Pemkab Lamongan Kini Masukkan Indeks Gini di RPJMD
Pemkab Lamongan mulai dalam RPJMD 2016-2021 memasukkan Indeks Gini sebagai salah satu target yang harus dicapai. Selain itu, kini aspek perencanaan juga didesain lebih ketat. Itu karena indikator pengawasan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bakal menyentuh pula pada proses perencanaan. Sementara Pemkab Lamongan sudah menjadikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebagai salah satu target Rencana Pembangunan...
10 Zona di Surabaya Berlaku Parkir Progresif – Mulai Oktober, Uji Coba Tarif di Balai Kota
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 13 dan 16
Edisi
: Rabu, 21 September 2016
Batal Lelang Berbuntut Gugatan – Rekanan Merasa Dirugikan Dinas PU Kota Mojokerto
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Selasa, 20 September 2016
Rp 2 Miliar untuk Buta Aksara – Program Pemkab Sumenep Tahun 2016
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Senin, 19 September 2016
437 Sekolah di Gresik Nikmati Dana Hibah
Sumber
: Jawa Pos, hal. 33
Edisi
: Minggu, 18 September 2016
Apel Kendaraan Dinas Pemkab Pasuruan, 18 Dilaporkan Hilang
Para pejabat pengguna sepeda motor dinas (motdin) di lingkungan Pemkab Pasuruan mengikuti apel kendaraan dinas di Stadion R Soedrasono, Pogar, Kecamatan Bangil. Dari sebanyak 875 unit motdin, 18 unit motdin dilaporkan hilang, 5 unit motdin tidak berada di lokasi, dan 2 unit motdin dilaporkan tengah menjadi barang bukti dalam proses hukum.
Asisten I Sekretaris Kabupaten Pasuruan Soeharto mengungkapkan, para pengguna...
DAK Dikepras, Proyek Cold Storage di Gresik Batal
Sumber
: Koran Sindo, hal. 2
Edisi
: Sabtu, 17 September 2016
DPRD Kota Mojokerto Nilai Proyek Bedah Kampung Rp 7 Miliar Asal-asalan
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 5
Edisi
: Jum'at, 16 September 2016
Potongan Parkir Mencekik – Pangkas Pendapatan Pemkab Gresik Rp 800 Juta
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Kamis, 15 September 2016
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Menyerahkan LHP PDTT atas BUMD di Tiga Entitas
Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, khususnya pada Pasal 17, BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada lembaga perwakilan (DPR/DPD/DPRD) sesuai dengan kewenangannya. Salah satu bentuk LHP BPK adalah LHP pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).
Mengawali kegiatan penyerahan LHP BPK pada semester II 2016, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur...
Masjid Baitul Hasib Selenggarakan Penyembelihan Hewan Qurban Pegawai BPK
Masjid Baitul Hasib pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur melaksanakan penyembelihan hewan qurban dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1437 H. Kegiatan ini menyambung rutinitas tahunan pada setiap perayaan Idul Adha. Penyembelihan hewan qurban dilaksanakan di halaman belakang Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada hari Rabu, 14 September 2016.
Jumlah hewan yang disembelih pada...
Pemeriksaan atas Kegiatan Operasional dan Investasi pada PT Geliat Sampang Mandiri dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait Lainnya di Sampang, Surabaya, dan Jakarta
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 085/LHP/XVIII.SBY/09/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas kegiatan operasional dan investasi pada PT Geliat Sampang Mandiri dan anak perusahaan serta instansi terkait lainnya di Sampang, Surabaya, dan Jakarta.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Kegiatan Operasional dan Investasi pada PT Asri Dharma Sejahtera dan Instansi Terkait Lainnya di Bojonegoro dan Jakarta
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 084/LHP/XVIII.SBY/09/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas kegiatan operasional dan investasi pada PT Asri Dharma Sejahtera dan instansi terkait lainnya di Bojonegoro dan Jakarta.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Kegiatan Operasional dan Investasi pada PT Jatim Grha Utama di Surabaya dan Jakarta
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 083/LHP/XVIII.SBY/09/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas kegiatan operasional dan investasi pada PT Jatim Grha Utama di Surabaya dan Jakarta.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Kegiatan Operasional dan Investasi pada PT Petrogas Jatim Utama dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait Lainnya di Surabaya dan Jakarta
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 082/LHP/XVIII.SBY/09/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas kegiatan operasional dan investasi pada PT Petrogas Jatim Utama dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait Lainnya di Surabaya dan Jakarta.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Realisasi Target Pendapatan Disperindag dan ESDM Situbondo Melebihi 100 Persen
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 6
Edisi
: Rabu, 14 September 2016
Buntut Penurunan Laba Hingga Kesalahan Lelang – Pengelolaan Keuangan PDAM Kota Surabaya Diduga Bermasalah
Sumber
: Koran Sindo, hal. 14
Edisi
: Selasa, 13 September 2016
Pemkab Nganjuk Segera Tuntaskan Dokumen Pujahito
Sumber
: Jawa Pos, hal. 8
Edisi
: Minggu, 11 September 2016
Bantuan untuk Tiga Parpol di Gresik Terancam Tidak Cair
Dana bantuan untuk partai politik (Banpol) di Kabupaten Gresik sejauh ini masih nyanthol di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Tercatat ada tiga parpol yang hingga sekarang belum menerima dana itu, yakni PKB, PAN dan PPP.
Ada beberapa hal yang menjadi alasan Kesbangpol belum mengucurkan dana ini. Yakni, dua partai yang tersangkut audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan satu partai...
Smart City Kota Batu Terancam Gagal
Sumber
: Koran Sindo, hal. 5
Edisi
: Sabtu, 10 September 2016
Belanja APBD Gresik TA 2017 Dikepras Rp 91,3 Miliar
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Jum'at, 9 September 2016
Diklat Pemeriksaan Kinerja Anggota Tim di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya pada Pasal 6 Ayat 3, menyatakan bahwa pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan pasal tersebut, BPK bertugas melaksanakan pemeriksaan kinerja yang salah satu tujuannya adalah memberikan tingkat keyakinan atas informasi yang dilaporkan mengenai hasil program atau kegiatan pemerintah, demikian pula dalam...
Dinas Perikanan dan Kelautan Pamekasan Rahasiakan Penggunaan dan Anggaran PUGAR
Sumber
: Jawa Pos, hal. 8
Edisi
: Kamis, 8 September 2016
DPRD Jombang Habiskan Rp 100 Juta untuk Pembuatan Raperda Pendidikan
Sumber
: Jawa Pos, hal. 9
Edisi
: Rabu, 7 September 2016
Vonis Lepas Mantan DPRD Sampang – Tak Terbukti Lakukan Tindak Pidana
Enam terdakwa kasus dugaan korupsi uang pesangon DPRD Sampang jilid II kini bisa bernapas lega. Kemarin (5/9) majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan putusan lepas (onstlag van rechtvervolging) untuk mereka. Faidol Mubarok, Umar Farouk, Moh. Bakir, Asadullah, Kurdi Said, dan Jumal M. Dawi pun bisa keluar dari pengadilan.
Majelis hakim yang diketuai Tahsin menyatakan, perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti....
Lupakan Saja Acara Seremonial – Kabupaten Mojokerto Defisit Rp 379 Miliar Akibat DAU Ditunda
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Selasa, 6 September 2016
Hasil Kuesioner Kepuasan Entitas atas Kinerja Pemeriksa BPK pada Triwulan II-2016
Pada periode April s.d. Juni 2016, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner kepuasan Auditee (entitas yang diperiksa) atas kinerja Pemeriksa BPK kepada 39 responden (pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur). Hasil kuesioner tersebut adalah sebagai berikut:
Realisasi Retribusi Wisata di Kabupaten Probolinggo Capai 70,22%
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1 dan 11
Edisi
: Senin, 5 September 2016
Pemkot Surabaya Stop Rehabilitasi Gedung SMA/SMK
Sumber
: Jawa Pos, hal. 26
Edisi
: Minggu, 4 September 2016
LP3KND Mendesak BPK Periksa BPBD Kabupaten Malang
Lembaga Pemantau Penyelenggara Pendapatan Keuangan Negara dan Daerah (LP3KND) memberi perhatian serius atas pembangunan dua proyek jembatan di wilayah Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Pasalnya, pembangunan kedua proyek tersebut diduga ada keganjilan terkait penganggarannya. Karena jembatan yang dibangun PT Tirta Perkasa Abadi (TPA) sepanjang 50 meter, di Dusun Klangon nilai anggarannya sebesar Rp 10 miliar. Sementara untuk pembangunan...
Realisasi APBD Jawa Timur Turun 26%
Sumber
: Koran Sindo, hal. 14
Edisi
: Sabtu, 3 September 2016
Dana Hibah DPRD Gresik Membengkak Rp 34 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 2
Edisi
: Jum'at, 2 September 2016
Serapan Anggaran Desa di Jember 50 Persen
Sumber
: Koran Sindo, hal. 3
Edisi
: Kamis, 1 September 2016
Aset PDAM Kota Surabaya Bertambah Rp 40 Miliar
Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya menyepakati rencana pengalihan aset Kota Surabaya senilai Rp 40 miliar ke PDAM Surya Sembada. Aset berupa instalasi pipa tersebut selanjutnya akan menjadi milik penuh PDAM, setelah ditetapkan dalam peraturan daerah (perda) nanti.
“Instalasi pipa senilai Rp40 miliar ini akan dicatat sebagai dana penyertaan modal dari Pemkot Surabaya sehingga total dana penyertaan modal ke PDAM Surya...
3 Proyek Pemkot Batu Rp 58,2 Miliar Ditarget Desember
Sumber
: Koran Sindo, hal. 2
Edisi
: Rabu, 31 Agustus 2016
Kunjungan SMKN 1 Sumberrejo Bojonegoro ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Selasa, 30 Agustus 2016, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mendapat kunjungan dari SMK Negeri 1 Sumberrejo Bojonegoro. Kunjungan ini merupakan rangkaian kegiatan kunjungan industri dari SMK Negeri 1 Sumberrejo Bojonegoro untuk mengenalkan peserta didik dengan dunia kerja sesuai dengan program keahliannya. Rombongan yang berkunjung ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur terdiri dari 5 orang guru pendamping dan 16 orang...
Diklat Penulisan Laporan Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksa diharapkan mampu mengkomunikasikan hasil pemeriksaannya kepada pihak lain. Di antara bentuk komunikasi pemeriksaan tersebut adalah menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam laporan hasil pemeriksaan. Salah satu jenis laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah laporan hasil pemeriksaan kinerja.
Laporan hasil pemeriksaan kinerja akan memberikan keyakinan atas informasi yang dilaporkan mengenai hasil-hasil program atau kegiatan, demikian pula dalam hubungannya dengan...
2017, Bandara Banyuwangi Pintu Masuk Pariwisata
Sumber
: Kompas, hal. 22
Edisi
: Selasa, 30 Agustus 2016
Penawaran Penyembelihan Hewan Qurban di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1437 H, kami Panitia Qurban 1437 H Masjid Baitul Hasib bermaksud melaksanakan kegiatan penyembelihan hewan qurban dengan penjelasan sebagai berikut:
Pemprov Jatim Berharap Pertolongan DAK – Tak Punya Duit untuk Kelola Dikmen
Sumber
: Jawa Pos, hal. 26
Edisi
: Senin, 29 Agustus 2016
Dispendik Kota Kediri Anggarkan Rp 5,1 Miliar – Untuk Komputer Gratis Tahap II
Sumber
: Jawa Pos, hal. 9
Edisi
: Minggu, 28 Agustus 2016
Dampak Perpres Nomor 66/2016 – Dana Bagi Hasil Kota Madiun Dipangkas Rp 75 M
Sumber
: Koran Sindo, hal. 4
Edisi
: Sabtu, 27 Agustus 2016
DPRD Gresik Tambah Hibah Rp 35 Miliar – Anggaran SKPD Dikepras Rp 123 Miliar
Sumber
: Jawa Pos, hal. 42
Edisi
: Jum'at, 26 Agustus 2016
Talangi Gaji Pegawai Melalui P-APBD – Usulan Dewan Sikapi Penundaan DAU
Ditundanya Dana Alokasi Umum(DAU) Kota Surabaya oleh Menkeu bakal mengganggu kinerja Pemkot Surabaya mengingat dana tersebut sudah dialokasikan sebagai gaji pegawai dalam APBD 2016. Untuk mengatasi masalah ini pihak legislatif meminta pemkot agar segera mengajukan Perubahan APBD 2016 agar bisa menggunakan dana dari PAD untuk menalangi gaji pegawai.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Masduki Toha mengatakan kebijakan pemerintah pusat yang...
Aset Amburadul Dinas Dikbud Tulungagung Mulai Ditertibkan
Amburadulnya pengelolaan aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Tulungagung kini mulai dibenahi. Apalagi, masalah aset ini menjadi catatan merah dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI dan mendapat sorotan dari DPRD setempat.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Dikbud Kabupaten Tulungagung Saifudin Zuhri mengungkapkan sudah melakukan upaya penertiban terkait aset yang menjadi cacatatan BPK RI. “Sudah kami laksanakan catatan baik...
Sosialisasi Amnesti Pajak di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Dalam rangka mensukseskan program pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan sosialisasi program amnesti pajak (tax amnesty) bagi seluruh PNS di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Sosialisasi ini diselenggarakan bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara.
Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada Kamis, 25 Agustus 2016 dan bertempat di Ruang Auditorium, Kantor BPK Perwakilan...
Jembatan Rejoto Jalan di Tempat
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mojokerto dipusingkan dengan beberapa proyek multiyears yang minim progres. Salah satunya proyek jembatan Pulorejo - Blooto (Rejoto). Pelaksanaan proyek senilai Rp40 miliar itu masih jalan di tempat.
Sejak proyek ini dikerjakan, rekanan PT Brahma Kerta tercatat telah menandatangani tiga kali kontrak kritis. Itu artinya, rekanan dinilai tak mampu mengerjakan proyek prestisius itu sesuai dengan jadwal....
Proyek Pemkot Mojokerto Senilai Rp 40 Miliar Terbengkalai – Rekanan Tak Bisa Penuhi Target Pengerjaan
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Kamis, 25 Agustus 2016
Pendapatan BUMD Bojonegoro Masih Kecil
Sumber
: Koran Sindo, hal. 4
Edisi
: Rabu, 24 Agustus 2016
Revitalisasi Tiga Pasar di Bangkalan Butuh Rp 3 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 3
Edisi
: Selasa, 23 Agustus 2016
Bantuan Bedah Rumah Disunat – Bupati Jombang Minta Desa Kembalikan Uang APBD
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Senin, 22 Agustus 2016
Pengembang [Diduga] Caplok Aset Pemkot Kediri
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Minggu, 21 Agustus 2016
Rumah Mesin Pengolah Sampah Rp 30 Miliar di Kota Batu Mulai Dibangun
Sumber
: Koran Sindo, hal. 5
Edisi
: Sabtu, 20 Agustus 2016
Perjadin DPRD Kab. Malang – Temuan BPK Rp 400 Juta Masuk Ranah Korupsi
Malang Corruption Watch (MCW) menilai, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur soal penyimpangan anggaran Rp 400 juta di Sekretariat Dewan terkait perjalanan dinas anggota DPRD bukan sekedar masalah administrasi.
Apalagi, jumlah tersebut dinilai sangat besar. Jadi, hal itu bukan lagi masalah administrasi, tapi masuk dalam ranah korupsi karena ada niat jahat. ”Selisih harganya begitu tinggi, masa mau...
Sekwan Kabupaten Malang Diduga Mark Up Tiket Pesawat
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur (Jatim) telah menemukan adanya dugaan mark up tiket perjalanan Anggota DPRD Kabupaten Malang, yang dilakukan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) dengan pihak agen perjalanan PT GMW. Akibat dugaan mark up tiket perjalanan tersebut, keuangan daerah dirugikan mencapai Rp 397,3 juta.
Menurut Koordinator Badan Pekerja Pro Desa Kabupaten Malang, Ahmad Kusaeri, Kamis (18/8), berdasarkan...
BUMD Migas Gresik Tolak Setor Dividen Rp 5 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 2
Edisi
: Jum'at, 19 Agustus 2016
Indonesia Kerja Nyata: Bekerja Cermat dan Kreatif untuk Indonesia
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2016, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Upacara bendera diselenggarakan pada Rabu, 17 Agustus 2016 dan bertempat di halaman depan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pada upacara bendera kali ini, Kepala BPK Perwakilan Provinsi...
Perjalanan Dinas di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang – BPK Temukan Penyimpangan Anggaran Rp 397 Juta
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur menemukan dugaan penyimpangan anggaran pada pos Sekretariat DPRD Kabupaten Malang yang berpotensi merugikan negara Rp 397 juta. Anggaran sebesar itu berasal dari biaya perjalanan dinas para anggota dewan beserta staf pada Sekretariat DPRD sebagai pendamping dari pihak eksekutif, tahun anggaran 2015.
Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Malang, Irianto mengatakan, temuan tersebut hanya...
Rp 5 Miliar untuk Pindahkan SMA PGRI Sumenep
Sumber
: Jawa Pos, hal. 13
Edisi
: Kamis, 18 Agustus 2016
Kepras Anggaran 14 Dinas – APBD Gresik 2016 Masih Terancam Defisit Rp 30 Miliar
Sumber
: Jawa Pos, hal. 32
Edisi
: Rabu, 17 Agustus 2016
Pemkab Gresik Potensi Defisit Rp 190 Miliar
Sumber
: Jawa Pos, hal. 42
Edisi
: Selasa, 16 Agustus 2016
Pemkot Mojokerto Gelontor Anggaran Rp 3 Miliar Perbaiki Kampung Kumuh
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 5
Edisi
: Senin, 15 Agustus 2016
Sumenep Menjadi Penerima Terakhir LHP BPK atas LKPD TA 2015
Pemerintah Kabupaten Sumenep menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP ) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2015 pada Senin, 15 Agustus 2016. Ini menjadikan Sumenep sebagai entitas pemeriksaan terakhir di Jawa Timur yang menerima LHP BPK atas LKPD TA 2015. Terlambatnya penyerahan LHP BPK ini disebabkan keterbatasan tenaga pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sehingga pemeriksaan...
Perolehan PAD Gresik Baru 36 Persen
Sumber
: Jawa Pos, hal. 34
Edisi
: Minggu, 14 Agustus 2016
LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2015 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 081/LHP/XVIII.SBY/07/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Kegiatan Operasional dan Investasi pada PT Wira Usaha Sumekar di Sumenep
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 080/LHP/XVIII.SBY/07/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas kegiatan operasional dan investasi pada PT Wira Usaha Sumekar di Sumenep.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pembayaran Utang Pemkot Batu Ngambang
Penyelesaian utang Pemkot Batu sebesar Rp11,4 miliar kepada pihak ketiga masih menjadi bahan perdebatan tim anggaran Pemkot Batu. Hingga kini, teknis pelaksanaan pembayaran utang tersebut belum jelas alias mengambang.
Asisten I Sekretaris Kota Batu Bidang Pemerintahan Choirul Syarief Tartillah menjelaskan, sesuai Permendagri No 52/2016 tentang Penyusunan APBD Kota Batu tahun 2016, pembayaran utang kepada pihak ketiga tidak perlu menunggu penetapan...
Kurang Sebulan, PBB Trenggalek Baru Dapat Rp 2,7 Miliar
Sumber
: Jawa Pos, hal. 9
Edisi
: Sabtu, 13 Agustus 2016
Dana Hibah di Pacitan Membengkak Rp 6,9 Miliar
Sumber
: Jawa Pos, hal. 11
Edisi
: Jum'at, 12 Agustus 2016
Catatan BPK Disepakati Ada Perubahan Perda Cadangan Pilgub Jatim 2018
Guna mendukung kegiatan penyelenggaraan Pilgub Jatim 2018, Pemprov Jatim mengajukan dan membentuk Raperda Nomor 12 Tahun 2014 tentang Dana Cadangan menjadi Perda.
Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf saat membacakan nota penjelasan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo soal Perda Dana Cadangan, menegaskan perda ini dibentuk untuk memberikan dasar hukum guna menyisihkan dana dari APBD Jatim untuk keperluan pembiayaan pemilihan...
SKPD di Gresik Hanya Serap Anggaran Publik 32 Persen
Sumber
: Jawa Pos, hal. 32
Edisi
: Kamis, 11 Agustus 2016
Perkuat APIP untuk Tekan Korupsi
Korupsi di lingkup pemda masih tergolong tinggi. Indikasi tersebut terlihat dari masih banyaknya pejabat daerah yang tertangkap KPK belakangan ini.
Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, salah satu penyebab sulitnya menekan angka korupsi daerah adalah lemahnya posisi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Akibatnya, upaya pengawasan keuangan daerah tidak berjalan secara maksimal. "Secara basic, APIP itu mestinya harus ditingkatkan (kualitas dan kewenangannya),"...
Rumah Dinas Pimpinan DPRD Kota Batu Dijadikan Vila
Sumber
: Koran Sindo, hal. 2
Edisi
: Rabu, 10 Agustus 2016
GAIB Soroti Dua Proyek Miliaran Disbudparpora
Miliaran rupiah dua kegiatan proyek fisik tahun anggaran (TA) 2015, di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Sampang tak sesuai kontrak. Kegiatan tersebut menuai sorotan ormas Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB), yang mendorong penegak hukum segera menindaklanjuti kegiatan tersebut.
Menurut Habib Yusuf, Ketua Ormas GAIB, Senin (8/8), dua kegiatan proyek di Disbudparpora Sampang TA 2015 yang tak sesuai kontrak...
PKK Jombang Pakai Dana Desa – “Ngelencer” ke TMII Jakarta
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Selasa, 9 Agustus 2016
Reklamasi Pengembangan Boom di Tuban Terganjal Izin
Sumber
: Jawa Pos, hal. 9
Edisi
: Senin, 8 Agustus 2016
Optimistis Capai Target – Pajak Reklame Surabaya Terealisasi 50 Persen
Sumber
: Jawa Pos, hal. 26
Edisi
: Minggu, 7 Agustus 2016
Bedah Kampung Telan Rp 3,6 Miliar – Menjangkau 7 Kelurahan di Kota Mojokerto
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Sabtu, 6 Agustus 2016
Gubernur Usulkan Laporan Kinerja Pemerintah Dijadikan Satu – Antara Laporan ke Kemendagri, Kemenpan dan BPK
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengusulkan agar sistem pelaporan kinerja pemerintah yang selama ini berjalan sendiri-sendiri, yakni kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, agar dijadikan satu. Tujuannya agar lebih efektif dan efisien.
“Selama ini sistem laporan kinerja dibeda-bedakan. Ada tiga laporan yang harus kita buat...
Habiskan Rp 29,99 Miliar, Graha Mojokerto Service City (GSMC) Jadi Pusat Layanan
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Jum'at, 5 Agustus 2016
BPK: Rp 1,82 Triliun Piutang Kejaksaan Tak Jelas
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya ketidakjelasan uang pengganti perkara korupsi senilai Rp 1,82 triliun di Kejaksaan Agung. Laporan mengenai dana tersebut tidak disertai dokumen sumber yang memadai.
Hal ini terungkap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015 yang dikeluarkan BPK. Disebutkan, piutang uang pengganti Kejaksaan pada 2015 naik menjadi Rp 15,7 triliun atau naik Rp 1,2 triliun dari piutang...
Perbaikan Puskesmas di Gresik Rampung 2018
Sumber
: Koran Sindo, hal. 2
Edisi
: Kamis, 4 Agustus 2016
Aset Daerah Kabupaten Jember Raib Sejak 1977
Kabar hilangnya aset pendapa senilai Rp 4 miliar akhirnya terkuak. Jumlah tersebut merupakan perhitungan kumulatif seluruh aset sejak 1977 hingga Desember 2014. Bukan hanya pendapa dan kantor Bupati Jember, tapi semua aset di bawah pengawasan Bagian Umum Pemkab Jember.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Pemkab Jember Ita Puri Handayani menjelaskan, dari inventarisasi, banyak keberadaan aset yang belum jelas....
DPRD Tulungagung Tetapkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2015
DPRD Tulungagung, Jumat (29/7) lalu, menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Perda. Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung yang berlangsung di Ruang Graha Wicaksana lantai dua Kantor DPRD Tulungagung.
Delapan fraksi di DPRD Tulungagung, yakni Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat dan Fraksi Semangat...
Batu Bangun Fasilitas Smart City – Pemkot Siapkan Dana Rp 10 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 2
Edisi
: Selasa, 2 Agustus 2016
Rp 15 Miliar untuk Bangun Sembilan Jembatan di Pacitan
Sumber
: Jawa Pos, hal. 9
Edisi
: Senin, 1 Agustus 2016
Komersial, Pengelolaan GOR A Yani Kota Mojokerto Diprotes
Sumber
: Koran Sindo, hal. 2
Edisi
: Sabtu, 30 Juli 2016
Aset Pemkab Jember Senilai Rp 4 Miliar Raib
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1 dan 11
Edisi
: Jum'at, 29 Juli 2016
DAK Pendidikan Sumenep Susut Rp 2 Miliar
Sumber
: Jawa Pos, hal. 8
Edisi
: Kamis, 28 Juli 2016
Pihak Ketiga, Solusi Target Retribusi Perizinan di Gresik
Sumber
: Jawa Pos, hal. 32
Edisi
: Rabu, 27 Juli 2016
Proyek Selesai, Kontraktor Belum Bayar PPN ke Pemkab Gresik
Sumber
: Koran Sindo, hal. 2
Edisi
: Selasa, 26 Juli 2016
BPK-KPK Kompak Beri Lampu Hijau – Dana Banpol Bisa Sampai Rp 20 Triliun
Peluang adanya tambahan dana dari APBN untuk partai politik terbuka lebar. Dua institusi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memiliki pandangan yang sama. Dana bantuan politik (banpol) yang saat ini Rp 108 per suara memang layak dinaikkan.
"Saya pernah di partai politik, pernah juga di DPR. Dana sebesar itu untuk bangun kantor saja tidak bisa," beber...
Akhir Juli, Raperda Penyertaan Modal PDAM Kota Surabaya Rampung
Panitia khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal PDAM bekerja keras menyelesaikan rancangan draft. Diharapkan pada akhir bulan ini, penyusunan draft raperda sudah rampung.
Tim pansus dari Komisi A DPRD Surabaya bersama jajaran Pemkot Surabaya, dan jajaran manajemen PDAM, tengah menyusun rumusan penyertaan modal pemerintah kota ke PDAM, mulai 2003 hingga 2019.
Wakil Ketua A DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan,...
Pasar Tradisional di Sidoarjo Direvitalisasi
Sumber
: Kompas, hal. 23
Edisi
: Senin, 25 Juli 2016
Proyek RS Gambiran dan Poltek Kota Kediri Dilanjutkan
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Minggu, 24 Juli 2016
Pajak Hotel-Restoran di Surabaya Bakal Dibuat Online
Sumber
: Koran Sindo, hal. 13 dan 14
Edisi
: Sabtu, 23 Juli 2016
Genjot Pembangunan, DPRD Jatim Minta Aparat Hukum Patuhi Instruksi Presiden
Dewan meminta aparat hukum mematuhi dan merealisasikan intruksi Presiden Jokowi kepada aparat hukum yakni kepolisian dan kejaksaan untuk tidak mengkriminalisasikan kepala daerah atas kebijakan yang diambil.
Anggota Fraksi Hanura-Nasdem DPRD Jatim, Bambang Rianto mengakui jika yang terjadi saat ini angka silpa (sisa lebih pengunaan anggaran) sangat tinggi dikarenakan kepala daerah maupun DPRD tidak berani dalam mengeluarkan kebijakan apalagi yang menyangkut...
Serapan Anggaran Dinas PU Kota Mojokerto Loyo
Sumber
: Koran Sindo, hal. 2
Edisi
: Jum'at, 22 Juli 2016
Calon Jama’ah Haji Tuban Disubsidi Rp 300 Juta
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 6
Edisi
: Kamis, 21 Juli 2016
Jaksa Ciduk Kabag Administrasi Pemerintahan – Korupsi PBJ di Setdakab Bangkalan
Setelah heboh soal Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan Satreskrim Polres Bangkalan terhadap staf Kecamatan Tanjung Bumi, kini giliran kejaksaan mengungkap korupsi.
Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pemerintahan Kabupaten Bangkalan, Bagus Hariyanto diciduk Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Rabu (20/7/2016) petang atas dugaan korupsi anggaran Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp 3,2 miliar di tahun 2014. Ia diperiksa mulai pukul 14.00 hingga 17.15...
RSUD Sidoarjo Berharap Klaim ke BPJS Dibayar Tepat Waktu
Pengajuan tagihan RSUD Kabupaten Sidoarjo kepada pihak BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan Cabang Sidoarjo, diharapkan bisa tepat waktu dalam pembayarannya. Agar tidak mengganggu cash flow keuangan di RS ini.
Proses klaim pembayaran dalam Perpres Nomor 12 tahun 2013 dalam pasal 38 ditegaskan, BPJS wajib membayar fasilitas kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 hari sejak dokumen...
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester I 2016
Sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan pemantauan dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) semester I tahun 2016. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari, 19 s.d 20 Juli 2016 dan diikuti oleh para pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan perwakilan instansi terkait...
Gedung Pemkab Mojokerto Dipindah ke Mojosari
Sumber
: Koran Sindo, hal. 2
Edisi
: Rabu, 20 Juli 2016
Pemkab Jember Diminta Laksanakan Rekomendasi BPK
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember mendesak pemerintah kabupaten setempat untuk melaksanakan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan APBD 2015.
“Ada sejumlah rekomendasi dan catatan dari LHP BKP terhadap APBD 2015, sehingga Pemkab Jember melalui SKPD harus menindaklanjutinya dan tidak boleh diabaikan,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi di Jember, Selasa (19/7).
Menurut dia, sebagian besar...
Ratusan Juta Rupiah Pekerjaan PU Bina Marga Tak Sesuai Kontrak
Delapan kegiatan proyek fisik di PU Bina Marga Kabupaten Sampang tahun 2015, ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ratusan juta rupiah tak sesuai nilai kontrak, temuan BPK tersebut diwajibkan pihak rekanan mengembalikan pada kas daerah.
