetahui progress WFH...
Peningkatan Jalan Taji-Bakalan Senilai Rp 5,5 Miliar Jadi Temuan BPK
Proyek pembangunan peningkatan jalan Desa Taji menuju Desa Bakalan Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kasus tersebut kini sedang diselidiki oleh Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro.
“Sedang kita periksa hasil temuan BPK dari pengerjaan proyek tersebut (peningkatan jalan Desa Taji – Bakalan),” ujar Kepala Kejari Bojonegoro, Sutikno, Senin (18/5/2020).
Dari temuan awal, proyek yang menggunakan dana APBD...
Tujuh Fraksi Menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Madiun TA 2019 Jadi Perda
Rapat paripurna pengambilan keputusan yang didahului dengan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 dengan video conference, ketujuh fraksi DPRD menerima dan menyetujui raperda itu menjadi Perda Kota Madiun.
Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Kota Madiun -Andi Raya BMS, SH, di Gedung DPRD, Jum'at (15/1). Sementara itu, Wali Kota Madiun -Maidi...
BPJS Naik, Pemkot Pasuruan Tetap Tanggung Iuran Warga Kelas III
Adanya keputusan Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 disikapi oleh Plt Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo, ST. Menurutnya, Pemkot Pasuruan siap melaksanakan keputusan itu. Terlebih, sudah menyiapkan anggarannya.
“Adanya kenaikan, kami siap melaksanakan. Sebab, selama ini Pemerintah Kota Pasuruan menanggung pembayaran iuran BPJS Kesehatan warga untuk kelas III,” ujar...
Jawaban Wali Kota Madiun atas PU Fraksi-Fraksi dalam Membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019
Wali Kota Madiun-Maidi menyampaikan jawaban Wali Kota Madiun atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun dalam membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 melalui sidang video conference dipimpin Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH di Gedung DPRD Jalan Taman Praja bagi legislatif, Rabu (13/5).
Sedang eksekutif di Gedung GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun Jalan Perintis Kemerdekaan. Dalam...
Soroti Berbagai Masalah, PU Fraksi-Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Madiun TA 2019
Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 dengan video conference yang dipimpin Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH, menyoroti berbagai masalah, di gedung DPRD, Senin (11/5). Sementara itu, Wali Kota Madiun, Maidi bersama jajarannya di gedung pertemuan GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun.
Dalam penyampaian pemandangan umum itu, Fraksi Perindo dengan juru...
Bapenda Kabupaten Malang Realistis Pasang Target PAD Saat Pandemi
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang hanya menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 360 miliar. Angka tersebut dianggap realistis dengan kondisi pandemi yang membuat ekonomi lesu.
Padahal, Bapenda Kabupaten Malang sempat optimis PAD bisa mencapai Rp 715,9 miliar.
"Target kami antara Rp 356 miliar atau Rp 360 miliar hingga akhir tahun," ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, Purnadi...
Penggunaan Rp 671 Miliar Harus Sesuai Kebutuhan
Pemkab Sidoarjo siap menjelentrehkan rencana penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Totalnya direncanakan sampai Rp 671 miliar. Kebutuhan sedang dipetakan.
Salah satunya penambahan jatah bantuan sosial untuk warga miskin dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Ada 135.572 penerima. Sebab, bantuan untuk warga miskin dalam DTKS tersebut direncanakan baru untuk dua kali penyaluran dalam dua bulan.
”Itu bisa ditambah. Direncanakan ditambah satu bulan lagi....
BPK Minta Pemkab Jember Segera Salurkan Pelampung ke Nelayan
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI Achsanul Qosasih meminta para kepala daerah agar tak melakukan pencitraan politik dengan menggunakan bantuan sosial yang dibiayai anggaran pendapatan belanja daerah maupun anggaran pendapatan belanja negara.
“Sudahlah, berhenti melakukan pencitraan atas nama uang negara. Bupati dan kepala daerah memang berkewajiban melayani rakyatnya dengan cara yang baik,” kata Achsanul kepada beritajatim.com via ponsel, Sabtu (9/5/2020).
“Tidak perlu ditaruh namanya...
Pelampung di Jember Berpotensi Jadi Obyek Pemeriksaan Khusus BPK
Pengadaan jaket pelampung untuk nelayan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, memantik perhatian publik. Ini setelah Panitia Khusus DPRD Jember menemukan ribuan pelampung masih tersimpan di aula Joko Thole PGRI dan belum disalurkan kepada nelayan beberapa waktu lalu.
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI Achsanul Qosasih mengatakan, pengadaan jaket pelampung pada 2018 tidak menjadi temuan karena tidak menjadi sampling pemeriksaan.
BPK biasa...
BPK: Anggaran Pelampung di Bagian Pembangunan Pemkab Jember Tidak Lazim
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI Achsanul Qosasih menyoroti pengadaan jaket pelampung untuk nelayan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Saat ini ribuan jaket pelampung tersebut masih tersimpan di Aula Joko Thole PGRI Jember.
Achasanul menyebut pengadaan ribuan jaket pelampung nelayan di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tidak lazim. Lazimnya pengadaan jaket pelampung itu dianggarkan di Dinas Perikanan dan Kelautan....
Akademisi: Pengadaan Pelampung di Jember Seharusnya Jadi Temuan BPK
Akademisi Universitas Jember Hermanto Rohman menilai, pengadaan jaket pelampung di Kabupaten Jember, Jawa Timur, aneh. Badan Pemeriksa Keuangan diminta tak abai.
“Hal ini mestinya akan menjadi temuan dalam pembahasan anggaran serta dalam audit BPK. Dalam kaidah UU Keuangan Negara dan pedoman pengelolaan keuangan daerah, ini adalah penyimpangan, terutama menganggarkan belanja tidak didasarkan klasifikasi fungsi, program, serta jenis belanja,” kata Hermanto,...
Megaproyek 2,5 Juta Masker – Nama Wakil Bupati Pasuruan Dicatut
Polemik pengadaan 2,5 juta masker untuk masyarakat Pasuruan dengan anggaran senilai Rp 7,5 miliar semakin liar. Bahkan Wakil Bupati (Wabup) KH Mujib Imron sampai kaget karena namanya ikut dicatut dalam plotting pengadaan masker yang seharusnya diserahkan kepada kalangan UMKM tersebut.
Informasi yang menyeret nama Gus Mujib -sapaan wabup- menjadi kelanjutan dugaan penyimpangan proyek masker, yang juga menyeret kalangan dewan, LSM,...
Pemdes di Kabupaten Bondowoso Dapat Alihkan Bantuan Sosial Tunai Bila Ditemui Data KPM Tak Tepat Sasaran
Pemerintah Desa dapat mengalihkan Bantuan Sosial Tunai (BST) apabila ditemui data KPM yang dinilai tidak tepat sasaran. Keterangan tersebut dikatakan Sekretaris Daerah Bondowoso, H Syaifullah, S.E, M.Si setelah Desa Padasan, Kecamatan Pujer menilai data KPM BST dari Kemensos tidak tepat sasaran. Banyak keluarga kategori mampu justru masuk sebagai KPM BST.
Kata dia, Pemdes bisa menghibahkan dana dari yang mampu kepada...
5.006 KPM di Jawa Timur Terima Kucuran BLT Dana Desa
Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT DD) senilai Rp 3 miliar telah digelontorkan kepada 5.006 keluarga penerima manfaat (KPM) di Jatim. Penyaluran bantuan sosial tersebut dilaksanakan sejak akhir April 2020 dan merupakan pencairan dana desa pertama di Indonesia.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan BLT DD ini merupakan bansos yang pertama kali diterima oleh keluarga terdampak di saat pandemi Covid-19,...
Deteksi Dini Covid-19, Pegawai BPK Jawa Timur Ikuti Rapid Test
Seiring meningkatnya jumlah kasus positif Corona Virus Disease-19 (Covid-19) di wilayah Jawa Timur, tiga pemerintah daerah telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak tanggal 28 April 2020, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Sebagai salah satu instansi yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, BPK Jawa Timur mengikuti kebijakan Pemkab Sidoarjo terkait penerapan PSBB, antara lain dengan...
Total Bansos Terdampak Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi Mencapai Rp 496 Miliar
Total bantuan sosial yang berproses sebagian dan bakal mengucur ke Banyuwangi untuk warga terdampak Covid-19 mencapai Rp 496 miliar.
Dana tersebut gabungan dari bansos pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten yang disalurkan hingga beberapa bulan ke depan.
Secara bertahap, bantuan tersebut telah diterima warga sejak akhir April lalu. Antara lain lewat Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian...
Kejari Kabupaten Pasuruan Selidiki Proyek Masker
Aroma penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan 2,5 juta masker, akhirnya menyeruak keluar dan mendorong penegak hukum bergerak.
Senin (4/5), Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan memanggil Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Edi Suwanto dan Kepala Dinas Koperasi, Akhmad Khasani, Senin (4/5) siang.
Kedua pejabat itu dipanggil menyusul dugaan megaproyek 2,5 juta masker untuk masyarakat yang dinilai tidak tepat sasaran.
Kekisruhan ini muncul setelah...
Temukan Kelemahan Data Penerima Bantuan Covid-19 di Kota Batu
Selama penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga Kota Batu terdampak covid-19 yang dimulai sejak 30 April lalu, telah ditemukan banyak kelemahan terkait akurasi data penerima bantuan. Terdapat beberapa nama yang tidak diusulkan Pemerintah Desa/Kelurahan, namun nama tersebut masuk dalam daftar dan menerima bantuan yang disalurkan melalui Kantor Desa/ Kelurahan ini.
Nama-nama yang masuk namun tidak diusulkan Pemerintah Desa/Kelurahan...
Ketua DPRD Kabupaten Ngawi Sebut Tidak Mewakili Lembaga DPRD
Ketua DPRD Kabupaten Ngawi Dwi Rianto "Antok" Jatmiko angkat bicara tentang kritik seorang anggotanya terhadap BPK. Menurutnya, tudingan BPK tebang pilih yang dilontarkan anggotanya itu merupakan pendapat pribadi, tidak mewakili lembaga. "Karena faktanya setiap tahun DPRD pasti menerima LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan, Red) dari BPK," kata Antok, kemarin (1/5).
Antok menilai, dalam melaksanakan tugasnya melakukan audit atau pemeriksaan, yang dilakukan...
Rekanan Pemkab Ngawi Mengadu ke Komisi IV – Tuding BPK Tebang Pilih
Kinerja tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang ditugaskan di Ngawi mendapat kritik anggota DPRD setempat. Lembaga auditor negara tersebut dinilai kurang profesional dan transparan dalam melaksanakan tugasnya memeriksa sejumlah proyek.
"Kami sangat menyayangkan. Seharusnya hal seperti itu tidak terjadi," kata anggota Komisi IV DPRD Ngawi Haris Agus Susilo, kemarin (30/4).
Haris mengungkapkan, belum lama ini pihaknya mendapat...
Pemkab Pasuruan Bantah Ada Pihak Ketiga dalam Proyek 2,5 Juta Masker
Sekretaris Dinas Koperasi Kabupaten Pasuruan, Edy Nurhadi menampik dugaan bahwa proyek pengadaan 2,5 juta masker dengan anggaran Rp 7,5 miliar tidak tepat sasaran atau diduga diselewengkan.
Edy juga membantah bahwa yang kebagian megaproyek itu adalah rekanan atau pihak ketiga, bukan para pelaku UMKM yang seharusnya diberdayakan.
Ketika dikonfirmasi terkait informasi bahwa ada pihak ketiga, dan bukan UMKM, yang kecipratan pesanan masker,...
Korupsi Block Grant 2018 Kabupaten Bondowoso – Setelah Vonis, Dua Kasek Langsung Ditahan
Dua kepala sekolah (Kasek) di Kabupaten Bondowoso divonis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Mereka dinyatakan bersalah dalam kasus dugaan korupsi dana block grant 2018.
Keduanya adalah Kepala SMPN 1 Pakem Harsana dan Kepala SDN Sukorejo, Sumberwringin, Agus Prayito. Setelah sidang putusan yang digelar secara online, keduanya langsung ditahan kejaksaan setempat.
Kajari Bondowoso Unaisi Hetty Nining mengatakan, terdakwa Harsana diputus 1 tahun 3...
DPRD Kota Batu Soroti Anggaran Janggal Covid-19
Pimpinan DPRD Batu menilai ada yang janggal dalam rincian anggaran penanganan Covid-19 di Kota Batu. Salah satunya anggaran untuk pembelian tiga unit thermal gun seharga Rp 7,6 juta per unit. Anggaran itu tercatat berada di BPBD Batu dengan total Rp 22,8 juta.
“Tidak masuk akal. Dinkes juga menganggarkan. Intinya ya harus dicek kebenarannya,” ujar Wakil Ketua 1 DPRD Batu, Nurochman,...
Kepala Perwakilan Ikuti Rapat Koordinasi Kesekretariatan AKN V melalui Telekonferensi
Sesuai kebijakan dari BPK RI Pusat melalui Surat Edaran Sekjen BPK No. 05/SE/X-XIII.2/3/2020, BPK Jawa Timur memberlakukan sistem bekerja dari rumah (work from home/WFH) dalam rangka mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19) di lingkungan BPK. Kebijakan WFH ini resmi diterapkan sejak Selasa, 17 Maret 2020. Melalui WFH, seluruh pegawai pada Pelaksana BPK melakukan rutinitas tugas kedinasannya dari kediaman masing-masing.
Hingga...
TKDD Kabupaten Probolinggo Menyusut Rp 202 Miliar
Pandemi corona yang terjadi terus mempengaruhi struktur anggaran pemerintah daerah. Saat ini pendapatan yang bersumber dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga dikurangi. Di Kabupaten Probolinggo, penyusutan TKDD itu mencapai sekitar Rp 202 miliar. Karena TKDD menyusut, maka anggaran belanja untuk organisasi perangkat daerah (OPD) harus dikurangi lagi.
Paling besar pengurangan anggaran belanja itu di Dinas PUPR (Pekerjaan...
Paripurna LKPj TA 2019 – PAD Kota Madiun Tembus Rp 226,448 Miliar
Sidang paripurna DPRD Kota Madiun melalui video conference membahas Nota Penjelasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang dibacakan oleh Wali Kota Madiun, Drs. Maidi, SH, MM, M.Pd.. secara video conference di Gedung DPRD Kota Madiun dengan GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun, dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH, didampingi Wakil Ketua DPRD, Drs. Istono, M.Pd dan...
Kasus Suap Bupati Sidoarjo – Bongkar Semua Penerima Uang Suap
Terdakwa kasus suap Ibnu Gopur berharap dapat keringanan hukuman. Dia berharap menjadi justice collaborator (JC) dengan membongkar semua fakta terkait kasus tersebut.
Kepada majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin (27/4), Gopur memerinci pembagian dan penerima uang. Di antaranya, pemberian uang dilakukan pada Agustus 2019. Waktu itu, dia menyerahkan uang Rp 190 juta kepada pokja proyek peningkatan Jalan Candi–Prasung. Penerimanya berinisial...
Pemprov Jatim Berikan Bantuan Keuangan Khusus Rp 549,9 Miliar
Skema penanganan dampak sosial ekonomi covid-19 dilakukan secara berlapis. Selain enam jenis bantuan dari pusat, Pemprov Jatim juga mengucurkan bantuan keuangan khusus senilai total Rp 549,9 miliar. Di antaranya untuk top up Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan keuangan senilai Rp 200 ribu per bulan.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menuturkan, dalam penanganan dampak sosial ekonomi berbagai program dari...
DPRD Kota Probolinggo Temukan Selisih Angka Sebesar Rp 4,6 Miliar dalam LKPj 2019
Rapat Banggar DPRD Kota Probolinggo dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terdapat temuan selisih anggaran. Sebab, banggar menemukan adanya perubahan pendapatan yang tidak dilaporkan kepada DPRD Kota Probolinggo.
Sibro Malisi, anggota Banggar dari Fraksi Nasdem, Minggu (26/4) menuturkan, antara perda 11/2019 dan dokumen LKPj, ada selisih angka sebesar Rp 4,6 miliar yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang...
Jam Kerja Pegawai BPK Selama Ramadhan 1441 H
Dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah baik yang dilaksanakan melalui mekanisme penyelesaian tugas dari rumah (work from home) atau bekerja di kantor, Sekretaris Jenderal BPK menetapkan jam kerja pegawai selama Bulan Ramadhan 1441 Hijriah di lingkungan BPK.
Penetapan jam kerja selama Bulan Ramadhan ini dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor...
Simulasi Banggar DPRD Kota Surabaya, Penerapan PSBB Perlu Rp 1,9 Triliun
Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diprediksi menelan anggaran yang cukup banyak. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya membuat simulasi untuk menghitung dana yang dibutuhkan. Jika diterapkan selama tiga bulan, PSBB menelan anggaran sekitar Rp 1,9 triliun.
Wakil Ketua Banggar DPRD Surabaya A.H. Toni menilai, selain aturan yang bakal dituangkan di dalam peraturan wali kota (perwali), ada hal lebih krusial...
Bantuan Tak Jua Cair, Pemkot Batu Tunggu Data Valid
Validasi jumlah warga yang berhak mendapatkan bantuan program jaring pengaman sosial (JPS) di Kota Batu masih dilakukan. Di lapangan, pendataan dihadapkan pada tantangan proses verifikasi. Petugas harus jeli agar verifikasi tepat sehingga penyaluran bantuan juga tepat.
Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso menjelaskan, tidak mudah bagi petugas di lapangan untuk memverifikasi status warganya. Pasalnya, rawan kecemburuan sosial. Maka dari itu, hingga Rabu...
Pemkab Gresik Siapkan Anggaran Rp 220 Miliar untuk PSBB
Pasca turunnya Surat Keputusan (SK) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari Menteri Kesehatan RI, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik sedang mempersiapkan sejumlah langkah konkrit untuk mendukung pemberlakuan PSBB tersebut.
Langkah-langkah itu telah disampaikan oleh Bupati Gresik Sambari Halim Radianto saat rapat bersama Forkopimda lengkap yang berlangsung di Ruang Mandala Bakti Praja, Selasa (21/4).
Bupati Sambari menyatakan bahwa Pemkab Gresik telah menyiapkan bantuan...
Korupsi Dana Hibah Jasmas Surabaya – Jaksa Anggap Aneh Vonis Bebas Ratih
Proses hukum terhadap Ratih Retnowati yang divonis bebas hakim Pengadilan Tipikor Surabaya belum berkekuatan hukum tetap. Jaksa memastikan akan mengajukan upaya hukum kasasi dalam kasus korupsi dana hibah jasmas. Tim penuntut kejaksaan itu menganggap vonis bebas tersebut aneh.
Muhammad Fadhil, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, mengungkapkan, dirinya memastikan bakal menempuh upaya hukum kasasi. Dia menerangkan, putusan bebas...
Anggaran Rp 196 Miliar untuk Penanganan Covid-19 di Kota Surabaya
Dana sebesar Rp 196 miliar dianggarkan Pemerintah Kota Surabaya untuk penanganan Covid-19 di Kota Pahlawan. Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan mengatakan, penganggaran itu sudah melalui pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, serta berkonsultasi dengan pihak kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ia mengatakan, anggaran tersebut bersumber dari pos belanja tidak terduga Rp 12,5 miliar dan belanja...
Program Bedah RTLH di Kabupaten Pasuruan Tetap Jalan
Program bedah rumah tak layak huni (RTLH) di Kabupaten Pasuruan tetap jalan meskipun di tengah-tengah pandemi covid-19.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, Hari Aprianto menyampaikan alasan RTLH di Kabupaten Pasuruan tetap jalan karena kontrak program bedah rumah sudah dilakukan sebelum 31 Maret 2020.
“RTLH di Kabupaten Pasuruan tak berpengaruh terhadap pandemi korona, karena kontraknya selesai sebelum 31 Maret....
Realoaksi Rp 2,3 Triliun Dana Desa Jatim untuk BLT Masyarakat Terdampak Covid-19
Realokasi dana desa di Jatim bisa sejumlah Rp 2,322 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT). Bantuan tersebut akan diberikan ke 1.286.374 Rumah Tangga Miskin (RTM) yang terdampak wabah virus Corona atau Covid-19.
Realokasi dana tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 6 Tahun 2020 sebagai revisi Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
Permendes tersebut mengatur besaran...
Wali Kota Probolinggo Beberkan Upaya Penanganan Covid-19 ke Dewan
Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib berharap aspirasi masyarakat kota Probolinggo ditindaklanjuti oleh pemerintah kota. Karena pihaknya menerima banyak masukan dari masyarakat untuk disampaikan ke eksekutif sebagai penyelenggara negara.
“Tindakan yang sudah dilakukan pemerintah patut kami apresiasikan. Kami mendukung dan menyiapkan diri bersama mengatasi Covid-19,” katanya, Kamis kemarin.
Sementara Wali Kota Hadi Zainal Abidin membeberkan segala bentuk upaya penanganan Covid-19 yang...
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan I-2020
Pada periode Januari s.d. Maret 2020, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada 8 (delapan) responden (pemohon informasi), dengan hasil sebagai berikut:
Hasil Kuesioner Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Triwulan I-2020
Pada periode Januari s.d. Maret 2020, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan pengaduan masyarakat di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Dari kuesioner yang telah disebar, terdapat 1 (satu) kuesioner yang dikembalikan (diisi) oleh responden (pemberi pengaduan), dengan hasil sebagai berikut:
Anggaran Covid-19 Kabupaten Jember Terbesar Kedua di Indonesia
Besaran anggaran penanganan pandemi Corona di Kabupaten Jember yang termasuk fantastis, yaitu Rp 479,4 miliar, akhirnya diungkap oleh Pemkab Jember.
Sumber anggaran bencana medis tersebut, sebelumnya mengagetkan kalangan DPRD setempat meski Bupati Jember, Faida, baru mengumumkan 'hanya' Rp 400 miliar.
Baru Rabu (15/4), Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Jember mengirimkan siaran pers anggaran penanganan Covid-19 itu, beserta dengan rincian sumber anggarannya.
Bahkan...
DPRD Kabupaten Gresik Minta BPK Awasi Dana Jaring Pengaman Sosial
Dana jaring pengaman sosial untuk masyarakat Gresik yang terdampak pandemi Covid-19 dari realokasi APBD 2020 lumayan besar. Yakni, mencapai Rp 160 miliar. Dari jumlah itu, rencananya, diwujudkan bantuan langsung tunai (BLT). Sasarannya adalah 150 ribu kepala keluarga (KK). Setiap KK mendapat Rp 200 ribu selama April-Juni.
Keputusan itu sudah disepakati antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik dan tim anggaran pemkab....
Kejari Bondowoso Tahan Kades dan Mantan Kades terkait ADD Program Getar Desa
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso menahan satu orang Kepala Desa (Kades), yakni Kades Sempol, dan satu mantan Kades Sumberejo, terpidana korupsi anggaran Dana Desa untuk alokasi program Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) tahun 2018.
Dua terpidana itu adalah Hari Prasetyawan mantan Kades Sumberejo, dan Hartono bin Juli, Kepala Desa Sempol, Kecamatan Ijen.
Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Unaisi Hetty Nining, S.H.,...
Uang Rp 700 Juta untuk Dinas PUCTKR Kabupaten Sidoarjo
Perusahaan rekanan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menyatakan telah menyerahkan uang Rp 700 juta untuk pembangunan Wisma Atlet kepada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang (PUCTKR) karena diminta. Tujuan dana untuk membuat desain atau gambar pekerjaan yang sudah jadi. Padahal pekerjaan itu merupakan tanggung jawab konsultan pengawas dan sudah dialokasikan anggaran.
Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan untuk mendengarkan...
Pemprov Jatim Petakan Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19
Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran penanganan covid-19 di Jatim sebesar Rp 2,84 triliun. Anggaran tersebut telah dipetakan untuk empat kepentingan selama dan pasca penanganan covid-19 di Jatim.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa merinci, alokasi anggaran covid-19 sebesar Rp 825,31 miliar untuk kepentingan kuratif, Rp 110,17 miliar untuk promotif dan preventif, Rp 995,04 miliar untuk social safety net dan Rp 454,26...
Wali Kota Madiun Relokasi Anggaran Rp 25 Miliar untuk Penanganan Covid-19
Meski tanah air tengah dalam masa percepatan penanggulangan penyebaran Virus Corona atau Covid19, tetapi urusan pemerintahan dipastikan tetap berjalan. Hal itu mengemuka setelah rapat koordinasi bersama Mendagri, Ketua KPK, Ketua BPK, Kepala BPKP, Kepala LKPP, dengan kepala daerah seluruh tanah air melalui Video Conference (Vidcon), pekan lalu.
Wali Kota Madiun, Maidi menyatakan, rapat koordinasi (Rakor) juga membahas penegasan proses penyerapan...
Di Tengah Darurat Wabah Covid-19, BPK Jatim Selesaikan Pemeriksaan LKPD Kota Madiun TA 2019
Penerapan kebijakan work from home (WFH) tidak menghalangi BPK Jawa Timur untuk menyelesaikan rangkaian kegiatan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019. Menandai selesainya pemeriksaan LKPD Kota Madiun TA 2019, BPK Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD kepada DPRD dan Pemerintah Kota Madiun pada Rabu, 8 April 2020.
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK...
Kota Madiun Pertahankan Predikat WTP Ketiga Kali
Lagi, Kota Madiun berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kali ketiga secara berturut. Itu menyusul penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jatim, Rabu (8/4).
Menariknya, Kota Madiun pemerintah daerah pertama di Jawa Timur yang sudah menerima LHP tersebut tahun ini. Penyerahan laporan juga...
Pemkot Madiun Pertahankan Predikat WTP Ketiga Kalinya
Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketiga kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2017.
Selain mempertahankan predikat WTP, Kota Madiun juga merupakan pemerintah daerah pertama di Jawa Timur yang telah menerima LHP tersebut tahun ini.
Penyerahan laporan tersebut juga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yakni dilakukan secara konferensi video. Sedang, LHP secara tertulisnya dikirimkan melalui surat...
Pemkot Madiun Raih Predikat WTP Tiga Kali Berturut-Turut
Kota Madiun berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kali ketiga secara berturut-turut. Hal itu menyusul penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jatim, Rabu (8/4/2020).
Dari hasil pemeriksaan itu, Kota Madiun menjadi pemerintah daerah pertama di Jawa Timur yang sudah menerima LHP tahun ini...
Terima LHP Tercepat di Jatim, Kota Madiun Pertahankan WTP
Wali Kota Madiun H. Maidi mengapresiasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pelaporan keuangan. Sehingga tahun ini Kota Madiun kembali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Madiun tahun anggaran 2019 diserahkan melalui video conference (vicon) pada Rabu (8/4/2020). Sedangkan...
KOTA MADIUN MENERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
Sidoarjo, Rabu (8 April 2020) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 kepada DPRD dan Pemerintah Kota Madiun. Penyerahan LHP kali ini merupakan penyerahan pertama untuk pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 di Jawa Timur.
Sesuai kesepakatan bersama antara BPK RI...
LKPD Kota Madiun Tahun 2019 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 41/LHP/XVIII.SBY/03/2020 tanggal 30 Maret 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2019.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pedagang Pasar di Kabupaten Gresik Bebas Retribusi
Upaya Pemerintah Kabupaten Gresik memerangi virus corona atau Corona Virus Disease (Covid) 19 tak tanggung-tanggung. Sedikitnya Rp 150 miliar bakal digelontorkan untuk memerangi dampak merebaknya virus ini.
Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto mengatakan, pihaknya bersama tim anggaran telah menyiapkan dana ini untuk mengantisipasi berbagai dampak yang diakibatkan Covid-19 ini.
"Kami berharap kebijakan ini didukung semuanya, baik dari Forkopimda maupun dari pihak legislatif," ujarnya,...
Sidang Korupsi di Sidoarjo – Pegawai Pengadaan Juga Terima Uang
Sidang kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Ibnu Gofur dan Totok Sumedi, terdakwa penyuap Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (6/4).
Kali ini, sidang menghadirkan empat orang saksi. Tiga pegawai di bagian pengadaan Pemkab Sidoarjo dan seorang penyedia jasa.
Dalam sidang, terungkap bahwa para pegawai itu...
Teleconference Penyampaian LKPJ Bupati Sampang
Antisipasi dampak pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) terus dilakukan Pemkab Sampang bersama jajarannya. Bahkan salah satu kegiatan penting penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sampang Tahun Anggaran 2019, dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sampang dilakukan dengan cara teleconference.
Bupati Sampang bersama jajarannya berada di Ruang Aula Pemkab Sampang, sedangkan Ketua DPRD Sampang dan anggotanya...
Pengelolaan Anggaran Penanganan Covid-19 Harus Transparan
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Aufa Zhafiri meminta Gubernur Khofifah Indar Parawansa transparan dalam pengunaan anggaran penanganan Covid-19 senilai Rp 2,348 triliun. Pasalnya, dana sebesar itu disebut setara dengan 6,8 persen dari total APBD Jatim 2020 sebesar Rp 35 triliun.
“Bu Gubernur harus transparan, karena anggaran itu (Rp 2,348 triliun, red) setara dengan 6,8...
Rancangan Kedua Perbup APBD Jember Tak Disetujui Gubernur
Ketua DPRD Jember
Itqon Syauqi mengatakan, pemerintah kabupaten mengajukan kembali Rancangan
Peraturan Kepala Daerah atau Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah 2020 kepada gubernur Jawa Timur.
Sebelumnya,
gubernur sudah mengesahkan Perkada APBD Jember 2020 pada 3 Januari lalu.
Belakangan bupati mengajukan perkada lagi untuk menganggarkan penanganan
Covid-19 yang kemudian tak disetujui gubernur.
“Setelah kami
pelajari di...
Pemprov Jatim Alokasikan Rp 2,384 Triliun Tangani Covid-19
Pemprov Jatim telah membagikan 16 ribu rapid test ke Dinas Kesehatan (dinkes) kabupaten/kota serta 75 rumah sakit (RS) rujukan di Jatim. Namun, sejak dibagikan pada 27 Maret hingga kemarin, baru 6.263 rapid test yang sudah digunakan. Hasilnya, 145 di antaranya dinyatakan positif.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap seluruh kepala dinkes dan RS rujukan...
Rp 2,39 Triliun untuk Penanganan Korona Diambil dari APBD Jatim
Sebuah kebijakan strategis diambil Pemprov Jatim untuk antisipasi dan penanganan pandemi virus korona. Instansi itu memutuskan untuk mengalokasikan anggaran khusus melalui APBD Jatim.
Nilainya cukup signifikan. Mencapai Rp 2,39 triliun atau setara 6,8 persen dari kekuatan anggaran 2020. Dana tersebut dialokasikan untuk penanganan dan tindakan preventif di lapangan.
Gubernur Jatim Khofifah...
Kepala Desa Boleh Gunakan DD/ADD untuk Penanganan Pandemi Covid-19
Wabah penyakit yang menerjang wilayah Indonesia, hal ini telah membuat pemerintah terus berupaya melakukan pencegahan penyebaran penyakit yang bisa menyebabkan kematian, yakni Corona Virus Diseases (Covid-19). Sehingga anggaran yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur, sebagian dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Salah satunya adalah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), kini boleh dialihkan penggunaannya untuk...
Dana Kunker DPRD Kabupaten Jombang Rp 2 Miliar Dialihkan untuk Penanganan Corona
DPRD Jombang harus rela tidak melakukan kunker (kunjungan kerja) selama dua bulan ke depan. Pasalnya, anggaran kunker sekitar Rp 2 milar dialihkan untuk penanganan pendemi virus corona atau Covid-19.
Kepastian realokasi anggaran tersebut disampaikan Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi, Rabu (1/4/2020). “Selama dua bulan ke depan, kita tidak melakukan kunker. Karena anggaran tersebut kita...
Imbas Corona di Kota Mojokerto, Pemkot Kehilangan PAD Puluhan Juta
Wabah Corona atau COVID-19 membuat Pemkot Mojokerto menghentikan penyewaan gedung dan fasilitas olahraga selama dua bulan. Akibatnya, mereka kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) puluhan juta rupiah. Selain itu, program perizinan 635 rumah kos bodong juga terpaksa dihentikan sementara.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mojokerto Moch Imron mengatakan ada lima aula...
17 Ribu Warga Kota Malang Dapat Bantuan Rp 10 Miliar untuk 2 Bulan
Kota Malang masuk dalam zona merah penyebaran virus corona COVID-19 di Jawa Timur. Penerapan zona ini membuat beberapa sektor lumpuh, sekolah diliburkan, mal tutup hingga dua pekan ke depan, dan semua fasilitas publik seperti taman juga ditutup untuk memutus mata rantai COVID-19.
Dampak dari ini semua tentu perekonomian. Pedagang kaki lima (PKL) yang biasa...
Pemkab Banyuwangi Tebar Jaring Pengaman Libatkan Guru Sekolah
Pemerintah Banyuwangi terus berupaya memberikan perhatian bagi warga terdampak secara ekonomi akibat mewabahnya virus corona Covid 19. Langkah nyata yang kali iki dilakukan yaitu melibatkan seluruh kepala SD, SMP, dan SMA/SMK secara bergelombang. Mereka semua berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Saat ini, lebih dari 200.000 pelajar Banyuwangi belajar di rumah. Ini tentu berdampak pada...
Perang Terhadap Covid-19, Pemkab Nganjuk Siapkan Rp 19,3 Miliar
“Perang” terhadap penyebaran Covid-19 telah dilakukan oleh Pemkab Nganjuk, dengan menyiapkan dana sebesar Rp19,3 Miliar. Selain mengibarkan bendera perang, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat juga telah memberlakukan shift kerja terhadap para ASN, mulai Kamis (26/3).
Pemerintah Kabupaten Nganjuk sangat serius dalam melakukan langkah penanganan virus corona atau covid-19 yang saat ini terus menjadi perhatian...
Korupsi Dana Kapitasi – Mantan Kadinkes Kabupaten Malang Dijebloskan ke LP Lowokwaru
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang akhirnya mengeksekusi Mantan Kepala Dinas Kesehatan, Abdurachman ke LP (Lembaga Pemasyarakatan) Lowokwaru, Kota Malang, Senin (30/3/2020).
Abdurachman yang juga pernah menduduki jabatan sebagai Direktur RSUD Kanjuruhan itu, kini mendekam di penjara atas dugaan korupsi dana kapatasi bagi tenaga medis dan dokter di seluruh puskesmas se-Kabupaten Malang.
Pemkab Bojonegoro Anggarkan Rp 33 Miliar untuk Penanganan Corona
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menganggarkan Rp 33 miliar guna penanganan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).
Dari jumlah tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah mencairkan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar. “Dana itu sudah dikelola oleh beberapa intansi guna pencegahan Covid-19,” ujar Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Anwar Murtadlo, Senin...
Kurang Volume Rabat Jalan, Pemdes Dalpenang Sampang Disanksi
Pengerjaan rabat beton Kelurahan Dalpenang, Sampang, dinyatakan mengalami kekurangan volume pengerjaan. Akibatnya Inspektorat Kabupaten Sampang mensanksi pihak Pemdes untuk mengembalikan anggaran Dana Kelurahan sebesar Rp 1.400.000.
Kegiatan rabat beton tersebut berada di depan sekolah SDN 3 Kelurahan Dalpenang, yang melintasi pekarangan rumah warga setempat. Meski warga sekitar yang mengusulkan kegiatan tersebut 2018, namun pada...
Pemkab Banyuwangi Kuras APBD untuk Lawan Corona
Menghadapi ancaman Corona yang sudah pandemik, sudah seperti perang. Pemkab Banyuwangi pun tidak setengah-setengah, karena sudah merealokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 guna pencegahan dan penanganan Corona.
Realokasi anggaran itu mencapai Rp 21 miliar, yang digunakan untuk menambah bed isolasi, alat rapid test (tes cepat) untuk warga, juga penambahan alat pelindung diri...
Pengerjaan Proyek Besar Pemkot Surabaya Tetap Berlanjut
Persebaran virus korona yang masif mengubah banyak kebiasaan dan aktivitas warga. Warga diimbau sebisanya menghindari tatap muka dan kerumunan. Bekerja dan beraktivitas di rumah saja. Namun, imbauan dari pemerintah itu tidak bisa diterapkan bagi semua jenis pekerjaan. Para pekerja proyek pembangunan pemkot tetap harus menyelesaikan tugasnya sesuai kontrak.
Kepala Bidang Bangunan Gedung Dinas Perumahan...
Pemkot Malang Anggarkan Rp 2,5 Miliar Tangani Covid-19
Pemerintah Kota Malang menganggarkan penanganan virus corona atau Covid-19 sebesar Rp 2.550.000.000. Anggaran itu berasal dari belanja tidak terduga sebesar Rp 2.150.000.000 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) kesehatan sebesar Rp 400.000.000.
Kabag Humas Pemkot Malang, Nurwidianto, kepada wartawan mengemukakan, sumber penganggarannya sebesar Rp 2,15 miliar dari belanja tidak terduga dan DAK kesehatan Rp 400...
Bapenda Kabupaten Mojokerto Andalkan Bulan Panutan Pajak
Gebyar Bulan Panutan digunakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto sebagai ajang untuk mendongkrak pendapatan PBB-P2, khususnya untuk Buku I,II, dan III. Gelaran yang dilaksanakan di tiap kecamatan ini terbukti mampu menarik perhatian masyarakat.
“Peran PBB-P2 sangat penting sebagai pendukung potensi pendapatan. Saya harap pemerintah desa dan kecamatan dapat bersinergi dengan Bapenda dalam pelaksanaan...
Covid 19 Ancam Ekonomi Warga Banyuwangi, Ini Peran Pemda
Pemkab Banyuwangi menyiapkan jaring pengaman untuk warga dengan pekerjaan yang mengandalkan pendapatan harian di tengah semakin banyak pihak melakukan social distancing untuk mencegah penyebaran virus corona atau covid-19. Jaring pengaman itu ditujukan antara lain untuk pengemudi becak, pedagang kaki lima (PKL) skala mikro, dan sebagainya.
”Kita paham ada dampak ekonomi dari social distancing, terutama...
DPRD Kabupaten Jember Ogah ‘Di-PHP’ Saat Bahas RAPBD
Sejauh mana kekompakan antara eksekutif dan legislatif setelah 'perang dingin' akibat pemakaian hak angket, kembali diuji saat rencana pembahasan Rancangan APBD Jember tahun 2020.
Karena dijadwalkan pekan depan, DRPD Kabupaten Jember sudah siap membahas kembali RAPBD dan disepakati di Badan Musyawarah (Banmus) DPRD.
"Berdasarkan pembahasan di Banmus, pembahasan kembali R-APBD Jember...
Pemkab Sumenep Usulkan Rp 2,5 Miliar untuk Antisipasi COVID-19
Pemerintah Kabupaten Sumenep mengirim surat ke DPRD setempat. Isi surat tersebut adalah menggunakan anggaran sebelum pembahasan APBD Perubahan 2020 sebesar Rp 2,5 miliar.
Usulan anggaran tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi mewabahnya Covid-19 di Bumi Sumekar ini. Bupati Sumenep, A. Busyro Karim mengatakan, pemerintah daerah telah mengirimkan surat ke DPRD setempat untuk menggunakan anggaran sebelum pembahasan...
Proyek RS Tanjungsari Surabaya Segera Masuk Lelang
Peningkatan status dua puskesmas menjadi rumah sakit (RS) dikebut. Yakni, Puskesmas Kali Kedinding dan Tanjungsari. Untuk Kali Kedinding, pemkot sudah menyiapkan anggaran Rp 9,7 miliar. Puskesmas Tanjungsari segera masuk lelang.
Di laman Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), proyek Puskesmas Kali Kedinding yang bakal menjadi rumah sakit tipe C sudah masuk lelang. Namun, belum ada...
Empat Pemda di Daerah Tapal Kuda Jatim Menyerahkan LKPD TA 2019 Unaudited
Menyusul sepuluh pemerintah daerah yang telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 unaudited, empat pemerintah daerah di wilayah tapal kuda Jawa Timur menyerahkan LKPD TA 2019 unaudited kepada BPK Jatim.
Penyerahan LKPD unaudited itu bertempat di kantor BPK Jatim, Sidoarjo. Masing-masing pimpinan daerah, yaitu Bupati Bondowoso...
BPK Segera Terjunkan Tim Pemeriksa LKPD TA 2019 ke Enam Pemerintah Daerah
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 pada enam pemerintah daerah di Jawa Timur segera diperiksa oleh BPK. Keenam pemerintah daerah itu, yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Surabaya, telah menyerahkan LKPD TA 2019 unaudited kepada BPK Jatim pada Jum’at, 13 Maret 2020. LKPD...
Pemeriksa dari KAP Diharapkan Pahami Proses Bisnis Entitas yang Diperiksa
Pemeriksaan keuangan pada sektor publik (lingkup pemerintahan) memiliki metodologi yang berbeda dibandingkan pemeriksaan pada sektor privat (non pemerintahan). Salah satunya, standar yang digunakan dalam pemeriksaan mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar ini wajib digunakan oleh seluruh pemeriksa yang memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk pemeriksa dari Kantor...
Mahal, Perawatan Satu PDP Corona Rp 180 Juta
Anggaran untuk penanganan dan perawatan pasien Corona ternyata mahal. Menurut Direktur RSUD dr Iskak Tulungagung, dr Supriyanto Dharmoredjo, dana penanganan untuk satu orang yang masuk pasien dalam pengawasan (PDP) virus Corona (Covid-19) asal Kabupaten Pacitan, mencapai Rp 180 juta.
Kondisi PDP asal Pacitan berusia 44 tahun itu sudah membaik dan tidak sesak nafas atau...
Korupsi PDAU Trenggalek – Tatang Bebas, Jaksa Ajukan Kasasi
Istiawan Witjaksono alias Tatang Istiawan bisa bernapas lega. Sebab, hakim Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin memvonis bebas bos salah satu media di Surabaya itu. Tatang dianggap tak bersalah meski menerima keuntungan Rp 1,3 miliar dari bisnis pembentukan usaha bersama Pemkab Trenggalek.
Jaksa penuntut umum langsung menyatakan kasasi seusai putusan bebas Tatang. Bagi Kasipidsus Kejari Trenggalek...
BPK Terapkan Sistem Kerja Work From Home
JAKARTA, Senin (16 Maret 2020) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerapkan sistem kerja work from home (WFH) hingga akhir Maret 2020 sebagai respon atas kebijakan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Mekanisme WFH akan dimulai pada Selasa 17 Maret 2020, dan berlaku untuk seluruh kantor BPK di Indonesia.
"BPK memandang perlu melakukan kebijakan WFH guna meminimalkan pertemuan fisik...
Bupati Mojokerto Siapkan Dana Rp 6,5 Miliar Hadapi Corona
Bupati Mojokerto Pungkasiadi, memimpin langsung rapat gugus tugas Covid-19, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra dengan diikuti OPD terkait di ruang rapat Satya Bina Karya.
Sesuai petunjuk bupati, mengingat pentingnya situasi yang mendesak serta berdasarkan Keppres RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), memutuskan bahwa semua kegiatan harus ditangguhkan...
Saluran Tambang Boyo Dikucuri Rp 1,1 Miliar oleh Pemkot Surabaya
Pemkot Surabaya menyiapkan anggaran hingga Rp 1,1 miliar untuk merevitalisasi afvoer Tambang Boyo. Banyak tanggul yang rusak dan ambrol. Lokasinya bersebelahan dengan jalan raya dan perkampungan sehingga rawan jika tidak segera dibenahi.
Saluran Tambang Boyo membentang sekitar 1 kilometer. Lebarnya sekitar 3-4 meter. Saluran itu menampung air dari kawasan tengah kota hingga pintu air...
BPK Usai Periksa Laporan Keuangan APBD 2019, Pamit ke Wali Kota Madiun
Sejak satu bulan lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah intens melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan keuangan yang ada pada pemerintahan Kota Madiun. Kunjungan kerja ini terkait pemeriksaan laporan keuangan rutin BPK RI Perwakilan Jawa Timur terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019.
Pada Kamis (12/3), seluruh tim BPK mendatangi Balaikota Madiun guna berpamitan ke...
Para Pemeriksa Diminta Pegang Teguh Kode Etik BPK
Seluruh pemeriksa di lingkungan BPK Jatim diminta menjaga kode etik BPK selama menjalankan tugas sebagai pemeriksa. Prinsip independensi, integritas, dan profesionalisme mesti dijunjung tinggi dan diterapkan oleh pemeriksa BPK. Dengan memegang teguh prinsip ini, hasil pemeriksaan BPK dapat objektif dan berkualitas.
Hal ini ditegaskan Kepala Perwakilan BPK
Jatim Joko Agus...
Cegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Para Pegawai Dihimbau Menerapkan Kebiasaan Cuci Tangan dengan Benar
Sidoarjo, 12 Maret 2020 - Seiring dengan merebaknya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sejak akhir tahun 2019 lalu dan ditetapkannya virus ini sebagai pandemik oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020 serta ditemukannya kasus positif COVID-19 di Indonesia, masyarakat dihimbau tetap tenang dan menerapkan perilaku hidup sehat. Salah satunya, mencuci tangan secara...
LKPD TA 2019 Pemkab Jombang dan Pemkab Tuban Segera Diperiksa oleh BPK
BPK Jatim segera melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 pada Pemkab Jombang dan Pemkab Tuban. Hal itu setelah kedua pemerintah daerah tersebut menyerahkan LKPD TA 2019 unaudited kepada BPK Jatim pada Selasa, 10 Maret 2020.
Sesuai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, kepala...
BPK Jatim Siap Memulai Pemeriksaan LKPD Kabupaten Situbondo TA 2019
Penerapan e-Government memudahkan Pemkab Situbondo untuk memonitor dan mengevaluasi jalannya pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, hal ini memiliki dampak yang luar biasa dalam mengelola jajaran organisasi perangkat daerah. Salah satunya, laporan keuangan Pemkab Situbondo Tahun Anggaran 2019 (unaudited) dapat diselesaikan lebih cepat dari batas waktu yang...
Korupsi Hibah KPU Kabupaten Lamongan – Kelebihan Uang Hibah Dikembalikan
Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bendahara KPU Lamongan, IS, telah memasuki tahap persidangan.
Dalam proses persidangan di Tipikor Surabaya, Kejari Lamongan melakukan pengembalian kelebihan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi sebesar Rp 13,2 juta kepada terdakwa.
Kajari Lamongan, Diah Yuliastuti mengatakan, kasus dana hibah Pilkada 2015 dengan terdakwa IS...
Pemkab Tuban Siapkan Rp 25 Miliar Demi Pelayanan Terpadu
Efisiensi pelayanan publik dalam satu atap, seperti menjadi sebuah style pemerintah daerah. Menyusul daerah lain, Pemkab Tuban pun menegaskan komitmennya mewujudkan pelayanan terpadu dalam bentuk Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dibangun dengan anggaran Rp 25 miliar.
