Tarif Parkir di Kota Malang Segera Naik
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 12
Edisi
: Minggu, 2 Agustus 2015
Proyek Taman Sarangan Magetan Kehabisan Dana
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Sabtu, 1 Agustus 2015
Kasus Gardu Induk – Harus Ada Audit BPK untuk Penyidikan Korupsi
Adu argumentasi hukum antara saksi ahli dan jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terjadi dalam sidang lanjutan praperadilan yang dimohonkan pihak Dahlan Iskan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, kemarin (30/7). Salah satu yang diperdebatkan adalah lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara.
Ahli hukum yang dihadirkan kuasa hukum Dahlan berpandangan, lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara hanya Badan Pemeriksa Keuangan...
Minta Kejaksaan dan BPK Mengusut
Kalangan DPRD Surabaya geregetan dengan makin liarnya pemberlakuan tarif parkir di mal. Tidak saja tak sesuai Perda, namun pemberlakuan tarif parkir itu lebih karena selera pengelola. Pengelola semaunya sendiri memberlakukan tarif dengan melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2011.
DPRD Surabaya mengakui baru bisa bereaksi setelah dua tahun Perda berjalan. Dalam praktiknya, pengelola parkir abai akan Perda tersebut. Karena itu, pengelola...
DPRD Surabaya Pergoki Mark-Up Tarif Parkir
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 13
Edisi
: Jum'at, 31 Juli 2015
BPK Memeriksa Semua Instansi Pemerintah, Siapa Memeriksa BPK ?
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga negara, BPK juga melakukan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di lingkungan BPK sendiri.
Hal tersebut mungkin menimbulkan pertanyaan, siapakah yang memeriksa BPK ?
Dalam rangka menjaga akuntabilitas BPK, sesuai dengan Pasal...
Tunjangan Rumah DPRD Surabaya Melejit
Sumber
: Jawa Pos, hal. 26
Edisi
: Kamis, 30 Juli 2015
Tertunda Satu Bulan – Dewan Tunggu Penyerahan Dokumen PAK
Anggota DPRD Kota Batu mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Batu segera menyerahkan dokumen Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) APBD Kota Batu Tahun 2015. Sebab, jadwal pembahasannya sudah tertunda sebulan.
Ketua DPRD Kota Batu Cahyo Edi Purnomo menjelaskan, akhir Mei, anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Batu sudah menjadwalkan pembahasan PAK APBD Kota Batu Tahun 2015. Dalam agenda kerja anggota Dewan, pembahasan...
Pemkab Gresik Gelontorkan Rp 26 Miliar ke Anak Kali Lamong
Sumber
: Jawa Pos, hal. 31
Edisi
: Rabu, 29 Juli 2015
Massa Sapu Jagat Ngeluruk Pemkab
Massa yang mengatasnamakan Sapu Jagat Corruption Watch Jawa Timur berunjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Bangkalan. Mereka menuntut agar beberapa indikasi kasus dugaan korupsi yang berasal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditindaklanjuti dan diusut tuntas.
Massa yang datang menggunakan mobil bak terbuka dan pengeras suara itu meneriakkan secara lantang adanya temuan BPK di 33 satuan...
Warga Desak Kejari Tegas
Temuan penyimpangan dana APBD 2014 sebesar Rp 18,5 miliar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuat kalangan anggota DPRD Bangkalan heboh. Bahkan DPRD Bangkalan langsung melakukan penjadwalan untuk memanggil sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat atas temuan dugaan penyelewengan APBD 2014.
"Kami akan bahas dan menunggu hasil pemeriksaan BPK tuntas. Setelah hasilnya diketahui, kami menjadwalkan dan memanggil SKPD-SKPD terkait," ungkap...
Banggar Resmi Tegaskan PAPBD 2015 Minus
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim resmi menegaskan bahwa anggaran rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2015 mengalami penurunan secara drastis. Karenanya hal ini layak dilakukan pembahasan lebih lanjut di tingkat komisi dan fraksi di DPRD Jatim.
Hal ini disampaikan oleh juru bicara Banggar DPRD Jatim Kodrat Sunyoto, Minggu (26/7). Dikatakannya, meski layak dibahas namun PAPBD terjadi penurunan pendapatan...
Halal Bihalal Keluarga Besar BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1436 H, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengadakan acara halal bihalal yang diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Acara yang diselenggarakan pada hari Selasa, 28 Juli 2015 di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini diisi dengan siraman rohani dan acara bersalam-salaman seluruh pegawai perwakilan.
Dalam sambutannya, Kepala...
Wabup dan Dirut PDAM Santuni 100 Anak Yatim dan Takmir Masjid
Wakil Bupati Bondowoso Salwa Arifin bersama Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bondowoso Mulyadi memberikan santunan sedikitnya pada 100 anak yatim piatu serta pada beberapa takmir masjid untuk kemakmuran masjid pada Senin (13/7) bertempat di Aula kantor PDAM Bondowoso.
Dalam sambutannya sebelum memberikan santunan, Wakil Bupati Salwa Arifin mengaku sangat mengapresiasi kinerja Dirut PDAM dalam menjalankan roda organisasi dan...
Banyak Daerah Kurang Siap Pilkada
Komisi Pemilihan Umum (KPU) boleh saja mengklaim pilkada sudah siap. Namun, hasil audit kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkata lain. BPK menyatakan, secara keseluruhan Pilkada 2015 belum sepenuhnya siap. Sejumlah temuan didapati BPK, baik dari sisi pendanaan, SDM, pengamanan, maupun penyelesaian sengketa hasil pilkada.
Senin (13/7) BPK menemui pimpinan DPR untuk menyampaikan hasil audit mengenai penyelenggaraan Pilkada 2015. Ketua...
Dugaan Korupsi Mess Santri – Pelimpahan Perkara Usai Lebaran
Rencana pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi pembangunan mess santri di Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur, tertunda. Pelimpahan berkas perkara dari Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, baru bisa dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri.
Alasannya, pelimpahan berkas perkara ini terbentur masa libur Lebaran yang tinggal beberapa hari lagi. "Karena mendekati libur lebaran, kami...