Temuan BPK tersebut, dibenarkan Fauzi kepala bidang (Kabid) pemeliharaan PU Bina Marga Kabupaten Sampang, bahkan hingga saat ini secara mencicil pihak rekanan mulai mengembalikan selisih dari...
Biro TI Selenggarakan Sosialisasi SIPTL di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Biro Teknologi Informasi dan Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan melaksanakan sosialisasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada Senin, 18 Juli 2016. SIPTL adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dengan tujuan untuk mengelola data pemantauan tindak lanjut secara real time antara BPK dengan entitas yang diperiksa. Aplikasi ini dijalankan secara online antara BPK...
Hasil Audit BPK RI, Lumajang Terdapat Silpa Tahun Anggaran 2015 Rp 313 Miliar
Adanya Silpa Tahun Anggaran 2015 yang harus dipergunakan untuk tahun 2016 yang didasarkan pada hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Jawa Timur yang menyebutkan angka sebesar 312 Milyar 815 juta 223 ribu 633 rupiah, menurut Bupati Lumajang Drs. As’at Malik perlu untuk dipergunakan dalam rangka pembangunan Kabupaten Lumajang untuk tahun 2016.
Dari sisa anggaran tersebut menurut As’at telah dipergunakan...
Pemkot Blitar Siap Bangun Pasar Legi Kembali
Pasca terjadinya kebakaran Pasar Legi, Pemerintah Kota Blitar dan para pedagang Pasar Legi yang menjadi korban kebakaran mengadakan pertemuan di Balai Kusumowicitro, Minggu (17/7) malam lalu. Hasil pertemuan ini, Pemerintah Kota Blitar akan membangun kembali Pasar Legi, dimana pertemuan ini dihadiri oleh 1.500 pedagang Pasar Legi yang menjadi korban kebakaran.
Wali Kota Blitar, Muhammad Samanhudi Awar mengatakan, untuk melakukan pembangunan...
Kasus Gedung DPRD Kota Madiun – Klarifikasi Kerugian, Pemkot Panggil PT AJP
Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun menghadirkan perwakilan PT AJP sebagai pelaksana proyek gedung baru DPRD Kota Madiun dan PT Parigraha Consultan selaku Manajemen Konstruksi (MK) pada Senin (18/7) kemarin. Lembaga eksekutif ini mengklarifikasi kerugian negara yang timbul dalam proyek ini.
Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur tertanggal 30 Mei...
Dua Loyalis Djalal Jadi Tersangka – Kasus Dugaan Korupsi Bansos Kelompok Usaha Bersama
Kasus dana bantuan sosial (bansos) untuk kelompok pengajian di Jember akhirnya menyeret dua tersangka.
Kedua tersangka masing-masing berinisial AIH selaku Ketua Forum Komunikasi Antar-Umat Beragama (FKUB) yang juga mantan anggota DPRD Jember dan tersangka berinisial RZ, salah satu pegawai swasta yang juga wartawan senior radio swasta. Keduanya diketahui merupakan loyalis MZA Djalal ketika masih menjabat sebagai Bupati Jember.
Kepala Kejaksaan Negeri...
Finishing Pasar Kliwon Kota Mojokerto Meleset
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Selasa, 19 Juli 2016
Hasil Kuesioner Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Triwulan II-2016
Pada periode April s.d. Juni 2016, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan pengaduan masyarakat di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada 2 responden (pemberi pengaduan), dengan hasil sebagai berikut:
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan II-2016
Pada periode April s.d. Juni 2016, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada 12 responden (pemohon informasi), dengan hasil sebagai berikut:
Keluarga Besar BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Selenggarakan Halal Bihalal
Masih dalam suasana Idul Fitri 1437 H, keluarga besar BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengadakan acara halal bihalal. Acara yang diselenggarakan pada hari Senin, 18 Juli 2016 di Ruang Auditorium - Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al Qur'an,...
Taman Tlekung dan Temas Mangkrak Tak Terurus
Kondisi taman bermain anak di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, dan Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, tak terurus. Sejak dibangun pada Desember 2015, kedua taman itu tidak pernah dirawat. Saat ini kondisi taman ditumbuhi rumput liar dan semak belukar. Permainan anak-anak berupa ayunan, jungkat-jungkit, rumah lorong, dan papan panjat, catnya mulai kusam.
“Pembangunan taman di Desa Tlekung dan Kelurahan Temas belum diserahkan...
Bantuan Parpol di Gresik Terganjal BPK – Akibat Catatan untuk 4 Parpol pada 2015
Sampai saat ini, dana bantuan partai politik (Banpol) di Kabupaten Gresik belum bisa dicairkan. Penyebabnya, seluruh partai penerima bantuan belum menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan tahun 2015.
Dari hasil audit yang dilakukan BPK, tercatat ada tujuh partai penerima bantuan di Gresik yang laporannya pada tahun 2015 lalu mendapat catatan.
Dari tujuh partai tersebut, sejauh ini sudah ada empat...
DPRD Gresik Kecam Minimnya Retribusi
Fraksi-fraksi di DPRD Gresik serempak menyoroti lambannya kinerja Pemkab Gresik. Terutama kinerja di bidang pendapatan retribusi yang terbilang masih jauh dari target yang telah ditentukan.
Sorotan itu disampaikan para juru bicara fraksi saat menyampaikan pendapatnya dalam Rapat Paripurna pemandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2015 di Gedung DPRD Gresik, Jum'at (15/7).
"Dari target retribusi daerah Rp 230 miliar, hanya tercapai...
Jalan Poros Desa yang Disegel Warga di Sampang Tak Dibiayai Dana Desa
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 6
Edisi
: Senin, 18 Juli 2016
Rp 1,6 Miliar untuk Pantau Ibu Hamil di Gresik
Sumber
: Jawa Pos, hal. 29
Edisi
: Minggu, 17 Juli 2016
Tunggakan PDAM Bangkalan Rp 1,6 Miliar Ditagih ke Siapa ?
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Sabtu, 16 Juli 2016
LKPD Kabupaten Jember Tahun 2015 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 64/LHP/XVIII.SBY/05/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 53/LHP/XVIII.SBY/05/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 59/LHP/XVIII.SBY/05/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Probolinggo Tahun 2015 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 79/LHP/XVIII.SBY/07/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Pasuruan Tahun 2015 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 73/LHP/XVIII.SBY/06/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pamekasan Siap Bangun TPA Ramah Lingkungan
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1 dan 11
Edisi
: Jum'at, 15 Juli 2016
LKPD Kabupaten Malang Tahun 2015 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 45/LHP/XVIII.SBY/05/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Malang Tahun 2015 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 57/LHP/XVIII.SBY/05/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Blitar Tahun 2015 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 47/LHP/XVIII.SBY/05/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 46/LHP/XVIII.SBY/05/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 55/LHP/XVIII.SBY/05/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 78/LHP/XVIII.SBY/06/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2015 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 44/LHP/XVIII.SBY/05/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Kediri Tahun 2015 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 52/LHP/XVIII.SBY/05/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Fraksi DPRD Kota Madiun Soroti SILPA 2015
Berdasarkan LKPD Kota Madiun 2015 audited BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), realisasi pendapatan daerah Kota Madiun 2015 melampaui target sebesar Rp 10,189 miliar lebih. Sedang realisasi belanja daerah tidak sesuai target Rp 329,039 miliar lebih atau terealisasi 72,9 persen.
Sehingga terjadi pergeseran defisit ke surplus anggaran daerah 2015. APBD 2015 yang semula diproyeksikan defisit Rp 239,529 miliar lebih pada pelaksanaannya justru...
Pemulihan Pasar Legi Disiapkan Rp 15 Miliar dari Pemkot Blitar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 3
Edisi
: Kamis, 14 Juli 2016
Desa Wajib Selesaikan SPj ADD I – Untuk Cairkan ADD Tahap II di Kota Batu
Sumber
: Koran Sindo, hal. 5
Edisi
: Rabu, 13 Juli 2016
Apa Perbedaan antara BPK dan BPKP ?
Masyarakat sering bingung ketika disodori pertanyaan: apakah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu ? Dan apa bedanya antara BPK dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) ?
Secara administratif, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah sebuah lembaga negara Republik Indonesia, sama dan setingkat dengan lembaga negara lain seperti:
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI),
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI),
Dewan Perwakilan...
Jazz Ijen – Hasil Pentas untuk Beasiswa Anak Petambang
Sebanyak 77 anak petambang belerang dari Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menerima beasiswa dari hasil sumbangan pentas Jazz Ijen yang diselenggarakan pada 2015. Beasiswa tersebut dibagikan saat acara halal bihalal di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Senin (11/7).
Jumlah dana beasiswa yang terkumpul dalam gelaran Jazz Ijen tersebut Rp 251 juta. Sebanyak Rp 58 juta di antaranya...
Calo Tiket Marak, Wisata Legenda Gagal Penuhi Target PAD ke Pemkab Malang
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 9
Edisi
: Selasa, 12 Juli 2016
DPRD Gresik Temukan Tunggakan Pajak APBD 2015
Beberapa proyek bernilai miliaran pada APBD 2015 ternyata masih menyisakan masalah. Dewan berharap, keteledoran Pemkab Gresik dalam proses pencairan jangan sampai terulang di tahun berikutnya. Karena kelebihan pembayaran dari proyek belum membayar pajak, sehingga merugikan negara.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik, Mustajab, membenarkan adanya temuan proyek bernilai miliaran yang belum terbayar pihak kontraktor secara lunas. Hal itu terungkap dari...
DPRD Surabaya Minta Dana Hibah Jasmas Dicairkan
Sumber
: Koran Sindo, hal. 2
Edisi
: Senin, 11 Juli 2016
Pemkot Malang Kini Ragu 3 Proyek Besar
Pemkot Malang mulai pesimistis dengan realisasi pembangunan tiga mega proyek, yakni Jembatan Kedungkandang, Islamic Centre, dan gorong-gorong bersistem jacking di Jalan Bondowoso-Kali Metro. Anggaran sekitar Rp 76 miliar untuk tiga proyek itu pada APBD 2016 belum tersentuh meski sudah memasuki bulan Juni.
"Dari saya dan dewan telah berpikiran sama. Setelah penandatanganan pakta integritas dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), semua program...
Jaringan Listrik Desa di Sampang Tak Kunjung Terwujud
Sumber
: Jawa Pos, hal. 8
Edisi
: Minggu, 10 Juli 2016
Dinas Pendidikan Jawa Timur Cari Solusi Pendanaan SMA/SMK
Sumber
: Koran Sindo, hal. 2
Edisi
: Sabtu, 9 Juli 2016
Proyek Underpass Surabaya Mulai Jalan Pelan-Pelan
Sumber
: Jawa Pos, hal. 22
Edisi
: Jum'at, 8 Juli 2016
Perawatan Speedboat Dishubkominfo Bangkalan Telan Rp 75 Juta
Sumber
: Jawa Pos, hal. 7
Edisi
: Selasa, 5 Juli 2016
Mobil Dinas DPRD Pamekasan Dipinjam Konstituen
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 2
Edisi
: Senin, 4 Juli 2016
Jangan Jadi Momen Sesaat – Pemkot Surabaya Anggarkan Rp 30 M untuk UN Habitat
Persiapan Pemkot Surabaya untuk pelaksanaan Prepcom III UN Habitat memang sedang gencar. Euforia Prepcom III UN Habitat jangan sampai sesaat saja. Pemkot harus memastikan dapat berdampak positif secara berkesinambungan.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Aden Darmawan mengatakan, untuk menyambut hajatan tersebut, anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 30 miliar. "Jadi, harus dikerjakan benar," ungkapnya.
Menurut Aden, bukan hanya fokus persiapan, pemkot seharusnya...
Dana Hibah Rp 163 Miliar di Gresik Masih Bermasalah
Sumber
: Jawa Pos, hal. 33
Edisi
: Minggu, 3 Juli 2016
LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2015 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 63/LHP/XVIII.SBY/05/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2015 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 62/LHP/XVIII.SBY/05/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 54/LHP/XVIII.SBY/05/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2015 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 48/LHP/XVIII.SBY/05/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Madiun Tahun 2015 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 61/LHP/XVIII.SBY/05/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 60/LHP/XVIII.SBY/05/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2015 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 68/LHP/XVIII.SBY/05/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 50/LHP/XVIII.SBY/05/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 67/LHP/XVIII.SBY/05/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2015 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 56/LHP/XVIII.SBY/05/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 51/LHP/XVIII.SBY/05/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 58/LHP/XVIII.SBY/05/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2015 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 65/LHP/XVIII.SBY/05/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 66/LHP/XVIII.SBY/05/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Batal Multiyears, RSUD Krian Dimulai 2017
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Kamis, 30 Juni 2016
Tunggakan PBB di Surabaya Rp 33 Miliar – Tagih Door-to-Door
Sumber
: Jawa Pos, hal. 42
Edisi
: Rabu, 29 Juni 2016
Pendapatan Gresik Sebesar Rp 390 Miliar Terancam Hilang – Buntut Pencabutan Perda oleh Pemerintah Pusat
Sumber
: Jawa Pos, hal. 38
Edisi
: Selasa, 28 Juni 2016
Kabupaten Trenggalek dan Kota Probolinggo Kembali Mendapat WDP
Dua entitas di lingkungan pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kedua entitas tersebut adalah Kabupaten Trenggalek dan Kota Probolinggo. Terhadap kedua entitas tersebut, BPK memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2015. Opini ini sama dengan opini yang diperoleh kedua entitas tersebut pada tahun lalu.
Hal tersebut...
Pemprov Jatim Krisis Anggaran – Kekurangan APBDP Rp 1,5 Triliun
Sumber
: Jawa Pos, hal. 30
Edisi
: Senin, 27 Juni 2016
Target Retribusi Wisata Kabupaten Probolinggo Naik Rp 64 Juta
Sumber
: Jawa Pos, hal. 6
Edisi
: Minggu, 26 Juni 2016
Polda Sita Rp 1,373 Miliar – Dugaan Penyelewengan Retribusi PT Smelting
Penyidik tindak pidana korupsi Ditreskrimsus Polda Jatim bergerak cepat dalam mengusut dugaan penyelewengan dana retribusi PT Smelting di Gresik. Polisi menyita duit Rp 1,373 miliar sebagai barang bukti. Duit tersebut ditemukan dalam rekening penampungan.
Penyitaan itu merupakan kelanjutan dari penggeledahan tim tindak pidana korupsi yang dipimpin AKBP Sudamiran pada Selasa (21/6) di rumah Dukut Imam Widodo (DIW) di Rungkut. Dukut...
Setoran Gas ke APBD Sidoarjo dari PD Aneka Usaha Meragukan
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 5
Edisi
: Jum'at, 24 Juni 2016
Data Tak Valid, BPK Soroti Impor Pangan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ragu akan validitas data yang digunakan pemerintah dalam keputusan impor pangan. Karena itu, kata Anggota IV BPK, Rizal Djalil, BPK menyoroti impor pangan yang dilakukan pemerintah lantaran kerap menimbulkan beragam masalah. "Impor pangan menimbulkan gejolak harga dan petani dirugikan karena harga jadi anjlok," katanya, kemarin.
BPK mengaudit kebijakan pangan untuk melihat benar tidaknya keputusan impor oleh...
Mantan Sekkab Gresik Jadi Tersangka – Bersama Dua Pejabat PT Smelting
Penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan dana retribusi sewa perairan dengan PT Smelting di Gresik memasuki babak baru. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp 1,3 miliar itu. Salah satunya adalah mantan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Gresik Husnul Khuluq yang dianggap sebagai otak penyelewengan.
Penetapan tersangka itu dilakukan setelah penyidik Polda Jatim berhasil mengumpulkan dua alat bukti...
Pemkot Khawatir Jadi Temuan BPK – Bila Membeli Rumah Lahir Bung Karno Rp 5 Miliar
Rencana Pemkot membeli rumah kelahiran Bung Karno di Jalan Peneleh Gang Pandean IV Nomor 40 menemui jalan terjal. Sejak 2012, pemilik rumah tidak mau melepas rumah bersejarah tersebut dengan harga murah. Karena itu, Ketua DPRD Surabaya Armuji berusaha mempertemukan sejumlah pihak terkait. Sayangnya, pemilik rumah menolak datang.
Sedianya pertemuan tersebut berlangsung pukul 13.00. Namun, setelah satu jam menunggu, sejumlah perwakilan...
Pemkab Bojonegoro Cairkan Dana Desa Rp 196 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 3
Edisi
: Kamis, 23 Juni 2016
BPK Tegaskan Larang Retribusi Jasa Pelabuhan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melarang pungutan retribusi jasa kepelabuhanan di Gresik. Namun, meski larangan itu berlaku sejak 2015, Pemkab Gresik ternyata masih memungut retribusi tersebut ke seluruh operator pelabuhan khusus (pelsus).
Kebijakan itu berbuntut rekomendasi BPK agar pemkab segera merevisi peraturan daerah (perda) tentang penarikan retribusi. Tarikan tersebut sudah diambil alih pemerintah pusat. Larangan itu terungkap dalam rekomendasi BPK...
Pemkot Surabaya Tunda Renovasi Dua Terminal Tipe A – Gara-gara Rencana Peralihan ke Pemprov
Sumber
: Jawa Pos, hal. 30
Edisi
: Rabu, 22 Juni 2016
Audit BPK – Ada Persoalan Kronis Terkait Data Pangan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya persoalan kronis terkait data produksi dan produktivitas pangan di lapangan. Persoalan kronis terkait data ini ikut memengaruhi kebijakan impor pangan yang tidak berdasarkan data yang jelas.
Demikian beberapa poin yang mengemuka dalam konferensi pers Anggota IV BPK Rizal Djalil, Senin (20/6) di Kantor BPK, Jakarta. Persoalan itu ditemukan saat audit kebijakan kinerja pangan dan...
Dikeluhkan, Desa di Sidoarjo Ditarget Langganan 40 Koran
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 5
Edisi
: Selasa, 21 Juni 2016
Proyek Gedung DPRD Kota Madiun Rugikan Rp 338 Juta
Proyek pembangunan Gedung DPRD Kota Madiun senilai Rp 29,3 miliar yang terhenti tercatat menimbulkan kerugian negara hingga ratusan juta rupiah. Hal ini diketahui dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun Agoes Purwo Widagdo mengungkapkan, sesuai laporan hasil penghitungan BPK Perwakilan Jatim, kerugian negara akibat pembangunan proyek tersebut mencapai Rp 338...
Tak Segera Dilelang, Proyek SKPD Kota Batu Akan Dibatalkan
Sumber
: Koran Sindo, hal. 5
Edisi
: Senin, 20 Juni 2016
Aptanhad Indonesia Protes Keras BPK RI – Terkait Tunjangan Pj Bupati/Walikota
Dipermasalahkannya uang tunjangan bagi Penjabat (Pj) bupati/walikota oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam catatannya ternyata mendapat protes keras dari sejumlah pengamat yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi (Aptanhad) Indonesia.
Sekjen Aptanhad Indonesia, Himawan Estu Bagio menegaskan seharusnya yang mengatur persoalan uang tunjangan bukanlah BPK, namun hal tersebut masuk dalam kewenangan Mendagri. Selanjutnya seorang Pj yang...
Proyek PJU Sidoarjo Pernah Jadi Bancakan
Proyek pengadaan penerangan jalan umum (PJU) di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemkab Sidoarjo pernah menjadi langganan bancakan. Sebelum 2013, proyek dengan anggaran cukup besar itu dibuat dalam paket kecil dan tanpa lelang. Total ada 200 pekerjaan yang dilakukan dengan penunjukan langsung (PL). Akibatnya, pekerjaan menjadi tidak optimal.
Fakta tersebut terungkap dalam sidang lanjutan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di...
Rusak Tahunan, Jembatan Guyung di Ngawi Tak Diperbaiki
Sumber
: Jawa Pos, hal. 13
Edisi
: Minggu, 19 Juni 2016
Kabupaten Madiun Pertahankan Opini WTP
Kabupaten Madiun berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2015. Ini merupakan yang ketiga kalinya secara berturut-turut Pemerintah Kabupaten Madiun meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Opini WTP tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Kabupaten Madiun TA 2015 yang diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur...
Bazaar Ramadhan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Dalam rangka menyemarakkan Ramadhan 1437 Hijriyah, Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Bazaar Ramadhan. Kegiatan bazaar ini diselenggarakan selama 3 (tiga) hari, 14 s.d. 16 Juni 2016. Bazaar dibuka oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto dengan didampingi Ketua DWP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Erna Trilukhitasari Diananingsih.
Bazaar Ramadhan ini menyediakan bermacam-macam...
Komisi C Minta Sertifikasi Aset Pemprov Tuntas 2020
Komisi C DPRD Jatim terus mengawal penyelesaian aset milik Pemprov Jatim yang belum tersertifikasi. Menurut data yang ada dari 1.135 bidang, baru sekitar 20 persen yang telah bersertifikasi. Karenanya untuk mencapai target 2020 tuntas, APBD Jatim setiap tahunnya terus menganggarkan, dimana 2016 ini telah dialokasikan sebesar Rp 1,5 miliar.
Ketua Komisi C DPRD Jatim, Thoriqul Haq menegaskan dewan berharap sertifikasi...
LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2015 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 77/LHP/XVIII.SBY/06/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Semua Pimpinan DPRD Bangkalan Dapat Jatah Mobil Baru
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 7
Edisi
: Jum'at, 17 Juni 2016
BPK Isyaratkan Mantan Pj Bupati/Walikota Kembalikan Uang Tunjangan
Meski pelaksanaan Pilkada serentak 2015 telah usai, namun masih ada sejumlah permasalahan yang melanda Pj Bupati/Walikota yang berasal dari pejabat di lingkungan Pemprov Jatim. Di mana dari catatan BPK ditemukan sejumlah Pj mendapatkan tunjangan dobel baik dari posisinya sebagai Kepala SKPD serta pada posisi Pj. Karenanya, bagi Pj yang bermasalah diminta untuk mengembalikan dana tersebut.
Ketua Komisi A DPRD Jatim...
DPRD Sumenep Geram Soal Pasar Anom Baru – 9 Tahun Dibangun Masih Semrawut
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 5
Edisi
: Kamis, 16 Juni 2016
LKPD Kota Surabaya Tahun 2015 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 75/LHP/XVIII.SBY/06/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Akhirnya Kota Batu Meraih WTP
Kerja keras Pemerintah Kota Batu dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah terbayar. Setelah berulang-ulang berkutat dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), akhirnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kota Batu atas LKPD TA 2015. Ini adalah pertama kalinya Kota Batu meraih opini WTP atas pengelolaan keuangan daerahnya.
Opini...
LKPD Kota Batu Tahun 2015 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 76/LHP/XVIII.SBY/06/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Proyek Saluran Air Jalan Kiai Tambak Deres Surabaya Senilai Rp 6,8 Miliar Amburadul
Sumber
: Koran Sindo, hal. 13 dan 14
Edisi
: Rabu, 15 Juni 2016
Penyerahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015
Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Senin (13/6) menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 pada Ketua DPRD Tulungagung Supriyono, dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung.
Selain itu, dalam rapat paripurna dalam rangka penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 dan raperda lainnya pada masa sidang III tahun sidang II yang berlangsung di Kantor DPRD Tulungagung tersebut, Bupati Syahri...
DPRD Jatim Apresiasi Kinerja Laporan Keuangan 2015 Pemprov Jatim
Setelah sekali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kini pada APBD 2015 dalam pengelolaan keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2015 dengan nomor 69/LHP/XVIII.SBY/05/2016.
LHP BPK atas laporan keuangan Pemprov Jatim tersebut diserahkan langsung oleh...
Opini WTP Provinsi Jatim – BPK RI Beri Tiga Catatan
Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2015, BPK memberikan opini WTP. Hal ini meningkat dari tahun lalu yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Kami sangat menghargai upaya-upaya yang telah dilakukan Gubernur Jatim beserta segenap jajarannya yang berhasil memperoleh opini WTP kembali, dan ini untuk yang...
Lima Kali Jatim Raih Penghargaan WTP
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan penghargaan atas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinilai akuntabel dan transparan. Karena kondisi ini, Jatim untuk kali kelima berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Opini itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2015. Hasil pemeriksaan itu diserahkan BPK kepada Gubernur Jatim...
Jatim Dapat Opini WTP – Tapi Masih Ada Ganjalan di Laporan Dana Hibah
Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat bernapas lega menyusul selesainya pemeriksaan Laporan Keuangan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015. Kemarin (13/6) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan tersebut.
Artinya, laporan keuangan yang dibuat Pemprov Jatim telah dianggap bebas dari penyimpangan serta memenuhi unsur-unsur akuntabilitas. Tepuk tangan langsung menggema di...
Pemkot Madiun Siapkan Rp 42 Miliar untuk Gaji ke-13 dan 14
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1 dan 11
Edisi
: Selasa, 14 Juni 2016
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berhasil Meraih Kembali Opini WTP
Provinsi Jawa Timur patut berbangga karena mendapat kado yang membahagiakan pada Bulan Ramadhan tahun ini. Setelah sempat turun opini menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur TA 2015.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)...
Penyusunan RKA 2017 dan Revisi RKP/RKSP 2016
Dalam rangka menyambut semester II TA 2016 dan persiapan kegiatan TA 2017, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan konsinyering Penyusunan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2017 dan Revisi Rencana Kerja Pemeriksaan/Rencana Kerja Sekretariat Jenderal dan Penunjang (RKP/RKSP) Semester II TA 2016. Acara ini bertempat di Ruang Auditorium, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan berlangsung selama tiga hari,...
Lagi, Komisi D Gresik Dapat Laporan Pungli Sekolah
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 5
Edisi
: Senin, 13 Juni 2016
Sambutan Anggota V BPK pada Acara Penyerahan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jawa Timur TA 2015
Pidato yang disampaikan Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak., M.M., C.P.A., CA. dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur TA 2015 di Surabaya pada tanggal 13 Juni 2016.
UNDUH
Pemkot Surabaya Siap Kehilangan Rp 56 Miliar dari Cukai Rokok
Sumber
: Koran Sindo, hal. 10
Edisi
: Minggu, 12 Juni 2016
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TA 2015
Siaran Pers tentang Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur TA 2015.
LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 69/LHP/XVIII.SBY/05/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Tiga Tahun, Anggaran Mobil Dinas Pemkot Malang Capai Rp 39,2 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 5
Edisi
: Sabtu, 11 Juni 2016
DPPKA Terapkan Kinerja Keuangan Berbasis Akrual – Pemkot Mojokerto Kembali Raih WTP dari BPK
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jatim kepada Pemkot Mojokerto, tidak bisa dipisahkan dari kinerja Dinas Pendapatan Pengelolahan Keuangan dan Aset (DPPKA) setempat.
Penerapan pengelolaan keuangan berbasis akrual yang dilakukan DPPKA memberikan kontribusi didapatkannya opini WTP itu. “Dengan model akrual, sistem penilaian dari BPK lebih menyeluruh, dari sisi SDM harus mumpuni, waktu penilaian...
Targetkan Akhir Tahun, BUMD Migas Pemkab Tuban Mulai Beroperasi
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 7
Edisi
: Jum'at, 10 Juni 2016
LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 72/LHP/XVIII.SBY/06/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2015 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 70/LHP/XVIII.SBY/06/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Mojokerto Tahun 2015 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 74/LHP/XVIII.SBY/06/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Kota Mojokerto Kembali Raih Opini WTP, Kota Pasuruan Tetap WDP
Masih dalam rangkaian kegiatan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2015 kepada dua entitas di wilayah Jawa Timur. Kali ini entitas yang menerima penyerahan LHP BPK tersebut adalah Kota Mojokerto dan Kota Pasuruan.
LHP BPK atas LKPD TA 2015 tersebut diserahkan kepada...
Perubahan Anggaran Tanpa Sepengetahuan DPRD – DPRD Sampang Panggil Tiga Dinas Pekerjaan Umum
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 6
Edisi
: Kamis, 9 Juni 2016
Rp 8 Miliar untuk Pengembangan Usaha 38 Lumbung Pangan di Lamongan
Sumber
: Kompas, hal. 20
Edisi
: Rabu, 8 Juni 2016
LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 71/LHP/XVIII.SBY/06/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Kemana Selisih Rp 3,9 Miliar? – Soal DBH Lapindo Nol Rupiah
Penjelasan soal mengapa dana bagi hasil (DBH) migas dari eksplorasi Lapindo selama 10 tahun hanya nol rupiah, belum mendapat jawaban gamblang. Sebaliknya, DPRD dan Pemkab Sidoarjo dianggap salah persepsi mengenai DBH dan itu justru disampaikan oleh Kabid ESDM Dinkoperindag ESDM UMKM Sidoarjo, Agus Darsono, Selasa (7/6).
Menurut Agus, pemkab dan dewan sebelumnya mengira tak mendapat DBH sebagai daerah penghasil (DP)...
Pansus PDAM Surabaya – Pimpinan Dewan Minta BPK Tetap Usut
Panitia khusus (Pansus) rancangan peraturan daerah (raperda) penambahan modal PDAM akhirnya mendapat perpanjangan waktu selama 30 hari. Namun, raperda itu tetap menyisakan pro dan kontra dari anggota DPRD.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Aden Darmawan menjelaskan, pembahasan raperda PDAM tersebut telah ada pada periode 2009-2014. Namun, saat itu dewan tidak menjadikan raperda tersebut sebagai prioritas pembahasan. Raperda itu kembali diusulkan Pemkot...
BPK: Kunci Kepatuhan Ada di Sekjen dan Itjen
Kunci utama dari target atau capaian opini wajar dengan pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah jika pimpinan kementerian dan lembaga tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga komit melaksanakan anggaran yang sesuai standar akuntansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta efektif dalam sistem pengendalian internalnya.
Saat dihubungi, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis, Selasa (7/6), di Jakarta, mengatakan,...
Mengisi Ramadhan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Selenggarakan KTF
Bulan Ramadhan tidak berarti mengurangi aktivitas secara total. Puasa bahkan merupakan momen yang tepat untuk saling berbagi, terutama berbagi pengetahuan. Berangkat dari semangat tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan knowledge transfer forum (KTF) dengan tema Isu dan Tantangan Pemeriksaan Kinerja Sektor Publik. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari pertama Ramadhan 1437, tepatnya pada Senin, 6 Juni 2016.
KTF dibuka oleh...