Dengan anggaran semahal itu, pemkab berharap imbasnya setimpal yaitu memberikan pelayanan publik yang optimal.
Itu...
Realisasi Anggaran Dinas Cipta Karya Pemprov Jatim Baru 3,72 Persen
Upaya percepatan realisasi anggaran pada APBD Jatim 2020 belum menunjukkan pergerakan signifikan. Bahkan menjelang akhir triwulan pertama, serapan anggaran belanja di Pemprov Jatim rata-rata masih sekitar 5 persen per 10 Maret 2020. Parahnya, sejumlah OPD bahkan masih mencatatkan realisasinya kurang dari 5 persen.
Beberapa OPD tersebut antara lain Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan...
Korupsi Jasmas Kota Surabaya – Dituntut Tiga Tahun, Binti Rochmah Berkaca-kaca
Kasus korupsi pencairan dana hibah jasmas 2016 mulai memasuki babak krusial. Kemarin (10/3) di Pengadilan Tipikor Surabaya Binti Rochmah dituntut jaksa tiga tahun. Jaksa penuntut umum menganggap mantan anggota DPRD Kota Surabaya itu telah terbukti menyalahgunakan kewenangannya sebagai anggota DPRD saat pencairan dana hibah jasmas 2016.
Binti terlihat berkaca-kaca setelah mendengarkan jaksa membacakan tuntutannya....
Juli, Pemprov Jatim Salurkan BPOPP untuk Madrasah Aliyah
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menekankan tahun ini memberikan subsidi SPP gratis bagi Madrasah Aliyah (MA) negeri dan swasta. Besaran tiap sekolah pun berbeda sesuai dengan jarak sekolah dengan SMA negeri terdekat. Hal itu disampaikan gubernur usai melakukan peninjauan pelaksanaan Ujian Sekolah Berbasis Komputer dan Smartphone (USP BKS) di SMA Trimurti, Selasa (10/3).
Dalam...
Amankan Pengelolaan Dana Desa, Pemkab Lamongan MoU dengan Kejari
Pemkab Lamongan dan Kejaksaan Negeri setempat melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bidang perdata dan tata usaha negara terkait pengelolaan Dana Desa di Aula Gajah Mada Kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan, Senin (9/3) siang.
MoU bersama 474 kades dan lurah se-Kabupaten Lamongan ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan pendampingan dan mengawal pembangunan agar cepat dan...
Pemkab Tuban Cairkan Rp 130 Miliar untuk Jalan
Program perbaikan jalan rusak di Tuban tahun ini seperti menjadi kerja besar yang memeras energi dan biaya.
Bagaimana tidak. Pemkab Tuban telah mengalokasikan anggaran perbaikan jalan senilai Rp 130 miliar pada APBD tahun anggaran 2020, yang akan tersebar dalam 100 paket proyek.
Anggaran tersebut meliputi perbaikan jalan yang menjadi kewenangan pemkab,...
Kontribusi Kecil, Usulkan Jompo Shopping Centre (JSC) Dihapus
Bupati Jember diminta segera berkirim surat kepada DPRD Jember terkait usulan penghapusan aset di pertokoan Jompo. Pertokoan Jompo itu tercatat memakai nama 'Jompo Shopping Centre' di bagian pencatatan aset Pemkab Jember.
Ada 31 ruko yang menjadi aset Pemkab Jember di Jompo Shopping Centre tersebut. Ke-31 ruko itu memberikan pemasukan kepada pemkab melalui Pendapatan Asli...
Kabupaten Madiun Tercepat Salurkan Dana Desa
Apresiasi disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun dalam penyaluran dana desa tahap I 2020. Di mana, Kabupaten Madiun menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang sudah menyalurkan 100 persen dana desa tahap pertama 2020.
Gubernur perempuan pertama di Jatim itu pun melakukan monitoring langsung penyaluran dana desa di dua...
Pembangunan Puskesmas Bermasalah, Dewan Panggil Dinkes Kabupaten Jombang
Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang menggelar hearing dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jombang serta sejumlah rekanan yang terkait pembangunan Puskesmas bermasalah di Jombang, Jumat (28/2) kemarin.
Dalam pertemuan tersebut, setidaknya, dewan mencatat ada tiga Ppkesmas yang dalam pembangunannya mengalami masalah, yakni Puskesmas Mojowarno, Puskesmas Kesamben, dan Puskesmas Peterongan.
Perkara Jasmas Kota Surabaya Berhenti di Enam Terdakwa
Kepala Kejari Tanjung Perak Wagiyo Santoso menegaskan, perkara dugaan korupsi Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) 2016 berhenti pada enam mantan Anggota DPRD Kota Surabaya yang kini menjadi terdakwa dan disidang di Pengadilan Tipikor Surabaya. Yakni, Ratih Retnowati, Aden Darmawan, Sugito, Binti Rochmah, Syaiful Aidi, dan Dini Rijanti.
"Yang terbukti enam dewan yang sekarang berstatus terdakwa....
Korupsi Kasus Jasmas Kota Surabaya – Jaksa Tuntut Darmawan 3 Tahun Penjara
Jaksa Kejari Tanjung Perak Surabaya menuntut Aden Darmawan selama tiga tahun penjara. Mantan anggota DPRD Kota Surabaya itu dianggap jaksa telah menyalahi wewenang jabatannya dalam kasus Jasmas 2015 sehingga negara dirugikan Rp 4,9 miliar.
”Menuntut menyatakan terdakwa Darmawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pasal 3 undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo 55 KUHP,”...
Bangun Jalan Cor 124,5 KM, Pemkab Bojonegoro Anggarkan Rp 596.821 Juta
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyediakan anggaran Rp 596.821 juta bersumber APBD 2020. Anggaran sebesar itu untuk membangun jalan cor beton/rigit penghubung antar kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, sepanjang 124,5 kilometer.
“Ada 52 titik jalan cor beton tersebar hampir di semua kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Total anggaran pagu...
82 Desa di Kabupaten Situbondo Belum Serahkan Laporan Penggunaan ADD/DD 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo mencatat dari 132 desa baru sekitar 50 desa yang telah menyelesaikan dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa dan dana desa (ADD/DD) tahun anggaran 2019. Sehingga, terancam tidak dapat mencairkan ADD/DD tahap 1 pada Maret 2020.
"Ya secara otomatis desa tidak dapat mencairkan ADD/DD tahap 1 yang...
Revitalisasi TPA Tlekung Mendesak, Pemkot Batu Alokasikan Dana Rp 4,5 Miliar
Dianggap mendesak, revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tlekung yang berada di Kecamatan Junrejo dianggarkan dana Rp 4,5 miliar. Revitalisasi TPA Tlekung ini merupakan salah satu dari lima program pelestarian lingkungan dan sumber daya air.
Wali kota Batu, Dra. Hj. Dewanti Rumpoko,M.Si menjelaskan bahwa pihaknya telah merencanakan program pelestarian dan pengembangan sistem pra sarana lingkungan....
DPRD Kabupaten Banyuwangi Belajar Pengelolaan Sampah ke Kota Mojokerto
DPRD Kabupaten Banyuwangi melakukan studi banding ke Pemerintah Kota Mojokerto. Kunjungan yang diwakili Komisi I dan IV ini terkait investasi dan pengolahan limbah sampah di kota yang hanya memiliki wilayah administrasi tiga kecamatan ini.
Kunjungan kedua komisi tersebut disambut Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau yang akrab disapa Ning Ita di Rumah Rakyat, Jalan...
Disaksikan Anggota V BPK dan Tortama V, Pucuk Pimpinan BPK Jawa Timur Diserahkan kepada Joko Agus Setyono
Jabatan Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur resmi berpindah dari Harry Purwaka kepada Joko Agus Setyono. Harry Purwaka, yang menjabat Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur sejak tanggal 4 September 2018, digantikan oleh Joko Agus Setyono, yang sebelumnya menjabat Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Barat. Pergantian pucuk pimpinan tertinggi BPK Jawa Timur ini ditandai dengan...
Siswa SMK Wijaya Putra Surabaya Semangat Ikuti Sosialisasi Ke-BPK-an
Sebanyak 70 siswa-siswi SMK Wijaya Putra Surabaya mengadakan studi observasi ke Kantor BPK Jawa Timur pada Kamis, 20 Februari 2020. Kedatangan rombongan siswa dengan didampingi enam orang guru pendamping ini bertujuan untuk mengenal BPK lebih dekat dan sebagai referensi dalam pembelajaran Akuntansi.
Siswa jurusan Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan...
Optimalkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Kurangi Kemiskinan
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kembali melakukan komunikasi langsung dengan kepala desa dan camat se Jatim terkait optimalisasi pemanfaatan dana desa. Khofifah mengungkapkan sejumlah harapannya terkait penggunaan dana desa yang ditekankan pada pengurangan angka kemiskinan.
Penekanan ini lantaran tingginya angka kemiskinan di wilayah pedesaan dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Seperti diketahui, angka kemiskinan di wilayah...
Waspada Penipuan yang Mengatasnamakan BPK !!!
» Klik: salah satu contoh surat undangan seminar yang mengatasnamakan BPK
Sehubungan dengan adanya upaya penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dengan menyebarkan undangan kegiatan SEMINAR / KURSUS / WORKSHOP / BIMBINGAN TEKNIS yang mengatasnamakan BPK atau seolah-olah bekerjasama dengan BPK.
Kami menghimbau kepada para pemangku kepentingan...
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan IV-2019
Pada periode Oktober s.d. Desember 2019, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada 13 (tiga belas) responden (pemohon informasi), dengan hasil sebagai berikut:
Hasil Kuesioner Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Triwulan IV-2019
Pada periode Oktober s.d. Desember 2019, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan pengaduan masyarakat di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Dari kuesioner yang telah disebar, terdapat 2 (dua) kuesioner yang dikembalikan (diisi) oleh responden (pemberi pengaduan), dengan hasil sebagai berikut:
Inspektorat Kabupaten Nganjuk Periksa Kendaraan Dinas
Inspektorat Pemkab Nganjuk memeriksa aset kendaraan bermotor dinas Kecamatan Lengkong menyusul audit BPK. terhadap seluruh aset kendaraan dinas Pemkab Nganjuk. Pemeriksaan meliputi nomor mesin dan spesifikasi data kepemilikan.
Mereka memastikan status keberadaan kendaraan roda dua dan empat itu sekaligus kelaikan jalannya. Pemeriksaan itu untuk mengecek agar aset yang dipinjamkan daerah dapat bertahan lama.
BPK Pantau Dana Hibah di Pilkada Serentak
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jatim ikut memantau suksesnya pelaksanaan pilkada serentak 2020, khususnya untuk 19 daerah yang akan melaksanakan pilkada di Jawa Timur. BPK akan memantau penggunaan dana hibah dari pemerintah daerah yang digunakan oleh penyelenggara pemilu.
"Di dalam pilkada, memang ada dana hibah dari pemda yang akan digunakan oleh penyelenggara, dalam...
Kepala Perwakilan BPK Jatim Baru, Lanjutkan Kinerja Pendahulunya
Jabatan Kepala
Perwakilan (Kalan) BPK Jawa Timur berganti, dari semula dijabat oleh Harry
Purwaka, kini resmi dipegang Joko Agus Setyono, mantan Kalan BPK Kalimantan
Barat.
Pergantian pucuk
pimpinan lembaga auditor keuangan negara di Jawa Timur ini, ditandai dengan
penandatanganan berita acara serah terima jabatan antar keduanya, yang digelar
Senin (24/2/2020) siang, di gedung BPK Jatim Jalan Juanda, Sidoarjo.
Sinergitas Pemda dan BPK, Sutiaji: Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Baik
Keberadaan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peranan yang sangat strategis, utamanya bagi
Pemerintah daerah (Pemda). Tujuannya terutama mewujudkan tata kelola anggaran
yang baik, sehingga menyejahterakan masyarakat.
Hal itu diungkapkan
Wali Kota Malang Sutiaji saat menghadiri serah terima jabatan Kepala Perwakilan
BPK RI Perwakilan Jatim, dari Harry Purwaka ke Joko Agus Setyono di Kantor BPK
Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Senin...
Gubernur Jatim Harapkan BPK Bersinergi Percepat Penyerapan Dana Desa
Gubernur
Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengharapkan kepada Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Jatim bersinergi dengan berbagai instansi dalam mempercepat
penyerapan dana desa di provinsi setempat.
"Perlu
sinergi berbagai pihak dalam percepatan penyerapan dana desa di Jawa
Timur," katanya di sela serah terima jabatan kepala perwakilan BPK
Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo, Senin.
Ia
mengemukakan, saat ini anggaran dana...
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR MELAKSANAKAN SERAH TERIMA JABATAN KEPALA PERWAKILAN
Sidoarjo – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK Jatim) menyelenggarakan acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan pada Senin, 24 Februari 2020. Kepala Perwakilan sebelumnya, Harry Purwaka S.E., MSF., Ak., CA. yang menjabat sejak 4 September 2018 digantikan oleh Joko Agus Setyono S.E., Ak., CSFA, CPA., CA. yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi...
Pejabat Pemkab Sidoarjo Khawatir Tidak Ada Back-Up Atasan
Trauma masih dialami pejabat Pemkab Sidoarjo. Seorang kepala dinas mengaku belum berani melelang proyeknya. Dia khawatir timbul masalah hukum. Sebab, OTT yang menimpa bupati juga berkaitan dengan proyek-proyek. Termasuk proses lelangnya. "Masih menunggu arahan. Belum ada," ucapnya.
Kecemasan pejabat juga mengenai tidak adanya jaminan dari atasan. Sebab, saat ini Kabupaten Sidoarjo tidak mempunyai pimpinan...
ANALISIS KOMPARATIF KETENTUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH TERHADAP BEST PRACTICES INTERNASIONAL
PENDAHULUAN
Seperti di kebanyakan negara-negara berkembang, Bank Dunia adalah pendorong dibalik reformasi pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Pada tahun 2000, Bank Dunia melakukan penilaian atas sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ) dan menemukan sejumlah kelemahan, yang diantaranya sebagai berikut.
terdapat banyak instrumen hukum yang mengatur berbagai aspek PBJ...
Jembatan Bongkot Disidak Komisi C DPRD Kabupaten Jombang
Jembatan Bongkot yang berada di Desa Bongkot, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang disidak Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, Kamis (20/02/2020).
Sejumlah anggota legislatif tersebut tiba di lokasi sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka kemudian melakukan pengecekan sejumlah titik jembatan.
Ketua Komisi C DPRD Jombang, Choirul Anam mengungkapkan, dari hasil...
Kendaaan Plat Merah Milik Pemkab/Pemkot Menunggak Pajak
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur Y. Ristu Nugroho mengungkapkan banyaknya kendaraan plat merah milik pemerintah kabupaten dan kota menunggak pajak kendaraan.
Laporan ini didapat Komisi C saat kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah Mojokerto. Setidaknya ada 2.267 unit kendaraan plat merah, baik roda dua maupun roda empat, menunggak...
DPRD Kabupaten Sidoarjo Tolak KPBU untuk RSUD Barat
Inilah kepastian yang ditunggu-tunggu masyarakat. Setelah melewati perselisihan panjang dan melelahkan sejak 2016, DPRD Kabupaten Sidoarjo akhirnya menolak sistem KPBU untuk pembangunan RSUD Sidoarjo Barat. Pembangunan diputuskan menggunakan dana APBD. Mulai 2020 ini.
Penolakan sistem KPBU itu dinyatakan dalam sidang paripurna di DPRD kemarin (19/2). Enam fraksi menolak sistem kerja sama pemerintah dan badan...
Warga Kabupaten Blitar Heran Plengsengan Kali Abab Ambrol
Tidak ada hujan deras dan tak ada luapan air dari sungai, namun proyek plengsengan yang ada di Kali Abab, Desa Kuningan, Kecamatan Kanigoro, mendadak ambrol, Sabtu (15/2) malam. Karuan, ambrolnya proyek senilai Rp 428 juta itu membuat warga setempat heran.
Selain tak diterjang luapan air kali, proyek itu baru selesai dikerjakan 31 Desember 2019....
Bantuan Pemkab Jember Senilai Rp 4,8 Miliar Telat Didistribusikan
Sejak terbentuk tahun ini, panitia angket (pangket) DPRD Kabupaten Jember sangat tajam menelisik informasi. Salah satunya adalah informasi mengenai adanya barang bantuan yang disediakan Pemkab Jember senilai Rp 4,8 miliar di akhir 2019, namun belum juga diserahkan atau didistribusikan kepada penerimanya sampai sekarang.
Bantuan itu diketahui sudah disediakan oleh pemkab tetapi belum terdistribusi. Bantuan...
Berikan Sosialisasi Ke-BPK-an, Kepala Perwakilan Sebut Laki-Laki dan Perempuan Punya Kesempatan yang Sama Berkarir di BPK
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk menempuh jenjang karir di BPK, termasuk dalam menduduki jabatan struktural maupun fungsional. Hal itu dapat dilihat dari tidak hanya laki-laki yang menduduki jabatan strategis di BPK, melainkan juga perempuan. Bahkan dalam keanggotaan BPK saat...
Ujung Tombak Pelayanan, Pemkab Pasuruan Beri Insentif RT dan RW
Sebagai ujung tombak pelayanan, Pemkab Pasuruan memberikan insentif kepada pengurus RT dan RW di wilayah Kabupaten Pasuruan. Adapun anggaran yang disiapkan Pemkab Pasuruan mencapai Rp 14,6 miliar.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan, melalui Bidang Bina Keuangan dan Pelayanan, Isminasih menyatakan, insentif diberikan karena peranan RT dan RW sangat vital. Yakni,...
Tutup Tahun Anggaran 2019, Pemkab Tuban Torehkan Raihan Positif
Menutup tahun anggaran 2019, Pemkab Tuban berhasil menorehkan sejumlah capaian. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Tuban pada rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir tahun Anggaran 2019, Jumat (14/02/2020).
Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tuban, kegiatan ini turut dihadiri Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tuban, Sekretaris Daerah, serta pimpinan...
Rekanan Proyek Fiber Optic di Kota Blitar Harus Bayar Denda
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Blitar kembali mengecek hasil pekerjaan proyek jaringan fiber optik, Selasa (11/2). Lembaga ini memastikan proyek di masa perpanjangan itu beres.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Kominfo Kota Blitar, Wahyudi Eko menyebutkan, pengecekan meliputi kedalaman galian, penyambungan kabel, koneksi di klien, dan rekondisi di lubang bekas galian.
Terkena Petir, Gapura Rp 1 Miliar di Kabupaten Mojokerto Roboh
Sebuah gapura bergaya arsitektur Majapahit menjulang setinggi sembilan meter roboh terkena sambaran petir di kawasan Mojo Kembangsore Park, Dusun Kembangsore, Desa Petak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto.
Dari pengamatan di lapangan, material gapura dari batu bata ini berserakan di pintu exit Kembangsore Park. Sejumlah pekerja tampak sibuk membersihkan material gapura yang tercecer menggunakan cangkul dan...
Pemkot Surabaya Siapkan Rp 3,5 Miliar untuk Park and Ride
Jumlah gedung park and ride bakal ditambah. Dinas Perhubungan (dishub) Kota Surabaya sudah menyiapkan anggaran Rp 3,5 miliar untuk pembangunan park and ride tahun ini. Lokasinya masih dipetakan.
Saat ini jumlah park and ride memang masih terbatas. Hanya ada lima titik yang tersebar di beberapa wilayah. Yakni, Park and Ride Mayjen Sungkono, Adityawarman, Genteng...
Tiap Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo Dapat Anggaran Rp 5 Miliar
Beban OPD pada 2021 terbagi. Sebab, kecamatan juga diberi wewenang untuk membangun dan mengatasi permasalahan di Kabupaten Sidoarjo. Tiap kecamatan bakal mendapatkan Rp 5 miliar berupa pagu indikatif wilayah kecamatan (PIWK).
"Itu untuk menangani yang bisa diselesaikan kecamatan seperti penanganan masalah sampah, drainase, dan lainnya," kata Plt Bupati Sidoarjo Nur Achmad Syaifuddin saat musrenbang...
Panitia Angket DPRD Dorong BPK Audit Investigasi Pengadaan Barang-Jasa Pemkab Jember
Panitia angket DPRD Jember mendorong
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi tentang pengadaan
barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang dinilai banyak
terjadi penyimpangan.
"Kami diundang BPK RI
perwakilan Jatim di Surabaya pada Senin (10/2) untuk memaparkan hasil temuan
Panitia Angket DPRD Jember," kata Wakil Ketua Panitia Angket DPRD Jember
David Handoko Seto di Jember, Selasa.
Korupsi Dispora Kabupaten Pasuruan – Mantan Kabid Olahraga Tidak Rela Divonis 3 Tahun
Kasus korupsi di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Pasuruan pada 2017 memasuki babak akhir. Mantan Kepala Bidang (Kabid) Olahraga Dispora, LW akhirnya didakwa bersalah oleh Ketua Majelis Hakim.
LW diputus bersalah dan terbukti melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor dan Pasal 55 KUHP dalam sidang putusan, Selasa (11/2).
Pemkot Surabaya Kebut Pekerjaan Proyek Flyover JLLB
Pemkot Surabaya memastikan terus mengebut pekerjaan proyek jembatan layang (flyover) Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB). Bahkan, proyek yang berada di wilayah Surabaya barat ini, diprediksi rampung di tahun 2020. Sehingga, nantinya JLLB ini akan tembus menuju Jalan Tol Surabaya – Gresik.
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya memastikan bakal mengebut pekerjaan proyek JLLB...
Target Terlampaui, BPPKAD Kabupaten Situbondo Gencarkan Tapping Box
BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Situbondo berencana menggiatkan sosialisasi pemakaian tapping box di usaha perhotelan dan kuliner. Hal ini dipicu oleh terlampauinya target penerimaan pajak daerah hotel, losmen, dan rumah makan pada 2019.
Dari data yang dihimpun BPPKAD, target sejak Januari hingga Desember 2019 adalah sebesar Rp 680,69 juta, tetapi...
Pansus II DPRD Kabupaten Sidoarjo Temukan Barang Tak Bernilai
Dalam penelusuran Pansus II (aset dan barang) DPRD Kabupaten Sidoarjo ternyata sangat banyak barang yang tidak berharga tapi masih ditimbun. Ketua Pansus II, Adhi Samsetyo, mengungkapkan instansi tidak melaporkan adanya barang dan aset yang ada dalam tanggung jawabnya. Tidak dilaporkan tapi masih disimpan. Ini tetap menjadi catatan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
Meski barang rongsokan...
Panitia Angket DPRD Kabupaten Jember Minta Investigasi dari BPK
Panitia angket (pangket) DPRD Jember bisa berdalih tidak mencampuri tugas penegak hukum dalam dugaan korupsi proyek Pasar Manggisan, tetapi kenyataannya kasus ini kian melebar dengan rencana merangkul Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Beralasan mendapat sejumlah temuan dalam pengadaan barang dan jasa (pebaja) di Pemkab Jember, pangket meminta BPK melakukan audit investigasi.
Menurut...
Belum Ada Regulasi terkait Pengadaan Mobil Siaga di Kabupaten Mojokerto
Pemerintah Kabupaten Mojokerto belum mempunyai peraturan hukum mengenai spesifikasi pengadaan mobil siaga desa. Sehingga, Pemerintah Desa (Pemdes) tak punya pedoman dalam pengadaan mobil siaga desa yang sesuai standar pelayanan sebagai penunjang kesehatan masyarakat.