RUPS PT BWR Tidak Mulus
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Batu Wisata Resources (PT BWR) yang dilangsungkan Rabu (8/7) malam di ruang kerja Wakil Wali Kota Batu, tak berjalan lancar. Sebab RUPS itu tidak dihadiri Direksi PT BWR Dwi Martono Arlianto.
Menurut Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, surat yang dilayangkan Pemkot Batu kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Sidoarjo...
Dispendukcapil Sampang Tak Tertib Catat Sisa Blanko KTP
Kebijakan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik, membuar 64.500 lembar blanko KTP di Dispendukcapil Sampang tidak digunakan lagi. Tidak hanya itu, 2.338 blanko akta kelahiran yang rusak, hingga saat ini masih berada di gudang kantor Dispendukcapil Sampang dan belum dilakukan penghapusan. Padahal berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), neraca sisa blanko KTP dan blanko akta rusak berpotensi disalahgunakan, jika...
RUPS Bertujuan Ungkap Penggunaan Modal PT BWR
Pemkot Batu akhirnya menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Batu Wisata Resource (PT BWR) di Balai Kota Batu, Rabu (8/7) malam. Yang diundang pada acara itu antara lain Direktur PT BWR Dwi Martono Arlianto beserta tiga Komisaris PT BWR, yakni Zadiem Efisiensi, Ediantoro, dan Luki Budiarti; termasuk Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD): Inspektorat; Bagian Hukum;...
Pemerintah Pusat Ambil Alih Proyek Box Culvert Surabaya
Sumber
: Koran Sindo, hal. 9 dan 10
Edisi
: Rabu, 15 Juli 2015
Piutang PBB Kota Batu Capai Rp 14,7 Miliar
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Batu mencapai Rp 14,7 Miliar. Piutang pajak tersebut merupakan limpahan piutang dari pusat, yaitu saat pemungutan PBB ditangani pemerintah Direktorat Pajak antara tahun 2002 hingga 2012.
Menurut Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso, piutang PBB menjadi salah satu rekomendasi yang ada dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2014.
"Untuk mempercepat...
Kaum Muda NU Tolak APBD untuk Muktamar
Penggunaan dana APBD Provinsi Jawa timur untuk membiayai pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang pada Agustus mendatang ditolak kaum muda NU. Belasan pemuda yang mengatasnamakan dirinya Laskar 1926 Pos Malang itu menggelar aksi damai di depan Balai Kota Malang. Mereka menyampaikan orasi, membentangkan poster seruan penyelamatan NU, serta menggelar salawat dan doa bersama utuk menyelamatkan NU dari tarik-menarik...
Audit BPK Diserahkan ke Hukum
Komisi II DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat untuk membawa hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap KPU ke ranah hukum. Pasalnya, penyalahgunaan Rp 334 miliar anggaran pemilu tahun 2013-2014 di tubuh KPU diduga kuat terindikasi pidana.
"Komisi II dan KPU sependapat bahwa terhadap temuan-temuan BPK atas pelaksanaan anggaran pemilu tahun 2013-2014 yang diduga terindikasi pidana sesuai dengan hasil...
Temuan BPK, Biaya Perjalanan Dinas Dewan Menurun
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait kejanggalan perjalanan dinas (kunjungan kerja) 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Sampang, totalnya kurang lebih Rp 656.035.300, sehingga pihak dewan diwajibkan mengembalikan biaya perjalanan dinas tersebut pada kas daerah (kasda). Angka tersebut turun dibanding temuan BPK tentang perjalanan dinas dewan tahun 2013 yang mencapai Rp 800 juta.
Menurut Sudarmanto, sekretaris Dewan Sampang, tren temuan BPK...
Tak Ingin Dapat Predikat WDP Lagi, Bupati Minta SKPD Serius Kelola Aset Daerah
Tidak ingin kembali mendapatkan predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bupati Tuban H. Fathul Huda meminta semua SKPD dan pimpinannya serius menangani aset daerah, di mana APBD tahun 2013 dan 2014 mendapatkan catatan dari BPK.
"Semua SKPD harus memperkuat pengelolaan asetnya. Tahun depan kita tidak ingin mendapatkan predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) lagi," kata...
Pengelolaan Keuangan Pemprov Jatim Buruk
Sumber daya manusia (SDM) pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Jatim lemah. Kemampuan mereka dalam mengelola keuangan daerah juga buruk. Imbasnya, laporan atas penggunaan anggaran acap kali keliru.
Penilaian tersebut disampaikan Panitia Kerja (Panja) LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPRD Jatim terkait opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) beberapa waktu lalu. Panja menganggap kompetensi pengelola keuangan buruk lantaran tidak punya...
Akhiri Masa Kerja, Panja LHP Keluarkan Tiga Rekomendasi
Panitia Kerja (Panja) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPRD Provinsi Jawa Timur telah mengakhiri masa tugasnya. Mereka menyampaikan sejumlah hasil kerja dan rekomendasinya dalam sidang paripurna yang digelar Senin 929/6).
Juru bicara Panja LHP Muhammad Fawaid mengungkapkan, terdapat tiga rekomendasi yang dihasilkan oleh Panja. "Di antaranya SDM, lalu diwajibkannya Kabid dan Kepala SKPD untuk mengikuti Bimtek agar...
PU Bina Marga Tak Tepat Belanjakan Dana Provinsi
Setelah beberapa waktu lalu pelaksanaan proyek fisik 2014 di PU Bina Marga Kabupaten Sampang menjadi sorotan LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sampang karena ditemukan dua pelaksanaan proyek gorong-gorong dan pembangunan jalan ruang Karangpenang-Tamberuh Sampang tidak sesuai kontrak, kini dana Bantuan Keuangan (BK) Provinsi Jawa Timur dibelanjakan tidak tepat oleh PU Bina Marga Sampang.
"Mestinya dana bantuan tersebut direalisasikan di aset...
Piutang ke PDAM akan Dihapus
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, utang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) senilai Rp 4 triliun akan diputihkan. Langkah itu dilakukan guna menyehatkan perusahaan agar dapat mengelola penyediaan air minum. Sebab, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, prioritas penyediaan air minum diserahkan kepada badan usaha milik daerah/negara.