Tarik Ulur Penambahan Modal PDAM Surya
Masa kerja pansus penambahan modal PDAM habis pada 27 Mei lalu. Selama dua bulan pansus belum menghasilkan apa pun. Hal itu menuai kontra di kalangan pansus tersebut. Ada yang berpendapat bahwa pansus butuh perpanjangan waktu. Di sisi lain, ada yang menginginkan pansus dihentikan.
Salah satu yang menginginkan pansus dilanjutkan adalah Wakil Ketua Komisi A Adi Sutarwijono. Sebab, selama ini pipa-pipa...
Perbaiki Akuntabilitas Keuangan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kementerian/lembaga (K/L) dan nonkementerian untuk tidak bermain-main dengan uang rakyat dan penggunaan APBN harus sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan rakyat. Untuk itu, Presiden mengajak seluruh K/L dan nonpemerintahan untuk memperbaiki serta berbenah membangun tata kelola keuangan yang transparan, mempertanggungjawabkan uang rakyat dengan sebaik-baiknya.
“Kita harus bisa memastikan rakyat benar-benar mendapatkan manfaat dari penggunaan APBN tersebut,” tegas...
Presiden Tegur Kemenpora dan Kemensos – Bersama TVRI-Komnas HAM, Tak Susun Lapkeu dengan Baik
Laporan keuangan (lapkeu) empat kementerian/lembaga (K/L) mendapat sorotan dari Presiden Joko Widodo. Keempatnya tidak menyusun lapkeu dengan baik sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kesulitan untuk mengaudit. Alhasil, BPK memilih untuk tidak memberikan pendapat (disclaimer).
Presiden menuturkan, untuk kali pertama, lapkeu pemerintah menggunakan basis accrual. Itu diakui memang tidak mudah. Sebab, K/L harus menambahkan tiga laporan. ’’Yaitu laporan perubahan ekuitas, laporan...
Dua Paket Pelebaran Jalan di Kabupaten Madiun Bermasalah
Sumber
: Jawa Pos, hal. 12
Edisi
: Selasa, 7 Juni 2016
BPK Laporkan Enam Temuan Masalah
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan enam temuan permasalahan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015 yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPP.
Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan, permasalahan tersebut merupakan gabungan ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permasalahan tersebut adalah saat pemerintah pusat menyajikan investasi permanen Penyertaan Modal Negara (PMN)...
Laporan Keuangan – Momentum Perbaikan Bagi Pemerintah
Presiden Joko Widodo meminta empat kementerian dan lembaga negara untuk segera berbenah dan memperbaiki laporan keuangan karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menolak memberikan pendapat. Hal ini harus menjadi momentum bagi pemerintah memperbaiki transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.
Presiden Joko Widodo menyampaikan hal ini seusai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015 di Istana Negara, Kompleks Istana, Jakarta,...
Pemkab Mojokerto Pertahankan Opini WTP
Pemerintah kabupaten (pemkab) Mojokerto berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015, yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Selasa (31/5) sore.
Prestasi dua tahun berturut-turut sejak diberlakukannya sistem laporan berbasis akrual ini diserahkan Kepala BPK Perwakilan Jatim Novian Herodwijanto. Raihan WTP merupakan bentuk dari kesesuaian laporan keuangan...
Sidoarjo Kembali Meraih WTP
Kinerja keuangan Kota Delta masih terpantau sehat. Karena itu, Pemkab Sidoarjo kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam kinerja keuangan APBD 2015. Opini itu diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kemarin (3/6).
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim Novian Herodwijanto menyerahkan laporan itu kepada perwakilan DPRD dan pemkab di auditorium kantor BPK Perwakilan Provinsi Jatim...
Kabupaten Blitar Masih Berkutat di Opini WDP
Pemerintah Kabupaten Blitar belum berhasil menaikkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD TA 2015 yang dilaksanakan pada Jum'at, 3 Juni 2016, Kabupaten Blitar kembali memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas LKPD Kabupaten Blitar TA 2015.
LHP BPK...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Hadiri Pelantikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai institusi pembina pengelolaan keuangan negara/daerah merupakan partner Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara/daerah oleh Pemerintah Pusat/Daerah. Hubungan antara dua lembaga ini selama ini telah terjalin dengan cukup baik. Tak terkecuali di daerah, khususnya antara BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
Dalam rangka mempererat hubungan antar...
Hampir Satu Semester – Realisasi Pajak BPHTB di Surabaya Baru 30 Persen
Sumber
: Jawa Pos, hal. 30
Edisi
: Minggu, 5 Juni 2016
Rp 5 Miliar untuk Perbaikan Rumah Warga Miskin di Gresik
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 21
Edisi
: Sabtu, 4 Juni 2016
Jam Kerja Pegawai BPK Selama Ramadhan 1437 H
Dalam rangka menghormati pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan serta menjaga efektifitas dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan Pegawai BPK, ditetapkan jam kerja pegawai selama bulan suci Ramadhan 1437 Hijriah di lingkungan BPK. Penetapan jam kerja selama Ramadhan ini dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penetapan Jam Kerja...
DPRD Surabaya Bakal Semprot Dinas PU – Terkait Banjir dan Matinya Pompa
Sumber
: Koran Sindo, hal. 13 dan 14
Edisi
: Jum'at, 3 Juni 2016
Pemkab Bondowoso Kembali Raih WTP
Pemerintah Kabupaten Bondowoso kembali berhasil meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan yang keempat kalinya. Penghargaan ini diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Novian Herodwijanto kepada Bupati Bondowoso, Amin Said Husni dipusatkan di Sidoarjo, Selasa (31/5) sore.
Bupati Bondowoso, Amin...
Pemkab Tulungagung Raih WTP Enam Kali Berturut-turut
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Pemkab Tulungagung. Prestasi kinerja dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini diraih Pemkab Tulungagung untuk keenam kalinya.
Pemberian opini WTP untuk LKPD Tahun Anggaran 2015 tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Surabaya, Novian Herodwijanto, pada Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo dan Ketua Komisi B DPRD Tulungagung, Widodo Prasetyo,...
Dapat Opini WTP dari BPK, Bupati Gresik Suguhkan Makanan Khas
Bupati Gresik menggelar tasyakuran setelah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kegiatan di Ruang Putri Cempo dihadiri Wakil Bupati Mohammad Qosim, Ketua DPRD Gresik Abdul Hamid serta Kepala SKPD.
Dalam sambutannya, Bupati Sambari menyatakan terima kasih kepada semua pihak, kepala SKPD, anggota legislatif, dan pihak yang ikut serta di antaranya dukungan do'a masyarakat.
"Kami juga...
Pemkab Nganjuk Raih Penghargaan WTP Keempat
Pencatatan keuangan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk patut mendapat apresiasi. Setelah tiga kali berturut-turut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tahun 2016 ini Pemerintah Kabupaten Nganjuk kembali meraih WTP untuk laporan keuangan 2015 lalu.
Laporan penyerahan atas opini BPK tersebut, dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Herodwijanto, yang langsung diterima...
Proyek Listrik Mangkrak, Pemerintah dan PLN Saling Tuding
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT PLN (Persero) saling melempar tanggung jawab dalam kaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai proyek listrik Fast Track Program (FTP) 1o ribu megawatt yang mangkrak dan berpotensi merugikan negara hingga Rp 554 miliar.
Direktur Pembinaan Program Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Alihuddin Sitompul, menganggap hal itu adalah aksi korporasi...
Pemkab Jombang Tiga Kali Beruntun Raih Opini WTP dari BPK
Pemkab Jombang menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini membuktikan Pemkab Jombang mampu mempertahankan kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk yang ketiga kalinya secara beruntun. Sebab, sebelumnya pada LKPD 2013 dan LKPD 2014 Pemkab Jombang juga mendapatkan status atau predikat WTP.
Adapun parameter keberhasilan Pemkab Jombang...
Penyerapan Anggaran 2016 SKPD Sampang Rendah
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 6
Edisi
: Rabu, 1 Juni 2016
Tiga Kabupaten Berhasil Naik Peringkat Opini Menjadi WTP
Kabupaten Gresik, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Jember sukses meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015. Ketiga daerah tersebut pada tahun anggaran sebelumnya (2014) memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD TA 2015 ketiga daerah tersebut disampaikan bersama-sama dengan LHP BPK atas...
Koordinasi Bermasalah – Hindari Ketidakpastian dan Ketidakpercayaan Investor
Dunia investasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia bermasalah dalam koordinasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Jika masalah ini terus berlarut-larut, dikhawatirkan dapat berdampak buruk pada progam 35.000 megawatt.
Demikian dikatakan Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agus Joko Pramono, dalam seminar pembangunan ketenagalistrikan Indonesia “Masalah, Solusi, dan Implementasi dalam Progam 35.000 MW”, Selasa (31/5), di Jakarta. Selain unsur BPK, seminar...
Proyek 10 Ribu MW Bisa Rugikan Negara
BPK MEMBERIKAN LIMA REKOMENDASI UNTUK PROYEK 35 RIBU MEGAWATT
Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil, mengatakan ada potensi kerugian negara dalam proyek pembangunan pembangkit listrik Fast Track Program (FTP) 10 ribu megawatt. Potensi kerugian negara sebesar Rp 554 miliar ini berupa pengembalian uang muka dari kontraktor swasta kepada PT PLN (Persero). "Ini bagian dari proyek yang gagal direalisasi,"...
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR SERAHKAN 24 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TA 2015
Siaran Pers tentang Penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2015 kepada 24 entitas pemerintahan di Jawa Timur
Kabupaten Pasuruan dan Banyuwangi Sukses Pertahankan Opini WTP
Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015 kepada seluruh entitas pemeriksaan di wilayah Jawa Timur. Atas pemeriksaan tersebut, BPK menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah yang diperiksa....
LKPD Situbondo Tahun 2015 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 49/LHP/XVIII.SBY/05/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 42/LHP/XVIII.SBY/05/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Banyuwangi Tahun 2015 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 43/LHP/XVIII.SBY/05/2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Empat Direktur PDAM Delta Tirta Sidoarjo Diberhentikan
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 4
Edisi
: Selasa, 31 Mei 2016
Pelimpahan Wewenang SMA/SMK – Miliaran Rupiah Aset Pemkab Sidoarjo Bakal Hilang
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 5
Edisi
: Senin, 30 Mei 2016
Kuliah Umum oleh Ketua BPK di ITS
Ketua BPK Harry Azhar Azis kembali menjadi pembicara dalam kuliah umum yang diselenggarakan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Acara ini bertujuan mensosialisasikan peran BPK sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Kuliah umum dilaksanakan pada Jum'at, 13 Mei 2016 dan bertempat di Gedung Rektorat ITS, Keputih, Sukolilo, Surabaya....
Kejari Didesak Periksa Bupati – Dugaan Korupsi di Bagian Umum Bangkalan 2014
Belasan pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Bangkalan (AMB) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan agar menangkap Bupati Bangkalan, RK Moh Makmun Ibnu Fuad (Makmun). AMB menuding bupati atas dugaan korupsi dana pengadaan barang dan jasa di Bagian Umum Sekretariat Daerah tahun 2014. Desakan itu disampaikan Ketua AMB, Aliman Harish di depan Kasi Intelijen Kejari Bangkalan, Wahyudiono di aula kejari, Jum'at...
Pengadaan Mebeler Pemkot Batu Capai Rp 9 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 5
Edisi
: Sabtu, 28 Mei 2016
PAD Provinsi Jawa Timur Turun RP 650 Miliar
Sumber
: Jawa Pos, hal. 29 dan 39
Edisi
: Jum'at, 27 Mei 2016
PAD Kabupaten Madiun Dipastikan Capai Rp 151 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 4
Edisi
: Kamis, 26 Mei 2016
Penganggaran Dua Jembatan di Kabupaten Malang Dinilai Aneh
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 8
Edisi
: Rabu, 25 Mei 2016
BPK dan KPPU Teken Kerja Sama Cegah Monopoli
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meneken perjanjian kerja sama terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka pencegahan dan penanganan perkara dugaan praktik monopoli persaingan usaha tidak sehat.
Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sampai saat ini hanya menyentuh pada masalah pengelolaan keuangan negara dan belum menyentuh pelaku usaha. Sementara,...
Lakukan Perbaikan, Pemprov Optimistis Raih Lagi Opini WTP dari BPK
Jajaran petinggi Pemprov Jatim akhir bulan ini kemungkinan besar sedang diselimuti rasa harap-harap cemas. Sebab pada 31 Mei mendatang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berencana menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah.
Kecemasan para petinggi Pemprov Jatim ini wajar, mengingat pada LHP BPK RI tahun lalu, Pemprov Jatim gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena BPK menilai...
Di Sisa Waktu, Pemkot Batu Dituntut Habiskan Rp 45,6 Miliar
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 8
Edisi
: Selasa, 24 Mei 2016
Tersangka Bansos KONI Kabupaten Blitar Segera Ditetapkan
Aparat Kepolisian Resor Blitar telah mengantongi nama calon tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Blitar tahun 2015. Untuk kelanjutan penyidikan, polisi masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Saat ini kami tinggal menunggu audit BPK,” ujar Kapolres Blitar AKBP Slamet Waluya kepada wartawan. Guna memperkuat penyelidikan, Polres Blitar menggeledah kantor KONI Kabupaten...
Usai Lebaran, Pemkab Madiun Bangun Enam Jembatan
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 5
Edisi
: Senin, 23 Mei 2016
Pemprov Jawa Timur Gerojok Rp 7 Miliar untuk Subsidi Angkut
Sumber
: Jawa Pos, hal. 26
Edisi
: Minggu, 22 Mei 2016
Aset Diambil Provinsi, PAD Kabupaten Madiun Bakal Hilang
Sumber
: Koran Sindo, hal. 4
Edisi
: Sabtu, 21 Mei 2016
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-108
Salah satu inspirasi yang bisa diambil dari berdirinya pergerakan Boedi Oetomo sebagai sebuah organisasi modern pada tahun 1908 adalah munculnya sumber daya manusia Indonesia yang terdidik, memiliki jiwa nasionalisme kebangsaan, dan memiliki cita-cita mulia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Dengan tampilnya sumber daya manusia yang unggul inilah semangat kebangkitan nasional dimulai.
Dalam rangka memperingati semangat kebangkitan nasional tersebut, BPK Perwakilan...
Kegiatan Donor Darah di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Jum'at, 20 Mei 2016, Subbagian Sumber Daya Manusia (SDM) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan kegiatan donor darah bagi para pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan salah satu inovasi dari Subbagian SDM BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk menjaga kesehatan pegawai BPK, khususnya di lingkungan BPK Perwakilan...
Revitalisasi Pasar Keputran Belum Jelas – Tidak Ada Anggaran di APBD Surabaya 2016
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 16
Edisi
: Jum'at, 20 Mei 2016
Bocor, Pemasukan IMB Reklame di Nganjuk Nihil
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1 dan 11
Edisi
: Kamis, 19 Mei 2016
Penyerapan Anggaran Pemkab Jember Masih 13%
Sumber
: Koran Sindo, hal. 3
Edisi
: Rabu, 18 Mei 2016
Kerugian Negara Capai Rp 1 Miliar – Polisi Kantongi Dokumen Pilbup Mojokerto Mengarah Korupsi
Polres Mojokerto terus menggenjot penyelidikan kasus dugaan korupsi dana hibah dalam pemilihan bupati (Pilbup) Mojokerto 2015. Polisi bahkan sudah menemukan angka kerugian negara sebesar Rp 1 miliar.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto AKP Budi Santoso mengatakan, dari pemanggilan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto dan PNS di lembaga penyelenggara pemilu itu, pihaknya telah menemukan berbagai modus dugaan korupsi...
45 Pustu Butuh Sentuhan Rehab, Pemkab Mojokerto Hanya Rehab 23 Pustu
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 5
Edisi
: Selasa, 17 Mei 2016
Pemkab Bojonegoro Ubah Pencairan Dana Desa
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1 dan 11
Edisi
: Senin, 16 Mei 2016
Peran BPK dalam Pemeriksaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat
Makalah yang disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Dr. Harry Azhar Azis dalam acara kuliah umum di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada tanggal 13 Mei 2016
UNDUH
Kunker DPR Berpotensi Bikin Negara Rugi Rp 945,5 Miliar
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya kerugian negara dalam kegiatan kunjungan kerja (kunker) anggota DPR. Nilainya fantastis, Rp 945,5 miliar. Sejumlah fraksi di DPR pun langsung menyikapi hasil audit tersebut secara internal. Misalnya, fraksi PDIP langsung membuat surat edaran bernomor 104/F-PDIP/DPR-RI/V/2016.
Fraksi terbesar di parlemen itu mengintruksi seluruh anggotanya segera melengkapi laporan kunker yang telah dijalankan. “Fraksi telah...
Proyek Umbulan Belum Disetujui DPRD Jatim
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Jum'at, 13 Mei 2016
Dana Pengamanan Pilkada Kota Batu Capai Rp 2,8 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 5
Edisi
: Kamis, 12 Mei 2016
Pemkab Gresik Siapkan Rp 23,7 Miliar untuk Normalisasi Saluran Air
Sumber
: Jawa Pos, hal. 33
Edisi
: Rabu, 11 Mei 2016
Tersangka Ke-5 Masuk Medaeng – Dugaan Proyek Fiktif di KPU Jatim
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim kembali menahan tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, Selasa (10/5).
Kali ini jaksa menahan tersangka Ahmad Sumaryono, selaku akuntan publik. Penahanan Ahmad Sumaryono adalah yang paling terakhir dari lima tersangka yang lebih dulu ditahan penyidik Pidsus Kejati.
Tersangka Sumaryono memenuhi panggilan...
Berkas Kasus Korupsi Bawaslu Rampung
Berkas kasus korupsi yang menyerat ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim, Sufianto, serta dua komisioner Bawaslu Jatim, Sri Gatot Pujiatmiko dan Andreas Pardede telah dirampungkan Kejati Jatim. Kejati Jatim Romy Ariziyanto mengaku berkas kasus tersebut telah rampung diperiksa sejak Rabu (4/5) lalu. Saat ini, penyidik kejati tinggal memberikan berkas kasus ini ke jaksa penuntut umum (JPU).
“Kami hanya menunggu pelimpahan...
Proyek Pasar Ternak Senilai Rp 3,5 Miliar di Sumenep Mangkrak
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Selasa, 10 Mei 2016
Marak Bangunan Pemkab Gresik Tak Kantongi IMB
Sumber
: Koran Sindo, hal. 2
Edisi
: Senin, 9 Mei 2016
Ruislag Tanah Desa Berbau Korupsi Rp 7,5 Miliar
Unit tindak pidana korupsi (Tipikor) Polres Batu tindak tinggal diam atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2014 tentang dugaan korupsi proses ruislag (tukar guling) tanah kas Desa Dadaprejo, Kecamatan Junrejo.
Bedasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, proses ruislag tanah kas Desa Dadaprejo seluas sepuluh hektare dengan pihak ketiga diduga merugikan negara sebesar Rp 7,5 miliar. “Penyidik Tipikor Polres...
Sidoarjo Menyerah Soal Jalan Luar Lingkar Timur (JLLT) – Usulkan Proyek Diambil Alih Pusat
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Sabtu, 7 Mei 2016
3.000 Ton Raskin di Sumenep Masih Ngendon
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Jum'at, 6 Mei 2016
Serapan Anggaran SKPD di Sidoarjo Masih Minim – Dewan Minta Eksekutif Matangkan Perencanaan
Sumber
: Jawa Pos, hal. 29 dan 30
Edisi
: Rabu, 4 Mei 2016
Banyuwangi Entas Anak Putus Sekolah – Anggarkan Rp 3,33 Miliar untuk 3.101 Anak
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Selasa, 3 Mei 2016
43% Anak Belum Akses Pendidikan Menengah – Wajar 12 Tahun di Jatim Baru 53 Persen
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 13 dan 16
Edisi
: Senin, 2 Mei 2016
Data Lahan Antarinstansi Tak Sama – Penyebab IMB Gelora Joko Samudro Belum Terbit
Sumber
: Jawa Pos, hal. 32
Edisi
: Minggu, 1 Mei 2016
Perbaiki Fasilitas, Anggarkan Rp 1,7 Triliun – Tiga Gedung Baru di RSUD dr Soetomo Selesai Akhir Tahun
Sumber
: Jawa Pos, hal. 30
Edisi
: Sabtu, 30 April 2016
BPK Evaluasi Anggaran Pilkada
Seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten dan kota se-Jatim berkumpul di The Sun Hotel kemarin (28/4). Mereka mendapat arahan langsung dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.
Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan, selama ini penggunaan anggaran oleh KPU dalam pemilihan bupati (pilbup) sudah lebih bagus. Temuan-temuan dari tahun sebelumnya sudah diperbaiki oleh...
Korupsi Hibah Belit KONI – Negara Dirugikan Rp 1 Miliar
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Blitar terbelit masalah. Dana hibah Rp 3 miliar dalam rangka kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur di Banyuwangi pada 2015 mulai diusut polisi.
Aparat mengendus adanya ketidakberesan di balik penggunaan dana hibah itu. Berdasar hasil penyelidikan sementara, negara diduga telah dirugikan sekitar Rp 1 miliar dalam kasus tersebut. Polisi menduga ada kegiatan fiktif...
Atasi Krisis Air Bersih, Pemkab Pasuruan Bangun Pipa di Dataran Tinggi Lumbang
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1
Edisi
: Jum'at, 29 April 2016
BPK Menyerahkan LHP Banpol TA 2015 kepada Pemkab Sidoarjo
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bantuan keuangan bagi perwakilan partai politik di daerah ini merupakan dana hibah daerah sebagai bantuan operasional partai politik tersebut. Atas pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan...
PBB Sumbang PAD Kabupaten Mojokerto Rp 413 Miliar
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 5
Edisi
: Kamis, 28 April 2016
Korupsi Bawaslu Jatim – Ketua Bawaslu Jatim Siap Hadapi Proses Hukum
Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Jatim Sufyanto akhirnya angkat bicara terkait rencana P21 (sempurna) berkas kasus dugaan korupsi dana hibah Pilgub Jatim 2013 ke Bawaslu Jatim oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.
Ditemui di Kantor Bawaslu Jatim, Rabu(27/4), Sufyanto mengakui siap menghadapi proses hukum atas kasus yang menyeretnya. Bahkan, pihaknya berjanji menaati proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian dan kejaksaan....
Penyelidikan Dana Hibah Pilbup Mojokerto Ditunda
Polres Mojokerto menunda proses penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana hibah pemilihan Bupati (pilbup) Mojokerto tahun 2015 yang membelit Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto. Penundaan itu menyusul permintaan KPU Pusat melalui surat yang diterima Polres Mojokerto, kemarin.
Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Budi Santoso mengatakan, kemarin pihaknya menerima surat dari KPU Pusat yang diantar langsung Sekretaris KPU Kabupaten Mojokerto Heru...
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Sidoarjo
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 041/LHP/XVIII.SBY/04/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Wakil Ketua DPRD Kota Batu Dijatah Nissan X-Trail
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Rabu, 27 April 2016
Korupsi Kain Batik – Penyidik Lacak Harta Negara di Rekening Pejabat Nganjuk
Kerugian negara akibat korupsi pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu berupa kain batik tradisional, diperkirakan mencapai lebih dari Rp 2 miliar. Untuk melacak aliran dana hasil korupsi, penyidik Kejaksaan Negeri Nganjuk kini harus bekerja keras melakukan penelusuran ke sejumlah rekening para pejabat di Sekretariat Pemkab Nganjuk.
Tidak menutup kemungkinan, penyidik akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak...
Temuan Kerugian Negara Baru dari Inspektorat KPU Pusat – Tersangka Korupsi KPU Jatim Diperiksa Terkait Kerugian Negara Rp 12 Miliar
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim mendalami temuan kerugian negara baru senilai Rp 12 miliar dari kasus dugaan korupsi anggaran Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 di KPU Jatim. Alhasil, empat tersangka dibawa dari Rutan Klas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo guna menjalani pemeriksaan di Kejaksaan, Senin (25/4).
Adapun keempat tersangka yang diperiksa, yakni Anton Yuliono selaku pejabat penandatangan surat...
Laporan Terlambat, Rp 25 Miliar DAK Sampang Hangus
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1 dan 11
Edisi
: Selasa, 26 April 2016
19 Kantor Pemerintahan di Surabaya Direnovasi
Sumber
: Jawa Pos, hal. 28
Edisi
: Senin, 25 April 2016
Dana Banpol Hangus
Akibat konflik kepengurusan partai politik (parpol) yang berada di DPP, berakibat hangusnya dana bantuan politik (banpol) di tingkat Kabupaten Sampang. Di antaranya berdasarkan data di Bakesbangpol Sampang, dua partai politik yang tidak mengajukan pencairan banpol sejak TA 2015 yakni PPP dan Partai Golkar.
Rudi Setiadi, Kepala Bakesbangpol Sampang, membenarkan informasi mengenai dana banpol PPP Sampang yang mulai tahun 2015 dan...
Pemkab Sidoarjo Siapkan Rp 1 Miliar untuk Perbaiki Dam Grogol
Sumber
: Jawa Pos, hal. 30
Edisi
: Minggu, 24 April 2016
Santunan Kematian di Kota Pasuruan Dipermudah
Sumber
: Koran Sindo, hal. 14
Edisi
: Sabtu, 23 April 2016
Dianggarkan Rp 2,4 Miliar – Hari Ini Pasar Keputran Surabaya Direnovasi
Sumber
: Koran Sindo, hal. 9 dan 10
Edisi
: Jum'at, 22 April 2016
Dana Desa Rp 6,5 Miliar untuk Kota Batu Bakal Hangus
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Kamis, 21 April 2016
Serapan Anggaran Kota Batu Masih di Bawah 20 Persen
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 8
Edisi
: Rabu, 20 April 2016
Pansus LKPJ Wali Kota Surabaya Minta Semua SKPD Sediakan RKA dan Hasil Kegiatan
Pansus keterangan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya tahun anggaran 2015 akan memanggil semua SKPD untuk melakukan penilaian kinerja Pemerintah Kota Surabaya. Dalam proses ini Pansus meminta agar semua SKPD membawa Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), perubahan anggaran, laporan kegiatan, serta laporan realisasi anggaran.
"Kerja Pansus memanggil SKPD akan dimulai tanggal 25 April mendatang. Saat itu semua SKPD kami wajibkan untuk...
Lelang Ulang Pengadaan Pipa di PDAM Kabupaten Malang Dipertanyakan
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Selasa, 19 April 2016
Hadapi BPK – Kepala SKPD Dilarang Keluar Kota
Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso melarang seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengikuti kegiatan di luar kota. Karena saat ini sedang dilaksanakan pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Punjul, tim BPK yang terdiri dari 10 orang mulai bekerja di Pemkot Batu sejak Kamis (14/4) sampai pertengahan Mei. BPK akan memeriksa laporan keuangan sekaligus memeriksa hasil...
Cost Recovery – SKK Migas Tindaklanjuti Hasil Audit BPK
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) akan menindaklanjuti dugaan kerugian negara akibat kelebihan klaim pengembalian biaya operasi minyak dan gas bumi kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Dugaan kerugian negara itu muncul dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II/2015 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar USD 290,34 juta atau setara Rp 3,9 triliun.
"Saya...
Penyerapan Tak Maksimal, DPRD Kota Kediri Nilai Eksekutif Kurang Serius
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 7
Edisi
: Senin, 18 April 2016
Pemkab Sidoarjo Ngutang Rp 616 Miliar untuk Membangun Jalan
Sumber
: Jawa Pos, hal. 29 dan 30
Edisi
: Minggu, 17 April 2016
Memangkas Gaji Direktur – PT Gresik Migas Juga Akan PHK Karyawan
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 2
Edisi
: Sabtu, 16 April 2016
Terhambat Aturan, Bopda Paling Cepat Dicairkan Mei
Sekolah-sekolah swasta di Surabaya harus ekstra sabar menunggu cairnya Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) tahun anggaran 2016. Perubahan aturan dari belanja tidak langsung menjadi belanja langsung membuat bantuan sampai saat ini belum dapat dibayarkan.
Anggota DPRD Surabaya Reni Astuti menuturkan, pencairan bopda dimungkinkan baru bisa dilakukan paling cepat Mei. Ini lantaran berbagai tahapan yang harus dilalui untuk meloloskan agar anggaran...
Sinkronisasi Materi LKPJ – Wali Kota Batu Kumpulkan Seluruh Pejabat
Untuk mematangkan materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2015, Walikota Batu mengumpulkan seluruh pejabat di lingkungan Pemkot Batu, Kamis kemarin (14/4).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Walikota Batu Eddy Rumpoko tersebut juga dihadiri Wawali Kota Batu Punjul Santoso dan Sekda Widodo. Langkah ini diambil untuk melakukan sinkronisasi materi LKPJ yang telah disusun oleh Bappeda Kota Batu.
"Ini merupakan kegiatan sinkronisasi materi...
Belum Separo Daerah Dapat WTP
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemarin (14/4) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilakukan pada semester II 2015 kepada Presiden Joko Widodo. Ada 539 daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang laporan keuangannya direkap BPK. Hasilnya, belum ada separo yang mampu mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP).
Kemarin Ketua BPK Harry Azhar Azis bersama pimpinan BPK diterima presiden di Istana Merdeka. Dalam...
Wali Kota Batu Sanggupi Cairkan Dana Desa
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 8
Edisi
: Jum'at, 15 April 2016
Hasil Kuesioner Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Triwulan I-2016
Pada periode Januari s.d. Maret 2016, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan pengaduan masyarakat di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada 3 responden (pemberi pengaduan), dengan hasil sebagai berikut:
Kelebihan Pembayaran Cost Recovery Migas – DPR Tuding Ada Kebocoran yang Lebih Besar
Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghitung nilai kebocoran biaya pengganti operasi blok minyak dan gas bumi (cost recovery) yang lebih besar dibanding temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Anggota Komisi Energi DPR dari Fraksi Gerindra, Harry Poernomo, mengatakan kelebihan pembayaran cost recovery itu menjadi bukti kegagalan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)...
Pemkab Sumenep Dinilai Teledor
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumenep tentang raperda penyertaan modal ke PT Wira Usaha Sumekar (WUS) setempat melakukan kunjungan kerja ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna menambah referensi dalam pembahasan raperda yang diusulkan eksekutif itu.