Padahal, regulasi terkait spesifikasi pengadaan mobil siaga desa ini sangat diperlukan sebagai pijakan Pemdes untuk mengantisipasi kesalahan dan penyalahgunaan Dana Desa (DD).
Pengadaan mobil siaga desa ini seluruhnya menggunakan dana bantuan...
DPRD Jember Minta BPK Lakukan Audit Investigasi
Panitia angket
DPRD Jember, Jawa Timur, akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan agar melakukan
audit investigasi terhadap pemerintah daerah setempat.
Hal
ini dikemukakan Ketua Panitia Angket Tabroni, Kamis (6/2/2020). “Audit
investigasi terkait pengelolaan barang dan jasa di Jember. Semuanya. Banyak
sekali selama tiga empat tahun belakangan,” katanya.
Panitia
angket memang sedang menyelidiki pengadaan barang dan jasa di Kabupaten...
Hasil Hearing Percepat Tangani Banjir SMPN 2 Tanggulangin Sidoarjo
Dewan Sidoarjo meminta kepada para OPD terkait untuk segera menangani banjir di Desa Banjarasri dan Kedungbanteng, khususnya yang menimpa SMP Negeri 2 Tanggulangin Sidoarjo dengan cepat.
Agar para siswa bisa belajar dengan tenang, aman dan nyaman. Apalagi sudah menjelang Ujian Nasional (UN) 2020, khususnya para siswa kelas IX.
Permintaan tersebut, ditegaskan...
Lima Puluh Persen Proyek U-Ditch Diduga Tak SNI
Realisasi Alokasi Dana Kelurahan (ADK) Tahun Anggaran 2019 di enam (6) Kelurahan, Kecamatan Sampang mendapat sorotan masyarakat. Dengan total anggaran Rp 7.020.000.000, bersumber APBN dan APBD diduga 50 persen kegiatan fisik saluran beton (U-Ditch) tidak Ber SNI.
Beberapa waktu lalu, Auliya Rahman, Sekretaris Komisi I DPRD Sampang, mengatakan Komisi I mendapat pengaduan dari 2...
Renovasi Tuntas, Lantai Kelas SDN Curahtakir 03 Jember Keluar Air
Permasalahan di lembaga pendidikan di Jember seperti tak pernah habis. Selain gedung sekolah ambruk, juga ada gedung sekolah yang kebanjiran usai direnovasi.
Seperti dialami lantai di ruang kelas baru SDN Curahtakir 03, Kecamatan Tempurejo, yang keluar air padahal baru direnovasi akhir 2019 lalu.
Di musim penghujan ini, air keluar dari dua...
Polres Malang Tangani Kasus Ambrolnya Jembatan Krajan
Ambrolnya Jembatan Krajan yang menghubungkan Desa Gading Kulon dan Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, akibat terjangan banjir. Hal ini telah mendapatkan perhatian secara khusus dari DPRD Kabupaten Malang.
Dan bahkan, Polres Malang juga turun untuk menangani putusnya Jembatan Krajan tersebut. Karena Jembatan Krajan yang baru selesai dibangun pada bulan Agustus 2019, namun...
Pedagang Pasar Semolowaru Surabaya Tidak Lagi Dibebani Retribusi
Tarik ulur pengelolaan Pasar Semolowaru antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) periode 2016-2019 dan pengurus baru belum menemukan titik temu. Namun, pedagang merasa sedikit lega. Mereka tidak lagi dibebani retribusi oleh eks LPMK.
Pedagang Pasar Semolowaru mengaku sempat resah. Sebab, penarikan retribusi kepada lebih dari 300 pedagang di pasar tersebut dilakukan dua kali. Sekarang...
Wacanakan Public Service Index sebagai Indikator Ekonomi
Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Prof Dr Harry Azhar Azis, MA dalam Dialog Publik Pengukuhan Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) periode 2020 -2024 di Kantor Gubernur Jatim, Sabtu (1/2), menyampaikan bahwa tujuan pembangunan itu sebagaimana amanah Undang Undang adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Dalam acara yang juga juga dihadiri...
Pedagang Pasar Semolowaru Surabaya Protes Pungutan Dua Kali
Pedagang di Pasar Semolowaru melayangkan nota protes soal pengelolaan pasar ke Wali Kota Surabaya. Mereka merasa diintimidasi pengelola. Pasar tersebut dikelola Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Semolowaru, Sukolilo.
Pasar itu berdiri di atas lahan pemkot. Luasnya 2.671 meter persegi. Jumlah stan sebanyak 289 unit.
Protes dilayangkan lantaran pedagang merasa keberatan dengan...
Jadi Temuan BPK karena Pasar Gratis
Penggratisan pasar yang dikelola Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Surabaya ternyata jadi persoalan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat bahwa aset pemkot itu tidak menghasilkan pendapatan retribusi atau sewa sama sekali.
Fakta itu diungkap Ketua Pansus Raperda Barang Milik Daerah (BMD) Surabaya Aning Rahmawati. Pasar-pasar tersebut adalah Pasar Jambangan, Dukuh Menanggal, Sememi, Gunung Anyar,...
Kota Madiun Lebih Awal Serahkan LKPD ke BPK Jatim
Kota Madiun lebih awal penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, Rabu (29/1).
Penyerahan LKPD Kota Madiun tercatat yang tercepat dibanding kota dan kabupaten lain di Jawa Timur. Bahkan, tercepat kelima secara nasional. Hal itu langsung mendapat apresiasi Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Harry...
KPU Provinsi Jawa Timur Terima LHP Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019
Hajatan pemilihan umum serentak tahun 2019 telah usai. Melalui pemilu ini, rakyat Indonesia telah menentukan Presiden dan Wakil Presiden RI serta wakil rakyat di pusat dan daerah untuk lima tahun ke depan.
Dalam rangka menilai
efektivitas pengelolaan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019, BPK RI di
bawah koordinasi Auditorat Utama Keuangan...
Kota Madiun Menjadi Pemerintah Daerah Pertama Se-Jawa Timur yang Menyerahkan LKPD Unaudited TA 2019
Pemerintah Kota Madiun menjadi pemerintah daerah pertama di Jawa Timur yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 unaudited kepada BPK. LKPD TA 2019 unaudited Kota Madiun diserahterimakan di Kantor BPK Jawa Timur pada Rabu, 29 Januari 2020.
Serah terima ini sekaligus memecahkan rekor penyerahan LKPD...
Seleksi SKD untuk CPNS BPK di wilayah Provinsi Jawa Timur
BPK Jawa Timur berpartisipasi dalam memfasilitasi penyelenggaraan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil BPK Tahun 2020 yang bertempat di Kantor Regional II BKN Surabaya.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, tanggal 27-29 Januari 2020 tersebut dihadiri oleh 584 peserta. Dari total 801 jumlah peserta yang terpanggil, sebanyak 217 peserta...
BPK Jawa Timur Sosialisasikan Materi Ke-BPK-an kepada Siswa SMA Pangudi Luhur dan Mahasiswa UGM Yogyakarta
Masih dalam nuansa peringatan hari ulang tahun BPK ke-73, BPK Jawa Timur turut berkontribusi dalam public awareness melalui penerimaan kunjungan siswa SMA Pangudi Luhur Yogyakarta Jurusan IPS pada Selasa, 14 Januari 2020, dan Mahasiswa Program Profesi Akuntan (PPAk) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Selasa, 28 Januari 2020. Kedua kunjungan kalangan pendidikan tersebut...
BPK Jawa Timur Serahkan LHP Kepatuhan Pengelolaan Kredit pada Bank Jatim Tbk.
Pada semester II 2019 lalu, BPK Jawa Timur telah melaksanakan pemeriksaan atas kepatuhan pengelolaan kredit Tahun Buku 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Bank Jatim). Seiring selesainya kegiatan pemeriksaan, BPK Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Kamis, 23 Januari 2020.
Pengarahan Kepala Perwakilan tentang Target Kinerja 2020
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Harry Purwaka pada awal tahun 2020 ini berpesan kepada seluruh pegawai, baik pemeriksa maupun pegawai penunjang dan pendukung agar senantiasa memegang teguh kode etik BPK dalam melaksanakan tugas, serta meningkatkan kedisiplinan dan kinerja. Pesan itu disampaikan Kepala Perwakilan saat memberikan pengarahan kepada jajaran pegawai di Ruang Auditorium...
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Terima Kunjungan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur yang Baru
Rabu, 22 Januari 2020, Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Harry Purwaka menerima kunjungan dari Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Alexander Rubi Satyoadi yang baru dilantik oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 20 Januari 2020. Kunjungan ini dalam rangka memperkuat kerja sama antara BPK dan BPKP yang selama ini sudah terjalin baik.
Puncak Peringatan HUT BPK Ke-73, BPK Jawa Timur Selenggarakan Upacara Bendera dan Aneka Kegiatan
BPK Jawa Timur menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) BPK ke-73 pada Senin, 20 Januari 2020. Upacara ini merupakan puncak dari kegiatan perayaan HUT BPK ke-73 yang sudah dimulai sejak 6 Desember 2019.
Kepala Perwakilan Harry Purwaka bertindak selaku inspektur upacara dan Pengendali Teknis dari Subauditorat...
Siapkan Diri untuk Pemeriksaan LKPD, Para Pemeriksa Ikuti Diklat
Seiring berakhirnya tahun anggaran 2019, pemerintah daerah berkewajiban menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Sesuai amanat undang-undang, sebelum disahkan menjadi peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD, LKPD harus diperiksa oleh BPK terlebih dahulu.
Dalam rangka mempersiapkan para pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan atas LKPD...
Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 107/LHP/XVIII.SBY/12/2019 tanggal 23 Desember 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan pemilihan umum serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan instansi terkait lainnya di Provinsi Jawa Timur.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Kerugian Negara dari Proyek Pasar Manggisan Jember Bisa Bertambah
Kerugian negara dalam dugaan korupsi proyek revitalisasi Pasar Manggisan, Jember, diprediksi bertambah.
Kali ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember meminta penghitungan kerugian negara terkait proyek itu kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur.
Jaksa memang sudah mengantongi kerugian negara dalam proyek tersebut yakni Rp 685 juta. Kerugian itu dihitung...
Pemkab Bojonegoro Anggarkan BPNT Daerah Rp 15,3 Miliar
Berbagai upaya yang dilakukan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Baik pemerintah pusat maupun daerah.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Sosial (Dinsos), mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15,3 miliar untuk pemberian Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D) pada masyarakat Bojonegoro yang tidak ter-cover sebagai penerima BPNT Pusat.
“BPNT Daerah itu diberikan kepada 10.376...
Pemkab Sampang Optimistis Segera Miliki Stadion Sepak Bola
Keseriusan dan optimis segera memiliki stadion ditunjukkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, dengan melakukan pembebasan lahan secara bertahap di dua desa di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Bahkan dua tahun terakhir ini, Pemkab Sampang menggelontorkan Rp 25 miliar, dengan rincian tahun 2019 sebesar Rp 14 miliar, tahun ini 2020 dianggarkan kembali sebesar Rp 11 miliar.
Plt...
Kontraktor Proyek Alun-Alun Kabupaten Gresik Terkena Denda Paling Tinggi
DPRD Kabupaten Gresik telah memberikan catatan merah terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur tahun anggaran 2019. Maklum, banyak pekerjaan yang molor, tidak sesuai dengan spesifikasi, hingga kualitas buruk. Dewan juga memberikan kartu kuning kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR). Organisasi perangkat daerah (OPD) itu dinilai berkinerja buruk dalam hal perencanaan proyek.
Kendati mendapat catatan...
Dana Rp 195,39 Miliar buat Pesisir Selatan
Pemerintah pusat berniat mempersolek bentangan alam pesisir selatan Pacitan. Dana Rp 195,39 miliar bakal digelontorkan untuk membangun aksesibilitas kawasan Geopark Gunung Sewu dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
"Tim perekonomian sudah ke sini melihat langsung bagaimana kondisinya (bentangan alam, Red)," kata Kepala Dinas Pendidikan Pacitan Daryono kemarin.
Sebanyak 13 wilayah geosite...
Kelurahan di Kota Surabaya Kesulitan Kelola Dana Rp 3,5 Miliar
Kelurahan di Kota Surabaya saat ini masih kesulitan mengelola dana kelurahan. Saban kelurahan berhak atas dana Rp 3,5 miliar di tahun 2020 ini. Namun hingga kini belum ada serapan anggaran.
Kondisi demikian mendapat perhatian Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono karena harus segera dicarikan solusi terutama kesiapan tenaga administratur kelurahan untuk memanfaatkan dana kelurahan...
Pemeriksaan atas Kepatuhan Pengelolaan Kredit Tahun Buku 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk di Surabaya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 1/LHP/XVIII.SBY/01/2020 tanggal 16 Januari 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan atas kepatuhan pengelolaan kredit Tahun Buku 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. di Surabaya.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Rp 12,6 Miliar untuk Rehab Puluhan Kantor Desa di Kabupaten Pasuruan
Sebagai salah satu daerah dengan wilayah terluas, Kabupaten Pasuruan ternyata masih mendapati kondisi kantor-kantor desa yang kurang layak.
Karena itu setelah meningkatkan anggaran Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat, Pemkab Pasuruan menyiapkan dana sekitar Rp 12,6 miliar untuk membenahi kantor desa dan dusun.
Bahkan, anggaran untuk pembenahan kantor desa dan dusun...
Kasus Korupsi Proyek Pasar Manggisan – Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jember Tersangka
Perjalanan panjang kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Manggisan di Kecamatan Tanggul memasuki babak baru. Kemarin (22/1) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember menahan Anas Ma'ruf, mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jember. Pria yang saat ini menduduki jabatan Kepala Dinas Pariwisata Jember itu ditetapkan tersangka atas perkara yang merugikan negara sebesar Rp 685 juta.
Kepala...
Jaksa Anggap Laporan Pjs Kades Larpak Palsu
Mantan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Larpak, Kecamatan Geger, Bangkalan, Musdari disidang di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo, kemarin (21/1). Dia disidang bersama M. Kholil yang merupakan pelaksana proyek dana desa. Keduanya didakwa telah mengorupsi dana desa tahun anggaran 2016.
Jaksa penuntut umum (JPU) Hendrik Murbawan menyatakan, kedua terdakwa bersekongkol untuk membuat laporan pertanggungjawaban...
Serapan APBD Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Berkisar 78,89 Persen
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 yang belum maksimal karena adanya keterlambatan penetapan PAK (Perubahan Anggaran Keuangam) Tahun 2019 sehingga anggaran ini hanya terserap mencapai 78,89 persen.
Faktor eksternal mempengaruhi serapan anggaran belanja dari sebesar Rp 2,401 milyar lebih, hanya bisa terealisasi sekitar Rp 1,894 miliar. Menurut Bupati Pamekasan,...
UNBK Tahun Depan Dihapus, Pemkab Gresik Kurangi Beli Komputer
Pengadaan unit komputer untuk kebutuhan siswa SD/SMP tahun ini dipastikan berkurang. Sebab, pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tahun ini merupakan yang terakhir. Tahun depan pemerintah meniadakan UNBK.
Pada tahun anggaran 2019, Dinas Pendidikan (Dispendik) Pemkab Gresik mengalokasikan dana Rp 10,6 miliar dari dana insentif daerah (DID). Dana itu digunakan untuk membeli 1.200 unit...
Tahun Ini Dana Desa di Kabupaten Pasuruan Naik, Masyarakat Diminta Awasi Pemanfaatannya
Desa-desa di Kabupaten Pasuruan mendapatkan Dana Desa (DD) tahun 2020 lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Total kenaikan DD tahun ini hingga Rp 4 miliar. Pemkab Pasuruan meminta agar masyarakat mengawasi pemanfaatan DD oleh Pemerintahan Desa.
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan, Luly Noermadiono menyampaikan sebanyak Rp 368,7 miliar dialokasikan pemerintah pusat untuk desa-desa di...
Sudah Dua Kapolres Gagal Selesaikan Dugaan Korupsi Komputer di Dinas Pendidikan Kota Madiun
Dugaan korupsi pengadaan ribuan unit komputer untuk SD dan SMP di Kota Madiun pada 2016-2017, menjadi kasus yang berat bagi polisi.
Sejak 2018 atau dua tahun terhitung sejak dimulai penyelidikan oleh tim Tipikor Polres Madiun Kota, dan melalui pergantian dua kapolres, kasus ini belum berhasil terkuak.
Sapai awal 2020 ini, dugaan...
Diduga Kesalahan Konstruksi, Gedung Baru SDN Mojoseto di Kabupaten Nganjuk Rusak
Tingkat kerusakan lima kelas SDN Mojoseto, Kecamatan Gondang, cukup membahayakan murid. Padahal, rehabilitasinya baru berumur setahun dengan menyedot anggaran senilai Rp 321 juta.
Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi menjelaskan, kerusakan di lima ruang kelas yang baru direhabilitas dengan dana dari APBD Kabupaten Nganjuk itu mulai dari dinding retak hingga atap rusak sehingga rawan jebol.
4 PNS Pemkot Madiun Diperiksa Terkait Korupsi BBM
Pemeriksaan dugaan korupsi anggaran untuk bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional eskavator di TPA Winongo, semakin melebar. Sebanyak enam orang saksi, empat di antaranya adalah PNS, mulai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun, Rabu (15/1).
Empat orang PNS yang ikut diperiksa adalah dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Madiun. Yaitu HK (bendahara),...
Semarakkan HUT BPK Ke-73, 19 Perguruan Tinggi Berkompetisi dalam Cerdas Cermat
Kamis, 9 Januari 2020, lebih dari dua ratus mahasiswa mendatangi Kantor BPK Jawa Timur. Kedatangan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ini bukan dalam rangka menyampaikan aspirasi atau demonstrasi, melainkan untuk mengikuti kompetisi cerdas cermat dalam rangka HUT BPK RI ke-73.
Para mahasiswa dengan didampingi oleh bapak ibu dosen dan...
BPK Jatim Dorong Peningkatan Kapasitas Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemprov Jatim
Kamis, 9 Januari 2020, BPK Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), yakni Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini diserahkan oleh Kepala Perwakilan Harry Purwaka kepada Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad dan Gubernur Jawa...
Donor Darah Menyambut HUT BPK Ke-73
Guna memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) BPK Ke-73 yang jatuh pada tanggal 1 Januari 2020, BPK Jawa Timur mengadakan kegiatan donor darah yang diselenggarakan pada Rabu, 8 Januari 2020.
Donor darah dalam rangka HUT BPK ini terselenggara melalui kerja sama dengan Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Sidoarjo. Antusiasme pegawai...
Ombudsman Jatim Tangani 431 Pengaduan dalam Setahun
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur menangani 431 pengaduan selama 2019. Tapi, pengaduan yang terselesaikan hanya 53 persen.
Berdasar data Ombudsman, dari 431 pengaduan tersebut, sebanyak 228 persoalan diterima, 109 pengaduan tak melengkapi data, dan 15 pengaduan diteruskan ke pusat. Selain itu, masih ada 25 pengaduan yang dinilai bukan kewenangan Ombudsman. Kemudian, 54 persoalan...
Korupsi Dana Kapitasi Puskesmas, Mantan Kadinkes Kabupaten Malang Ditetapkan Tersangka
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang menetapkan mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang dr Abdurachman sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana kapitasi Puskesmas.
Sebelumnya, Kejari Kepanjen terlebih dahulu menetapkan tersangka kepada Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Dinkes Kabupaten Malang Yohan Charles.
Kepala Kejari Kepanjen Kabupaten Malang Abdul Qohar AF...
KPK pun Urusi Pajak Restoran
Kebocoran dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama ini ternyata salah satunya berasal dari pajak makanan atau restoran.
Karena itulah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengurusi pajak restoran itu, dengan merekomendasikan pemasangan piranti Tapping Box dan Portable Data Terminal (PDT).
Piranti ini nantinya dipasang di komputer kasir...
Dinas Pendidikan Kota Madiun Berikan Laptop Gratis kepada Siswa
Program pemberian laptop gratis kepada siswa SDN dan SMP di Kota Madiun, tahun ajaran 2020/2021 mulai dilaksanakan. Sementara ini anggaran pengadaan laptop senilai Rp 39,7 miliar untuk 5.335 unit laptop. Untuk siswa SDN 2.325 unit dengan dana sebesar Rp 17 miliar dan siswa SMPN sebanyak 3.010 unit senilai Rp 22,7 miliar.
Menurut Kepala Dinas...
DPRD Kabupaten Tulungagung Minta Pemberian Seragam Sekolah Contoh Surakarta
Komisi A DPRD Tulungagung meminta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga (Dindikpora) Kabupaten Tulungagung untuk mencontoh Dinas Pendidikan Kota Surakarta, dalam pembagian seragam sekolah gratis pada siswa SD dan SMP.
Permintaan ini disampaikan Komisi A DPRD Tulungagung saat hearing bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Tulungagung, Sukaji, Dindikpora Kabupaten Tulungagung dan sejumlah OPD lingkup Pemkab...
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 108/LHP/XVIII.SBY/12/2019 tanggal 31 Desember 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Biro Baru untuk Pengadaan Barang dan Jasa
Imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi proses pengadaan barang ditindaklanjuti Pemprov Jatim. Kini ada biro baru yang menangani bidang pengadaan barang dan jasa itu. Biro tersebut berperan mengantisipasi tindak pidana korupsi di pemerintahan.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, pengadaan barang dan jasa sangat rentan korupsi. Buktinya, banyak kasus korupsi yang terjadi di...
Korupsi BBM dalam Pengelolaan TPA Winongo, Dua ASN Pemkot Madiun Langsung Dibui
Dugaan korupsi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun, akhirnya menetapkan tiga orang tersangka.
Dua orang di antaranya bahkan berstatus aparatur sipil negara (ASN) aktif di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat.
Ketiga tersangka itu menjadi tersangka usai pemeriksaan selama 1,5 jam di...
Terkait OTT KPK terhadap Bupati Sidoarjo, Proyek Wisma Atlet Tetap Lanjut
Tiga orang pria terlihat sibuk mengambil beberapa puing proyek di lokasi pembangunan Wisma Atlet di Jalan Pahlawan, Sidoarjo, (9/1). Puing-puing itu kemudian dinaikkan ke bak truk yang terparkir di halaman proyek yang menyeret Bupati Saiful Ilah dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Suasana proyek dekat GOR Sidoarjo itu terlihat sepi. Tak ada aktivitas sama...
Langsung Sedot Dana PBID
Pemkab Tulungagung menganggarkan Rp 15,2 miliar untuk Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) BPJS Kesehatan tahun 2020, sedangkan tahun 2018, dananya Rp 15,5 miliar.
Begitu ada kenaikan iuran untuk kelas 3 dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000, dana itu hanya cukup untuk menutupi iuran BPJS Kesehatan warga tidak mampu, hingga pertengahan tahun.
Gubernur Soroti APBD Kabupaten Jember TA 2020
Persoalan lain yang mempertegas ketidaksepakatan Pemkab dan DPRD Jember adalah penundaan R-APBD Jember 2020 menjadi APBD, hingga batas akhir tahapan pembahasan yakni 30 November 2019. Bahkan hingga 2019 berakhir, Jember belum memiliki APBD 2020.
Ini mengusik Pemprov Jatim untuk merespon Peraturan Bupati pengganti APBD Jember tahun 2020.
DPRD Jember mendapatkan...
Bupati Sidoarjo Abah Ipul Kena OTT KPK terkait Pengadaan Barang dan Jasa
Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Selasa (7/1).
OTT KPK di Sidoarjo merupakan giat operasi senyap pertama lembaga antirasuah setelah berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK pada 17 Oktober tahun lalu. Juga merupakan OTT yang pertama di era kepemimpinan Firli Bahuri cs.