Menurut Basuki, saat ini poin-poin Rancangan Peraturan Pemerintah tentang...
Melanggar Aturan Tanpa Sanksi – Kadisperta Hanya Ditegur Lisan
Diduga sengaja melanggar aturan dan melangkahi Bupati Magetan, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) Kabupaten Magetan Edy Suseni tidak dijatuhi sanksi. Pelanggaran ini terkait kebijakan pinjaman modal kerja kegiatan pembiayaan penyangga pupuk total senilai Rp 2,5 miliar dari APBD 2014.
"Dana itu sesuai Peraturan Bupati nomor 33/2014 tentang petunjuk pelaksanaannya, penyaluran seharusnya lewat rekening distributor atau kios resmi. Tapi...
Ketua Badan Anggaran Bantah Dana Aspirasi Rawan Korupsi
Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Ahmadi Noor Supit, menampik tudingan bahwa dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar untuk setiap anggota Dewan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 rawan dikorupsi. Musababnya, anggota Dewan tidak mengelola langsung dana tersebut.
"Tidak ada, jangan berprasangka buruk. Yang terpenting dana tersebut jangan sampai mubazir," kata politikus Partai Golkar itu.
Ahmadi menjelaskan, dana...
Panel Gedung Jimerto Surabaya Ambrol, Diduga Tak Sesuai Spesifikasi
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 2
Edisi
: Selasa, 14 Juli 2015
Komisi B Beri Catatan Merah kepada Tiga SKPD
Pemberian predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas keuangan Pemprov Jatim menjadi evaluasi bagi Komisi B DPRD Jatim. Komisi yang membidangi perekonomian tersebut memberi catatan merah kepada 3 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dinilai program dan manajemen keuangannya buruk. Tiga SKPD tersebut di antaranya Biro Sumber Daya Alam (SDA), Biro Perekonomian, dan Dinas Kehutanan...
Dana Aspirasi Tabrak Banyak Aturan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai dana aspirasi dalam anggaran tahun depan berpotensi menjadi masalah dalam pengelolaan keuangan pusat dan daerah. "Dana aspirasi itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tapi pengelola dan penanggung jawabnya dinas di daerah. Entah bagaimana jadinya nanti," kata Anggota BPK, Achsanul Qosasi.
Achsanul tak ingin ikut campur dalam perbedaan pendapat antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat...
Panja WDP Dibentuk untuk Bantu Gubernur
DPRD Jatim resmi mengumumkan keanggotaan Panitia Kerja (Panja) WDP dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (24/6). Kinerja Panja nantinya adalah membantu gubernur untuk mencari informasi penyebab Pemprov Jatim mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemprov Jatim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Wakil Ketua DPRD Jatim Tjujuk Sunario usai rapat paripurna mengatakan Panja LHP ini akan...
Retribusi Menara BTS di Pamekasan Nunggak Dua Tahun
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 5
Edisi
: Senin, 13 Juli 2015
Dulukan Gedung Rumah Sakit, Kepras Anggaran GOR
Sumber
: Jawa Pos, hal. 31
Edisi
: Minggu, 12 Juli 2015
DPRD Bentuk Panja Selidiki Opini WDP
DPRD Jatim akhirnya membentuk panitia kerja (panja) menyikapi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas pengelolaan keuangan Pemprov Jatim oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Panja yang beranggotakan 15 orang ini akan mengevaluasi atas buruknya pengelolaan keuangan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada. Hasilnya, panja akan memberikan rekomendasi kepada gubernur atau sekdaprov untuk memperbaiki atau bahkan pergantian pejabat SKPD.
Wakil...
Lahan RSUD Diduga Rugikan Negara
Masyarakat yang tergabung dalam Warga Malang Menuntut menggelar aksi bisu dengan tutup mulut. Mereka menuntut para wakil rakyat segera menyelidiki kasus pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang.
Koordinator aksi, Imam Al Buchori, mengatakan ada indikasi kuat pengadaan lahan tersebut merugikan keuangan negara. Masyarakat resah dengan adanya dugaan penggelembungan harga lahan untuk pembangunan RSUD, karena harganya...
Gedung Baru Empat SKPD di Kompleks Kantor Bupati Gresik Digelontor Rp 14 Miliar pada 2016
Sumber
: Koran Sindo, hal. 16
Edisi
: Sabtu, 11 Juli 2015
Tender Beres, Audit Tak Bermasalah
Semangat efisiensi yang digagas Dahlan Iskan saat menjadi Dirut PLN malah dinilai bermasalah. Dahlan pada Senin (22/6) diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyelidikan pengadaan bahan bakar minyak (BBM) jenis high speed diesel (HSD) pada 2010. Pengadaan itu sebenarnya terobosan Dahlan agar PLN bisa berhemat membeli BBM.
Pelaksanaan tender pengadaan tersebut rupanya dianggap bermasalah oleh polisi. Sebab, TPPI sebagai pemenang tender...
Disdukcapil Gresik Anggarkan Pembangunan Gedung Arsip Senilai Rp 4 Miliar
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 4
Edisi
: Jum'at, 10 Juli 2015
Knowledge Transfer Forum: Penilaian Risiko Fraud dalam Pemeriksaan Keuangan
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan knowledge transfer forum (KTF) dengan tema Penilaian Risiko Fraud dalam Pemeriksaan Keuangan. Kegiatan ini diselenggarakan pada Jum'at, 10 Juli 2015 di Auditorium Lantai 2, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
KTF dibuka oleh Kepala Subauditorat Jatim II, Ali Asyhar, dan diikuti oleh 78 pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Hadir sebagai narasumber adalah...