Wakil Ketua Pansus tentang penyertaan modal ke PT WUS, Indra Wahyudi mengatakan, raperda penyertaan modal itu merupakan saran dan catatan dari BPK ke pemkab setempat, sebab...
Pemkab Banyuwangi Alokasikan Rp 3,75 Miliar untuk Mahasiswa Banyuwangi
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Kamis, 14 April 2016
Pertumbuhan Ekonomi Jatim Tak Berbanding Lurus dengan Kemiskinan dan Pengangguran
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1 dan 11
Edisi
: Rabu, 13 April 2016
BPK Temukan Mark-Up Cost Recovery Rp 3,9 Triliun
Audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas besaran biaya penggantian (cost recovery) yang diklaim kepada negara pada tahun anggaran 2015 menyimpulkan, telah terjadi penggelembungan (mark up) klaim sebesar USD 290,34 juta atau setara Rp 3,9 triliun.
Audit tersebut merupakan bagian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK semester II/2015. Dalam publikasinya, BPK menyebut bahwa mark up klaim cost recovery tahunan tersebut...
Pemkab Bojonegoro Anggarkan Rp 300 Miliar untuk Perbaikan Jalan
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 7
Edisi
: Selasa, 12 April 2016
Mega Proyek Rejoto di Kota Mojokerto Baru Selesai 20 Persen
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 5
Edisi
: Senin, 11 April 2016
Menengok Kinerja BUMD Milik Pemkab Gresik – Hanya Minta Jatah dari Perusahaan Lain
Sumber
: Jawa Pos, hal. 33
Edisi
: Minggu, 10 April 2016
Pelesiran, DPRD Jatim Catut DPRD Surabaya
Sumber
: Koran Sindo, hal. 8
Edisi
: Sabtu, 9 April 2016
Pemprov Jatim Optimistis Tahun ini Raih WTP
Gubernur Jatim Soekarwo mengaku optimistis tahun ini Pemprov Jatim bakal meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) 2015. Sebab Pemprov Jatim telah membenahi semua kekurangan yang terjadi tahun lalu.
"Pemeriksaan sudah siap semua. Sip pokoknya. Kita tidak akan mengulangi kesalahan seperti tahun lalu, yang ada beberapa temuan. Selain itu, selama 2015 kita...
Revitalisasi Alun-Alun Gresik – Pendopo Gresik pun Digusur, Bersama Gedung Pemerintahan Lainnya
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Jum'at, 8 April 2016
Baru Tujuh Kecamatan di Lamongan Ajukan Pencairan Dana Desa
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 6
Edisi
: Kamis, 7 April 2016
Revitalisasi Ubalan Bakal Dikebut
Sumber
: Koran Sindo, hal. 16
Edisi
: Rabu, 6 April 2016
KPK-BPK Harus Proaktif Deteksi Jual Beli Perda
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) didesak untuk memperkuat tim evaluasi untuk membatalkan peraturan daerah (perda) transaksional. Di samping itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga diharapkan aktif mendeteksi potensi kongkalikong dalam pembuatan perda.
Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf mengatakan, Kemendagri perlu melibatkan akademisi dan kementerian teknis, termasuk KPK dan BPK dalam mengevaluasi...
Bupati Lumajang Luruskan Isu Penarikan Tanah Kas Desa oleh Pemkab
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 6
Edisi
: Selasa, 5 April 2016
Pemkot Mojokerto Optimis Penerimaan PBB Tembus Target PAD Rp 8 Miliar
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 4
Edisi
: Senin, 4 April 2016
Pemkab Sumenep Siapkan Rp 25 Miliar untuk Bandara Masalembu
Sumber
: Jawa Pos, hal. 9
Edisi
: Minggu, 3 April 2016
416 Desa di Bojonegoro Terima Dana Rp 58,7 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 14
Edisi
: Sabtu, 2 April 2016
Penyerahan LHP Banpol TA 2015 kepada Entitas Pemeriksaan di Subauditorat Jatim I dan Jatim II
Sebagai rangkaian kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada tahun 2016, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyerahkan LHP BPK atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2015 pada pemerintah daerah di wilayah pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur I dan Subauditorat Jawa Timur II. Penyerahan LHP tersebut bertempat di Ruang Rapat Lt....
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kota Surabaya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 022/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kota Surabaya.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Bangkalan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 026/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Bangkalan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 027/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Lamongan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Gresik
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 028/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Gresik.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Sumenep
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 035/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Sumenep.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 037/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Provinsi Jawa Timur.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Sampang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 038/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Sampang.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Pamekasan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 040/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Pamekasan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Polisi Mulai Lirik Dana Hibah Rp 30 Miliar di Kabupaten Mojokerto
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Jum'at, 1 April 2016
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kota Madiun
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 039/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kota Madiun.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Magetan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 036/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Magetan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Bojonegoro
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 034/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Bojonegoro.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Ngawi
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 033/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Ngawi.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Pacitan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 032/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Pacitan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Ponorogo
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 031/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Ponorogo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Madiun
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 030/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Madiun.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Jombang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 029/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Jombang.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Tuban
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 025/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Tuban.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Mojokerto
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 024/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Mojokerto.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kota Mojokerto
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 023/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kota Mojokerto.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Proyek Hambalang – Jokowi Tak Mau Ulangi Kesalahan
Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak mau mengulangi kesalahan masa lalu dalam mengambil keputusan untuk membangun proyek pembangunan yang penting. Inilah pelajaran yang dapat dipetik dari kasus pengadaan sarana olahraga Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional Tahun Anggaran 2011-2013 di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Dalam keterangan pers, seusai rapat terbatas mengenai kelanjutan Proyek Hambalang di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta,...
DAK Pendidikan Rp 98,6 Miliar di Bojonegoro Dicairkan
Sumber
: Koran Sindo, hal. 14
Edisi
: Kamis, 31 Maret 2016
Duit Rp 603 Miliar untuk Urus Pendidikan se-Jatim – DPRD Surabaya Sorot Anggaran Minim
Sumber
: Jawa Pos, hal. 26
Edisi
: Rabu, 30 Maret 2016
Sosialisasi Kegiatan Pengawasan Inspektorat Utama
Senin, 28 Maret 2016, Inspektorat Utama menyelenggarakan Sosialisasi Kegiatan Pengawasan Inspektorat Utama (Itama) bagi seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Sosialisasi ini mengambil tema "Sinergi dalam Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan BPK". Kegiatan sosialisasi bertujuan memberi pemahaman atas penerapan nilai-nilai dasar BPK kepada pelaksana BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan di lapangan.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian...
Penyerahan LHP Banpol TA 2015 kepada Entitas Pemeriksaan Wilayah Tapal Kuda
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2015 di lingkungan entitas pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur IV. Bantuan keuangan bagi Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Daerah (DPC/DPD) partai politik ini merupakan dana hibah daerah sebagai bantuan...
Tuban Tunggu DBH Migas Rp 4,5 Miliar
Pemerintah Kabupaten Tuban terus menanyakan dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) kepada pemerintah pusat. DBH Migas yang belum dicairkan pemerintah pusat masih sebesar Rp 4,5 miliar untuk triwulan keempat tahun 2015.
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein mengungkapkan bahwa DBH Migas adalah hak daerah, karena itu pihaknya hingga saat ini terus mendorong agar dana itu segera dicairkan.
"Pemerintah...
Anggaran Dana Desa Tak Transparan, Kades di Kabupaten Malang Dilaporkan
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Selasa, 29 Maret 2016
Korupsi KPU Jatim – Kejati Bidik Tersangka Baru
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) membidik tersangka baru dalam kasus dugaan proyek fiktif pengadaan form C dan D pada Pilpres dan Pileg 2014 di lingkungan KPU Jatim. Terlebih, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) menemukan bukti baru terkait perkara ini.
Kasus yang semula ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya kemudian ditarik ke Kejati Jatim itu menetapkan lima tersangka. Yakni, Achmad Sumaryono (konsultan),...
Pasien Miskin Tetap Bayar – Direktur RSUD dr Soewandhie Kembalikan Biaya
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Watch Jatim menemukan salah seorang warga miskin pasien demam berdarah (DB) yang tinggal di kawasan Kupang Segunting Kota Surabaya ditarik biaya berobat di RSUD dr Soewandhie.
Koordinator BPJS Watch Jatim Jamaludin mengatakan, pasien demam berdarah itu bekerja sebagai buruh dengan gaji di bawah UMK dari keluarga miskin.
"Pasien awalnya berobat ke salah seorang bidan di kampungnya....
Pemerintah Kucurkan Rp 10 Triliun untuk Kembangkan Bromo
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1 dan 11
Edisi
: Senin, 28 Maret 2016
16 Ribu Keluarga Miskin di Sidoarjo Tak Dapat Raskin
Sumber
: Jawa Pos, hal. 30
Edisi
: Minggu, 27 Maret 2016
Masih Banyak PR Jalan Rusak – Dinas PU Bina Marga Sidoarjo Siapkan Rp 193,8 M
Sumber
: Jawa Pos, hal. 32
Edisi
: Sabtu, 26 Maret 2016
Kewenangan Pengelolaan Terminal Tidak Beralih – Pemkot Surabaya Tetap Tangani Joyoboyo dan Bratang
Sumber
: Jawa Pos, hal. 26
Edisi
: Jum'at, 25 Maret 2016
Pekan Dharma Wanita di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Dharma Wanita Persatuan (DWP) pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Pekan Dharma Wanita pada 21 s.d. 24 Maret 2016. Kegiatan yang digelar antara lain perawatan tubuh, sosialisasi arisan emas dan tabungan emas dari Pegadaian, sosialisasi investasi di pasar saham dari Bursa Efek Indonesia, kelas membuat bento dan sushi, Wardah beauty class dan hijab class, dll.
Rangkaian acara kegiatan...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Kembali Serahkan LHP Banpol TA 2015 kepada Enam Entitas
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali melakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2015 pada enam entitas pemeriksaan di Subauditorat Jawa Timur III. Entitas-entitas tersebut adalah Pemerintah Kota Blitar, Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten...
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Banyuwangi
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 016/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Banyuwangi.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Jember
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 012/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Jember.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Bondowoso
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 021/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Bondowoso.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Situbondo
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 015/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Situbondo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Lumajang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 017/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Lumajang.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Probolinggo
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 018/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Probolinggo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Pasuruan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 011/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Pasuruan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kota Probolinggo
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 014/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kota Probolinggo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kota Pasuruan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 013/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kota Pasuruan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Malang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 007/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Malang.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Tulungagung
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 020/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Tulungagung.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kota Malang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 008/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kota Malang.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Kediri
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 009/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Kediri.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kota Blitar
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 010/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kota Blitar.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Trenggalek
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 019/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Trenggalek.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Gelar Lelang Terbuka, Trenggalek Siapkan Mobil Dinas Emil-Arifin
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 11
Edisi
: Kamis, 24 Maret 2016
KPK Supervisi Kasus Korupsi di Kejati
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan supervisi perkara korupsi di Jawa Timur (Jatim). Kemarin (22/3) mereka mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim di Jalan A. Yani.
Banyak kasus penilapan uang negara yang ditanya lembaga antirasuah dan audit keuangan negara tersebut. Bukan hanya perkara-perkara yang baru ditangani saat ini. Melainkan juga kasus yang lama disidik dan menjadi perhatian...
Dianggarkan Rp 462 Juta, Kartu Anak Indonesia di Kota Batu akan Dicetak April
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 10
Edisi
: Rabu, 23 Maret 2016
Hanya Dua BUMD Gresik yang Hasilkan Laba
Sumber
: Jawa Pos, hal. 33
Edisi
: Selasa, 22 Maret 2016
Kasus Mobile-8 – Jaksa Agung Abaikan Pertimbangan Dirjen Pajak
Jaksa Agung H.M. Prasetyo meyakini dalam kasus restitusi pajak PT Mobile-8 terindikasi kuat terdapat tindak pidana korupsi. Prasetyo tetap berpegang pada bukti yang dikumpulkan lembaganya, meski Direktorat Jenderal Pajak menyatakan tak ada masalah dengan persoalan pajak Mobile-8.
"Kalau (Dirjen) Pajak mengatakan tidak ada masalah, ya kami tidak tahu. Para penyidik bukan mempersoalkan masalah pajaknya atau pelanggaran pajak, tapi masalah korupsinya,"...
APBD Bocor Rp 1,3 Miliar, 16 Pejabat Diperiksa
Para pejabat di Kabupaten Bangkalan sulit tidur nyenyak saat ini. Akibat adanya kebocoran APBD yang ditemukan dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2014, sekitar 16 pejabat pemkab harus memenuhi pemanggilan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat untuk dimintai keterangan.
Kebocoran yang ditemukan BPK itu sebesar Rp 1,3 miliar dan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pun harus memenuhi panggilan Kejari.
Kasi Intel...
Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun daerah wajib melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada tahun 2015. Sebagai salah satu persiapan dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sejak tahun 2015 sudah menerapkan SAP berbasis akrual, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Pusdiklat BPK...
BPK Serahkan LHP Banpol TA 2015 kepada Empat Entitas
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada empat entitas. Keempat entitas tersebut adalah Pemerintah Kota Kediri, Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Pemerintah Kabupaten Blitar, dan Pemerintah Kota Batu. Atas pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur...
Pemkot Kediri Dapat Dana Cukai 2016 Rp 63,48 Miliar
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 11
Edisi
: Senin, 21 Maret 2016
Sekali Dipakai, Amfiteater CSR di Ngawi Rusak
Sumber
: Jawa Pos, hal. 8
Edisi
: Minggu, 20 Maret 2016
Pemkab Tunggak Proyek Rp 4 Miliar – Dinas Pertanian Magetan Terancam Disomasi Rekanan
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 5
Edisi
: Sabtu, 19 Maret 2016
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kota Batu
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 005/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kota Batu.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Blitar
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 003/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Blitar.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Nganjuk
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 006/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kabupaten Nganjuk.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2015 pada Kota Kediri
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 004/LHP/XVIII.SBY/03/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2015 pada Kota Kediri.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Musrenbang APBD Kota Mojokerto TA 2017 Dibuka Walikota – Usulan Masyarakat Naik Rp 128,5 Miliar
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 5
Edisi
: Jum'at, 18 Maret 2016
DPRD Surabaya Ngotot Pergi Kunker ke Luar Negeri – Klaim Sesuai Arahan Pemprov
Sumber
: Jawa Pos, hal. 25 dan 35
Edisi
: Kamis, 17 Maret 2016
Dana Perbaikan Jalan di Jember Tak Realistis
Sumber
: Koran Sindo, hal. 13
Edisi
: Rabu, 16 Maret 2016
Piutang Pemkot Pasuruan Rp 6,04 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 13
Edisi
: Selasa, 15 Maret 2016
Terminal Kertajaya Dilepas ke Pemprov Jatim, Pemkot Mojokerto Ingin Terminal Baru
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Senin, 14 Maret 2016
2017, Pemkab Blitar Lanjutkan Pembangunan Stadion Nglegok
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1 dan 11
Edisi
: Jum'at, 11 Maret 2016
Hanya Tunggu Izin Masuk, Alasan BPMP Gresik Tak Capai Target Retribusi IMB
Sumber
: Jawa Pos, hal. 40
Edisi
: Kamis, 10 Maret 2016
Pemkot Surabaya Tambah Modal PDAM Sebesar Rp 40 Miliar Berupa Pipa
Sumber
: Jawa Pos, hal. 26
Edisi
: Rabu, 9 Maret 2016
Korupsi Kondensat – Berkas Korupsi TPPI Siap Dilimpahkan ke Penuntutan
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Kepolisian RI berencana menyerahkan berkas tahap satu hasil penyidikan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dalam penjualan kondensat PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) kepada kejaksaan pada pekan ini. Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Pencucian Uang Komisaris Besar Golkar Pangarso mengatakan, saat ini penyidik akan memeriksa saksi ahli. "Kami mau periksa ahli soal kerugian...
Korupsi KPU Jatim – Kejati Kembali Tahan Tersangka DPT Fiktif
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim kembali menahan tersangka dugaan korupsi proyek Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres dan Pileg 2014. Tersangka yang dijebloskan ke Rutan Kelas I Medaeng adalah Fachrudi Agustadi (45), pegawai BUMN yang berperan sebagai perantara.
Sementara tersangka lain, Sumariyono (konsultan) tidak memenuhi panggilan penyidik Pidsus Kejati dengan dalih sakit. Penahanan Fachrudi itu menyusul tiga tersangka lain yang ditahan pekan...
Pemkot Kediri Perbaiki 200 Rumah Warga yang Rusak
Sumber
: Koran Sindo, hal. 14
Edisi
: Selasa, 8 Maret 2016
Korupsi KPU Jatim – Kebut Berkas 3 Koruptor KPU Jatim, Gunakan Hasil Audit BPK
Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur fokus ngebut penyelesaian berkas tiga tersangka dugaan korupsi dana Pileg dan Pilpres 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur. Rencananya, penyidik tidak akan menunggu hasil audit kerugian negara yang masih dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur.
Kasus ini telah menyeret lima orang menjadi tersangka. Tiga tersangka sudah dijebloskan ke Rutan...
Sosialisasi Pengisian SPT PPh Pasal 21 Tahun 2015
Pada Senin, 7 Maret 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengisian SPT PPh Pasal 21 dan Penyampaiannya melalui e-Filing. Kegiatan sosialisasi ini bertempat di Ruang Auditorium Lantai 2, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Kepala Sekretariat Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono membuka kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh seluruh PNS di lingkungan...
Pengadaan Batik Pemkab Nganjuk Berpotensi Rugikan Negara Rp 2 Miliar
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1 dan 11
Edisi
: Senin, 7 Maret 2016
BPK Goes to Campus di Universitas Jember
Dalam rangka mensosialisasikan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang diamanatkan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, Ketua BPK Harry Azhar Azis memberikan kuliah tamu di Universitas Jember (UNEJ) pada Jum'at, 4 Maret 2016. Kuliah tamu kali ini masih merupakan rangkaian dari kegiatan public awareness BPK untuk kalangan akademisi di kota-kota...
Retribusi Gresik Gagal Capai Target
Sumber
: Jawa Pos, hal. 34
Edisi
: Minggu, 6 Maret 2016
BPK, Pengelolaan Keuangan Negara, dan Kesejahteraan Rakyat
Makalah yang disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Dr. Harry Azhar Azis dalam acara kuliah tamu di Universitas Jember (UNEJ) pada tanggal 4 Maret 2016.
UNDUH
Anggaran Besar, Dewan Ajak Penegak Hukum Awasi Dana Pilgub Jatim 2018
Komisi A DPRD Jatim mengajak penegak hukum untuk ikut mengawasi penggunaan dana Pilgub 2018. Permintaan ini terkait maraknya kasus korupsi yang melibatkan sejumlah penyelenggara Pilkada. Komisi A menegaskan seharusnya sebagai penyelengara Pemilu, KPU maupun Bawaslu mampu menjadi teladan di masyarakat akan penegakan proses demokrasi yang berprinsip pada azas Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia).
Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy...
Pergub Baru, Dana Hibah Rp 5 Miliar Terancam Tidak Terserap
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 2
Edisi
: Jum'at, 4 Maret 2016
Tiga Tersangka KPU Masuk Bui – Kasus Korupsi Distribusi Logistik Fiktif
Tim penyidik kejaksaan kembali mengantarkan tersangka korupsi ke penjara. Kemarin (2/3) mereka menahan tiga tersangka kasus proyek ditsribusi logistik fiktif KPU Jatim pada Pileg dan Pilpres 2014.
Tiga tersangka yang ditahan itu adalah Anton Yuliono, 52 (pejabat pembuat surat perintah membayar),; Achmad Suhari, 34 (bendahara pengeluaran); dan Nanang Subandi, 32 (Direktur CV Trimaskethi). Penahanan itu dilakukan setelah ketiganya menjalani pemeriksaan...
Pemkab Sidoarjo Bangun Jalan Produksi di Enam Lokasi – Satu Titik Dijatah Rp 160 Juta
Sumber
: Jawa Pos, hal. 30
Edisi
: Kamis, 3 Maret 2016
DPRD Kota Malang Desak Proyek Besar Dirampungkan
Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Bambang Sumarto mendesak Pemkot setempat segera menuntaskan sejumlah proyek besar yang sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya, padahal dananya sudah dianggarkan dalam APBD 2016.
"Tahun ini ada tiga proyek besar yang sudah dianggarkan dananya dalam APBD, yakni penyelesaian pembangunan gorong-gorong sistem 'jacking' di Jalan Tidar-Bondowoso, Jembatan Kedung Kandang dan Islamic Center. Ketiga proyek...
Fantastis, Rp 10 Miliar untuk Satu Taman di Kabupaten Blitar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 14
Edisi
: Rabu, 2 Maret 2016
Pemkot (Menindaklanjuti) Rekomendasi BPK Tertibkan Pedagang Pasar
Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) mengundang para pedagang pasar. Diawali dengan UPT Pasar Wonoasih, sejumlah 200 pedagang yang memiliki bedak diundang ke Gedung Puri Manggala Bhakti kantor pemkot setempat. Hal tersebut sesuai dengan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
DPPKA menggandeng instansi lain sebagai narasumber, guna menertibkan para pedagang dari berbagai sisi. Di antaranya, untuk...
Pembangunan Gedung DPRD Kota Madiun Jilid II Senilai Rp 29,3 Miliar Dimulai
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 7
Edisi
: Selasa, 1 Maret 2016
Pasang 600 PJU, Pemkab Malang Siapkan Dana Rp 15 Miliar
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 9
Edisi
: Senin, 29 Februari 2016
Korupsi KPU Jatim – Para Pelaku Cairkan Uang Rp 5,9 Miliar
Satu per satu fakta dalam kasus proyek distribusi logistik fiktif di KPU Jatim terungkap. Selain ada peran konsultan yang merekayasa laporan keuangan, para pelaku merencanakan pencairan dana agar tidak mencurigakan.
Seperti diberitakan sebelumnya, anggaran dalam proyek fiktif itu mencapai Rp 7 miliar. Dalam penyidikan lanjutan, ternyata para pelaku hanya mencairkan dana sekitar Rp 5,9 miliar. "Agar tidak ketahuan, anggaran tidak...
Kasus Jatilengger Rp 1,3 Miliar Jalan Terus – Kejari Blitar Pastikan Belum Ada SP3
Kasus korupsi tukar guling (ruislag) tanah Perumahan Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, yang menyeret nama mantan Bupati Blitar, Herry Noegroho, dipastikan terus berlanjut. Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar menyatakan belum ada surat penghentian penyidikan perkara (SP3) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim).
"Sampai sejauh ini belum ada pemberitahuan soal SP3 dari kejaksaan tinggi," ujar Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blitar, Hargo...
Korupsi Perjalanan Dinas Lamongan – 3 Tersangka Dipulangkan dari Medaeng
Tiga tersangka korupsi dana perjalanan dinas (Perdin) Anggota DPRD Lamongan senilai Rp 4,2 miliar dipindahkan dari Rutan Medaeng Sidoarjo, Minggu (28/2). Karena ketiga tersangka untuk kasus yang sama masih diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya, mereka dipindahkan ke Lapas Lamongan.
Ketiga tersangka ini akan disatukan dengan empat tersangka kasus perdin tahun 2012 yang sudah ditahan di Lapas Lamongan. Kasi Pidsus Kejari...
Proyek Jembatan Brawijaya di Kota Kediri Masih Terbengkalai
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Sabtu, 27 Februari 2016
Aset Sekolah Milik Komite Tak Diserahkan ke Pemprov
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1 dan 11
Edisi
: Jum'at, 26 Februari 2016
Rusak Parah, Ruang Kelas SDN Sawo (Mojokerto) Tak Dipakai Lagi
Sumber
: Jawa Pos, hal. 9
Edisi
: Kamis, 25 Februari 2016
Tak Manusiawi, Sebulan Digaji Rp 150.000 ! – Kesejahteraan Guru Kontrak Sumenep Mengenaskan
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Rabu, 24 Februari 2016
Pengarahan Anggota V BPK terkait Pemeriksaan LKPD 2015
Pada Selasa, 22 Februari 2016, pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mendapat pengarahan dari Anggota V BPK Moermahadi Soerja Djanegara, dan Auditor Utama Keuangan Negara V BPK (Tortama KN V) Bambang Pamungkas. Pengarahan ini dilaksanakan setelah acara serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dan bertempat di Ruang Auditorium - Lantai 2, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa...
Bojonegoro Cabut Izin Gangguan Lapangan Pad C Blok Cepu
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membatalkan izin gangguan (hinder ordonantie) Blok Cepu di Lapangan Banyu Urip Pad C yang dikelola Exxon-Mobil Cepu Limited sejak 16 Februari lalu. Alasannya, antara lain, perjanjian sewa tanah kas Desa Gayam, Kecamatan Gayam, untuk pengembangan lapangan migas Banyu Urip telah berakhir sejak 11 Februari.
Hingga kini, belum ada kesepakatan lagi antara pemerintah desa serta Satuan Kerja Khusus...
Sempat Terhenti, PDAM Kabupaten Probolinggo Lanjutkan Proyek Pipanisasi Rp 30 Miliar
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 12
Edisi
: Selasa, 23 Februari 2016
Sambutan Anggota V BPK dalam Serah Terima Jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Pidato yang disampaikan Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak., M.M., C.P.A dalam acara Serah Terima Jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo pada tanggal 22 Februari 2016.
UNDUH
Serah Terima Jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Senin, 22 Februari 2016, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengadakan acara serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPK Perwakilan. Jabatan Kepala BPK Perwakilan yang sebelumnya diemban oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPK Perwakilan Syamsudin diserahterimakan kepada Novian Herodwijanto. Novian Herodwijanto sebelumnya menjabat sebagai Kepala Auditorat I.A pada Auditorat Utama Keuangan Negara I, sedangkan Syamsudin selanjutnya akan menjabat sebagai Kepala BPK...
Tukar Guling TKD Gayam Masih Ngambang – Bupati Minta Segera Diselesaikan
Penyelesaian tukar guling tanah kas desa (TKD) Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, seluas 13,2 hektar yang sudah berjalan selama kurang lebih empat tahun belum juga selesai. Sementara di atas TKD itu digunakan operator minyak dan gas bumi (migas) Lapangan Banyu Urip Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) untuk kegiatan operasi PadC.
Bupati Bojonegoro Suyoto mendesak SKK Migas agar segera menyelesaikan...
SERAH TERIMA JABATAN KEPALA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Siaran Pers tentang Serah Terima Jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
BLU 16 Puskesmas di Sidoarjo Dipaksakan – Dewan Minta Status Ditunda
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Senin, 22 Februari 2016
Pemkab Gresik Siapkan Anggaran – Untuk Runway Bandara Harun Tohir
Sumber
: Jawa Pos, hal. 33
Edisi
: Minggu, 21 Februari 2016
Siswa SMA Kantongi Rp 2 Juta – Pencairan Dana Pendidikan Bojonegoro Mulai Maret
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Sabtu, 20 Februari 2016
Dua Proyek Prestisius Pemkot Mojokerto Dipastikan Selesai Tahun Ini
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 5
Edisi
: Jum'at, 19 Februari 2016
Ratusan Massa Kepung Kantor Kejari Sampang
Ratusan massa mengatasnamakan Forum Peduli Pergerakan Keadilan Sampang (Foppkes), mengepung kantor kejaksaan negeri (Kejari) Sampang, Rabu (17/2). Mereka menganggap Kejari Sampang telah mendzalimi dengan menahan tujuh tersangka dana pesangon jilid II anggota DPRD Sampang periode 1999-2004.
Ratusan massa pendukung mantan anggota dewan yang telah ditahan di Rutan Kelas II Sampang, melakukan aksi dari depan kantor DPRD Sampang menuju kantor Kejari...
Pengentasan Kemiskinan – Pemkot Batu Siapkan Dana Rp 44 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Kamis, 18 Februari 2016
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Banyuwangi
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 42/LHP/XVIII.SBY/03/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan partai politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Banyuwangi.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Jember
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 28/LHP/XVIII.SBY/03/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan partai politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Jember.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Bondowoso
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 27/LHP/XVIII.SBY/03/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan partai politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Bondowoso.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Situbondo
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 37/LHP/XVIII.SBY/03/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan partai politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Situbondo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Lumajang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 33/LHP/XVIII.SBY/03/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan partai politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Lumajang.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Probolinggo
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 31/LHP/XVIII.SBY/03/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan partai politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Probolinggo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kota Probolinggo
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 32/LHP/XVIII.SBY/03/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan partai politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kota Probolinggo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Pasuruan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 29/LHP/XVIII.SBY/03/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan partai politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Pasuruan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kota Pasuruan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 30/LHP/XVIII.SBY/03/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan partai politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kota Pasuruan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kota Batu
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 23/LHP/XVIII.SBY/03/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan partai politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kota Batu.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Malang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 47/LHP/XVIII.SBY/04/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan partai politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Malang.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kota Malang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 48/LHP/XVIII.SBY/04/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan partai politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kota Malang.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Blitar
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 35/LHP/XVIII.SBY/03/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan partai politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Blitar.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kota Blitar
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 43/LHP/XVIII.SBY/04/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan partai politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kota Blitar.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Nganjuk
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 40/LHP/XVIII.SBY/03/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan partai politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Nganjuk.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Tulungagung
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 46/LHP/XVIII.SBY/04/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan partai politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Tulungagung.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Trenggalek
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 26/LHP/XVIII.SBY/03/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan partai politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Trenggalek.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Kediri
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 25/LHP/XVIII.SBY/03/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan partai politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Kediri.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kota Kediri
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 34/LHP/XVIII.SBY/03/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan partai politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kota Kediri.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2014 pada Kabupaten Magetan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 55/LHP/XVIII.SBY/04/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2014 pada Kabupaten Magetan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Ngawi di Ngawi
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 57/LHP/XVIII.SBY/04/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Ngawi di Ngawi.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Ponorogo
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 21/LHP/XVIII.SBY/03/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan partai politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Ponorogo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Pacitan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 39/LHP/XVIII.SBY/03/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan partai politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Pacitan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Madiun
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 41/LHP/XVIII.SBY/03/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan partai politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Madiun.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2014 pada Kota Madiun
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 56/LHP/XVIII.SBY/04/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2014 pada Kota Madiun.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Bojonegoro
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 20/LHP/XVIII.SBY/03/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan partai politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Bojonegoro.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Tuban
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 22/LHP/XVIII.SBY/03/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan partai politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Tuban.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Jombang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 36/LHP/XVIII.SBY/03/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan partai politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Jombang.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Mojokerto
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 45/LHP/XVIII.SBY/04/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan partai politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Mojokerto.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kota Mojokerto
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 24/LHP/XVIII.SBY/03/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan partai politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kota Mojokerto.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2014 pada Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 54/LHP/XVIII.SBY/04/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2014 pada Kabupaten Lamongan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2014 pada Kabupaten Pamekasan di Pamekasan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 52/LHP/XVIII.SBY/04/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2014 pada Kabupaten Pamekasan di Pamekasan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2014 pada Kabupaten Bangkalan di Bangkalan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 53/LHP/XVIII.SBY/04/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2014 pada Kabupaten Bangkalan di Bangkalan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Sumenep
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 61/LHP/XVIII.SBY/04/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Sampang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 44/LHP/XVIII.SBY/04/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan partai politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Sampang.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Gresik
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 38/LHP/XVIII.SBY/03/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan partai politik TA 2014 pada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Gresik.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 60/LHP/XVIII.SBY/04/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2014 pada Pemerintah Kota Surabaya di Surabaya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 59/LHP/XVIII.SBY/04/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2014 pada Pemerintah Kota Surabaya di Surabaya.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2014 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 58/LHP/XVIII.SBY/04/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2014 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Fungsional dan Tambahan Penghasilan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan TA 2013 sampai dengan Semester I TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 49/LHP/XVIII.SBY/04/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban tunjangan profesi guru, tunjangan fungsional dan tambahan penghasilan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan TA 2013 sampai dengan Semester I TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan di Pasuruan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa...
