Catatan Berita : Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 dan Nomor 137/PUU-XIII/2015
catatan berita Pembatalan Perda Bermasalah
Jatim Raih Dana Rakca Award Gold
Provinsi Jawa Timur (Jatim) kembali memperoleh penghargaan prestisius tingkat nasional dari Pemerintah Pusat, Rabu (6/12). Kali ini, Presiden Joko Widodo menganugerahkan Dana Rakca Award 2017 ke Pemprov Jawa Timur.
Ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota atas perbaikan dan pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan...
BPK Akan Sanksi Petugas Audit yang Nakal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mewanti-wanti kepada petugas auditnya, untuk menjalankan tugasnya dengan berintegritas, independen serta profesional. Jika ada oknum yang 'nakal', maka Majelis Kehormatan Kode Etik akan menindaknya.
"BPK sebagai badan pemeriksa keuangan. Marwah itu harus kita jaga bersama," ujar Kepala BPKR RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto disela acara Media Workshop tentang Pemahaman tentang opini BPK atas LKPD...
BPK Jatim: Pemberian WTP Bukan Berarti Bebas Korupsi
Pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada lembaga pemerintahan daerah tidak menjamin bebas dari tindak pidana korupsi. Hal tersebut disampaikan oleh Novian Herodwijanto Kepala BPK RI Perwakilan Jatim dalam Media Workshop, Rabu (6/12/2017), di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur, Surabaya.
Novian mengatakan pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK untuk mengetahui laporan keuangan sesuai standar akuntasi, bukan untuk menyelidiki adanya tindak...
8 Entitas di Jatim Masih WDP, Ini Langkah yang Akan Diambil BPK
Dari 39 Entitas yang ada di Provinsi Jawa Timur termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ada 8 Entitas yang masih meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemerika Keuangan (BPK).
Hal itu disampaikan oleh Novian Herodwijanto Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur saat acara Media Workshop di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Juanda, Gedangan, Sidoarjo, Rabu (6/12/2017).
Untuk semakin...
Lima Tahun Terakhir Laporan Keuangan Pemda di Jatim Makin Tertib
Dalam lima tahun terakhir, laporan keuangan pemda di Jatim makin membaik. Ini dibuktikan dengan semakin banyaknya pemda yang mengantongi opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Jatim.
Dari sasaran entitas yang dinilai, yakni 39 pemda (termasuk Pemprov Jatim) dan 144 BUMN di Jatim, jika pada 2012 baru 13 pemda yang...
BPK: Opini WTP Bukan Penghargaan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut bahwa opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan sebuah kewajiban bagi kepala daerah.
Oleh karenanya, hal tersebut sudah selaiknya tidak menjadi bahan materi kampanye bagi calon kepala daerah, terutama yang berasal dari incumbent.
Tak jarang, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan dijadikan 'dagangan' tentang keberhasilan pemerintah daerah tersebut.
Sebaliknya, apabila sebuah pemerintah mendapat opini wajar dengan pengecualian...
BPK: Calon Kepala Daerah sebaiknya Tak Gunakan WTP sebagai Bahan Kampanye
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut bahwa opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan sebuah kewajiban.
Oleh karenanya, hal tersebut sudah selaiknya tidak menjadi bahan kampanye bagi calon kepala daerah, terutama yang berasal dari incumbent.
Tak jarang, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan dijadikan 'dagangan' tentang keberhasilan pemerintah daerah tersebut.
Sebaliknya, apabila sebuah pemerintah mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW),...
Opininya Bisa Jadi Alat Kampanye Calon Kepala Daerah, Ini Kata BPK
Opini penilaian keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke pemerintah daerah, kadang dinilai sebagai penghargaan. Bahkan, kadang kala opini tersebut dijadikan 'jualan' bagi calon kepala daerah.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan dijadikan 'dagangan' tentang keberhasilan pemerintah daerah tersebut. Jika wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), Tidak memberikan pendapat (TMP), akan dijadikan 'senjata' bagi lawan politik, menunjukkan ketidakberhasilan pemerintahan...
Peringati HUT KORPRI, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Selenggarakan Upacara Bendera
Rabu, 29 November 2017 - Presiden Joko Widodo selaku pembina Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) mengingatkan seluruh anggota KORPRI untuk menjaga netralitas terutama berkaitan dengan pelaksanaan pemilukada serentak pada tahun 2018. Anggota KORPRI di seluruh Indonesia juga dihimbau untuk meningkatkan kinerja terutama di bidang pelayanan publik. Ketika berbicara tentang memenangkan kompetensi global dengan pelayanan publik yang prima, sesungguhnya anggota...
Tingkatkan Soft Skill, Puluhan Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Ikuti Diklat Achievement Motivation
Sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memerlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan tangguh dalam menghadapi segala permasalahan dan tantangan. Salah satu cara membentuk SDM yang tangguh dan kompeten tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat). Selain berbagai diklat teknis yang terkait langsung dengan kegiatan pemeriksaan, diklat terkait soft skill...
Opini Wajar Tanpa Pengecualian Jadi Standar
Penilaian laporan keuangan lembaga pemerintah dengan predikat wajar tanpa pengecualian bukanlah prestasi kerja. Predikat ini merupakan kewajiban yang seharusnya dicapai pengguna anggaran negara. Pencapaian opini ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kepercayaan rakyat dalam menggunakan dana.
Penegasan Presiden Joko Widodo ini disampaikan pada acara Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya, Selasa (5/11),...
Pengumuman Seleksi Sederhana dengan Pascakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi KAP dalam rangka Pemeriksaan Untuk dan Atas Nama BPK atas LKPD TA 2017 di Jawa Timur
Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan Seleksi Sederhana dengan Pascakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan sebagai berikut:
Pengadaan Jasa Konsultansi KAP dalam rangka Pemeriksaan Untuk dan Atas Nama BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2017
Pengadaan Jasa Konsultansi KAP dalam rangka Pemeriksaan Untuk dan Atas Nama BPK atas...
Pengumuman Seleksi Kantor Akuntan Publik yang akan Diusulkan ke DPR RI dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK RI Tahun Anggaran 2017
Sehubungan dengan akan dilaksankannya seleksi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan diusulkan ke DPR RI dalam rangka pemeriksaan atas laporan Keuangan BPK RI Tahun Anggaran 2017, dengan ini kami mengundang KAP yang telah terdaftar di BPK untuk ikut dalam proses seleksi ini.
DAFTAR KAP TERDAFTAR di BPK
Informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam pengumuman di bawah ini:
Cawabup Taufadi Ngloyor ke Mobil Tahanan – Tersangka Dugaan Korupsi Dana PT WUS Sumenep
Kelanjutan pencalonan Taufadi sebagai Calon Wakil Bupati (Cawabup) Pamekasan mulai tidak jelas setelah mantan Kepala Divisi Keuangan PT WUS (Wira Usaha Sumekar) Sumenep itu dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Medaeng, Senin (4/12).
Taufadi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim atas dugaan korupsi dana dari Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 510 juta.
Taufadi dibawa keluar dari ruang...
BPK Dukung Perbaikan Tata Kelola PBB
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu anggota Panel Auditor Eksternal badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan dukungan dalam upaya perbaikan tata kelola di lingkungan PBB. Hal itu disampaikan Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara saat mengikuti sidang ke-58 Panel Auditor Eksternal di Roma, Italia, pekan lalu.
Panel Auditor Eksternal adalah forum para auditor eksternal pada 44 badan PBB yang terdiri...
Upacara Hari Pahlawan Ke-72
"Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong,
tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri."
(Pesan Pahlawan Nasional Mohammad Yamin)
Jum'at, 10 November 2017 - Tepat pukul 07.45 WIB, dengan dipimpin langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto, pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengikuti upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang...
Survei ADKAR Oleh Direktorat PSMK di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Selasa, 7 November 2017 - Tim dari Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) BPK Pusat menyelenggarakan survei ADKAR untuk tahun anggaran 2017. Acara yang bertempat di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini dibuka oleh Kepala Sekretariat Perwakilan Provinsi Jawa Timur Pujo Sumekto, yang mewakili Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan tim dari Direktorat PSMK...
Rp 54 M untuk Sekolah Rusak di Sidoarjo
Tahun ini pemkab urung membenahi sekolah rusak. Karena itu, tahun depan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo menyiapkan dana Rp 54 miliar. ”Yang jadi prioritas pembenahan bangunan SD,” kata Sekretaris Dikbud Sidoarjo Tirto Adi kemarin (28/11).
Dalam pembahasan anggaran itu, pihak eksekutif dan legislatif akhirnya bersepakat perbaikan sekolah rusak harus mendapatkan dana yang cukup. Pemkab menargetkan sudah tidak ada lagi...
Pendekatan Ilmu Audit Menyasar Akademisi
Pendekatan mengenai ilmu audit pemerintahan dan profesi auditor mulai dikenalkan kepada masyarakat luas, terlebih di kalangan akademisi dari multidisiplin ilmu. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat bisa turut memantau pemerintahan di Indonesia secara lebih baik.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pendekatan ilmu audit kepada akademisi melalui program Olimpiade Audit untuk Negeri bertajuk BPK Audition. Kegiatan ini berlangsung pada 27-30 November...
Lomba Nulis Blog “BPK Kawal Harta Negara”
Tata Cara Pendaftaran
Gambaran Umum
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017
Buku Saku 2017 "Mengenal Lebih Dekat BPK"
Siaran Pers
Dana Desa Dikorupsi – Sudah Ada 10.922 Pengaduan Penyelewengan
Satuan Tugas Dana Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerima 10.922 laporan penyelewengan dana desa hingga akhir Oktober 2017. Modusnya antara lain regulasi yang tumpang tindih dan manipulasi program.
”Dari semua laporan, sekitar 30 persen atau 3.276 laporan di antaranya diselidiki lebih lanjut,” kata Ketua Satgas Dana Desa Bibit Samad Rianto di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional Gerakan Masyarakat...
Kepala BLH Magetan Tersangka Korupsi Bibit Tanaman Hias Rp 7,8 Miliar
Penahanan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magetan, Bambang Setiawan alias Bobo, untuk ditahan di Lapas Kelas II B Magetan, sedikit meriah.
Karena dalam perjalanan dari kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan menuju lapas, Bobo dikawal iringan 12 kendaraan patwal atau voorijder polisi sehingga mendapat perhatian masyarakat di sepanjang jalan.
Bobo dimasukkan ke mobil tahanan kejari untuk dibawa ke lapas dikawal 12...
Terserap Hanya 60%, Kinerja 5 SKPD Kota Surabaya Dipertanyakan
Komisi C DPRD Kota Surabaya mempertanyakan kinerja 5 SKPD yang hanya menyerap anggaran 40%, sedangkan sisanya 60% masih utuh alias tidak dipergunakan sama sekali. Padahal yang diberikan kepada 5 SKPD untuk membangun sarana dan prasarana Kota Surabaya hampir Rp 1,9 triliun.
Tidak terserapnya anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana di Kota Surabaya hingga mencapai 60% membuat kecewa Komisi C.
Komisi C...
Sekda Baru Lumajang Diharapkan Percepat Laporan Keuangan
Setelah melewati proses tahapan perekrutan jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lumajang, sekitar lima bulan, akhirnya Bupati Lumajang Drs. As'at Malik secara resmi melantik Gawat Sudarmanto sebagai Sekda Lumajang.
Keputusan itu tertuang pada surat keputusan 821/118/427.72/2017 Tanggal 9 November 2017 tentang pengangkatan dalam jabatan. Acara pelantikan digelar di Pendopo Kabupaten Lumajang pada Senin (20/11) yang dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Lumajang, di...
Pengumuman Penyelenggaraan BPK Audination (Olimpiade Audit untuk Negeri)
Dalam rangka sinergi pengembangan pendidikan di bidang pemeriksaan keuangan negara, Pusdiklat BPK menyelenggarakan kegiatan BPK Audination (Olimpiade Audit untuk Negeri).
BPK Audination merupakan olimpiade audit tingkat nasional pertama dan satu-satunya yang ada di Indonesia. Olimpiade ini akan diadakan pada tanggal 27 s.d. 30 November 2017 di Pusdiklat BPK RI Kalibata (Jalan Bina Warga II, Kalibata, Jakarta Selatan), dan akan diikuti...
Kerahkan 10 Jaksa, Tangani Korupsi Jembatan Brawijaya Kota Kediri
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri tidak main-main dalam menangani kasus korupsi anggaran proyek Jembatan Brawijaya. Dalam menghadapi persidangan di pengadilan tipikor nanti, setidaknya korps Adhyaksa menyiapkan sepuluh jaksa penuntut umum (JPU).
Mereka dikerahkan untuk menangani kasus yang mengkibatkan kerugian negara sekitar Rp 14,4 miliar itu. Di antara sepuluh JPU tersebut, empat orang berasal dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Mereka...
Kota Malang Enam Kali Raih Opini WTP
Pemerintah Kota Malang kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kali keenam dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2016.
Wali Kota Malang, H. Moch. Anton menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2016 pertengahan tahun lalu. Dokumen laporan itu diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Novian Herodwijanto di Ruang Rapat Lantai 2...
Kota Blitar Raih Predikat Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Tata Kelola Baik dari IIPG
Pemkot Blitar kembali meraih penghargaan bergengsi di tingkat nasional. Kali ini, Pemkot Blitar mendapat penghargaan khusus sebagai Pemerintah Daerah dengan kinerja dan tata kelola yang baik dari Indonesia Institute for Public Governance (IIPG).
Penghargaan itu diserahkan oleh Ketua Dewan Penasehat IIPG yang juga mantan Wakil Presiden ke-11 RI, Boediono, ke Wali Kota Blitar, M. Samanhudi Anwar, dalam acara Anugerah Pandu...
Gagal Lelang, Belasan Proyek Rp 30 Miliar di Kota Mojokerto Bakal Disorot BPK
Belasan proyek yang sudah diploting dalam APBD Pemkot Mojokerto tahun 2017 senilai Rp 30 miliar berpotensi menjadi atensi dan sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Potensi yang juga bisa menjadi persoalan hukum di kemudian hari ini menyusul Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto gagal merealisasi belasan proyek fisik itu alias gagal lelang.
Kondisi ini diperparah lagi jika tiga...
Korupsi PT WUS – Kejati Jatim: Bupati Sumenep Juga Akan Dipanggil
Tidak hanya Wakil Bupati Sumenep yang dipanggil oleh Kejati Jatim terkait PT WUS. Berdasar keterangan Kasipenkum Kejati Richard Marpaung, Bupati Sumenep juga mendapat panggilan Kejati.
Kepada wartawan, Richard menerangkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati dipanggil sebagai saksi terkait kasus PT WUS yang diindikasikan merugikan negara sebesar 3 Miliar Rupiah.
"Itu semacam investasi untuk properti di wilayah sana. Kita menindaklanjuti hasil temuan...
Pemkab Gresik Terancam Kehilangan Dana Insentif Daerah Rp 35 Miliar
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terancam kehilangan dana insentif daerah (DID) sebesar Rp 35 miliar dari pemerintah pusat. Dana sebesar itu, bisa hangus jika masih terjadi selisih paham antara pemkab dengan DPRD Gresik terkait dengan pembahasan rancangan APBD (R-APBD) 2018.
Seperti diketahui, kriteria utama daerah penerima DID yakni pemerintah daerah telah mendapatkan opini WTP atau WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Tingkatkan Sinergi dengan KPPU, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Gelar Workshop
Salah satu bentuk penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang sering menjadi temuan pemeriksaan adalah persekongkolan tender. Bentuk persekongkolan tender yang lazim terjadi dapat melibatkan sesama penyedia barang/jasa ataupun penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan. Bahkan tidak jarang ditemui persekongkolan tender yang melibatkan sesama penyedia barang/jasa sekaligus panitia pengadaan.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang ditugaskan mengawasi kondisi persaingan...
Peringati Sumpah Pemuda, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Selenggarakan Upacara Bendera
Senin, 30 Oktober 2017 - Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-89 yang jatuh pada tanggal 28 Oktober, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan upacara bendera. Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2017 kali ini mengangkat tema "Pemuda Indonesia Berani Bersatu".
Bertempat di halaman depan kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-89 diikuti oleh pegawai di...
212 Kepala Desa Jadi Tersangka Kasus Dana Desa
Sudah 912 kepala desa di Kalimantan Barat dan Jawa Timur berurusan dengan aparat penegak hukum terkait dengan dana desa. Dari jumlah itu, sebanyak 212 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus penyimpangan dana desa.
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengungkapkan itu saat bertatap muka dengan camat dan pendamping desa se-Kabupaten Pasuruan yang dilangsungkan di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, kemarin.
Dia...
11 Ribu Siswa SMA/SMK Miskin – DPRD Surabaya Beri Jatah Rp 28 Miliar dari APBD
Ada 11 ribu siswa setingkat SMA/SMK dari keluarga miskin. Mereka merasa keberatan dengan tingginya biaya pendidikan setelah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Saat kewenangan SMA/SMK di bawah naungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, semua siswa setingkat itu mendapat pendidikan gratis. Namun, sekarang berbeda, sudah diambilalih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
Dengan banyaknya siswa miskin itulah, Badan Anggaran DPRD memperjuangkan agar...
Pengumuman Penggunaan KAP oleh BPK Tahun 2018
Pada tahun 2018, BPK RI merencanakan penggunaan jasa AP/KAP untuk memeriksa Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Proses Pengadaan Jasa KAP untuk dan atas nama BPK tersebut dapat diikuti oleh KAP terdaftar di BPK. Pelaksanaan pengadaan KAP direncanakan akan dilakukan pada November 2017 untuk pemeriksaan LKKL dan pada awal Desember 2017 untuk pemeriksaan LKPD dengan...
Trenggalek Kembali Raih Penghargaan Opini WTP
Pemkab Trenggalek kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016.
Wakil Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin, mengatakan, opini WTP tersebut diraih selama dua tahun berturut-turut, selama masa pemerintahannya bersama Bupati Emil Elestianto Dardak.
"WTP ini merupakan suatu keharusan yang harus tetap kita pertahankan. Tidak hanya kita raih tahun...
Penguatan Nilai-Nilai Dasar BPK untuk Mewujudkan Pemeriksaan yang Berkualitas dan Bermanfaat
Untuk kedua kalinya, dengan tujuan untuk memberi informasi dan penguatan pemahaman para pemeriksa BPK tentang pelaksanaan kode etik BPK, sosialisasi penguatan nilai-nilai dasar BPK kembali diselenggarakan. Acara kali ini berlangsung selama dua hari (2 s.d. 3 November 2017) di Kota Batam, Kepulauan Riau, bagi para pelaksana BPK di Perwakilan Wilayah Barat.
Mengundang para Kepala Perwakilan, Kepala Sub Auditorat, Pengendali Teknis,...
BPK Raih Penghargaan Bidang Pengelolaan BMN Tahun 2016
BPK meraih penghargaan di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Penghargaan ini diberikan Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada BPK atas kinerja yang sangat baik di bidang pengelolaan BMN Tahun 2016. Dalam hal ini, BPK meraih predikat sangat baik pada kategori Kepatuhan Pelaporan BMN, yang meliputi penilaian pada ketepatan waktu penyampaian laporan, kelengkapan dan kecermatan laporan, serta ketepatan waktu pelaksanaan...
Pemkot Surabaya Kembali Terima Penghargaan LKPD
Berkat kecakapannya dalam mengelola keuangan yang transparan dan akuntabel, Pemkot Surabaya kembali menerima penganugerahan penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pemerintah Republik Indonesia terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tingkat Provinsi Jatim dan pemkab/pemkot di Jawa Timur tahun anggaran 2016. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Gubernur Jatim Dr H Soekawo.
Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana mengatakan, penghargaan yang...
Keempat Kalinya, Bupati Madiun Menerima Anugerah Penghargaan Opini WTP
Keempat kalinya, Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos memperoleh Anugerah Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pemerintah Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016.
Kali ini penghargaan diterimakan oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, SH, M. Hum dan Wali Kota di Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Rabu (1/11).
Sebagaimana...
Gubernur Usulkan URC bagi Delapan Daerah Penerima WDP
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengusulkan pembentukan help desk atau unit reaksi cepat (URC) dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk delapan kabupaten/kota yang masih memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Untuk yang masih dapat WDP jangan dibiarkan, mereka harus ada yang mendampingi,” ujar Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim saat Penganugerahan Penghargaan...
Mahasiswa Sumenep Demo, Kritik Program Wirausaha Muda
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumenep berunjuk rasa ke kantor Bupati setempat, Senin (30/10/2017).
Mereka mengkritisi program Wirausaha muda yang menjadi program unggulan Bupati - Wakil Bupati Sumenep.
"Program Wirausaha muda itu tidak jelas. Padahal dana yang digelontorkan tidak kecil. Mencapai Rp 15 miliar. Tetapi tidak ada hasil nyata yang bermanfaat," kata Korlap aksi, Misbahul Imam.
Karena itu,...
Serapan APBD 2017 Rendah – Ditegur Presiden, Pejabat Jember Harus Introspeksi
Wakil Bupati Jember A. Muqit Arief mengatakan, teguran Presiden RI Joko Widodo terhadap Kabupaten Jember karena serapan anggaran APBD rendah menjadi bahan introspeksi bagi seluruh pejabat Jember.
Menurutnya, serapan anggaran APBD 2017 yang masih di bawah 50 % ini disebabkan kurang baiknya komunikasi antara legislatif dan eksekutif. “Kayaknya komunikasi antara legislatif dan eksekutif yang perlu diperbaiki, dan yang paling penting...
Serapan Anggaran Kabupaten Sidoarjo Hanya 31 Persen
Kemampuan pemkab dalam menjalankan program-program pembangunan dipertanyakan. Bagaimana tidak, memasuki triwulan keempat atau mendekati tutup tahun, nilai serapan APBD masih sangat kecil. Yakni, 31 persen.
Rendahnya serapan anggaran pemkab sempat disentil langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pengarahan kepada seluruh gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia pada Selasa (24/10), Jokowi menegur empat kepala daerah. Yakni, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Jember, Kota...
Cegah Penyimpangan Dana Desa, Pemkab Sampang Sosialisasi MoU Pengawasan Bersama Polri
Menindaklanjuti nota kesepahaman (MoU) antara Kemendes PDTT, Kementrian Dalam Negeri, dan Kepolisian Republik Indonesia, tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa (DD), Pemkab Sampang bersama Polres melakukan sosialisasi kepada para kepala desa, Kamis (26/10).
Acara sosialisasi yang digelar di Balai Pertemuan Umum Sampang ini menghadirkan semua kepala desa se-Kabupaten Sampang dan dihadiri langsung Bupati Sampang H. Fadillah Budiono, Kapolres...
Rp 7 Miliar Dialokasikan untuk PDAM Jember dengan Syarat
Pemerintah Kabupaten Jember mengalokasikan kurang lebih Rp 7 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). DPRD Jember setuju namun dengan syarat.
Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemkab Jember mulai melakukan pembahasan Kebijakan Umum dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara APBD 2018 sejak 17 Oktober lalu hingga akhir bulan ini, di gedung parlemen. Pembahasan...
BPK: 200 Kades Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Achsanul Qosasi mengungkapkan, pengelolaan dana desa (DD) telah menjerat sedikitnya 200 kepala desa. Mereka terpaksa berurusan dengan aparat penegak hukum.
"Total semua daerah, temuan pelanggarannya lebih dari 900 kasus. Kepala desa yang ditetapkan tersangka sekitar 200 orang," katanya.
Achsanul Qosasi berada di Sumenep pada Selasa (24/10/2017) menjadi pemateri dalam Seminar motivasi yang digelar Universitas Wiraraja...
Anggota III BPK Ajak Mahasiswa Unija Sumenep Bangun Jaringan
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Achsanul Qosasi (AQ) mengisi seminar motivasi yang digelar oleh Universitas Wiraraja, Sumenep, Madura, Jawa Timur, Selasa (24/10/2017).
AQ mengajak mahasiswa Unija untuk menjaga tiga hal agar bisa bersaing di dunia global sekarang ini. Tiga hal itu diantaranya, power network atau jaringan, teknologi dan pengetahun serta bahasa asing.
“Setelah lulus dari kampus, para mahasiswa...
Mobil Siaga Desa di Sidoarjo Segera Datang – Merek Dipastikan Seragam
Seluruh tahapan pembelian mobil siaga desa sudah tuntas. Tidak ada desa yang terkendala. Paling lambat bulan depan, 322 desa se-Kota Delta mendapatkan mobil.
Sekda Sidoarjo Djoko Sartono menjelaskan, pemkab terus memantau perkembangan pengadaan mobil siaga desa. Beberapa hari lalu, pihaknya mengumpulkan para camat. Mereka diminta memaparkan perkembangan proses pembelian secara bergantian.
Hasilnya, seluruh desa sudah merampungkan seluruh tahapan. Mulai pembentukan tim...
Pemkab Nganjuk Tunda Pengadaan Ambulans Desa
Sebanyak 284 desa dan kelurahan di Nganjuk urung mendapatkan mobil siaga desa atau ambulans akhir tahun ini. Gubernur Jatim Soekarwo meminta pengadaan mobil berupa ambulans itu ditunda.
Alasannya, pengadaan mobil tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negerieri (Permendagri) No. 19 Tahun 2016. Berdasar informasi yang dihimpun media, hasil evaluasi gubernur terhadap draf Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2017 itu diambil...
Survey Pengukuran IKU Indeks BPK Tahun 2017
Senin, 16 Oktober 2017 - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ikut berpartisipasi sebagai responden dalam survey pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks BPK Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK). Survey ini merupakan keberlanjutan dari survey serupa yang sudah dilaksanakan pada tahun 2016 untuk memotret kinerja BPK dan persepsi masyarakat terkait pengimplementasian Rencana Strategis (Renstra) BPK...
Kaji Pelibatan KAP dalam Pemeriksaan LKPD, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Gelar FGD
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan focus group discussion (FGD) dengan mengundang perwakilan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan inspektorat daerah di Jawa Timur. Tujuan kegiatan ini antara lain menginformasikan rencana pelibatan KAP atas pemeriksaan LKPD TA 2017. Selain itu, BPK ingin memperoleh masukan tentang konsep perumusan manajemen hubungan antara BPK dan KAP, khususnya terkait rencana pelibatan KAP atas pemeriksaan...
Tunjangan Sertifikasi Terhutang Belum Bisa Dicairkan
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Sumenep, Madura, Jawa Timur M Tawil mengatakan pencairan tunjangan sertifikasi terhutang 2014 belum bisa dicairkan.
Pasalnya, hingga saat ini audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum selesai. “Audit belum selesai di Jawa Timur, kalau Sumenep sudah,” katanya, Kamis 19 Oktober 2017.
Namun, pihaknya tidak menyebutkan besaran dana terhutang hasil audit itu,...
RAPBD Provinsi Jawa Timur TA 2018 Defisit, Perlu Mendapat Pengawalan Ketat
Badan Anggaran DPRD Jatim sepakat untuk membahas pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jatim 2018. DPRD mengaku bahwa pembahasan RAPBD Jatim 2018 ini tidak lepas dari berbagai kepentingan untuk kesejahteraan rakyat serta menyambut tahun politik 2018.
Juru Bicara Banggar DPRD Jatim Agatha Retnosari mengatakan, berdasarkan nota penjelasan Gubernur Jatim diusulkan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 dianggarkan Rp...
Tuntut Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi PT WUS, HMI dan IMM Demo
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Sumenep berunjuk rasa ke kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Mereka meminta agar kasus dugaan korupsi PT Wira Usaha Sumekar (WUS) diusut tuntas.
"Kasus PT WUS ini merupakan skandal lama dan terstruktur. Setelah Sitrul Arsy, mantan Dirut PT WUS ditetapkan sebagai tersangka, pengungkapan kasus ini tidak...
Aspal Rusak, Pekerjaan PT Amin Jaya Karya Abadi di Bangkalan Disoal
Proyek preservasi dan pelebaran jalan raya dari Bangkalan menuju Kecamatan Tanjungbumi yang digarap PT Amin Jaya Karya Abadi disoal. Sebab, proyek yang masih tahap pengerjaan itu mulai rusak. Yakni, aspal hanya bertahan beberapa bulan.
Perbaikan dan pelebaran jalan raya dari Bangkalan menunju Tanjungbumi merupakan proyek APBN 2017. Pagu anggarannya Rp 23.496.360.000. Proyek tersebut dimenangkan PT Amin Jaya Karya Abadi, kontraktor...
Kejati Jatim Tahan Mantan Dirut PT WUS
Kejaksaan butuh delapan bulan untuk menetapan tersangka dugaan penyelewengan dana participacing interest (PI) PT Wira Usaha Sumekar (WUS). Itu terhitung sejak penggeledahan Senin-Selasa (13-14/2) lalu. Jumat (13/10), Kejati Jawa Timur menetapkan direktur utama badan usaha milik daerah (BUMD) periode 2011–2015 itu Sitrul Arsy Musa’ie sebagai tersangka.
Penyidik Kejati Jawa Timur mendatangkan dua orang dalam pemeriksaan kemarin. Yakni Sitrul Arsy dan...
Hasil Evaluasi Dokumen APBD-P Sampang TA 2017 masih Suram
Pasca Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, disahkan pada 28 September, harus disetorkan ke Gubernur Provinsi Jatim. Akan tetapi, hasil evaluasinya hingga saat ini masih tak kunjung jelas.
Perda tersebut sempat menuai kontroversi karena tidak dilakukan pembahasan di tingkat komisi. Bahkan dilaporkan oleh pegiat Madura Development Watch (MDW) ke Biro Hukum...
Dugaan Korupsi PT WUS, Aktivis Surati Kejati Jatim
Dugaan korupsi keuangan di PT Wira Usaha Sumekar (WUS) terus mendapat perhatian. Terutama dari aktivis antikorupsi di Sumenep. Salah satunya, Frons Pejuang Masyarakat Sumenep.
Untuk mengetahui perkembangan penanganan hukum dugaan korupsi di PT WUS, aktivis Frons Pejuang Masyarakat Sumenep akan menanyakan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim). Surat permohonan audiensi sudah dikirim ke kejati beberapa waktu lalu.
Sayfiddin, sekretaris Frons...
Kecewa, Pemuda Merasa Dikibuli Kadisdik Sumenep
Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendatangi kantor Dinas Pendidikan (Disdik) setempat, Selasa, 10 Oktober 2017.
Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kejelasan pengembalian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur tahun 2016. Namun, mereka harus balik arah lantaran Kepala Disdik A Shadik tidak bisa menemui mereka.
“Sudah lama surat pemberitahuan disampaikan jika hari...
Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017
Senin, 2 Oktober 2017 - Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober, seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengikuti upacara bendera. Pada upacara kali ini, Kepala Subauditorat Jawa Timur II Imam Muslich bertindak selaku inspektur upacara dan Ketua Tim Senior Supriyantoro dari Subauditorat Jawa Timur I sebagai komandan upacara.
Dalam ikrar yang...
Klaim Jaminan Kesehatan Diduga Fiktif, Laporkan RSUD Slamet Martodirdjo Pamekasan
Pengelolaan jaminan kesehatan di RSUD dr H Slamet Martodirdjo menjadi sorotan. Sebab, klaim jaminan yang terutang di rumah sakit plat merah tersebut mencapai puluhan miliar. Muncul tudingan ada rekayasa data.
Aktivis antikorupsi melaporkan dugaan rekayasa data klaim jaminan kesehatan itu kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan Senin (9/10). Dalam laporan tertulis itu juga disertakan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI 2015.
Abd....