Capaian Pajak Parkir Berlangganan di Kabupaten Bojonegoro Tak Penuhi Target
Penerimaan pajak parkir berlangganan di Kabupaten Bojonegoro meleset dari target. Realisasi pajak parkir hingga akhir Desember 2019 hanya mencapai 53 persen atau sekitar Rp 255 juta dari target Rp 477 juta.
Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, Fathin Hamamah mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi penyebab target tidak terpenuhi di...
Puluhan Miliar untuk Rehab Sekolah Rusak di Kabupaten Nganjuk
Puluhan sekolah yang rusak di Nganjuk akan direhab tahun ini. Setidaknya, disdik menganggarkan dana puluhan miliar untuk perbaikan kelas yang rusak di SD dan SMP. Termasuk perbaikan di SDN Mojoseto yang ruangannya tidak digunakan sejak tahun lalu.
Data yang dihimpun koran ini menyebutkan, tahun ini disdik mendapat dana alokasi khusus (DAK) pendidikan senilai Rp...
Serapan PBB di Kabupaten Bondowoso Meningkat
Serapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur pada tahun 2018 hanya mencapai 72 persen. Oleh karenanya, Pemkab Bondowoso menargetkan serapan PBB tahun 2019 meningkat. Akan hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, H. Syaifullah, S.E.,M.Si. menyampaikan bahwa pihaknya terus menggenjot melakukan rapat koordinasi dan evaluasi PBB P2 bersama OPD terkait dan pendekatan kepada kepala...
Tutup Tahun 2019, BPK Jawa Timur Serahkan LHP Kinerja dan PDTT kepada Tujuh Pemerintah Daerah
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada tujuh pemerintah daerah menjadi penutup kegiatan BPK Jawa Timur pada tahun 2019. Bertempat di Kantor BPK Jawa Timur, LHP BPK diserahkan pada Jum’at, 20 Desember 2019 dan Senin, 23 Desember 2019.
LHP yang diserahkan pada tanggal 20 Desember 2019 yaitu LHP Kinerja atas...
Peringatan Hari Ibu, Perempuan Didorong Menjadi Agen Perubahan
Seiring Peringatan Hari Ibu ke-91 yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2019, BPK Jawa Timur menyelenggarakan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh pegawai pada Senin, 23 Desember 2019.
Peringatan
Hari Ibu tahun ini mengusung tema utama “Perempuan Berdaya Indonesia Maju”.
Tema ini diangkat sebagai titik awal gerakan percepatan pemberdayaan perempuan
di berbagai...
Target Tercapai dalam Semalam – PAD dari Retribusi Telaga Sarangan
Hanya dalam semalam pada masa pergantian dari 2019 ke 2020 di telaga wisata Sarangan, Rabu (1/1), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Dinparbud) Kabupaten Magetan mencatat pencapaian bagus dari sisi retribusi.
Dalam rentang semalam itu, target PAD dari retribusi berhasil tercapai bahkan terlampaui berkat membeludaknya jumlah pengunjung ke destinasi di Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan itu.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Blitar
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 100/LHP/XVIII.SBY/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Blitar di Blitar.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 101/LHP/XVIII.SBY/12/2019 tanggal 18 Desember 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Tulungagung.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 102/LHP/XVIII.SBY/12/2019 tanggal 18 Desember 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek di Trenggalek.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sumenep
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 106/LHP/XVIII.SBY/12/2019 tanggal 19 Desember 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sumenep di Sumenep.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 103/LHP/XVIII.SBY/12/2019 tanggal 18 Desember 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan di Bangkalan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja Efektivitas atas Pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 104/LHP/XVIII.SBY/12/2019 tanggal 18 Desember 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2018 dan Semester I Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Gresik dan instansi...
Pemeriksaan Kinerja Efektivitas atas Pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2018 dan Semester I...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 105/LHP/XVIII.SBY/12/2019 tanggal 19 Desember 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2018 dan Semester I Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan instansi terkait lainnya di Sidoarjo.
Sepuluh Pemerintah Daerah Terima LHP Kinerja dan PDTT dari BPK Jawa Timur
Rabu, 18 Desember 2019, BPK Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) kepada sepuluh pemerintah daerah. Kepala Perwakilan Harry Purwaka menyerahkan LHP tersebut kepada masing-masing pimpinan DPRD dan Kepala Daerah dalam acara yang berlangsung di Ruang Auditorium Kantor BPK Jawa Timur.
Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar pada Empat Pemda Telah Cukup Efektif
BPK Jawa Timur melanjutkan rangkaian penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) periode Semester II 2019 dengan menyerahkan LHP Kinerja atas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar pada Jum’at, 13 Desember 2019. LHP ini diserahkan Kepala Perwakilan Harry Purwaka kepada pimpinan DPRD dan kepala daerah yang menjadi obyek pemeriksaan, yaitu Kabupaten...
Kepala Perwakilan Hadiri Peringatan Hari Anti Korupsi 2019 Tingkat Provinsi Jawa Timur
Kepala Perwakilan Harry Purwaka menghadiri Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jum’at, 13 Desember 2019.
Dalam acara yang bertempat di Kantor Gubernur Jawa Timur ini, hadir Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa,...
Tiga Pemerintah Daerah Terima LHP Kinerja dari BPK Jawa Timur
BPK Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019 kepada tiga pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Kediri, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan. Kepala Perwakilan Harry Purwaka menyerahkan LHP tersebut...
Dana Tidak Terserap APBD Kabupaten Sidoarjo Tembus Rp 1,3 Triliun
Jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun ini melonjak. Dari perhitungan sementara, dana APBD yang tidak terserap mencapai Rp 1,373 triliun. Besaran itu meleset dari target yang ditetapkan Pemkab Sidoarjo.
Tahun ini pemkab mematok besaran silpa Rp 829 miliar. Melihat data sampai saat ini, ada pelampauan dana tak terserap yang mencapai Rp 544 miliar....
Awal Tahun Harus Lelang Pekerjaan Semua OPD
Pemkab Sidoarjo berupaya mempercepat pengerjaan proyek-proyek infrastruktur tahun depan. Karena itu, lelang paket pekerjaan berlangsung akhir tahun ini. Namun, target lelang meleset. Pemkab memproyeksikan 22 pekerjaan. Namun, hanya 13 paket yang ditender akhir tahun ini.
Sebanyak 13 paket yang masuk lelang dini terdiri atas tiga kategori. Di antaranya, tiga paket jasa konsultasi. Paling banyak...
Catatan Berita: Anggaran Pilwali Surabaya Akhirnya Cair
Jawa Pos
Anggaran untuk Pilwali Surabaya akhirnya cair kemarin (12/12). Dibutuhkan waktu berbulan-bulan bagi Bawaslu dan KPU Surabaya untuk menanti pencairan anggaran tersebut.
Ketua Bawaslu Surabaya M. Agil Akbar menuturkan, kemarin siang dirinya mendapat laporan dari bendahara di Bawaslu Surabaya soal pencairan dana itu. Kabar tersebut sangat melegakan. Sebab, ada sejumlah...
Catatan Berita: Dishub Optimistis PAD dari Retribusi Parkir di Kota Blitar Lampaui Target
SURYA.co.id | BLITAR - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Blitar optimistis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Parkir pada 2019 ini bisa melampaui target.
Hingga awal Desember 2019 ini, pendapatan Retribusi Parkir sudah mencapai 94 persen dari target.
"Kami optimis pendapatan Retribusi Parkir tahun ini bisa melampaui target. Sekarang sudah mencapai 94 persen," kata Kepala Dishub Kota Blitar,...
Serapan Anggaran Publik di Kabupaten Gresik Rendah
Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) dari dana tidak terserap Kabupaten Gresik pada tahun ini kembali tinggi. Sebab, tidak sedikit organisasi perangkat daerah (OPD) yang pelaksanaan programnya tidak sampai 30 persen dari target. Padahal, batas waktu penggunaan anggaran pada tahun ini bakal berakhir.
Data yang dihimpun Jawa Pos, selama 2019, total belanja daerah diperkirakan mencapai...
Sudah Akhir Tahun, Serapan Anggaran Pemkab Gresik Rendah
Tahun anggaran 2019 praktis berakhir sepekan lagi. Namun, serapan anggaran program Pemkab Gresik yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik masih terbilang rendah. Baik program di desa maupun sektor infrastruktur.
Berdasar hasil evaluasi serapan APBD 2019 yang dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik bersama tim anggaran pemkab, terungkap masih banyak instansi yang belum menyelesaikan seluruh...
Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 91/LHP/XVIII.SBY/12/2019 tanggal 13 Desember 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pemberdayaan usaha mikro pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo di Kraksaan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro pada Pemerintah Kabupaten Tuban
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 91/LHP/XVIII.SBY/12/2019 tanggal 13 Desember 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pemberdayaan usaha mikro pada Pemerintah Kabupaten Tuban di Tuban.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Manajemen Pelayanan Perizinan yang Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta SKPD Terkait lainnya Tahun Anggaran...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 90/LHP/XVIII.SBY/12/2019 tanggal 13 Desember 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas manajemen pelayanan perizinan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta SKPD terkait lainnya Tahun Anggaran 2018 s.d. 2019 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Situbondo di Situbondo.
Untuk...
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Manajemen Pelayanan Perizinan yang Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta SKPD Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2018...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 96/LHP/XVIII.SBY/12/2019 tanggal 16 Desember 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas manajemen pelayanan perizinan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta SKPD terkait lainnya Tahun Anggaran 2018 s.d. 2019 (Semester I) pada Pemerintah Kota Malang di Malang.
Untuk...
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kota Kediri dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 99/LHP/XVIII.SBY/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kota Kediri dan instansi terkait lainnya di Kediri.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa...
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 94/LHP/XVIII.SBY/12/2019 tanggal 16 Desember 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ngawi dan instansi terkait lainnya di Ngawi.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa...
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kota Surabaya dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 98/LHP/XVIII.SBY/12/2019 tanggal 16 Desember 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kota Surabaya dan instansi terkait lainnya di Surabaya.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa...
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Jember
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 97/LHP/XVIII.SBY/12/2019 tanggal 16 Desember 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Jember di Jember.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 92/LHP/XVIII.SBY/12/2019 tanggal 16 Desember 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang di Lumajang.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 95/LHP/XVIII.SBY/12/2019 tanggal 16 Desember 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yaitu pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro.
BPK JAWA TIMUR SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA DAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU KEPADA SEPULUH PEMERINTAH DAERAH
Sidoarjo,
Rabu (18 Desember 2019) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa
Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) kepada sepuluh
pemerintah daerah. Kepala
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Harry
Purwaka S.E., MSF., Ak., CA,
menyerahkan LHP
tersebut kepada masing-masing pimpinan DPRD dan Kepala Daerah dalam acara yang
berlangsung di Kantor BPK Jawa Timur.
Proyek Miliaran Rupiah di Kabupaten Sumenep Tak Terealisasi
Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep menjelang tutup tahun 2019 masih baru mencapai 50 persen. Akibatnya, banyak proyek pembangunan dengan nilai miliaran rupiah tidak dapat terealisasi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Edy Rasyiadi mengatakan, rendahnya realisasi anggaran tahun ini lantaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak bisa melaksanakan kegiatan, salah satunya di...
DPRD Kabupaten Situbondo Awasi Penyelesaian Proyek Auditorium Rp 5,7 Miliar
Komisi III DPRD Kabupaten Situbondo melakukan inspeksi mendadak (sidak) atas proyek pembangunan Gedung Auditorium SMP Negeri 1 Situbondo, Selasa (17/12). Sidak itu dilakukan anggota dewan untuk memastikan proyek senilai Rp 5,7 miliar itu selesai sesuai jadwal kontrak.
Sekretaris Komisi III, Zairosi mengatakan, pihaknya baru pertama kali turun ke lapangan setelah ada pengaduan dari masyarakat,...
Baru Dibangun, Aspal Jalan Halmahera Kota Blitar Sudah Rontok
Komisi III DPRD Kota Blitar mengecek hasil pembangunan Jl Halmahera, Kelurahan Klampok, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Senin (16/12).
Warga mengadukan kualitas pembangunan setelah mendapati lapisan aspal yang baru selesai dibangun sudah rusak, brodol, atau rontok.
"Kami mendapat pengaduan warga, jadi kami cek ke lokasi," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota...
BPK Jawa Timur Serahkan LHP Pengelolaan Pajak Daerah kepada Pemkab Ponorogo
BPK Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. semester I) pada Pemkab Ponorogo. LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan Harry Purwaka kepada Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Sunarto dan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni pada hari Jum’at, 6 Desember 2019.
Jalan Sehat Awali Rangkaian Peringatan HUT BPK Ke-73
Memulai rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) BPK RI ke-73, keluarga besar BPK Jawa Timur mengikuti jalan sehat yang diselenggarakan pada hari Jum’at, 6 Desember 2019. Sebelum memulai jalan sehat, Kepala Perwakilan Harry Purwaka membuka rangkaian kegiatan HUT BPK RI secara resmi dengan melepaskan anak panah ke sasaran yang...
Evaluasi Pemanfaatan SIKAD, BPK Jawa Timur Selenggarakan Workshop
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya Pasal 10, mewajibkan BPK memantau penyelesaian kerugian daerah. BPK diharapkan dapat mendorong percepatan penyelesaian kerugian daerah terhadap bendahara sekaligus mendorong efektivitas pemantauan penyelesaian kerugian daerah.
Salah satu upaya yang telah dilakukan BPK untuk memantau penyelesaian kerugian daerah adalah membangun...
Pemkot Surabaya Uruk 3 Hektare Tambak Sekitar Gelora Bung Tomo
Perombakan total Gelroa Bung Tomo (GBT) dikebut. Pemkot Surabaya menguruk 3 hektare lahan tambak di sekitar stadion utama GBT. Proyek Rp 13,5 miliar tersebut harus sudah kelar dalam 20 hari.
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) melelang cepat pengadaan tanah itu. Pemenang lelang sudah ditunjuk dan harus menuntaskan...
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 85/LHP/XVIII.SBY/12/2019 tanggal 9 Desember 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan instansi terkait lainnya di Bondowoso.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada...
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Malang dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 87/LHP/XVIII.SBY/12/2019 tanggal 11 Desember 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Malang dan instansi terkait lainnya di Kepanjen.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada...
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Madiun dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 89/LHP/XVIII.SBY/12/2019 tanggal 11 Desember 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Madiun dan instansi terkait lainnya di Caruban.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada...
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 86/LHP/XVIII.SBY/12/2019 tanggal 9 Desember 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lamongan dan instansi terkait lainnya di Lamongan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada...
Anggaran Pilwali Surabaya Akhirnya Cair
Anggaran untuk Pilwali Surabaya akhirnya cair kemarin (12/12). Dibutuhkan waktu berbulan-bulan bagi Bawaslu dan KPU Surabaya untuk menanti pencairan anggaran tersebut.
Ketua Bawaslu Surabaya M. Agil Akbar menuturkan, kemarin siang dirinya mendapat laporan dari bendahara di Bawaslu Surabaya soal pencairan dana itu. Kabar tersebut sangat melegakan. Sebab, ada sejumlah kegiatan yang masih terganjal utang....
Pemprov Jatim Sukses Wujudkan Jatim Bebas Korupsi
Rangkaian penghargaan yang diterima Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus bertambah menjelang akhir tahun. Yang terbaru adalah Pemimpin Perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Khofifah menerima penghargaan itu bersama 13 pimpinan kementerian, lembaga, atau pemda di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta, Selasa lalu (10/12).
Penghargaan tersebut diserahkan...
BPK JAWA TIMUR SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN KEDIRI, KOTA MOJOKERTO, DAN KABUPATEN PASURUAN
Sidoarjo, Kamis (12 Desember
2019) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa
Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui
Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya
Wajib Belajar 12 tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019
kepada tiga pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Kediri, Kota Mojokerto, dan
Kabupaten Pasuruan. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa...
Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 83/LHP/XVIII.SBY/12/2019 tanggal 9 Desember 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu dan implementasi kurikulum dalam mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan serta instansi terkait lainnya di Bangil.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan...
Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum Dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun Untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Kediri...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 88/LHP/XVIII.SBY/12/2019 tanggal 11 Desember 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu dan implementasi kurikulum dalam mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Kediri serta instansi terkait lainnya di Kediri.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan...
Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum Dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun Untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kota Mojokerto...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 84/LHP/XVIII.SBY/12/2019 tanggal 9 Desember 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu dan implementasi kurikulum dalam mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kota Mojokerto serta instansi terkait lainnya di Mojokerto.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan...
Serahkan Hasil Pemeriksaan atas Operasional RSUD Kabupaten Jombang, BPK Jawa Timur Berharap Pengelolaan RSUD Semakin Baik
Dalam pemeriksaan atas operasional RSUD Kabupaten Jombang, BPK menemukan adanya pungutan dana peningkatan kapasitas Rumah Sakit pada TA 2018 yang tidak memiliki dasar hukum. Temuan itu diungkap BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Operasional RSUD Kabupaten Jombang TA 2018 dan 2019 (s.d. semester I) yang diserahkan kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jombang pada...
Hingga Semester I 2019, 86,02% Hasil Pemeriksaan BPK telah Ditindaklanjuti Sesuai Rekomendasi
Berdasarkan pemantauan BPK pada semester I 2019, pemerintah daerah (pemda) di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Dari 29.990 rekomendasi yang diberikan BPK kepada seluruh pemda di Jawa Timur sejak tahun 2005, sebanyak 25.798 rekomendasi (86,02%) telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK.
Untuk...
Sambut Hari KORPRI, Pegawai BPK Jawa Timur Ikuti Upacara Bendera
Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang jatuh pada Jum’at, 29 November 2019, diperingati melalui upacara bendera yang bertempat di halaman depan Kantor BPK Jawa Timur. Dalam upacara ini, Kepala Perwakilan Harry Purwaka bertindak sebagai inspektur upacara, sedangkan Nurkholil dari Subauditorat Jawa Timur II bertugas sebagai komandan upacara.
Pegawai BPK Jawa Timur Ikuti KTF
Sebanyak 175 pemeriksa di lingkungan BPK Jawa Timur mengikuti knowledge transfer forum (KTF) yang diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia BPK RI Pusat, Rabu, 27 November 2019. KTF bertujuan memberikan kesempatan kepada pegawai BPK yang mengikuti kursus singkat/tugas belajar untuk membagi pengalaman dan ilmunya kepada pegawai yang lain.
Kegiatan
KTF...
Terima Kunjungan Mahasiswa STIESIA, BPK Jawa Timur Sosialisasikan Materi Ke-BPK-an
Berbicara di hadapan 61 orang mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa (HIMA) Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Kepala Sekretariat Perwakilan Jawa Timur Pujo Sumekto mendorong generasi milenial agar terus berinovasi memajukan bangsa. Inovasi diperlukan dalam segala lini, termasuk dalam pemerintahan. Menurut Kepala Sekretariat, pada tahun 2019 BPK Jawa Timur telah menghasilkan...
Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo Kecewa Kualitas Proyek Trosobo I dan Geluran I
Bangunan sekolah yang dikerjakan di ujung tahun mengecewakan Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo. Sidak di 3 sekolah, Selasa (10/12), ditemukan bangunan ruang kelas yang tidak memuaskan dalam pembangunannya.
Anggota Komisi C, dr Wijono, menunjukkan bangunan ruang kelas SD Trosobo I Taman, seperti dikerjakan tergesa-gesa sehingga semua bagian terlihat kasar.
Pemasangan lantai...
Kades Protes ADD Dipatok Pemkab Lamongan 10 Persen
Belum lama menyelesaiakan Pilkades serentak serta pelantikan ratusan kepala desa (kades) terpilih, Pemkab Lamongan diterpa unjuk rasa.
Sekitar 80 kades yang mewakili ratusan rekannya se-Lamongan, menggeruduk kantor DPRD Lamongan, Senin (9/12), untuk mendesak kenaikan anggaran dana desa (ADD) 15 persen.
Para kades yang tergabung Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa...
Proyek Trotoar Rp 3,1 Miliar di Kabupaten Gresik Tidak Sesuai Harapan
Dugaan adanya sejumlah proyek infrastruktur dari dana APBD yang dikerjakan tidak sesuai harapan kembali terungkap. Salah satunya pengerjaan trotoar di Jalan Panglima Sudirman, Gresik. Saat disidak anggota DPRD Kabupaten Gresik bersama sejumlah pejabat pemkab, saluran gendong (manhole cover) di proyek itu dianggap terlalu kecil.
Saluran gendong untuk penampungan pertama dari buangan permukiman warga itu...
Pemkab Blitar Berang Banyak Proyek Terancam Telat
Banyaknya pengerjaan proyek fisik yang belum tuntas menjelang deadline mulai membuat gerah Pemkab Blitar.
Pemkab pun mengancam tidak akan memberi perpanjangan waktu kepada rekanan untuk menyelesaikan kewajibannya, kalau tidak bisa memberi alasan yang tepat.
Kepala Inspektorat Pemkab Blitar, Ahmad Lazim membenarkan ada beberapa rekanan atau pelaksana proyek yang meminta perpanjangan waktu...
Pembangunan Pasar Sayur Kota Batu Molor
Pembangunan tahap II Pasar Sayur Kota Batu hampir dipastikan tidak akan rampung sesuai target pada akhir Desember 2019. Hal ini mulai memunculkan kritikan baik dari legislatif maupun LSM.
Menyikapi hal ini, Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko, M.Si menegaskan bahwa pembangunan Pasar Sayur ini terus dipantau Tim TP4D sehingga jika ditemukan ada yang...
BPK JAWA TIMUR SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PENGELOLAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
Sidoarjo, Jumat (6 Desember
2019) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa
Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan
Pendapatan Pajak Daerah TA 2018 dan 2019 (s.d. semester I) kepada DPRD dan Pemerintah
Kabupaten Ponorogo.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Harry Purwaka S.E., MSF.,
Ak., CA, menyerahkan LHP PDTT...
Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) di Ponorogo
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 81/LHP/XVIII.SBY/11/2019 tanggal 20 November 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Semester I).
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Anggaran Pendidikan di Kota Mojokerto Dialokasikan Rp 180 Miliar
Sektor pendidikan mendapat porsi besar dalam APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran (TA) 2020. Nilainya mencapai Rp 180,829 miliar. Saking besarnya, sektor ini mendapat atensi khusus dari DPRD.
"Nilainya mencapai Rp 180,829 miliar. Kami berharap agar pembangunan manusia menjadi perhatian serius pemerintah," kata Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Mojokerto, Jaya Agus Purwanto, Kamis (5/12).
Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2019 di Jombang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 82/LHP/XVIII.SBY/11/2019 tanggal 20 November 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2019.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
BPK JAWA TIMUR SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS OPERASIONAL RSUD KABUPATEN JOMBANG PADA PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Sidoarjo, Kamis (5 Desember
2019) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa
Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Operasional
RSUD Kabupaten Jombang TA 2018 dan 2019 (s.d. semester I) kepada DPRD Kabupaten
Jombang dan Pemerintah Kabupaten Jombang.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Harry Purwaka S.E., MSF.,
Ak., CA, menyerahkan...
Pemkot Blitar Punya Tanggungan Tagihan PBB Rp 300 Juta
Pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Blitar pada 2019 ini tidak memenuhi target. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) masih punya tanggungan sekitar Rp 300 juta yang belum tertagih dari wajib pajak.
Kepala BPKAD Kota Blitar, Widodo Sapto Yohanes mengungkapkan, target pendapatan PBB pada 2019 lebih dari Rp 12 miliar, sedangkan...