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2014 pada DPC Partai Hanura Kabupaten Lumajang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 102/LHP/XVIII.SBY/06/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2014 pada DPC Partai Hanura Kabupaten Lumajang.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Fungsional dan Tambahan Penghasilan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang TA 2013 sampai dengan Semester I TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 50/LHP/XVIII.SBY/04/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban tunjangan profesi guru, tunjangan fungsional dan tambahan penghasilan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang TA 2013 sampai dengan Semester I TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Malang di Kepanjen.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa...
Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2014 pada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sidoarjo
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 103/LHP/XVIII.SBY/10/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2014 pada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Fungsional dan Tambahan Penghasilan pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya TA 2013 sampai dengan Semester I TA 2014 pada Pemerintah Kota...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 51/LHP/XVIII.SBY/04/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban tunjangan profesi guru, tunjangan fungsional dan tambahan penghasilan pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya TA 2013 sampai dengan Semester I TA 2014 pada Pemerintah Kota Surabaya di Surabaya.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa...
Bantuan UMKM Disupport Kemenkop, Silpa APBD 2015 Aman
DPRD Jawa Timur meyakini jika sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD tahun 2015 tidak akan digunakan untuk mensupport program kredit lunak bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digagas oleh Gubernur Jatim Soekarwo untuk mendongkrak perlambatan perekonomian di Jatim. Alasannya, Soekarwo berhasil melobi pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan sehingga mendapatkan bantuan keuangan untuk mendukung program bantuan bagi...
Pj Bupati Mojokerto Pilih Tak Ambil Gaji
Penjabat (Pj) Bupati Mojokerto Mohammad Ardi Prasetyawan memilih untuk tidak mengambil gaji atas jabatan yang ia sandang. Langkah itu ia ambil lantaran masih menunggu kepastian aturan terkait gaji tersebut.
Ardi menjabat sebagai Pj Bupati Mojokerto sejak akhir Oktober tahun lalu dan berakhir hari ini, bertepatan dengan dilantiknya Bupati/Wakil Bupati terpilih Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi oleh Gubernur Jatim. Selama empat bulan menjabat,...
DPRD Kabupaten Pasuruan Tolak Pembangunan Jalan Tembus Pasuruan-Batu
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 16
Edisi
: Rabu, 17 Februari 2016
Anggaran Pemkab Ponorogo Rentan Korupsi – Banyak Pos Anggaran Masuk Zona “Merah”
Berbagai program dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ponorogo di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) alias dinas-dinas dinilai sangat rentan korupsi. Hal ini terungkap saat dilaksanakan Sarasehan Fungsi Pencegahan dan Pengawasan Pelaksanaan APBD 2016 di Sidang Utama Gedung DPRD Ponorogo, Selasa (16/2).
Bahkan dalam sarasehan terungkap, Kejaksaan Negeri Ponorogo sebagai salah satu narasumber telah memasukkan sejumlah program dan...
BPK Dapat Menjadi Saksi dan Memberikan Keterangan Ahli dalam Sidang Pidana
Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:
keterangan saksi,
keterangan ahli,
surat,
petunjuk, dan
keterangan terdakwa.
Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan...
Sekdaprov Ingatkan SKPD Wujudkan Tata Kelola Keuangan yang Efektif
Sekdaprov Jawa Timur Akhmad Sukardi mengajak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mewujudkan tata kelola keuangan secara efektif dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan yang baik, akan memberi kontribusi positif pada laporan keuangan daerah guna kembali memperoleh nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuanga (BPK).
"Forum ini sangat penting sekali untuk menyamakan persepsi sekaligus sarana pembinaan menuju Jawa Timur...
Tim 15 Temukan Mark-Up – Dana Jaring Aspirasi Kota Kediri Diselewengkan
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Selasa, 16 Februari 2016
Korupsi Kondensat – Bareskrim Kejar Tersangka Lain
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap dua dari tiga tersangka kasus dugaan korupsi dalam penjualan kondensat yang melibatkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan PT TPPI. Dua tersangka yang ditahan itu ialah Djoko Harsono dan Raden Priyono. Keduanya ditahan sejak Kamis (11/2).
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Bambang...
Jukir Ngaku Harus Setor Uang ke Dishub Gresik
Sumber
: Koran Sindo, hal. 16
Edisi
: Senin, 15 Februari 2016
Proyek Gorong-Gorong Diduga Menyimpang
Sejumlah elemen pegiat anti korupsi di Kota Kediri mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kediri untuk mengusut proyek gorong-gorong. Diduga proyek yang menelan anggaran puluhan miliar itu mengalami penyimpangan.
"Kami mendesak Kejari agar bertindak lebih proaktif mengusut proyek gorong-gorong. Indikasinya banyak terjadi penyimpangan," kata Priyo, aktivis Ikatan Pemuda Kediri (IPK).
Diungkapkan Priyo, proyek gorong-gorong yang menelan anggaran puluhan miliar banyak yang menyimpang karena...
Tunggakan PBB di Gresik Capai Rp 132 Miliar
Sumber
: Jawa Pos, hal. 34
Edisi
: Minggu, 14 Februari 2016
Pemkab Sidoarjo Kucurkan Bantuan Rp 2,5 Miliar – Untuk Kebutuhan Air Bersih dan Pangan
Sumber
: Jawa Pos, hal. 33 dan 34
Edisi
: Sabtu, 13 Februari 2016
Dukung Tol, Jalan Blawi Bangil Hingga Beji di Pasuruan Dibangun
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1 dan 11
Edisi
: Jum'at, 12 Februari 2016
302 Desa di Jombang Digelontor Dana Rp 309 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 16
Edisi
: Kamis, 11 Februari 2016
Pemkot Kediri Anggarkan Rp 13,9 Miliar untuk Pembangunan Tiga Taman Kota
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 7
Edisi
: Rabu, 10 Februari 2016
Pj Kepala Daerah Takut Ambil Gaji – Akibat Aturan Tidak Jelas
Meski telah menjabat beberapa bulan sebagai Penjabat (Pj) Kepala Daerah, ternyata pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim yang ditunjuk Gubernur Jatim Soekarwo menjadi Pj Kepala Daerah ada yang tidak menerima gaji. Penyebabnya ada telaah staf yang menyatakan Pj Kepala Daerah tidak boleh menerima gaji rangkap dari dua jabatan yang berbeda.
Dari informasi yang berhasil didapat, beberapa Pj Kepala Daerah...
Piutang Daerah Sidoarjo Tumbuh Rp 15 Miliar – Paling Banyak dari Pajak
Sumber
: Jawa Pos, hal. 30
Edisi
: Selasa, 9 Februari 2016
Hapus Tunggakan PBB Rp 24 Miliar – Masih Divalidasi, Dilaksanakan Tahun Depan
Puluhan miliar rupiah bakal melayang dari pundi-pundi pendapatan asli daerah Pemkab Gresik. Karena tidak juga tertagih lebih dari enam tahun, tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp 24 miliar bakal dihapus. Itu piutang macet.
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Gresik berencana menghapus tunggakan PBB macet Rp 24 miliar tersebut. "Namun, prosesnya bertahap," kata Kepala Bidang Penagihan DPPKAD...
40% Warga Jember Masih Miskin – Mengacu Kuota Penerima KIS dan PBI
Sumber
: Koran Sindo, hal. 6
Edisi
: Senin, 8 Februari 2016
LSM Sebut Ada Pungli Kesra di Kabupaten Mojokerto
Kabar pungutan liar kembali muncul di lingkungan Pemkab Mojokerto. Setelah dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), kali ini kabar pungli muncul dari Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Salah satu aktivis LSM, Al Amin Ranuwiharjo, mengatakan, sejak dua tahun ini terjadi penyunatan bantuan untuk tempat ibadah di pos anggaran Bagian Kesra. Aktivis yang juga sebagai penerima dana hibah itu menyebut, jumlah...
Mobil Dinas Diusulkan Sewa Saja – Bappeda Sidoarjo Masih Kaji Potensi Penghematan
Sumber
: Jawa Pos, hal. 30
Edisi
: Minggu, 7 Februari 2016
Pemkot Surabaya Tetap Anggarkan Bopda untuk SMA/SMK
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 13 dan 16
Edisi
: Sabtu, 6 Februari 2016
Pemkab Trenggalek Target PAD 2016 Rp 142,2 Miliar
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 8
Edisi
: Jum'at, 5 Februari 2016
Pemkab Gresik Gelontor ADD Rp 315,3 Miliar – Setiap Desa Dapat Rp 955 Juta
Sumber
: Jawa Pos, hal. 34
Edisi
: Kamis, 4 Februari 2016
Anggaran Pilkades Serentak Tahap II di Bangkalan Capai Rp 7,8 Miliar
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 7
Edisi
: Rabu, 3 Februari 2016
Pertahankan WTP dengan Saling Koordinasi
Pemkab Pasuruan mengharapkan agar semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempertahankan prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Karena jika semua melakukan koordinasi maka itu semua bisa terwujud.
"Harus saling koordinasi serta saling mengingatkan. Supaya ke depan, terutamanya dalam pemeriksaan 2016 kita bisa mempertahankan WTP," ujar Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, saat pengarahan audit awal bersama BPK Jatim, di Pendopo...
Perolehan DBH Migas Turun, Bojonegoro Efisiensi Anggaran
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 6
Edisi
: Selasa, 2 Februari 2016
Dana Dikurangi, Desain Labkes-PPKO di Kota Malang Dirombak
Dinas Kesehatan Kota Malang bakal merombak ulang desain pembangunan lanjutan Laboratorium Kesehatan dan Pusat Pelayanan Kesehatan dan Olahraga (Labkes-PPKO) Kota Malang. Langkah ini dilakukan karena adanya pengurangan anggaran dari APBD 2016.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang Dr dr Asih Tri Rachmi di Malang, mengatakan saat ini desain pembangunan Labkes dan PPKO tersebut sedang dalam tahap "review" karena harus menyesuaikan...
Pemkot Madiun Dapat DAK Rp 208 Miliar
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1 dan 11
Edisi
: Senin, 1 Februari 2016
Sidoarjo Terima Dana Perimbangan Rp 1,59 Triliun
Sumber
: Jawa Pos, hal. 29 dan 30
Edisi
: Minggu, 31 Januari 2016
Pemkot Surabaya Alokasikan Rp 8 Miliar untuk Jalan Tunjungan
Sumber
: Koran Sindo, hal. 10
Edisi
: Sabtu, 30 Januari 2016
Dinas Pendidikan Sidoarjo Tolak Tangani Perbaikan Fisik – Terkait Perbaikan 316 Ruang Kelas yang Rusak
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Jum'at, 29 Januari 2016
BPK Akan Gelar Audit Investigasi Freeport
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibantu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan melaksanakan audit investigatif atas ketaatan PT Freeport Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan. Audit berfokus pada kinerja Freeport tahun 2013-2015.
"Tujuan audit BPK adalah mengetahui apakah kontrak sudah dilaksanakan," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Gatot Ariyono.
Bambang berharap BPK juga memeriksa kewajiban Freeport pada aspek penerimaan negara bukan...
Kinerja Dinas Pertanian Sampang Lamban, Proyek Fisik Rekanan Tak Terbayar
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 7
Edisi
: Kamis, 28 Januari 2016
Pembekalan dan Workshop Pemeriksaan LKPD TA 2015
Pada tahun 2016, seluruh pemerintah daerah untuk pertama kalinya akan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah menggunakan basis akrual. Seiring penggunaan basis keuangan yang baru tersebut, pemeriksa BPK perlu memperoleh pemahaman yang sama atas perlakuan akuntasi pemerintah daerah dalam setiap transaksi keuangannya.
Dalam rangka persiapan pemeriksaan pendahuluan atas LKPD TA 2015, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur memberikan pembekalan...
SILPA APBD 2015 Kota Batu Capai Rp 89,4 Miliar
Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu 2015 mencapai Rp 89,4 miliar. Artinya, cukup banyak program pemerintah yang tidak berjalan sesuai rencana. Saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batu masih menyusun kegiatan untuk menyerap sisa anggaran tahun lalu.
Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso menegaskan, pada 31 Desember 2015, sisa anggaran...
Anggaran Pendidikan Kecil – Ratusan Ruang Kelas di Sidoarjo Rusak Berat
Sumber
: Koran Sindo, hal. 16
Edisi
: Rabu, 27 Januari 2016
Jebolnya Talud Lingkar Timur Ditengarai Salah Bestek
Jebolnya talud jalan lingkar timur ditengarai karena kesalahan bestek. Dinas PU Bina Marga, Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung dan rekanan dituntut bertanggung jawab untuk memperbaikinya.
"Kalau jebolnya sehari atau dua hari setelah proses pengerjaan bisa ditolerir. Ini sudah empat bulan lebih kemudian jebol kan perlu dipertanyakan," ujar Ketua DPRD Tulungagung Supriyono.
Supriyono menengarai telah terjadi salah bestek sehingga mengakibatkan talud...
Gelontor Rp 17,5 Miliar untuk Penerangan Jalan
Upaya mewujudkan Sidoarjo terang terus dilakukan. Jumlah titik penerangan jalan umum (PJU) diperbanyak. Tahun ini Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) mengalokasikan anggaran Rp 17,5 miliar untuk program PJU.
"Banyak warga yang mengusulkan PJU lewat musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)," kata Kepala DKP Sidoarjo M. Bahrul Amig.
Kebutuhan akan penerangan jalan memang sangat tinggi. Jika jalan terang, masyarakat akan semakin...
Sosialisasi ke-BPK-an kepada Mahasiswa Universitas Diponegoro
Senin, 25 Januari 2016 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Sosialisasi Ke-BPK-an dalam rangka Kuliah Kerja Lapangan Universitas Diponegoro - Semarang. Acara yang bertempat di Auditorium Lt. 2 – Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini diikuti oleh sekitar 150 mahasiswa semester VI dan seorang dosen pendamping dari Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
Acara dimulai dengan...
Korupsi Kondensat Lebihi Skandal Century – Kerugian Negara Rp 35 Triliun
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap ada kerugian triliunan rupiah dalam kasus kondensat. Kepala Subdirektorat Money Laundrying Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim, Kombes Pol Golkar Pangarso mengatakan besaran kerugian negara di kasus ini yakni USD 2,7 miliar atau jika dengan nilai tukar saat ini Rp 35 triliun.
"Berdasarkan komunikasi dengan BPK, nilai kerugian ini adalah yang terbesar yang pernah dihitung...
Baru Dibangun, Sejumlah Puskesmas di Lamongan Rusak
Sumber
: Jawa Pos, hal. 9
Edisi
: Selasa, 26 Januari 2016
Jalan Hancur Ditanami Pisang – Warga Tuding Pemkab Ngawi Tidak Peduli
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 5
Edisi
: Senin, 25 Januari 2016
Pemkot Surabaya Anggarkan Rp 200 Juta untuk Dua Alat Pencacah Sampah
Sumber
: Jawa Pos, hal. 34
Edisi
: Minggu, 24 Januari 2016
Kasus Kondensat – BPK: Penunjukan TPPI Rugikan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) perhitungan kerugian negara atas penunjukan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) sebagai penjual kondensat bagian negara pada 2008-2012. Juru bicara BPK, Yudi Ramdan Budiman, mengatakan hasil pemeriksaan menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan. "Yang mengakibatkan kerugian negara," katanya.
Menurut Yudi, hasil pemeriksaan tersebut akan digunakan oleh Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian...
Bupati Tulungagung Investigasi Ambrolnya Talud Rp 800 Juta
Sumber
: Koran Sindo, hal. 14
Edisi
: Sabtu, 23 Januari 2016
Inspektorat Periksa Utang Pemkot Batu Rp 10,9 Miliar
Inspektorat Kota Batu saat ini sedang berkonsentrasi untuk memeriksa beberapa dokumen dan hasil kegiatan penyebab terjadinya utang Pemkot Batu. Pada tutup tahun anggaran 2015 kemarin, Pemkot Batu masih menyisakan utang sebesar Rp 10,9 miliar kepada rekanan. Utang tersebut berasal dari kegiatan di Dinas Pertanian-Kehutanan dan Kantor Kelurahan Songgokerto.
Kepala Inspektorat Kota Batu Susetya Herawan mengatakan di Distanhut Kota Batu terdapat...
HUT BPK ke-69: Akuntabilitas untuk Indonesia yang Lebih Baik
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan upacara bendera sebagai puncak peringatan HUT BPK ke-69. Upacara tersebut dilaksanakan pada Kamis, 21 Januari 2016. Seluruh pegawai mengikuti upacara yang bertempat di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini.
Inspektur upacara HUT BPK ke-69 adalah Kepala Subauditorat Jawa Timur II, M. Ali Asyhar. Sedangkan petugas upacara pada upacara tersebut adalah pejabat struktural...
Ribuan Botol Obat di Jember Kedaluwarsa – DPRD Segera Panggil Kepala Dinas Kesehatan
Sumber
: Koran Sindo, hal. 13
Edisi
: Jum'at, 22 Januari 2016
Sertifikasi Massal di Magetan Ngendon Dua Tahun – Setiap Bidang Tanah Ditarik Rp 1,6 Juta
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Kamis, 21 Januari 2016
Kerugian Negara Kasus Pelindo II Baru Potensi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kerugian negara dalam kasus quay container crane (QCC) yang disangkakan kepada Dirut Pelindo II Richard Joost (RJ) Lino baru berupa potensi. Perhitungan kerugian negara itu tengah dihitung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut rencana, pembukaan mengenai hasil kerugian negara itu akan dibuktikan dalam persidangan perkara pokok di pengadilan tipikor.
Kepala Biro Hukum KPK Setiadi mengemukakan hal...
Kemeriahan HUT BPK Ke-69 di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Tidak terasa kiprah Badan Pemeriksa Keuangan dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sudah memasuki tahun ke-69. Menyambut bertambahnya usia tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan beraneka ragam kegiatan. Kegiatan yang berlangsung pada 12 s.d. 20 Januari 2016 ini diselenggarakan sebagai wujud rasa syukur atas semakin matangnya usia BPK.
Rangkaian kegiatan dalam rangka HUT BPK ke-69 dibagi menjadi...
“Ini Jelas Akrobat Hukum” – Kasus Korupsi Perdin DPRD Lamongan Tanpa Audit BPK
Keputusan Kejaksaan Negeri Lamongan melimpahkan kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas (perdin) DPRD senilai Rp 3,2 miliar, tanpa dilengkapi hasil audit kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai sebagai langkah mundur dan akrobat dalam penegakan hukum.
Penilaian pedas itu diungkapkan Penasehat Hukum terdakwa kasus perdin, Sholahudin Serba Bagus, Selasa (19/1) menyusul dijebloskannya kliennya ke tahanan Medaeng oleh Pengadilan Tipikor.
Selaku...
DPRD Jawa Timur Endus Hibah SMK Mini Diselewengkan
Sumber
: Koran Sindo, hal. 10
Edisi
: Rabu, 20 Januari 2016
Rumah Sakit Rp 110 Miliar di Bojonegoro Mangkrak
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Selasa, 19 Januari 2016
Kasus Kondensat – Hasil Penjualan Disimpan di LN
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengaudit pelaksanaan kegiatan monetisasi minyak dan gas bumi serta kondensat bagian negara untuk 2009-2013. Hasil audit menemukan proses penjualan kondensat negara yang dikelola PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan PP Nomor 35 Tahun 2004.
Penunjukan penjual minyak mentah (kondensat) bagian negara kepada BUT (bentuk usaha tetap)...
Kasus Kondensat Menyasar Sesjen Kemenkeu
Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sudah mendapatkan alat bukti atas kerugian negara sebesar US$ 149 juta atau sekitar Rp 2 triliun dalam penjualan kondensat (minyak mentah) selama 2009-2013.
Berdasarkan alat bukti tersebut, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka. Mereka ialah mantan Direktur Utama PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Honggo Wendratmo, mantan Kepala BP Migas Raden Priyono, serta mantan...
Revitalisasi Jalan Ki Ageng Gribig – Pemkot Malang Siapkan Rp 50 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Senin, 18 Januari 2016
Rp 9,84 Miliar untuk Sarana UNBK di Gresik
Sumber
: Jawa Pos, hal. 34
Edisi
: Minggu, 17 Januari 2016
DPU Jember Kebut Proyek Jalan Rp 11 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 14
Edisi
: Sabtu, 16 Januari 2016
Desain GSS Sidoarjo Seperti Terbalik – Dibangun dengan Anggaran Rp 80 Miliar
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Jum'at, 15 Januari 2016
Pemeriksaan Kinerja atas Efisiensi dan Efektivitas Program Bank Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., Pemerintah...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 02/LHP/XVIII.SBY/01/2016, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Provinsi Jawa Timur, yaitu pemeriksaan atas efisiensi dan efektivitas program bank dalam rangka peningkatan perekonomian tahun buku 2014 dan Semester I tahun 2015 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya di Provinsi Jawa Timur.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya,...
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset pada Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 (s.d. Triwulan III)
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 01/LHP/XVIII.SBY/01/2016, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas manajemen aset untuk Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 (s.d. Triwulan III) pada Provinsi Jawa Timur.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2011 s.d. 2014 pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan Instansi Terkait Lainnya di Bangkalan.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 127/LHP/XVIII.SBY/12/2015, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Bangkalan, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan program penanggulangan kemiskinan Tahun Anggaran 2011 s.d. 2014 pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan instansi terkait lainnya di Bangkalan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2011 s.d. 2014 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Surabaya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 116/LHP/XVIII.SBY/12/2015, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Provinsi Jawa Timur, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan program penanggulangan kemiskinan Tahun Anggaran 2011 s.d. 2014 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan instansi terkait lainnya di Surabaya.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Penyerahan LHP Kinerja Penanggulangan Kemiskinan di Bangkalan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan program penanggulangan kemiskinan tahun anggaran 2011 s.d. 2014 pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan instansi terkait lainnya di Bangkalan. Atas pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kinerja yang dilaksanakan pada Rabu, 13 Januari 2016.
Acara penyerahan LHP tersebut bertempat di Ruang...
KPK-BPK Fokus Usut Korupsi Tambang
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan kunjungan perkenalannya dengan sejumlah pimpinan lembaga. Kemarin mereka menyambangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketua BPK Harry Azhar Azis dan jajarannya di Eselon I menyambut kedatangan Ketua KPK Agus Rahardjo beserta empat wakil ketua.
Dalam kesempatan tersebut, dua pimpinan lembaga negara itu berkoordinasi dalam penyelamatan keuangan negara. Khususnya, fokus pada penanganan pelanggaran di sektor...
Wali Murid di Magetan Keluhkan Pungutan Dana BOS
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Kamis, 14 Januari 2016
Penyerahan LHP Kinerja dan PDTT kepada Provinsi Jawa Timur
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengawali kegiatan pada tahun 2016 dengan melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Entitas pemeriksaan yang menerima LHP adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Acara penyerahan LHP tersebut dilaksanakan pada Rabu, 13 Januari 2016 dan bertempat di Ruang Rapat Lt. 2 – Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Dalam penyerahan...
Tersangka Korupsi PT Garam Masuk Bui
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim kembali memenjarakan tiga tersangka kasus korupsi yang diduga merugikan keuangan negara. Kemarin (12/1) tim penyidik menahan empat mantan pejabat PT Garam, yakni Yulian Lintang, Ahmad Fauzi, Sudarto, dan Muksin. Mereka dijebloskan ke Rutan Kelas I Surabaya (Medaeng).
Empat tersangka itu dibui karena dianggap berkorupsi secara bersama-sama. Tindakan tersebut dilakukan dalam penyaluran dana Program Kemitraan Bina Lingkungan...
Komisi A DPRD Nganjuk Ungkap Pencurian Kas Daerah
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1 dan 11
Edisi
: Rabu, 13 Januari 2016
Beasiswa BSM di Jember Diduga Sarat Pungli
Sumber
: Koran Sindo, hal. 13
Edisi
: Selasa, 12 Januari 2016
Korupsi Dana Perjalanan Dinas DPRD Lamongan – Dua Anggota Dewan Akan Menyusul Dibui
Kejari Lamongan terus menunjukkan keseriusannya dalam menjerat para tersangka korupsi dana perjalanan dinas (perdin) DPRD Lamongan senilai Rp 3,2 miliar.
Setelah menyeret 8 tersangka dengan menjebloskan 3 di antaranya ke rumah tahanan (rutan) Medaeng Sidoarjo, kini kejari mengincar 4 tersangka lain, dua di antaranya anggota dewan yang masih aktif, untuk 'dilempar' ke bui.
Empat tersangka itu adalah Soetardjo Syafi'i dan Nipbianto...
Rekanan Lemot Terancam Sanksi
Pemkot Batu siap memberikan sanksi kepada rekanan yang tidak berhasil menuntaskan proyek pembangunan hingga tutup tahun 2015 lalu. Saat ini Bagian Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) masih mendata sejumlah proyek fisik yang belum tuntas.
Kepala Ekbang Kota Batu Diah Liestina menjelaskan, saat ini diketahui ada beberapa proyek yang belum selesai dikerjakan. Di antaranya pembangunan toilet dalam area taman hutan kota di...
Audit Ulang PT Gresik Migas – Sejak Tahun Lalu Problem Jualan Gas
Sumber
: Jawa Pos, hal. 33
Edisi
: Senin, 11 Januari 2016
Proyek Wisata Air Panas di Pacet – Mojokerto Ditunda
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Minggu, 10 Januari 2016
Seragam Batik dan Olahraga SD-SMP Negeri di Gresik Digratiskan
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Sabtu, 9 Januari 2016
Uang Hotel Pimpinan DPRD Surabaya Melejit
Kontroversi terus muncul dari gedung DPRD Surabaya. Kali ini soal uang hotel pimpinan dewan saat kunjungan kerja (kunker) ke luar kota. Diam-diam, pimpinan dewan mendapatkan rezeki nomplok pada awal tahun ini. Mereka bisa menikmati tambahan fasilitas saat menginap di hotel berbintang. Sebab, uang hotel mereka naik menjadi Rp 8,72 juta per kamar per malam. Padahal, sebelumnya jatah mereka hanya...
Proyek Rp 5,6 Miliar di Bangkalan Dikerjakan Asal-Asalan
Pelaksanaan Mega Proyek Pembangunan Taman Paseban yang berada di alun-alun Kota Bangkalan menuai banyak kecaman, salah satunya datang dari Komisi C DPRD Bangkalan yang pada beberapa hari yang lalu melakukan inspeksi mendadak (sidak) proyek pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) revitalisasi Taman Paseban. Dalam sidak yang dilakukan itu, dewan menemukan banyak hal di antaranya pemasangan paving yang asal-asalan, pengerjaan pendopo...
2016, Lamongan Anggarkan Rp 89 Miliar Bangun Jalan
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Jum'at, 8 Januari 2016
Menurun, Silpa APBD 2015 Bojonegoro Capai Rp 290 Miliar
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD Kabupaten Bojonegoro 2015 diprediksi menurun mencapai Rp 290 miliar. Jumlah ini berkurang dibandingkan Silpa tahun sebelumnya yang mencapai Rp 370 miliar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Pemkab Bojonegoro Ibnu Soeyoethi mengatakan, sesuai rencana belanja pembangunan di daerahnya di dalam APBD 2015 mencapai Rp 3,2 triliun. Menurutnya Silpa itu bukan sesuatu yang...
Korupsi di Pelindo II – RJ Lino Tuding Pejabat Lama
Mantan Dirut Pelindo II Richard Joost Lino kembali diperiksa penyidik Bareskrim, kemarin (6/1). Setelah pemeriksaan tiga jam tersebut, R.J. Lino justru curhat soal kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan quay container crane (QCC) 2010 di Pelindo II. Dia menganggap kerugian negara dalam kasus tersebut seharusnya muncul karena kegagalan lelang sepuluh kali sejak 2007, sebelum dirinya menjabat.
Lino bersama pengacaranya, Fredrich Yunadi...
Hibah 7 Mobil ke Polres Disoal – Tim Banggar Jombang Kaget Ada Hibah
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 5
Edisi
: Kamis, 7 Januari 2016
17 Kades Sumenep Labrak Bulog – Bayar Lunas, Raskin Menghilang
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 5
Edisi
: Rabu, 6 Januari 2016
Korupsi di Pelindo II – Nihilnya Data Kerugian Negara Jadi Senjata Lino
Mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino siap menjalani sidang praperadilan terkait status tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia mengaku punya beberapa alasan hukum yang akan dijadikan senjata di persidangan praperadilan. Sidang praperadilan akan digelar di PN Jaksel mulai Senin (11/1).