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Jember
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kabupaten Jember tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kabupaten Jember
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Bondowoso
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kabupaten Bondowoso tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kabupaten Bondowoso
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Situbondo
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kabupaten Situbondo tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kabupaten Situbondo
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Lumajang
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kabupaten Lumajang tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kabupaten Lumajang
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Probolinggo
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kabupaten Probolinggo tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kabupaten Probolinggo
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kota Probolinggo
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kota Probolinggo tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kota Probolinggo
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Pasuruan
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kabupaten Pasuruan tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kabupaten Pasuruan
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kota Batu
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kota Batu tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kota Batu
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Malang
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kabupaten Malang tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kabupaten Malang
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kota Malang
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kota Malang tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kota Malang
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Blitar
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kabupaten Blitar tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kabupaten Blitar
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kota Blitar
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kota Blitar tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kota Blitar
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Tulungagung
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kabupaten Tulungagung tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kabupaten Tulungagung
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Trenggalek
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kabupaten Trenggalek tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kabupaten Trenggalek
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Nganjuk
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kabupaten Nganjuk tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kabupaten Nganjuk
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Kediri
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kabupaten Kediri tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kabupaten Kediri
UNDUH
Hasil Kuesioner Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Triwulan III-2017
Pada periode Juli s.d. September 2017, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan pengaduan masyarakat di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Dari kuesioner yang telah disebar, terdapat 2 (dua) kuesioner yang dikembalikan (diisi) oleh responden (pemberi pengaduan), dengan hasil sebagai berikut:
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan III-2017
Pada periode Juli s.d. September 2017, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada 23 responden (pemohon informasi), dengan hasil sebagai berikut:
Target PAD Sektor Pajak Kota Malang Dinaikkan
Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang optimistis realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak bisa melebihi yang ditargetkan pada 2017, yakni Rp 315 miliar.
"Dalam perubahan APBD 2017, target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp 315 miliar dinaikkan menjadi Rp 352,5 miliar. Kami tetap optimistis bisa terealisasi, bahkan melebihi target karena persentase capaiannya sudah berada di angka 92,6...
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Magetan
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kabupaten Magetan tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kabupaten Magetan
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Pacitan
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kabupaten Pacitan tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kabupaten Pacitan
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Ngawi
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kabupaten Ngawi tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kabupaten Ngawi
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Ponorogo
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kabupaten Ponorogo tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kabupaten Ponorogo
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Madiun
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kabupaten Madiun tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kabupaten Madiun
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kota Madiun
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kota Madiun tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kota Madiun
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Jombang
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kabupaten Jombang tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kabupaten Jombang
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Tuban
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kabupaten Tuban tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kabupaten Tuban
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Bojonegoro
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kabupaten Bojonegoro tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kabupaten Bojonegoro
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Mojokerto
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kabupaten Mojokerto tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kabupaten Mojokerto
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Lamongan
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kabupaten Lamongan tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kabupaten Lamongan
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Sumenep
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kabupaten Sumenep tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kabupaten Sumenep
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Sampang
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kabupaten Sampang tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kabupaten Sampang
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Pamekasan
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kabupaten Pamekasan tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kabupaten Pamekasan
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Bangkalan
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kabupaten Bangkalan tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kabupaten Bangkalan
UNDUH
Eks Sekretaris Disporpar Sidoarjo Tersangka Kasus Korupsi Jalur Sepeda Ekstrem
Kasus dugaan korupsi pembangunan jalur sepeda ekstrem di Kompleks Gedung Serbaguna Sidoarjo, Jalan Lingkar Timur, terus menggelinding. Kemarin (4/10) polisi menyebut nama salah seorang tersangka. Yakni, mantan Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporpar) Sidoarjo Mulyadi.
Dalam proyek yang menelan anggaran Rp 1,7 miliar dari APBD Sidoarjo 2015 itu, Mulyadi menjadi pejabat pembuat komitmen. Dia dianggap meraup keuntungan dengan mengurangi...
Pelaksanaan APBD Trenggalek TA 2016 Memenuhi Syarat
Melalui Tim Badan Anggaran (Banggar), DPRD kabupaten Trenggalek menilai bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 memenuhi syarat.
“Untuk selanjutnya Badan Anggaran DPRD Kabupaten Trenggalek yang telah menyetujui akan menetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek dengan beberapa catatan, saran dan masukan untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah,“ terang Wakil Tim Banggar...
Tak Patuh Ketentuan UU, BPK Temukan Kerugian Rp 1,13 Triliun dalam LKPD
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 2.525 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian senilai Rp 1,13 triliun.
Hal tersebut disampaikan Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Rabu (4/10/2017).
"Selain mengakibatkan kerugian, permasalahan...
BPK Temukan Indikasi 87 Pemda Bermasalah dengan Aset Lancarnya
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI semester I tahun 2017 yang dirilis Selasa (3/10/2017) kemarin menunjukkan adanya 87 pemerintah daerah yang memiliki masalah pada pengelolaan aset lancar.
Auditor Utama V BPK, Bambang Pamungkas menjelaskan dari 87 pemda itu memiliki masalah pada aset lancar berupa penggunaan kas untuk kepentingan pribadi bendahara, kas tekor, piutang belum disajikan sebesar nilai...
Pemda-Pemda Tak Patuh Kelola APBD 2016, Potensi Rugi Rp 419,60 Miliar
Auditor Utama V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bambang Pamungkas mengatakan potensi kerugian dalam ketidakpatuhan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah mencapai angka Rp 419,60 miliar pada tahun 2016.
Potensi rugi itu bisa dibagi menjadi lima faktor besar, yang pertama adalah adanya pembayaran pekerjaan senilai Rp 230,5 miliar tetapi atas pekerjaan itu belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan yang terjadi pada 21...
Rp 2,08 Triliun Dampak Finansial Akibat 6.115 Ketidakpatuhan Laporan Keuangan oleh Pemda
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 6.115 ketidakpatuhan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang menyebabkan dampak finansial bagi negara sebesar Rp 2,08 triliun.
BPK mencatat adanya kerugian dalam 2.525 masalah sebesar Rp 1,13 triliun, 413 masalah berpotensi menimbulkan kerugian Rp 419,60 miliar dan kekurangan penerimaan pada 846 masalah senilai Rp 537,72 miliar.
"Sementara 2.331 masalah sisanya berupa penyimpangan administrasi," jelas BPK dalam siaran...
Pemerintah Lamban Beresi Temuan BPK
Selama semester I tahun ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sebanyak 14.997 permasalahan terkait dengan anggaran di pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan usaha lain yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp27,39 triliun.
Semua kementerian dan lembaga di pusat maupun daerah diminta segera menindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut.
“Analisisnya begitu. Laporan kami tidak dibuat-buat. Oleh karena itu, saya minta inspektorat jenderal...
Dalam 12 Tahun, BPK Selamatkan Rp 145 Triliun Aset Negara
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan dalam 12 tahun terakhir telah menyelamatkan uang atau aset negara secara rill senilai Rp 145,28 triliun. Jumlah itu terdiri atas penyelamatan uang atau aset negara periode 2005-2006 sebesar Rp 131,58 triliun dan semester 1 tahun 2017 sebesar Rp 13,70 triliun.
Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegar, menyebut penyelamatan uang atau aset negara tersebut berasal dari penyerahan...
BPK Temukan Ketidakpatuhan Pengelolaan Uang Negara Rp25 T
Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester I 2017 menemukan 7.549 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada pengelolaan keuangan negara senilai Rp 25,14 triliun. Ketidakpatuhan tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp 1,81 triliun, potensi kerugian sebesar Rp 4,89 triliun, kekurangan penerimaan sebanyak Rp 18,44 triliun.
Berdasarkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2017 BPK, sekitar 73 persen atau 469...
Semester 1-2017, BPK Temukan 14.997 Masalah Keuangan dan Rugikan Negara Rp 27,39 T
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2017 dalam sidang paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).
Dalam laporan ini, BPK menemukan 14.997 permasalahan keuangan yang berpotensi merugikan negara senilai Rp 27,39 triliun dalam pemeriksaan selama semester 1 tahun 2017.
"Permasalahan tersebut meliputi kelemahan sistem pengendalian Internal (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan...
BPK Temukan 15.000 Masalah di Pemerintah Pusat, Daerah dan BUMN
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia hari ini menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHSP) I-2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam laporan tersebut ditemukan puluhan ribu temuan permasalahan senilai puluhan triliun rupiah.
Laporan IHSP I-2017 diberikan langsung oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara kepada DPR di ruang Sidang Paripurna Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
IHSP I-2017 sendiri merupakan ringkasan dari 687...
Mantan Kabid BLH Bangkalan Divonis Ringan, Jaksa Banding
Proses hukum dugaan korupsi proyek pembangunan Taman Paseban dipastikan final. Sidang putusan terhadap Hari Adji digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya Senin (2/10). Mantan Kabid Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah (P2KL-PL) BLH Bangkalan itu divonis satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta dengan subsider dua bulan kurungan.
Hakim menyatakan, Hari Adji terbukti melanggar pasal 3 UU 31/1999 tentang...
Pengembalian Kerugian Negara Rp 6,8 M, Pemkab Sumenep Dinilai Tidak Transparan
Proses pengembalian uang 57 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, atas temuan potensi kerugian negara mulai dipertanyakan. Pemerintah dinilai tidak transparan.
“Pemerintah daerah terkesan menyembunyikan. Sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu, apakah sudah dikembalikan atau tidak,” kata Ketua Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan (LBH-BK) Sumenep Syafrawi, Rabu, 27 September 2017.
Sesuai hasil audit keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Penyidikan Dugaan Korupsi PT WUS Diambil Alih Kejati
Demonstrasi terjadi di tiga instansi di Sumenep Senin (25/9). Yaitu di kantor PT Wira Usaha Sumekar (PT WUS), DPRD, dan kejari. Unjuk rasa dilakukan massa yang mengatasnamakan Front Pejuang Masyarakat Sumenep.
Pedemo datang dari selatan mengendarai mobil pikap dan kendaraan pribadi. Ketika tiba di kantor PT WUS di Jalan Trunojoyo, Kota Sumenep, mereka turun dari kendaraan dan berorasi sekitar pukul...
APBD-P Sampang Hanya Dibahas Banggar, Pimpinan Janjikan Sikap Kritis
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Imam Ubaidillah mengklaim tidak ada program titipan eksekutif masuk dalam P-APBD 2017, walaupun pada tahun ini tidak dibahas di tingkat Komisi. Pimpinan Dewan menyebut Banggar berhak melakukan pembahasan tanpa melalui pembahasan komisi, dan hal tersebut sudah melalui persetujuan fraksi.
“Itu haknya Banggar. Tidak dibahas di tingkat Komisi. Bukan sebuah keharusan, kecuali Badan...
Kejari Medaengkan Dua Tersangka Dana Hibah SD Nurul Iman
Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (PN) Surabaya menahan dua tersangka dugaan kasus korupsi dana hibah dari Pemkot Surabaya tahun anggaran 2014 ke SD Nurul Iman Surabaya, Selasa (26/9).
Kedua tersangka yang ditahan yakni, mantan Kepala Sekolah Iskandar Zulkarnain dan pelaksana proyek pembangunan gedung SD Asmadi. Setelah memeriksa saksi-saksi, di antaranya dari pihak sekolah SD Nurul Iman dan dari Dinas...
Munculnya Anggaran Rp 10 Miliar untuk BPR, DPRD Kota Kediri Serahkan ke Pansus
Munculnya anggaran penyertaan modal dalam nota keuangan yang dibacakan pihak eksekutif dalam rapat paripurna di kantor dewan beberapa waktu lalu menyisakan tanda tanya. Sebab Tim Pansus Penyertaan Modal PD BPR Kota Kediri masih menunda realisasi anggaran tersebut.
Ketua Komisi B DPRD Kota Kediri Nurudin Hasan mengungkapkan dengan munculnya penyertaan modal PD BPR dalam nota keuangan di PAK 2017 sebesar Rp...
Pengadaan Mobil Desa Sidoarjo Sudah Berjalan
Setelah meminta pendapat, saran dan pertimbangan dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo. Pengadaan mobil desa sudah mulai berjalan, syarat, dan berkas-berkasnya sudah mulai dituntukan pihak desa masing-masing. Bahkan hingga minggu ini sudah ada empat kecamatan yang mengajukan permohonannya.
Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (PMD P3A KB) Sidoarjo, Drs Ec M Ali...
Bupati Tulungagung Tuntut OPD Tertib Administrasi Keuangan
Tertib administrasi, utamanya terkait penggunaan anggaran harus dilakukan oleh semua OPD di Kabupaten Tulungagung. Permintaan tertib administrasi ini ditekankan Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE Msi untuk memberangus praktek penyelewengan dan jelang Pilkada 2018.
Menurut Bupati Syahri, Senin (18/9) tertib administrasi keuangan serta tertib pelaksanaannya akan menghindari PNS dari praktik penyelewengan.
“Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan tertib pelaksanaannya sangat dituntut untuk dilaksanakan...
Realisasi Anggaran Akhir Tahun Picu Kecurigaan Negatif
Kebiasaan menghabiskan anggaran di akhir tahun masih melekat di empat pemkab di Madura. Hingga tiga bulan menjelang tutup tahun anggaran 2017, realisasi APBD belum ada yang mencapai 60 persen.
Tiga bulan menjelang akhir tahun, serapan APBD Sumenep 2017 baru sekitar 50,83 persen. Rendahnya realisasi anggaran itu memunculkan anggapan bahwa Pemkab Sumenep kurang serius melaksanakan program pembangunan.
Seperti dilontarkan Wakil Ketua DPRD...
Pejabat Pemkab Kembali Jadi Tersangka – Kasus Dugaan Korupsi di DP3 Sidoarjo
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo M. Sunarto bakal berpindah tugas ke Kejati Kalimantan Timur. Jaksa kelahiran Gresik itu menempati pos baru sebagai asisten pidana umum (Aspidum). Nah, ada sejumlah pengusutan kasus menonjol yang belum tuntas. Di antaranya, dugaan korupsi di Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan (DP3) Pemkab Sidoarjo.
Dalam perkembangannya, ternyata kasus di DP3 itu telah memasuki babak baru. Setelah...
Audit BPKP Turun, Kasus Kube Cahaya Abadi Segera Disidangkan
Penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah dari Pemkot Surabaya untuk Kube (Kelompok Usaha Bersama) Cahaya Abadi selangkah lagi bakal dimejahijaukan. Ini diperkuat dengan turunnya audit kerugian negara kasus ini dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Adanya audit BPKP ini dibenarkan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya Heru Kamarullah. Kepada media, Heru menjelaskan, hasil perhitungan kerugian...
Diseminasi Produk Direktorat Litbang kepada Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Rabu, 6 September 2017 - Para pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengikuti diseminasi produk yang dihasilkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Kegiatan ini bertujuan mendapatkan masukan atas konsep peraturan-peraturan terbaru yang akan digunakan oleh pemeriksa dalam menjalankan tugas pemeriksaan.
Dalam kegiatan ini, Kepala Seksi Litbang Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu II Iman Santoso bertindak sebagai narasumber utama. Konsep...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Menerima Kunjungan dari Mahasiswa Universitas Muria Kudus
Selasa, 5 September 2017 - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali menerima kunjungan dari kalangan akademisi. Kali ini, sebanyak 43 (empat puluh tiga) mahasiswa dari Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muria Kudus (UMK) menjadikan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu lokasi tujuan kuliah kerja lapangan (KKL). Dalam kunjungan tersebut, para mahasiswa didampingi oleh dua dosen pendamping.
Rombongan mahasiswa...
Penyembelihan Hewan Qurban dari Jama’ah Masjid Baitul Hasib
Senin, 4 September 2017 - Masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1438 H, Masjid Baitul Hasib pada Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan penyembelihan hewan qurban dengan diiringi gema takbir. Kegiatan ini merupakan rutinitas tahunan setiap perayaan Idul Adha di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Jumlah hewan qurban yang disembelih tahun ini berjumlah tujuh ekor kambing, yang...
Jaga Kompetensi Pemeriksa, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Selenggarakan Dua Diklat
Selama dua pekan terakhir di Bulan Agustus 2017, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan dua kegiatan diklat bagi para pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yaitu Diklat Pemeriksaan Infrastruktur Gedung dan Bangunan serta Diklat Pemeriksaan Aset dan Investasi. Tujuan penyelenggaraan diklat adalah untuk meningkatkan kompetensi pemeriksa BPK agar dapat melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan baik.
Diklat yang pertama diselenggarakan pada...
Bosda Pendidikan Gratis di Jember Dipangkas Rp 40 M
APBD Kabupaten Jember 2017 awalnya menganggarkan Rp 104,340 miliar untuk penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) daerah jenjang sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, SMP/madrasah tsanawiyah, pesantren salafiyah, dan satuan pendidikan non-Islam setara SD dan SMP. Ini bagian dari program pendidikan gratis (PPG).
Namun dalam Perubahan APBD 2017, Dinas Pendidikan Jember memangkas anggaran itu sebesar Rp 40,206 miliar, sehingga hanya tersisa Rp 64,134 miliar....
Pemkab Sampang Tak Berani Cairkan Gaji Tenaga Honorer
Meskipun anggaran telah disediakan dan tinggal dibayarkan, sebanyak 24 orang tenaga honor daerah (honda) di bawah naungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura, terpaksa harus gigit jari. Sebab, selama 9 bulan terakhir gaji honorer itu ngendon di bagian keuangan.
Fadhilah Budiono, Bupati Sampang mengatakan, belum dibayarkan gaji honor tenaga honda itu lantaran takut berbenturan dengan regulasi. Sebab, meski 24 orang itu...
Kalah Gugatan, Pemkab Tulungagung Diwajibkan Bayar Rp18 Miliar
Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur diwajibkan membayar denda pemasangan alat efisiensi penerangan jalan umum (PJU) tahun 2013 sebesar Rp 18 miliar, sesuai putusan kasasi Mahkamah Agung atas gugatan perdata yang diajukan CV Hapsari.
Beban anggaran atas denda tanggungan pembayaran perangkat efisiensi PJU tahun 2013 itu diungkap dalam rapat paripurna pengesahan APBD perubahan 2017 di DPRD Tulungagung, Jumat.
"Kewajiban bayar denda jelas...
Tak Bisa Jelaskan Penerima, Rp 306 Juta Anggaran Tim Konsultasi Media Pemkab Jember Ditangguhkan
Usulan anggaran tambahan sebesar Rp 306 juta lebih yang diajukan oleh Bagian Humas dan Protokoler Pemkab Jember ditangguhkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember. Tambahan anggaran yang sedianya untuk honor Tim Kosultasi media ini, tidak bisa dijelaskan Bagian Humas dan Protokol saat rapat Banggar.
Kabag Humas dan Protokol Kabupaten Jember Joko Soponyono saat rapat Banggar mengatakan, anggota tim konsultasi media...
Ratusan Juta Diduga Jadi Bancakan, Mahasiswa Laporkan ke Kejari
Hasil retribusi empat unit pelayanan jasa (UPJ) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan diduga menjadi bancakan. Sekitar Rp 558 juta hasil retribusi itu dicurigai dikelola tanpa mekanisme yang sesuai prosedur.
Yakni, tanpa ditetapkan di dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pengelolaan dana Rp 558 tersebut juga tidak memiliki rencana kegiatan anggaran (RKA) dan daftar penggunaan anggaran (DPA).
Atas dasar...
Pemkab Probolinggo Targetkan AKIP Peroleh Nilai BB
Tahun 2017 ini Pemkab Probolinggo menargetkan nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) mencapai kategori BB atau nilai angka 71,00. Pemkab Probolinggo bakal mendorong capaian kinerja program prioritas.
Raihan ini meningkat dan sebagai tindak lanjut dari perolehan nilai B (60,00) pada tahun 2016 lalu. Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian khusus dan sasaran kinerja sejak menjabat sebagai Bupati Probolinggo. Hal ini...
Penggunaan Anggaran TA 2016 di Sumenep Diduga Banyak Pakai Kuitansi Palsu
Laporan penggunaan APBD Sumenep 2016 diduga banyak kejanggalan. Berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, ditemukan kejanggalan realisasi APBD dengan nilai total Rp 6.884.171.409.
Data yang diperoleh Jawa Pos Radar Madura, realisasi anggaran diduga janggal karena tidak disertai pertanggungjawaban berupa bukti yang sah dan valid. Kejanggalan pelaksanaan anggaran tersebar di 57 organisasi perangkat daerah...
Penerimaan CPNS pada Pelaksana BPK TA 2017
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 72 tanggal 31 Agustus Tahun 2017 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2017, BPK membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia, Pria dan Wanita, berpendidikan Sarjana (S-1) untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk ditempatkan pada Kantor Pusat dan...
Dugaan Pungli di Kota Batu – Wali Kota Minta BPK Audit Proyek di Kota Batu
Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko masih meragukan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim dari Saber Pungli dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI.
“Saya tidak tahu itu OTT atau bukan. Kalau OTT, seharusnya ada penerima dan pemberi,” kata pria yang akrab disapa ER itu kepada SURYAMALANG.COM, Senin (28/8/2017).
Pihaknya menyerahkan penyelidikan kasus itu kepada kepolisian.
Bila OTT itu terkait...
Tunggu Laporan untuk Usut Dugaan Pemotongan DAK di Sumenep
Mulai muncul desakan agar dugaan pemotongan dana alokasi khusus (DAK) oleh oknum Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep diusut oleh penegak hukum. Hanya, pengusutan belum bisa langsung dilakukan. Sebab, belum ada laporan pengaduan masyarakat (dumas).
Kasatreskrim Polres Sumenep AKP Nur Amin mengatakan, dumas atau laporan bisa menjadi dasar untuk melakukan penyelidikan dugaan pemotongan DAK. Penyelidikan bisa dimulai dengan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket)....
Sebut Disdik Sumenep Potong DAK Setiap Sekolah
Tak hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan kejanggalan realisasi dana alokasi khusus (DAK) pendidikan di Sumenep. DPRD Sumenep juga menemukan indikasi pemotongan anggaran yang bersumber dari APBN itu.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sumenep Moh. Imran blak-blakan mengenai pemotongan anggaran yang pelaksanaannya secara swakelola itu. Kata dia, sudah bukan rahasia lagi pemotongan merupakan sesuatu yang lumrah.
”Kami mendapatkan informasi dari kepala...
Korupsi Mesin Tempel – Mantan Kadis Kelautan Bangkalan Dituntut 2 Tahun
Kasus dugaan korupsi mesin tempel di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bangkalan 2013 terus menggelinding. Pengadilan Tipikor Surabaya kembali menggelar sidang lanjutan, Kamis (31/8). Hari itu, terdakwa mantan Kepala DKP Nawawi dan Suparman Rosidi selaku kontraktor penyedia barang dituntut masing-masing dua tahun.
Sementara, sidang untuk terdakwa Kabid Budi Daya Perikanan DKP Bangkalan Nurlaila ditunda. Sebab, majelis hakim sedang melaksanakan ibadah haji. Sidang dengan terdakwa Nawawi dan Suparman...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Raih Zona Hijau Pengelola UJDIH Tahun 2016
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali menerima penghargaan sebagai pengelola Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) dengan Zona HIJAU Tahun 2016.
Piagam penghargaan atas prestasi tersebut diserahkan oleh JDIH BPK Pusat pada acara Evaluasi Pengelolaan UJDIH BPK Perwakilan Tahun 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 22 s.d. 23 Agustus 2017. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Sekretariat Perwakilan Provinsi Jawa...
Pengembangan SMK Lewat BLUD
Pendidikan vokasi memiliki beban berat untuk menjaga kondisi perekonomian di Jatim tetap stabil dan tidak jatuh pada wilayah income middle trap. Karena itu, revitalisasi SMK di Jatim butuh upaya ekstra agar lebih cepat direalisasikan secara menyeluruh. Komitmen itu pun telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jatim tentang Percepatan Revitalisasi SMK.
Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman menjelaskan, percepatan revitalisasi dilakukan dengan...
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK – Terjadi Kebocoran Anggaran di 7 Dinas Pemkab Sampang
Sebanyak 7 organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Sampang disinyalir terjadi kebocoran anggaran. Hal itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jatim tahun anggaran 2016.
Salah satu OPD itu adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang. dr Firman Prima Abadi, selaku Kepala Dinkes, saat dikonfirmasi tidak mengelak bahwa lembaga yang dipimpinnya merupakan salah satu OPD yang mendapat...
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Provinsi Jawa Timur
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Provinsi Jawa Timur tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Provinsi Jawa Timur
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kota Surabaya
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kota Surabaya tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kota Surabaya
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kota Mojokerto
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kota Mojokerto tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kota Mojokerto
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kota Kediri
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kota Kediri tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kota Kediri
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kota Pasuruan
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kota Pasuruan tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kota Pasuruan
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kabupaten Sidoarjo tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Gresik
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kabupaten Gresik tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kabupaten Gresik
UNDUH
MoU Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Banyuwangi
Kesepakatan bersama antara BPK RI dan DPRD Kabupaten Banyuwangi tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Kabupaten Banyuwangi
UNDUH
Indikasi Penyelewengan DAK Masif, BPK Temukan Kejanggalan
Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur membongkar kebobrokan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016 di Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep. Ditemukan kejanggalan realisasi DAK di 20 sekolah dasar negeri (SDN).
Data yang diperoleh Jawa Pos Radar Madura dari buku III hasil audit BPK, ada kepala sekolah yang terang-terangan mengakui memberikan uang kepada kepala UPT disdik. Yakni, kepala SDN Aeng...
Kasus Taman Paseban, Hari Adji Dituntut Tiga Setengah Tahun
Proses hukum dugaan korupsi proyek pembangunan Taman Paseban memasuki tahap penuntutan di Pengadilan Tipikor Surabaya Senin (21/8). Jaksa menuntut terdakwa Hari Adji tiga tahun enam bulan penjara dan denda Rp 100 juta.
Jaksa menjerat Hari Adji dengan pasal 3 UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU 20/2001. Tuntutan untuk Hari Adji lebih bersar dibandingkan dengan tiga terdakwa...
Penandatanganan NPHD Pilgub Jatim Tinggal Tunggu KPU
Polemik penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pencairan anggaran Pilgub Jatim 2018 segera tuntas. Namun dengan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim segera mau menandatangani NPHD yang telah disusun bersama.
“Untuk Pemprov Jatim, NPHD sudah saya tanda tangani pada 23 Agustus 2017. Sekarang tinggal KPU Jatim yang menandatangani NPHD. Selama ini kita sudah melakukan koordinasi dan komunikasi. Saya ikuti...
Dana Hibah untuk Gaji KPID Dipastikan Gagal
Keinginan Komisi A DPRD Jatim dan Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran untuk gaji Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim selama delapan bulan dalam PAPBD 2017 dipastikan gagal. Pasalnya, sesuai aturan, dana hibah hanya dapat diberikan satu kali saja dan tidak bisa dirapel.
Sekda Pemprov Jatim, Akhmad Sukardi menegaskan upaya Komisi A DPRD Jatim untuk mengalokasikan gaji KPDI Jatim melalui PAPBD 2017...
LHP yang Tidak Dapat Diakses dan/atau Diperoleh Publik
Meskipun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang sudah diserahkan kepada lembaga perwakilan merupakan informasi publik yang terbuka untuk umum, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan kewenangan kepada Badan Publik untuk menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hal tersebut, BPK menetapkan daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan BPK melalui Peraturan Sekretaris...
Kades di Tuban dan Nganjuk Terjerat Dana Desa
Jumlah kepala desa (Kades) yang terjerat dugaan penyalahgunaan dana desa (DD) bertambah. Kasmadi Kades Cangkring, Kecamatan Plumpang, Tuban telah ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) atas kasus dugaan korupsi DD dari proyek senilai Rp 274 juta pada tahun anggaran 2015. Demikian juga di kasus dugaan DD di Desa Ngepeh Kecamatan Loceret Nganjuk, Jatim kini mulai ditangani Kejaksaan.
Kasus penahanan Kasmadi Kades Cangkring, Kecamatan...
Dialog Terbuka Bersama Anggota V BPK di Sumenep
Hal pokok dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi. Transparansi diartikan sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Sebagai wujud transparansi, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dalam rangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan...
Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-72
Kamis, 17 Agustus 2017 – Seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengikuti upacara bendera yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Dalam upacara ini, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto bertindak selaku inspektur upacara, sedangkan Kepala Subbagian Umum dan TI Beny Kurniawan bertugas sebagai komandan upacara. Tema peringatan HUT...
Penerima Satyalancana Karya Satya di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 65/TK Tahun 2017 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, sebanyak 13 (tiga belas) orang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 tahun dan 20 tahun.
Nama-nama ASN tersebut adalah sebagai berikut:
Nazikah, S.E., Ak., M.Comm. (Satyalancana Karya Satya XX Tahun)
Heru Kustiyanto, S.E. (Satyalancana Karya...
Pengarahan Anggota V BPK dan Tortama V kepada Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Para pegawai di lingkungan pelaksana BPK dihimbau memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk meningkatkan kinerjanya serta rajin mengembangkan diri agar hasil pekerjaannya lebih berkualitas. Selain itu, bagi pemeriksa BPK wajib menjaga integritas dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Integritas pemeriksa yang baik akan menghasilkan kepercayaan publik terhadap hasil pemeriksaan BPK.
Pesan tersebut disampaikan oleh Anggota V BPK Isma Yatun saat memberikan pengarahan dalam tatap...
Kembalikan Sebagian Kerugian Negara – Kasus Dana Hibah Bapemas Kota Pasuruan
Dua tersangka dugaan kasus korupsi dana hibah Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kota Pasuruan, mengembalikan sebagian kerugian negara. Pengembalian kerugian negara itu dilakukan ketika kasus tersebut telah memasuki tahap penyidikan oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan.
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Pasuruan Siswono mengungkapkan, kerugian negara dalam dugaan kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp 105 juta. Sebenarnya, penyidik Kejari Kota...
Penawaran Penyembelihan Hewan Qurban di Masjid Baitul Hasib
Dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1438 H, kami Panitia Qurban Masjid Baitul Hasib - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur bermaksud melaksanakan kegiatan penyembelihan hewan qurban dengan penjelasan sebagai berikut:
BPK RI Gelar Dialog Terbuka di Pendopo Keraton Sumenep
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), menggelar Dialog terbuka peningkatan kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah, di pendopo agung keraton setempat, Jum’at 11 Agustus 2017.
Bupati Sumenep A. Busyro Karim dalam sambutannya mengatakan, mengapresiasi BPK-RI di tengah tugas pemeriksaan bisa bersama-sama menggelar...
Plt Sekda Sumenep Enggan Beberkan Soal Pengembalian Temuan BPK
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, R Idris enggan berkomentar tentang organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah mengembalikan kerugian negara dalam realisasi APBD 2016. “Sudah, tidak usah lah, kan setiap hari sudah banyak diberitakan,” katanya, Rabu, 9 Agustus 2017.
Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, hasil audit BPK Perwakilan Jawa Timur menemukan kerugian negara dalam...
LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 040/LHP/XVIII.SBY/05/2017 tanggal 19 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 046/LHP/XVIII.SBY/05/2017 tanggal 24 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2016 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 073/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 5 Juni 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 042/LHP/XVIII.SBY/05/2017 tanggal 22 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Probolinggo Tahun 2016 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 077/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 19 Juni 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 043/LHP/XVIII.SBY/05/2017 tanggal 22 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Pasuruan Tahun 2016 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 055/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 26 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2016 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 050/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 26 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Blitar Tahun 2016 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 051/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 26 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 054/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 26 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 074/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 8 Juni 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2016 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 049/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 24 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Kediri Tahun 2016 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 059/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 29 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2016 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 060/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 29 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2016 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 058/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 29 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 061/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 29 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 048/LHP/XVIII.SBY/05/2017 tanggal 24 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2016 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 072/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 31 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Madiun Tahun 2016 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 068/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 30 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2016 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 045/LHP/XVIII.SBY/05/2017 tanggal 24 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2016 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 044/LHP/XVIII.SBY/05/2017 tanggal 24 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Mojokerto Tahun 2016 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 069/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 30 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 071/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 30 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 056/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 26 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 075/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 8 Juni 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 078/LHP/XVIII.SBY/07/2017 tanggal 3 Juli 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2016 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 070/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 30 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Kejari Magetan Periksa 26 Orang Terkait Proyek BLH Magetan
Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan tancap gas dalam memproses dugaan penyimpangan puluhan proyek pengadaan bibit tanaman keras di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Magetan.