Kerangka Atap Terlalu Tipis, Pendapa Kecamatan Menimpa Pekerja di Kabupaten Jember
Belum selesai perbaikan sekolah yang rusak di Kecamatan Sumbersari, sekarang hiliran kerangka atap pendapa Kecamatan Jenggawah mendadak ambruk dan menimpa seorang pekerja, Selasa (3/12) pagi.
Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 08.00 WIB menjadi atensi pihak kepolisian, apalagi ada kecurigaan bahwa sejak awal kerangka atap dari galvalum dinilai terlalu tipis. Camat Jenggawah, Jumari membenarkan peristiwa...
Penuhi Target Retribusi Parkir
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Blitar optimistis pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir selama 2019 melampaui target. Hingga awal Desember 2019 ini, mencapai 94 persen dari target.
"Target awalnya, Rp 1,65 miliar. Lalu, pada perubahan APBD 2019, target naik Rp 50 juta, menjadi Rp 1,7 miliar," kata Kepala Dishub Kota Blitar, Priyo Suhartono, Senin...
539 Sekolah di Probolinggo Tak Bersertifikat
Jumlah SD dan SMP negeri di Kabupaten Probolinggo ada 660 lembaga, namun yang bersertifikat hanya 121 lembaga, sedangkan 539 sekolah belum mengantongi sertifikat dan ada yang dalam proses sertifikasi.
Hal itu diungkapkan oleh Kabid Aset di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo, Sugeng, yang mengatakan status lahan sekolah itu beragam. Ada yang tanah aset...
APBD Kabupaten Gresik TA 2020 Cuma Rp 3,4 Triliun
Pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 Kabupaten Gresik akhirnya tuntas. Awalnya, total kekuatan APBD 2020 ditargetkan Rp 3,6 triliun. Namun, dalam rapat paripurna kemarin (28/11), target itu direvisi tinggal Rp 3,4 triliun.
Menurut Musa, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Gresik, ada beberapa sorotan dalam APBD 2020 tersebut. Di antaranya, rendahnya alokasi...
Lelang Perbaikan Sekolah Didahulukan
Lelang proyek untuk pembangunan dan perbaikan ruang kelas di Kota Surabaya disegerakan. Salah satu tujuannya memastikan ruangan tersebut bisa digunakan pada tahun pelajaran baru. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) sudah melelang dua di antara delapan proyek pembangunan kelas.
Lelang dua kelas itu sudah masuk sistem lelang elektronik...
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2019
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 874 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 494 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2019, BPK membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia, Pria dan Wanita, berpendidikan Sarjana...
Seragam Gratis Gagal Lelang, Plt Wali Kota Pasuruan Minta Maaf
Pemkot Pasuruan tetap berupaya menganggarkan kembali seragam gratis di tahun 2020 nanti. Ini setelah tahun 2019, program seragam sekolah gratis untuk SD-SMP negeri/swasta se-Kota Pasuruan gagal lelang.
Plt Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo ST, menyampaikan gagal lelang seragam gratis di 2019 dikarenakan penyedia barang tidak ada yang bisa memenuhi persyaratan yang kompeten untuk...
Serapan Anggaran Publik pada Pemkab Gresik Kembali Rendah
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 Kabupaten Gresik belum juga digedok. Padahal, akan memasuki Desember. Kabarnya, pengesahan RAPBD tersebut dijadwalkan kemarin (25/11). Namun, ternyata urung dilaksanakan. Sebab, masih banyak sorotan terhadap kinerja dan penggunaan anggaran oleh pemkab.
Salah satu sorotan tajam dari legislatif adalah serapan anggaran untuk APBD 2019. Tahun anggaran praktis...
16 Proyek di Kabupaten Bondowoso Diduga Bermasalah
Sekretaris Daerah, H Syaifullah, menyampaikan bahwa ada sekitar 16 proyek di Kabupaten Bondowoso terindikasi bermasalah. Hal itu, berdasarkan data dari Inspektorat wilayah setempat.
“Menurut saya, di kota kecil seperti ini proyeknya harus berkualitas," ungkap Sekda Syaifullah, Senin (25/11).
Namun, ia enggan menyebutkan secara terperinci proyek-proyek yang dianggapnya bermasalah. Syaifullah juga tidak...
Penyerapan Belasan OPD Kabupaten Nganjuk Masih Minim
Ratusan miliar rupiah anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun ini terancam menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa). Pasalnya, hingga 12 November lalu, masih banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang penyerapannya di bawah 50 persen. Menyikapi hal itu, Pemkab Nganjuk akan melakukan evaluasi khusus.
Data yang dihimpun koran ini menyebutkan, di antara total 28 OPD,...
Tiga Proyek Fisik di Kota Blitar Masih 70 Persen
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Blitar mengebut pengerjaan tiga proyek fisik yang harus selesai pada Desember 2019.
Ketiga proyek fisik itu, penambahan fasilitas di Gedung Kesenian, pembangunan areal parkir di Water Park Sumber Udel, dan pengembangan Agrowisata Blimbing Karangsari.
Progres pekerjaan ketiga proyek fisik itu mencapai 70 persen. "Sekarang terus...
Aset Gedung RS Gambiran Lama Kota Kediri Dipastikan Jadi RS Tipe C
Untuk memaksimalkan aset berupa gedung RS Gambiran I, pemerintah berencana akan menggunakan aset tersebut menjadi Rumah Sakit Tipe C. Pasalnya, keberadaan rumah sakit ini sangat dibutuhkan oleh warga Kota Kediri.
Diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Kediri Budwi Sunu saat jawaban pandangan umum fraksi beberapa waktu lalu, menurutnya tahun 2018 Pemkot Kediri bekerja sama dengan Sucofindo...
Korupsi Jasmas – Mantan Anggota DPRD Surabaya Mulai Diadili
Mantan anggota DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, Binti Rochmah, mulai diadili sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) di Pengadilan Tipikor Surabaya, kemarin.
Pada sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Hisbullah Idris, jaksa M Fadhil dalam dakwaannya mengungkapkan, korupsi dilakukan mantan anggota legislatif tersebut bersama terdakwa lainnya, Agus Setiawan Jong....
Pemotongan Anggaran Dispora Kabupaten Pasuruan Sudah Disepakati
Sidang kedua kasus dugaan korupsi anggaran kegiatan Rp 918 juta di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Pasuruan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jawa Timur, Selasa (19/11) sore menguakkan hal baru.
Ternyata ada rapat yang membahas pemotongan anggaran 10 persen per kegiatan Dispora, meski sempat diwarnai kegaduhan.
Kegaduhan atau keributan...
Kejari Bondowoso Lakukan Monitoring dan Pemeriksaan DD dan ADD di 7 Desa
Kejaksaan Negeri Kabupaten Bondowoso melakukan monitoring dan pemeriksaan berkas administrasi Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) pada 7 Desa di Kecamatan Botolinggo. Hal ini juga sebagai bentuk pembinaan terhadap Desa yang laporan pertanggungjawabannya belum lengkap.
Monitoring ini merupakan tahap awal, dan dilakukannya pemeriksaan berkas yang secara bergantian dengan dibagi empat kelompok. Yakni...
TULISAN HUKUM: KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PENDAHULUAN
Keuangan negara/daerah merupakan uang rakyat yang bersumber dari rakyat dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pengelolaan keuangan negara/daerah yang baik sangat penting agar uang negara dapat dipergunakan dengan efektif dan efisien untuk pembangunan. Salah satu bentuk pengelolaan keuangan negara yang baik adalah adanya pemberian kewenangan yang seimbang kepada pengelola keuangan negara/daerah.
Badan Anggaran Provinsi Jatim Genjot APBD 2020 Tembus Rp 35,1 Triliun
Setelah sempat dikritisi sejumlah komisi dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim, pembahasan R-APBD Jatim tahun anggaran 2020 akhirnya mengalami kenaikan signifikan dibanding Nota Keuangan Gubernur Jatim pada 25 Oktober 2019 lalu.
Berdasarkan laporan Banggar DPRD Jatim terhadap Raperda Jatim tentang APBD Tahun Anggaran 2020, Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp 33.028.697.094.110 dari yang semula ditetapkan...
BPK Jawa Timur Ungkap Beberapa Permasalahan Pengelolaan Pajak Daerah pada Pemkab Banyuwangi
BPK Jawa Timur menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan pajak daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, di antaranya terdapat pemberian izin penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai peraturan. Selain itu, masih ditemui kesalahan pengukuran dan penetapan nilai Pajak Reklame.
Permasalahan
itu dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu (DTT)
atas Pengelolaan...
Bangun Sinergi Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah, BPK Jawa Timur Undang Sekda se-Jawa Timur
Kepala Perwakilan Harry Purwaka saat bertindak sebagai keynote speech pada Rapat Persiapan Pemeriksaan LKPD TA 2019 antara BPK Jawa Timur dengan seluruh sekretaris daerah (sekda) di wilayah Provinsi Jawa Timur pada Kamis, 14 November 2019, menyatakan inspektorat daerah dihimbau untuk mengawasi agar temuan BPK pada satu organisasi perangkat daerah (OPD) tidak terulang...
Bupati Situbondo Siap Evaluasi Sistem Pembayaran THLP
Setelah sempat dikritik kalangan DPRD Kabupaten Situbondo, Bupati Dadang Wigiarto mengaku siap untuk segera mengevaluasi sistem pembayaran honor non PNS atau Tenaga Harian Lepas Pegawai (THLP) yang ada di sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Situbondo. Langkah ini harus segera dilakukan mengingat serapan anggaran honor THLP cukup minim.
Informasi Bhirawa menyebutkan, mendekati akhir tahun...
PMII Bojonegoro Soroti Deposito Rp 2,7 Triliun
Pembukaan deposito ke beberapa bank senilai total Rp 2,7 triliun oleh Pemkab Bojonegoro mendapat sorotan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro.
Dalam unjuk rasa di kantor pemkab, Kamis (14/11), PMII mendesak penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengusut dugaan penyelewengan uang rakyat yang disamarkan dalam bentuk deposito itu,
Ketua PC...
BPK JAWA TIMUR SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PENGELOLAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
Sidoarjo, Kamis (14 November
2019) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa
Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas
Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah TA 2018 dan 2019 (s.d. semester I) kepada
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Harry Purwaka S.E., MSF.,
Ak., CA, menyerahkan LHP PDTT kepada Wakil...
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah TA 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) Pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 80/LHP/XVIII.SBY/11/2019 tanggal 11 November 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pengelolaan pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
DPRD Kabupaten Gresik Nilai Proyek Drainase Terkesan Asal-Asalan
Dampak negatif molornya pelaksanaan proyek infrastruktur pun terjadi. Proyek peningkatan jalan di Betoyo-Dagang, Manyar, misalnya. Gara-gara proyek itu dikerjakan saat mulai memasuki hujan dan hingga kini belum beres, air pun meluber ke rumah-rumah warga.
Kemarin (13/11) hujan kembali mengguyur sejumlah wilayah di Gresik. Tak terkecuali Kecamatan Manyar. Nah, di wilayah tersebut, ada sejumlah proyek...
KRPK Soroti Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Blitar
Sejumlah orang yang tergabung dalam Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) menyampaikan rapor merah soal pengadaan barang dan jasa di Kota Blitar. Mereka menduga ada konspirasi.
Hasil penelitian KRPK bersama ICW dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah), menemukan dugaan proses pengadaan barang yang tidak sesuai, termasuk potensi kerugian negara.
Tahun 2020, Bina Marga Jatim Lebarkan Jalan 108 Kilometer
Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim pada 2020 nanti akan melakukan pelebaran jalan sepanjang 108 kilometer. Pelebaran jalan tersebut tersebar di beberapa titik dari 1.421 kilometer jalan provinsi yang dimiliki Pemprov Jatim.
“Pada 2019 ini, kita telah melakukan pengerjaan rekontruksi dan pelebaran jalan sepanjang 38 kilometer, penggantian jembatan sepanjang 110 meter dan pemeliharaan jalan...
Upacara Peringatan Hari Pahlawan
“Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong,
Tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa bangsa kita sendiri”
Pesan pahlawan nasional Mohammad Yamin itu seolah mengingatkan kepada generasi masa kini untuk terus menjaga semangat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik...
BPK Jawa Timur Terima DPW LIRA Jatim
BPK Jawa Timur mendapat kunjungan audiensi dari Dewan Pengurus Wilayah Lumbung Informasi Rakyat (DPW LIRA) Jatim pada Rabu, 6 November 2019. Kunjungan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) ini bertujuan untuk mengenal lebih dekat BPK dan kewenangannya dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.
Rombongan
pengurus LIRA Jatim berjumlah...
Kontraktor Pembangunan SDN Gentong Jadi Tersangka
Kasus ambruknya bangunan SDN Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, masih ditangani jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur. Saat ini, polisi telah menetapkan dua tersangka, yakni SE, direktur CV DHL, dan DM, direktur CV ADL yang merupakan kontraktor pembangunan SDN Gentong.
Keduanya telah ditahan di Mapolda Jatim. Direskrimum Polda Jatim Kombes Gidion Arif Setyawan mengungkapkan,...
Tetapkan Kontraktor dan Mandor sebagai Tersangka – Pembangunan SDN Gentong Tak Sesuai Standar
Polisi akhirnya menetapkan dua tersangka kasus ambruknya atap gedung SDN Gentong, Kota Pasuruan. Keduanya yaitu kontraktor pengerjaan proyek renovasi pada 2012 berinisial DM dan SE selaku pihak mandor proyek yang ditunjuk pihak SDN Gentong.
Selain itu, penyidik kepolisian juga membeberkan hasil laboratorium forensik terkait penyebab ambruknya atap SDN Gentong. Salah satunya adalah temuan penggunaan...
DPRD Kabupaten Gresik Soroti Alokasi Dana Pendidikan
Anggaran untuk pendidikan pada RAPD 2020 menjadi sorotan kalangan dewan. Sebab, dalam empat tahun terakhir, alokasi dana untuk bidang pendidikan mengalami penurunan. Padahal, dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Gresik, pendidikan menjadi prioritas utama.
Dalam RAPBD 2020, alokasi anggaran untuk dinas pendidikan (dispendik) memang mendapatkan jatah sekitar 26 persen. Namun, khusus untuk program...
BPK Klarifikasi Pemberitaan Berjudul ‘BPK Temukan Desa Fiktif di Jatim’
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur memberikan klarifikasi terkait pemberitaan Harian Bhirawa, yang berjudul ‘BPK Temukan Desa Fiktif di Jatim’ pada edisi Jumat (8/11). BPK Perwakilan Jawa Timur menyatakan tidak pernah memberi pernyataan “selama pemeriksaan, ditemukan ada desa fiktif di Jatim”, dan “penambahan desa tersebut sejak adanya dana desa digelontorkan”, seperti yang diberitakan pada halaman...
Catatan Berita: PAD Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Baru Raih 1,3 Juta di Triwulan Pertama
PANGGUNGREJO, Radar Bromo
Pemkot Pasuruan menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi pemakaian kekayaan daerah. Nilainya ditarget sangat kecil lantaran hanya Rp 6,5 juta tahun ini. Hingga akhir triwulan pertama, realisasinya mencapai Rp 1,3 juta.
Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-P2TSP) Kota Pasuruan, Yudie Andhi...
Catatan Berita: Pajak Daerah Penopang Pembangunan Jatim, Bapenda Jatim Terus Melakukan Inovasi Pelayanan
Pemprov Jatim, Surya co.id
"JER BASUKI MAWA BEYA“ yang mempunyai arti “keberhasilan membutuhkan pengorbanan” terwujud dalam pajak daerah dari masyarakat Jawa Timur.
Pajak Daerah itulah yang digunakan untuk mencapai terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh warga Jatim.
Sejalan dengan Progam Nawa Bhakti Satya yang dicanangkan oleh Gubernur Jatim Hj Khofifah Indar Parawansa, pajak daerah digunakan...
BPK Jawa Timur Ajak Media Massa Memahami Opini BPK
Opini yang diberikan BPK atas laporan keuangan suatu entitas merupakan pernyataan profesional mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Oleh karena pembahasannya cukup spesifik, BPK menganggap media massa perlu memahami arti dari opini tersebut.
Sebagai salah satu sumber informasi, media
massa berperan penting dalam menyajikan informasi yang benar dan dapat dipahami
masyarakat. Media...
PENGUMUMAN PENERIMAAN TENAGA TIDAK TETAP
Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro SDM BPK RI Nomor 1649/ND/X.3/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang penambahan Tenaga Tidak Tetap BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, dengan ini diumumkan formasi, kualifikasi pendidikan, persyaratan, waktu, dan tempat pendaftaran penerimaan Tenaga Tidak Tetap BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.
SDN Gentong Kota Pasuruan Diperbaiki dengan Anggaran Belanja Tak Terduga
DPRD Kota Pasuruan dan Pemkot Pasuruan melakukan hearing untuk membahas penanganan ambruknya atap empat ruang kelas SDN Gentong di Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan di gedung DPRD Kota Pasuruan.
Hasilnya, pihak legislatif dan eksekutif sepakat perbaikan empat ruang kelas SDN Gentong menggunakan pengalokasian anggaran belanja tidak terduga Pemkot Pasuruan tahun 2019.
“Kita...
Temuan Paling Banyak di Pengadaan Barang Jasa
Pengadaan barang dan jasa yang tak sesuai dengan ketentuan masih menjadi temuan paling banyak auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Modusnya, pemenang tender atau lelang di pemerintah tersebut mengurangi kualitas barang yang dijanjikan dalam kontrak.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Harry Purwaka mengungkapkan, karena barang yang disiapkan tak sesuai dengan yang dijanjikan dalam kontrak,...
Catatan Berita: Lima Desa Bentuk BUM Des Bersama Fokus Garap Pengembangan Wisata Mangrove
Sampang, Radar Madura.id
Upaya menjadikan Sampang sebagai salah satu destinasi wisata di Madura bukan isapan jempol. Semua lini mencoba menggarap sektor ini. Salah satunya yakni badan usaha milik desa (BUM Des).
Saat ini ada lima desa di Kecamatan Sreseh komitmen bekerja sama. Yakni, Desa Marparan, Klobur, Labuhan, Disanah, dan Junok. Kelima...
Catatan Berita: Defisit Rp 185 Miliar, Rancangan APBD 2020 Kota Kediri Masih Sehat
Kota Kediri, Bhirawa
Rapat paripurna beragendakan penjelasan Wali Kota Kediri tentang nota keuangan APBD 2020 digelar di Gedung Rapat DPRD Kota Kediri. APBD 2020 Kota Kediri meningkat menjadi Rp 1,4 triliun, anggaran ini bertambah sekitar Rp 300 miliar dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 1,1 triliun.
Kendati terjadi peningkatan dari tahun...
DPRD Kabupaten Situbondo Soroti Anggaran Honor Kegiatan Pegawai
Wakil rakyat dari anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Situbondo, Hadi Prianto menemukan anggaran sangat fantastik di dalam Rancangan APBD tahun 2020.
Satu di antaranya ada anggaran honor untuk kegiatan pegawai yang nilainya tembus hingga mencapai 146 miliar rupiah. Setelah dikalkulasi, dana anggaran honor kegiatan pegawai itu hampir mencapai 40 persen dari nilai belanja barang...
Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-91
Pemuda sebagai masa depan bangsa dan negara diharapkan mampu memberikan warna untuk mengubah dunia. Meski demikian, generasi muda diharapkan merespon berbagai kemajuan globalisasi dengan kearifan serta menghargai keluhuran perjuangan dari generasi sebelumnya.
Harapan itu dikemukakan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI (Menpora) Zainudin Amali dalam sambutan Peringatan Hari...
Dekatkan Diri ke Masyarakat, BPK Jawa Timur Goes to CFD Taman Bungkul
BPK Jawa Timur ikut meramaikan gelaran car free day (CFD) di Taman Bungkul, Surabaya, pada hari Minggu (27/10). Pada acara yang dikemas melalui “BPK Jatim Goes to CFD” ini, BPK Jawa Timur membuka booth yang dilengkapi dengan panggung untuk menarik perhatian masyarakat.
Meski
keberadaan BPK sudah ada semenjak awal Indonesia...
Proyek Fisik di Kabupaten Gresik Terkendala Hujan
Hujan mulai mengguyur Kota Pudak. Kondisi itu menjadi atensi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Pemkab Gresik. Maklum, progres sejumlah proyek infrastruktur masih jauh dari harapan. Padahal, target seluruh proyek tahun anggaran 2019 harus selesai pada 25 Desember.
Hujan membuat proyek di luar ruangan terdampak. Di antaranya, pembangunan drainase, jalan, hingga gedung. Begitu...
Janggal, Dana Poros Desa Rp 100 Miliar
Adanya usulan dana untuk poros desa yang begitu tinggi dalam Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) Lamongan 2020, mendapat sorotan.
Karena dalam RAPBD 2020 yang baru dibahas di DPRD Lamongan, Senin (4/11), usulan dana poros desa yang disebut-sebut sebesar Rp 100 miliar, dianggap janggal oleh Lembaga Kajian dan Analisa Publik (LKAP) Lamongan.
Tak Ada Alokasi Seragam Gratis Imbas 2019 Berulangkali Gagal Lelang
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dipastikan tidak mengalokasikan anggaran belanja untuk seragam gratis di tahun 2020. Alasan utamanya, karena seragam gratis ini berulang kali mengalami gagal lelang pada 2019.
Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Sekda Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono, Kamis (31/10).
"Tidak ada alokasi untuk seragam gratis di APBD murni 2020....
APBD 2020 Kota Surabaya Fokus Pembangunan Infrastruktur
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tahun 2020 memang belum diputuskan di DRPD Surabaya. Namun, APBD yang ditargetkan digedok 10 November 2019 itu nilainya mencapai Rp Rp 10.322.025.903.013.
Dengan anggaran sebesar itu, Pemkot Surabaya sudah mencanangkan berbagai macam program prioritas untuk dikerjakan pada 2020 nanti. Program tersebut mulai dari infrastruktur, kesehatan, hingga bidang...
Pemkot Surabaya Buka Pintu Diskusi Soal Tagihan Retribusi Surat Ijo ke Warga
Ada ribuan warga di RW 2 Kelurahan Kemayoran yang kaget karena tiba-tiba mendapat tagihan retribusi izin pemakaian tanah (IPT) alias surat ijo. Mereka tidak tahu rumahnya masuk data aset pemkot. Kemarin (29/10) ketua RW setempat mulai bergerilya untuk mendata siapa saja warga yang mendapat surat tagihan itu.
"Kebetulan jumlah pastinya belum tahu. Ada 14...
Empat BUMN Berebut Kerjakan RSUD dr Soewandhie Surabaya
Empat badan usaha milik negara (BUMN) akan bersaing untuk menjadi pemenang tender proyek RSUD dr M. Soewandhie. Proyek Rp 197 miliar itu tidak hanya dilelang secara terbuka. Juga ada penilaian khusus dari tim ahli.
Berdasar data Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) Surabaya, empat calon kontraktor tersebut adalah...
Belanja Langsung di Kabupaten Sumenep Bakal Turun
Belanja langsung pada tahun 2020 di Kabupaten Sumenep diproyeksikan bakal turun dibanding tahun 2019. Sementara belanja tidak langsung diproyeksikan bakal naik.
Sesuai nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 yang disampaikan Bupati Sumenep, A. Busyro Karim pada rapat paripurna DPRD, belanja langsung tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 998.183.842.26.