Salah satu yang dia tekankan ialah tidak adanya perhitungan kerugian negara dalam pengadaan tiga quay container...
Penerimaan Pajak Sidoarjo Tahun 2015 Tembus Target
Sumber
: Jawa Pos, hal. 30
Edisi
: Selasa, 5 Januari 2016
Anggaran Pengairan Kabupaten Malang TA 2016 Capai Rp 32 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Senin, 4 Januari 2016
Pencairan BOS Triwulan IV Tertahan, Sekolah kelimpungan Cari Utangan
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 2
Edisi
: Selasa, 29 Desember 2015
Komisi C DPRD Surabaya Panggil Kontraktor Pematusan
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 2
Edisi
: Selasa, 29 Desember 2015
TPG Guru Agama Islam se-Jatim Rp200 Miliar Nyantol
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1-11
Edisi
: Selasa, 29 Desember 2015
Tak Produktif, Dirut PT BBS Diganti
Sumber
: Koran Sindo, hal. 14
Edisi
: Selasa, 29 Desember 2015
Pj Bupati Jember Minta Fatwa Gubernur
Sumber
: Koran Sindo, hal. 13
Edisi
: Selasa, 29 Desember 2015
Data Pemkab Beda dari Fakta Lapangan
Sumber
: Jawa Pos, hal. 31
Edisi
: Selasa, 29 Desember 2015
Box Culvert Manyar Kertoajo Kurang 50 Meter
Sumber
: Jawa Pos, hal. 29
Edisi
: Selasa, 29 Desember 2015
Dispendukcapil Raup Rp2,86 M dari Denda Kependudukan
Sumber
: Koran Sindo, hal. 9-10
Edisi
: Selasa, 29 Desember 2015
Pemprov Tetap Luncurkan Dana Hibah
Sumber
: Koran Sindo, hal. 11
Edisi
: Senin, 28 Desember 2015
77 Persen Sekolah belum Setor SPj
Sumber
: Jawa Pos, hal. 28
Edisi
: Minggu, 27 Desember 2015
Jalur Pedestrian Indrapura Tinggal Pasang Keramik
Sumber
: Jawa Pos, hal. 29
Edisi
: Jumat, 25 Desember 2015
Penyerahan LHP Kinerja dan PDTT kepada Sebelas Entitas
Menutup tahun anggaran 2015, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melaksanakan penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) kepada sebelas entitas di wilayah Provinsi Jawa Timur. Penyerahan LHP tersebut dilaksanakan pada Rabu, 23 Desember 2015 dan bertempat di Ruang Auditorium - Lantai 2, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Acara penyerahan LHP dihadiri oleh para kepala...
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 120/LHP/XVIII.SBY/12/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas belanja infrastruktur Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 118/LHP/XVIII.SBY/12/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas belanja infrastruktur Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Jember
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 121/LHP/XVIII.SBY/12/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas belanja infrastruktur Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Jember.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Malang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 125/LHP/XVIII.SBY/12/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas belanja daerah bidang infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Malang.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Kediri
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 105/LHP/XVIII.SBY/11/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas belanja daerah bidang infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Kediri.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Infrastruktur Jalan, Jembatan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Ngawi
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 124/LHP/XVIII.SBY/12/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas belanja infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Ngawi.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Jembatan, serta Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Pacitan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 123/LHP/XVIII.SBY/12/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas belanja infrastruktur jalan, irigasi, dan jembatan, serta gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Pacitan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Infrastruktur Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Magetan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 122/LHP/XVIII.SBY/12/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas belanja infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Magetan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III)
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 128/LHP/XVIII.SBY/12/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kegiatan Operasional PDAM Trunojoyo Kabupaten Sampang Tahun Buku 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III)
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 119/LHP/XVIII.SBY/12/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas kegiatan operasional PDAM Trunojoyo Kabupaten Sampang Tahun Buku 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III).
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Layanan Rawat Jalan dan Rawat Inap pada Sembilan Puskesmas Rawat Inap TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Tuban
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 117/LHP/XVIII.SBY/12/2015, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Tuban, yaitu pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan layanan rawat jalan dan rawat inap pada sembilan Puskesmas Rawat Inap TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Tuban.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Perbup Toko Modern Lemah – Pj Bupati Sidoarjo Ngotot Tutup Minimarket Tak Berizin
Sumber
: Jawa Pos, hal. 34
Edisi
: Rabu, 23 Desember 2015
Puluhan Program Kerja Pemkot Batu Gagal Dilaksanakan, Rp 230 Miliar Sia-Sia
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Selasa, 22 Desember 2015
Upacara Peringatan Hari Ibu ke-87
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-87 pada hari Selasa, 22 Desember 2015. Upacara ini bertempat di halaman depan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan diikuti oleh para pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Upacara dipimpin oleh Kepala Subauditorat Jawa Timur III, Walujo, selaku...
Bimtek Pemberian Keterangan Ahli dan Peradilan Semu
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) pemberian keterangan ahli. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jum'at, 18 Desember 2015 dan bertempat di Ruang Auditorium, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan bimtek ini diikuti oleh sekitar 40 peserta yang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional, dan para pemeriksa di...
Setahun, Serapan Anggaran Pemkot Surabaya Hanya Capai 60 Persen
Sumber
: Jawa Pos, hal. 29 dan 39
Edisi
: Senin, 21 Desember 2015
Pemkot Surabaya Anggarkan Rp 4,5 Miliar untuk Proyek Kantor Satu Atap Rungkut pada Tahap Ketiga
Sumber
: Jawa Pos, hal. 33
Edisi
: Minggu, 20 Desember 2015
RSU Wali Songo Gresik Lolos Akreditasi
Sumber
: Koran Sindo, hal. 11
Edisi
: Sabtu, 19 Desember 2015
Seratus Proyek Infrastruktur di Surabaya Molor
Sumber
: Jawa Pos, hal. 33 dan 43
Edisi
: Jum'at, 18 Desember 2015
Disperindag Jatim Siapkan Rp 3,8 Miliar untuk Operasi Pasar
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 2
Edisi
: Kamis, 17 Desember 2015
Bantuan Madrasah Ambruk di Sumenep Tunggu Survei
Sumber
: Jawa Pos, hal. 15
Edisi
: Rabu, 16 Desember 2015
KPPU Temukan Tender PJU Sidoarjo Rugikan Negara Rp 51 Miliar
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Surabaya menemukan tender pengadaan Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) di Pemkab Sidoarjo tahun anggaran 2014-2015 merugikan keuangan negara sebesar Rp 51 miliar.
Kepala Perwakilan KPPU Surabaya Aru Armando mengatakan saat ini proses penyidikan terhadap tender tersebut sudah sampai pemberkasan untuk siap disidangkan.
"Komisioner sudah menetapkan 10 terlapor yang terdiri dari rekanan Pemkab...
Puluhan Gedung Sekolah di Nganjuk Batal Direhab
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 6
Edisi
: Selasa, 15 Desember 2015
Izin Reklame di BPPM, DPPKAD Gresik Ngaplo
Sumber
: Koran Sindo, hal. 9 dan 10
Edisi
: Senin, 14 Desember 2015
DPRD Surabaya Siapkan Perda Anti Kebocoran Pajak – Kuitansi Hotel, Restoran, dan Parkir dari Pemkot
Sumber
: Koran Sindo, hal. 9 dan 10
Edisi
: Minggu, 13 Desember 2015
Rp 5 Miliar untuk Jalan Kembar Wiyung (Surabaya – Gresik)
Sumber
: Koran Sindo, hal. 9 dan 10
Edisi
: Jum'at, 11 Desember 2015
BPK Pertimbangkan Audit Kembali Petral
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mempertimbangkan untuk kembali mengaudit anak usaha PT Pertamina di bidang perdagangan minyak, Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Audit akan dibuka bila BPK menemukan indikasi kerugian negara yang dilakukan perusahaan tersebut.
"Kalau kami yakin ada indikasi maka diteruskan, (untuk memeriksa) apakah indikasi itu valid atau tidak," kata Harry seusai membuka acara pertemuan auditor...
Pembangunan Gedung DPRD Sumenep Senilai Rp 2 Miliar Molor
Sumber
: Jawa Pos, hal. 15
Edisi
: Kamis, 10 Desember 2015
Penyerahan LHP Kinerja pada Pemkab Blitar dan Probolinggo
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam penyediaan akses air bersih TA 2014 dan semester I 2015 pada Kabupaten Blitar dan Kabupaten Probolinggo. Atas pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kinerja yang dilaksanakan pada Jum’at, 4 Desember 2015.
Acara penyerahan LHP tersebut bertempat di...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Selenggarakan Media Workshop
Pada era informasi sekarang ini, media massa memiliki peranan penting dalam mensosialisasikan informasi kepada masyarakat. Opini masyarakat terhadap suatu peristiwa sedikit banyak dipengaruhi oleh pemberitaan media massa. Oleh karena itu, pemberitaan terkait suatu lembaga/instansi perlu dikomunikasikan dengan baik kepada media massa agar informasi yang diterima masyarakat adalah informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Berangkat dari semangat keterbukaan informasi publik, BPK...
Rangkaian Kunjungan Ketua BPK RI dalam BPK Goes to Campus di Jawa Timur
Selama dua hari, 26 s.d. 27 Nopember 2015, Ketua BPK RI melakukan serangkaian kunjungan kerja ke sejumlah kampus di Jawa Timur. Kunjungan kali ini masih dalam rangka kegiatan public awareness BPK RI untuk kalangan akademisi di kota-kota besar di Indonesia, untuk mensosialisasikan peran BPK sebagai lembaga negara yang diamanatkan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan...
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester II 2015
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan pemantauan dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan semester II tahun 2015. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari, 2 s.d 3 Desember 2015 dan bertempat di Ruang Auditorium Lt. 2, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo.
Kegiatan ini...
Sampah Overload, Pemkot Mojokerto Pusing
Sumber
: Koran Sindo, hal. 12
Edisi
: Selasa, 8 Desember 2015
Baru Dua Bulan Dibangun, Talut Durenan di Madiun Ambrol
Sumber
: Jawa Pos, hal. 12
Edisi
: Senin, 7 Desember 2015
Perawatan Gelora Joko Samudro (GJS) di Gresik Rp 2 Miliar
Sumber
: Jawa Pos, hal. 36
Edisi
: Minggu, 6 Desember 2015
DPRD Surabaya Curigai Pengurukan Sirkuit Benowo – Lelang Dianggap Tidak Wajar
Sumber
: Jawa Pos, hal. 33 dan 47
Edisi
: Sabtu, 5 Desember 2015
Pemda Diminta Siap Terapkan SAP Berbasis Akrual
Tahun pertama penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) berbasis akrual di wilayah Jatim diharapkan ada kenaikan status penilaian keuangan seluruh pemda. Kenaikan status ini menjadi indikasi minimnya kerugian negara. Audit untuk tahun anggaran 2015 akan dilakukan oleh BPK Perwakilan Jatim pada Maret 2016.
"Kami berharap audit keuangan pemda hasilnya nanti bagus, semua bisa meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)," kata Ketua Tim...
Baru Satu Pemda Patuhi SAP Akrual
Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Timur (BPK Jatim) mengimbau pemda agar segera menggunakan standar akuntansi pemerintahan (SAP) akrual. Sebab, dari 38 pemda tingkat kabupaten dan kota serta 1 pemda tingkat provinsi di Jatim, baru satu yang menggunakan SAP berbasis akrual. Pemda tersebut adalah Pemkab Banyuwangi.
Dalam laporan keuangan berbasis cash, ada empat poin yang dilaporkan. Yaitu neraca, realisasi anggaran, arus kas,...
Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan Tahun Anggaran 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Blitar
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 115/LHP/XVIII.SBY/12/2015, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Blitar, yaitu pemeriksaan atas upaya pemerintah daerah dalam penyediaan akses air bersih berbasis masyarakat yang layak dan berkelanjutan Tahun Anggaran 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Blitar.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan Tahun Anggaran 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 114/LHP/XVIII.SBY/12/2015, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Probolinggo, yaitu pemeriksaan atas upaya pemerintah daerah dalam penyediaan akses air bersih berbasis masyarakat yang layak dan berkelanjutan Tahun Anggaran 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH JAWA TIMUR DALAM MENERAPKAN SAP BERBASIS AKRUAL
Siaran Pers tentang Kesiapan Pemerintah Daerah di Wilayah Jawa Timur dalam Menerapkan SAP Berbasis Akrual
Lantamal Berpatokan ke DJKN – Untuk Penentuan NJOP Lahan FR Sisi Barat
Pembebasan lahan untuk frontage road (FR) sisi barat di depan SPBU Jalan A. Yani 204 akan diselesaikan di pemerintah pusat. Pihak Lantamal (Pangkalan Utama TNI-AL) V beralasan, dasar dan nominal pemkot menganggarkan ganti rugi berbeda dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.
Komandan Lantamal V Surabaya Brigjen TNI Marinir Rudy Andi Hamzah siap memfasilitasi. "Kami tidak ingin nanti menjadi...
Pengadaan Komputer untuk SD dan SMP Negeri di Surabaya Tuntas, LCD Tahun Depan
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 3
Edisi
: Jum'at, 4 Desember 2015
Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
Perda Nomor 11 Tahun 2016
Lomba Karya Tulis Ilmiah BPK bagi Pelajar dan Mahasiswa se-Jawa
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuka Lomba Karya Tulis Ilmiah bagi pelajar dan mahasiswa, dengan tema "Peran BPK dalam Keuangan Negara".
Berikut kami sampaikan pengumuman lengkap mengenai lomba tersebut:
» Pengumuman Lomba Karya Tulis Ilmiah BPK
APBD Kota Surabaya 2016 Naik Rp 600 Miliar
Sumber
: Jawa Pos, hal. 33
Edisi
: Kamis, 3 Desember 2015
Pemkab Gresik Hentikan Parkir Berlangganan – Tahun Depan PAD Melorot 50 Persen
Sumber
: Jawa Pos, hal. 32
Edisi
: Rabu, 2 Desember 2015
Bangun RTH Alun-Alun, DCKTR Situbondo Gelontorkan Dana Miliaran Rupiah
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 10
Edisi
: Selasa, 1 Desember 2015
Sidoarjo Tambah Anggaran JKM Rp 7 Miliar – Cover Warga yang Belum Masuk BPJS
Sumber
: Jawa Pos, hal. 34
Edisi
: Senin, 30 November 2015
Pembebasan Lahan Jalur Lintas Selatan (JLS) di Jember Rp 24 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Minggu, 29 November 2015
35 Ribu Warga Juga Butuh Perhatian – Alokasi Anggaran Raskin Surabaya Dinilai Kurang
Sumber
: Jawa Pos, hal. 34
Edisi
: Sabtu, 28 November 2015
Raskin untuk 65 Ribu Warga Surabaya Digratiskan – Siapkan Anggaran Rp 19 Miliar di APBD Surabaya 2016
Sumber
: Jawa Pos, hal. 34
Edisi
: Jum'at, 27 November 2015
Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI ke-44
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melaksanakan upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun Korps pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-44 pada hari Senin, 30 November 2015. Upacara ini bertempat di halaman depan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan diikuti oleh para pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Upacara dipimpin oleh Kepala Sekretariat...
Bupati Ancam Segel Ruko yang Mokong Bayar Sewa
Bupati Tulungagung Syahri Mulyo geram dengan masih tertunggaknya tagihan sewa rumah toko (ruko) aset Pemkab Tulungagung yang berada di kawasan Jl H Agus Salim Kota Tulungagung. Dia mengancam akan menutup paksa atau menyegel ruko-ruko yang penyewanya belum juga membayar uang sewa.
"Ini pemerintahan. Memang ada beberapa penghuninya itu kawan atau teman. Tapi kalau mokong tidak bayar, tidak mau bayar sewa,...
BPK Sebut Kesenjangan Ekonomi Makin Tinggi
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menyatakan keprihatinannya atas kesenjangan ekonomi yang terus naik selama era reformasi. Kenaikan kesenjangan tersebut membuktikan bahwa kebijakan pemerintah selama ini ada yang kurang tepat.
Menurut dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup besar dan terus meningkat. Hanya saja dalam implementasinya kenaikan anggaran tersebut belum diikuti kenaikan kesejahteraan rakyat.
"Besarnya APBN belum diikuti...
Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Daerah
Makalah yang disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Dr. Harry Azhar Azis dalam rangkaian acara Dies Natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) di Universitas Brawijaya (UB) Malang pada tanggal 27 Nopember 2015.
UNDUH
Aktualisasi Peran BPK dalam Membangun Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang Bersih dan Berwibawa
Makalah yang disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Dr. Harry Azhar Azis dalam acara kuliah tamu di Universitas Brawijaya (UB) Malang pada tanggal 27 Nopember 2015.
UNDUH
Kebijakan Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat: dari Formulasi hingga Evaluasi
Bahan presentasi yang disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Dr. Harry Azhar Azis dalam acara kuliah umum di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya pada tanggal 26 Nopember 2015.
UNDUH
Beli Delapan Mobil, Pemkot Madiun Habiskan Rp 2,3 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 14
Edisi
: Kamis, 26 November 2015
Baru Setahun, Plafon Gedung SDN Rahayu – Tuban Ambrol
Sumber
: Jawa Pos, hal. 13
Edisi
: Rabu, 25 November 2015
Lomba Film Pendek 60 Detik BPK RI dengan Tema “BPK & Keuangan Negara”
Sehubungan dengan HUT BPK ke 69, BPK mengadakan lomba film pendek 60 Detik BPK RI dengan Tema ”BPK & Keuangan Negara”.
Berikut kami sampaikan pengumuman perihal tersebut:
SELENGKAPNYA ...
Dana Hibah “Sandera” RAPBD Gresik 2016
Sumber
: Jawa Pos, hal. 36
Edisi
: Selasa, 24 November 2015
Dapat Bantuan Alat, Kelompok Tani di Bangkalan Diminta Setor Rp 10 Juta
Sumber
: Jawa Pos, hal. 13
Edisi
: Senin, 23 November 2015
Mega Proyek Tuntas, Anggaran Infrastruktur Surabaya Turun
Sumber
: Jawa Pos, hal. 30
Edisi
: Minggu, 22 November 2015
Dana Bantuan Kewilayahan Jatim Sebesar Rp 2 Triliun Jadi Rebutan Eksekutif-Legislatif
Sumber
: Koran Sindo, hal. 10
Edisi
: Sabtu, 21 November 2015
Dinas PU Tuban Dilaporkan ke Polres – Terkait Proyek Pembangunan Air Bawah Tanah
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 8
Edisi
: Jum'at, 20 November 2015
Kelanjutan Pembangunan Gelora Joko Samudro Tunggu Hasil Pibup Gresik
Sumber
: Jawa Pos, hal. 36
Edisi
: Kamis, 19 November 2015
Sosialisasi ke-BPK-an kepada Mahasiswa Universitas Semarang
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali menyelenggarakan Sosialisasi Ke-BPK-an pada Selasa, 17 November 2015. Sosialisasi kali ini diselenggarakan dalam rangka Kuliah Kerja Lapangan Universitas Semarang pada tahun 2015. Acara yang bertempat di Auditorium Lt. 2 – Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini diikuti oleh sekitar 90 mahasiswa dan empat dosen pendamping dari Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas...
DPRD Surabaya Desak Pemkot Tuntaskan Proyek Sirkuit Gelora Bung Tomo
Sumber
: Koran Sindo, hal. 9 dan 10
Edisi
: Rabu, 18 November 2015
Dana Hibah Jember Tahun 2016 Berkurang 50%
Sumber
: Koran Sindo, hal. 14
Edisi
: Selasa, 17 November 2015
Rp 900 Juta untuk Perbaikan Gelora 10 Nopember Surabaya
Sumber
: Jawa Pos, hal. 33
Edisi
: Senin, 16 November 2015
Pasar Baru Gresik – PU Ajukan Anggaran Rp 7 Miliar
Sumber
: Jawa Pos, hal. 36
Edisi
: Minggu, 15 November 2015
Proyek WEP di Gresik Masih Terlambat
Sumber
: Jawa Pos, hal. 40
Edisi
: Sabtu, 14 November 2015
Pansus Pelindo II Temukan Indikasi Kejahatan Korporasi
AUDIT BPK TERHADAP PELINDO II SUDAH 95 PERSEN
---
Ketua Panitia Khusus PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Dewan Perwakilan Rakyat, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan, berdasarkan hasil analisis dan kajian sementara, ditemukan indikasi adanya kejahatan korporasi di badan usaha milik negara tersebut. Kejahatan dilakukan melalui kolaborasi oknum di dalam negeri dan pihak-pihak asing untuk menggerogoti aset negara.
"Caranya melalui privatisasi BUMN dengan cara...
Dana Harus Klir Saat Diperiksa BPK
Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota bekerja dengan menggunakan uang rakyat. Karena itu, mereka harus melaporkan penggunaan anggaran ke DPRD. Pada Jum'at (13/11) KPU se-Jatim berkoordinasi dan berkomunikasi bersama untuk membuat laporan agar persoalan keuangan itu tidak bermasalah.
Rapat koordinasi dan komunikasi tersebut berlangsung di kantor KPU Sidoarjo. Pertemuan ini difasilitasi KPU Jawa Timur. "Ini khan menjelang akhir tahun. Kami ingin...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Menuju WBBM
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada Senin, 16 November 2015. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka review terhadap reformasi birokrasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Rombongan Kemenpan RB, yang didampingi oleh pejabat dari Inspektorat Utama BPK RI, diterima di Ruang...
Sosialisasi ke-BPK-an kepada Mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal
Senin, 16 November 2015 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Sosialisasi Ke-BPK-an dalam rangka Kuliah Kerja Lapangan Universitas Pancasakti Tegal pada tahun 2015. Acara yang bertempat di Auditorium Lt. 2 - Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini diikuti oleh sekitar 90 mahasiswa dan dua dosen pendamping dari Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pancasakti Tegal.
Acara dimulai dengan sambutan...
Diklat Pemeriksaan Pendapatan Daerah
Setiap pemeriksa di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjalankan tugas negara dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Seiring dinamisnya peraturan dan permasalahan yang dihadapi para pemeriksa di lapangan, antara lain penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual, setiap pemeriksa dituntut untuk meningkatkan wawasan dan keterampilannya untuk mengimbangi hal tersebut. Salah satu bentuk peningkatan kompetensi pemeriksa adalah melalui kegiatan pendidikan...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Menerima Demonstrasi dari LSM Gebrak Mojokerto
Rabu, 11 November 2015, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menerima demonstrasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Bersama Anti Korupsi (LSM GEBRAK) dari Mojokerto. Demonstrasi tersebut berjalan dengan damai dengan tujuan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia.
Para demonstran diterima oleh Plh. Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Haryo Pamungkas. Dalam orasinya, perwakilan LSM GEBRAK menyampaikan...
2016, Belanja Daerah Jember Capai Rp 3,5 Triliun
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1 dan 11
Edisi
: Jum'at, 13 November 2015
Muncul Skenario Molorkan APBD – Gresik Terancam Kehilangan Dana Puluhan Miliar
Sumber
: Jawa Pos, hal. 40
Edisi
: Kamis, 12 November 2015
Penyerahan LHP Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi SAP Akrual
Seiring dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual terhadap laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ingin mendorong agar pemerintah daerah dapat menerapkan akuntansi berbasis akrual secara konsisten. Sejalan dengan hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam implementasi SAP berbasis akrual tahun 2014 dan...
Empat Proyek Pemkab Sidoarjo Gagal Lelang
Sumber
: Jawa Pos, hal. 34
Edisi
: Rabu, 11 November 2015
BPK Jatim Serahkan LHP Kinerja – Berbasis Akrual Triwulan III ke Pemkab Mojokerto
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jatim menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja, atas efektivitas upaya pemerintah dalam implementasi SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) berbasis akrual tahun 2014 dan tahun 2015 (triwulan III) kepada Kabupaten Mojokerto, yang diterima langsung Pj Bupati, M Ardi Prasetyawan dan Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ismail Pribadi, di Gedung BPK Perwakilan Provinsi Jatim, Sidoarjo, Senin (9/11)...
Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-70
"Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan."
(Pesan Pahlawan Nasional Jenderal Sudirman)
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan ke-70 pada tanggal 10 November 2015. Upacara ini bertempat di halaman depan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan diikuti oleh para pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh pegawai di lingkungan BPK...
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Tahun 2014 dan 2015 (Triwulan III) pada Kabupaten Pasuruan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 110/LHP/XVIII.SBY/11/2015, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Pasuruan, yaitu efektivitas upaya pemerintah daerah dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual tahun 2014 dan 2015 (triwulan III) pada Kabupaten Pasuruan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Tahun 2014 dan 2015 (Triwulan III) pada Kota Pasuruan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 111/LHP/XVIII.SBY/11/2015, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kota Pasuruan, yaitu efektivitas upaya pemerintah daerah dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual tahun 2014 dan 2015 (triwulan III) pada Kota Pasuruan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Tahun 2014 dan 2015 (Triwulan III) pada Kota Batu
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 109/LHP/XVIII.SBY/11/2015, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kota Batu, yaitu efektivitas upaya pemerintah daerah dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual tahun 2014 dan 2015 (triwulan III) pada Kota Batu.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Tahun 2014 dan 2015 (Triwulan III) pada Kota Malang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 108/LHP/XVIII.SBY/11/2015, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kota Malang, yaitu efektivitas upaya pemerintah daerah dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual tahun 2014 dan 2015 (triwulan III) pada Kota Malang.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Tahun 2014 dan 2015 (Triwulan III) pada Kabupaten Jombang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 112/LHP/XVIII.SBY/11/2015, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Jombang, yaitu efektivitas upaya pemerintah daerah dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual tahun 2014 dan 2015 (triwulan III) pada Kabupaten Jombang.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Tahun 2014 dan 2015 (Triwulan III) pada Kabupaten Mojokerto
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 113/LHP/XVIII.SBY/11/2015, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Mojokerto, yaitu efektivitas upaya pemerintah daerah dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual tahun 2014 dan 2015 (triwulan III) pada Kabupaten Mojokerto.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Tahun 2014 dan 2015 (Triwulan III) pada Kabupaten Gresik
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 107/LHP/XVIII.SBY/11/2015, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Gresik, yaitu efektivitas upaya pemerintah daerah dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual tahun 2014 dan 2015 (triwulan III) pada Kabupaten Gresik.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Tahun 2014 dan 2015 (Triwulan III) pada Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 106/LHP/XVIII.SBY/11/2015, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Provinsi Jawa Timur, yaitu efektivitas upaya pemerintah daerah dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual tahun 2014 dan 2015 (triwulan III) pada Provinsi Jawa Timur.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Berstatus BLUD – Layanan RSU Sidoarjo Dikeluhkan
Sumber
: Koran Sindo, hal. 12
Edisi
: Selasa, 10 November 2015
Audit Temukan Kecurangan Petral – Ada Campur Tangan Pihak Ketiga
Kementerian ESDM tidak ragu-ragu menyeret oknum yang mencari keuntungan lewat Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Apalagi, hasil audit investigatif telah usai dan menunjukkan adanya campur tangan pihak ketiga. Saat ini kementerian sedang menyusun berkas untuk dilaporkan kepada penegak hukum.
Menteri ESDM Sudirman Said menjelaskan, pada Kamis (5/11), dirinya telah menerima laporan dari manajemen PT Pertamina (Persero). Besoknya dia langsung membicarakan...
Alokasi Dana Desa Tahap II di Kabupaten Blitar Segera Cair
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Senin, 9 November 2015
Pembagian Traktor Tangan untuk Petani Gresik Tinggal Proses Administrasi
Sumber
: Jawa Pos, hal. 36
Edisi
: Minggu, 8 November 2015
APBD Sidoarjo Tahun 2016 Tembus Rp 3,9 Triliun
Sumber
: Koran Sindo, hal. 11
Edisi
: Sabtu, 7 November 2015
BPK Perwakilan dengan Jumlah Entitas Terbanyak dan Tersedikit
Berdasarkan Pasal 23G dari Perubahan Ketiga UUD 1945, BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi. Sampai dengan tahun 2015, BPK telah memiliki 34 perwakilan pada 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Di wilayah Provinsi Jawa Timur sendiri terdapat 38 pemerintahan kabupaten/kota dan 1 pemerintahan provinsi. Fakta tersebut menjadikan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagai BPK Perwakilan dengan jumlah entitas terbanyak di Indonesia...
Penyerahan LHP atas Operasional PT Bojonegoro Bangun Sarana TA 2014 dan Semester I TA 2015
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas operasional PT Bojonegoro Bangun Sarana pada tahun anggaran 2014 dan semester I tahun anggaran 2015 di Kabupaten Bojonegoro. Atas pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilaksanakan pada Jum'at, 6 November 2015.
LHP BPK tersebut diserahkan Kepala Subauditorat...
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional PT Bojonegoro Bangun Sarana Tahun Anggaran 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 105/LHP/XVIII.SBY/11/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas Operasional PT Bojonegoro Bangun Sarana pada Tahun Anggaran 2014 dan Semester I Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Dana Rehab Rumah Warga Miskin Pasuruan di 2016 Sebesar Rp 11,6 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 13
Edisi
: Jum'at, 6 November 2015
LHP BPK Terbuka untuk Umum
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang sudah diserahkan kepada lembaga perwakilan (DPR, DPRD, DPD) merupakan informasi publik yang yang bersifat terbuka untuk umum. Dengan demikian, LHP BPK tersebut dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Pasal 19 yang terdiri...
Entitas Pemeriksaan dengan Wilayah Terluas dan Terkecil di Jawa Timur
Di wilayah Provinsi Jawa Timur terdapat 38 pemerintahan kabupaten/kota dan 1 pemerintahan provinsi. Fakta tersebut menjadikan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagai BPK Perwakilan dengan jumlah entitas pemeriksaan terbanyak di Indonesia sebanyak 39 entitas.
Dari 38 pemerintahan kabupaten/kota tersebut, berikut ini merupakan entitas pemeriksaan dengan luas wilayah yang paling luas dan paling kecil di Provinsi Jawa Timur:
Terluas
Terkecil
Kabupaten
Kabupaten Banyuwangi
(5.782,50 Km2)
Kabupaten Sidoarjo
(719,63...