Informasinya, Selasa (8/8), ada sebanyak 26 orang diperiksa, belasan di antaranya kontraktor dan sisanya PNS dalam proyek yang nilainya lebih dari Rp 10 miliar tersebut.
"Target kejari pada Agustus ini penyelidikan sudah tuntas, dan ditemukan tersangka baru dari...
Tanggapan Pimpinan DPRD Surabaya atas Dugaan Penyelewengan Dana Hibah – Legislatif Hanya Jembatani Proposal Jasmas
Legislatif hanya bertindak sebagai fasilitator proposal masyarakat melalui Jasmas, sedangkan keputusan pencairan berada di tangan Pemkot Surabaya. Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Surabaya Aden Dharmawan menanggapi dugaan penyelewengan dana hibah Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) 2016 senilai Rp 12 miliar yang diduga melibatkan anggota legislatif.
”Peran dari anggota dewan hanyalah sebagai penjembatan proposal pengajuan bantuan jasmas oleh kelompok masyarakat ke...
Pengelolaan Dana Desa – BPK Masih Cari Formulasi
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih mencari formulasi untuk masuk dan mengaudit pengelolaan dana desa. Lazimnya, anggaran dari negara harus diaudit BPK, maka dana desa harusnya melalui proses yang sama.
"Khusus dana desa kami sedang mencari formulasinya. Penggunaan dana desa relatif belum banyak tersentuh, padahal tanpa kontrol dari BPK, pengelolaan dana desa bakal lebih riskan dan rawan diselewengkan," ujar Bahrullah Akbar,...
BPK Temukan Kerugian Negara Rp 6,8 Miliar – Laporan APBD 2016 Pemkab Sumenep Bermasalah
Laporan penggunaan APBD Sumenep 2016 diduga banyak kejanggalan. Berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, ditemukan kejanggalan realisasi APBD dengan nilai total Rp 6.884.171.409.
Berdasar data yang diperoleh media, realisasi anggaran diduga janggal karena tidak disertai pertanggungjawaban berupa bukti yang sah dan valid. Kejanggalan pelaksanaan anggaran tersebar di 57 organisasi perangkat daerah (OPD) di...
Penyedia Barang Sudah Ditentukan – Penerima Jasmas Kota Surabaya Takut Terjerat Hukum
Temuan penyelewengan dana hibah jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) 2016 DPRD Surabaya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur membuat penerima resah. Kini, penyelewengan dana jasmas diselidiki Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.
Informasi yang dihimpun media, besaran dana jasmas yang diselewengkan sekitar Rp 12 miliar. Di antaranya untuk warga di kawasan Ngagel.
Seorang mantan Ketua RT di Ngagel Rejo mengaku, mendapat informasi...
Penyelewengan Jasmas Rp 12 Miliar – Diduga Libatkan Anggota DPRD Surabaya
Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya kembali menemukan indikasi dugaan penyimpangan dana hibah dalam bentuk Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) tahun 2016. Kajari Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, data penyimpangan dana Jasmas itu didapat dari pengaduan masyarakat (Dumas).
"Baru kita terima kemarin, sekarang data itu masih ditelaah bidang intelijen," kata Didik saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jum'at (4/8).
Pria kelahiran Bojonegoro ini belum mempelajari...
Kepala Desa Kranggan, Kabupaten Madiun Jadi Tersangka Korupsi
Kepala Desa Kranggan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Sriyono menjadi tersangka korupsi pengelolaan keuangan desa dengan nilai kerugian Rp 74 miliar. Pelaku diduga menyalahgunakan alokasi dana desa, dana desa, dan bantuan khusus desa.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Madiun Ajun Komisaris Hanif Fatih Wicaksono mengatakan, kendati telah menjadi tersangka, pelaku tidak ditahan. Dia dikenai tahanan kota dan diwajibkan melapor...
Ingin Mengenal BPK, Mahasiswa UNNES Kunjungi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Selasa, 25 Juli 2017 - 96 orang mahasiswa jurusan Akuntansi dan empat dosen pendamping dari Universitas Negeri Semarang (UNNES) melaksanakan kunjungan ke kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam rangka kuliah kerja lapangan (KKL). BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyambut kunjungan ini melalui acara Sosialisasi Ke-BPK-an untuk mengenalkan kelembagaan dan tugas pokok BPK.
Rombongan mahasiswa dan dosen pendamping dari UNNES...
Mulai Urus Penambahan Aset Daerah
Menjelang selesainya satu raperda, DPRD Jatim bakal memulai pembahasan raperda lain. Komisi C DPRD Jatim yang membidangi perekonomian mulai memprakarsai adanya Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah. Itu dibutuhkan karena setelah pelimpahan kewenangan pemkab/pemkot ke pemprov, banyak tambahan aset yang harus diurus.
Prakarsa raperda itu kini masuk tahap harmonisasi dengan beberapa pihak terkait. Di antaranya, Badan Legislatif (Baleg) DPRD Jatim, Biro...
Korupsi – Wali Kota Madiun Dituntut 9 Tahun Penjara
Wali Kota Madiun (nonaktif) Bambang Irianto dituntut 9 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi dan menguntungkan diri sendiri sebesar Rp 48 miliar.
Tuntutan itu dibacakan tim jaksa yang diketuai Feby Dwiyandospendy dalam sidang lanjutan di Pengadilan...
Revisi UU 23 Tahun 2014, Komisi C DPRD Jatim Bahas Raperda Aset
Terbitnya UU 23/2014 memaksa Komisi C DPRD Jatim mulai melakukan pembahasan dan menginisiasi rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bahkan tahapannya saat ini sudah memasuki tahap harmonisasi dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) dan beberapa pihak terkait seperti Biro Hukum Setdaprov dan Kanwil Kemenkumham Jatim.
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Irwan Setiawan mengatakan, dalam proses harmonisasi, pihak Kanwil...
Aset Pemkab Sampang Rp 650 Miliar Hilang, Warga Demo Bupati
Ratusan warga Sampang, lembaga swadaya masyarakat Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) koorda Sampang, dan Jatim Corruption Watch (JCW), serta Gabungan Mahasiswa Sampang (Gamasa), Madura, Jawa Timur, mendemo Bupati setempat, Kamis, 27 Juli 2017, sekitar pukul 10.45 wib.
Mereka turun gunung karena aset pemerintah kabupaten setempat senilai Rp 650 miliar hilang. Data tersebut didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa...
LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 047/LHP/XVIII.SBY/05/2017 tanggal 24 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Batu Tahun 2016 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 057/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 29 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Malang Tahun 2016 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 076/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 8 Juni 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Malang Tahun 2016 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 062/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 29 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 041/LHP/XVIII.SBY/05/2017 tanggal 19 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 053/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 26 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 064/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 29 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Surabaya Tahun 2016 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 063/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 29 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 065/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 29 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 066/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 29 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Jember Tahun 2016 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 052/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 26 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 067/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 30 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Korupsi Proyek IRNA III RSUD Magetan – Diperiksa Lima Jam, Kontraktor Ditahan
Penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Instalasi Rawat Inap (Irna) III RSUD dr Sayidiman terus bergulir. Kemarin (24/7) dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Ehud Allawy dan Direktur PT Awan Megah Suyitno, dipanggil tim penyidik tipikor. Suyitno merupakan kontraktor.
Namun, hanya Suyitno yang hadir memenuhi panggilan tersebut. Ehud mangkir dengan alasan sakit. ”Surat pemberitahuan...
DPRD Tulungagung Tetapkan Dua Raperda Jadi Perda
Rapat Paripurna DPRD Tulungagung, Senin (24/7), menetapkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi peraturan daerah (perda). Kedua raperda tersebut yakni Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.
Delapan fraksi di DPRD Tulungagung menyetujui dan menerima terhadap penetapan Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan...
Anggaran Pendidikan Kota Surabaya Makin Berlimpah
Sumber
: Jawa Pos, hal. 21 dan 31
Edisi
: Senin, 24 Juli 2017
Korupsi Dana Rutin – Kabid Bappeda Kabupaten Madiun Tersangka Korupsi
Kejaksaan Negeri (Kejari) Mejayan resmi menetapkan tersangka dugaan korupsi dana rutin 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun. ”Ya, kami sudah menetapkan seorang tersangka untuk kasus bappeda,” tegas Kajari Mejayan I Made Jaya Ardana seusai upacara Hari Adhyaksa Ke-57 kemarin (22/7).
Seorang tersangka itu, lanjut Made, kini berposisi kepala bidang (Kabid) di lingkup Bappeda Kabupaten Madiun. Penetapan tersangka tersebut...
Pemkab Gresik Harus Kejar Target Parkir
Sumber
: Jawa Pos, hal. 28
Edisi
: Minggu, 23 Juli 2017
Dana Ngendon Rp 180 Miliar Pos Pendidikan SMA/SMK di Surabaya Dialihkan untuk Anak Putus Sekolah
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 9 dan 12
Edisi
: Sabtu, 22 Juli 2017
BPKAD Sampang Bantah Pungli DAK Dinas Pendidikan
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 6
Edisi
: Jum'at, 21 Juli 2017
Tersangka Korupsi Proyek Gedung KPU Nganjuk Ditahan
Berkas penyidikan korupsi pembangunan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nganjuk dinyatakan lengkap dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri oleh penyidik unit Tipikor Polres Nganjuk. Demikian juga dengan empat tersangka korupsi yang langsung dilakukan penahanan.
Tiga tahun sejak 2014, empat berkas yang diajukan penyidik Tipikor Polres Nganjuk ke Kejaksaan selalu bolak-balik dari Polisi ke Kejaksaan. Tersangka Siti Khotijah, Komisaris PT Trisenta...
BPK RI Datang, Bupati Malang Rendra Kresna Justru Senang
Mendengar institusi atau lembaga akan diaudit oleh pemeriksa, terutama oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kecenderungan para pemimpinnya pasti akan sibuk dan gopoh.
Apalagi, misalnya, bagi para pemimpin yang melakukan hal-hal yang menabrak regulasi dalam menjalankan amanah pemerintahan.
Berbeda dengan yang terlihat dari sosok Bupati Malang Dr H Rendra Kresna pada saat menerima kunjungan kerja dari BPK RI ke wilayahnya, Rabu (19/07)...
MK Tolak Permohonan Kota Blitar Kelola SMA/SMK
Sumber
: Kompas, hal. 12
Edisi
: Kamis, 20 Juli 2017
Kasus Hibah KUBE Surabaya – Kejaksaan Kejar Keterangan Saksi dari Bapemas
Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya melalui Bidang Pidana Khusus (Pidsus) merasa belum puas dengan keterangan sepuluh saksi kasus dugaan korupsi dana hibah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk Kelompok Usaha Bersama (Kube) Cahaya Abadi pada tahun 2014 silam.
Belum adanya keterangan dari pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kota Surabaya, merupakan salah satu alasan Kejaksaan belum menetapkan tersangka. Sebab, Bapemas Kota Surabaya...
Pemkab Sidoarjo Ngotot Bangun Pasar Tulangan – Meski DPRD Belum Setuju
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Rabu, 19 Juli 2017
DPRD Kabupaten Mojokerto Ingatkan Eksekutif agar Meminimalisir SILPA
Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto mengingatkan eksekutif dalam menyusun perencanaan anggaran. Karena dengan perencanaan yang matang dapat meminimalisir angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam setiap APBD berjalan.
Sehingga lembaga wakil rakyat ini mengajak pemerintah setempat kompak dalam menyelesaikan pembangunan daerah sesuai APBD tahun 2018. Sebagai langkah nyata masing-masing SKPD harus bekerja maksimal dalam melakukan penyerapan anggaran...
Hasil Kuesioner Kepuasan Entitas atas Kinerja Pemeriksa BPK pada Triwulan II-2017
Pada periode April s.d. Juni 2017, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner kepuasan Auditee (entitas yang diperiksa) atas kinerja Pemeriksa BPK kepada 39 responden (pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur). Hasil kuesioner tersebut adalah sebagai berikut:
Proyek BLH Magetan Senilai Rp 2 Miliar Menyeret 15 Kontraktor
Pengusutan tindak korupsi dana negara di Kabupaten Magetan masih intensif dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.
Belum tuntas kaus proyek pengadaan sepatu PNS yang bermasalah, kini kejari juga memeriksa dugaan penyelewengan proyek Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat senilai Rp 1 miliar, yang menyeret sedikitnya 15 kontraktor atau rekanan.
Pemeriksaan pun dilakukan kejari terhadap 15 kontraktor, Senin (17/7), dengan dugaan sementara adalah penyalahgunaan...
Siswa SD/SMP di Gresik Nantikan Seragam Gratis
Sumber
: Jawa Pos, hal. 34
Edisi
: Selasa, 18 Juli 2017
DPRD Kabupaten Madiun – Mobdin Dapat, Gaji Dua Kali Lipat
Sumber
: Jawa Pos, hal. 10
Edisi
: Senin, 17 Juli 2017
Pemkot Surabaya Bikin Tanggul 7 Km untuk Antisipasi Banjir Rob
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 11
Edisi
: Minggu, 16 Juli 2017
Satu Puskesmas di Tulungagung Tak Dapat Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Sumber
: Jawa Pos, hal. 10
Edisi
: Sabtu, 15 Juli 2017
Korupsi Dana Hibah Pemkot Surabaya – Pekan Ini Penyidik Kejari Panggil Saksi Bapemas
Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya telah memeriksa 10 orang saksi kasus dugaan korupsi dana hibah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang dikucurkan ke Kelompok Usaha Bersama (Kube) Advertising Cahaya Abadi tahun 2014.
Saksi-saksi yang telah diperiksa yakni anggota Kube Cahaya Abadi, pihak rekanan pengadaan barang dan aparat setempat seperti Lurah, RW dan RT. Kepala Seksi (Kasi) Pidsus...
Raperda tentang PP APBD Kabupaten Madiun TA 2016 Disahkan Menjadi Perda
Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Drs. Djoko Setiyono dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD, Ketua Fraksi, ketua Komisi, ketua Badan dan anggota DPRD, Bupati Madiun, Wakil Bupati, Anggota Forkopimda, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Inspektur, dan Kepala OPD, Direktur BUMD dan jajaran Pemkab Madiun, Kamis (13/7) dengan agenda Pengambilan Keputusan Bersama antara DPRD...
Pemkab Banyuwangi Habiskan Rp 195 Miliar untuk Bangun Jalan 650 Km
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Jum'at, 14 Juli 2017
RSUD Pemkab Situbondo Sumbang PAD Tertinggi
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1 dan 11
Edisi
: Kamis, 13 Juli 2017
Sekda Sumenep Tertawa Ditanya Mundur
Kabar mundurnya Hadie Soetarto dari jabatan Sekdakab Sumenep, Selasa (11/7) malam, mengagetkan banyak pihak.
Apalagi isu yang berkembang di luar, Hadie mundur mendadak di antaranya terkait opini dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap laporan keuangan daerah belum lama ini.
Tetapi, ternyata Hadie masih masuk kerja, Rabu (12/7). Itu dikatakannya sendiri saat ditemui di rumah pribadinya di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep.
Bahkan...
Mutasi di Jember dan Kota Probolinggo
Bupati Jember dr. Faida, MMR kembali kocok ulang kabinetnya, Senin (11/7) sore. Sedikitnya 44 pejabat eselon 2, eselon 3 dan eselon empat dilantik oleh Bupati di Aula PB. Sudirman Pemkab Jember. Ada sejumlah nama pejabat eselon 2 yang dimutasi oleh Bupati Faida, yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember (Bappekab) Edy Budi Susilo dimutasi menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan...
Sekda Sumenep Sudah Kemasi Barang – Diduga Mundur Terkait Temuan Rp 6,7 Miliar
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sumenep, Hadi Soetarto, mendadak mengundurkan diri dari jabatannya, Selasa (11/7). Padahal sehari sebelumnya, Atok -begitu panggilan akrabnya- masih memimpin rapat staf dengan sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep.
Pengunduran diri Hadi yang mulai menjabat 8 Maret 2013 itu, yang terhitung mulai Rabu (12/7) ini sangat mengejutkan, karena ia sebenarnya sudah memasuki masa akhir jabatannya pada...
PAD Tak Penuhi Target, Nganjuk Terancam Defisit Anggaran
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1 dan 11
Edisi
: Rabu, 12 Juli 2017
Pemantauan TLRHP BPK Semester I Tahun 2017
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, khususnya pada Pasal 20, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK. Di sisi BPK, BPK wajib melakukan pemantauan atas tindak lanjut yang dilaksanakan entitas dan melaporkannya setiap semester kepada lembaga perwakilan. Untuk itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan pemantauan dan...
Kejari Kota Batu Temukan Tiga Kasus Dugaan Korupsi Pemkot Batu
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu menemukan adanya indikasi korupsi yang dilakukan jajaran Pemerintah Kota Batu. Ada tigas kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota Batu ditangani Kejari, dua di antaranya masuk dalam tahap penyidikan, sedangkan lainnya masih dalam tahap penyelidikan.
Kepala Kejari Batu, Nur Chusniah, menjelaskan bahwa tiga kasus dugaan korupsi yang ditanganinya antara lain, dugaan penyelewengan buku di Bappeda Batu,...
Ramai-Ramai Soroti SILPA Sidoarjo TA 2016 – Angkanya Naik Jadi Rp 583 Miliar
Sumber
: Jawa Pos, hal. 29
Edisi
: Selasa, 11 Juli 2017
Dua PNS Kota Mojokerto dan Rekanan Ditahan
Makin banyak saja pejabat Pemkab Mojokerto yang berurusan dengan penegak hukum. Setelah ada yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kali ini mereka harus berhadapan dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto. Pasalnya, dua PNS di lingkungan Pemkot Mojokerto harus ditahan lantaran dugaan kasus korupsi.
Penahanan dua PNS di lingkungan Pemkot Mojokerto itu dilakukan Kejari Kota Mojokerto pada...
Anggaran Reses pun Melesat – Tiap Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Diproyeksikan Dapat Uang Saku Rp 14,7 Juta
Sumber
: Jawa Pos, hal. 10
Edisi
: Senin, 10 Juli 2017
Revitalisasi Alun-Alun Gresik – Tahap Pertama Disiapi Rp 15,4 Miliar
Sumber
: Jawa Pos, hal. 30
Edisi
: Minggu, 9 Juli 2017
Dinas PU Bangkalan Kebut Pengerjaan Fisik Jalan
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Sabtu, 8 Juli 2017
Serapan APBD Jember TA 2016 Hanya 81,74 Persen
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 7
Edisi
: Jum'at, 7 Juli 2017
Korupsi Bappeda Kabupaten Madiun Catut Dosen STISIP
Penyelidikan atas dugaan kasus penyelewengan dana rutin tahun anggaran 2015 senilai Rp 2 miliar di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun, kian melebar.
Meski sudah mengantongi dua calon tersangka, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Mejayan Kabupaten Madiun masih memanggil sejumlah saksi untuk diperiksa dalam kasus ini, dan mulai menyentuh kalangan akademisi.
Salah satu saksi yang akan dipanggil adalah seorang dosen...
Bupati Sidoarjo Wanti-Wanti OPD Kelola Keuangan dengan Baik
Setelah meraih penghargaan atas pengelolaan keuangan yang baik, yakni WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) empat kali berturut-turut, mulai 2013, 2014, 2015 dan 2016. Bupati Sidoarjo melakukan evaluasi dan mewanti-wanti kepada seluruh jajarannya, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar berhati-hati dalam mengelola keuangan. Hal itu ditegaskan Bupati Sidoarjo, H Saiful Ilah SH MHum di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Kamis (6/7) kemarin.
Menurut Saiful...
Banggar DPRD Jatim Berikan Catatan Terhadap Raperda APBD 2016
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim menyampaikan beberapa catatan atau masukan terhadap pemprov Jatim, terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016, meskipun telah sesuai dengan mekanisme perundang-undangan. Begitu dengan hasil audit BPK RI mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Juru bicara Banggar DPRD Jatim, Bambang Rianto mengatakan terhadap kinerja pendapatan OPD yang kurang optimal pada tahun 2016, secara...
Halal Bihalal Keluarga Besar BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Rabu, 5 Juli 2017 - Masih dalam suasana Idul Fitri 1438 H, keluarga besar BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengadakan acara halal bihalal. Acara halal bihalal ini diikuti oleh para pejabat struktural dan seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto menyampaikan bahwa halal bihalal ini merupakan sarana untuk...
Kota Probolinggo dan Kabupaten Sumenep Masih Berkutat di Opini WDP
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2016 kepada Pemerintah Kota Probolinggo dan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Sesuai amanat undang-undang, kedua LHP tersebut diserahkan kepada entitas pemeriksaan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. LHP BPK atas LKPD Kota Probolinggo diserahkan pada Rabu, 22...
Soroti Kepala BPKAD atas Opini WDP
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan, Samsul Arif, menjadi sasaran kemarahan kalangan legislatif atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur. Dengan hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD 2016. Samsul dituding tidak cakap dalam kinerjanya.
LHP itu membuat Pemkab Bangkalan gagal keluar dari kubangan WDP karena ini merupakan...
Pemkab Gresik Kepras Anggaran 2018 Hingga 15 Persen
Sumber
: Jawa Pos, hal. 29
Edisi
: Kamis, 6 Juli 2017
Keterangan Saksi Ahli Beratkan BI – Terkait Proyek Pembangunan Pasar Besar Madiun
Empat saksi ahli didatangkan jaksa penuntut umum (JPU) dalam lanjutan sidang dugaan korupsi yang dilakukan Wali Kota (nonaktif) Madiun Bambang Irianto (BI) kemarin (4/7).
Empat saksi ahli yang didatangkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo itu adalah Setya Budi Arijanta (saksi ahli pengadaan barang), Muhammad Novian dan Yunus Husein (keduanya ahli tindak pidana pencucian uang/ TPPU), serta Emanuel Sujatmoko (ahli...
Halal Bihalal, Bupati Irsyad Berpesan Pertahankan Predikat WTP
Pasuruan - Pemkab Pasuruan menggelar Halal Bihalal di hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran selama 10 hari sejak tanggal 23 Juni hingga 2 Juli 2017.
Dalam acara yang dihadiri ribuan karyawan tersebut, Bupati Irsyad Yusuf menekankan pentingnya terus mempertahankan prestasi yang sudah dicapai selama empat tahun masa kepemimpinannya khususnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Selama...
Hasil Kuesioner Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Triwulan II-2017
Pada periode April s.d. Juni 2017, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan pengaduan masyarakat di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dari kuesioner yang telah disebar, terdapat 2 (dua) kuesioner yang dikembalikan (diisi) oleh responden (pemberi pengaduan), dengan hasil sebagai berikut:
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan II-2017
Pada periode April s.d. Juni 2017, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada 15 responden (pemohon informasi), dengan hasil sebagai berikut:
APBD Kabupaten Malang TA 2018 Capai Rp 3,56 Triliun
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 9
Edisi
: Selasa, 4 Juli 2017
JFC Tetap Digelar
Meski tidak mendapat hibah dari APBD, Manajemen memastikan Jember Fashion Carnaval (JFC) tetap akan menggelar JFC Agustus 2017 mendatang. Hal ini disampaikan okeh Wakil Presiden JFC Suyanto kepada media beberapa waktu lalu.
Menurut Suyanto, dalam setiap event, penyelenggaraan membutuhkan biaya hampir Rp 2 miliar. “Setiap tahun Pemkab menganggarkan kegiatan JFC dalam hibah APBD sebesar Rp 500 juta. Sedang kekurangannya ditutup...
Fraksi PAS Soroti Investasi Permanen dan Permasalahan Aset
Fraksi Persatuan Indonesia Sejahtera (PAS) yang terdiri dari Partai PKS, Gerindra dan PPP menyoroti dan mempertanyakan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek terkait permasalahan investasi permanen dan aset yang mengakibatkan hasil pemeriksaan BPK masih dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2016.
Ini disampaikan oleh fraksi PAS dalam sidang paripurna penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap perubahan raperda...
Hari Pertama Langsung Bahas APBD
Hari pertama kerja usai libur lebaran, legislatif bersama Pemkab Lamongan langsung start membahas Pertanggungjawaban APBD 2016. Dalam Rapat Paripurna hari pertama itu, Badan Anggaran (Banggar) melaporkan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, Senin (3/7).
Menurut Juru Bicara Banggar DPRD Kabupaten Lamongan M. Rafik, sebelumnya pada tanggal 15 Juni telah dilakukan Rapat Banggar Internal dengan...
Pemkot Madiun Ngotot Finishing Proyek Gedung DPRD pada Tahun Depan
Sumber
: Jawa Pos, hal. 10
Edisi
: Sabtu, 1 Juli 2017
Waspada Penipuan Mengatasnamakan BPK dan Pusdiklat BPK
Sehubungan dengan beredarnya undangan yang mengatasnamakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan ini kami umumkan dan sampaikan mengenai adanya upaya penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dengan menyebarkan undangan kegiatan SEMINAR / KURSUS / WORKSHOP / BIMBINGAN TEKNIS yang mengatasnamakan atau seolah-olah bekerjasama dengan BPK atau Pusdiklat BPK.
Berkenaan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan atau seminar yang diselenggarakan oleh...
Launching Aplikasi Whistle Blowing System (WBS) dan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan launching aplikasi Whistle Blowing System (WBS) dan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) sebagai sarana untuk menampung pengaduan-pengaduan yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan BPK, pada hari Senin (19/06), di Jakarta.
Kegiatan launching yang dilaksanakan di Auditorium Kantor Pusat BPK tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara dan dihadiri...
Pengambilan Sumpah Anggota MKKE BPK Periode 2017-2020
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi Soerja Djanegara memandu pengambilan sumpah Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan (MKKE BPK) di Kantor Pusat BPK, pada hari Selasa (20/6).
Pengambilan sumpah tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/6/2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2017 Dari Unsur Badan Pemeriksa...
Dana Hibah dan Bansos 2017 di Jember Tidak Bisa Cair
Sumber
: Koran Sindo, hal. 18
Edisi
: Rabu, 21 Juni 2017
Empat Fraksi DPRD Kota Madiun Soroti SILPA Rp 305 Miliar
Dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun, dari lima fraksi, empat fraksi di DPRD Kota Madiun (Fraksi Demokrat Bersatu, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, dan Fraksi PNRS. Red) meminta penjelasan terdapatnya tidak tercapainya realisasi pendapatan selama tahun 2016 dan satu Fraksi PDI Perjuangan absen alias tidak memberikan Pemandangan Umum Fraksinya.
Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun, Andi Raya...
Aneka Kegiatan Ramadhan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Ramadhan 1438 Hijriyah tidak menyurutkan semangat pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk beraktivitas sebagaimana biasa. Sebanyak 37 laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2016 telah diserahkan kepada entitas pemeriksaan pada bulan puasa ini. Tak ketinggalan, kegiatan konsiyering bidang keuangan dan pemantauan penyelesaian kerugian daerah juga digelar di kantor BPK Perwakilan Provinsi...
Kejati Jatim Tahan Kasi Dinas Peternakan Jember
Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menahan Kepala Seksi (Kasi) Pembibitan Dinas Peternakan di Kabupaten Jember Indra Prasetyo, kemarin.
Penahanan Indra terkait dugaan korupsi kegiatan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) dan Asisten Teknik Reproduksi (ATR) ternak sapi pada Dinas Peternakan Jatim 2015 dan 2016 di Kabupaten Jember yang mengakibatkan kerugian negara Rp 159 juta.
Sebelum ditahan, tersangka Indra menjalani pemeriksaan di...
Suap APBD Mojokerto – KPK Telusuri Pemberi dan Penerima Lain
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri dugaan adanya pemberi dan penerima suap lain dalam kasus dugaan suap pengalihan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto 2017.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan, KPK masih terus mengembangkan kasus dugaan suap pengalihan anggaran dari anggaran hibah kampus Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) dari APBN menjadi anggaran program...
Sistem Online Atasi Kebocoran PAD Kota Batu
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 9
Edisi
: Senin, 19 Juni 2017
Dana BOP di Sidoarjo Sebesar Rp 38 Miliar Cair
Sumber
: Jawa Pos, hal. 28
Edisi
: Minggu, 18 Juni 2017
Lelang Terlambat, Proyek di Kota Pasuruan Terancam Molor
Sumber
: Koran Sindo, hal. 18
Edisi
: Sabtu, 17 Juni 2017
Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu di Bojonegoro Cair Bulan Ini
Sumber
: Koran Sindo, hal. 19
Edisi
: Jum'at, 16 Juni 2017
Kembali Raih Predikat WTP, Pemkab Bojonegoro Akan Terus Evaluasi
Meski Pemkab Bojonegoro tahun anggaran 2016 mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Namun pemkab akan terus berupaya melakukan evaluasi. "Meski mendapat WTP, Pemkab Bojonegoro terus berupaya melakukan evaluasi keuangan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro Soehadi Mulyono, kemarin (15/6).
Pemkab Bojonegoro terus berupaya melakukan evaluasi keuangan, antara lain bagaimana penatausahaannya. Yang kedua konsistensi...
BPK SIMPULKAN INDIKASI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PT PELINDO II Rp 4,08 TRILIUN
Jakarta, Selasa (13 Juni 2017) – Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menyimpulkan adanya indikasi kerugian keuangan negara pada PT Pelindo II minimal sebesar USD306 juta ekuivalen Rp4,08 triliun (kurs tengah BI per 2 Juli 2015 sebesar Rp13.337,00/USD).
Simpulan tersebut merupakan hasil pemeriksaan investigatif atas perpanjangan kerjasama pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia II (PT Pelindo II) berupa kerjasama usaha...
Ratusan Proposal Hilang, Hibah dan Bansos di Jember Tak Cair
Belum cairnya sejumlah bantuan kepada masyarakat baik hibah maupun bantuan sosial di Jember membuat geram DPRD Jember. Usut punya usut, ternyata banyak proposal yang hilang di tangan Organisasi perangkat Daerah (OPD) sehingga dana bantuan ini tidak bisa dicairkan oleh Pemkab Jember.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten Jember Mirfano mengatakan terkait dengan hibah dan bantuan sosial memang tengah dilakukan evaluasi oleh...
Dua Tahun, Angka Kemiskinan di Tuban Meningkat
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 6
Edisi
: Kamis, 15 Juni 2017
Pemkab Banyuwangi Alokasikan Rp 15 Miliar untuk Siswa Miskin Berprestasi
Sumber
: Kompas, hal. 11
Edisi
: Rabu, 14 Juni 2017
Pemkab Kembalikan Rp 4,2 Miliar – Kelebihan Dana Jadi Temuan BPK
Torehan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 2016 tak lantas membuat Pemkab Madiun nihil catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2016 menunjukkan bahwa dalam APBD, terjadi kelebihan dana hingga Rp 4,2 miliar.
Ketua DPRD Kabupaten Madiun Djoko Setijono menuturkan, pemborosan dana itu memang terbilang besar. Penyebabnya pun tergolong sepele. Yakni, kesalahan kode rekening.
Parahnya, kesalahan tersebut rutin terjadi...
Komisi III DPRD Kabupaten Gresik Dukung Proses Lelang
Sumber
: Koran Sindo, hal. 20
Edisi
: Selasa, 13 Juni 2017
Awasi Titik Parkir Ilegal
Salah satu problem pelik seputar pengelolaan parkir di Gresik adalah banyaknya titik parkir liar. Selain keadaan makin semrawut, tarikan yang dilakukan juru parkir (jukir) itu ilegal. Bukan hanya masyarakat yang mengeluh, potensi penghasilan dari sektor tersebut juga hilang.