LKPD Jember Tahun 2014 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 96/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Banyuwangi Tahun 2014 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 97/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Bondowoso Tahun 2014 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 82/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Situbondo Tahun 2014 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 95/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Lumajang Tahun 2014 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 99/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 66/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 65/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Probolinggo Tahun 2014 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 93/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Pasuruan Tahun 2014 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 94/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Batu Tahun 2014 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 80/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Malang Tahun 2014 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 77/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Malang Tahun 2014 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 92/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2014 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 78/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Blitar Tahun 2014 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 81/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Nganjuk Tahun 2014 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 67/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Tulungagung Tahun 2014 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 72/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Trenggalek Tahun 2014 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 91/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2014 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 79/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Kediri Tahun 2014 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 90/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Magetan Tahun 2014 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 63/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Ngawi Tahun 2014 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 69/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Ponorogo Tahun 2014 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 73/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Pacitan Tahun 2014 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 70/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2014 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 86/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Madiun Tahun 2014 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 64/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Bojonegoro Tahun 2014 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 85/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Tuban Tahun 2014 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 84/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Jombang Tahun 2014 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 62/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 71/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Mojokerto Tahun 2014 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 83/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Lamongan Tahun 2014 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 89/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Pamekasan Tahun 2014 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 68/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Bangkalan Tahun 2014 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 101/LHP/XVIII.SBY/VII/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
LKPD Sumenep Tahun 2014 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 75/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
LKPD Sampang Tahun 2014 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 74/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Gresik Tahun 2014 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 87/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Sidoarjo Tahun 2014 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 76/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Surabaya Tahun 2014 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 88/LHP/XVIII.SBY/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Jawa Timur Tahun 2014 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 100/LHP/XVIII.SBY/06/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pilkada Tetap Sesuai Jadwal
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak terganggu dengan permintaan Komisi II DPR untuk menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam waktu 10 hari. KPU optimistis tahapan pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015 tetap sesuai jadwal.
Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan mengatakan hal itu seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/6) sore.
"Tidak...
Semarak Ramadhan 1436 H di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Dalam rangka menyemarakkan Ramadhan 1436 Hijriyah, keluarga besar BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan berbagai kegiatan. Di antaranya, Bazar Ramadhan yang dikoordinir oleh Dharma Wanita BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan bazar ini diselenggarakan selama 3 (tiga) hari, 6 s.d. 8 Juli 2015.
Bazar bertempat di Lobby lantai 1, kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dan dimeriahkan oleh 20 peserta...
Perhitungan Kerugian Negara Diragukan, BPKP Jatim Siap Hadapi Gugatan
Penetapan hasil kerugian negara kasus dugaan korupsi proyek gedung mess santri Kemenag Jatim oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim diragukan keabsahannya oleh tersangka. Kedua tersangka, yakni Nur M Herlambang dan Bagus Sutarto siap mengajukan gugatan atas perhitungan ini.
Arda Netadji selaku pengacara kedua tersangka mengaku, hasil perhitungan BPKP Jatim dengan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berbeda. BPK yang...
Gubernur Optimistis Tahun Depan Kembali Raih WTP
Pemprov Jatim bergerak cepat untuk menuntaskan evaluasi terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2014 yang mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Tentu kami akan mengadakan evaluasi, meski kami diberi waktu dua bulan untuk menyelesaikan, namun saya minta dalam satu bulan harus sudah selesai," kata Gubernur Jatim Soekarwo.
Gubernur Soekarwo mengaku optimis dalam...
3 Pimpinan DPRD Gresik Lanjut Boikot
Hubungan Ketua DPRD Gresik Abdul Hamid dengan para wakilnya makin memburuk. Sinyalemen itu terlihat dari sikap tiga wakil DPRD yang bakal terus melanjutkan aksi boikot rapat-rapat paripurna berikutnya. Ketiga wakil itu terdiri dari Nur Saidah dari Partai Gerindra, Nur Qolib dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Sholahuddin asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dalam pandangan umum pada rapat paripurna yang digelar...
Pansus Lumpur Temui Tiga Menteri
Panitia khusus (pansus) Lumpur Lapindo, Minggu (21/6) sore bertolak menuju Jakarta. Rombongan berjumlah 13 orang ini dipimpin Ketua Pansus Lumpur, Achmad Jauhari. "Kami akan menemui sejumlah kementerian," ujar Jauhari jelang keberangkatannya kemarin.
Keberangkatan ini untuk mengawal rencana pencairan ganti rugi bagi korban lumpur pada 26 Juni. Jauhari berharap, lewat pertemuan dengan para menteri itu, pihaknya bisa mendapatkan kepastian teknis pencairan,...
Audit BPK Jangan Dipolitisasi
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman mengingatkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas audit Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dimanfaatkan untuk mengganggu pelaksanaan pilkada serentak 2015. Usul penundaan pilkada disebutnya mengada-ada.
"Agenda kebangsaan (pilkada) harus menjadi prioritas, tidak boleh dikalahkan apa pun. Kalau ada problem internal (KPU), tidak boleh menggagalkan agenda itu," kata Irman Gusman seusai diskusi Forum...
SKPD Patungan Kembalikan Uang
Pemprov Jatim benar-benar dibuat bingung atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pengelolaan anggaran tahun 2014. Sejumlah pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terpaksa patungan untuk menutupi selisih anggaran dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ).
Pernyataan tersebut disampaikan Inspektur Provinsi Jawa Timur Nurwiyatno, pada Jum'at (19/6). Menurut dia, SKPD terpaksa harus mengembalikan uang karena ada temuan kerugian negara. Ini disebabkan anggaran yang...
KPK Minta BPK Serahkan Laporan Keuangan KPU
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan ikhtisar hasil audit penyimpangan dana sebesar Rp 334 miliar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012-2014.
Dengan adanya laporan tersebut, nantinya KPK bisa mengkaji dan menindaklanjutinya secara hukum. "Jika diserahkan kepada KPK, tentu kami siap menindaklanjuti," kata Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi Sapto Pribowo.
Sementra itu, KPU...
Mobil Dinas Kades di Sidoarjo Hanya Untuk Pencitraan Bupati
Sumber
: Koran Sindo, hal. 12
Edisi
: Kamis, 9 Juli 2015
Bupati Sidoarjo Bagi Mobdin untuk Kades melalui P-APBD 2015
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Rabu, 8 Juli 2015
Dewan Bentuk Panja
Akibat pengendalian kas dan belanja barang dan jasa Pemprov Jatim masih amburadul, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk LHP BPK RI terhadap keuangan Pemprov Jatim pada 2014. Meski ada penurunan opini, namun dipastikan tidak ada kerugian negara yang diakibatkan.
Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar mengaku tidak terlalu kaget dengan perolehan opini WDP. Karena itu,...
Pemprov Gagal Raih Opini WTP BPK
Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara menyatakan bahwa Pemprov Jatim dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Jatim tahun 2014 mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Dengan raihan WDP ini, itu artinya Pemprov Jatim gagal mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya, setelah selama empat kali berturut-turut sejak tahun anggaran...
Jatim Kesandung 2 Masalah
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2014 Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini tersebut disampaikan BPK dalam sidang paripurna istimewa DPRD Jatim, Kamis (18/6) yang dihadiri antara lain oleh Gubernur Soekarwo, Ketua DPRD Halim Iskandar, serta pejabat eksekutif maupun legislatif lainnya.
Opini WDP ini bagi Jatim untuk pertama kali dalam lima tahun terakhir....
Pemprov Jatim Gagal Dapat WTP
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akhirnya memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan pengelolaan keuangan Pemprov Jatim tahun 2014. Opini tersebut diberikan karena Pemprov Jatim dianggap tidak beres dalam menyampaikan laporan.
Anggota V BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, dari pemeriksaan penggunaan APBD Jatim tahun 2014 ditemukan beberapa kelemahan. Pertama, kelemahan pengendalian kas, baik dari sisi pengeluaran maupun penerimaan. Yang mengakibatkan...
DPR : Ada Kerugian Negara pada Pileg-Pilpres
Posisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum kepala daerah (pilkada) kembali dievaluasi DPR. Penyebabnya adalah munculnya laporan audit keuangan terbaru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan anggaran KPU pada pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) yang diterima pimpinan DPR, Kamis (18/6).
"Senin depan kita panggil KPU untuk memastikan integritas dan kapasitas KPU dalam penyelenggaraan pilkada," kata Wakil...
Cegah Korupsi, Auditor Diperbanyak
Pemerintah memberikan porsi lebih banyak untuk auditor dalam perekrutan calon pegawai negeri sipil tahun ini. Sekitar 5.000 auditor akan direkrut dari sekitar 10.000 calon pegawai negeri sipil yang bakal direkrut tahun ini.
"Pemerintah butuh banyak auditor untuk mencegah korupsi, memastikan penghematan anggaran negara, serta memastikan dilaksanakannya kebijakan dan target pembangunan pemerintah," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy...
Nelayan Desak BPK Audit Break Water
Nelayan Puger mendesak pimpinan DPRD Jember segera mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit proyek pembangunan break water alias pemecah ombak di Kawasan Plawangan, Pelabuhan Puger.
Koordinator Forum Komunikasi Nelayan Puger, Imam Hambali menjelaskan, dalam rapat dengar pendapat pimpinan dewan menjanjikan meminta BPK mengaudit. Namun berdasarkan informasi dari sekretariat dewan (setwan), tidak ada surat keluar dari pimpinan dewan kepada...
Biro Kesmas Provinsi Jatim Tak Bisa Laporkan Dana Bansos
Laporan pertanggungjawaban (LPJ) hibah bantuan sosial pada 2014 di Biro Administrasi Kemasyarakatan (Kesmas) Setdaprov Jatim belum tuntas. Berdasarkan hasil evaluasi Komisi E DPRD Jatim, terdapat dana Rp 14 miliar yang belum dilaporkan.
"Evaluasi kami, ada sejumlah lembaga penerima hibah yang belum membuat laporan. Kami juga belum tahu problemnya ada di mana. Yang pasti, ini harus dibereskan sehingga tidak menimbulkan kerawanan,"...
Tunggu Hasil LHP BPK untuk Tentukan Besaran PAPBD Jatim 2015
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diumumkan pada 18 Juni sangat dinantikan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Laporan tersebut akan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam PAPBD 2015 ini.
Wakil Ketua DPRD Jatim, HM Iskandar mengaku dari LHP BPK nanti akan sangat menentukan berapa Silpa pada 2014. Dari situlah nanti akan menjadi dasar dalam pembahasan PAPBD 2015. Pasalnya,...
BPK Akan Audit Anggaran Desa
Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa direspons langsung oleh pemerintah. Nantinya dana tersebut akan diaudit langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar mengapresiasi langkah KPK yang mengundang beberapa instansi pemerintah untuk menyampaikan hasil kajian terhadap pengelolaan dan alokasi dana desa. Menurut dia, dana desa...
JK : Jika Utang Lunas, Tidak Perlu Pidana
Kasus dugaan megakorupsi sektor migas yang membelit BP Migas (kini SKK Migas) dan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) kini tengah intensif disidik Bareskrim Mabes Polri. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kall (JK), semua pihak harus bisa memilah kasus TPPI.
JK menyatakan, penyelamatan atau penunjukan TPPI sebagai penjual kondensat bukan sebuah kesalahan. Sebab, kesalahan terletak pada TPPI yang tidak bisa melunasi utang...
Penunjukan TPPI Diputuskan di Kantor Kalla
Kasus dugaan korupsi dan pencucian uang penjualan kondensat oleh PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) mengungkap fakta baru. Penunjukan PT TPPI sebagai rekanan Pertamina dalam penjualan kondensat diputuskan dalam rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden pada 2008, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, menurut Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, walau Kalla memimpin rapat, arahannya...
Walikota Surabaya Tolak Pasar Tunjungan Jadi Hotel
Sumber
: Jawa Pos, hal. 26
Edisi
: Selasa, 7 Juli 2015
BPK Minta Piutang Pajak Daerah Kota Batu Ditagih
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015, Pemkot Batu diwajibkan segera menagih piutang pajak daerah sebesar Rp 54 miliar. Saat ini pemerintah bersama DPRD Kota Batu tengah mengupayakan jalan keluarnya. Sebab masalah piutang pajak daerah ini selalu muncul setiap tahun.
Ketua Panitia Kerja (Panja) Penyelesaian LHP BPK Haridana Wahyono mengatakan, ada empat catatan BPK terkait penggunaan...