Bantu Mbah Ngateni, Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Takut Disemprit BPK
Derita Mbah Ngateni (80) yang puluhan tahun tinggal sebatang kara di Desa Centini, Kecamatan Laren akhirnya direspon Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Lamongan, M. Kamil.
Kamil menjelaskan, pemda ingin membantu janda tua miskin itu, agar mendapat bantuan selayaknya warga miskin lainnya.
Kamil mengklaim pihaknya sudah mendatangi rumah wanita tua yang selama ini...
Defisit Rp 185 Miliar, Rancangan APBD 2020 Kota Kediri Masih Sehat
Rapat paripurna beragendakan penjelasan Wali Kota Kediri tentang nota keuangan APBD 2020 digelar di Gedung Rapat DPRD Kota Kediri. APBD 2020 Kota Kediri meningkat menjadi Rp 1,4 triliun, anggaran ini bertambah sekitar Rp 300 miliar dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 1,1 triliun.
Kendati terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, rancangan APBD Kota Kediri 2020...
BPK Jatim Goes to CFD di Taman Bungkul
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur terus melakukan pengenalan ke masyarakat. Kali ini, lokasi yang disasar yakni Car Free Day (CFD) di Taman Bungkul Surabaya, Minggu (27/10) kemarin bertemakan ‘BPK Jatim Goes to CFD’.
Dipilihnya CFD Taman Bungkul lantaran lokasi yang cukup representatif dengan animo masyarakat yang cukup besar. Mulai dari usia...
Blusukan ke Acara CFD, BPK Jatim Ajak Masyarakat Ikut Lakukan Pengawasan Anggaran Negara
Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur mengajak masyarakat untuk
berperan aktif dalam melakukan pengawasan anggaran. Untuk mengintensifkan hal
tersebut, BPK Kanwil memberikan sosialiasasi organisasi yang menyasar
masyarakat umum.
Satu di antara kegiatannya adalah dengan menggelar acara bertajuk ”BPK Jatim Goes to CFD” yang dipusatkan di Taman Bungkul, Surabaya, Minggu (27/10/2019).
Acara
ini diisi dengan berbagai...
Tindak Lanjuti IHPS I 2019, DPD RI Kunjungi BPK Jawa Timur
Sidoarjo, 22 Oktober 2019 – Sebagai wakil daerah atau senator, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memiliki kewenangan pengawasan agar pengelolaan pemerintahan daerah berjalan dengan baik, termasuk salah satunya terkait tata kelola keuangan. Setelah menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 dari BPK RI pada 18 September 2019, DPD RI, melalui...
Pegawai BPK Jawa Timur Belajar Pengelolaan Acara Melalui Diklat Event Management
Sebuah acara atau event perlu dikelola dengan baik agar terselenggara tanpa hambatan serta mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan acara yang baik dapat menjamin suksesnya suatu acara.
Sebagai badan publik, BPK Jawa Timur sering menyelenggarakan acara, baik
yang bersifat internal maupun yang melibatkan pihak eksternal atau pemangku
kepentingan (stakeholder). Beberapa
acara yang bersifat...
Persiapkan Tutup Tahun Anggaran, BPK Jawa Timur Rancang Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV 2019
Akhir tahun anggaran merupakan hal yang sangat penting dan menjadi perhatian untuk memastikan output dan realisasi anggaran telah terlaksana dengan baik. Mengingat pentingnya persiapan akhir tahun anggaran, BPK Jawa Timur menyelenggarakan acara “Sosialisasi Pelaksanaan Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2019 dan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV T.A 2019”.
Ayo Merapat ke BPK Jatim Goes to CFD
Buat arek-arek Suroboyo dan sekitarnya ...
Ayo gabung ke Car Free Day (CFD) Taman Bungkul Surabaya pada 27 Oktober 2019. BPK Jawa Timur bakal membuka booth lhoo..
Kegiatan BPK Jatim Goes to CFD bakal disemarakkan dengan aneka fun games, senam bareng, dan berkenalan lebih dekat dengan BPK.
Ada...
Serapan Belanja Pemprov Jatim Baru Capai 53,57 Persen
Pergerakan serapan belanja daerah di Pemprov Jatim belum menunjukkan angka yang menggembirakan. Hingga memasuki triwulan keempat, posisi serapan anggaran baru mencapai 53,57 persen per tanggal 23 Oktober. Sementara capaian pendapatan daerah telah mencapai angka 77,83 persen.
Catatan serapan anggaran terendah di Pemprov Jatim sekaligus memberi status merah pada dua instansi yang serapannya kurang dari...
Proyek Pasar Legi Kota Blitar – Kejar Target, Tambah Pekerja
Pembangunan Pasar Legi yang saat ini baru 60-65 persen harus mencapai 75 persen hingga akhir Oktober 2019 ini. Disperindag sudah meminta rekanan untuk mengebut.
Menurut Kepala Disperindag Kota Blitar, Arianto, pembangunan Pasar Legi ditargetkan selesai pertengahan Desember 2019. Dia optimistis, selesai tepat waktu.
Untuk fasilitas tambahan seperti pembangunan ekskavator akan dilanjutkan...
Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah di Jatim Memburuk
Tata
kelola keuangan pemerintah daerah di Jatim mendapat sorotan dari DPD RI. Jumlah
daerah yang mendapat penilaian wajar dengan pengecualian meningkat.
Hal itu
dinilai sebagai kejadian luar biasa di tengah upaya pemerintah pusat
memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Selain itu, penurunan penilaian laporan
kinerja keuangan menjadi ironi di tengah gencarnya upaya pemberantasan korupsi.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Pemkab Ponorogo Anggarkan Dana Bangun Puskesmas Baru
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo dari sektor Puskesmas diproyeksikan dapat melebihi angka yang ditargetkan. Pendapatan Puskesmas di Ponorogo mayoritas berasal dari Kapitasi BPJS. “PAD dari sektor Puskesmas memang bagus.
Targetnya tahun ini adalah Rp 38 Miliar, sampai saat ini kita sudah mencapai sekitar 80%. Mayoritas pendapatan Puskesmas yaitu dari kapitasi BPJS. Di daerah...
LKPD Kota Kediri Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 77/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 24 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Jember Tahun 2018 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 63/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 21 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 48/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 14 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 65/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 21 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Probolinggo Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 47/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 14 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 49/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 15 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Pasuruan Tahun 2018 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 61/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Batu Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 71/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 22 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 69/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 22 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
LKPD Kota Blitar Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 78/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 24 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Malang Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 73/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 23 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Malang Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 64/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 21 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 66/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 22 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 75/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 24 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 70/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 22 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 74/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 23 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 68/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 22 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 52/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 16 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 46/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 13 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 67/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 22 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 62/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Madiun Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 51/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 16 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 53/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 16 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 54/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 17 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Mojokerto Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 45/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 13 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 60/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 57/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 17 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 56/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 17 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 59/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 50/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 15 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 76/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 24 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 72/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 23 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 58/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Surabaya Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 55/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 17 Mei 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemprov Jatim Batal Dirikan Mal Pelayanan Publik
Rendahnya serapan anggaran di Dinas PU Cipta Karya Jatim tak lepas dari sejumlah proyek yang gagal dilaksanakan tahun ini. Salah satunya ialah mal pelayanan publik yang sebelumnya telah dimasukkan dalam APBD 2019 murni dengan nilai Rp 17,45 miliar.
Rencana tersebut urung direalisasikan lantaran sejumlah alasan. Di antaranya ialah permasalahan status tanah yang belum diserahkan...
Pemotongan Insentif Pajak Daerah di BPPKAD, Sekda Gresik Ditetapkan Sebagai Tersangka
Setelah terus mangkir dari panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, Sekda Gresik, Andhy Hendro Wijaya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Gresik dalam kasus sebagai pengembangan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap mantan Plt. Kepala BPPKAD (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) M. Muktar yang divonis 4 tahun penjara.
Andhy Hendro Wijaya dinaikkan statusnya...
PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA BPK SERTA PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BPK
Jakarta, Senin (21 Oktober 2019) – Sidang Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berlangsung pada Senin (21/10) di Kantor Pusat BPK, di Jakarta dan berdasarkan musyawarah mufakat, memutuskan Agung Firman Sampurna sebagai Ketua BPK dan Agus Joko Pramono sebagai Wakil Ketua BPK.
Sidang tersebut juga memutuskan pembagian tugas dan wewenang Anggota BPK sebagai berikut: Hendra Susanto sebagai Anggota I; Pius Lustrilanang sebagai Anggota...
Tahun Depan, 13 Ribu Siswa SD-SMP di Kota Pasuruan Terima Seragam Gratis
Keinginan Pemkot Pasuruan menggratiskan biaya seragam sekolah akhirnya terealisasi awal tahun depan. Jika tidak ada kendala, para siswa SD-SMP bakal menerima seragam gratis dan ini tentunya bisa meringankan beban orang tua.
Wakil Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo ST menyampaikan seragam gratis itu akan diberikan untuk semua siswa dari tingkatan SD negeri atau swasta...
APBD Kabupaten Sidoarjo TA 2020 Masih Prioritaskan Fisik
Akan seperti apakah pembangunan Sidoarjo pada 2020? Alokasi anggaran bisa menggambarkan itu. Total kekuatan APBD 2020 diprediksi mencapai Rp 4,8 triliun. Pembangunan infrastruktur menonjol.
Ada dua dinas yang mendapatkan alokasi dana besar. Yaitu, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA). Pagu anggaran OPD itu mencapai Rp 603 miliar. Urutan kedua ditempati...
Kasus Korupsi Dana Hibah KPU Lamongan 2015 – Tetapkan Satu, Kejari Bidik Tersangka Lain
Kejaksaan Negeri Lamongan telah menetapkan Bendahara KPU dengan inisial IR sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana hibah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan pada Pilkada Tahun 2015.
“Ya, sudah ada penetapan satu tersangka dalam kasus ini,” kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Lamongan, Yugo Susandi SH, Rabu (16/10) siang.
Bupati Faida Anggarkan Rp 104 Miliar untuk Pemilukada Jember
Anggaran untuk Pemilukada serentak 2020 di Kabupaten Jember akhirnya disetujui Rp 104 Miliar lebih melalui APBD. Anggaran sebesar itu diperuntukkan untuk KPU Jember sebesar Rp 82 Miliar dan Rp 22 Miliar untuk Banwaslu Jember.
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani oleh Bupati Jember dr. Faida, KPU, dan Bawaslu Kabupaten Jember, di pendopo Wahya Wibawa...
Ratusan Aset Pemkot Madiun Belum Tersertifikasi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun, Jawa Timur, mencatat ratusan aset milik pemda setempat belum tersertifikasi, yang sebagian besar berupa tanah jalan.
"Aset yang belum bersertifikat didominasi berupa tanah jalan, jumlahnya mencapai 713 bidang," ujar Kepala Bidang Akuntansi dan Aset BPKAD Kota Madiun Sidik Muktiaji di Madiun, Selasa.
Catatan Berita: HUT Jatim, Pemprov Bebaskan Sanksi Administratif PKB-BBNKB
Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur membebaskan sanksi administratif terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta pembebasan pokok Bea Balik Nama (BBN) kedua dan seterusnya.
"Ini sebagai wujud pemberian kemudahan dalam pelayanan serta meringankan beban masyarakat setempat," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Kantor Gubernur...
Catatan Berita: Banyuwangi Raih Penghargaan dari Kemenkum HAM
Banyuwangi - Kabupaten Banyuwangi mendapat penghargaan sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 2019 terbaik ke-empat dari Kemenkum HAM. Penghargaan JDIH ini adalah penghargaan kepada daerah yang dianggap mampu memberikan informasi produk hukum yang dikeluarkan daerah kepada publik secara online sehingga masyarakat bisa dengan mudah bisa mengakses informasi tersebut. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan penghargaan JDIH...
Catatan Berita: BPJS Kesehatan Buat Sistem Autodebet untuk Peserta Mandiri
Kediri (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat sistem autodebet bagi segmen peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri demi kemudahan dan kepastian pembayaran iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
"Kemudahan ini kami lakukan untuk menjawab kebutuhan peserta. Kami pahami bahwa kondisi demografi penduduk Indonesia sangat beragam dan belum...
Sudah Tetapkan Satu Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah KPU Lamongan, Kejari Bidik Tersangka Lain
Kejaksaan
Negeri (Kejari) Lamongan telah menetapkan IR sebagai tersangka dalam kasus
dugaan penyelewengan dana hibah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan saat
Pilkada Tahun 2015.
“Ya,
sudah ada penetapan satu tersangka dalam kasus ini,” kata Kasi Pidana Khusus
(Pidsus) Kejaksaan Negeri Lamongan, Yugo Susandi, S.H., Selasa (15/10) siang.
Menurut
Yugo, pihak Kejaksaan Negeri Lamongan akan menanganani dugaan...
Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Cairkan Rp 83 Miliar BPOPP SMA/SMK Swasta
Biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP) tahap pertama di triwulan pertama Juli-September tahun ajaran baru 2019 akhirnya cair lebih dari Rp 83 Miliar. Namun anggaran tersebut baru untuk 987 dari sekitar 2.000 lembaga SMA/SMK swasta.
Akan tetapi, biaya penunjang program pendidikan gratis berkualitas (tistas) Pemprov Jatim itu baru bisa dinikmati 15 daerah, yakni Kabupaten...
Kembalikan Aset Daerah, Pemkot Surabaya Libatkan KPK
Pemkot Surabaya terus berupaya mengembalikan aset-asetnya yang terancam dikuasai oleh pihak ketiga. Pengembalian aset ini gencar dilakukan sejak masa kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Bahkan, dalam upaya mengembalikan aset itu, Pemkot Surabaya meminta bantuan berbagai pihak, mulai dari kejaksaan, kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Alhasil, sejak 2016-2019, satu persatu aset Pemkot Surabaya...
Serapan Anggaran OPD Provinsi Jatim Masih Rendah
DPRD Jatim lagi-lagi menyoroti realisasi penyerapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim yang rendah. Bahkan, hingga akhir triwulan ketiga tahun 2019 ini rata-rata serapan anggarannya baru kisaran 50,45 persen dengan target harusnya sudah di atas 80 persen.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, Achmad Hadinudin menduga ada intervensi kepentingan dari pihak...
Proyek RSUD di Kabupaten Pasuruan Senilai Rp 30 Miliar Diduga Dimonopoli
Selain cela dari sisi layanan kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan di Kabupaten Pasuruan pun mendapat sorotan.
Kali ini sebuah organisasi swadaya masyarakat setempat mengusik lelang proyek RSUD Grati senilai Rp 30 miliar, yang dituding berbau monopoli alias memenangkan rekanan yang sama.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijakan Rakyat Nusantara (Pijar) mencium dugaan kecurangan...
Kasus PT Smelting – Mantan Sekda Gresik Lolos dari Hukuman Penjara
Mantan Sekda Gresik Husnul Khuluq kini bisa bernafas lega. Informasi terbaru, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik dalam perkara korupsi dana retribusi sewa dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) Rp 1,3 miliar. Dengan demikian, Khuluq lepas dari jerat hukuman penjara.
Kabar penolakan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Gresik...
Gelapkan Dana Desa, Kades Kalianget di Situbondo Resmi Jadi DPO
Setelah lama mangkir dari pemeriksaan hingga tingkat penyidikan Kejaksaan, Kepala Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Mulyadi, resmi ditetapkan menjadi Daftar Pencarian Orang atau DPO Kejaksaan Negeri Situbondo.
Penetapan ini dikeluarkan Kejaksaan Negeri karena Mulyadi yang sudah menyandang status tersangka dugaan korupsi penggunaan Dana Desa (DD) itu tidak kooperatif memenuhi panggilan penyidik.
Dispendik Kota Mojokerto Kebut Rehab 14 Gedung Sekolah Negeri Rusak
Paket perbaikan sekolah mulai dikebut. Kini, tahapan rehabilitasi telah digulirkan. Proyek fisik itu menyentuh belasan lembaga TK, SD, hingga SMP negeri. Kepala Dispendik Kota Mojokerto, Amin Wachid, menjelaskan, terdapat 14 sekolah negeri yang menjadi sasaran rehabilitasi tahun 2019 ini.
Menurut Amin Wachid, yang menjadi prioritas adalah lembaga yang kondisi fisiknya mengalami kerusakan. Rata-rata kerusakannya...
Renovasi Faskes Serap Anggaran Terbesar di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
Serapan anggaran dan belanja daerah di Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember masih terbilang rendah, yaitu baru 34 persen dari total anggaran Rp 500 miliar pada akhir September 2019.
Menurut keterangan Plt Kepala Dinkes, Dyah Kusworini, serapan terbesar masih pada kegiatan fisik, yaitu renovasi fasilitas kesehatan (faskes), baik Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
Kabupaten Nganjuk Langganan Predikat WTP dari BPK
Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah sebuah keniscayaan.
Demikian antara lain dikatakan Wakil Bupati Nganjuk Marhen Djumadi dengan penuh rasa syukur saat dirinya mewakili Bupati Novi Rahman Hidayat untuk menerima penghargaan WTP tahun anggaran 2018 tersebut di Gedung Grahadi Jl. Pahlawan Surabaya.
Pengadaan Seragam Gratis SMA/SMK Gagal Lagi
Harapan siswa SMA/SMK negeri dan swasta di Jatim untuk mendapatkan seragam gratis dari Pemprov Jatim pupus sudah. Berbagai upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim untuk merealisasikan pengadaan seragam gratis tak dapat direstui lantaran tak sesuai dengan regulasi yang ada.
Setelah dinyatakan gagal lelang pada akhir Agustus lalu, kini Bagian Pengadaan Barang dan Jasa...
Kasus PT Smelting Gresik – Kasasi Khuluq dan Syaiful Masih Proses
Pengakuan Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik telah dua kali berkirim surat untuk menanyakan kepastian salinan putusan kasasi terdakwa Husnul Khuluq dan Syaiful Bachri kemarin (4/10) mendapat tanggapan dari Mahkamah Agung. "Tunjukkan saja suratnya. Apa benar mereka kirim surat," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah.
Sebagaimana diberitakan, meski satu perkara dalam kasus korupsi dana...
Pemkab Sidoarjo Butuh Minimal Rp 80 Miliar untuk Bantu Peserta BPJS yang Diputus
Persoalan masih menggantung. Dampak penonaktifan peserta BPJS penerima bantuan iuran (PBI) dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) belum teratasi. Kebutuhan anggaran cukup banyak.
Saat warga yang keanggotaannya diputus BPJS dibiayai dari dana cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC). Mereka dibiayai pemerintah daerah.
Warga miskin lain yang belum menjadi...
Pemkab Kediri Tiga Kali Berturut Raih WTP
Pemerintah Kabupaten Kediri kembali meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018. Ini merupakan capaian ketiga secara berturut-turut yang diperoleh Pemkab Kediri.
Selain Pemerintah Kabupaten Kediri, penganugerahan tersebut juga diberikan kepada Pemprov Jawa Timur. Sebanyak 27 pemerintah kabupaten dan 8 pemerintah kota di Jawa Timur juga memperoleh...
Pemprov dan 35 Pemda di Jatim Raih Penghargaan WTP
Pemprov Jawa Timur meraih penghargaan Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi
Jawa Timur Tahun Anggaran 2018.
Selain Pemprov Jatim, sebanyak 27 pemkab dan delapan pemkot di Jatim juga memperoleh penghargaan WTP dari Menteri Keuangan RI.
Penghargaan itu diberikan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmoro pada Gubernur Khofifah Indar...
BPPKA Beri Kontribusi Raihan WTP Pemkot Mojokerto Kelima Kalinya
Pemerintah Kota Mojokerto, kembali menerima penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia atas perolehan capaian standar tertinggi atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018.
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Pemkot Mojokerto turut memberi kontribusi besar capaian yang telah lima kali diraih ini.
“Alhamdulillah...
Tiga Daerah di Jawa Timur Terima Predikat WDP
Pemerintah Kabupaten Sampang akhirnya berhasil mengoleksi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang pertama kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sayangnya, kabar baik ini tidak berlaku untuk tiga daerah di Jatim , yakni Jember, Tulungagung, dan Kota Pasuruan yang harus puas dengan menerima predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menuturkan,...
Kabupaten Sidoarjo Kembali Terima Penghargaan WTP
Untuk keenam kalinya secara berturut-turut Kabupaten Sidoarjo menerima penghargaan WTP dari pemerintah pusat. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Pemkab Sidoarjo dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan menilai LKPD 2018 Kabupaten Sidoarjo akuntabel.
Siang tadi, penghargaan tersebut diserahkan Wakil Menteri Keuangan RI Prof. Dr....
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Pegawai BPK Jatim Ikrarkan Tekad Menjaga Pancasila
Sidoarjo, 1 Oktober 2019 – Dalam suasana pagi yang cerah, seluruh pegawai berbaris rapi di halaman depan kantor BPK Jawa Timur untuk mengikuti upacara bendera. Sesuai Pengumuman Nomor 13 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal BPK RI, seluruh pegawai pada Pelaksana BPK diwajibkan mengikuti upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kesaktian...
Tingkatkan Kompetensi Pemeriksa, BPK Jawa Timur Selenggarakan Dua Diklat
BPK Jawa Timur terus memantapkan persiapan pemeriksaan pada Semester II Tahun 2019. Setelah penyelenggaraan workshop terkait pemeriksaan kinerja pada Bulan Agustus 2019 dan workshop persiapan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada awal Bulan September 2019, para pemeriksa kembali mempersiapkan diri dalam penugasan pemeriksaan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat).
Sosialisasi Manajemen Risiko di BPK Jawa Timur
Sidoarjo, 25 September 2019 – Dalam rangka meningkatkan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja BPK serta mendorong manajemen yang proaktif dan antisipasif, BPK RI perlu menyusun dan menerapkan manajemen risiko. Manajemen risiko di BPK RI telah dilaksanakan melalui identifikasi dan penanggulangan risiko, antara lain dalam perumusan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra) BPK...
Kasus Proyek Pembangunan SMPN II Ketapang, Kejaksaan Tahan Mantan Kadisdik Sampang
Pasca melakukan penahanan terhadap beberapa tersangka kasus proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN II Ketapang 2016, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sampang menahan JR, mantan Kepala Disdik Kabupaten Sampang, Senin (30/9/19). JR diketahui menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat bangunan tersebut ambruk karena diduga tidak sesuai RAB.
Menurut Kasi Pidsus Kejari Sampang, Edi Sutomo,...
Pengerjaan Plengsengan Desa Balerejo Kabupaten Blitar Diduga Tak Beres
Garis polisi warna kuning dengan tulisan hitam membentang di proyek plengsengan senilai Rp 200 juta, di Dusun Tlogomulyo RT 01 RW 14, Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar.
"Pengerjaan proyek diduga ada yang tak beres. Semestinya selesai pertengahan 2018, hingga kini belum rampung," kata AKP Shodiq Efendi, Kasatreskrim Polres Blitar.
Proyek...
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan III-2019
Pada periode Juli s.d. September 2019, petugas Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada 14 (empat belas) responden (pemohon informasi), dengan hasil sebagai berikut:
Hasil Kuesioner Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Triwulan III-2019
Pada periode Juli s.d. September 2019, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan pengaduan masyarakat di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Dari kuesioner yang telah disebar, terdapat 2 (dua) kuesioner yang dikembalikan (diisi) oleh responden (pemberi pengaduan), dengan hasil sebagai berikut:
Warga Desa Ngantru Tulungagung Protes Mark-up Tanah Uruk
Warga Desa Ngantru, Kecamatan Ngantru membuat aduan kepada Polres Tulungagung karena menduga ada penyelewengan anggaran proyek pengurukan lapangan desa setempat. Pengurukan tahun 2018 itu menggunakan sumber pembiayaan Dana Desa (DD) senilai Rp 500 juta.