Problem itu mendapat perhatian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasar hasil survei BPK, ternyata banyak titik parkir yang sudah mematok tarif. Tapi,...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Pantau Penyelesaian Kerugian Daerah
Selasa, 13 Juni 2017 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya pada Pasal 10 ayat (3) memberikan amanat kepada BPK untuk memantau penyelesaian ganti kerugian daerah. Atas dasar itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah. Kegiatan pemantauan ini diselenggarakan selama dua hari, yaitu pada 12 - 13 Juni 2017 dan...
Kunjungan Kerja Anggota V BPK ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Jum'at, 9 Juni 2017 - Anggota V BPK Isma Yatun melakukan kunjungan kerja ke kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Anggota V BPK ke kantor BPK Perwakilan dengan entitas pemeriksaan terbanyak di Indonesia ini sejak dilantik sebagai Anggota BPK pada 20 April 2017 lalu. Dalam kunjungan tersebut, Anggota V BPK didampingi oleh Kepala Subauditorat V.A.2...
Kota Malang Kembali Raih Opini WTP, Kabupaten Bangkalan Tetap WDP
Jum'at, 9 Juni 2017 - Masih dalam rangkaian kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali menyampaikan LHP kepada dua entitas di wilayah Jawa Timur. Kali ini entitas yang menerima penyerahan LHP tersebut adalah Kota Malang dan Kabupaten Bangkalan.
LHP atas LKPD TA 2016 pada dua pemerintah...
Konsinyering Penyusunan RKA TA 2018 dan Revisi RKP/RKSP Tahun 2017
Jum'at, 9 Juni 2017 - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan konsinyering penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2018, yang dirangkai dengan penyusunan revisi Rencana Kerja Pemeriksaan/Rencana Kerja Sekretariat Jenderal dan Penunjang (RKP/RKSP) Semester II tahun 2017. Kegiatan ini diselenggarakan selama tiga hari, yaitu pada tanggal 7 - 9 Juni 2017, dan diikuti oleh seluruh unit...
Hingga Mei, Serapan APBD Jember Baru 20,18 %
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 6
Edisi
: Senin, 12 Juni 2017
Kota Malang Raih WTP Keenam Kalinya
Upaya untuk mempertahankan prestasi dibutuhkan komitmen dan kerja keras oleh semua pihak yang terkait di Pemkot Malang. Upaya itu tampaknya menuai hasil yang positif terbukti Pemkot Malang berhasil mempertahankan catatan bidang keuangan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang keenam kalinya.
Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu didapat atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2016, dan diterima oleh Walikota Malang,...
Air Mancur Rp 13 Miliar Rusak – Padahal Baru Selesai Dibangun 6 Bulan Lalu
Kalangan DPRD Kota Batu menyoroti rusaknya air mancur “menari” di depan pintu masuk Balai Kota Among Tani, Pemkot Batu. Pasalnya, baru selesai dibangun akhir Desember 2016 lalu, objek wisata baru tersebut sudah rusak.
Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Didik Mahmud menegaskan, pemkot harus segera bertindak memperbaikinya agar tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut dia, pemkot harus mencari...
Gresik Perketat Penggunaan Anggaran Daerah
Sumber
: Jawa Pos, hal. 28
Edisi
: Minggu, 11 Juni 2017
Penerima WTP Melalui Seleksi Ketat
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, pihaknya menyeleksi ketat institusi pemerintah kabupaten dan kota di daerah yang memperoleh predikat penilaian baik dan buruk dalam pengelolaan keuangan negara. Ia menjamin pemberian predikat tersebut berlangsung murni.
Hal itu dikemukakan Moermahadi kepada wartawan di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (9/6). Ia menyebut, pengalaman pahit atas kasus auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Rp 77 Miliar untuk THR dan Gaji Ke-13 ASN Jombang
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 16
Edisi
: Sabtu, 10 Juni 2017
Soekarwo Bicara WTP dan Tertangkapnya Kadis Pemprov Jatim
Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tak lama berselang, dua kepala dinas dan anggota DPRD Jatim ditangkap KPK.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan predikat WTP dari BPK tidak ada kaitannya dengan kasus penangkapan pejabat Pemprov dan anggota DPRD oleh KPK.
"WTP itu bukan perkara korupsi. WTP itu tentang administrasi (keuangan)...
Kali Keenam Kota Malang raih opini WTP dari BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kota Malang.
Malang - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kota Malang. Penghargaan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2016 itu merupakan yang keenam kalinya diterima Kota Malang.
Walikota Malang, Mochammad Anton menerima langsung penghargaan dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Novian Herodwijanto,...
Keenam Kalinya Pemkot Malang Raih Opini WTP
Malang - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemkot Malang atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2016. Ini merupakan opini keenam kalinya diterima Pemkot Malang dalam pengelolaan APBD.
Opini WTP diberikan langsung kepada Wali Kota Malang Moch Anto dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim, Novian Herodwijanto di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jatim Jalan Raya Juanda, Gedangan,...
Pemkab Trenggalek Raih Opini WTP
Trenggalek - Pemkab Trenggalek akhirnya berhasil mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam pengelolaan keuangan pemerintah selama satu tahun terakhir.
Bupati Trenggalek, Emil Elestianto Dardak mengatakan untuk opini WTP tersebut merupakan kali pertama diraih kota keripik tempe, setelah era reformasi. Pihaknya mengaku membutuhkan kerja keras dari semua pihak untuk mendapatkan predikat itu.
"Tentu kami bersyukur bahwa...
Rp 400 Juta untuk Sentra PKL Gading Fajar – Sidoarjo
Sumber
: Jawa Pos, hal. 31
Edisi
: Jum'at, 9 Juni 2017
Ratusan Miliar DAK untuk Rehabilitasi SMA-SMK di Jawa Timur
Sumber
: Jawa Pos, hal. 23
Edisi
: Kamis, 8 Juni 2017
Trenggalek Sukses Naik Opini Menjadi WTP, Kabupaten Madiun dan Lumajang Kembali Raih WTP
Selasa, 6 Juni 2017 - Tiga pemerintah daerah di Jawa Timur menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2016. Ketiga daerah tersebut adalah Kabupaten Madiun, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Lumajang. LHP BPK tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto kepada pimpinan DPRD dan kepala daerah yang hadir...
Auditor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Berikan Keterangan Ahli dalam Persidangan Kasus Taman Paseban
Senin, 5 Juni 2017 - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus dugaan penyelewengan keuangan negara. Kali ini auditor dari Subauditorat Jawa Timur I, Doddy Arif Wibowo, memberikan keterangan ahli dalam persidangan atas dugaan korupsi kegiatan revitalisasi Taman Paseban pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan TA 2015. Kasus tersebut merupakan hasil pengembangan...
BPK Jatim Temukan Sejumlah Penyimpangan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jatim telah memberikan opini atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukannya, pada sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jatim. Ada yang menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) maupun ada yang menerima wajar dengan pengecualian (WDP).
Menurut Kepala BPK Perwakilan Jatim, Novian Herodwijanto, dalam siaran persnya saat menyerahkan opini LHP keuangan, gelombang dua pada 20 Kabupaten/Kota, akhir pekan...
DPRD Kota Batu Tolak Lepas Aset SMAN dan SMKN
Sumber
: Koran Sindo, hal. 20
Edisi
: Rabu, 7 Juni 2017
Penarikan Status SMA/SMK Harus Dikaji Ulang
Perpindahan pengelolaan SMA/SMK dari Pemkot Batu ke Pemprov Jatim dinilai kurang efektif. Hal ini disampaikan Komisi C DPRD Batu usai melakukan rapat kordinasi dengan Dinas Pendidikan (Dindik) kota setempat. Muncul beberapa kendala yang menimbulkan kekhawatiran bagi Warga Batu.
Ketua Komisi C, Didik Mahmud mengatakan, muncul beberapa kendala di Kota Batu terkait kebijakan penarikan pengelolaan SMA/SMK yang perlu mendapatkan perhatian khusus....
ICW Desak Pemulihan Citra BPK
Pemerintah dan seluruh pihak harus terlibat mengembalikan muruah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi lembaga yang mandiri dan bebas dari berbagai kepentingan. Terungkapnya skandal suap yang melibatkan auditor BPK Rochmadi Saptogiri telah mencoreng citra lembaga tersebut.
Koordinator Riset Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas, menyatakan BPK saat ini dibayang-bayangi politik kepentingan. Penyebabnya, kata Firdaus, pimpinan BPK banyak berasal dari kader partai...
Lumajang Kembali Raih WTP Keempat Kalinya
Kabupaten Lumajang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 untuk ke empat kalinya yang di berikan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto kepada Bupati Lumajang, Drs. As’at Malik dan Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Agus Wicaksono di Kantor BPK RI, Perwakilan Provinsi...
Peringatan Keras untuk Pejabat – Karena Laporan Teraudit Bermasalah oleh BPK
Bupati Sambari Halim Radianto menegur keras pegawai dan kepala instansi yang laporan keuangannya masuk audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka akan kena sanksi.
Setelah rapat evaluasi mingguan di pemkab kemarin (6/6), Sambari memastikan telah memperingatkan dengan keras semua dinas. ”Sudah saya tegur. Prinsipnya, jangan sampai terulang,” katanya.
Bagaimana soal hasil audit? Sambari memastikan, seluruh di nas/ instansi sudah menyelesaikan semua rekomendasi...
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2016 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur III
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik dari APBD Tahun Anggaran 2016 pada pemerintah daerah yang berada di wilayah pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur III.
Atas pemeriksaan tersebut, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berikut:
Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 17/LHP/XVIII.SBY/04/2017 tanggal 27 April 2017, diserahkan kepada Pemerintah Kota Kediri.
Laporan...
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2016 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur IV
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik dari APBD Tahun Anggaran 2016 pada pemerintah daerah yang berada di wilayah pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur IV.
Atas pemeriksaan tersebut, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berikut:
Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 14/LHP/XVIII.SBY/04/2017 tanggal 27 April 2017, diserahkan kepada Pemerintah Kota Pasuruan.
Laporan...
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2016 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur II
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik dari APBD Tahun Anggaran 2016 pada pemerintah daerah yang berada di wilayah pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur II.
Atas pemeriksaan tersebut, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berikut:
Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 26/LHP/XVIII.SBY/04/2017 tanggal 27 April 2017, diserahkan kepada Pemerintah Kota Mojokerto.
Laporan...
DPRD Kota Kediri Masih Bimbang Soal Penyertaan Modal BPR Kota Kediri
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 6
Edisi
: Selasa, 6 Juni 2017
Dinas di Gresik Tuntaskan Temuan BPK
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit APBD 2016 menuai respons cepat dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Semua temuan ditindaklanjuti secara administratif. Mungkin, kerugian negara juga dibayar. Bupati Sambari Halim Radianto terus melakukan pengawasan.
Salah satunya, dinas pekerjaan umum (PU). Menurut hasil audit BPK, instansi tersebut harus mengembalikan anggaran Rp 577 juta. Dana itu wajib dibayar karena bukti pembelian...
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2016 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur I
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik dari APBD Tahun Anggaran 2016 pada pemerintah daerah yang berada di wilayah pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur I.
Atas pemeriksaan tersebut, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berikut:
Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 37/LHP/XVIII.SBY/04/2017 tanggal 27 April 2017, diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
...
Kota Blitar Kembali Raih Opini WTP Ke-7
Kota Blitar kembali mendapatkan penghargaan bergengsi, dimana untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut, Kota Blitar mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Penghargaan WTP itu diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Surabaya, Novian Herowidjanto, kepada Sekretaris Daerah Kota Blitar Rudy Wijonarko di Auditorium BPK RI Surabaya, Rabu (31/5) kemarin.
Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar memberikan apresiasi tinggi...
Empat Kali Berturut-Turut, Sidoarjo Terima Opini WTP dari BPK
standart pemeriksaan laporan keuangan yang ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemkab Sidoarjo menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2016. Bila diruntut, opini WTP dari BPK ini maka Pemkab Sidoarjo telah menerimanya empat tahun secara berturut-turut. Mulai tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016.
Menurut Plt Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Sidoarjo, Dra Noer...
Pemkab Mojokerto Gelontor Puskesmas Rp 42 Miliar
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Senin, 5 Juni 2017
WTP Pemkab Gresik Masih Sisakan Masalah Keuangan
Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemkab Gresik dinilai tidak berbanding lurus karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
"WTP itu tidak serta merta laporan keuangan sesuai semuanya. Tetapi masih menyisakan banyak persoalan keuangan. Terbukti, saat ini masih banyak temuan BPK dalam laporan APBD 2016," ujar Ketua Komisi C DPRD Gresik HM...
Tiga Proyek Infrastruktur Bermasalah – Hasil Audit BPK atas APBD Gresik TA 2016
Selain temuan kuitansi fiktif dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, audit BPK atas laporan keuangan APBD Gresik 2016 menemukan realisasi proyek infrastruktur yang bermasalah. Tercatat, ada tiga proyek yang kena ’’semprit’’ oleh lembaga pengawas keuangan itu. Mayoritas persoalannya adalah hasil proyek yang tidak sesuai dengan kontrak.
Dari temuan itu, ada potensi kerugian keuangan daerah hingga Rp 82,4 juta. Proyek bermasalah...
Tasyakuran Opini WTP, Wali Kota Mojokerto Apresiasi Positif Kinerja BPPKA
Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus memberikan apresiasi positif kinerja Badan Pendapatan Pengelolahan Keuangan dan Aset (BPPKA) setempat terkait opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang diterima Pemkot Mojokerto. Dengan predikat WTP menunjukkan kinerja Pemkot Mojokerto dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan standar audit BPK.
“Opini WTP ini tentunya memberikan kebangaan saya dan warga kota Mojokerto. Saya memberiikan apresiasi positif...
Pemkot Surabaya Terapkan Uang Elektronik untuk Parkir Kendaraan
Sumber
: Kompas, hal. 10
Edisi
: Minggu, 4 Juni 2017
Puskesmas di Gresik Jadi Badan Usaha
Sumber
: Jawa Pos, hal. 33
Edisi
: Sabtu, 3 Juni 2017
Gresik Kembali Raih Opini WTP
Pemkab Gresik kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait pengelolaan keuangan tahun anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur.
Predikat tersebut diberikan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur Novian Herodwijanto kepada Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2016 kepada 20 kabupaten/kota...
Gresik Raih WTP Lagi
Kabupaten Gresik berhasil meraih lagi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan APBD 2016. Dijamin tidak ada jual-beli opini.
Hasil audit itu telah diserahkan BPK Perwakilan Jatim kepada Bupati Sambari Halim Radianto dan pimpinan DPRD Gresik. Sambari memastikan opini BPK tersebut diperoleh secara fair. Sebab, opini WTP itu juga diraih pada 2015.
”Kami jamin tidak...
Bantah Sogok BPK – Pemkab Sidoarjo Empat Kali Dapat WTP
Tertangkapnya petugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait gratifikasi mengundang pertanyaan, terkait kebenaran penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di sejumlah pemerintah daerah. Termasuk Pemkab Sidoarjo yang selama empat tahun berturut-turut menerima (WTP).
Kabupaten Sidoarjo meraih penghargaan WTP atas Laporan Keuangan Keperintah Daerah (LKPD) selama empat kali berturut-turut, sejak 2013 hingga 2016. Padahal, kurun waktu empat tahun itu ada kasus dugaan penyelewengan...
Dewan Pelototi PAD Sektor Perizinan dalam LKPJ Bupati Mojokerto 2016
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 5
Edisi
: Jum'at, 2 Juni 2017
Laporan Keuangan Pemkab Kediri Raih Opini WTP
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada Rabu, 31 Mei 2017 menggelar penyerahan Laporan hasil Pemeriksaan BPK atas laporan Keuangan Pemerintah daerah tahun anggaran 2016. Acara tersebut berlangsung di gedung BPK perwakilan Provinsi Jawa Timur jalan raya Juanda Gedangan Sidoarjo.
Pada acara tersebut Kabupaten Kediri mendapat capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini termasuk suatu yang sangat membanggakan, karena mampu...
Pemkot dan Pemkab Mojokerto Sukses Raih WTP
Target Pemkot maupun Pemkab Mojokerto untuk mempertahankan perolehan predikat laporan hasil keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tahun ini akhirnya tercapai. Wali Kota Mas’ud Yunus dan Bupati Mustofa Kamal Pasa menerima langsung opini itu dari Kepala perwakilan BPK RI Jatim, Novian Herodwijanto, Rabu (31/5).
BPK Perwakilan Provinsi Jatim menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)...
Pemkot Pasuruan Raih Opini WTP
Tahun ini Pemkot Pasuruan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur. Penghargaan bergengsi itu telah didapat terakhir diraih pada tahun 2005.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Pasuruan, Boedi Widayat menyampaikan predikat WTP itu merupakan yang pertama diraih Pemkot Pasuruan sejak tahun 2005 lalu. Karena, tahun 2005 hingga tahun 2006...
Lamongan Raih Opini WTP
Pemkab Lamongan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi ini merupakan peningkatan dari tahun lalu yang meraih WDP.
Bupati Lamongan Fadeli dan Ketua DPRD Kaharudin menerima secara langsung dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dari Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Novian Herodwijanto, di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di...
Pemprov Jatim Kembali Raih WTP – Kali Ini yang Keenam
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mendapat opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP yang keenam kalinya tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2016 yang diserahkan langsung oleh Anggota III BPK Achsanul Qosasi kepada Pimpinan Sidang DPRD dan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dalam acara Sidang Paripurna Istimewa, di...
Peringati Hari Lahir Pancasila, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Gelar Upacara Bendera
Kamis, 1 Juni 2017 – BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni 1945. Hari lahir Pancasila tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016. Dalam keputusan tersebut, dinyatakan bahwa seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni.
Dalam...
20 Pemerintah Daerah Terima LHP BPK atas LKPD TA 2016
Rabu, 31 Mei 2017 – BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melanjutkan rangkaian penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2016. Kali ini, 20 (dua puluh) kabupaten/kota secara serentak menerima LHP atas LKPD TA 2016 dalam acara yang berlangsung di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Daerah-daerah yang menerima LHP tersebut adalah Kabupaten...
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berhasil Mempertahankan Opini WTP
Rabu, 31 Mei 2017 – Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2016, BPK menilai Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyajikan informasi secara wajar dalam laporan keuangan serta sesuai dengan kriteria yang digunakan BPK untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan. Dengan demikian, untuk keenam kalinya Pemerintah Provinsi...
Kabupaten Malang dan Bojonegoro Pertahankan WTP, Nganjuk Turun Menjadi WDP
Selasa, 30 Mei 2017 – BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melanjutkan kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 kepada tiga pemerintah daerah. Kali ini daerah yang menerima LHP dari BPK adalah Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Malang dan Kabupaten Nganjuk. Penyerahan LHP BPK ini bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor BPK Perwakilan...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Serahkan LHP atas LKPD TA 2016 kepada 8 Pemerintah Daerah
Jum’at, 26 Mei 2017 – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2016 kepada 8 (delapan) kabupaten, yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Tuban. Kedelapan pemerintah daerah ini merupakan entitas pemeriksaan yang pertama menerima LHP...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Peringati Hari Kebangkitan Nasional Ke-109
Senin, 22 Mei 2017- BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-109. Kebangkitan nasional diperingati untuk membangkitkan semangat kebangkitan nasional agar tidak memudar sejak dicetuskan pada 109 tahun lalu melalui berdirinya Boedi Oetomo. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2017 mengambil tema "Pemerataan Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan sebagai Wujud Kebangkitan Nasional". Tema tersebut dilatarbelakangi keinginan pemerintah untuk...
Surabaya Pertahankan WTP
Sementara itu, sorenya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan 20 pemerintah daerah, termasuk Surabaya. Untuk tahun ini, Surabaya bisa mempertahankan status wajar tanpa pengecualian (WTP).
Kepala BPK Jawa Timur Novian Herodwijanto menyatakan, Surabaya menjadi salah satu di antara 12 pemerintah yang berhasil mempertahankan opini WTP. Hal tersebut berasal dari presentasi laporan...
Pemprov Butuh Perda Aset – Laporan Keuangan Raih WTP
Pemprov Jatim akhirnya menerima rapor keuangan tahun 2016. Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim menyerahkan laporan hasil penilaian (LHP) kepada pemprov di kantor DPRD Jatim kemarin (31/5).
LHP diserahkan langsung oleh Anggota III BPK Achsanul Qosasi. Achsanul menyatakan, pemprov cukup baik dalam penyelesaian laporan keuangan tahun anggaran 2016. Hasil yang didapatkan pun wajar tanpa pengecualian (WTP). Status WTP tersebut...
Dana Macet, Normalisasi Tak Jalan – Dinas PUPR Sidoarjo Tidak Bisa Bekerja
Sumber
: Jawa Pos, hal. 27
Edisi
: Kamis, 1 Juni 2017
Pemkab Bojonegoro Baru Terima Dana PI Blok Cepu pada 2020
Sumber
: Koran Sindo, hal. 19
Edisi
: Rabu, 31 Mei 2017
Bupati Azwar: Auditor BPK ke Banyuwangi Bayar Hotel dan Makan Sendiri
BANYUWANGI, KOMPAS.com - Bupati Banyuwangi Azwar Anas mengatakan, selama lima tahun berturut-turut pihaknya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Azwar, tim audit yang datang ke Banyuwangi selalu membayar hotel dan makan sendiri.
"Terkait operasi tangkap tangan saya tidak bisa komentar karena pasti ada kurang plus minusnya. Tapi kebetulan kalau di Banyuwangi Tim BPK-nya masih muda-muda,...
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR SERAHKAN LHP ATAS LKPD TA 2016 KEPADA 20 (DUA PULUH) PEMERINTAH DAERAH
Sidoarjo, Rabu (31 Mei 2017) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran 2016 kepada 20 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Novian Herodwijanto, menyerahkan LHP tersebut kepada masing-masing pimpinan DPRD dan Kepala Daerah yang hadir dalam...
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR SERAHKAN LHP ATAS LKPD TA 2016 KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Surabaya, Rabu (31 Mei 2017) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk Tahun Anggaran 2016. Anggota III BPK RI, Achsanul Qosasi, menyerahkan LHP ini kepada Pimpinan DPRD dan Gubernur Jawa Timur dalam acara yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur....
Bupati Yakinkan Opini WTP Bondowoso Sesuai Aturan
Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni meyakinkan bahwa pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan lembaga auditor negera Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Bondowoso sudah sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal ini ia sampaikan pada acara Pengarahan Bupati Menyambut Bulan Suci Ramadhan Kepada Aparatur Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada Senin (29/5) kemarin. Dalam pengarahannya, Amin mengatakan meskipun...
Disulap Lebih Indah, 15 Puskesmas di Jember Bikin Betah
Sumber
: Koran Sindo, hal. 18
Edisi
: Selasa, 30 Mei 2017
Laporan Keuangan Jombang 4 Tahun Beruntun Raih WTP
Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang kembali mendapat apresiasi positif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur, setelah diberikannya penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016.
Ini adalah penghargaan keempat kalinya secara berturut turut sejak Tahun 2012, atas kinerja keuangan Pemkab Jombang selalu mendapat Penghargaan Opini WTP oleh BPK RI. Penghargaan...
Bupati Bondowoso Jelaskan Soal WTP
BONDOWOSO – Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) yang didapatkan oleh Bupati Bondowoso, Amin Said Husni dijabarkan saat acara pengarahan Bulan Suci Ramadhan 1438 H di Pendopo. Menurutnya, WTP yang ia dapatkan dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) lebih baik dari tahun kemarin.
“Setelah dilakukan review dan evaluasi. Alhamdulillah Bondowoso dinilai sebagai kabupaten yang dapat menyajikan laporan keuangan secara wajar. Baik dari...
Rekor Jadi Tantangan – Kali Kelima Banyuwangi Pertahankan Opini WTP
Tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Banyuwangi seperti menorehkan rekor. Itu berarti sejak 2011 Banyuwangi selalu merebut opini WTP, meski status itu menyajikan tantangan lebih berat berupa meningkatnya standar kehati-hatian dalam penyerapan dan pelaporan anggaran daerah.
Predikat WTP dipertahankan Banyuwangi selama lima tahun berturut-turut, dan membuat Bupati Abdullah...
Wali Kota Batu: Pasar Sayur Dibangun Total
Sumber
: Koran Sindo, hal. 20
Edisi
: Senin, 29 Mei 2017
Lagi, (Kabupaten) Probolinggo-Pasuruan Raih WTP
Kembali Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK Provinsi Jawa Timur. Itu sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas keuangan Pemerintah Daerah 2016 di Auditorium Gedung BPK, Sidoarjo, Jum'at (26/5) sore.
Menurut Bupati Probolinggo P Tantriana Sari, ini kesuksesan bersama, dan hasil kerja keras semua pihak. Menurutnya, ini merupakan tahun keempat Probolinggo mendapat opini WTP.
"Ini penting....
5 Tahun, Banyuwangi Pertahankan WTP
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat ini berhasil dipertahankan Banyuwangi selama lima tahun berturut-turut.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyampaikan kebahagiaannya atas hasil LKPD 2016 yang kembali mendapat opini WTP murni untuk kali kelima. “Ini sebuah kerja keras kita selama ini. Kerja keras dari...
Siapkan Insentif, Janji Awasi Jukir – Dishub Gresik Anggarkan Rp 1,86 Miliar
Sumber
: Jawa Pos, hal. 29
Edisi
: Minggu, 28 Mei 2017
Banyuwangi Pertahankan Opini WTP untuk Kali Kelima
Banyuwangi - Untuk kelima kalinya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Banyuwangi berhasil menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Capaian WTP kali kelima ini menegaskan bahwa Banyuwangi bisa menciptakan program pelayanan publik dan program menciptakan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan akuntabilitas keuangan, transparansi dan pertanggung jawaban dalam penggunaan uang rakyat serta penggunaan APBD.
Bupati Banyuwangi Abdullah...
Pemkab Pasuruan Raih Opini WTP Empat Tahun Berturut-turut dari BPK
Pasuruan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). WTP ini merupakan yang keempat berturut-turut diterima Kabupaten Pasuruan.
"Alhamdulillah Pemkab Pasuruan berhasil mepertahankan WTP yang sudah kita raih selama tiga tahun berturut-turut sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih pada semua jajaran, para kepala OPD (organisasi perangkat daerah) atas komitmen dan kinerjanya," kata...
Percepat Pembangunan, Pemkab Pasuruan Kebut Perbaikan Jalan
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 6
Edisi
: Jum'at, 26 Mei 2017
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR SERAHKAN LHP ATAS LKPD TA 2016 PADA DELAPAN PEMERINTAH DAERAH
Sidoarjo, Jum’at (26 Mei 2017) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran 2016 pada 8 (delapan) kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Novian Herodwijanto, menyerahkan LHP tersebut kepada masing-masing pimpinan DPRD dan Kepala Daerah yang hadir...
Angkutan Gratis Siswa Kandas – Dishub Sidoarjo Usulkan Diganti Bantuan Langsung Tuna
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Rabu, 24 Mei 2017
Jam Kerja Pegawai BPK Selama Ramadhan 1438 H
Dalam rangka menghormati pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan serta menjaga efektifitas dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan pada Pelaksana BPK, Sekretariat Jenderal BPK menetapkan jam kerja pegawai selama bulan suci Ramadhan 1438 Hijriah di lingkungan BPK. Penetapan jam kerja selama Ramadhan ini dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017...
Kelanjutan Nasib Proyek Trem Surabaya di Tangan Kemenkeu
Sumber
: Koran Sindo, hal. 13 dan 14
Edisi
: Selasa, 23 Mei 2017
BPK Berikan Opini WTP atas LKPP Tahun 2016
Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi Soerja Djanegara menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 kepada Ketua DPR RI, Setya Novanto pada Sidang Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta (19/5).
Ketua BPK menjelaskan, memenuhi ketentuan perundang-undangan, Pemerintah telah menyampaikan LKPP (unaudited) Tahun 2016 kepada BPK...
Pembangunan Jembatan Bojonegoro-Trucuk Ditargetkan Selesai Akhir Tahun Ini
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1 dan 11
Edisi
: Senin, 22 Mei 2017
Akuntabilitas Meningkat – Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk LKPP
Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat semakin baik. Untuk pertama kalinya sejak paket undang-undang keuangan negara diterapkan per 2004, laporan keuangan pemerintah pusat mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, yakni untuk laporan tahun 2016.
”Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek yang secara material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dengan demikian, kami menyatakan pendapat wajar...
Pengelolaan Parkir di Gresik – Target Baru Tercapai 10 Persen
Sumber
: Jawa Pos, hal. 37
Edisi
: Sabtu, 20 Mei 2017
APBD Batu Dinilai Tak Pro Rakyat
Sumber
: Koran Sindo, hal. 20
Edisi
: Jum'at, 19 Mei 2017
LKPJ Gubernur Tak Dapat Pengaruhi Status WTP
Meski Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2016 dianggap selesai dan tidak ada masalah, namun hal itu tidak berpengaruh pada peraihan prestasi terkait penggunaan anggaran. Pasalnya, peraihan wajar tanpa pengecualian (WTP) atau wajar dengan pengecualian (WDP) berdasarkan tertib administrasi dan anggaran.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Tjutjuk Sunario menegaskan LKPJ Gubernur dan peraihan prestasi berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP...
Pengadaan Benih Bawang Merah Rp 4,7 M – Pemkab Malang Tepis Proses Lelang Sarat Rekayasa
Sumber
: Koran Sindo, hal. 20
Edisi
: Kamis, 18 Mei 2017
Launching RSUD Gambiran 2 Kota Kediri Tunggu Hasil Audit BPKP
Sumber
: Jawa Pos, hal. 9
Edisi
: Rabu, 17 Mei 2017
Sulit Cair, Dana Hibah Pemkot Surabaya Dikeluhkan Lagi
Sumber
: Koran Sindo, hal. 13 dan 14
Edisi
: Selasa, 16 Mei 2017
Pemkot Pasuruan Alokasikan Dana Perawatan 20 Cagar Budaya
Sumber
: Koran Sindo, hal. 18
Edisi
: Senin, 15 Mei 2017
Peran BPK dalam Mendukung Good Governance
Makalah yang disampaikan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M. dalam acara BPK Goes to Campus di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) Surabaya dan Poltekkes Kemenkes Malang pada tanggal 29 April 2017
UNDUH
Gubernur Siapkan BLUD SMK Hadapi Bonus Demografi 2020
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo berencana melakukan restrukturisasi pendidikan, terutama untuk jenjang SMA/SMK. Salah satu upaya adalah menyiapkan menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).
“Sebenarnya hari-hari ini saya akan ketemu dewan pendidikan dan rektor universitas. Saya ingin melakukan konsep restruktur pendidikan. Kami mau membenahi itu,” ujar gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut, Minggu (14/5).
Dia melanjutkan, universitas bekas Institut Keguruan...