Pembobol BPR Rp 12 Miliar Hadapi Hakim
Empat tersangka Luluk Frida Isha (LFI), Yunita, Atik Munziati dan Munawaroh terkait pembobol BPR Delta Artha senilai Rp 12 miliar, segera dihadapkan ke meja hijau. Menyusul pemberkasan keempat tersangka itu dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
"Kemungkinan minggu depan sudah disidangkan di pengadilan Tipikor (tindak pidana korupsi) di Surabaya," ujar La Ode Muhammad Nusrim, Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo, Kamis...
Uang Pensiun dan TKI Dewan Dipersoalkan
Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bagi Pemkab Gresik dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) menjadi pekerjaan rumah. Pemkab didesak segera menindaklanjuti temuan itu agar mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Tidak ada alasan bagi pemkab untuk tidak menindaklanjuti temuan-temuan tersebut," kata Ketua Pansus LHP BPK Asro'in Widyana, Kamis (11/6).
Asro'in menilai pemkab kurang serius menuntaskan hasil audit. Buktinya,...
DPR Batal Bentuk Tim Audit KPU
Kandas sudah usul pimpinan Komisi II DPR membentuk tim audit Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam rapat internal pada Kamis (11/6), usul pembentukan tim itu ditolak mentah-mentah oleh mayoritas anggota komisi II. Alasannya, DPR tidak berwenang memeriksa KPU.
Keputusan itu diungkapkan anggota Komisi II DPR Malik Haramain setelah rapat tertutup tersebut. Menurut Malik, ada alasan mendasar mengapa tim tersebut tidak perlu...
Laporan APBD Jember Diganjar WDP
Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember 2014 kembali mendapatkan nilai tidak maksimal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kabupaten Jember kembali meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Bupati MZA Djalal pun mengaku berat untuk meraih predikat maksimal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Tentu saja, raihan ini mengulangi hasil tahun lalu yang juga mendapatkan hasil yang sama....
Dana JUT Cair 100 Persen – Proyek Belum Ada yang Selesai
Penyidik Tipikor Polres Mojokerto mulai memilah pekerjaan yang belum selesai dan yang tidak digarap oleh rekanan dalam program Jalan Usaha Tani (JUT), tapi dananya dicairkan 100 persen.
Pemilahan data dilakukan setelah penyidik turun ke lokasi proyek yang tersebar di enam kecamatan ditambah dengan dokumen yang disita dari kantor Dinas Pertanian Pemkab Mojokerto, pada Rabu (3/6).
"Data yang sudah ada kami pilah...
DPRD Kota Mojokerto Menyetujui Proyek GOR Indoor
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 5
Edisi
: Senin, 6 Juli 2015
Biaya Renovasi Pusyankes Olahraga Kota Malang Capai Rp 2,1 Miliar
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 12
Edisi
: Minggu, 5 Juli 2015
Penyebab Ambrolnya Tribun Gedung WEP Gresik, Kontraktor Beralasan Tanah Lembek
Sumber
: Jawa Pos, hal. 45
Edisi
: Sabtu, 4 Juli 2015
Penyerahan LHP atas LKPD TA 2014 kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Pada Senin, 6 Juli 2015, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014 kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan di ruang Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Pada acara penyerahan ini, hadir Bupati Bangkalan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, dan Inspektur Kabupaten Bangkalan. Acara ini turut dihadiri pula oleh pejabat struktural di...
Gerindra-PPP Curigai Pemkab Gresik
Fraksi Gerindra dan PPP meradang. Anggota dua fraksi tersebut memutuskan keluar (walk-out) dari rapat yang membahas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap LKPD Kabupaten Gresik TA 2014. "Kami protes. Eksekutif tidak transparan," tegas Ketua Fraksi Gerindra Abdullah Syafi'i di DPRD Gresik, Senin (8/6).
Abdullah Syafi'i terus terang mengaku curiga. Eksekutif (Pemkab Gresik) punya maksud terselubung terkait dengan pembahasan...
Pemotongan PPIP Diduga Terjadi di 25 Desa di Gresik
Sumber
: Koran Sindo, hal. 12
Edisi
: Jum'at, 3 Juli 2015
Program Infrastruktur Desa di Gresik Diduga Disunat
Sumber
: Koran Sindo, hal. 13
Edisi
: Kamis, 2 Juli 2015
Alokasi Dana Desa (ADD) Kota Batu Dipastikan Cair Sebelum Lebaran
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 9
Edisi
: Selasa, 30 Juni 2015
Program Banyak, Warga Miskin Kota Batu Malah Naik
Sumber
: Koran Sindo, hal. 16
Edisi
: Senin, 29 Juni 2015
200 Proyek Box Culvert Surabaya Rampung Tahun Ini
Sumber
: Jawa Pos, hal. 30
Edisi
: Minggu, 28 Juni 2015
Gubernur Larang Mobil Dinas untuk Mudik
Sumber
: Koran Sindo, hal. 10
Edisi
: Sabtu, 27 Juni 2015
Catatan Berita “Program Penanggulangan Kemiskinan: pelaksanaan dan pengawasan”.
Download selengkapnya
IMB Milik PT Royal Business Park – SIPOA Sudah Lengkap
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Jum'at, 26 Juni 2015
Kembali Raih Opini WTP, Bupati Bondowoso Puji Kinerja Sekda dan SKPD
Pemerintah Kabupaten Bondowoso kembali berhasil meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan yang ketiga kalinya.
Penghargaan ini diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Muzakkir, kepada Bupati Bondowoso, Amin Said Husni. Penghargaan WTP yang ketiga kalinya ini, menjadi anugerah...
Pansus LHP BPK DPRD Gresik Konsultasi ke Depdagri
Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK DPRD Gresik langsung tancap gas kerja maraton. Setelah sebelumnya dibentuk melalui sidang paripurna, Kamis (4/6) langsung melakukan kunjungan kerja luar daerah (KKLD) ke Jakarta, guna melakukan konsultasi ke Depdagri terkait hasil pemeriksaan BPK.
Menurut Ketua DPRD Gresik, H Abdul Hamid, kepergian anggota dewan untuk berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ini dilakukan untuk mencari informasi...