"Kami mempertanyakan perkembangan aduan kami soal dugaan korupsi itu," ujar M, inisial warga yang mengadu itu, Senin (30/9).
Tender Pengadaan Seragam Gratis Kembali Diajukan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim
Proses tender seragam gratis untuk siswa SMA/SMK dan PKLK kembali diajukan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim kepada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemprov Jatim. Proyek dengan nilai anggaran Rp 132 miliar tersebut diajukan untuk dapat dilakukan lelang cepat setelah sebelumnya dinyatakan gagal.
Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim Yuswanto...
APBD TA 2020 Kota Madiun Direncanakan Rp 1,06 Triliun Lebih
Wali Kota Madiun Drs. H. Maidi, SH, MM, M.Pd menyatakan rancangan APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 secara umum disusun dengan memperhatikan peraturan yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan.
Sedang secara teknis, didasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, maupun Permendagri Nomor 33...
Dua Ribu Lahan Aset Pemprov Belum Bersertifikat
Satuan tugas (Satgas) aset yang baru dibentuk oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bakal langsung disambut dengan tugas berat. Ini lantaran masih ada sekitar 2 ribu lahan yang merupakan aset Pemprov Jatim belum memiliki sertifikat.
Secara rinci, dari total 4.283 bidang lahan yang dimiliki Pemprov Jatim, 650 bidang lahan jalan, 560 bidang tanah saluran,...
Pemprov Sarankan Jual Aset BUMD Kabupaten Gresik yang Tidak Produktif
Jumlah kekuatan APBD 2019 Gresik setelah perubahan sekitar Rp 3,3 triliun. Namun, dari hasil evaluasi Pemprov Jatim, ada beberapa pos yang perlu direvisi. Nah, kemarin (25/9), evaluasi tersebut langsung dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik.
Dalam kajian pemprov, ada beberapa kebijakan penggunaan anggaran yang dinilai tidak efisien. Salah satunya rencana pengadaan alat-alat berat. Pada...
Gubernur Bentuk Satgas Khusus Penyelematan Aset Pemprov
Sejumlah aset milik pemprov Jatim hingga kini diketahui masih dikuasai pihak lain. Untuk itu, Gubernur Jatim membentuk satuan tugas (Satgas) khusus yang bertugas menyelamatkan aset Pemprov dari pihak-pihak lain. Tim yang terdiri dari Pemprov Jatim, BPN, dan Kejaksanaan Tinggi ini tergabung dalam satgas aset.
“Kemarin pemprov juga rapat inventarisasi aset milik pemprov. Ada seribu...
Polres Pacitan Usut Korupsi Dana Desa
Salah satu desa di Kecamatan Pringkuku, Pacitan, diperiska Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Pacitan terkait dugaan penyelewengan dana desa (DD). "Pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) dugaan korupsi itu dilakukan sejak awal tahun. Barang bukti dan keterangan saksi sudah ada," kata Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Imam Buchori, kemarin (21/9).
Sebanyak 12 saksi telah...
Realisasi Serapan Anggaran 56 OPD Pemprov Jatim di Bawah Target
Realisasi serapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim harus semakin digenjot. Sebab, hingga menjelang akhir triwulan ketiga tahun anggaran 2019 tak satu pun OPD yang berhasil melampaui target 80 persen. Bahkan rata-rata serapan dari 56 OPD di Pemprov Jatim baru mencapai 50,45 persen.
Seperti diketahui, target serapan APBD sebagaimana diatur...
TA 2019 Tinggal Tiga Bulan, Ratusan Proyek di Kabupaten Sidoarjo Belum Digarap
Tahun anggaran 2019 tinggal tiga bulan lagi. Pemkab Sidoarjo mempercepat penuntasan program pembangunan fisik sebelum akhir tahun. Ratusan proyek belum tuntas dilelang. Tidak boleh molor.
Total pekerjaan yang masuk tender mencapai 490 paket. Masing-masing meliputi pengadaan barang 37 paket, jasa lain (29 paket), konstruksi (373 paket), serta konsultasi (51 paket). Target penyelesaian empat jenis...
Masuk Triwulan III, Realisasi Pajak Pemprov Jatim Capai 74,8 Persen
Perubahan APBD Jatim 2019 memiliki konsekuensi tidak hanya terhadap naiknya anggaran belanja daerah, melainkan juga terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Tahun ini, PAD murni Jatim ditargetkan mencapai Rp 31,92 triliun dan meningkat pada PAPBD menjadi Rp 33,4 triliun.
Untuk mencapai target tersebut, penerimaan dari sektor pajak menjadi salah satu yang kini tengah digenjot. Seperti...
Pemkot Surabaya Kebut Pembangunan Park and Ride Joyoboyo
Pemkot Surabaya terus mengebut pembangunan park and ride yang berdiri di gedung lima lantai di Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ). Pembangunan park and ride yang dimulai sejak Januari 2018 itu, pengerjaannya kini telah mencapai 93 persen rampung.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad mengatakan, hingga saat ini pembangunan park and ride Terminal Intermoda...
Waspada Penipuan Mengatasnamakan BPK
Sehubungan dengan beredarnya undangan yang mengatasnamakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan ini kami umumkan dan sampaikan mengenai adanya upaya penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dengan menyebarkan undangan kegiatan SEMINAR / KURSUS / WORKSHOP / BIMBINGAN TEKNIS yang mengatasnamakan BPK atau seolah-olah bekerjasama dengan BPK.
Apabila Anda menerima undangan...
Ingin Mengenal BPK, Tiga Institusi Pendidikan Kunjungi BPK Jawa Timur
Dalam dua pekan pertama di Bulan September 2019, BPK Jawa Timur melaksanakan Sosialisasi Ke-BPK-an sebanyak tiga kali. Sosialisasi itu digelar saat pelajar/mahasiswa dari tiga institusi pendidikan berkunjung ke kantor BPK Jawa Timur di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo.
Sosialisasi yang pertama disampaikan pada Senin, 2 September 2019, kepada mahasiswa dari...
Persiapan PDTT, Para Pemeriksa Ikuti Workshop
Menyusul Workshop Persiapan Pemeriksaan Kinerja Lokal yang diselenggarakan pada Agustus lalu, BPK Jawa Timur kembali menyelenggarakan workshop persiapan pemeriksaan bagi para pemeriksa yang akan ditugaskan dalam kegiatan pemeriksaan di Semester II 2019. Workshop kali ini bertema “Persiapan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan Kredit Perbankan”.
Workshop diselenggarakan selama...
Catatan Berita: Target Pendapatan Pajak Capai 63 Persen
Pemprov, Bhirawa
Di tengah upaya Pemprov Jatim mempercepat serapan anggaran, pendapatan pajak di Pemprov Jatim justru menguat di posisi 63 persen. Pemasukan itu khususnya berasal dari tujuh sektor yang dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim.
Kepala Bapenda Jatim Boedi Prijo Soeprajitno mengungkapkan, target pendapatan sebesar 63 persen hingga 31 Juli lalu....
Catatan Berita: PAD Pariwisata Minim, Kadisparbud Gresik Benahi Retribusi di Obyek Wisata
JAWA TIMUR, Kabupaten Gresik salah satu daerah di Jawa Timur yang menyimpan banyak objek wisata. Dari wisata pantai, air terjun, gunung kapur hingga wisata religi Wali Songo Sunan Giri dan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sayangnya, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata daerah ini, ternyata masih sangat minim.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten...
Catatan Berita: Bupati Jombang- Perubahan APBD 2019 Mengacu Dokumen Perencanaan
JATIMPOS.CO/JOMBANG - Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menyampaikan Nota Penjelasan tentang Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 pada Rapat Paripurna DPRD Jombang, Kamis (1/8/2019). Rapat Paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Jombang Drs. H. Joko Triono.
Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menjelaskan, aspek kebijakan pada perubahan APBD anggaran tahun 2019 mengacu pada dokumen perencanaan...
Catatan Berita: Dana Desa Jatim Tersalurkan 59,92 Persen, Ada Alokasi untuk Penurunan Kemiskinan dan Stunting
SURYA.co.id | BATU - Anggaran dana desa Provinsi Jawa Timur hingga hari ini sudah tersalurkan sebesar 59,92 persen.
Alokasi dana dari APBN untuk Pemprov Jawa Timur sebesar Rp 7,74 trilliun itu sudah tersalurkan ke desa-desa Jawa Timur hampir 60 persen.
Secara khusus dalam Rapat Koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Klub Bunga, Kota...
Penyidikan Korupsi Dana Hibah Pilkada Lamongan Mengarah ke Bendahara KPU
Penggunaan dana hibah untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015, akan membawa luka bagi KPU (Komisi Pemilihan Umum) Lamongan. Hasil pemeriksaan secara marathon di Kejari Lamongan, Selasa (17/9), dugaan korupsi dana hibah di KPU Lamongan diperkirakan mengerucut pada bendahara.
Tengara semakin tajamnya pencalonan tersangka pada bendahara itu, usai pemeriksaan lanjutan terhadap sejumlah saksi dilakukan...
Catatan Berita : Penerima Bansos Lansia di Kabupaten Bojonegoro Bertambah
Bojonegoro,Bhirawa
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro menyebutkan, tahun ini jumlah masyarakat penerima Bantuan Sosial (Bansos) Asistensi Lanjut Usia bertambah 1.654 keluarga. Sebelumnya, penerima tercatat 1.464 keluarga.
Menurut Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro melalui Kasi Pelayanan dan Perlindungan Jaminan Sosial, Murti menjelaskan, awal penerima Bansos Asistensi Lanjut Usia ada sekitar 1.464...
Soal Pengadaan Seragam SMA/SMK Gratis, Dinas Pendidikan Ajukan Lelang Cepat
Program pengadaan seragam gratis SMA/SMK dan PKLK di Jatim, sulit direalisasikan tahun ini. Pasalnya, tender lelang yang diajukan Dinas Pendidikan ( Dindik) Jatim, dinyatakan gagal oleh unit layanan pengadaan (ULP) beberapa waktu yang lalu. Menanggapi hal itu, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dindik Jatim mengajukan lelang cepat pengadaan seragam ke ULP.
Dikatakan PPK Pengadaan Bidang...
Ratusan Proyek Fisik di Kabupaten Sidoarjo Belum Berjalan
Hanya tiga bulan tersisa. Dari 374 proyek fisik, baru 130-an yang tengah dikerjakan. Sisanya masih dilelang. Baik proyek jalan, sekolah rusak, dam sungai, maupun pembangunan drainase. Akankah selesai sampai Desember?
Proyek pembangunan jalan dan drainase, misalnya. Hingga kini, total baru 30 pekerjaan yang berjalan. Contohnya, peningkatan Jalan Gilang-Bangsri, peningkatan Jalan Ganting-Wage, serta rehabilitasi saluran...
Dindik Jatim Anggarkan Lebih dari Rp 218 Miliar untuk Tahap I BPOPP
Angin segar tengah meliputi SMA/SMK negeri di Jawa Timur. Pasalnya, program biaya penunjang operasional penyelenggara pendidikan (BPOPP) atau yang dikenal dengan TisTas yang ditunggu tiga bulan terakhir, akhirnya bisa diterima di rekening masing-masing sekolah beberapa waktu yang lalu. Kendati begitu, dalam pelaksanaannya, pengelolaan BPOPP justru menjadi dilematis bagi sekolah.
Menurut Ketua Dewan Pendidikan Jawa...
Korupsi Terakhir Belum Tuntas, Pemkot Madiun Kembali Laptonisasi Sekolah
Pengadaan laptop atau laptopisasi untuk siswa Sekolah Dasar (SD) dan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), sudah kembali direncanakan Pemkot Madiun di tengah mandeknya kasus penyelidikan korupsi atas program yang sama pada 2016 dan 2017 silam.
Bahkan untuk pengadaan laptop itu, pemkot menganggarkan Rp 40 miliar dengan dana Tahun Anggaran 2020.
Wali...
Atasi Kumuh, Kota Malang Digelontor Rp 3,85 Miliar
Meskipun kawasan kumuh di Kota Malang sudah banyak berubah menjadi kawasan sehat, tetapi upaya untuk melepaskan diri dari kekumuhan terus dilakukan oleh Pemerintah Kota setempat. Secara khusus, untuk menghindari kawasan kumuh, Kota Malang mendapat bantuan dari Kementerian PUPR sebanyak Rp 3,85 miliar.
Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji, kepada wartawan mengutarakan bahwa di Kota...
Kuota Bantuan PBID BPJS di Kabupaten Tulungagung Meleset
Pemkab Tulungagung menganggarkan Rp 18 miliar untuk subsidi iuran BPJS Kesehatan melalui Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID). Sayangnya, besarnya dana yang dianggarkan itu tidak sebanding dengan jumlah nama yang diajukan sebagai penerima bantuan.
Dari 65.885 kuota nama yang disiapkan, saat ini masih kurang sekitar 33.000. Kalau kuota itu meleset atau tidak dipenuhi, maka sisa...
Dongkrak Setoran BUMD untuk Pendapatan Daerah
Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jatim terus dipacu untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih maksimal. Tahun ini, besaran PAD yang berhasil disetorkan sembilan BUMD ke APBD Jatim mencapai Rp 412,15 miliar dengan target sebesar Rp 401,57 miliar.
Dari total realisasi tersebut, Bank Jatim menjadi penyokong terbesar PAD dari sektor BUMD dengan...
Opsi Lelang Ulang Seragam Gratis SMA/SMK Butuh Pertimbangan LKPP
Pengadaan seragam gratis untuk siswa SMA, SMK dan PKLK kelas X tampaknya akan sulit direalisasikan tahun ini. Sebab, proses lelang yang telah dilakukan dinyatakan gagal oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Biro Administrasi Pembangunan (AP) Setdaprov Jatim. Selanjutnya, kemungkinan untuk lelang ulang membutuhkan banyak pertimbangan karena waktu yang mendesak.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan...
Korupsi Dana KPU Lamongan Naik ke Penyidikan
Penanganan dugaan korupsi terkait dana hibah di Pilkada 2015, menyeret empat anggota KPU Lamongan. Rabu (4/9), Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan memeriksa empat anggota KPU dan mulai meningkat ke tahap penyidikan.
Kasi Pidsus Kejari Lamongan, Yugo Susandi mengatakan, pemeriksaan empat pegawai KPU Lamongan dilakukan seiring naiknya status dugaan penyalahgunaan dana hibah Pilkada 2015 dari penyelidikan...
Kasus PT Smelting – Tinggal Menunggu Khuluq dan Syaiful
Dalam perkara korupsi dana dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) PT Smelting, Dukut tidak menjadi terdakwa seorang diri. Ada dua orang lainnya yang terlibat. Yakni, mantan Sekda Gresik Husnul Khuluq dan Syaiful Bachri, mantan atasan Dukut.
Namun, berkas perkara Khuluq dan Syaiful dibuat terpisah. Kabarnya, salinan putusan kasasi MA untuk keduanya sejauh ini belum turun....
Dana Hibah RS Pura Raharja Bermasalah, Kadinkes Provinsi Jatim Angkat Tangan
Kasus dugaan penyelewengan dana hibah yang dialokasikan Pemprov Jatim untuk RS Pura Raharja Surabaya pada 2014 dan 2016 terus bergulir. Hingga saat ini, pihak kepolisian terus memproses kasus tersebut dengan melakukan sejumlah penyelidikan terhadap pihak-pihak di Pemprov Jatim.
Dana hibah yang dialokasikan sebesar Rp 12,5 miliar pada 2014 dan Rp 30 miliar pada 2016...
Keran Jasmas Warga Kota Surabaya Dibuka Lagi
Ketua DPRD Surabaya periode 2014-2019 Armuji membuat keputusan kontroversial pada akhir 2018. Anggaran jaring aspirasi masyarakat (jasmas) yang ditunggu-tunggu ribuan warga tidak dicairkan gara-gara mencuatnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan enam anggota dewan. Tahun ini anggaran itu malah tidak dimasukkan sama sekali dalam APBD.
Periode DPRD Surabaya berganti. Nyaris separo anggota dewan diisi orang...
Paripurna Terakhir, Sahkan PAPBD 2019
Rapat paripurna terakhir anggota DPRD Jatim periode 2014-2019 berlangsung kemarin (29/8). Rapat dengan agenda pengesahan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2019 itu juga menjadi momentum pamitan.
Seperti yang dilakukan Soenarjo, wakil ketua DPRD dari Fraksi Golkar. Dia mengucap lagu Mansyur S. berjudul Pengorbanan. "Bukan perpisahan yang kutangisi, namun pertemuan yang kusesali," katanya....
Dugaan Korupsi YKP – Kerugian Lebih dari Rp 5 Triliun, Kejati Gandeng Auditor Independen
Meski pengelolaan aset milik Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT YEKAPE sudah sepenuhnya milik Pemkot Surabaya, namun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim belum tahu pasti dugaan kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus dugaan korupsi ini.
“Kami sudah menggandeng tim audit independen untuk menghitung dugaan kerugian negara dari kasus YKP,” kata Kepala Kejati (Kajati) Jatim, Sunarta,...
Peringati HUT Kemerdekaan RI Ke-74, BPK Jatim Selenggarakan Upacara Bendera
Sidoarjo, 17 Agustus 2019 – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74, BPK Jatim menyelenggarakan upacara bendera di halaman depan kantor. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Harry Purwaka sebagai inspektur upacara dan Pengendali Teknis Mochamad Mirza Akbar sebagai komandan upacara.
Dalam upacara kali...
Gebyar HUT Republik Indonesia Ke-74 di BPK Jatim
Seakan tak ingin kehilangan euforia ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74, BPK Jatim menyelenggarakan berbagai perlombaan tujuhbelasan bagi para pegawai. Perlombaan yang dikompetisikan meliputi tenis meja, voli, dan panahan. Selama tiga hari, yaitu dari tanggal 13 s.d. 15 Agustus 2019, seluruh peserta lomba berkompetisi dengan penuh semangat dalam setiap cabang olah...
Dewan Kritik Kinerja Dinas Kesehatan Jatim – Anggaran Perbaikan Gizi Rp 12 Miliar, Baru Terserap Rp 248 Juta
Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Jatim mengkritisi penyerapan anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim. Dalam rapat kerja sebelumnya, Komisi E menyebut ada beberapa mitra kerja yang mendapatkan perhatian khusus karena serapan anggarannya masih di bawah 50 persen hingga Agustus 2019.
Suli Daim, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim mengungkapkan, anggaran perbaikan...
Bupati Jombang Pastikan Kain Seragam Gratis Lewati Uji Laboratorium
Bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa baru Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menegah Pertama (SMP) negeri maupun swasta mulai datang meski saat ini masih sebatas kain seragam pramuka.
Kain seragam gratis tersebut diterimakan kepada pihak sekolah di Gedung Tennis Indoor, Jombang di Jalan Kusuma Bangsa, Jombang, Selasa (27/08)....
Bopda di Kota Surabaya Cair Oktober
Bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) untuk SMP swasta dicairkan pada Oktober. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memastikan pencairan anggaran tersebut dihitung berdasar jumlah siswa tiap rombel. Dengan anggaran itu, kualitas sekolah swasta diharapkan bisa meningkat.
Menurut Risma, salah satu tolok ukur peningkatan kualitas adalah nilai ujian nasional (UN). Dia menyebut siswa memang tidak hanya...
Penerima Bansos Lansia di Kabupaten Bojonegoro Bertambah
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro menyebutkan, tahun ini jumlah masyarakat penerima Bantuan Sosial (Bansos) Asistensi Lanjut Usia bertambah 1.654 keluarga. Sebelumnya, penerima tercatat 1.464 keluarga.
Menurut Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro melalui Kasi Pelayanan dan Perlindungan Jaminan Sosial, Murti menjelaskan, awal penerima Bansos Asistensi Lanjut Usia ada sekitar 1.464 orang, nantinya penerima Bansos itu...
Terjerat Kasus Dugaan Korupsi Ponkesdes, Kasubbag Keuangan Dinkes Kabupaten Malang Berstatus Tersangka
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang menetapkan status tersangka kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) Dinkes setempat Yohan Charles LS karena diduga terlibat perkara korupsi pembayaran honorarium perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang pada 2015.
Dengan penetapan status tersangka Kasubag Dinkes tersebut, maka Kepala Inspektorat Kabupaten Malang Tridiyah Maestuti meminta Yohan Charles LS bersikap kooperatif kepada Kejaksaan. “Kami...
DPRD Kota Probolinggo Setujui Pengadaan 18 Ambulans Lengkap
Sempat tertunda, DPRD Kota Probolinggo kembali melanjutkan rapat membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPAS). Pengadaan 29 ambulans (di tiap kelurahan), akhirnya hanya disetujui 18 unit serta rekrutmen perawat dan supir ambulans oleh DPRD.
Pengadaan ambulans di setiap kelurahan sebesar Rp 7 miliar itu kembali dibahas dalam rapat yang dihadiri Pimpinan...
Pemkab Sidoarjo Pasang CCTV di Semua Lokasi Parkir
Tak lama lagi, Closed Circuit Television/CCTV bakal terpasang di semua lokasi parkir di Sidoarjo. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo bakal memasang itu bersamaan dengan penerapan sistem baru perparkiran di Kota Delta.
Menurut Kepala Dishub Sidoarjo, Bahrul Amiq, tujuan utama pemasangan CCTV di lokasi parkir ini untuk memantau pelayanan dari jukir kepada masyarakat.
Pembahasan PAK APBD Kabupaten Sidoarjo TA 2019 Berjalan Dua Bulan
Panjang dan melelahkan. Itulah gambaran pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2019 Kabupaten Sidoarjo. Setelah menuntaskan rapat selama dua bulan, kemarin (20/8) nota anggaran itu ditetapkan.
Rancangan PAK APBD 2019 diajukan eksekutif pada 26 Juni lalu. Pembahasan berjalan alot. Sebab, ada lima poin yang menjadi sorotan dewan hingga memicu perdebatan panjang. Yakni, pemindahan kantor...
Pengesahan Dua Paripurna pada Hari yang Sama
Di penghujung masa jabatan yang tinggal Selasa (20/8) hari ini, anggota DPRD Sidoarjo, menggelar dua agenda rapat paripurna yakni pengesahan P-APBD 2019 dan KUA PPAS 2020 di hari yang sama.
Dua agenda paripurna ini terkesan terburu-buru, namun menurut anggota Banggar dari Golkar, Hadi Subianto, justru pengesahan P-APBD 2019 dan KUA 2020 ini harus diselesaikan...
Tiga Anggota DPRD Kota Surabaya Jadi Tersangka
Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak menetapkan tiga anggota DPRD Kota Surabaya sebagai tersangka dugaan korupsi dana Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Pemkot Surabaya 2016. Penetapan tersangka yang dilakukan Korps Adhyaksa ini terhitung Senin (19/8).
“Hari ini (kemarin) Kejari Tanjung Perak menetapkan tiga tersangka baru dalam dugaan kasus korupsi Jasmas,” kata Kepala...
Korupsi Jasmas – Pekan Ini, Kejari Berencana Panggil Tiga Anggota DPRD Kota Surabaya
Pasca penetapan tersangka dan penahanan terhadap anggota DPRD Kota Surabaya dari Partai Golkar, Binti Rochmah pada Jumat (16/8) lalu, pekan ini penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak merencanakan panggilan terhadap tiga anggota DPRD Kota Surabaya, dalam kaitan dugaan korupsi dana Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Pemkot Surabaya 2016.
Adapun ketiganya yakni Wakil...