178 Desa di Pamekasan Terapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Minggu, 14 Mei 2017
Anggaran Rp 2,5 Miliar di Pemkab Ngawi Terancam Ngendon
Sumber
: Jawa Pos, hal. 8
Edisi
: Sabtu, 13 Mei 2017
BPK Goes to Campus di Poltekkes Surabaya dan Poltekkes Malang
Sabtu, 29 April 2017 - Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar mengajak seluruh civitas akademika di Indonesia untuk melawan korupsi di lingkungannya masing-masing. Caranya antara lain dengan belajar memilah dan memilih hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Selain itu, berusaha menerapkan kejujuran dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam menjalankan tugas.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua BPK saat memberikan materi...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Melaksanakan Media Visit ke JTV
Jum'at, 28 April 2017 - Sebagai upaya membangun hubungan baik dengan media, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan kunjungan ke media (media visit). Tujuan media visit kali ini adalah Jawa Pos Media Televisi (JTV) di Surabaya. Stasiun televisi yang berada dalam naungan Jawa Pos Group ini merupakan televisi swasta regional yang jangkauan siarannya dapat diterima secara terestrial,...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Turut Mendukung Festival Film Kawal Harta Negara
Selasa, 11 April 2017, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) bekerja sama dengan United States Agency for International Development (USAID)-CEGAH menggelar roadshow Festival Film Kawal Harta Negara 2017 yang bertempat di Universitas Brawijaya, Malang. Kegiatan ini merupakan roadshow yang terakhir dari keseluruhan roadshow Festival Film Kawal Harta Negara setelah sebelumnya dilaksanakan di Jakarta, Magelang, Ternate, dan Medan.
Roadshow di Malang...
Pemkab Trenggalek Habiskan Rp 5,9 Miliar untuk Jalan 18 Km – Pakai Dana APBD
Sumber
: Jawa Pos, hal. 13
Edisi
: Jum'at, 12 Mei 2017
Sudah 5 Bulan Anggaran KONI Gresik Belum Cair
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 13
Edisi
: Kamis, 11 Mei 2017
Pemkab Bojonegoro Gelontor Rp 48,8 Miliar untuk Jamkesda
Sumber
: Koran Sindo, hal. 19
Edisi
: Rabu, 10 Mei 2017
Dana Diniyyah Rp 1 Miliar di Sumenep Menguap
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Selasa, 9 Mei 2017
Tiga Petinggi PD Aneka Usaha Sidoarjo Ditahan
Penyidik Kejari Sidoarjo akhirnya menetapkan tiga petinggi Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Sidoarjo sebagai tersangka.
Mereka adalah Direktur PDAU Amral Soegianto, Kabag umum yang juga menjabat Kepala Unit Delta Gas Siti Winarni, dan Kepala Unit Delta Grafika Imam Junaedy. Ketiganya diduga melakukan korupsi pengelolaan keuangan plat merah milik Pemkab Sidoarjo dalam kurun waktu 6 tahun sejak 2010-2016.
Mereka diperiksa pertama kali...
Pemkab Situbondo Alokasikan Rp 1 Miliar untuk Pembangunan Wisata Pantai Tampora
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1 dan 11
Edisi
: Senin, 8 Mei 2017
LKPj Bupati Kediri – Sepertiga Warga Kediri Hidup Miskin
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 5
Edisi
: Minggu, 7 Mei 2017
Lagi, Stadion Gelora Joko Samudro Gresik Digelontor Rp 9 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Sabtu, 6 Mei 2017
Surat Sekjen BPK terkait Surat Palsu yang Mengatasnamakan BPK
Sehubungan dengan maraknya peredaran surat/undangan palsu yang mengatasnamakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Pusdiklat BPK RI dengan memungut biaya tertentu maupun menyatakan bahwa biaya ditanggung BPK setelah peserta melakukan registrasi, bersama ini kami sampaikan bahwa BPK tidak pernah menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam surat/undangan palsu tersebut.
Untuk menghindari tindak penipuan yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan mendapatkan informasi...
Proyek Fisik Lelet, DPRD Kota Mojokerto Sidak Dinas PUTR
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 5
Edisi
: Jum'at, 5 Mei 2017
Rencana Renovasi Pasar Setono Betek Kota Kediri Dinilai Berisiko Hukum
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 7
Edisi
: Kamis, 4 Mei 2017
Pemkab Bojonegoro Tidak Peroleh PAD Minyak Sejak 2008
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1 dan 11
Edisi
: Rabu, 3 Mei 2017
Komisi B DPRD Jember Sayangkan Serapan Anggaran 2017 di Bawah 10%
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1 dan 11
Edisi
: Selasa, 2 Mei 2017
Betonisasi Jalan Pertanian di Kabupaten Mojokerto Akan Habiskan Anggaran Rp 25 Miliar
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 13
Edisi
: Senin, 1 Mei 2017
Pendapatan Kabupaten Sidoarjo dari Pajak Masih Minim – Banyak Yang Tak Mau Pasang Billing System
Sumber
: Jawa Pos, hal. 31
Edisi
: Minggu, 30 April 2017
ADD-DD Rp 395,6 Miliar di Sumenep Gagal Cair
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Sabtu, 29 April 2017
Prestasi Banyuwangi ‘Dikloning’ – Jadi Lokasi Best Practice Keuangan Daerah
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 5
Edisi
: Jum'at, 28 April 2017
Kejari Magetan Buru Aktor Utama Pengadaan Sepatu
Banding yang diajukan Yusuf Ashari, terdakwa perkara korupsi pengadaan sepatu PNS pemkab, dikabulkan Pengadilan Tinggi Surabaya. Meski begitu, kejaksaan memastikan bakal memburu aktor utama perkara yang merugikan keuangan negara berdasar audit BPKP sebesar Rp 101.590.203 itu.
Pihak kejaksaan optimistis bisa menguak aktor utama dalam perkara tersebut. Apalagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi atas perkara yang ditangani korps Adhyaksa sejak...
Malah Salahkan Konsultan Pengawas – Soal Proyek Jasmas, Dewan Berdalih Sekadar Usul
Kendati proyek-proyek hasil jasmas (jaring aspirasi masyarakat) sering bermasalah, kalangan DPRD Surabaya tak mau disalahkan begitu saja. Mereka justru menyalahkan konsultan pengawas yang ditunjuk pemkot.
’’Itu semua bermuara dari teknis pengawasan yang tidak maksimal sehingga muncul masalah. Bukan hanya jasmas, tapi juga program infrastruktur lain,’’ kata Ketua Komisi C Syaifuddin Zuhri.
Dia tidak menampik, sebagian program infrastruktur usulan dewan berujung masalah....
Anggaran Minim, Proyek Frontage Road (FR) Sidoarjo Terancam
Sumber
: Jawa Pos, hal. 32
Edisi
: Kamis, 27 April 2017
DPRD Gresik Soroti Serapan Anggaran dan Kurangnya Pendapatan
Sumber
: Jawa Pos, hal. 33
Edisi
: Rabu, 26 April 2017
Tak Dapat Proyek, Kontraktor Wadul Dewan
Ratusan pengusaha jasa konstruksi Jember, wadul ke Dewan karena merasa diperlakukan tak adil. Mereka kecewa dengan sistem penunjukan langsung (PL) karena banyak yang tak dapat proyek.
Pengusaha jasa konstruksi tersebut tergabung dalam Forum Masyarakat Jasa Konstruksi Jember (FMJK). Mereka wadul karena tidak mendapatkan proyek dari Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Pemkab Jember.
Koordinator FMJK Agustono menyampaikan, jumlah paket proyek sangat banyak,...
KETUA DAN WAKIL KETUA BPK UCAPKAN SUMPAH JABATAN
Jakarta, Rabu (26 April 2017) – Ketua dan Wakil Ketua BPK, Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak., M.M., C.P.A., C.A. dan Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A. mengucapkan sumpah jabatan pada hari ini (26/4) di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.
Pengucapan sumpah jabatan yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH, ini dilakukan sesuai dengan Pasal 16...
14.000 Rumah di Kabupaten Malang Tak Layak Huni
Sumber
: Koran Sindo, hal. 20
Edisi
: Selasa, 25 April 2017
Tarik Ulur Ubah PD Jadi PT – Aneka Usaha Sumbang PAD Rp 500 Juta/Tahun
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang PD Aneka Usaha masih terkatung-katung. Padahal, raperda tersebut dibahas sejak awal 2016. Pengesahan raperda itu terkendala pemkab dan DPRD yang belum sinkron.
Kepala Bagian Hukum Pemkab Sidoarjo Heri Soesanto menjelaskan, raperda tersebut disusun atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah memeriksa dan mengevaluasi keuangan pada 2015. BPK menemukan sejumlah kekurangan dalam tubuh PD Aneka Usaha....
Jalan di Pacitan Sepanjang 5 Kilometer Rusak
Sumber
: Jawa Pos, hal. 9
Edisi
: Senin, 24 April 2017
Setwan Borong Tisu 2.860 Bungkus – Belanja Aneh-Aneh DPRD Jatim Rawan Dimanipulasi
Sumber
: Jawa Pos, hal. 26
Edisi
: Minggu, 23 April 2017
DAK Pendidikan untuk SMA di Bojonegoro Rp 50 Miliar Cair
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Sabtu, 22 April 2017
Gelontor Jalan Rp 192 Miliar – Pemkab Kediri Targetkan Tak Ada yang Rusak
Sumber
: Jawa Pos, hal. 17
Edisi
: Jum'at, 21 April 2017
Pemkab Sidoarjo Belum Profesional Kelola BUMD
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 5
Edisi
: Kamis, 20 April 2017
Seluruh Rekening PD Pasar Surabaya Diblokir – Buntut Tunggakan Pajak Rp 8 Miliar
Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya kembali bermasalah. Seluruh rekening perusahaan milik Kota Surabaya ini dibekukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Informasi yang dihimpun, pemblokiran terjadi karena ada tunggakan pajak yang besar hingga Rp 8 miliar.
Ketua Badan Pengawas (Bawas) PD Pasar Surya Rusli Yusuf membenarkan kabar tersebut. Rusli belum mengetahui pasti alasan pemblokiran tersebut. Namun, mantan anggota DPRD Surabaya ini...
Proses Lelang Jadi Penghambat – Majukan PAK untuk Percepat Serapan Anggaran
Pemkab memberi perhatian khusus atas rendahnya serapan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Djoko Sartono memanggil seluruh kepala dinas. Tujuannya, mendengar langsung penyebab minimnya serapan anggaran.
Rapat tertutup tersebut bertempat di Ops Room pada Senin (17/4). Sejumlah pejabat pemkab serta camat tampak hadir dalam pertemuan itu. Misalnya, Asisten II Agoes Boedi Tjahjono, Plt Asisten I...
Ungkap Anggaran Dobel – DPRD Jatim Akui Pembahasan Kurang Detail
Sumber
: Jawa Pos, hal. 26
Edisi
: Rabu, 19 April 2017
IHPS II 2016 – Rp 19,4 Triliun Tak Sesuai Ketentuan
Presiden Joko Widodo sudah sering mengingatkan kementerian dan lembaga untuk menggunakan anggaran dengan benar. Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan dugaan penyelewengan penggunaan anggaran 2016 hingga Rp 19,4 triliun.
Hal itu terungkap dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) II-2016 yang disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta,...
Bupati Tegur Direksi Bank Gresik – Nilai Jaminan Lebih Kecil daripada Kredit
Sumber
: Jawa Pos, hal. 37
Edisi
: Selasa, 18 April 2017
Pemkab Sidoarjo Ancam Evaluasi Kinerja OPD – Panggil Dinas-Dinas yang Minim Serapan Anggaran
Sumber
: Jawa Pos, hal. 31
Edisi
: Senin, 17 April 2017
SMK BLUD Diyakini Lahirkan Enterpreneur
Sumber
: Koran Sindo, hal. 10
Edisi
: Minggu, 16 April 2017
DAK Jember Terancam Hangus
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 3
Edisi
: Sabtu, 15 April 2017
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan I-2017
Pada periode Januari s.d. Maret 2017, petugas PIK pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada 25 responden (pemohon informasi), dengan hasil sebagai berikut:
Pemkab Sidoarjo Bakal Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
Sumber
: Jawa Pos, hal. 29 dan 30
Edisi
: Jum'at, 14 April 2017
Denda Minimarket Bisa Tambah PAD Kabupaten Pasuruan
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Kamis, 13 April 2017
Merasa Tak Punya Harga Diri Lagi – KI dan KPID Jatim Ogah Teken Surat Pernyataan Gaji
Komisi Informasi (KI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim belum mau meneken surat pernyataan yang diberikan Dinas Komunikasi dan Informatika (diskominfo). Padahal, surat tersebut menjadi syarat pencairan gaji mereka dari APBD.
Surat dari Diskominfo itu berisi pernyataan kesediaan komisioner KI dan KPID mengembalikan gaji mereka yang ditanggung APBD jika kelak gaji dari APBN turun. Sejak awal 2016, memang terjadi...
Target Meleset Rp 195 Miliar – Bupati Pasuruan Akui Pendapatan Tak Tercapai
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 5
Edisi
: Rabu, 12 April 2017
Pengembalian Dana Bantuan Sapi Ditagih
Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Bojonegoro melayangkan surat kepada kelompok tani ternak yang menerima bantuan sapi pada 2003 hingga 2014. Pihak Disnakan menagih dana bantuan sapi tersebut pada kelompok ternak yang belum mengembalikan dana bantuan bergulir tersebut.
Kepala Disnakan Kabupaten Bojonegoro Ardiono mengatakan, pihaknya memang menagih dana bantuan sapi tersebut sebab dana bantuan kepada kelompok ternak itu bersifat pinjaman...
Upayakan 100 Persen UNBK, Gubernur Jawa Timur Usulkan PAK
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 2
Edisi
: Selasa, 11 April 2017
Bangun Jaringan Irigasi, Pemkab Malang Habiskan Rp 10 Miliar
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 8
Edisi
: Senin, 10 April 2017
Korupsi, Kades dan Kaur Umum Desa Balongwono, Mojokerto Ditahan
Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto akhirnya menahan Kepala Desa Balongwono, Kecamatan Trowulan, Muhammad Muchlis dan Kepala Urusan Umum Machmud, kemarin.
Penahanan dilakukan setelah penyidik kejari merasa cukup bukti atas dugaan kasus korupsi tanah kas desa (TKD) yang membelit kedua tersangka. Sebelum dilakukan penahanan, kedua tersangka diperiksa secara maraton di Kantor Kejari Mojokerto, Jalan RA Basuni, selama kurang lebih 2,5 jam.
Usai menjalani...
9 Parpol di Kabupaten Madiun Segera Dapat Dana Bantuan
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Minggu, 9 April 2017
Kisruh APBD Sidoarjo Tak Kunjung Selesai
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Sabtu, 8 April 2017
Pemkot Surabaya Sedot Rp 32,2 Miliar untuk Bangun Rusun di Jambangan dan Penjaringan
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 16
Edisi
: Jum'at, 7 April 2017
Heboh Hibah Fiktif Magetan – Pemkab Magetan Coret Hibah Kembar
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Kamis, 6 April 2017
Bertahun-Tahun Sengketa Tanah RSUD Sampang Belum Tuntas
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 6
Edisi
: Rabu, 5 April 2017
Rp 3,87 Miliar untuk Jembatan Kedak – Kediri
Sumber
: Jawa Pos, hal. 8
Edisi
: Selasa, 4 April 2017
Rp 1 Miliar untuk Bimtek DPRD Kabupaten Pasuruan
Sumber
: Jawa Pos, hal. 9
Edisi
: Senin, 3 April 2017
KPU Magetan Usulkan Dana Pilkada Rp 35 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Minggu, 2 April 2017
Rp 26 Miliar untuk Perawatan Jalan di Gresik
Sumber
: Jawa Pos, hal. 32
Edisi
: Sabtu, 1 April 2017
Target PAD Sektor Wisata Kabupaten Malang Tak Tercapai
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 9
Edisi
: Jum'at, 31 Maret 2017
Dana Siluman di APBD Sidoarjo Sebesar Rp 84 Miliar Bermasalah
Sumber
: Koran Sindo, hal. 20
Edisi
: Kamis, 30 Maret 2017
Knowledge Transfer Forum Bersama Dua Staf Ahli BPK
Para pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan Knowledge Transfer Forum (KTF). KTF kali ini menghadirkan dua tema dengan dua narasumber berbeda dari BPK Pusat. Kedua narasumber tersebut yaitu Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya Novy Gregory Antonius Pelenkahu dan Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat Johanes Widodo...
Kerusakan Ring Road Kota Madiun Abadi – Tahun Ini Pemeliharaan Dianggarkan Rp 6,62 M
Sumber
: Jawa Pos, hal. 8
Edisi
: Rabu, 29 Maret 2017
Kiat Pemkab Banyuwangi Cegah Penyimpangan – Selalu Gandeng BPKP Kelola Anggaran
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 5
Edisi
: Selasa, 28 Maret 2017
Terus Dorong Proyek Gedung Terpadu – Pemkab Sidoarjo Targetkan DED Tuntas Tahun Ini
Sumber
: Jawa Pos, hal. 31
Edisi
: Senin, 27 Maret 2017
Kerugian Negara Belum Jelas – Penyidikan Dugaan Korupsi Block Office Kota Batu Buram
Penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim terkait dugaan korupsi pengadaan tanah untuk komplek perkantoran atau gedung terpadu (block office) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Batu terkesan jalan di tempat. Selain belum jelasnya kerugian negara, penyidik belum juga menetapkan tersangka pada kasus ini.
Padahal, pertengahan Januari lalu penyidik telah meminta keterangan saksi-saksi diantaranya dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Sucofindo. Tapi,...
Pemkab Sidoarjo Alokasikan Rp 7 Miliar untuk Bangkitkan Lokaphala
Sumber
: Jawa Pos, hal. 29 dan 30
Edisi
: Minggu, 26 Maret 2017
Lembaga Fiktif Kecipratan – Dana Hibah Pemkab Magetan Rp 28,3 Miliar Diduga Salah Sasaran
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Sabtu, 25 Maret 2017
Pemkot Kediri Anggarkan Rp 4,9 Miliar untuk Seragam Gratis SMA/SMK
Sumber
: Jawa Pos, hal. 14
Edisi
: Jum'at, 24 Maret 2017
Baru Tiga Bulan, Tenda Rp 2,3 Miliar di Alun-Alun Ngawi Robek
Sumber
: Jawa Pos, hal. 11
Edisi
: Kamis, 23 Maret 2017
30 Tahun Tak Diperbaiki – Pasar Kota Batu Unit III Tak Layak Huni
Sumber
: Koran Sindo, hal. 20
Edisi
: Rabu, 22 Maret 2017
Pemkab Madiun Segera Bangun Embung Kresek
Sumber
: Koran Sindo, hal. 19
Edisi
: Selasa, 21 Maret 2017
Perbup ADD dan DD Belum Turun – Kades Minta Musdes APBDes Ditangguhkan
Beberapa Kepala Desa (Kades) di Jombang meminta jadwal Musyawarah Desa (Musdes) yang telah dijadwalkan untuk dilaksanakan oleh desa dalam waktu dekat bisa ditangguhkan pelaksanaannya. Pasalnya, mereka beralasan Peraturan Bupati (Perbup) Jombang tentang Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (DD) Tahun 2017 sebagai cantolan regulasi sampai hari ini belum turun.
Hal ini disampaikan beberapa Kades di Jombang usai hearing tentang Sistem...
Pemkot Madiun Bisa Bayar Gunakan Silpa – Mobil Damkar dari Finlandia
Sumber
: Jawa Pos, hal. 8
Edisi
: Senin, 20 Maret 2017
Hari Ini Kejati Panggil Saksi-Saksi Dugaan Korupsi PT WUS Sumenep
Mulai Senin (20/3) ini, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim memanggil saksi-saksi terkait dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan di PT Wira Usaha Sumekar (WUS). Sebanyak enam saksi akan diperiksa di Kantor Kejati Jatim di Jl A Yani No 54, Surabaya.
Pemeriksaan saksi-saksi ini dibenarkan oleh Kepala Kejati (Kajati) Jatim Maruli Hutagalung. Kepada media, Maruli mengaku ada sekitar 6 (enam)...
Kepastian Jumlah APBD – Pemkab Sidoarjo Ajukan Peraturan Kepala Daerah
Sumber
: Jawa Pos, hal. 31
Edisi
: Minggu, 19 Maret 2017
Tower Ilegal Rugikan Pemkab Gresik Miliaran Rupiah
Sumber
: Jawa Pos, hal. 37
Edisi
: Sabtu, 18 Maret 2017
Lelang Proyek Pemkot Mojokerto Macet, ULP Berdalih Aplikasi Internet Ngadat
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 5
Edisi
: Jum'at, 17 Maret 2017
Pemkab Gresik Segera Bayar Utang ke Kontraktor Rp 68,5 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Kamis, 16 Maret 2017
“Harus Berani Mengukur Dampak Program”
Selama ini Pemkab Banyuwangi memang tidak saja mengukur secara administratif semua program pembangunan, tetapi juga monitoring dampak program.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mendukung program Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kemenkeu, Kemendagri, hingga Kementerian PAN-RB yang mulai mengembangkan bagaimana audit tidak hanya pada aspek administratif, tapi mengukur dampak program. "Meski berliku, ini perlu didukung," tegas Anas.
Anas melanjutkan, dalam pengelolaan keuangan Banyuwangi...
Sosialisasi Pengisian SPT PPh Tahun 2016 Melalui e-Filing
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 8 Tahun 2015, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI/Polri wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) melalui e-Filing. Sehubungan dengan hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengisian SPT PPh Tahun 2016...
Pembangunan RSUD Sumberejo Bojonegoro Dianggarkan Rp 14 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 19
Edisi
: Rabu, 15 Maret 2017
Pengambilalihan Perkara dari Kejari Sumenep – Kejati Jatim Segera Periksa Saksi-Saksi Dugaan Korupsi PT WUS Sumenep
Penanganan kasus dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan di PT Wira Usaha Sumekar (WUS) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, resmi diambil alih Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim pada Rabu (8/3) pekan lalu. Dalam waktu dekat, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim akan memanggil saksi-saksi terkait.
Penanganan dugaan korupsi salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Sumenep ini dibenarkan Kepala Seksi Penerangan...
29 Ormas Tak Terima Bansos – Pemkab Tulungagung Akan Gelontorkan Rp 1,8 Miliar
Sumber
: Jawa Pos, hal. 9
Edisi
: Selasa, 14 Maret 2017
Knowledge Transfer Forum: Coaching & Mentoring Serta Manajemen Konflik
Senin, 13 Maret 2017, Biro Sumber Daya Manusia bekerja sama dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Knowledge Transfer Forum (KTF). Kegiatan ini bertempat di Ruang Auditorium, Lantai 2 - Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan KTF dibuka langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto. Dalam sambutan pembukaannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa...
Embung Baru Habiskan Rp 3 Miliar – Pemkab Pasuruan Siapkan 5 Hektare
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Senin, 13 Maret 2017
Pemkab Gresik Alokasikan Rp 3,7 Miliar untuk Meja-Kursi Siswa
Sumber
: Jawa Pos, hal. 34
Edisi
: Minggu, 12 Maret 2017
Pemkab Jember Nunggak Listrik Ratusan Juta
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Sabtu, 11 Maret 2017
Kejari Siapkan Empat Saksi Ahli – Kasus Korupsi Pengadaan Sepatu
Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan tidak ingin berlama-lama menyimpan berkas dan dokumen dugaan korupsi pengadaan sepatu di lingkup pemkab senilai Rp 1,2 miliar. Korps Adhyaksa langsung bergerak untuk mencari keterangan tambahan dari sejumlah saksi ahli setelah menggeledah kantor badan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah (Bappeda).
”Kasus ini sudah lama bergulir (sejak 2014, Red). Karena itu, kami berupaya segera tuntaskan,” ujar...
DPRD Sampang Pertanyakan Laporan Jasa Giro APBD di Bank Jatim
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 6
Edisi
: Jum'at, 10 Maret 2017
Dua Pasar Wisata di Kota Batu Dianggarkan Rp 2,5 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 20
Edisi
: Kamis, 9 Maret 2017
Dua Puskesmas Rawat Inap di Kota Pasuruan Siap Beroperasi
Sumber
: Koran Sindo, hal. 18
Edisi
: Rabu, 8 Maret 2017
WTP Tak Jamin Bebas Korupsi
Pejabat Makin Pintar, yang Dikorupsi Bukan Anggaran Negara
Masih banyaknya entitas yang belum memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan mengindikasikan penyimpangan anggaran negara masih terjadi. Meskipun demikian, tidak berarti dengan opini WTP telah bebas dari korupsi.
Dalam seminar bertajuk “Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan: Good Governance dan Pencegahan Korupsi”, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/3), Ketua Badan Pemeriksaan...
Pemkab Jombang Targetkan Pendapatan PBB Naik Rp 25 Miliar
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 8
Edisi
: Selasa, 7 Maret 2017
Dialog Dana Desa Bersama Anggota V BPK di Malang
Para pengelola dana desa diharapkan dapat berhati-hati dan memperhatikan dengan seksama ketentuan yang berlaku dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa. Apabila muncul permasalahan dalam mengelola dana desa, hendaknya permasalahan tersebut segera diselesaikan secara tuntas. Hal itu untuk menghindari timbulnya kerugian negara yang pada akhirnya harus diselesaikan oleh aparat penegak hukum.
Dalam dialog terbuka bersama perangkat desa se-Kabupaten Malang, Sabtu, 4...
Tahun 2017, PAD Pamekasan Turun Sepuluh Persen
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 7
Edisi
: Senin, 6 Maret 2017
Dana Desa untuk Membiayai Pemerintah Desa
Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Bambang Pamungkas mengingatkan jika Anggaran Dana Desa (ADD) bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), karena itu pemanfataannya harus selaras dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
Peringatan tersebut disampaikan Bambang Pamungkas, pada acara dialog terbuka yang mengambil tema “Pemantapan Pemahaman Pengelolaan Dana Desa”, Hotel Ijen Suite Hotel (4/3) kemarin.
Bambang Pamungkas lantas merinci, peruntukan dana...
Sampang Siapkan Lahan Stadion – Anggaran Rp 5 Miliar Masuk PAK 2017
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Minggu, 5 Maret 2017
Tunggakan PBB di Kota Surabaya Capai Rp 40 Miliar
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 16
Edisi
: Sabtu, 4 Maret 2017
Perlu Dibuat Payung Hukum Retribusi Tera
Sektor pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD Gresik 2017 terancam berkurang dari target. Pasalnya, sampai saat ini retribusi tera dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan (Diskoperindag) Gresik belum dapat direalisasikan.
Padahal, dalam APBD 2017 retribusi tera diharapkan mampu menambah PAD hingga Rp 700 juta. Kendalanya, realisasi retribusi tera tersebut belum dibarengi dengan peraturan...
Bangun Jalan, Pemkab Lamongan Gelontor Anggaran Rp 121,5 Miliar
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 5
Edisi
: Jum'at, 3 Maret 2017
Rp 1,75 Miliar untuk 4 Bus Sekolah di Trenggalek
Sumber
: Jawa Pos, hal. 7
Edisi
: Kamis, 2 Maret 2017
BPK Goes to Campus di IAINJ Paiton Probolinggo
Ketua BPK Harry Azhar Azis mendorong kalangan akademisi untuk terus mengembangkan keilmuannya dan tidak berpuas diri dengan gelar akademisi yang sudah dicapai. Pihaknya juga terus mendorong pemerintah agar menyediakan anggaran beasiswa untuk membiayai pendidikan lanjutan anak bangsa di tingkat perguruan tinggi. Oleh karena itu, para mahasiswa diharapkan terus berjuang dan berani bersaing untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya agar dapat berkontribusi...
Auditor BPK Menjadi Saksi atas Kasus Penyimpangan Dana Kas Daerah di Gresik
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengusut kasus penyimpangan pengelolaan keuangan daerah. Kali ini Kejaksaan Negeri Gresik mendatangkan auditor BPK sebagai saksi dalam persidangan kasus penyimpangan dana kas daerah Kabupaten Gresik terkait dengan perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan PT Smelting tentang sewa sebagian perairan laut dari kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik tahun...
Dugaan Korupsi Dispendukcapil Trenggalek – Datangkan Tenaga Ahli BPK dan LKPP
Rangkaian pemeriksaan saksi setelah ditetapkannya tersangka dalam kasus dugaan korupsi di dispendukcapil tahun anggaran 2013 terus dilakukan. Per hari ini, ada 15 saksi yang dipanggil Korp Adyaksa tersebut.
Berikutnya, dihadirkan pula tenaga ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ’’Jadi, memang ada tahapannya. Untuk sementara, ada sekitar 15 saksi yang dipanggil kembali,’’ kata Kajari...
Program Smart City Kota Batu Gagal Dilelang – Dari Awal Tak Terkonsep dengan Matang
Sumber
: Koran Sindo, hal. 20
Edisi
: Rabu, 1 Maret 2017
Diduga Terjadi Penyimpangan Dana Desa – 16 Kepala Desa di Kabupaten Malang Diperiksa
Sumber
: Koran Sindo, hal. 20
Edisi
: Selasa, 28 Februari 2017
Butuh Rp 30 Miliar untuk Selesaikan GMSC
Pemkot Mojokerto masih harus merogoh kantong APBD sebesar Rp 30 miliar, untuk menuntaskan pembangunan Gedung Graha Mojokerto Service City (GMSC). Dana itu diperlukan untuk penyelesaian gedung, pengadaan mebeler dan pembelian alat pendingin ruangan (AC).
”APBD sudah menyiapkan anggaran Rp 30 miliar untuk penuntasan GMSC, kebutuhan mebeler dan AC,” kata Wali Kota Mojokerto, Mas'ud Yunus, Senin (27/2) kemarin.
Wali kota menambahkan, gedung...
Kompetisi Film Kawal Harta Negara
FORMULIR PENDAFTARAN PITCHING FORUM "KAWAL HARTA NEGARA" 2017
FORMULIR CITIZEN JOURNALISM "KAWAL HARTA NEGARA" 2017
FORMULIR FILM PENDEK DOKUMENTER "KAWAL HARTA NEGARA" 2017
FORMULIR FILM PENDEK FIKSI "KAWAL HARTA NEGARA" 2017
FORMULIR IKLAN LAYANAN MASYARAKAT "KAWAL HARTA NEGARA" 2017
SYARAT dan KETENTUAN KOMPETISI FILM "KAWAL HARTA NEGARA" 2017
Pemkot Surabaya Alokasikan Rp 70 Miliar untuk Konservasi Pamurbaya
Sumber
: Koran Sindo, hal. 14
Edisi
: Senin, 27 Februari 2017
Dana Pilkada Sampang Diusulkan Rp 38,6 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 18
Edisi
: Sabtu, 25 Februari 2017
Penolakan Normalisasi Sungai – Bupati Mojokerto Bantah Keruk Untung Rp 10 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Jum'at, 24 Februari 2017
PKB dan BBNKB Sumbang Rp 9 Triliun PAD Jatim
Sumber
: Koran Sindo, hal. 14
Edisi
: Kamis, 23 Februari 2017
Proyek Rp 250 Miliar, Bina Marga Kabupaten Jember Gandeng Aparat Hukum
Sumber
: Jawa Pos, hal. 10
Edisi
: Rabu, 22 Februari 2017
Executive Workshop on Performance Audit (Batch 2) di Surabaya
Anggota V BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyatakan bahwa selama beberapa tahun terakhir, proporsi pemeriksaan BPK didominasi oleh pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Harapan para pemangku kepentingan (stakeholder) kepada BPK atas perannya dalam memperkuat transparansi dan integritas tata kelola entitas sektor publik semakin besar. Oleh karena itu, BPK berusaha memenuhi harapan tersebut dengan meningkatkan nilai dan manfaat...
Tekankan Percepat Pencairan Dana Bantuan
Pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemkot Batu menggelar rapat SKPD perdana yang biasa disebut Rapat Coffee Morning, Senin (20/2) kemarin. Rapat yang dilaksanakan di ruang rapat lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani, dipimpin Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso.
Ia menekankan adanya percepatan pencairan bantuan-bantuan di dinas terkait.
Punjul mengingatkan tak perlu menunggu penundaan jika dana bantuan sudah bisa dicairkan...
Dana Bagi Hasil 25% untuk Infrastruktur
Pemerintah mulai tahun ini mewajibkan penggunaan dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil minimal 25% untuk infrastruktur. Tercatat, total alokasi transfer ke daerah dan dana desa pada 2017 sebesar Rp 764,9 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam acara ”Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2017 dan Knowledge Sharing Keberhasilan Kepala Daerah” mengatakan, selama ini...