BPK Catat 4 Permasalahan dalam LKPP 2014
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat adanya empat permasalahan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2014. "Pertama ialah pencatatan mutasi aset kontraktor kontrak kerja sama Rp 2,78 triliun yang tidak dapat dijelaskan," kata Ketua BPK Harry Azhar Azis dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (4/6).
Kemudian, ada masalah utang kepada pihak ketiga di tiga kementerian/lembaga yang tidak dapat ditelusuri....
Penyimpangan Sawah Fiktif Diduga Sejak Perencanaan
Badan Pemeriksa Keuangan masih menelisik potensi kerugian negara dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Peduli yang diluncurkan Dahlan Iskan pada Desember 2012.
Menurut Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi, proyek ini tak efektif sehingga berpoetnsi merugikan negara. "Penyimpangan ini diduga terjadi sejak perencanaan," katanya di Gedung Parlemen, Kamis (4/6).
Achsanul mengatakan proyek ini melenceng dari realisasi...
Sipoa Yakin Memiliki IMB di Sidoarjo
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Kamis, 25 Juni 2015
Waktu-Waktu Terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat beberapa aturan mengenai waktu-waktu terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Waktu-waktu tersebut adalah:
Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah, disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat/daerah
Ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS), disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan...
Dahlan Dibidik Dua Tuduhan Korupsi
Kamis (4/6), Kejaksaan Tinggi Jakarta memeriksa Dahlan Iskan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan 21 gardu induk di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, pada 2011-2013. Dahlan diperiksa sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara ketika proyek itu bergulir.
Bukan hanya dalam tuduhan korupsi gardu induk, Dahlan juga disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi program Bina Lingkungan di Kementerian Badan Usaha Milik Negara...
KPU Jatim Pelajari Temuan BPK
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal ketidakberesan anggaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim mengagetkan banyak pihak. Terutama Komisi A DPRD Jatim yang menjadi mitra KPU. Dalam waktu dekat, Komisi A berencana memanggil para komisioner KPU Jatim untuk mengklarifikasi masalah tersebut.
Ketua Komisi A Freddy Poernomo mengatakan, pihaknya ingin mengetahui secara pasti anggaran yang disebut bermasalah oleh BPK. "Apakah dana...
BPK Segera Audit Dana Pilkada Serentak
Desakan pimpinan Komisi II DPR agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit penyelenggaraan Pilkada 2015 akhirnya direspons. Pada Kamis (4/6), lembaga pemerintah yang bertugas mengaudit keuangan itu menyatakan siap memeriksa Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam waktu dekat, BPK turun ke daerah-daerah untuk melihat penggunaan anggaran pesta demokrasi tersebut.
Kepastian itu diungkapkan Ketua BPK Harry Azhar Azis setelah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah...
Laporan Keuangan KPU 2014 WDP – Belanja Rp 7,15 Miliar di Jatim tanpa Bukti
Di tengah desakan DPR agar keuangan KPU diaudit, pada Rabu (3/6) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan KPU 2014. BPK menyatakan, laporan keuangan KPU masuk kategori wajar dengan pengecualian (WDP). Sebab, ada beberapa item yang menjadi catatan BPK.
Temuan itu disampaikan dalam forum rapat pimpinan KPU se-Indonesia di ruang sidang utama KPU kemarin. "BPK...
DPRD Bentuk Pansus LHP BPK RI 2014
DPRD Kabupaten Gresik sepakat membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyikapi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2014. Menurut Wakil Ketua DPRD, Nur Saidah, pansus ini dibentuk untuk menyikapi LHP BPK atas keuangan Pemkab Gresik tahun 2014, yang ternyata sebagian besar masih banyak masalah dari masa lalu. Hasilnya kembali dilaporkan tahun ini dan belum dituntaskan pemerintah.
Ketua Pansus,...
Perangkat Desa Kabupaten Blitar Tuntur ADD Cair
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 5
Edisi
: Rabu, 24 Juni 2015
Kasus TPPI – Kejaksaan Tampik Klaim Polisi
Kejaksaan Agung menyatakan belum menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kasus dugaan korupsi dan pencucian uang penjualan kondensat bagian negara oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama atau PT TPPI pada 2009. Padahal penyidik Kepolisian sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut.
"Barusan saya cek ke tim pidana khusus, belum ada (SPDP) untuk kasus korupsi kondensat," ujar Kepala Pusat Penerangan...
Pimpinan Dewan Sembunyikan Hasil Audit BPK ?
Meski sejumlah daerah telah mengumumkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas penyelenggaraan APBD 2014, namun Kota Surabaya terkesan masih menyembunyikannya. Salah satunya anggota DPRD Surabaya mengaku belum mendapatkan salinan LHP BPK meski dipastikan pimpinan dewan telah mendapatkannya langsung dari Perwakilan BPK RI Jawa Timur.
"Kita belum mendapatkan salinannya, bahkan dalam rapat Banmus juga belum dibahas. Saya...
Buntut Kinerja Buruk, Anggaran Biro SDA Dipangkas Lebih Dari 10%
Biro Sumber Daya Alam (SDA) Setdaprov Jatim terus dirundung masalah. Setelah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas dugaan penggunaan dana fiktif, kini Komisi B DPRD Jatim mengancam akan memangkas anggaran SDA hingga lebih dari 10% pada APBD Perubahan (P-APBD) nanti.
Kebijakan ini dibuat karena rapor SDA yang kurang baik di 2014 karena serapan anggarannya hanya 40%. Padahal, di satuan kerja...
Kasus TPPI – Polisi Telusuri Peran Sri Mulyani
Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri) akan memeriksa mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sebagai saksi kasus dugaan korupsi dan pencucian uang penjualan minyak mentah atau kondensat bagian negara PT TPPI pada 2009. Sri Mulyani - kini berkantor di Amerika Serikat karena menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia- dijadwalkan diperiksa 10 Juni nanti.
Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri...
Dideadline BPK, Pemkab Sidoarjo Terapkan LKPD Berbasis Akrual
Pemkab Sidoarjo mulai tahun ini menerapkan sistem pelaporan keuangan berbasis akrual (Accrual Basis). Hal ini dilakukan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) lebih transparan dan akurat.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga meminta pemerintah daerah paling lambat tahun ini menggunakan pelaporan keuangan akrual.