Subbagian SDM Sebagai Satker Pelayanan Terbaik 2015 di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik menuju terciptanya pelayanan prima, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melakukan penilaian kinerja unit kerja/pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagai sarana evaluasi peningkatan kinerja pelayanan publik. Hasilnya, Subbagian Sumber Daya Manusia (SDM) dikukuhkan sebagai satuan kerja (satker) dengan pelayanan terbaik periode tahun 2015 pada Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Penghargaan...
Rehab Pasar Sukodono, Sidoarjo Siapkan Dana Rp 7 Miliar
Sumber
: Jawa Pos, hal. 34
Edisi
: Kamis, 5 November 2015
Proyek Irigasi Buruk, Wakil Bupati Madiun Minta Rekanan Tanggung Jawab
Sumber
: Koran Sindo, hal. 14
Edisi
: Rabu, 4 November 2015
Anggaran Bopda Ditambah Rp 42 Miliar
Anggaran bantuan operasional pendidikan daerah (Bopda) 2016 untuk Kota Surabaya akan mengalami kenaikan sebesar Rp 42 miliar menjadi Rp 520,7 miliar dari total APBD Surabaya 2016 sebesar Rp 7,7 triliun.
Sementara itu, dalam APBD 2016, Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jatim hanya mendapatkan anggaran pendidikan pada APBD 2016 sebesar 6% atau Rp 290 miliar dari total APBD Jatim sebesar Rp 23...
Dugaan Penyelewengan Pengadaan Furnitur di Dinas Pendidikan Sidoarjo – Polda Jatim Periksa Kadispendik
Laporan pengaduan dugaan penyelewengan proyek pengadaan mebelair atau furnitur di lingkungan Dinas Pendidikan (Dispendik) Sidoarjo masuk ke Polda Jatim. Polisi kemarin memeriksa Kepala Dispendik Sidoarjo Mustain Baladan.
Pemeriksaan tersebut berlangsung di Ruang Unit Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim sejak pagi hingga siang. Dia ditanya seputar masalah proyek pengadaan mebelair tahun anggaran 2013.
Pengadaan tersebut masuk ke meja...
Apa Saja Materi dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK ?
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan tersebut terdiri atas:
Pemeriksaan keuangan
Pemeriksaan kinerja
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Selengkapnya)
Setiap jenis pemeriksaan tersebut menghasilkan laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang masing-masing pemeriksaan berbeda pula materi laporannya. Adapun hasil pemeriksaan dari...
APBD Surabaya TA 2016 Sebesar Rp 7,6 Triliun Diketok 10 November
Sumber
: Koran Sindo, hal. 9 dan 10
Edisi
: Selasa, 3 November 2015
Proyek Gedung Baru DPR – Pengawasan Libatkan KPK dan BPK
Proyek pembangunan gedung baru DPR telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebanyak Rp 740 miliar. Untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi proyek tersebut, DPR menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawasi. Anggaran yang ada saat ini diprioritaskan untuk pembangunan ruang kerja bagi anggota DPR.
"Tidak hanya KPK, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan...
Status Tanah RSUD Sampang Masih Sengketa
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 6
Edisi
: Senin, 2 November 2015
Warga Ditawari Pindah ke Flat – Agar Sertifikasi Aset Pemkot Surabaya Bisa Lancar
Sumber
: Jawa Pos, hal. 30
Edisi
: Minggu, 1 November 2015
Kemendagri Anggap Dana Hibah Tidak Masalah – Lembaga Pendidikan dan Tempat Ibadah Cukup Pakai Keterangan Legalitas dari Bupati
Sumber
: Koran Sindo, hal. 14
Edisi
: Sabtu, 31 Oktober 2015
BPK Ingatkan Anggaran Pendidikan Harus 20 Persen
Penurunan alokasi anggaran pendidikan Jatim pada 2016 mendatang ternyata menarik perhatian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Ini lantaran sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, anggaran pendidikan tidak boleh di bawah 20 persen dari total anggaran.
"Kita akan cek kepatuhan, baik pemerintah provinsi atau kota/kabupaten. Sudah sesuai UU atau tidak. Karena aturan 20 persen...
BPK Goes to Campus di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar Azis, menjadi pembicara utama pada kuliah pakar yang mengambil tema “Sistem Pengelolaan Keuangan Negara”. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan public awareness BPK RI untuk kalangan akademisi di kota-kota besar di Indonesia, untuk menyosialisasikan peran BPK sebagai lembaga negara yang diamanatkan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara...
Dana Pendidikan – BPK Ancam Beri Sanksi Pemda Bandel
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menghimbau seluruh kabupaten, kota, dan provinsi mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika tidak, BPK bakal menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pemerintah daerah.
Pesan dan peringatan ini disampaikan Ketua BPK RI Harry Azhar Azis saat menyampaikan materi kuliah pakar bertema Sistem Pengelolaan Keuangan Negara, di Kampus B Universitas Nahdlatul...
BPK, Pengelolaan Keuangan Negara, dan Kesejahteraan Rakyat
Makalah yang disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Dr. Harry Azhar Azis dalam acara kuliah pakar di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) pada tanggal 30 Oktober 2015.
UNDUH
Digerojok Anggaran Triliunan, Pelayanan RSUD Milik Pemprov Jatim Masih Belum Optimal
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 2
Edisi
: Jum'at, 30 Oktober 2015
Paguyuban Kades Sidoarjo Tolak Mobil Dinas
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Kamis, 29 Oktober 2015
Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-87
"Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia"
Kutipan pesan dari Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno, menjadi pembuka dari sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia pada Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-87. Peringatan sumpah pemuda kali ini mengambil tema "Revolusi Mental untuk Kebangkitan Pemuda Menuju Aksi 'Satu...
Penyerahan LHP atas PAD TA 2014 dan Semester I TA 2015 pada Pemkab Banyuwangi
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi pada tahun anggaran 2014 dan semester I tahun anggaran 2015. Atas pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilaksanakan pada Senin, 26 Oktober 2015.
LHP BPK tersebut diserahkan Kepala BPK Perwakilan...
Pemeriksaan atas Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Semester I Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 104/LHP/XVIII.SBY/10/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Semester I Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Rp 400 Miliar untuk Antisipasi Banjir Surabaya
Sumber
: Jawa Pos, hal. 50
Edisi
: Rabu, 28 Oktober 2015
Manajemen RSUD Ibnu Sina Gresik Ajukan Tambahan Anggaran Rp 30 Miliar
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 4
Edisi
: Selasa, 27 Oktober 2015
Nikmati Miliaran Rupiah, Fasilitas RS Mardi Waluyo – Kota Blitar Tak Terurus
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 7
Edisi
: Senin, 26 Oktober 2015
Tahun Depan, Jalan Provinsi Tidak Bertambah – Dana Mepet, Hanya untuk Pemeliharaan
Sumber
: Jawa Pos, hal. 30
Edisi
: Minggu, 25 Oktober 2015
Masih Banyak Penunggak Pajak Reklame di Gresik
Sumber
: Jawa Pos, hal. 38
Edisi
: Sabtu, 24 Oktober 2015
Korupsi Ruislag Tanah Kodam V/Brawijaya – Mantan Pangdam Tunggu Kasasi
Hukuman mantan Pangdam V/Brawijaya Letjen TNI (Purn) Djadja Suparman belum berkekuatan hukum tetap. Terdakwa korupsi ruislag tanah milik Kodam V/Brawijaya itu masih berjuang untuk bebas dari hukuman melalui upaya kasasi.
Upaya hukum di Mahkamah Agung (MA) tersebut diambil Djadja sebagai bentuk perlawanan terhadap putusan banding dari Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama). Sebab, majelis hakim tidak mengabulkan permohonan bandingnya. Harapan mantan panglima...
Lama Rusak, SDN 1 Klapayan di Bangkalan Belum Diperbaiki
Sumber
: Jawa Pos, hal. 16
Edisi
: Jum'at, 23 Oktober 2015
Pungli Parkir Akibat Dikejar Setoran – Dishubkom Jombang Akui Ada Setoran
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 5
Edisi
: Kamis, 22 Oktober 2015
Hasil Kuesioner Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Triwulan III-2015
Pada periode Juli s.d. September 2015, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan pengaduan masyarakat di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada 4 responden (pemberi pengaduan), dengan hasil sebagai berikut:
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan III-2015
Pada periode Juli s.d. September 2015, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada 12 responden (pemohon informasi), dengan hasil sebagai berikut:
Hasil Kuesioner Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Triwulan II-2015
Pada periode April s.d. Juni 2015, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan pengaduan masyarakat di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada 2 responden (pemberi pengaduan), dengan hasil sebagai berikut:
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan II-2015
Pada periode April s.d. Juni 2015, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada 5 responden (pemohon informasi), dengan hasil sebagai berikut:
KPU Jawa Timur Pastikan Siap Gelar 19 Pilkada Serentak Tahun Ini
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1 dan 11
Edisi
: Rabu, 21 Oktober 2015
Angka Kehilangan Air PDAM Nganjuk Menurun
Sumber
: Jawa Pos, hal. 36
Edisi
: Selasa, 20 Oktober 2015
Rekanan Proyek di Dinas PU Pengairan Nganjuk Jual Tanah Galian Proyek
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 11
Edisi
: Senin, 19 Oktober 2015
APK Amburadul – DPR Minta BPK Audit KPU
Komisi II DPR RI akan mengevaluasi kembali dana APBN yang dikucurkan untuk seluruh penyelenggara pemilu (KPPU) di Indonesia. Langkah ini dilakukan menyusul minimnya alat peraga kampanye (APK) calon yang dipasang KPU di sejumlah daerah.
Tidak hanya minim, Komisi II DPR RI juga banyak mendapat laporan bahwa alat peraga kampanye yang dipasang KPU banyak yang rusak dan tidak berada di tempat...
BPK Akan Dilibatkan dalam Audit Dana Kampanye di KPU
Minimnya alat peraga calon yang dipasang oleh KPU di sejumlah daerah memantik reaksi keras dari Komisi II DPR RI. Karenanya, Komisi II akan mengevaluasi kembali dana yang dikucurkan lewat APBN tersebut ke setiap KPU, dengan alasan pemasangan alat peraga calon yang menjadi kewajiban KPU ternyata banyak yang rusak, jumlahnya minim, dan ditempatkan di wilayah yang tidak strategis.
Wakil Ketua Komisi...
Sosialisasi Pengisian e-PUPNS
Dalam rangka menata ulang sistem informasi kepegawaian sesuai amanat dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaksanakan kegiatan pendataan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kegiatan ini dikemas dengan nama Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) yang bertujuan memutahirkan, melengkapi, dan memastikan kebenaran data kepegawaian milik BKN untuk memudahkan pelayanan, perencanaan, evaluasi, dan...
Dana Hibah Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) Senilai Rp 2 Miliar di Ngawi Tak Jelas
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 5
Edisi
: Jum'at, 16 Oktober 2015
Kasus Tambang Pasir Lumajang – Walhi Taksir Kerugian Negara Rp 11,5 Triliun
Sebanyak enam orang ditetapkan masuk program perlindungan saksi dan korban dalam kasus pembunuhan Salim alias Kancil, 52 tahun, dan penganiayaan Tosan, 51 tahun. Salim dan Tosan adalah dua di antara warga penolak tambang pasir di desanya, Selok Awar-awar, Pasirian, Lumajang, Jawa Timur.
Keenam orang yang mendapat perlindungan itu adalah Tosan, sebagai saksi korban, serta lima warga lainnya. "Ada empat saksi...
Anggaran Pendidikan Jatim Dianaktirikan – Hanya Rp 290 M dari Seharusnya Rp 460 M
Sumber
: Koran Sindo, hal. 9 dan 10
Edisi
: Kamis, 15 Oktober 2015
DPRD Surabaya Minta Dinas Perhubungan Cegah Kebocoran Pendapatan Parkir
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 11
Edisi
: Rabu, 14 Oktober 2015
Banyak Anggota Dewan Tak Ambil Dana Reses
Anggota DPRD Tulungagung sepekan ini menjalani masa reses. Namun sebagian dari mereka tidak mengambil jatah dana reses guna menyerap aspirasi konstituennya. Sebagian besar anggota dewan yang tidak mengambil dana yang besarannya per anggota Rp 23,85 juta tersebut beralasan, penggunaan dana reses tidak bisa untuk memberi uang transport pada konstituen yang diundang.
"Realistis saja. Saat ini kalau mengundang konstituen tanpa uang...
Dampak SE Mendagri – Insentif Guru Ngaji Kota Malang Dihapus
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Selasa, 13 Oktober 2015
Disangka Korupsi, Kepala BPBD Kota Madiun Ditahan
Kejaksaan Negeri Madiun, Jawa Timur, menahan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun, Agus Subiyanto, pada Rabu (7/10). Tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan embung di Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo itu, ditahan setelah diperiksa lebih dari lima jam. "Perannya sebagai pengguna anggaran," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Madiun, Kusuma Jaya Bulo.
Selain Agus, Kejaksaan menahan Mariyani, konsultan perencana...
FKP Laporkan Dugaan Korupsi TPS Pasar Srimangunan Sampang
Dugaan korupsi pembangunan Tempat Pembangunan Sementara (TPS) Pasar Srimangunan Sampang pasca kebakaran 2014, yang dianggarkan APBD tahun 2o14 dengan nilai total Rp 7.211.834.872, sarat dengan korupsi karena banyak kejanggalan penggunaan anggaran. "Bahkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jelas ada ketentuan yang dilanggar," kata Heru Susanto, ketua LSM Forum Kajian Publik (FKP) Sampang.
Menurut Heru, pekerjaan pembangunan TPS Pasar Srimangunan Sampang,...
Banyuwangi Tingkatkan PAD
Memasuki triwulan ketiga tahun 2015, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp 249 miliar rupiah sudah tercapai lebih dari 99 persen. Capaian tersebut tidak mengakibatkan cepat puas bahkan terus berupaya menggali potensi sumber pendapatan asli daerah.
Untuk mengoptimalkan upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Selasa (6/10) menggelar acara Gathering Pajak Daerah Tahun 2015 di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan Banyuwangi....
Korupsi Pengadaan Mobile Crane – DPR Bidik Banyak Kasus
Panitia khusus (Pansus) bentukan Dewan Perwakilan Rakyat ditargetkan membongkar semua persoalan di tubuh PT Pelindo II. Karena itu, Pansus akan diisi anggota dewan lintas komisi, yakni Komisi Hukum, Komisi Industri, Komisi Ketenagakerjaan, Komisi Keuangan, dan Komisi Infrastruktur Pembangunan.
Anggota Komisi Hukum DPR, Masinton Pasaribu, mengatakan Pansus tidak hanya fokus pada kasus dugaan korupsi seperti dalam pengadaan mesin derek bergerak (mobile...
Kepala Desa se-Kabupaten Blitar Terima BPJS
Sumber
: Koran Sindo, hal. 14
Edisi
: Senin, 12 Oktober 2015
Dinas Pendidikan Jawa Timur Usul Kelola Dana BOS SMA/SMK
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 11
Edisi
: Minggu, 11 Oktober 2015
Kuota Ditambah, Seragam untuk Siswa Miskin di Surabaya
Sumber
: Jawa Pos, hal. 36
Edisi
: Sabtu, 10 Oktober 2015
Hasil Audit BPK Ditindaklanjuti
Aparat penegak hukum berkomitmen menelusuri dugaan kerugian negara yang muncul dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diserahkan ke DPR. Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara RI akan menindaklanjutinya untuk mencegah terjadi kerugian negara. Kejaksaan Agung akan terus berkomunikasi dengan BPK untuk mempermudah penanganan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian negara, baik di pusat maupun...
BPK Temukan Kualitas Kelola Anggaran Turun
Dalam pemeriksaan laporan keuangan kementerian negara dan lembaga (LKKL) yang baru rampung minggu lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap 70,93% LKKL mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Itu lebih rendah daripada jumlah LKKL dengan opini WTP untuk tahun anggaran 2013, yakni 74,42%.
"Ini memang lebih rendah, tapi secara keseluruhan, masih lebih baik daripada lima tahun lalu," kata Ketua BPK Harry...
867 Pemilik Perahu di Pamekasan Dapat Kompensasi
Sumber
: Koran Sindo, hal. 13
Edisi
: Jum'at, 9 Oktober 2015
Surabaya Hemat Rp 2 Miliar Melalui Pengelolaan Sampah
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 3
Edisi
: Kamis, 8 Oktober 2015
Abstrak Perda Kabupaten Tulungagung nomor 3 Tahun 2013
Abstrak perda Kab. Tulungagung no 3 tahun 2013
ADD Tahap II se-Kabupaten Tuban Belum Bisa Dicairkan
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 7
Edisi
: Rabu, 7 Oktober 2015
Dana Bansos Kota Malang Dihentikan – Patuhi SE Mendagri
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Selasa, 6 Oktober 2015
Kota Kediri Meraih Penghargaan dari Kemenkeu – Laporan Keuangan Opini WTP
Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, berhasil meraih penghargaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2014 dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Laporan keuangan tersebut diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penghargaan tersebut diserahkan bersamaan dengan acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2015 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jum'at (2/10).
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro yang didampingi Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyerahkan...
Tunggakan Retribusi Capai Rp 838 Juta
Banyak pelanggan PDAM yang terlambat membayar tagihan. Hal itu berdampak pada penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Sebab, retribusi tersebut ditarik bersamaan dengan pemungutan tagihan air bersih.
Berdasar laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim, tunggakan itu mencapai Rp 838,2 juta. Jumlah tersebut akumulasi dari 145.019 lembar tagihan sejak 2004 hingga 2014.
Manajer Sekretariat dan Humas PDAM Surya Sembada Ari Bimo Sakti mengakui adanya...
Lagi, Sidoarjo Raih Opini WTP
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sidoarjo 2014 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Itu merupakan capaian kedua Kota Delta setelah tahun lalu menerima prestasi serupa.
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menerima secara langsung penghargaan dari Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan. Dia menyatakan, reward itu merupakan bentuk keberhasilan Sidoarjo dalam mengatur keuangan...
Upacara Hari Kesaktian Pancasila di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, pada tanggal 1 Oktober 2015 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melaksanakan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh pegawai. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Muzakkir, bertindak selaku inspektur upacara. Adapun yang bertindak sebagai petugas upacara adalah pegawai-pegawai dari unit kerja Sekretariat Perwakilan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Melalui upacara tersebut, pegawai BPK...
Anggaran Dikepras 70%, SKPD di Sidoarjo Mengeluh – Terserap untuk Pembangunan Gedung Terpadu 8 Lantai
Sumber
: Koran Sindo, hal. 12
Edisi
: Senin, 5 Oktober 2015
Dinas Pendidikan Jawa Timur Prioritaskan Dana untuk UNAS dan US
Sumber
: Jawa Pos, hal. 32
Edisi
: Minggu, 4 Oktober 2015
Dana Pajak Rokok di Bojonegoro Capai Rp 4,4 Miliar – Dipakai Bangun Infrastruktur Kesehatan
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Sabtu, 3 Oktober 2015
Pilgub Jatim 2018 Pangkas Dana Pendidikan Rp 160 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 9 dan 10
Edisi
: Jum'at, 2 Oktober 2015
Dampak SE Mendagri – Hibah Dipersulit, Serapan APBD Jember Rendah
Sumber
: Koran Sindo, hal. 13
Edisi
: Kamis, 1 Oktober 2015
Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2014
PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2015
Perda Nomor 20 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Perda Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah
PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2014
Perda Nomor 18 Tahun 2014 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil
PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2014
Perda Nomor 17 tahun 2014 tentang perubahan atas Perda Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang perusahaan daerah Taman Satwa
PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2014
Perda Nomor 16 Tahun 2014 tentang pelepasan tanah aset pemerintah kota surabaya
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2014
Perda Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perda kota surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2014
Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah kota surabaya Tahun 2014-2034
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2014
Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan APBD TA 2014
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014
Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2013
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2014
Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan publik
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2014
Perda Nomor 11Tahun 2013 tentang Izin pemakaian rumah milik atau dikuasai pemerintah kota Surabaya
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013
Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang retribusi mendirikan bangunan
PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2013
Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD TA 2013
PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2013
Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang bangunan
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2013
Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama
PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2013
Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah
PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2013
Direktur BWR Segera Dicopot
Direktur PT Batu Wisata Resource (BWR) Dwi Martono Arlianto segera dicopot dari jabatannya karena berhalangan tetap. Dia harus menjalani hukum dua tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Lowokwaru, Kota Malang, atas kasus tindak pidana korupsi.
Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso menegaskan, dalam waktu tiga hari ke depan, BWR akan menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS). Saat ini Badan Pengawas...
Meragukan Kemampuan SKPD
Keputusan Gubernur Jawa Timur Soekarwo untuk menyusun sendiri rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2016 mengejutkan banyak pihak. Karena sejak menjabat sebagai gubernur pada 2013 lalu, dia selalu menyerahkan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menerjemahkan visi-misinya itu.
Keputusan Soekarwo ini memang bisa ditafsiri macam-macam. Sebagian menganggap Soekarwo ragu terhadap kemampuan SKPD. Sementara sebagian lagi menganggap Soekarwo tidak...
Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang penambahan ketiga penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum
PERDA NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN KETIGA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
PERDA NO.4 TAHUN 2014 TENTANG APBD TA 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Bojonegoro
No 8 Tahun 2013_UND 2014 _0001
Perda No.13 tahun 2014 tentang APBD Tahun Anggaran 2015
PERDA NO 13 TAHUN 2014 TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2015
Perda No.12 Tahun 2014 tentang perubahan perda No.2 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan pelayanan pasar
PERDA NO 12 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NO 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PASAR
Perda No.10 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas perda No. 5 tahun 2011 tentang pembentukan dan penyelenggaraan BPBD Kab.Tulungagung
PERDA NO 10 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NO 5 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN BPBD KABUPATEN TULUNGAGUNG
Perda No.7 Tahun 2014 tentang izin penebangan pohon dan atau pemindahan taman
PERDA NO 7 TAHUN 2014 TENTANG IZIN PENEBANGAN POHON DAN ATAU PEMINDAHAN TAMAN
Perda No.6 Tahun 2014 tentang perubahan perda No. 9 Tahun 2012 tentang penyertaan modal PDAM
PERDA NO 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN PERDA NO 9 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PDAM
Perda No. 3 Tahun 2014 tentang industri rumah tangga pangan
PERDA NO 3 TAHUN 2014 TENTANG INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN
Perda No. 2 tentang penyelenggaraan bongkar muat barang
PERDA NO 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN BONGKAR MUAT BARANG
Perda Nomor 22 Tahun 2013 tentang perubahan atas perda nomor 22 Tahun 2011 tentang organisasi dan tatakerja perangkat daerah Kabupaten Trenggalek
PERDA NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
Perda Nomor 21 tentang organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja
PERDA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Perda nomor 20 tahun 2013 tentang pemberian air susu ibu eksklusif
PERDA NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
Perda Nomor 19 Tahun 2013 tentang ketahanan pangan
PERDA NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG KETAHANAN PANGAN
Perda Nomor 18 Tahun 2013 tentang analisis dampak lalu lintas dan prasarana perlengkapan jalan
PERDA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DAN PRASARANA PERLENGKAPAN JALAN
Perda Nomor 16 Tahun 2013 tentang retribusi rumah potong hewan
PERDA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan
PERDA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUTAN
Perda Nomor 14 Tahun 2014 tentang organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Trenggalek
PERDA NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Perda Nomor 12 tentang ketenagalistrikan
PERDA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
Perda Nomor 10 tentang penyelenggaraan rumah potong hewan dan unit penanganan daging
PERDA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH POTONG HEWAN DAN UNIT PENANGANAN DAGING
Perda No. 8 Tahun 2013 tentang penambahan penyertaan modal pemda trenggalek kepada PT. BPR Jwalita Trenggalek
PERDA NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JWALITA TRENGGALEK
Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012
PERDA NOMOR 07 TAHUN 2013 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
PERDA NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Perda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi tempat khusus parkir
PERDA NOMOR 02 TAHUN 2013 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang air tanah
PERDA NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG AIR TANAH
Perda No.7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan daerah kabupaten trenggalek No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
PERDA NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
PERDA NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
PERDA NOMOR 03 TAHUN 2014 TAHUN 2014 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Perda No.1 Tahun 2014 tentang penyertaan ketiga penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Air Minum
PERDA NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN KETIGA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Perda No.1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah Kabupaten Tulungagung
download selengkapnya
Perda No.19 Tahun 2013 penyelenggaraan perumahan dan pemukiman
PERDA NO 19 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Perda No.18 Tahun 2013 tentang bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
PERDA NO 18 TAHUN 2013 TENTANG BAGIAN DESA DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Perda Nomor 1 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi
PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2013
Perda No.13 tentang perlindungan Tenaga Kerja
PERDA NO 17 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)
Balaikota Batu Disulap Jadi Rumah Dinas – Menunggu Pemkot Batu Boyongan ke Block Office
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 8
Edisi
: Rabu, 30 September 2015
Perda No.14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pupuk Organik
PERDA NO 14 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PUPUK ORGANIK DAN PUPUK HAYATI
Perda No.13 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga Kepada Daerah
PERDA NO 13 TAHUN 2013 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pemenang Penyedia Barang dan Jasa di Kabupaten Bojonegoro
25 perda 25 th 2011 ttg pendaftaran wajib pajak
Perda No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Perda No.5 Tahun 2010 tentang penyertaan modal (Investasi) Pemda Kab. Tulungagung pada PDAU
PERDA NO 12 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMDA KAB. TULUNGAGUNG PADA PDAU
Perda No.11 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas perda No.10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah BPR
PERDA NO 11 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BPR
Perda No. 9 Tahun 2013 tentang disiplin pegawai negeri sipil
PERDA NO 9 TAHUN 2013 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
Download selengkapnya
BPK Jadi Eksternal Auditor IAEA
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih menjadi eksternal auditor International Atomic Energy Agency (IAEA) untuk periode 2016-2017.
Penetapan sebagai eksternal auditor tersebut disampaikan dalam sidang umum ke-59 IAEA di Wina, Austria, 17 September lalu. "BPK RI menyampaikan terima kasih atas kepercayaan ini dan kami berkomitmen memberikan hasil pemeriksaan yang berkualitas tinggi," ujar Anggota VI BPK Bahrullah Akbar dalam siaran persnya.
Sidang umum...
Proyek Perbaikan Jalan – PU Bina Marga Minta Jatah Mesin Rp 60 Miliar
Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim meminta pembelian tiga unit mesin baru untuk proyek perbaikan jalan. Tidak tanggung-tanggung, anggaran untuk alat tersebut Rp 60 miliar. Kebutuhan alat tersebut telah dimasukkan pada APBD Perubahan 2015.
Kepala Dinas PU Binamarga Provinsi Jatim Supaat mengatakan, selama ini proyek perbaikan jalan dilakukan secara konvensional sehingga prosesnya pun lama. Untuk ruas sepanjang 1 km, misalnya,...
Warga Perbatasan Ponorogo-Magetan Patungan Bangun Jalan, Rusak Bertahun-tahun Dibiarkan
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Selasa, 29 September 2015
Program Bedah Rumah di Kota Batu Tak Tuntas
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Senin, 28 September 2015
Komisi C DPRD Surabaya Kritik Proyek Underpass – Tuding Pemkot Tinggalkan Dewan
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 11
Edisi
: Minggu, 27 September 2015
Tinggal Dua Proyek Belum Tuntas – Delapan Jalur Pedestrian di Sidoarjo Telan Rp 3,8 M
Sumber
: Jawa Pos, hal. 40
Edisi
: Sabtu, 26 September 2015
Penyembelihan Hewan Qurban di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur melaksanakan penyembelihan hewan qurban dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1436 H. Kegiatan ini sudah berlangsung dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk kali ini, penyembelihan hewan qurban dilaksanakan di halaman belakang Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada hari Jum'at tanggal 25 September 2015.
Jumlah hewan qurban yang disembelih pada tahun ini berjumlah...
BPK Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Malang
Sebagai lembaga negara yang diamanatkan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengadakan acara BPK Goes To Campus di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Acara yang dikemas dalam bentuk kuliah tamu ini mengambil tema "Pengelolaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat". Bertindak sebagai pembicara pada kegiatan ini adalah Ketua BPK RI,...
Dugaan Korupsi Pesangon DPRD Sampang – Kejari Bidik 9 Mantan Anggota Dewan
Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang melanjutkan penyidikan kasus korupsi uang pesangon mantan anggota DPRD periode 1999-2004 dengan nilai total Rp 2,1 miliar.
"Ada sembilan orang mantan anggota DPRD Sampang yang akan menjadi sasaran penyidikan kasus korupsi uang pesangon," kata Kasi Pidana Khusus Kejari Sampang Wahyu Triantono. Ia menjelaskan pengusutan kasus dana pesangon mantan anggota DPRD Sampang itu dilakukan setelah Kejari menerima...
Focus Group Discussion antara BPK RI dengan Empat Pemda di Jawa Timur
Pada Kamis, 17 September 2015, BPK menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Transformasi Hasil Pemeriksaan BPK dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”. Acara yang bertempat di Taman Dayu, Pasuruan ini dihadiri oleh Ketua BPK, Staf Ahli BPK Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, Anggota Komisi XI DPR, perwakilan pemerintahan daerah di Jawa Timur, serta pejabat-pejabat di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi...
Alat Peraga Kampanye (APK) Rp 7,7 Miliar Tak Sentuh Wilayah Pinggiran Gresik
Sumber
: Koran Sindo, hal. 16
Edisi
: Jum'at, 25 September 2015
Amburadul, DPRD Sidoarjo Desak Bubarkan Parkir Berlangganan
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1 dan 11
Edisi
: Rabu, 23 September 2015
Pemkot Batu Tunda Pelaksanaan Program Daerah Agraria (PRODA)
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 9
Edisi
: Selasa, 22 September 2015
Gedung Terpadu Pemkab Sidoarjo Butuh Rp 290 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 12
Edisi
: Senin, 21 September 2015
Tahun Depan, Surabaya Beri Bopda dalam Bentuk Hibah
Sumber
: Jawa Pos, hal. 32
Edisi
: Minggu, 20 September 2015
Pemkab Bojonegoro Tak Sanggup Bayar, PJU Diputus
Sumber
: Koran Sindo, hal. 14
Edisi
: Sabtu, 19 September 2015
Tunjangan Guru di Kota Batu Tak Cair 6 Bulan
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Jum'at, 18 September 2015
Pemkab Banyuwangi Buka Klinik Konsultasi Dana Desa
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 6
Edisi
: Kamis, 17 September 2015
Penanganan Kasus Korupsi Dinilai Masih Stagnan
Penanganan kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum (APH) di semester pertama 2015 dinilai masih stagnan, bahkan cenderung menurun. Hanya separuh kasus korupsi yang sudah naik ke level penuntutan.
Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), APH hanya mampu menaikkan status 1.254 kasus atau sekitar 50,6% dari total kasus ke penuntutan dengan nilai kerugian negara Rp 18,3 triliun. Sisanya, 1.223 kasus...
Audiensi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Pada Rabu, 16 September 2015, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan audiensi dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama antara BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
Dalam kesempatan tersebut, hadir Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Ketut Suadnyana Merada, yang baru menjabat...
Transformasi Hasil Pemeriksaan BPK dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (2)
Makalah yang disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Dr. Harry Azhar Azis dalam Focus Group Discussion di Taman Dayu, Pasuruan pada tanggal 17 September 2015.
UNDUH
Masih Banyak Sekolah Rusak – DPRD Nilai Dinas Pendidikan Sidoarjo Tak Capai Target
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Rabu, 16 September 2015
Format RAB Berubah-Ubah – Perangkat Desa Ponorogo Kebingungan
Sumber
: Koran Sindo, hal. 14
Edisi
: Selasa, 15 September 2015
DPRD Kabupaten Pasuruan Minta 29 Mobil Dinas
Sumber
: Jawa Pos, hal. 12
Edisi
: Senin, 14 September 2015
Dana Desa Gresik Tidak Didepositokan – Dinas Pendapatan: Rp 36 Miliar Belum Cair
Sumber
: Jawa Pos, hal. 36
Edisi
: Minggu, 13 September 2015
BPK Akan Audit Penyebab Kebakaran Hutan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit terkait dengan kebakaran hutan yang terjadi di berbagai daerah makin marak belakangan ini. "Cuma (pembahasan rencana audit ini) harus dibawa ke sidang badan kita," ujar Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari di kantornya.
BPK akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengatasi dan mencari penyebab...
Tuntaskan Verifikasi Aset
Dalam beberapa bulan terakhir ini, jajaran Bidang Aset Daerah pada DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Situbondo kian intensif meningkatkan kinerja di bagian internalnya. Itu karena bidang yang kini dinahkodai Bahtiar Efendi itu sedang memasuki tahap finalisasi verifikasi seluruh aset-aset milik Pemkab Situbondo.
Menurut Bahtiar, selain mematangkan tahapan verifikasi aset daerah, pada 2015 ini pula pihaknya akan...
Tim Independen Rekomendasi Audit Ulang BWR
Dalam hasil review laporan kompilasi keuangan per 31 Desember 2014 pada PT Batu Wisata Resources (BWR), ditemukan banyak data keuangan yang tidak ada. Hal ini mendasari tim independen Universitas Brawijaya (UB) memberikan rekomendasi dilakukannya audit ulang terhadap keuangan PT BWR.
Tim independen ini menyarankan agar dilakukan dua kali audit. Audit pertama dengan batas waktu per 31 Desember 2014 dan audit...
Pemkot Surabaya Baru Bayar Utang Setelah Tiga Bulan
Birokrasi administrasi yang berbelit membuat Pemkot Surabaya tidak bisa mencairkan anggaran tepat waktu. Keluhan pun bermunculan. Salah satunya dari RSUD dr Soetomo. Klaim kesehatan yang diajukan rumah sakit milik pemprov itu sering terlambat dibayar pemkot.
Menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tahun lalu angka utang klaim ke RSUD dr Soetomo mencapai Rp 1,8 miliar. Itu hanya untuk jamkesmas nonkuota....
Pemkot Surabaya Utang Rp 28,9 Miliar
Pemkot Surabaya ternyata punya tradisi tanggungan utang dari tahun ke tahun. Berdasar audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada 2013, utang Pemkot mencapai Rp 35,9 miliar. Tahun lalu, jumlah itu menurun, yakni Rp 28,9 miliar.
Laporan utang kepada pihak ketiga tersebut paling banyak muncul di dinas kesehatan (dinkes). Misalnya, utang pembelian obat, alat kesehatan, pelayanan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), jaminan kesehatan...
Korupsi Pengadaan Mobile Crane – Panitia Kerja DPR Incar R.J. Lino
Komisi Badan Usaha Milik Negara di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menelisik kinerja Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Richard Joost Lino. Untuk itu, sebuah panitia kerja (panja) bakal dibentuk guna menyelidiki dugaan korupsi pengadaan mobile crane, perpanjangan kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT), perluasan terminal peti kemas Kalibaru, pekerja alih daya, dan hubungan manajemen dengan pekerja di...
Transformasi Hasil Pemeriksaan BPK dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Makalah yang disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Dr. Harry Azhar Azis dalam Focus Group Discussion di Universitas Airlangga, Surabaya pada tanggal 6 Maret 2015.
UNDUH
Bupati-SKPD Blitar Pelesir ke Medan
Bupati Blitar Herry Noegroho dan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Blitar bepergian bersama ke Medan, Sumatera Utara (Sumut) sejak Selasa (8/9) lalu. Selain urusan dinas, "pelesiran" yang dibiayai uang negara itu informasinya sekaligus menjadi ajang pesta perpisahan akhir jabatan. Sebab pada Januari 2016 mendatang, Herry tidak lagi menjabat kepala daerah Kabupaten Blitar.
Selain Bappeda, pimpinan Disnakertrans juga hadir...
MPU Bangkalan Banyak yang Tidak Uji Kir
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Jum'at, 11 September 2015
Sekitar Ladang Minyak (Bojonegoro) Kantong Kemiskinan
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 5
Edisi
: Kamis, 10 September 2015
MCW Persoalkan Anggaran Humas Pemkab Malang Rp 4,7 Miliar
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 9
Edisi
: Rabu, 9 September 2015
Proyek Pengolahan Sampah Rp 200 Miliar di Sidoarjo – Gagal di Porong, Alihkan ke Jabon
Sumber
: Jawa Pos, hal. 34
Edisi
: Selasa, 8 September 2015
Pemkot Mojokerto Gratiskan Seragam Siswa
Sumber
: Koran Sindo, hal. 12
Edisi
: Senin, 7 September 2015
Patung Bung Karno di Kota Blitar Senilai Rp 1,9 Miliar Diprotes
Sumber
: Koran Sindo, hal. 14
Edisi
: Sabtu, 5 September 2015
Knowledge Transfer Forum di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Knowledge Transfer Forum (KTF) dengan tema "Peran BPK dalam Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara untuk Peningkatan Akuntabilitas Pelayanan Publik". Kegiatan KTF diselenggarakan pada Rabu, 9 September 2015 dan bertempat di Ruang Auditorium Lantai 2, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Narasumber pada kegiatan ini adalah Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, Blucer Welington Rajagukguk....
Bawaslu Minta BPK Audit SKPD
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan praktik kampanye terselubung yang dilakukan pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada masa kampanye pilkada serentak ini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit terhadap daerah yang terindikasi melanggar.
Kampanye terselubung tersebut dilakukan para pejabat SKPD atau kepala dinas melalui iklan pada media baliho, spanduk, dan sejenisnya. Sepintas baliho tersebut hanya memaparkan program-program yang telah...
Dewan Minta BPK Periksa Anggaran Pilkada
Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha mengatakan, ada potensi penyalahgunaan anggaran APBD Rp 70,283 miliar untuk KPU dan Rp 5,29 miliar untuk Panwaslu. Dia minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera turun untuk memeriksa penggunaan anggaran terkait pilkada Surabaya tersebut.
Menurut Masduki, potensi penyalahgunaan anggaran terjadi pada saat KPU memberikan toleransi perpanjangan waktu sampai dua minggu lebih hanya untuk perbaikan berkas...
Serapan Dana Rendah, Daerah Kena Sanksi
Serapan APBD provinsi dan kabupaten/kota yang rendah membuat pemerintah gusar dan mengirimkan surat edaran ke daerah. Berbagai cara dilakukan pemerintah agar kepala daerah berani menggelontorkan dana-dana itu sesuai program, termasuk tidak takut dikriminalisasi. Sebelumnya, salah satu alasan tidak maksimalnya serapan anggaran adalah ada ketakutan pejabat pemda bakal dikriminalisasikan.
Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan,...
Serapan Anggaran Kemendikbud Rendah, Program Pendidikan Macet
Rendahnya serapan anggaran hingga akhir Agustus ini membuat sejumlah program pemerintah macet. Tak terkecuali pelaksanaan program pendidikan yang masih setengah jalan. Bahkan nilai serapannya di tubuh Kemendikbud tak sampai 30 persen.
Fakta ini pun disesalkan Komisi X DPR RI yang menjadi mitra Kemendikbud. "Rata-rata serapan anggaran di pemerintah, termasuk di Kemendikbud, kurang dari 30 persen," kata Wakil Ketua Komisi X...
BPK Temukan Penerimaan Pajak Masih Bocor
Penerimaan pajak masih bocor di berbagai lini. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penerimaan pajak tidak maksimal setiap tahun.
"Ada kemungkinan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) salah penghitungan atau kurang teliti. Tapi, ada juga kemungkinan yang lebih gawat, yakni ada oknum pajak yang main mata dengan wajib pajak," kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis.
BPK dalam...
Kasus Diklat, Tiga Staf BPK Diperiksa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga staf Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pelayaran Sorong Tahap III pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, untuk tahun anggaran 2011. Ketiga staf yang diperiksa sebagai saksi ialah Hendratna Mutaqin, Hendra Susanto, dan Kristianto Ary Nugroho.
Untuk sementara,...
DPRD Jombang Setuju Beli 918 Motor
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Jum'at, 4 September 2015
Penawaran Penyembelihan Hewan Qurban di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Dalam rangka pelaksanaan Idul Adha 1436 H, kami Panitia Idul Adha 1436 H Masjid Baitul Hasib bermaksud melaksanakan kegiatan penyembelihan hewan qurban dengan penjelasan sebagai berikut:
Dana Pengamanan Dipangkas Rp 2 Miliar
Dana pengamanan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Jember, dipangkas sebesar Rp 2 miliar dari Rp 9 miliar menjadi Rp 7 miliar. Polres Jember akan mengembalikan sisa dana tersebut ke Kas Daerah.
"Kami melakukan penghematan dan akan mengembalikan dana hibah sebesar Rp 2 miliar untuk pengamanan Pilkada Jember karena kebutuhan pengamanan pilkada sebesar Rp 7 miliar," kata Kapolres Jember AKBP...
Tahun Depan Seragam Gratis – Bopda Surabaya Naik Jadi Rp 713 Miliar
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 13 dan 16
Edisi
: Kamis, 3 September 2015
Kapolri Jamin Tidak Asal Pidana
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan pemerintah daerah tidak perlu takut menggunakan anggaran selama dilakukan dengan benar. Menurut Badrodin, bila dalam penggunaan ada kesalahan administrasi, hal tersebut tidak bisa dipidanakan.
Ia mengutarakan yang harus dilakukan pemerintah daerah ialah menghentikan niat untuk menyalahgunakan anggaran daerah. "Selagi masih dalam alur yang benar, tak perlu takut. Yang diantisipasi itu ialah kebijakan yang diambil sudah...
Pemkot Surabaya Data Swalayan Nakal – Ada Mal Beroperasi Tanpa Berizin
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 16
Edisi
: Rabu, 2 September 2015
Audiensi Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Pada Rabu, 2 September 2015, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan audiensi dari Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Dalam kesempatan tersebut, hadir Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur Benny Siswanto, Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan...
Belum Setahun Direnovasi, Atap SDN di Bojonegoro Ambruk
Sumber
: Jawa Pos, hal. 13
Edisi
: Selasa, 1 September 2015
Korupsi Pengadaan Mobile Crane – Kapolri: Presiden Sudah Dilapori
Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menyatakan, kasus pengadaan mobile crane di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II berbeda dengan diskresi kebijakan yang tidak boleh dikriminalisasi oleh aparat hukum sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo saat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pekan lalu.
Bahkan, menurut Badrodin, pengusutan kasus tersebut sudah dilaporkan ke Presiden melalui ajudan Presiden belum lama ini. Namun, hingga...
Korupsi Hibah Kadin Jatim – Lima Pejabat Pemprov Bersaksi di Sidang Tipikor
Lima pejabat Pemprov Jatim dimintai keterangan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi dana hibah di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jum'at (28/8). Lima pejabat itu adalah Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Hadi Prasetyo, Kabiro Perekonomian Ardi Prasetyawan, Kabag di Biro Administrasi Perekonomian Imam Hidayat, pejabat di Disperindag Jatim Sumbangto,...
Korupsi Pengadaan Mobile Crane – Giliran Pelindo Digeledah
Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) menggeledah kantor PT Pelabuhan Indonesia II, Jum'at (28/8). Penggeledahan dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat bongkar muat mobile crane senilai Rp 45 miliar. Menurut Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso, penggeledahan kantor PT Pelindo II adalah pengembangan kasus waktu tunggu atau dwelling time pada Juli lalu.
"Kami mendapatkan...
Kabupaten Madiun Digerojok Tambahan DAK Rp 70,418 M untuk Infrastruktur dan Swasembada Pangan
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 5
Edisi
: Senin, 31 Agustus 2015
Proyek Peninggian Jalan di Kabupaten Sidoarjo Ditarget Rampung Tiga Bulan
Sumber
: Jawa Pos, hal. 34
Edisi
: Minggu, 30 Agustus 2015
Surat Menteri Ganjal Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pasuruan
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Sabtu, 29 Agustus 2015
Sekolah di Pasuruan Terima Rp 19,9 Miliar
Sebanyak 124 lembaga SMP maupun SMA/SMK negeri dan swasta di Kabupaten Pasuruan menerima anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 19,9 miliar pada tahun 2015 yang digunakan untuk proyek fisik sebesar 80 persen dan non fisik sebesar 20 persen.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Iswahyudi, mengatakan, proyek fisik yang dimaksudkan adalah untuk fasilitas pendukung sekolah seperti pengadaan dan rehab ruang...
Dugaan Mark-up Dana Santunan Kematian
Di tahun 2014, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo, melalui Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Aset (DPPKA) menganggarkan dan merealisasikan kegiatan bantuan sosial dalam bentuk santunan kematian bagi penduduk Kota Probolinggo sebesar Rp 2.200.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 2.011.000.000,-.
Santunan kematian diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo serta ikut meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga penduduk Kota Probolinggo yang meninggal...
BPK Tak Hambat Serapan Anggaran
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menyatakan tidak ada pemeriksaan keuangan yang ditujukan untuk menghambat penyerapan anggaran negara. "Tidak ada target seperti itu. Jaksa Agung, Kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya juga," kata Harry dalam Seminar Nasional Efektivitas Penggunaan dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat, seperti dikutip dari Antara, kemarin.
Harry menjelaskan, beberapa waktu...
Dana Tepuk Tangan Joko Samudro Ditolak – Anggaran Rp 1,2 Miliar untuk Peresmian Sangat Mewah
Sumber
: Koran Sindo, hal. 12
Edisi
: Jum'at, 28 Agustus 2015
Kendaraan Parkir Diasuransikan – Usulan Legislatif Setelah Retribusi Naik
Kenaikan retribusi parkir seharusnya disertai dengan peningkatan pelayanan. Untuk itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Mazlan Mansyur meminta agar dinas perhubungan memberi asuransi terhadap kendaraan yang diparkir dan meningkatkan kesejahteraan juru parkir.
Menurut politisi PKB itu, dulu badan eksekutif pernah memberikan asuransi bagi kendaraan yang hilang atau rusak saat diparkir. Tapi karena mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),...
Pengisian 3 Jabatan Eselon II Pemprov Belum Jelas
Pengisian tiga jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Jatim hingga kini masih belum jelas. Penyebabnya, Gubernur Jatim Soekarwo masih menunggu tuntasnya pembenahan sistem administrasi menyusul hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di RSU dr Soetomo. Tiga jabatan yang kini tidak diisi pejabat definitif dan diisi Plt (Pelaksana Tugas) itu adalah Direktur Utama RSU dr Soetomo Surabaya, Kepala Dinas Tenaga...
Cegah Genangan, Drainase Kota Batu Diperbaiki
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Kamis, 27 Agustus 2015
Analisis Kebutuhan Diklat di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Pusdiklat BPK RI bekerjasama dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan analisis kebutuhan diklat. Kegiatan ini diselenggarakan pada Kamis, 27 Agustus 2015 di Ruang Rapat Lt. 4, kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Peserta kegiatan berasal dari Pusdiklat dan perwakilan dari semua Subauditorat dan Subbagian di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Kepala Sekretariat Perwakilan Provinsi Jawa Timur,...
Menyerah, Dewan Persilakan Pemkot Laksanakan Tarif Parkir Baru
Upaya Komisi B mempertanyakan kenaikan tarif retribusi parkir agaknya terhenti pada aturan yang memperbolehkan peninjauan tarif retribusi dengan hanya menggunakan peraturan kepala daerah. Dalam rapat dengar pendapat di ruangan Komisi B DPRD Surabaya dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, Selasa (25/8), Komisi bidang Perekonomian tersebut mempersilahkan Pemkot untuk melaksanakan Perwali Nomor 37 Tahun 2015 yang mengubah tarif retribusi parkir.
Kesepakatan ini...
Presiden Minta Kebijakan Aparat Tak Mudah Dipidana
Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan, Presiden Joko Widodo meminta penegak hukum tak mudah mempidanakan diskresi atau kebijakan keuangan para kepala daerah. Dia menganggap instruksi itu sebagai bagian dari pencegahan korupsi. "Yang terpenting mengembangkan sistem yang baik, mencegah terjadinya kesalahan," kata dia kemarin," Sistem yang baik untuk meningkatkan akuntabilitas."
Menurut Pratikno, rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan...
Rp 42 Miliar untuk Bikin Jalan Protokol Mojokerto Berkilau
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Rabu, 26 Agustus 2015
Pemerintah Jamin Temuan Tak Serta-merta Dipidana
Untuk menepis ketakutan kepala daerah dan kuasa pengguna anggaran menjalankan proyek, pemerintah memberi jaminan, setiap temuan yang berpotensi merugikan negara tidak serta merta dipidana.
Bahkan, diskresi ataupun kebijakan yang dibuat kepala daerah untuk mempercepat program pembangunan juga tidak akan dipidana sepanjang tidak merugikan negara. Kalaupun ada proses yang dinilai tidak tepat, sepanjang hal itu tidak dengan niat korupsi, sanksinya hanya...
Tak Terpengaruh Gugatan Tersangka, Kejati Tetap Proses Kasus Kemenag Jatim
Gugatan yang dilayangkan tersangka kasus dugaan korupsi dalam pembangunan Gedung A Sarana Pendidikan di Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur, Bagus Sutarto, tidak berpengaruh terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
Demikian ditegaskan Muhammad Rohmadi, Kasi Penyidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. "Kasusnya tetap jalan. Berkasnya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Surabaya, dan tinggal menunggu jadwal sidang," kata Rohmadi.
Menurutnya, proses...
Waktu Pelaksanaan Proyek Stadion Joko Samudro Gresik Tersisa Dua Pekan
Sumber
: Jawa Pos, hal. 31
Edisi
: Selasa, 25 Agustus 2015
Pemkab Bojonegoro Beli Lahan Rp 110 Miliar untuk Bank Tanah
Sumber
: Jawa Pos, hal. 13
Edisi
: Senin, 24 Agustus 2015
Pendapatan Dinas PU Sidoarjo dari Sewa Mesin Gilas Minim
Sumber
: Jawa Pos, hal. 30
Edisi
: Minggu, 23 Agustus 2015
DPRD Sidoarjo Tolak Mobil Dinas Kades – Selamatkan Dana APBD Rp 35 Miliar
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Sabtu, 22 Agustus 2015
3 Jabatan Tersandera BPK
Hasil pemeriksaan dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap RSU Graha Amerta membuat pengisian pejabat eselon II di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Jatim tertunda.
Dari tiga SKPD yang pimpinannya telah pensiun, yakni Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk), Dirut RSUD dr. Soetomo, dan Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Bojonegoro, sampai saat ini belum ada satupun yang...
Penambahan Modal PT BWR Sia-Sia
Rencana Pemerintah Kota Batu mengucurkan penambahan modal untuk PT Batu Wisata Resources (BWR) sebesar Rp 2,5 miliar dikritik banyak kalangan. Aktivis Malang Corruption Watch (MCW) menilai, penggunaan uang rakyat untuk PT BWR mubazir.
Oleh karena itu, rencana tersebut harus dievaluasi ulang pada pembahasan rancangan perubahan anggaran kegiatan (PAK) APBD Kota Batu 2015.
Menurut Divisi Korupsi Politik MCW, Taher Bugis, dalam Laporan...
DPRD Kota Kediri Pertanyakan Tindak Lanjut Penyelesaian Pasar Grosir
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 7
Edisi
: Jum'at, 21 Agustus 2015
DPRD-Pemkot Komitmen Selamatkan Poltekom
Jalan terjal menuju penyelamatan Poltekom terus diupayakan. Baik dewan maupun pemkot sama-sama berkomitmen untuk menyelamatkan Poltekom. Pertemuan demi pertemuan digelar, demi keberlangsungan kampus yang berdiri pada era pemerintahan Peni Suparto tersebut.
Ketua DPRD Kota Malang, Arif Wicaksono, mengatakan pihaknya bertekad untuk menyelamatkan Poltekom. Hanya saja saat ini tengah dicari solusi agar tidak ada aturan yang dilanggar. "Hasil pertemuan dengan Pemkot,...
Bimbingan Teknis Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual di Surabaya
Auditorat Keuangan Negara V (AKN V) bekerjasama dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan acara Bimbingan Teknis (bimtek) Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 18 s.d. 19 Agustus 2015 dan bertempat di Hotel JW Marriot Surabaya.
Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Bahtiar Arif,...
Penipuan Seminar Nasional Mengatasnamakan Pusdiklat BPK RI
Sehubungan dengan telah beredarnya surat perihal "Undangan Seminar Nasional Dua Hari" (Terlampir) yang ditujukan kepada para kepala daerah, dengan ini kami sampaikan bahwa Pusdiklat BPK RI TIDAK PERNAH menyampaikan undangan untuk mengikuti kegiatan tersebut pada siapapun. Adapun surat yang telah beredar merupakan surat palsu yang dibuat dan disampaikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Dalam hal Pusdiklat BPK RI menyelenggarakan kegiatan...
Upacara Peringatan HUT RI Ke-70
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 2015 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melaksanakan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh pegawai. Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 Tahun 2015 ini mengambil tema “Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Dukung Suksesi Gerakan Nasional 'Ayo Kerja' 70 Tahun Indonesia Merdeka“.
Bertindak selaku...
Imbas Bantuan APBD Dihapus – Poltekom Kesulitan Bayar Gaji Dosen
Sejak dihentikannya anggaran APBD Kota Malang, beberapa waktu yang lalu, kini Politeknik Kota Malang (Poltekom) tidak bisa lagi menggaji dosen dan karyawannya. Persoalan ini muncul setelah ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melarang anggaran Poltekom di bawah Dinas Pendidikan. Kondisi tersebut membuat pemkot menghapus bantuan Poltekom dari APBD Kota Malang.
Direktur Poltekom Isnandar, usai bertemu Komisi D DPRD Kota...
Bupati Dituntut Mundur
Gerakan Mahasiswa Penyelamat Rakyat (Gempar) yang mengatasnamakan rakyat Bangkalan, melakukan aksi solidaritas di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan pada Kamis (13/8). Mereka mendorong agar dewan menggunakan hak interpelasinya terhadap Bupati Bangkalan.
Mereka menganggap Bupati RPA. Makmun Ibnu Fuad atau yang biasa dipanggil Ra. Momon sudah tidak bisa menjalankan roda pemerintahan. Hal itu didukung dengan banyaknya koruptor di...
Rencana Kenaikan Tarif Parkir Surabaya Langgar Perda Retribusi Daerah
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 2
Edisi
: Jum'at, 14 Agustus 2015
Daftar Informasi Publik BPK
Berikut ini adalah daftar informasi publik yang tersedia di BPK
DPRD Sidoarjo Dorong Billing System Tarik Pajak Restoran
Sumber
: Jawa Pos, hal. 31
Edisi
: Kamis, 13 Agustus 2015
Jember Sediakan Dana Kampanye Rp 24 Miliar
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 14
Edisi
: Rabu, 12 Agustus 2015
Forum Stakeholder Labrak Kejari – Pertanyakan APBD Bocor Rp 30 Miliar
Forum Stakeholder se Kabupaten Bangkalan yang berisikan LSM, mahasiswa, pengusaha, dan kiai mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Senin (10/8). Mereka menilai penegakan hukum di Bangkalan kurang serius dan terkesan tebang pilih.
Ketua Pemuda Poros Jatim Mahmudi menambahkan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bangkalan 2014 sebesar Rp 30 miliar bisa masuk kategori tindakan pidana.
"Kendati SKPD-SKPD sudah menutupi (mengembalikan)...
Perbaiki 35 SD di Kota Batu, Siapkan DAK Rp 4,5 Miliar
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 8
Edisi
: Selasa, 11 Agustus 2015
Dinas Tak Dibiarkan Sendiri
Pemkab Banyuwangi mendorong realisasi penyerapan APBD 2015 mencapai 45 persen untuk menjaga perekonomian lokal di tengah melambatnya ekspansi dan investasi swasta. Dengan APBD Rp 3,05 triliun, tentu tidak akan mampu sepenuhnya jadi penyangga ekonomi masyarakat.
Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas mengatakan, untuk mengontrol kinerja anggaran, setiap pekan secara rutin dilakukan semacam clearing house yang mengumpulkan pejabat terkait dan semua bendahara...
Hibah Kota Malang Naik Drastis
Sumber
: Koran Sindo, hal. 16
Edisi
: Senin, 10 Agustus 2015
Semester I Baru Terserap 27,35%
Penyerapan anggaran di Pemkot Malang pada semester I tahun anggaran 2015 ini masih sangat kecil. Dari total APBD Kota Malang sebesar Rp 2,1 triliun, baru terserap sebesar 27,35% atau sekitar Rp 574,3 miliar.
Penyerapan anggaran tersebut lebih banyak digunakan untuk kegiatan pembiayaan rutin, yakni pembayaran gaji pegawai dan pembayaran kewajiban rutin Pemkot Malang seperti rekening listrik, telepon, dan air. Sementara...
Penyaluran Dana Desa Tahap I Tuntas
Pemerintah menyatakan dana desa sudah tersalurkan 100% dari pusat ke daerah. Pemerintah pun mulai menyiapkan skema pengawasan superketat dalam proses pencairan dari kabupaten ke desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar mengatakan, dana desa tahap pertama sebanyak Rp 8,28 triliun sudah dicairkan ke seluruh daerah. Sekarang dana yang sudah cair itu tinggal menunggu proses penyaluran...
Kecil, Serapan Dana Kesehatan Keluarga Miskin di Kota Malang
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 12
Edisi
: Minggu, 9 Agustus 2015
Perbaikan Jalan di Sidoarjo Dapat Tambahan Anggaran Rp 171,8 Miliar
Sumber
: Jawa Pos, hal. 42
Edisi
: Sabtu, 8 Agustus 2015
Dindik Sidoarjo Takut Kelola Rp 30 Miliar – Usul Proyek Fisik Ditangani Dinas PU
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Jum'at, 7 Agustus 2015
Pembahasan LKPJ Wali Kota Batu Dikebut
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Batu tahun 2014 dikebut siang malam. DPRD Kota Batu mengagendakan rapat paripurna hingga dua kali dalam sehari untuk mempercepat proses pembahasan materi LKPJ yang baru disampaikan Walikota Batu, Senin lalu (3/8).
Dikebutnya pembahasan LKPJ ini sesuai hasil kesepakatan saat silaturahmi antara Walikota Batu dengan anggota DPRD setempat pada Jum'at minggu lalu (31/7).
Menurut Wakil Walikota...
Serapan Anggaran Hanya Capai 30%, SKPD di Sidoarjo Disorot
Sumber
: Koran Sindo, hal. 13
Edisi
: Kamis, 6 Agustus 2015
Tahun Depan Diharapkan Semua Daerah Dapat Opini WTP
Pemprov Jatim berharap semua kabupaten/kota berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan laporan keuangan tahun 2015 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Saat ini dalam laporan keuangan Tahun Anggaran (TA) 2014, dari 38 kabupaten/kota se-Jatim, tercatat 25 kabupaten/kota mendapat opini WTP, sedang 13 kabupaten/kota mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Berarti ada peningkatan opini WTP sebanyak sembilan kabupaten/kota dibanding TA 2013....
850 Pedagang Pasar Ngemplak Tulungagung Direlokasi
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 7
Edisi
: Rabu, 5 Agustus 2015
Cegah Defisit Rp 11 Miliar, Program Ditata Ulang
Tim anggaran Pemkot Batu sedang berusaha menata ulang berbagai program agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2015 tidak defisit hingga Rp 11 miliar.
Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso menjelaskan, tahun ini bantuan dana dari pemerintah pusat bidang minyak dan gas (migas) dipangkas Rp 40 miliar. Selain itu, ada kelebihan penyerahan bantuan dari APBD Jatim sebesar Rp 6...
Pemkot Ajukan PAK Rp 1,2 Triliun
Tim anggaran pemkot dan DPRD Surabaya bertemu untuk menyusun kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS). Selain membahas rancangan APBD 2016, pemkot mengajukan perubahan anggaran keuangan (PAK) sebesar Rp 1,2 triliun. Angka itu lebih kecil daripada nilai sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) yang mencapai Rp 1,3 triliun.
"Berkas KUA-PPAS sudah kami ajukan 19 Juli lalu. Tinggal merapatkan dengan...
Sempat Mangkrak, Terminal Bandara Banyuwangi Segera Digarap
Sumber
: Jawa Pos, hal. 8
Edisi
: Selasa, 4 Agustus 2015
Dinkes Belum Belanja, Cadangan Obat Kota Batu Terancam
Sumber
: Koran Sindo, hal. 16
Edisi
: Senin, 3 Agustus 2015