Pengadaan Buku Perpustakaan SD TA 2016 di Sampang Masih Buram
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 7
Edisi
: Selasa, 21 Februari 2017
Lampu Sorot Gedung Balai Kota Batu Rp 4 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 20
Edisi
: Senin, 20 Februari 2017
Pemkab Gresik Kaji Ulang Potensi Parkir
Sumber
: Jawa Pos, hal. 33
Edisi
: Minggu, 19 Februari 2017
Dana Bergulir Rp 200 Miliar di Jawa Timur
Sumber
: Kompas, hal. 21
Edisi
: Sabtu,18 Februari 2017
Perda Pajak Online Digedok DPRD Surabaya
Sumber
: Jawa Pos, hal. 24
Edisi
: Jum'at, 17 Februari 2017
Silpa Jember Sebesar Rp 600 Miliar Dialokasikan untuk Bangun Infrastruktur
Sumber
: Koran Sindo, hal. 18
Edisi
: Kamis, 16 Februari 2017
Dinas PU Gresik Anggap Selesai Proyek Puskesmas Gending – Setelah Diaudit BPK Kurang Rp 110 Juta
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik memastikan telah menuntaskan proyek gedung baru Puskesmas Gending. Penuntasan itu dilangsungkan setelah audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kekurangan volume pekerjaan sekitar Rp 110 juta.
’’Sudah ditindaklanjuti,’’ kata Kepala DPUTR Bambang Isdianto kemarin (15/2). Bambang mengakui memang ada kekurangan pada pengerjaan gedung Puskesmas Gending oleh kontraktor CV BM. Namun, lanjut dia, rekanan...
Pengerjaan Kurang RP 110 Juta – Puskesmas Gending Belum Tempati Bangunan Baru
Penantian warga akan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang nyaman sudah bisa dirasakan. Sejumlah puskesmas sudah menempati gedung baru. Di antaranya, Puskesmas Ujungpangkah dan Sembayat.
Pengerjaan dua puskesmas tersebut selesai Desember lalu. Namun, masih ada sedikit perbaikan di Puskesmas Sembayat. Yaitu, di bagian plafon dan keramik. Berdasar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 27 Desember 2016, kekurangan volume pekerjaan...
Pelanggaran Parkir di Gresik Tetap Marak
Sumber
: Jawa Pos, hal. 33
Edisi
: Rabu, 15 Februari 2017
Pemkot Kediri Alokasikan Rp 45 Miliar Renovasi Pasar Setono Betek
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 12
Edisi
: Selasa, 14 Februari 2017
Gaji Dua Bulan Lembaga Penyiaran Belum Terbayar
Silang sengkarut pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Suara Sidoarjo oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Sidoarjo hingga kini belum tuntas. Dampaknya, gaji staf LPPL selama dua bulan belum dibayar.
Sebenarnya, radio milik pemkab itu mendapatkan alokasi dana Rp 700 juta dalam APBD 2017. Anggaran tersebut untuk pembiayaan operasional selama setahun ke depan. Namun, dana itu belum bisa dicairkan karena...
Lift Kantor Bupati Gresik Sedot APBD Rp 600 Juta
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Senin, 13 Februari 2017
Lobi Pemprov Sukses, Perbaikan Jalan Nasional Dikebut
Upaya Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dan Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf agar kerusakan jalan nasional untuk segera diperbaiki akhirnya membuahkan hasil. Dalam satu bulan ke depan, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII akan mengebut perbaikan jalan nasional yang rusak.
“Setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) mengeluarkan diskresi, akhirnya satu bulan ke depan akan...
Update Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan BPK
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 551/K/X-XIII.2/11/2016 tanggal 22 November 2016 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, bersama ini kami sampaikan softcopy keputusan tersebut untuk diketahui dan dijadikan acuan dalam Pelayanan Informasi Publik di BPK.
DOWNLOAD KEPUTUSAN SELENGKAPNYA
Empat Proyek di Kabupaten Malang Dilaporkan ke KPK
Sumber
: Koran Sindo, hal. 12
Edisi
: Sabtu, 11 Februari 2017
Perbaikan Infrastruktur Jalan di Magetan Telan Rp 750 Juta
Sumber
: Jawa Pos, hal. 8
Edisi
: Jum'at, 10 Februari 2017
Menteri PU Akhirnya Keluarkan Diskresi Soal Perbaikan Jalan Nasional
Menteri Pekerjaan Umum (PU) akhirnya mengeluarkan diskresi terkait keinginan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo yang ingin memperbaiki sejumlah ruas jalan nasional di beberapa daerah di Jatim yang saat ini mengalami rusak parah. Diharapkan pada 2017 sejumlah ruas jalan yang rusak bisa tuntas.
“Kami sudah bertemu dengan Menteri PU kemarin malam (Rabu malam) dan dipastikan akan mengeluarkan diskresi untuk pembangunan jalan...
Belum Setahun, Tenda Rp 2,5 Miliar di Alun-Alun Ngawi Rusak
Sumber
: Jawa Pos, hal. 7
Edisi
: Kamis, 9 Februari 2017
Komisi D Tuding BPK Tutup Mata Soal Kerusakan Jalan Nasional
Kekhawatiran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika terjadi double account terkait gagasan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo yang ingin memperbaiki jalan nasional, dinilai Komisi D DPRD Jatim terlalu berlebihan. Pasalnya, jika ini dibiarkan dikhawatirkan jumlah jalan nasional yang rusak semakin besar dan itu sangat merugikan masyarakat.
Anggota Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim menegaskan pihaknya berusaha akan melakukan koordinasi dengan BPK...
Dana Bansos dan BOS Jadi Sorotan BPK
Wali Kota Mojokerto menilai penggunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih rawan. Bahkan orang nomor satu di Pemkot Mojokerto ini menyebut, keduanya menjadi sorotan para auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Wali Kota memerintahkan atensi instansi-instansi terhadap target raihan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penilaian laporan keuangan pemda tahun ini.
”Perolehan WTP itu menyangkut kinerja semua...
Laporan Keuangan Pemkab Sidoarjo Diperiksa BPK
Laporan Keuangan Pemkab Sidoarjo tahun 2016 mulai diperiksa Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), sejak Senin (6/2) lalu. Pemeriksaan tahap I yang bersifat pendahuluan itu, akan berlangsung hingga 17 Maret 2017 mendatang.
Terkait pemeriksaan laporan keuangan yang reguler tiap tahun itu, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, telah meminta kepada para Kepala SKPD lama di Sidoarjo, sebelum dilaksanakannya Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru...
Silpa APBD Jember Tahun 2016 Sebesar Rp 600 Miliar
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 6
Edisi
: Rabu, 8 Februari 2017
Sosialisasi Ke-BPK-an kepada Mahasiswa UNDIP
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membutuhkan para pemeriksa yang tidak hanya unggul secara akademis, namun juga mampu menerapkan nilai-nilai dasar yang terangkum dalam independensi, integritas, dan profesionalisme. Perwujudan ketiga nilai dasar tersebut penting untuk menjaga kualitas hasil pemeriksaan BPK (quality assurance), terutama ketika menghadapi auditee saat melaksanakan pemeriksaan. Di samping itu, penerapan nilai-nilai dasar tersebut dinilai dapat menjaga kredibilitas BPK...
BPK Larang Pemprov Ikut Perbaiki Jalan Nasional
Usaha Pemprov Jatim agar segera ada perbaikan jalan nasional di Jatim tampaknya menemui jalan buntu. Sebab Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melarang Pemprov Jatim untuk ikut andil memperbaiki jalan nasional. Alasannya, jalan nasional adalah wewenang pemerintah pusat.
“Sebenarnya, kita sudah konsultasi ke Polda dan Kejati dan dibolehkan. Tapi saat konsultasi ke BPK ternyata dilarang. Alasannya, nanti akan ada double account...
Rp 587 Miliar untuk Proyek Pembangunan di Kota Madiun
Sumber
: Koran Sindo, hal. 19
Edisi
: Selasa, 7 Februari 2017
Pemkab Situbondo Siapkan Anggaran Pengguna SPM Rp 7,5 Miliar
Tahun 2017 ini Pemkab Situbondo menyiapkan anggaran sedikitnya Rp 7,5 miliar untuk program pelayanan kesehatan warga miskin pengguna SPM atau Surat Pernyataan Miskin. Pengguna dana SPM hanya khusus diperuntukan bagi warga miskin yang tak masuk dalam program Jaminan Kesehatan Naisonal (JKN). Penyediaan anggaran ini mendapat tanggapan positif dari berbagai elemen masyarakat Kota Santri, termasuk dari wakil rakyat di Jalan...
Pengawasan Anggaran BBM SKPD di Kota Malang Diperketat
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 9
Edisi
: Senin, 6 Februari 2017
Badan Anggaran Panggil Tim Anggaran untuk Klarifikasi Polemik APBD Sidoarjo
Sumber
: Jawa Pos, hal. 29 dan 30
Edisi
: Minggu, 5 Februari 2017
Relokasi PKL di Jombang Habiskan Rp 2,3 Miliar
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Sabtu, 4 Februari 2017
Kontraktor Kabur, Proyek Mangkrak
Mengapa proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Gresik bermasalah? Setelah 53 proyek ”disemprit” Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPRD Gresik kembali menemukan proyek lain yang tidak kalah bermasalah. Kontraktor pelaksananya lari.
Fakta tersebut terungkap dalam rapat pembahasan realisasi proyek infrastruktur antara komisi C dan Dinas PU Tata Ruang (PUTR) pada Kamis (2/2). Banyak proyek yang tidak selesai. Temuan utamanya, ada kontraktor...
APBD Sidoarjo Masih Terus Berpolemik
Sumber
: Jawa Pos, hal. 29 dan 30
Edisi
: Jum'at, 3 Februari 2017
Pantau Kerabat dan Tetangga – Upaya Jaksa Tangkap Tersangka Dana Pilpres
Jaksa terus memburu Eko Budoyo alias EB, tersangka kasus dugaan korupsi dana pemilihan presiden (pilpres) Rp 1,7 miliar. Korps Adhyaksa itu juga berfokus memantau orang-orang dekat mantan sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut.
Orang-orang dekat itu termasuk para kerabat atau keluarga dan tetangga. Terutama tetangga di kompleks Perumahan BTN Gedog, Kecamatan Sananwetan.
Pemantauan itu deteksi. Jika ada tanda-tanda, kejaksaan bakal bergerak....
Dana Bagi Hasil Desa di Gresik Nyantol Rp 8 Miliar
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Kamis, 2 Februari 2017
Pembangunan Pasar Tanjung Kota Mojokerto Butuh Rp 100 Miliar
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 5
Edisi
: Rabu, 1 Februari 2017
Pemda Diminta Perbaiki Kualitas Belanja
Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memperbaiki kualitas belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kualitas APBD di berbagai daerah dinilai masih rendah karena sebagian besar uang APBD masih dialokasikan untuk belanja pegawai negeri.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, sejak penerapan standar pelaporan keuangan berbasis akrual, penyerapan APBD membaik. Ini membuat banyak pemda diganjar opini dari Badan Pemeriksa...
Pemberian Keterangan Ahli atas Kasus Korupsi PBJ di Setdakab Bangkalan
Selasa, 31 Januari 2017, pemeriksa dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Bhayu Agung Pramono, memberikan keterangan ahli dalam persidangan atas dugaan korupsi anggaran Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan sebesar Rp 3,2 miliar pada TA 2014. Kasus tersebut merupakan hasil pengembangan pihak Kejaksaan Negeri Bangkalan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan...
Pemkot Kediri Alokasikan Rp 600 Juta untuk Bantuan Kematian
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 7
Edisi
: Selasa, 31 Januari 2017
Dewan Kecewa Kinerja Kontraktor dan Pengawas
Belum ada perubahan pengerjaan proyek dari kontraktor dan belum maksimalnya kinerja pengawas dengan serius, membuat kalangan dewan kecewa sehingga membuat rekomendasi yang dituangkan dalam Pansus LHP BPK.
Menurut Anggota Pansus LHP BPK, Mujid Riduwan, tiap tahun dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pekerjaan proyek, kebanyakan kurang volume atau tak sesuai bestek. Jumlahnya rata-rata miliaran. Dan setiap tahun dinas...
Pengarahan Kepala Perwakilan Terkait Persiapan Pemeriksaan LKPD
Selasa, 31 Januari 2017, seluruh tim pemeriksa LKPD TA 2016 di wilayah Jawa Timur berkumpul di Ruang Auditorium - Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Berkumpulnya para pemeriksa ini dalam rangka mengikuti pengarahan dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagai persiapan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2016 yang akan segera dimulai pada Februari 2017....
Utang Jatim Park Rp 24,5 M Terkatung-katung
Anggota DPRD Kota Batu dinilai kurang greget untuk mendesak Pemkot agar segera menuntaskan piutang pajak daerah kepada pengusaha hiburan/tempat wisata Jatim Park (JTP) sebesar Rp 24,5 miliar.
Anggota Malang Corruption Watch (MCW) Indah Irianti Lestari menyatakan, lima tahun lalu PT Bunga Wangsa Sejati (BWS) induk dari JTP mengajukan surat permohonan penghapusan piutang pajak hiburan kepada Pemkot Batu sebesar Rp 2,2...
Habiskan Rp 15,5 Miliar, Pendopo 15 Kecamatan di Kabupaten Mojokerto Dibangun Seragam
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 5
Edisi
: Senin, 30 Januari 2017
LIRA Sampang Apresiasi Pembentukan Panja BUMD
Kebijakan DPRD Sampang untuk membentuk Panja BUMD, setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) terhadap tiga BUMD di Kabupaten Sampang, mendapat apresiasi dari Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Kabupaten Sampang.
Namun sebagai bagian dari elemen masyarakat, pihaknya sangat berharap dewan dalam menjalankan agenda konstitusionalnya mengedepankan realitas dan penuh integritas. “Sehingga ketika dibaca publik tidak tampak sebagai...
Kompetensi Pengawas dan PPK Kurang – Penyebab Proyek Infrastruktur Merugikan Keuangan Daerah
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Gresik merumuskan kajian terhadap proyek-proyek infrastruktur yang dinyatakan bermasalah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah menganalisis 53 temuan BPK terhadap proyek bermasalah di Pemkab Gresik, pansus segera memutuskan rekomendasi. Ada dua masalah utama.
Ketua Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK DPRD Gresik Khoirul Huda mengungkapkan, dua masalah itu kualitas pengawas proyek dan kompetensi pejabat pembuat komitmen...
Pemkab Tulungagung Pilih Bayar Rp 13 Miliar – Setelah Kasasi PJU Ditolak MA
Pemkab Tulungagung memilih jalan aman. Itu dilakukan terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi atas perkara penerangan jalan umum (PJU) dengan CV Harsari asal Magetan.
Pemkab siap membayar Rp 13 miliar sisa kontrak yang belum terbayar setelah ada rekomendasi penghentian pembayaran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hingga saat ini, pemkab belum memikirkan untuk meninjau kembali. Meski, ada celah yang...
Pemkab Sumenep Kucurkan Rp 7 Miliar untuk Listrik 3 Kecamatan
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Sabtu, 28 Januari 2017
Diklat Persiapan Pemeriksaan LKPD di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Dalam rangka persiapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mulai tahun anggaran 2015 sudah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Diklat Persiapan Pemeriksaan LKPD bagi para pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Sehubungan dengan keterbatasan ruangan dan jumlah pemeriksa yang mengikuti diklat mencapai 90 orang, diklat ini diselenggarakan dalam 2...
Pemkab Tulungagung Terancam Bayar Rp 13 Miliar ke CV Harsari
Pemkab Tulungagung harus memikirkan langkah selanjutnya soal permasalahan kontrak penerangan jalan umum (PJU) dengan CV Harsari sekitar Rp 21 miliar. Sebab, pemkab kalah kasasi di Mahkamah Agung (MA) oleh rekanan asal Magetan itu. Namun, pemkab masih berupaya melakukan langkah hukum terakhir berupa peninjauan kembali (PK) atas kasus yang sudah dianggap inkracht alias berkekuatan hukum tetap tersebut.
Kabag Hukum Setda Tulungagung...
Target PAD Parkir Kabupaten Tuban Naik 100 Persen, Jukir Keberatan
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 12
Edisi
: Jum'at, 27 Januari 2017
Pasca Temuan BPK, Rapim DPRD Sampang Sepakat Bentuk Panja BUMD
Pasca temuan audit BPK terhadap tiga BUMD di Kabupaten Sampang, Rapat Pimpinan (Rapim) DPRD Sampang menyepakati, membentuk panitia kerja (Panja) untuk menindaklanjuti hasil audit BPK RI tersebut. Salah satunya terkait kanaikan gaji direksi BUMD yang tanpa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).
Rapat pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi di DPRD Sampang, Kamis (26/1) berlangsung tertutup di ruang rapat komisi besar...
Pemkot Pasuruan Segera Miliki Incinerator, Tambah Pendapatan Daerah
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 12
Edisi
: Kamis, 26 Januari 2017
Mantan Sekretaris KPU Blitar Buron – Selewengkan Dana Pilpres 2014
Eko Budoyo, 56, mantan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar, resmi menjadi buronan Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar.
Eko yang ditetapkan sebagai tersangka kasus penyelewengan dana Pemilihan Presiden (pilres) tahun 2014 sebesar Rp 1,7 miliar mangkir dari panggilan jaksa. "Kami menetapkan yang bersangkutan masuk daftar pencarian orang (DPO) setelah tiga kali tidak memenuhi panggilan sebagai tersangka," ujar Kasi Intel Kejaksaan...
In-House Training Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menetapkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). SPKN yang ditetapkan dalam peraturan tersebut merupakan penyempurnaan dari SPKN Tahun 2007. Penyempurnaan SPKN ini dilakukan untuk menyesuaikan standar pemeriksaan yang digunakan BPK dengan perkembangan standar pemeriksaan internasional, nasional, maupun tuntutan kebutuhan saat ini. SPKN Tahun 2017 ini lebih berbasis prinsip-prinsip...
Dana Desa di Kabupaten Nganjuk Naik
Sumber
: Jawa Pos, hal. 8
Edisi
: Rabu, 25 Januari 2017
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Gelar Koordinasi Persiapan Pemeriksaan LKPD dan Banpol
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengundang seluruh perwakilan entitas pemeriksaan di Jawa Timur untuk mengikuti pertemuan koordinasi pada Selasa, 24 Januari 2017. Pertemuan ini sebagai langkah persiapan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol) Tahun Anggaran 2016 yang akan dilaksanakan serentak di seluruh entitas pada awal 2017 ini.
Pada acara yang dihelat...
Dinas PU Klaim Hampir Selesai – Pansus DPRD: Temuan Audit BPK Belum Ditindaklanjuti
Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK DPRD Gresik melakukan uji petik lagi terhadap proyek-proyek infrastruktur bermasalah yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2016. Proyek itu rata-rata belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.
Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK memastikan akan mengecek ulang penyelesaian kerugian daerah atas hasil audit itu. Sebab, batas akhir penyelesaian kerugian negara akibat temuan tersebut tinggal sebulan lagi....
Dinas Perhubungan Sidoarjo Urus Terminal Kecil
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Selasa, 24 Januari 2017
Raibnya Uang BUMD Sampang Karena Tingginya Gaji
Ketua DPRD Sampang, Imam Ubaidillah, menyatakan, raibnya keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP) akibat tingginya gaji yang diterima jajaran Direksi dan Komisaris PT SMP dan PT Geliat Sampang Mandiri (GSM).
Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, gaji yang diterima oleh Direksi dan Komisaris PT SMP, PT GSM dan PT SSS yaitu kurang lebih sebesar...
Audiensi BI Perwakilan Provinsi Jawa Timur ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Senin, 23 Januari 2017, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan audiensi dari Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mempererat hubungan kerjasama antara BI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Rombongan pejabat dari BI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Kepala BI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Difi Ahmad Johansyah,...
Berubah Jadi Dinas, Anggaran Perpustakaan Kota Malang Malah Dipangkas
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 9
Edisi
: Senin, 23 Januari 2017
Warga Gugat Pemkot Mojokerto – Diduga Serobot Lahan Terkait Proyek Jembatan Rejoto
Pembangunan jembatan Pulorejo - Blooto (Rejoto) terus menuai masalah. Setelah sempat ambruk dalam masa pengerjaan, proyek bernilai Rp 40 miliar itu juga digugat warga.
Gugatan dilayangkan salah satu warga Lingkungan Balongkrai, Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajuritkulon, Akhiyat. Ia menggugat Pemkot Mojokerto lantaran sebagian tanah miliknya diserobot untuk pembangunan proyek jembatan prestisius itu. Hingga jembatan ini rampung dibangun, ganti rugi atas tanah...
Pencairan Dana Desa di Tulungagung Terganjal Perbup
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Minggu, 22 Januari 2017
Sepekan Dibangun, Talud di Pelanglor – Ngawi Sudah Rontok
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Sabtu, 21 Januari 2017
Pemkab Gresik Harus Bayar Denda Kontraktor Rp 1,5 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Jum'at, 20 Januari 2017
Kesederhanaan dalam Kemeriahan HUT BPK Ke-70
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan Penetapan Pemerintah Nomor 11/OEM tanggal 28 Desember 1946, berdirilah Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 1 Januari 1947. Setelah melalui beberapa fase pemerintahan, pada tahun 1973 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengganti dan mencabut Undang-Undang Nomor 17 tahun 1965.
Amandemen ketiga UUD 1945...
Temuan BPK Bukti Lemahnya Pengawas dan Konsultan
Uji petik Sidak Pansus LHP BPK (Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan) khusus DPRD, di beberapa bangunan proyek tahun 2016 mengakibatkan kerugian negara mencapai miliaran, karena kurang volume, hitungan DPU dan BPK tidak sama. Serta karena lemahnya pengawasan konsultan dan pengawas.
Menurut anggota Pansus LHP BPK DPRD Gresik, Ahmad Kusrianto, uji petik sidak tadi dilakukan pada tiga tempat proyek infrastruktur;...
Habiskan Rp 1,75 Miliar, Aset Pemkot Madiun Nganggur
Sumber
: Jawa Pos, hal. 8
Edisi
: Kamis, 19 Januari 2017
Volume Proyek Kurang Ratusan Juta – Pansus DPRD Gresik Cek Hasil Audit BPK
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukanlah data di atas kertas. Saat mengecek sejumlah proyek yang dinyatakan bermasalah dalam audit tersebut, Rabu (18/1), Pansus LHP BPK dari DPRD Gresik menemukan banyak ketidakberesan. Dinas PU beralasan masih masa pemeliharaan.
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK melakukan uji petik ke beberapa lokasi proyek. Proyek-proyek itu sebelumnya dinyatakan beres oleh Dinas Pekerjaan...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Serahkan LHP PDTT atas PAD Kota Madiun
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Madiun. Atas pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilaksanakan pada Rabu, 18 Januari 2017.
Penyerahan LHP BPK tersebut bertempat di ruang kerja Kepala...
Pemeriksaan atas Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Madiun di Madiun
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 107/LHP/XVIII.SBY/12/2016, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Madiun di Madiun.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Genjot Pendapatan, Pemkab Malang Wacanakan Parkir Berlangganan
Sumber
: Koran Sindo, hal. 20
Edisi
: Rabu, 18 Januari 2017
Total Nilai Kerugian Rp 1,2 Miliar – Pemkab Mulai Tindak Lanjuti Audit BPK
Masalah-masalah seputar proyek infrastruktur semakin terbongkar. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut total ada 53 proyek yang bermasalah. Keuangan daerah terancam rugi Rp 1,2 miliar. Sebagian temuan mulai ditindaklanjuti.
Panitia khusus (pansus) pembahasan hasil audit khusus BPK bentukan DPRD Gresik mengundang seluruh dinas di pemkab yang bertanggung jawab atas proyek-proyek tersebut. Hasilnya, eksekutif memastikan bakal menindaklanjuti seluruh temuan BPK...
BPK Audit Proyek Bermasalah – Volume Kurang dan Belum Bayar Denda
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak masalah dalam proyek infrastruktur di berbagai dinas Pemkab Gresik. Setelah dilakukan audit khusus, ditemukan 13 proyek infrastruktur yang tidak sesuai dengan aturan. Negara terancam dirugikan.
Hasil audit tersebut telah diterima DPRD Gresik. Kemarin (16/1) pimpinan dewan menindaklanjuti hasil audit itu dengan membentuk panitia khusus (pansus). ”Soal detail temuannya, kami serahkan pansus untuk meneliti,” kata...
Ribuan Mahasiswa Tidak Mampu Dibiayai Pemkab Lamongan
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 7
Edisi
: Selasa, 17 Januari 2017
Proyek Fisik Desa Rugikan Miliaran Rupiah
Bantuan Dana Desa (DD) untuk Kabupaten Situbondo ditengarai jadi bancakan. Indikasi ini terungkap dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan kerugian pengerjaan proyek fisik di Desa hingga mencapai 1,7 miliar rupiah. Angka kerugian proyek fisik yang menggunakan bantuan dana desa tersebut, hanya sampel saja yakni di 46 Desa yang dilakukan BPK.
Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan kerugian proyek...
Serapan Anggaran Pemkot Mojokerto Gagal Tercapai
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Senin, 16 Januari 2017
Banyak Utang, Gresik Kaji Percepatan PAPBD
Sumber
: Jawa Pos, hal. 32
Edisi
: Minggu, 15 Januari 2017
Pemkab Magetan Matangkan Kelanjutan Proyek Stadion
Sumber
: Jawa Pos, hal. 8
Edisi
: Sabtu, 14 Januari 2017
Persiapan Pemeriksaan LKPD, Para Pemeriksa Ikuti Diklat
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK mendapat mandat untuk memeriksa Laporan Keuangan Daerah. Laporan keuangan daerah sendiri, sebagaimana diamanahkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, wajib menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Tahun 2015. Standar ini berbeda daripada standar akuntansi sebelumnya yang masih berbasis kas. Laporan keuangan yang berbasis akrual menyediakan informasi mengenai...
Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Belum Cairkan Tambahan Penghasilan Guru Selama Sembilan Bulan
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 7
Edisi
: Jum'at, 13 Januari 2017
BPR Kota Kediri Bakal Digelontor Modal Rp 20 Miliar
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 6
Edisi
: Kamis, 12 Januari 2017
Buntut Demo PMII – Bupati Dipanggil Panja Dewan
Buntut aksi demo oleh PMII Situbondo akhirnya memantik kalangan DPRD Situbondo untuk memanggil Bupati Dadang Wigiarto guna memberikan penjelasan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait sejumlah kejanggalan penggunaan dana jaminan warga miskin pengguna SPM di RSUD Abdoer Rahem Situbondo beberapa tahun silam. Namun oleh kalangan Panitia kerja (Panja) Dewan penjelasan Bupati Dadang Wigiarto dinilai masih belum memuaskan.
Bupati Dadang...
Dana Kapitasi BPJS Rp 15 Miliar ke Puskesmas Dipertanyakan
Dana Kapitasi dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan yang mengalir ke 26 Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo senilai Rp 15 miliar dipertanyakan kejelasannya. Anggaran yang cukup besar itu diduga belum dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.
Puskesmas setiap bulan mendapatkan dana kapitasi untuk setiap jiwa per peserta BPJS Kesehatan sebesar Rp 6 ribu. Selama tahun 2016 saja, kalau...
Anggaran Pilkada Kabupaten Pasuruan Capai Rp 53,7 Miliar
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 12
Edisi
: Rabu, 11 Januari 2017
Jadwal Pelelangan Harus Dimajukan
DPRD Kota Batu mengkritik keterlambatan penyelesaian proyek-proyek Pemkot Batu yang terus berulang setiap tahun. Dewan meminta pemkot memajukan jadwal lelang proyek.
Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud mengatakan, proyek-proyek fisik setiap tahun baru dilaksanakan September. Sejumlah proyek berskala kecil tentu bisa diselesaikan sebelum akhir tahun. Namun tidak demikian dengan proyek-proyek besar seperti GOR Remaja, TPA Tlekung, dan taman...
Polri Siap Evaluasi Tarif STNK
Polemik kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti STNK dan BPKB terus bergulir. Pernyataan Presiden Jokowi yang meminta kenaikan tarif PNBP tidak memberatkan direspons cepat oleh Polri. Korps Bhayangkara mengaku siap bila ada rencana evaluasi terhadap kenaikan tarif STNK, BPKB, dan SIM tersebut.
Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, memang ada permintaan dari Jokowi bahwa kenaikan tarif...
Banyak Proyek Pemkot Pasuruan Tak Selesai
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Selasa, 10 Januari 2017
DPRD Bangkalan Kritik Modal Rp 2,9 Miliar untuk Tiga BUMD
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Senin, 9 Januari 2017
Biaya STNK dan BPKB Naik Lipat Tiga – Buruknya Sosialisasi Picu Kontroversi
Kebijakan pemerintah menaikkan biaya pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) hingga 300 persen terus menuai protes. Minimnya sosialisasi dinilai sebagai biang kontroversi.
Keputusan menaikkan biaya pengurusan STNK dan BPKB tidak datang begitu saja. Semuanya telah melalui proses dan pembahasan yang panjang. Pemerintah pun menekankan bahwa sebagian setoran STNK dan BPKB yang masuk dalam pos...
Pemerintah Ngotot Tarif STNK Naik
Di tengah sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat, pemerintah tak bergeming untuk tetap menaikkan tarif pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor( BPKB).
Tercatat mulai kemarin tarif baru yang rata-rata kenaikannya mencapai dua hingga tiga kali lipat itu akhirnya berlaku.
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60/2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan...
Anggaran Hibah-Masjid di Gresik Batal Dicoret
Sumber
: Jawa Pos, hal. 33
Edisi
: Minggu, 8 Januari 2017
Pemkab Magetan Sangkal Nunggak Pajak
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 5
Edisi
: Jum'at, 6 Januari 2017
Hasil Kuesioner Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Triwulan IV-2016
Pada periode Oktober s.d. Desember 2016, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan pengaduan masyarakat di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dari kuesioner yang telah disebar, terdapat 1 (satu) kuesioner yang dikembalikan (diisi) oleh responden (pemberi pengaduan), dengan hasil sebagai berikut:
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan IV-2016
Pada periode Oktober s.d. Desember 2016, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada 42 responden (pemohon informasi), dengan hasil sebagai berikut:
Pemkot Mojokerto Alihkan BOS SMA/SMK untuk Seragam dan Siswa Miskin
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Kamis, 5 Januari 2017
Pemeriksaan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan, Jaringan, Irigasi, dan Gedung pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016 di Tulungagung
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 117/LHP/XVIII.SBY/12/2016, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas belanja daerah bidang infrastruktur jalan, jaringan, irigasi, dan gedung pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016 di Tulungagung.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan dan Irigasi pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016 di Kraksaan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 116/LHP/XVIII.SBY/12/2016, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas belanja daerah bidang infrastruktur jalan dan irigasi pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016 di Kraksaan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan dan Irigasi pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2016 di Pasuruan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 115/LHP/XVIII.SBY/12/2016, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas belanja daerah bidang infrastruktur jalan dan irigasi pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2016 di Pasuruan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan, Jaringan, Irigasi, dan Gedung pada Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 di Kediri
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 114/LHP/XVIII.SBY/12/2016, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas belanja daerah bidang infrastruktur jalan, jaringan, irigasi, dan gedung pada Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 di Kediri.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Batu di Batu
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 113/LHP/XVIII.SBY/12/2016, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Batu di Batu.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan, Jaringan, Gedung, dan Bangunan Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Gresik di Gresik
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 112/LHP/XVIII.SBY/12/2016, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas belanja daerah bidang infrastruktur jalan, jaringan, gedung, dan bangunan Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Gresik di Gresik.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan, Jaringan, Gedung, dan Bangunan Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Surabaya di Surabaya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 111/LHP/XVIII.SBY/12/2016, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas belanja daerah bidang infrastruktur jalan, jaringan, gedung, dan bangunan Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Surabaya di Surabaya.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Belanja Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (s.d. Oktober 2016) pada RSUD Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur di Surabaya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 110/LHP/XVIII.SBY/12/2016, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas belanja daerah bidang kesehatan Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (s.d. Oktober 2016) pada RSUD Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Gedung Bangunan pada Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016 di Tuban
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 109/LHP/XVIII.SBY/12/2016, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas belanja daerah bidang infrastruktur jalan, irigasi, dan gedung bangunan pada Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016 di Tuban.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016 di Bojonegoro
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 108/LHP/XVIII.SBY/12/2016, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas belanja daerah bidang infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016 di Bojonegoro.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Situbondo di Situbondo
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 106/LHP/XVIII.SBY/12/2016, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Situbondo di Situbondo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Mengoptimalkan Penataan Pendidik pada Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 di Situbondo
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 105/LHP/XVIII.SBY/12/2016, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Situbondo, yaitu pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kualitas pendidik dan mengoptimalkan penataan pendidik pada jenjang pendidikan dasar Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 di Situbondo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Ratusan Kendaraan Pemkab Magetan Tunggak Pajak
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Rabu, 4 Januari 2017
Lewat Tahun, Proyek IGD dr Soedomo Trenggalek Belum Kelar
Sumber
: Jawa Pos, hal. 9
Edisi
: Selasa, 3 Januari 2017
Pemkab Ponorogo Alokasikan Rp 1 Miliar untuk Angkutan Siswa – Siapkan 33 Armada
Sumber
: Jawa Pos, hal. 9
Edisi
: Senin, 2 Januari 2017
Kontraktor Nakal Mendapat ‘Kado’ Black List dari Pemkab Lamongan
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Minggu, 1 Januari 2017
Tiga Proyek Prestisius Pemkot Batu Molor
Sumber
: Koran Sindo, hal. 5
Edisi
: Sabtu, 31 Desember 2016
Genjot Pendapatan Asli Daerah – Dispenda Kota Malang Bentuk UPT di Lima Kecamatan
Sumber
: Koran Sindo, hal. 5
Edisi
: Jum'at, 30 Desember 2016
Tutup Tahun 2016, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Serahkan LHP Kinerja dan PDTT
Mengakhiri rangkaian kegiatan pada tahun 2016, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) kepada 11 (sebelas) entitas pemeriksaan di Jawa Timur. Penyerahan LHP BPK yang dilaksanakan pada Kamis, 29 Desember 2016 ini bertempat di Ruang Auditorium - Lantai 2, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Kesebelas pemerintah daerah yang...
Pemkot Pasuruan Gagal Bebaskan Lahan Jalur Lingkar Utara
Sumber
: Koran Sindo, hal. 3
Edisi
: Kamis, 29 Desember 2016
Rp 5 Miliar Disiapkan Atasi Banjir di Jember
Sumber
: Koran Sindo, hal. 3
Edisi
: Rabu, 28 Desember 2016
Kualitas Pekerjaan Buruk, Bupati Gresik Marah
Berkali-kali jadi sorotan publik, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto turun langsung memantau hasil proyek normalisasi anak Kali Lamong. Orang nomor satu di Gresik itu hanya geleng-geleng kepala ketika melihat hasil proyek bernilai miliaran rupiah itu. "Terlihat jelas, penataannya asal-asalan. Bahkan, belum 100 persen," ujar Sambari.
Maklum jika Sambari marah besar. Saat meninjau proyek normalisasi anak Kali Lamong di Morowudi, pemasangan...
Penetapan Tersangka Mantan Sekwan Pacitan Tak Sah
Praperadilan yang diajukan mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) Mawardi menjadi tamparan keras bagi kejaksaan. Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Pacitan Dian Mega Ayu mengabulkan seluruh gugatan praperadilan Mawardi.
Segala putusan terkait dengan penetapan Mawardi sebagai tersangka korupsi pembangunan gedung serbaguna Among Wargo di Desa Gendaran, Kecamatan Dorojo, telah dinyatakan tidak sah. Putusan praperadilan itu berkekuatan hukum tetap.
Dalam putusannya, Dian menolak eksepsi...
2017, PAD Kabupaten Blitar Ditarget Rp 216 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 4
Edisi
: Selasa, 27 Desember 2016
Hentikan Tujuh Proyek Antibanjir di Gresik
Tujuh proyek normalisasi anak Kali Lamong mustahil tuntas akhir 2016. Setelah menjadi sorotan tajam masyarakat dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), proyek-proyek itu dihentikan. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Gresik menyatakan, pekerjaan tersebut belum tuntas. "Memang sudah kami hentikan," kata Kepala Dinas PU Gresik Bambang Isdianto.
Dia menjelaskan, tujuh proyek tersebut (lihat grafis) dihentikan karena kemajuannya masih minim sehingga mustahil bisa...
DPRD Kota Batu Setuju Pembangunan Rumah Veteran
Sumber
: Koran Sindo, hal. 5
Edisi
: Senin, 26 Desember 2016
Masalah Lahan Islamic Centre Malang Tuntas
Pemkot Malang memastikan ketersediaan lahan untuk lokasi pembangunan gedung Islamic Center di Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Malang, sudah beres. Dengan demikian, pada 2017 proses pembangunannya bisa dimulai.
Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Malang, Wasto, mengemukakan, tidak ada lagi hambatan dalam proyek pembangunan Islamic Center setelah lokasi dipindah dari sekitar Gedung Olahraga (GOR) Ken Arok ke Kelurahan Arjowinangun yang berdekatan...
Dana Desa Harus Diumumkan ke Publik
Pemerintah mewajibkan seluruh kepala desa untuk mengumumkan pemakaian dana desa kepada publik. Kepala desa pun diwajibkan mengumumkannya secara online.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes) Eko Putro Sandjojo mengatakan, penggunaan dana desa harus dikawal. Dirinya tidak hanya mengkhawatirkan dana itu dikorupsi, tetapi juga tidak dipakai tepat sasaran penggunaan. Misalnya saja dana desa tidak boleh untuk membangun kantor, tetapi...
90% APBD Ponorogo Berasal dari Pemerintah Pusat
Sumber
: Koran Sindo, hal. 4
Edisi
: Jum'at, 23 Desember 2016
Pembangunan Bidang Kesehatan di Kabupaten Mojokerto Panen Prestasi Sepanjang 2016
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Kamis, 22 Desember 2016
Kelola Keuangan ADD-DD yang Baik dengan Program Klik-On
Untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang baik pada Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), Pemkab Situbondo melalui Inspektorat melaunching program Klik-On (Klinik Konsultasi Pengeloaan Keuangan Desa) se-Situbondo, Rabu (21/12) kemarin.
Acara yang dipusatkan di Pendopo Kabupaten itu dibuka Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto didampingi Kepala Inspektorat Bambang Priyanto dan Waka Polres Situbondo, Kompol Edith Yuswo Widodo.
Menurut Bupati Dadang melalui...
MMD Tuntut Kadisperindag Diproses Hukum
Mahasiswa yang tergabung Mahasiswa Membangun Desa (MMD) melakukan aksi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang. Mereka menilai Misdi selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi (Disperindagtam) Kabupaten Sampang melawan hukum dan harus diproses hukum, terkait pembangunan instalasi pembangkit biogas tahun 2015 yang diduga terindikasi korupsi, dengan diperkuat temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) harus mengembalikan Rp 102 juta, Rabu (21/12)...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Memperingati Hari Ibu Melalui Upacara Bendera
Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-88, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melaksanakan upacara bendera pada hari Kamis, 22 Desember 2016. Upacara bendera ini bertempat di halaman depan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan diikuti oleh para pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Upacara bendera dipimpin langsung oleh Kepala BPK Perwakilan...
Guru Ngaji dan Pengajar Kitab Suci di Nganjuk Digerojok Dana Rp 2,22 Miliar
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1 dan 11
Edisi
: Rabu, 21 Desember 2016
Biro TI Kenalkan SiAP dan SMP melalui Diklat Aplikasi Bidang Pemeriksaan
BPK saat ini mengembangkan sistem e-Audit untuk menyimpan semua data pemeriksaan yang diperoleh dari auditee secara elektronis. Namun demikian, masih diperlukan suatu sistem aplikasi yang dapat digunakan untuk mengelola seluruh data hasil pemeriksaan. Sejalan dengan penerapan e-Audit, BPK melakukan pengembangan Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP). Pengembangan SiAP ini menjadi suatu kebutuhan untuk menunjang proses pemeriksaan agar dokumentasi yang dilakukan oleh...
Utang Program di Gresik Capai Rp 193 Miliar
Krisis keuangan menjelang akhir tahun akibat melesetnya target pendapatan daerah Gresik selama 2016 berimbas signifikan. Yang paling mencolok adalah tingginya jumlah tunggakan pembayaran program/proyek yang digulirkan tahun ini.
Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp 193 miliar. Mayoritas adalah program yang bersentuhan dengan publik. Salah satunya, tunggakan program infrastruktur yang didanai lewat dana alokasi khusus (DAK). Nilainya mencapai Rp 34 miliar. Penyebabnya,...
Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 101/LHP/XVIII.SBY/12/2016, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Lumajang, yaitu pemeriksaan atas penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang dan instansi terkait lainnya.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 104/LHP/XVIII.SBY/12/2016, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Nganjuk, yaitu pemeriksaan atas penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan instansi terkait lainnya.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Kota Malang dalam Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Mengoptimalkan Penataan Pendidik pada Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Pemerintah Kota Malang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 103/LHP/XVIII.SBY/12/2016, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kota Malang, yaitu pemeriksaan atas efektivitas Kota Malang dalam meningkatkan kualitas pendidik dan mengoptimalkan penataan pendidik pada jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Pemerintah Kota Malang.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa...
Pemkot Blitar Janji Realisasikan Sepeda Gratis – Sediakan Anggaran Rp 7 Miliar
Sumber
: Jawa Pos, hal. 8
Edisi
: Selasa, 20 Desember 2016
Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 99/LHP/XVIII.SBY/12/2016, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Ngawi, yaitu pemeriksaan atas penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Ngawi dan instansi terkait lainnya.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Penyerahan LHP Kinerja Bidang Kesehatan dan Pendidikan
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali melaksanakan acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Senin, 19 Desember 2016. Kali ini LHP BPK yang diserahkan adalah LHP Kinerja di bidang kesehatan dan pendidikan. Adapun entitas yang menerima LHP Kinerja adalah Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Lumajang, dan Kota Malang.
Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Lumajang menerima LHP Kinerja atas penyelenggaraan...
Catatan Berita :”Optimalisasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM”
Download selengkapnya
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 100/LHP/XVIII.SBY/12/2016, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Banyuwangi, yaitu pemeriksaan atas efektifitas tata kelola Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 96/LHP/XVIII.SBY/12/2016, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Trenggalek, yaitu pemeriksaan atas efektifitas tata kelola Pemerintah Daerah dalam pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kota Kediri
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 95/LHP/XVIII.SBY/12/2016, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kota Kediri, yaitu pemeriksaan atas efektifitas tata kelola Pemerintah Daerah dalam pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kota Kediri.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 94/LHP/XVIII.SBY/11/2016, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Bojonegoro, yaitu pemeriksaan atas efektifitas tata kelola Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Madiun
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 92/LHP/XVIII.SBY/11/2016, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Madiun, yaitu pemeriksaan atas efektifitas tata kelola Pemerintah Daerah dalam pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Madiun.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kota Madiun
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 91/LHP/XVIII.SBY/11/2016, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kota Madiun, yaitu pemeriksaan atas efektifitas tata kelola Pemerintah Daerah dalam pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kota Madiun.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Standar Keuangan Gresik Tertinggi
Akhir 2016 benar-benar momen menyenangkan bagi Pemkab Gresik, yang membuat 'panas' kota lain. Jelang pergantian tahun pun, penghargaan nasional masih mengalir ketika Gresik menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan.
Ini diterima atas sukses Gresik menyusun dan menyajikan laporan keuangan 2015 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.
Penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani diserahkan kepada Wakil Bupati...
Temukan Pemborosan Rp 67 Miliar Untuk Honor PNS di APBD Jember TA 2017
Sumber
: Jawa Pos, hal. 8
Edisi
: Senin, 19 Desember 2016
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 102/LHP/XVIII.SBY/12/2016, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Provinsi Jawa Timur, yaitu pemeriksaan atas efektifitas tata kelola Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kota Surabaya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 98/LHP/XVIII.SBY/12/2016, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kota Surabaya, yaitu pemeriksaan atas efektifitas tata kelola Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kota Surabaya.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2014 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 97/LHP/XVIII.SBY/12/2016, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Provinsi Jawa Timur, yaitu pemeriksaan atas efektifitas tata kelola Pemerintah Daerah dalam pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2014 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 93/LHP/XVIII.SBY/11/2016, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Sidoarjo, yaitu pemeriksaan atas efektivitas tata kelola Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Serahkan LHP Kinerja kepada 9 Entitas
Jum'at, 16 Desember 2016, dilaksanakan acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada 9 (sembilan) pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur. Acara penyerahan bertempat di Ruang Auditorium - Lantai 2, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dalam penyerahan tersebut, hadir para pimpinan DPRD dan kepala daerah dari Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya,...
Pemkab Ngawi Belum Tetapkan Penggunaan Dana Silpa untuk Benteng Pendem
Sumber
: Jawa Pos, hal. 9
Edisi
: Minggu, 18 Desember 2016
Warga Minta Biaya Parkir Murah – Park and Ride Terminal Joyoboyo Surabaya Mulai Proses Lelang
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 13 dan 16
Edisi
: Sabtu, 17 Desember 2016
Pemantauan dan Pembahasan TLRHP Semester II Tahun 2016
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan pemantauan dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) semester II tahun 2016. Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari, 13 s.d 16 Desember 2016 dan...
Semua Kontraktor Kena Denda – Proyek Drainase Kota Juga Telat
Semua proyek normalisasi Kali Lamong saat ini masuk tahap evaluasi. Meski beberapa di antaranya masih berlanjut hingga kemarin (15/12), Dinas PU memastikan bakal memutus kontrak sejumlah proyek sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun, Kepala Dinas PU Bambang Isdianto mengatakan belum memutuskan proyek mana yang akan diputus kontrak. Sebab, hampir seluruh proyek yang direkomendasikan BPK agar dihentikan itu bakal dikenai...
Penetapan APBD Kota Batu Dinilai Prematur – Hanya Dibahas Selama Tiga Hari
Sumber
: Koran Sindo, hal. 5
Edisi
: Jum'at, 16 Desember 2016
Tak Rampung Desember, Diancam Putus Kontrak
Inspektur Kabupaten Lamongan Agus Suyanto memberi warning keras kepada penyedia jasa di Lamongan. Jika sampai ada yang tidak bisa merampungkan pekerjaan di Bulan Desember ini, harus diputus kontrak. Penegasan itu disampaikannya saat memaparkan hasil pengawasan tahun 2016 dalam Gelar Pengawasan Daerah (larwasda) Tahun 2016 di Pendopo Lokatantra, Kamis (15/12). “Larwasda ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pelaksanaan semua kegiatan SKPD...
Terhimpit Waktu, Dana JLS Rp 48 Miliar Kembali ke Kasda Jember
Sumber
: Koran Sindo, hal. 3
Edisi
: Kamis, 15 Desember 2016
Pemprov Ingin Kerjasama dengan IAPI
Pemprov Jatim ingin menjalin kerjasama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sebab tak semua PNS di lingkungan Pemprov Jatim menguasai akuntansi. Untuk itu, kerjasama antara pemprov dengan IAPI nantinya diharapkan bisa menguatkan kompetensi PNS di bidang akuntasi.
“Saya berharap kerjasama ini bisa berlanjut, tidak berhenti pada seminar kali ini saja. PNS pemprov berasal dari berbagai latar belakang. Mulai pertanian, sosial,...
Kontraktor Tetap Lanjutkan Normalisasi – Meski BPK Telah Rekomendasikan Penghentian Proyek
Proyek normalisasi saluran menuju Kali Lamong terus berjalan. Meski Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merekomendasikan penghentian tujuh proyek, kontraktor tetap bekerja. Mereka memanfaatkan kondisi Kali Lamong yang tengah surut.
Salah satu proyek itu adalah normalisasi saluran pembuangan Kepatihan, Kecamatan Menganti. Proyek dengan anggaran Rp 640 juta tersebut kemarin masih dikerjakan. Pekerja tampak mengeruk dan melebarkan saluran sungai. Juga, memasang beton...
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Beri Sambutan dalam Seminar IAPI
Rabu, 14 Desember 2016, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menghadiri seminar dengan tema "Practical Issues dalam Penyusunan dan Audit Laporan Keuangan BLU/BLUD". Kehadiran Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam acara ini atas undangan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) selaku penyelenggara seminar. Acara seminar tersebut bertempat di Graha STIESIA Surabaya.
Selain dihadiri oleh Ketua IAPI Tarkosunaryo, seminar yang dirangkai...
Kasus Taman Paseban Bangkalan – Kuasa Hukum Pertanyakan Penangkapan Pejabat BLH
Kepala Bidang Pertamanan di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bangkalan, Panca Setiadji, diciduk petugas dari Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Selasa (13/12). Ia ditahan bersama dua kontraktor dalam kasus pembuatan Taman Paseban yang mengakibatkan kerugian negara Rp 525 juta.
Dua kontraktor yang ditahan masing-masing adalah H Humaidi selaku Pelaksana Proyek Taman Paseban dan Karsono selaku pemborong. Mereka dinilai bertanggung jawab atas...
Keterlambatan DAK Ancam 31 Proyek Aspal di Kota Mojokerto
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Rabu, 14 Desember 2016
Normalisasi Bermasalah, Revitalisasi Terkendala – Problematika Mencegah Banjir Kali Lamong
Proyek normalisasi anak Kali Lamong sejatinya menjadi solusi alternatif untuk mencegah banjir di wilayah Gresik Selatan. Solusi lainnya, yaitu revitalisasi berupa pembangunan tanggul di sepanjang Kali Lamong, masih terganjal pembebasan lahan. Kini proyek normalisasi itu justru bermasalah.
Hingga saat ini, pembebasan lahan untuk pembangunan tanggul terhenti. Bahkan bisa dimulai dari nol lagi. Sebab, pembebasan lahan di sungai sepanjang 36 kilometer...
Kejaksaan Tahan Tiga Tersangka – Dugaan Kasus Korupsi Taman Paseban Bangkalan
Tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi Taman Paseban Kota Bangkalan yang dialokasikan senilai Rp 5,9 miliar ditahan kejaksaan negeri (kejari) setempat kemarin. Penahanan dilakukan mendadak ini terkait dengan kasus pembangunan taman yang dianggarkan dalam APBD 2015 lalu.
Informasi yang diperoleh, ketiga tersangka yang ditahan berinisial PS merupakan pegawai di bagian Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Hm...
BPKP Periksa Normalisasi Saluran – Setelah BPK Hentikan 7 Proyek Antisipasi Banjir Kali Lamong
Proyek normalisasi anak Kali Lamong makin menjadi sorotan. Setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghentikan tujuh proyek antisipasi banjir tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kini juga segera turun ke lokasi.
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Gresik memastikan, proyek-proyek yang dihentikan itu dilanjutkan pada 2017. "Otomatis dilanjut tahun depan," kata Kabid Pengairan Dinas PU Gresik Susiani.
Penghentian proyek saat ini, lanjut dia,...
Rp 5 Miliar untuk Distribusi 846 Laptop ke SMPN se-Kota Kediri
Sumber
: Jawa Pos, hal. 8
Edisi
: Selasa, 13 Desember 2016
Kontraktor Didenda dan Di-Blacklist – BPK Turun Periksa Proyek Antisipasi Banjir Kali Lamong
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun untuk menelisik pelaksanaan proyek penanggulangan banjir di kawasan Kali Lamong. Setelah memeriksa lokasi, BPK merekomendasikan penghentian sejumlah proyek karena kondisi alam dan hasil pekerjaan. Kontraktor nakal pun di-blacklist.
’’Setelah melihat kondisi lapangan, saya kira proyek tidak mungkin dilanjutkan,’’ kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Gresik Bambang Isdianto kemarin (11/12).
Ada tujuh titik normaliasi yang direkomendasikan untuk...
Target Pendapatan Tower Stagnan
Dishubkominfo Pacitan tak mau sembrono dalam menetapkan target pendapatan dari retribusi tower atau menara telekomunikasi. Hal itu disebabkan belum adanya kepastian dari pemerintah pusat apakah penarikan retribusi tersebut termasuk dalam pengelolaan menara telekomunikasi.
”Kami belum tahu posisi aturannya seperti apa. Jadi, targetnya mungkin masih seperti tahun ini,’’ ujar Rachmad Supriyono, Kabid Pos Telekomunikasi dan Informatika Dishubkominfo Pacitan, kemarin (11/12).
Dia menyebutkan,...
Pemkab Gresik Gelontorkan Lagi Rp 40 Miliar untuk Penanggulangan Banjir
Sumber
: Jawa Pos, hal. 29
Edisi
: Senin, 12 Desember 2016
Akhir 2016, Gresik Raih Tiga Award
Akhir 2016 menjadi momentum indah bagi Pemkab Gresik. Dalam Desember ini, pemerintahan duet Sambari-Qosim sukses meraih tiga penghargaan sekaligus. Mulai bidang keuangan, infrastruktur, hingga hak asasi manusia (HAM).
Prestasi istimewa itu, antara lain, dianugerahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Pemkab Gresik menjadi satu-satunya kabupaten peraih award tersebut. Kategori kota diraih oleh Kota Surabaya dan Kota Batu....
Mayoritas Madrasah di Sidoarjo Tak Bisa Ikut Gratis
Sumber
: Jawa Pos, hal. 29 dan 30
Edisi
: Minggu, 11 Desember 2016
Ditarget Selesai Akhir Tahun – Rehab Kolam Renang Dander Park Bojonegoro Rp 4,6 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 4
Edisi
: Sabtu, 10 Desember 2016
Peringati Hari Anti Korupsi, GaSAK Mojokerto Geruduk BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Kamis, 8 Desember 2016, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menerima unjuk rasa dari Gerakan Soliditas Anti Korupsi (GaSAK) Mojokerto. Unjuk rasa tersebut berlangsung damai dengan tujuan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia tahun 2016.
Perwakilan pengunjuk rasa dari GaSAK Mojokerto diterima oleh Kepala Subauditorat Jawa Timur II Imam Muslich dan Kepala Sekretariat Perwakilan Joko Agus Setyono,...
Efektifkan Pemantauan Tindak Lanjut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Selenggarakan Diseminasi SIPTL
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Biro Teknologi Informasi (TI) BPK Pusat menyelenggarakan Diseminasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Kegiatan ini diselenggarakan pada Kamis, 8 Desember 2016 dan bertempat di Ruang Auditorium - Lantai 2, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Peserta kegiatan adalah perwakilan dari seluruh inspektorat pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur.
Diseminasi ini bertujuan...
RSUD Tipe B Jalan Veteran Bojonegoro Mulai Dioperasikan
Sumber
: Koran Sindo, hal. 4
Edisi
: Jum'at, 9 Desember 2016
Dapat Rp 74,6 Triliun, DIPA Jatim 2017 Naik 90%
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1 dan 11
Edisi
: Kamis, 8 Desember 2016
Kabag Perekonomian Kabupaten Sampang Tak Tahu Riil Aset PT SMP
Kepala Bagian Perekonomian Setkab Sampang, Moch Ahmadi tak mengetahui pasti terkait aset riil BUMD PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP). Sebab hingga saat ini belum ada laporan secara tertulis, hanya pihak direksi menjelaskan secara lisan, ada beberapa unit mobil milik PT SMP dan lain-lain. “Kami selaku pembina dalam waktu dekat akan menyurati PT SMP untuk segera memberikan laporan tertulis aset...
Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Berikan Pelatihan Laporan BOS
Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Blitar berikan pelatihan cara membuat laporan Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) dan laporan aset bagi bendahara BOS dan bendahara barang, masing-masing sekolah.
Kegiatan ini diikuti oleh peserta mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), SMP dan SMA sederajat, di Local Education Center (LEC) Desa Pojok, Kecamatan Garum.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Blitar,...
Perbaikan Monumen Soerjo di Ngawi Telan Rp 3 Miliar
Sumber
: Jawa Pos, hal. 9
Edisi
: Rabu, 7 Desember 2016
Knowledge Transfer Forum “Sustainable Development Goals”
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Knowledge Transfer Forum (KTF) dengan tema “Sustainable Development Goals (SDGs)”. Kegiatan KTF diselenggarakan pada Rabu, 7 Desember 2016 dan bertempat di Ruang Auditorium - Lantai 2, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Narasumber pada kegiatan ini adalah Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, Blucer Welington Rajagukguk. Adapun peserta KTF adalah para pemeriksa di...
APBD 2017 Trenggalek Tunggu Dikoreksi Gubernur
Sumber
: Jawa Pos, hal. 8
Edisi
: Selasa, 6 Desember 2016
Retribusi Parkir Kota Madiun Berlipat di Lapangan
Sumber
: Jawa Pos, hal. 8
Edisi
: Senin, 5 Desember 2016
Serunya Diklat Pelayanan Prima di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Pelayanan prima saat ini merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap unit pelayanan di lingkungan pemerintah. Sebagai unit kerja yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan-kebutuhan pegawai internal maupun masyarakat umum, Sekretariat Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berupaya menerapkan pelayanan prima dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan maupun non-pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Dalam struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi...
Pemkab Pacitan Usulkan Tarikan Retribusi Tambah Banyak
Sumber
: Jawa Pos, hal. 8
Edisi
: Minggu, 4 Desember 2016
Rp 19 Miliar untuk Pasar Wage III di Nganjuk
Sumber
: Jawa Pos, hal. 9
Edisi
: Sabtu, 3 Desember 2016
Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Perda Nomor 15 Tahun 2016
Realisasi PAD Jatim 2016 Baru 94,12%
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1 dan 11
Edisi
: Jum'at, 2 Desember 2016
Dana Trem Surabaya Belum Dianggarkan
Sumber
: Kompas, hal. 21
Edisi
: Kamis, 1 Desember 2016
Program Sepeda Gratis bagi Pelajar di Kota Blitar Molor
Sumber
: Koran Sindo, hal. 4
Edisi
: Rabu, 30 November 2016
2017, Pemkab Tulungagung Simpan Rp 14 Miliar untuk Pilkada 2018
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1 dan 11
Edisi
: Selasa, 29 November 2016
Semarak HUT KORPRI Ke-45 di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-45 pada hari Selasa, 29 November 2016. Upacara ini bertempat di halaman depan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan diikuti oleh para pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Adapun tema...
Jalan Baru Dusun Jantur – Kota Batu Dibangun Tahun Depan
Sumber
: Koran Sindo, hal. 2
Edisi
: Senin, 28 November 2016
Jaksa Tetap Usut Korupsi Bansos KPU Kabupaten Blitar
Masih ingat kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial pilkada tunggal di KPU Kabupaten Blitar tahun 2015. Kejaksaan Negeri Blitar menyatakan pengusutan dugaan mark up anggaran Rp 35 miliar masih berlanjut.
Kasi Intel Kejari Safii menegaskan tidak ada proses hukum yang berhenti. Bahkan penanganan kasus telah masuk ke meja Kepala Seksi Pidana Khusus. Ini sekaligus sinyal proses penyelidikan telah mengarah ke...
Proyek Trem Surabaya Sudah Matang – Risma Sebut Tinggal Tunggu Perpres
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 9 dan 11
Edisi
: Minggu, 27 November 2016
DPRD Jember Akan Bantu Tiap Toko Rakyat Berjaringan Rp 15 Juta
Sumber
: Koran Sindo, hal. 3
Edisi
: Sabtu, 26 November 2016
Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
Perda Nomor 3 Tahun 2015
Alokasi Biaya Perbaikan Jalan di Nganjuk Minim
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 8
Edisi
: Jum'at, 25 November 2016
Serapan Anggaran Disperindag Jember Rendah
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1 dan 11
Edisi
: Kamis, 24 November 2016
Pemprov Jatim Bangun Bandara Kangean
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 5
Edisi
: Rabu, 23 November 2016
Audiensi IAI Jatim ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Selasa, 22 November 2016, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan audiensi dari pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Jawa Timur. Pengurus IAI Jawa Timur yang hadir dalam kunjungan ini antara lain Sekretaris 2 IAI Jawa Timur Elia Mustikasari dan Ketua Bidang Keanggotaan Sugeng Praptoyo. Dalam kunjungan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi seputar pemeriksaan atas laporan keuangan Badan Layanan Umum...
DPRD Ponorogo Setuju Dana Relokasi PKL
Sumber
: Koran Sindo, hal. 4
Edisi
: Selasa, 22 November 2016
Kejari Periksa Bupati Bangkalan – Korupsi PBJ di Setdakab Bangkalan
Tiga pejabat teras di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, yaitu Bupati RK Moh Makmun Ibnu Fuad (Makmun), Wakil Bupati Mondir A Rofii, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Eddy Moeljono memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Senin (21/11).
Ketiganya dihadirkan sebagai saksi atas kasus dugaan penyelewengan anggaran Pengadaan Barang dan Jasa di Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Bangkalan senilai Rp 3,2 miliar pada...
Dianggarkan Rp 12,5 Miliar – Revitalisasi Pasar Induk Kota Batu Tahun Depan
Sumber
: Koran Sindo, hal. 5
Edisi
: Senin, 21 November 2016
Gresik Krisis Anggaran, Jatah Kunker Tak Ikut Dipotong
Sumber
: Jawa Pos, hal. 32
Edisi
: Minggu, 20 November 2016
Anggaran Jalan di Jatim Naik 100 Persen
Sumber
: Jawa Pos, hal. 30
Edisi
: Sabtu, 19 November 2016
Proyek Infrastruktur Dianggarkan Rp 1,2 Triliun dalam APBD Surabaya TA 2017
Sumber
: Koran Sindo, hal. 13 dan 14
Edisi
: Jum'at, 18 November 2016
Sosialisasi Ke-BPK-an kepada Mahasiswa Universitas Ciputra
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali melaksanakan Sosialisasi Ke-BPK-an dalam rangka kunjungan Universitas Ciputra ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada Jum'at, 18 November 2016. Kunjungan ini merupakan rangkaian kegiatan mata kuliah Audit 2 untuk memberikan pengenalan mengenai peran BPK dalam pengelolaan keuangan negara. Rombongan yang berkunjung ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur terdiri dari 24 mahasiswa dan seorang...
Pemkab Nganjuk Lanjutkan Pembangunan Pasar Wage
Sumber
: Jawa Pos, hal. 9
Edisi
: Kamis, 17 November 2016
Pemkot Mojokerto Ajak Warga Jual Sampah untuk Membayar Pajak
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Rabu, 16 November 2016
DPRD Trenggalek Panggil Disparpora – Soal Dugaan Manipulasi Karcis Wisata
Sumber
: Jawa Pos, hal. 8
Edisi
: Selasa, 15 November 2016
Jebloskan Mantan Sekda Gresik ke Penjara – Kasus Korupsi Melibatkan PT Smelting
Mantan Sekretaris Daerah Gresik Husnul Khuluq kehilangan kebebasan sejak kemarin (14/11). Sebagai mantan pejabat karir tertinggi di Pemkab Gresik, figur yang dikenal sebagai tokoh Kota Pudak itu dijebloskan ke sel Rutan Gresik bersama dua orang lain. Mereka terjerat kasus korupsi.
Husnul Khuluq ditahan bersama Dukut Imam Widodo dan Syaiful Bachri. Keduanya adalah mantan pejabat PT Smelting. Penahanan tiga tersangka dilakukan...
Anggarkan Seragam Siswa SMA/SMK Rp 30 Miliar – Pengajuan Provinsi Jatim untuk RAPBD 2017
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 16
Edisi
: Senin, 14 November 2016
Diklat Pemeriksaan Belanja Daerah
Setiap pemeriksa di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memegang mandat konstitusi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Salah satu objek pemeriksaan yang dilaksanakan BPK adalah pemeriksaan terhadap belanja daerah. Pemeriksaan belanja daerah bertujuan untuk menguji dan menilai apakah pengelolaan belanja daerah telah menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta apakah penggunaan anggaran belanja tersebut telah dilakukan dengan mengacu...
Pemkot Surabaya Kebut Pembangunan Jalur Pedestrian
Sumber
: Jawa Pos, hal. 26
Edisi
: Minggu, 13 November 2016
Proyek Jembatan Rejoto di Kota Mojokerto Senilai Rp 40 Miliar Ambruk
Sumber
: Koran Sindo, hal. 1 dan 11
Edisi
: Sabtu, 12 November 2016
Defisit APBD Kabupaten Probolinggo TA 2017 Sebesar Rp 63 Miliar
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 7
Edisi
: Jum'at, 11 November 2016
DPRD Dorong Pemkot Probolinggo Gunakan e-Budgeting
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 6
Edisi
: Kamis, 10 November 2016
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Selenggarakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan
“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah,
tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”
(Pesan Pahlawan Nasional Soekarno)
Kutipan pesan pahlawan dari Presiden RI pertama Soekarno tersebut dibacakan pada upacara peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2016 di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Upacara yang bertempat di halaman depan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini diikuti oleh...
Tahun Ini Serapan APBD Jember Rendah
Sumber
: Koran Sindo, hal. 4
Edisi
: Rabu, 9 November 2016
Defisit RAPBD 2017 Gresik Rp 196 Miliar
Sumber
: Jawa Pos, hal. 32
Edisi
: Selasa, 8 November 2016
Bangun Sinergi, KPPU Selenggarakan Sosialisasi di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Pada era globalisasi, persaingan usaha yang sehat merupakan hal penting yang harus dibangun oleh sebuah negara untuk memberikan iklim usaha yang positif. Iklim usaha yang positif pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan baik kepada rakyat maupun pelaku usaha. Selama ini, rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya dapat menyentuh pengelola keuangan negara namun tidak dapat menyentuh pelaku usaha secara langsung. Padahal...
Segera Hapus Mobil Dinas – Efisiensi Anggaran di Pemkab Banyuwangi
Sumber
: Jawa Pos, hal. 9
Edisi
: Senin, 7 November 2016
Pemkab Malang Benahi Akses Jalan ke Wisata Pantai
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Minggu, 6 November 2016
DPRD Tolak Rancangan KUA-PPAS APBD 2017
Sumber
: Koran Sindo, hal. 3
Edisi
: Sabtu, 5 November 2016
Ratusan Lahan Sekolah di Sampang Masih Sengketa
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 6
Edisi
: Jum'at, 4 November 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 tentang KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS ROKOK
4. PERDA KAWASAN TANPA ROKOK
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
6. PERDA Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2015 tentang PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
8. PERDA Limbah Domestik Finalisasi DPR edit
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
10. PERDA PERUBAHAN PERDA 2 TAHUN 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
12. PERDA PILKADES_21 MARET 2015 EDIT tangal 13 Apri l 2015 versi 14 APRIL 2015 jujuk 12. PENJELASAN RAPERDA PILKADES EDIT 13 APRIL 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang RUMAH SUSUN
PERDA_4_TH_2016_RUMAH_SUSUN
Proyeksi Defisit APBD Gresik TA 2017 Rp 3 Triliun
Sumber
: Jawa Pos, hal. 33
Edisi
: Kamis, 3 November 2016
In-House Training Pemeriksaan Jalan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Selasa, 1 November 2016, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan In House Training Pemeriksaan Jalan bagi para pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Pelatihan ini dilatarbelakangi munculnya berbagai tantangan dan dimensi tugas yang semakin berat dan kompleks dalam pemeriksaan BPK. Selain itu, tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam segala hal semakin tinggi.
Salah satu...
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang IRIGASI
IRIGASI_RAPERDA_3_TH._2014_
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang PENANAMAN MODAL
PERDA_5_TH_2014_PENANAMAN_MODAL
200 Kendaraan Dinas Pemkab Jombang Nunggak Bayar Pajak
Sumber
: Koran Sindo, hal. 2
Edisi
: Rabu, 2 November 2016
DPRD Sidoarjo Kembali Anggarkan Mobil Desa
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Selasa, 1 November 2016
Ketua BPK Berikan Kuliah Umum di UISI
Senin, 31 Oktober 2016, Ketua BPK Harry Azhar Azis menjadi pembicara pada kuliah umum dengan tema "Peran BPK dalam Pemeriksaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat" yang diselenggarakan oleh Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI). Kuliah umum ini bertujuan mensosialisasikan tugas dan peran BPK sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Acara...
Ketua BPK Hadir dalam Dialog Pengelolaan Dana Desa
Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengalokasian dana desa merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN. Dana desa mulai disalurkan ke...
Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88
“Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya.
Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia”
Kutipan pesan dari Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno, menjadi pembuka dari sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia pada Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88. Jika pesan Bung Karno tersebut direnungkan, sejatinya jumlah besar saja tidaklah cukup untuk bisa membawa...
Dana Desa Berpotensi Seret Kades ke Penjara
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz mengungkapkan, penyelewengan dana desa berpotensi besar meski pihaknya belum melakukan pemeriksaan.
Karena itu, pihaknya meminta para kepala daerah (kades) harus berhati-hati karena peluang menyeret mereka ke penjara cukup besar. “Jangan sampai kasus dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang banyak melibatkan kepala sekolah masuk penjara terulang dengan penggunaan dana desa,” ujar Harry usai...
“Potensi Penyelewengan Dana Desa Cukup Besar”
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bakal turun ke desa-desa untuk melakukan audit penggunaan dana desa. Sebab, potensi penyelewengannya cukup tinggi mengingat besarnya dana yang digelontorkan pemerintah ke desa.
Menurut Ketua BPK RI, Harry Azhar Azis, saat ini pihaknya baru melakukan pemeriksaan terkait penyalurannya. “Tahun depan, kami mulai melakukan pemeriksaan terhadap pola belanjanya,” kata Harry usai mengisi Kuliah Umum di UISI (Universitas...
DPR Gandeng BPK Sosialisasikan Pengelolaan Dana Desa
Anggota Komisi XI dan Banggar Fraksi Partai Golkar DPR, M Sarmuji, pada Sabtu (29/10) menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyosialisasikan pengelolaan dana desa kepada seluruh kepala desa dan bendahara desa di Kota Marmer. Sosialisasi tersebut agar memahami dasar hukum tentang peraturan pelaksanaan dana desa, mekanisme penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, peran DPR dalam penganggaran dana desa, dan laporan...
Peran BPK dalam Pemeriksaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat
Makalah yang disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Dr. Harry Azhar Azis, M.A. dalam acara kuliah umum di Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) pada tanggal 31 Oktober 2016
UNDUH
Proyek Box Culvert Jalan Dr Soetomo Gresik Asal-asalan!
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Senin, 31 Oktober 2016
Lansia di Nganjuk Akan Terima Rp 1,9 Juta – Selama Setahun dalam Program Keluarga Harapan
Sumber
: Jawa Pos, hal. 7
Edisi
: Sabtu, 29 Oktober 2016
Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014
Perda Nomor 5 Tahun 2014
Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013
Perda Nomor 4 Tahun 2014
Pemeriksaan atas Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Blitar di Blitar
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 090/LHP/XVIII.SBY/10/2016, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas manajemen aset/pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Blitar di Blitar.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Penyerahan LHP BPK atas Manajemen Aset di Lingkungan Pemkab Blitar
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas manajemen aset/pengelolaan barang milik daerah tahun anggaran 2015 dan semester I tahun anggaran 2016 pada Kabupaten Blitar. Atas pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilaksanakan pada Kamis, 27 Oktober 2016.
Penyerahan LHP BPK tersebut bertempat di ruang...
Pelayanan Publik Jadi Model Nasional – Bupati Banyuwangi Bersyukur
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menunjuk Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu role model pelayanan publik nasional.
Inovasi pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi informasi dari Pemkab Banyuwangi terpilih menjadi model yang bisa direplikasi oleh seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Kesediaan Pemkab Banyuwangi untuk menyerahkan sistem inovasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Menpan RB Asman Abnur dan Bupati...
Belum Ada Sinyal Bakal Naik Status – Kasus Proyek JUT dan JITUT di Pemkab Sidoarjo
Pengusutan kasus dana alokasi khusus (DAK) APBN 2015 yang mengalir ke Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan (DP3) Pemkab Sidoarjo hingga kini masih diselidiki Kejaksaan Negeri (kejari) Sidoarjo. Sejauh ini belum ada tanda-tanda status kasus bakal naik ke tingkat penyidikan.
Kasus itu mengemuka sejak Kepala Kejari Sidoarjo M. Sunarto mengeluarkan surat perintah penyelidikan awal tahun lalu. Saat itu Kajari pun menunjuk...
Pemkab Trenggalek Hapus Bantuan Siswa Miskin – Akibat Bansos Turun 40,27 Persen
Sumber
: Jawa Pos, hal. 8
Edisi
: Kamis, 27 Oktober 2016
Pemprov Jatim Dijatah Bangun 7 SMK Baru
Sumber
: Koran Sindo, hal. 20
Edisi
: Rabu, 26 Oktober 2016
Pembebasan Lahan Kantor Pemkab Mojokerto 20 Ha Gagal
Sumber
: Koran Sindo, hal. 2
Edisi
: Selasa, 25 Oktober 2016
Dana Pusat Rp 300 Miliar untuk SMA/SMK di Jawa Timur – Diambilkan dari Dana Perimbangan
Sumber
: Koran Sindo, hal. 20
Edisi
: Senin, 24 Oktober 2016
Butuh Duit Rp 200 Miliar – Bebaskan Tanah untuk Pembangunan JLLT dan JLLB Surabaya
Sumber
: Jawa Pos, hal. 25 dan 35
Edisi
: Minggu, 23 Oktober 2016
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Jalin Kerjasama Dengan Pers Melalui Media Workshop
Dewasa ini, media massa atau pers memiliki peran yang besar dalam membentuk dan mempengaruhi opini publik. Apa yang disajikan oleh media tidak terlepas dari peranan wartawan yang meliput dan menulis berita. Peran wartawan sebagai penyampai informasi dan menyebarluaskannya ke masyarakat pada perkembangannya beralih fungsi sebagai alat atau media untuk membentuk citra baik yang positif maupun negatif.
Pasal 8 Undang-Undang Nomor...
Polres Sidoarjo Jadi Polresta, Pemkab Sidoarjo Bantu Motor Trail
Sumber
: Koran Sindo, hal. 2
Edisi
: Sabtu, 22 Oktober 2016
DPRD Kabupaten Malang Dukung Revisi Perda Parkir
Sumber
: Koran Sindo, hal. 5
Edisi
: Jum'at, 21 Oktober 2016
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR MENGUNGKAP TEMUAN SENILAI Rp 76.137.144.644,41
Siaran Pers tentang Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2016 dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun 2016.
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-3 atas Perda Kabupaten Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum
4-perub-ke3-atas-perda-no-10-tahun-2010-ttg-retribusi-jasa-umum
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Malang
perda-3-tahun-2015-sistem-kesehatan-kab-malang
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan
perda-perizinan-kesehatan-revisi-akhir
penjelasan-perda-pelayanan-perizinan-edit
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum
4-perub-no-10-th-2010-ttg-retribusi-jasa-umum
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang
7-pemyertaan-modal-pemerintah-daerah-pada-pdam-kab-malang
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Jasa Yasa
8-penyertaan-modal-pemda-pada-pd-jasa-yasa-kab-malang
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
5-organ-dan-kepegawaian-pdam
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan XIV
6-dana-cadangan-pekan-nasional-kontak-tani-nelayan-andalan
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum
perda-nomor-8-tahun-2013
penjelasan-perda-nomor-8-tahun-2013
lampiran-iib-perda-nomor-8-tahun-2013
lampiran-iia-perda-nomor-8-tahun-2013
lampiran-ib-perda-nomor-8-tahun-2013
lampiran-ia-perda-nomor-8-tahun-2013
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tbk
no-6-ttg-penyertaan-modal-daerah-pd-pt-bank-pemb-daerah-jatim-tbk
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan
no-6-ttg-pembentukan-dana-cadangan
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah
no-11-pembentukan-peraturan-daerah
Perda Kota Malang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal
salinan-perda-nomor-1-tahun-2015-tentang-penanaman-modal
Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
salinan-perda-nomor-2-tahun-2015-tentang-perubahan-perda-nomor-16-tahun-2010-tentang-pajak-daerah
Perda Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum
salinan-perda-nomor-3-tahun-2015-tentang-retribusi-jasa-umum
Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan
salinan-perda-nomor-7-tahun-2015-tentang-perubahan-perda-nomor-11-tahun-2011-tentang-pbb-perkotaan
Perda Kota Malang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan
salinan-perda-nomor-11-tahun-2015-tentang-penerangan-jalan
Perda Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
salinan-perda-nomor-3-tahun-2014-tentang-sistem-penyelenggaraan-pendidikan
Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2002...
salinan-perda-nomor-4-tahun-2014-tentang-perubahan-rph
Perda Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
salinan-perda-nomor-5-tahun-2014-tentang-perubahan-pengelolaan-keuangan-daerah
Perda Kota Malang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Milik Daerah
perda-no-15-tahun-2014
Perda Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
peraturan-daerah-nomor-7-tahun-2015-tentang-apbd-2016
Komisi D dan Pemprov Jatim Minta Pengelolaan Jembatan Timbang Diserahkan ke Jatim
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1 dan 11
Edisi
: Kamis, 20 Oktober 2016
Ajudan Wakil Bupati Giliran Diperiksa Jaksa – Korupsi PBJ di Setdakab Bangkalan
Giliran Ajudan Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan, Isyafina Lis Hardi memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, Rabu (19/10/2016).
Ia menjadi saksi atas penetapan tersangka baru berinisial E, Bendahara Bagian Umum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Bangkalan.
Kehadiran Hardi, begitulah ia akrab disapa, di Kejari Bangkalan tidak lebih dari 5 menit. Ia mengaku hanya disodori satu pertanyaan terkait gaji dan makan minum (mamin) Wabup Ir...
10 SKPD Kota Batu Kelola Dana Hasil Cukai Rp 45,6 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 5
Edisi
: Rabu, 19 Oktober 2016
Sosialisasi Pemanfaatan SiPTL bagi Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Setelah pada 18 Juli 2016 lalu dilaksanakan sosialisasi awal mengenai Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL), BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Biro Teknologi Informasi (TI) BPK Pusat kembali menyelenggarakan Sosialiasi SiPTL untuk Efisiensi dan Efektivitas Proses Pemantauan Tindak Lanjut. Sosialisasi ini dilaksanakan pada Selasa, 18 Oktober 2016 dan diikuti oleh 56 pegawai di lingkungan BPK Perwakilan...
Wali Kota Madiun Terjerat Korupsi Pasar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Bambang Irianto sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM). Proyek pada tahun anggaran 2009-2012 itu senilai Rp 76,523 miliar.
Penetapan tersangka Bambang disampaikan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif kemarin sore (17/10). "Ini kami sampaikan agar informasi tidak simpang siur," katanya.
KPK telah memeriksa Bambang pada Oktober 2015. Nah, setelah menemukan...
Banyuwangi Siapkan Angkutan Sekolah di APBD 2017
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Selasa, 18 Oktober 2016
Korupsi Akibatkan Kawasan Industri Rokok Rp 2,3 Miliar di Magetan Mangkrak
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Senin, 17 Oktober 2016
Rp 5 Miliar buat Rehab Cagar Budaya di Gresik
Sumber
: Jawa Pos, hal. 32
Edisi
: Minggu, 16 Oktober 2016
Perbaiki Sekolah Rusak di Sidoarjo Butuh Anggaran Rp 48 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 2
Edisi
: Sabtu, 15 Oktober 2016
Klarifikasi terkait Pengumuman Penerimaan CPNS BPK 2016
Sehubungan dengan beredarnya pengumuman terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) BPK Tahun 2016, berikut kami sampaikan klarifikasi terkait hal tersebut:
Pembelian Mobil Desa di Sidoarjo Dicoret
Sumber
: Koran Sindo, hal. 2
Edisi
: Jum'at, 14 Oktober 2016
Anggaran HUT Kota Batu Rp 2 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 5
Edisi
: Kamis, 13 Oktober 2016
Badan Anggaran DPRD Nganjuk Coret Anggaran Seragam Batik Siswa – Alihkan untuk Perbaikan Jalan
Sumber
: Jawa Pos, hal. 8
Edisi
: Rabu, 12 Oktober 2016
Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Perda Nomor 5 Tahun 2015
Kadinsosnakertrans Kota Pasuruan Jadi Tersangka Kasus Padat Karya Fiktif
Polres Pasuruan Kota merampungkan berkas dugaan korupsi program Padat Karya fiktif di Dinsosnakertrans Pemkot Pasuruan. Kemarin (10/10) berkas itu dilimpahkan dari Satreskrim Polres Pasuruan Kota ke kejaksaan setempat.
Dari berkas tersebut, diketahui bahwa polisi telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus itu. Selain mantan bendahara Lutfi Wardani yang telah ditahan, ada dua tersangka lain yang terseret. Mereka adalah Kepala Dinsosnakertrans Giri...
Desak PDAM Gresik Tindak Oknum Petugas Nakal – DPRD: Masih “Bermain” Biaya Pasang Sambungan
Sumber
: Jawa Pos, hal. 32
Edisi
: Selasa, 11 Oktober 2016
Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
PERDA 7 TH 2015 TTG APBD 2016
Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
PERDA 6 TH 2015 TTG PERUBAHAN APBD 2015
Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
PERDA 5 TH 2015 TTG PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah
PERDA 3 TH 2015 TTG PENYERTAAN MODAL BUMD
Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
PERDA 2 TH 2015 TTG PENCABUTAN RETRIBUSI CAPIL
Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
PERDA 1 TH 2015 TTG PERUBAHAN ADMINDUK
Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
PERDA 7 TH 2013 TTG RETRIBUSI JASA USAHA
Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
PERDA 6 TH 2013 TTG RETRIBUSI JASA UMUM
Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PERDA 5 TH 2013 TTG PBB
Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah
PERDA 4 TH 2013 TTG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
PERDA 2 TH 2013 TTG PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2012
Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021
Perda No 4 th 2016 ttg RPJMD KAB. BLITAR 2016-2021
Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Perda No 2 th 2016 ttg Penyelenggaraan Pendidikan
Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Perda no 7 ttg APBD TA 2016
Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
Perda no 5 ttg Perubahan Perda No 13 ttg Retribusi Jasa Usaha Perda Retribusi Jasa Usaha (Penjelasan)
Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015
1Perda PAPBD 2015 2lampiran I 17lampiran IX 16lampiran VIII-2 15lampiran VIII-1 14lampiran VII-8 13lampiran VII-7 12lampiran VII-6 11lampiran VII-5 10lampiran VII-4 9lampiran VII-4 8Lampiran VII-4 7lampiran VII-1 6lampiran VI 5lampiran V 4lampiran IV 3lampiran II
Hibah Pemkot Surabaya Senilai Rp 109 Miliar untuk Polda Dipertanyakan
Sumber
: Koran Sindo, hal. 14
Edisi
: Senin, 10 Oktober 2016
DPRD Kota Surabaya Curigai Pelatihan Disnaker – Anggaran Dinilai Terlalu Besar
Sumber
: Jawa Pos, hal. 26
Edisi
: Minggu, 9 Oktober 2016
Kejar Tiga Megaproyek, Sidoarjo Utang Rp 1 Triliun
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Sabtu, 8 Oktober 2016
Baru Dibangun, Talud Sungai Kali Putih Trenggalek Ambrol
Sumber
: Jawa Pos, hal. 12
Edisi
: Jum'at, 7 Oktober 2016
BPK Bakal Audit Dwelling Time
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengupayakan audit tentang waktu keluar barang dari pelabuhan (dwelling time). Permasalahan dwelling time menjadi salah satu dari tiga target pemeriksaan selain reklamasi Pantai Utara Jakarta dan divestasi saham PT Freeport Indonesia. "Bisa ketiganya atau salah satunya, tergantung kebijakan di badan sembilan anggota," kata Ketua BPK Harry Azhar Azis di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.
Menurut Harry,...
Laporan Keuangan Masih Bermasalah
Laporan keuangan pemerintah pusat, kementerian, dan lembaga negara tahun 2015 masih bermasalah. Hal ini terlihat dari laporan keuangan pemerintah pusat yang dinilai wajar dengan pengecualian serta naiknya kementerian dan lembaga yang mendapat nilai wajar dengan pengecualian.
Sesuai dengan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Presiden Joko Widodo, Rabu (5/10), dari 85 laporan keuangan kementerian...
Retribusi Galian Masih Minim Sumbang PAD ke Pemkab Jombang
Sumber
: Koran Sindo, hal. 2
Edisi
: Kamis, 6 Oktober 2016
BPK Temukan Kerugian Negara Rp 1,9 Triliun
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan negara mengalami kerugian hingga Rp 1,9 triliun berdasarkan pemeriksaan sepanjang semester pertama 2016. Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan sebanyak 48 pemeriksaan pada semester pertama dilakukan untuk tujuan tertentu. "Hampir seluruhnya hasil pemeriksaan keuangan," kata Harry dalam sidang paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin.
Menurut Harry, dari 696 laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada IHPS...
Pemerintah Tunda Kenaikan – Parpol Berharap Dilakukan Bertahap
Kondisi keuangan negara membuat pemerintah memutuskan menunda kenaikan bantuan keuangan untuk partai politik. Namun, partai politik tetap berharap ada kenaikan bantuan untuk mereka dan hal itu dapat dilakukan secara bertahap.
Kenaikan bantuan keuangan bagi partai politik jadi kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin lalu. Dalam usulan revisi Peratuan Pemerintah Nomor 5...
PKB dan PPP Terancam Tak Dapat Dana Banpol
Dua partai besar di Kabupaten Gresik PKB dan PPP terancam tidak menerima dana Banpol (bantuan partai politik) dari Kesbangpol (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik) Gresik. Penyebabnya, dua partai ini belum mengajukan pencairan karena sedang ada masalah di internal partai.
Sementara Kesbangpol Gresik sudah mematok deadline pencairan anggaran itu sampai akhir Oktober 2016 ini. “Jika sampai akhir Oktober belum diproses, berarti...
Kinerja Buruk, Hambat Serapan Anggaran Pemkot Surabaya
Sumber
: Koran Sindo, hal. 13 dan 14
Edisi
: Rabu, 5 Oktober 2016
Hasil Kuesioner Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Triwulan III-2016
Pada periode Juli s.d. September 2016, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan pengaduan masyarakat di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada 4 responden (pemberi pengaduan), dengan hasil sebagai berikut:
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan III-2016
Pada periode Juli s.d. September 2016, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada 15 responden (pemohon informasi), dengan hasil sebagai berikut:
Perda Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Perda No.14 tentang APBD 2016
Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha
Perda No.13 tentang Perubahan atas perda 2 th 2002 ttg retribusi jasa usaha
Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
Perda No.12 tentang Perub.perda 1 tg 2012 ttg Retribusi jasa umum
Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta
Perda No.7 tentang Penyertaan modal daerah Kab.Magetan pada PDAM Lawu Tirta
Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Perda No.3 tentang Pertanggungjawaban pelaks APBD TA 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah...
Perda No.2 tentang Perubahan atas Perda No.10 Th 2008 tentang Penyertaan Modal Pemkab pada PT.BPRS Magetan
Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Perda No.1 tentang Perseroan Terbatas BPRS
Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
Perda No.10 Tahun 2014 tentang APBD 2015
Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabpaten Magetan 2013-2018
Perda No.9 Tahun 2014 tentang RPJMD Kab. Magetan Th 2013-2018
Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Perda No.8 Tahun 2014 tentang PAPBD TA 2014
Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam Rangka Penerusan Hibah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Tahun 2014
Perda No.7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam Rangka Penerusan Hibah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Tahun 2014
Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Perda No.6 Tahun 2014 tentang Pertanggung jawaban pelaqksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013
Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Perda No.5 Tahun 2014 tentang Perubahan Perbup No.13 Th 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Pemerintah Siap Naikkan Dana Parpol
Rancangan Peraturan Pemerintah soal bantuan dana partai politik tengah digodok Kementerian Dalam Negeri. Kenaikan signifikan dimungkinkan. Parpol pun mendukung dan siap terbuka terhadap audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Namun, semua kembali kepada kondisi keuangan negara.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Yuswandi A Tumenggung menyatakan bahwa perubahan salah satu substansi rancangan perubahan Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (PP No 5 Tahun...
BPK Bentuk Unit Khusus Investigasi
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membentuk unit baru setingkat eselon I, yaitu unit investigasi. Dengan unit ini, auditor BPK dapat fokus melakukan audit investigasi terkait indikasi penyalahgunaan keuangan negara dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menangani suatu kasus.
Hal itu disampaikan Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK Slamet Kurniawan dalam acara lokakarya media bertema...
Segera Realisasikan RS di Wilayah Barat Sidoarjo, Pemkab Jalin Kerjasama dengan PT SMI
Sumber
: Jawa Pos, hal. 29 dan 30
Edisi
: Selasa, 4 Oktober 2016
Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Perda No.4 Tahun 2014 tentang Perubahan Perda No. 8 Th 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Perda No.3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
Perda No.2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian dan pengelolaan BUMDes
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten...
PERDA 2016-3 TTG PERUBAHAN PERDA 2-2014 TTG PENYERTAAN MODAL
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat
PERDA 2016-2 TTG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada Badan Usha Milik Daerah
PERDA 2014-2 TTG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGAN
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
PERDA 2013-6 TTG PERUBAHAN PERDA 08-2010 TTG PAJAK DAERAH
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal
PERDA 2012-01 TTG PENANAMAN MODAL
Penanganan Banjir di Sidoarjo Dianggarkan Rp 8 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 2
Edisi
: Senin, 3 Oktober 2016
Pengelolaan Keuangan Desa
Makalah yang dipresentasikan Auditor Utama Keuangan Negara V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dr. Bambang Pamungkas MBA., CA, Ak. dalam acara Dialog Pemantapan Pemahaman Pengelolaan Dana Desa yang diselenggarakan di Kampung Coklat, Blitar pada tanggal 30 September 2016.
UNDUH
Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Slide yang disampaikan Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak., M.M., C.P.A., CA. dalam acara Dialog Pemantapan Pemahaman Pengelolaan Dana Desa yang diselenggarakan di Kampung Coklat, Blitar pada tanggal 30 September 2016.
UNDUH
Penggunaan Dana Desa – DPR Dampingi Kepala Desa Terapkan Akuntabilitas
Anggota Komisi XI DPR Muhammad Sarmuji menerapkan pendampingan terhadap aparatur desa terkait implementasi dana desa. Menurutnya, dana desa mempunyai dampak besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dia telah mengundang kepala desa se-Kabupaten Blitar untuk berbicara tentang penguatan dan pengelolaan dana desa. Selain pentingnya pendampingan, nilai strategis pengawasan juga dibutuhkan sebagai bentuk keseimbangan kerja dalam memajukan desa.
Pasalnya, lahirnya UU No 6/2014...
Pemkot Surabaya Kejar Tunggakan Retribusi Rp 38 Miliar
Sumber
: Jawa Pos, hal. 26
Edisi
: Minggu, 2 Oktober 2016
Upacara Hari Kesaktian Pancasila di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Senin, 3 Oktober 2016, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Novian Herodwijanto, bertindak selaku inspektur upacara. Adapun yang bertindak sebagai komandan upacara adalah Mukhammad Yogiantoro dari Subauditorat Jawa Timur II.
Dalam upacara yang diikuti oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini dibacakan ikrar bahwa...
Dialog Pengelolaan Dana Desa Bersama Anggota V BPK
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa sebesar Rp 20,677 triliun pada tahun 2015. Dana desa tersebut direncanakan akan disalurkan untuk tahun anggaran 2016 sebesar Rp 47 triliun atau naik 126%. Dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa permasalahan...
Pendapatan Pemkab Pasuruan Melonjak Rp 2,9 Triliun
Sumber
: Koran Sindo, hal. 3
Edisi
: Sabtu, 1 Oktober 2016
DPRD Kabupaten Malang Minta Sisa Anggaran Dikembalikan
Sumber
: Koran Sindo, hal. 5
Edisi
: Jum'at, 30 September 2016
PDAM Kota Malang Diduga Menabrak Aturan
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 9
Edisi
: Kamis, 29 September 2016
Jelang Akhir Tahun, Serapan SKPD Pemkot Surabaya Masih Tipis
Sumber
: Jawa Pos, hal. 30
Edisi
: Rabu, 28 September 2016
Harga Pengadaan Barang di Lingkungan Pemkab Malang Dinilai di Luar Kewajaran
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 9
Edisi
: Selasa, 27 September 2016
Dana Partai – Parpol Enggan Diaudit BPK
Tak semua partai politik bersedia menerima kucuran dana triliunan dari APBN. Ada beberapa parpol yang belum sepakat lantaran penggunaan dana itu akan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya masih menghitung biaya yang dibutuhkan partai. Mulai dewan pimpinan pusat (DPP) hingga dewan pimpinan daerah di kabupaten/kota. "Bukan hanya partai di pengurusan pusat," terangnya.
Menurut...
Pemkab Sumenep Habiskan Rp 1,1 Miliar untuk 150 Rumah Gakin
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Senin, 26 September 2016
Pendapatan Tembus Rp 2 Miliar – Dishub Surabaya Tambah Titik Parkir Elektronik
Sumber
: Jawa Pos, hal. 30
Edisi
: Sabtu, 24 September 2016
Anggota III BPK Memberikan Kuliah Umum di ITS
Seiring perubahan manajemen perguruan tinggi negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), diharapkan pengelolaan PTN lebih fleksibel dan mengurangi beban operasional perguruan tinggi yang ditanggung oleh pemerintah karena fleksibilitas perolehan sumber dana oleh PTN BH. Untuk itu, perguruan tinggi perlu mempunyai kewenangan untuk beroperasi secara otonom, termasuk dalam hal keuangan, dan mempunyai kapasitas serta kemauan untuk mengelolanya secara...
Pemkot Kediri Berencana Bangun SMPN Baru untuk Tiga Angkatan Langsung
Sumber
: Jawa Pos, hal. 12
Edisi
: Jum'at, 23 September 2016
PIAR Pertanyakan Tunggakan PU Bina Marga Sampang Tahun 2015
Klaim temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap selisih anggaran di 8 kegiatan proyek TA 2015 di PU Bina Marga Sampang sebesar Rp 741 juta, wajib dikembalikan oleh rekanan pelaksana, namun hingga 22 September 2016, tunggakan tersebut belum dikembalikan 100 persen. Kondisi tersebut membuat LSM Pusat Informasi & Advokasi Rakyat (PIAR), menagih keseriusan PU Bina Marga untuk mengingatkan pihak rekanan...
Susun Renstra, Pemkot Surabaya Gunakan e-Planning
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini telah mengesahkan Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sejak 19 September lalu. Para kepala SKPD diberi waktu tujuh hari untuk menetapkan renstra yang disahkan tersebut.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, dokumen renstra sangat penting sebagai acuan bagi SKPD untuk menjalankan program-programnya selama lima tahun...
Program Lampunisasi PJU Kampung di Kabupaten Mojokerto Dikeluhkan
Sumber
: Koran Sindo, hal. 2
Edisi
: Kamis, 22 September 2016