"Kami mulai menggunakan pelaporan keuangan akrual tahun ini," ujar Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Sidoarjo, Joko...
Kali Ketiga Kota Malang Raih WTP
Tahun 2015 merupakan tahun ketiga bagi Kota Malang memperoleh catatan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Keberhasilan ini sebelumnya juga diperoleh Kota Malang dua tahun berturut-turut yakni pada tahun 2013-2014.
Sekkota Malang Cipto Wiyono kepada Bhirawa menyatakan bahwa prestasi ini merupakan kebanggan tersendiri bagi Kota Malang.
"Mendapat opini WTP terhadap penilaian atas Laporan Keuangan Pemerintah dari Badan...
Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyertaan modal
Download selengkapnya
350 Izin Tambang di Jawa Timur Bermasalah
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 16
Edisi
: Selasa, 23 Juni 2015
Dinas Pekerjaan Umum Akui 8 Kantor Camat di Madiun Rusak Berat
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 5
Edisi
: Senin, 22 Juni 2015
Dinkes Kota Malang Hemat Anggaran Rp 8 Miliar
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 12
Edisi
: Minggu, 21 Juni 2015
DPRD Jember Minta Kualitas Jalan Ditingkatkan
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Sabtu, 20 Juni 2015
Bupati Bondowoso Jamin Bantuan Guru Ngaji Sesuai Aturan
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 7
Edisi
: Jum'at, 19 Juni 2015
Opini BPK atas LKPD Provinsi Jawa Timur TA 2014 Turun Menjadi WDP
Pemerintah Provinsi Jawa Timur gagal mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangannya. Setelah empat tahun berturut-turut memperoleh WTP, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Provinsi Jawa Timur TA 2014 tersebut dilaksanakan pada Kamis,...
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR MEMPEROLEH OPINI WAJAR DENGAN PENGECUALIAN
Siaran pers penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014
Dinas Pariwisata Tak Optimal Kembangkan Wisata Jawa Timur
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 2
Edisi
: Kamis, 18 Juni 2015
Serapan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bojonegoro Baru 8,4 Persen
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 7
Edisi
: Rabu, 17 Juni 2015
Operasional Satpol PP Magetan Hanya Rp 50.000
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Selasa, 16 Juni 2015
DPRD Kabupaten Blitar Pertanyakan Proyek Dermaga Rp 60 Miliar
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 5
Edisi
: Senin, 15 Juni 2015
Ribuan Mobil Dinas di Jawa Timur Menunggak Pajak Rp 2,1 Miliar
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 5
Edisi
: Minggu, 14 Juni 2015
DPRD Jember Setujui Rp 900 Juta untuk Pendataan Ulang Keluarga Miskin
Sumber
: Koran Sindo, hal. 14
Edisi
: Sabtu, 13 Juni 2015
Jelang Pilkada, Dana Hibah dan Bansos di Jember Naik
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 14
Edisi
: Jum'at, 12 Juni 2015
Mobil Ambulans Desa Boleh untuk Rekreasi
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Kamis, 11 Juni 2015
Rp 15 Miliar untuk Rehabilitasi RS Veteran Bojonegoro
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 6
Edisi
: Selasa, 9 Juni 2015
Tanpa Siswa, Sebuah Madrasah Diniyah di Sampang Rutin Terima BOS
Sumber
: Jawa Pos, hal. 13
Edisi
: Senin, 8 Juni 2015
Menteri Agraria Dukung Pelepasan Lahan IPT di Surabaya
Sumber
: Jawa Pos, hal. 25 dan 35
Edisi
: Minggu, 7 Juni 2015
Hotel EMCL di Bojonegoro Tunggak Pajak Rp 6,5 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Sabtu, 6 Juni 2015
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester I 2015
Sebagai langkah pemantauan terhadap rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan pemantauan dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan semester I tahun 2015. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari, 15 s.d 16 Juni 2015 dan diikuti oleh para pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan perwakilan dari 39 entitas di wilayah Jawa...
Pemkot Mojokerto Pacu Penyerapan Anggaran Hingga 50 Persen
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 5
Edisi
: Jum'at, 5 Juni 2015
Program Bedah Rumah di Kota Batu Diswakelolakan ke Warga
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 9
Edisi
: Kamis, 4 Juni 2015
Upah Sukwan di Sidoarjo Rp 200.000 per Bulan
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Rabu, 3 Juni 2015
Pemkab Jember Utang Rp 25 Miliar ke Investor Pasar Kencong
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 2
Edisi
: Selasa, 2 Juni 2015
Anggaran Jalan Lintas Selatan Dikepras Rp 223 Miliar
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 16
Edisi
: Senin, 1 Juni 2015
Diindikasi Ada Pencurian Uang Negara Rp 3,4 Miliar
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menindaklanjuti hasil audit penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pada 2013-2014 yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan, adanya indikasi kerugian negara Rp 3,4 miliar itu disebabkan proses administrasi yang buruk. Dia berjanji menertibkan anggotanya yang sengaja bertindak curang.
Menurut Husni, proses administrasi lemah karena petugas di daerah belum menganggapnya penting. Selain...
Banyuwangi WTP Tiga Tahun Berturut-turut
Kabupaten Banyuwangi berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014. Ini berarti kabupaten tersebut sudah tiga tahun berturut-turut memperoleh opini WTP dari BPK. Padahal Banyuwangi sebelum 2010 pernah mendapat opini disclaimer (tidak menyatakan pendapat) dari BPK.
Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas mengatakan, opini dari BPK ini menunjukkan pengelolaan...
Komisi II Siapkan Panja Audit KPU
Usul Komisi II DPR agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan tambahan alasan. Jum'at (29/5) BPK memaparkan indikasi kerugian negara pada pelaksanaan Pilkada 2013 dan 2014. Bahkan, nilainya mencapai Rp 34,3 miliar.
Indikasi kerugian negara itu disampaikan Anggota I BPK Agung Firman Sampurna pada saat rapat di gedung parlemen. Dia mencontohkan, pada 2013 anggaran pemilu kepala...
Perkuat Matra Udara dan Laut TNI
Roda regenerasi Panglima Tentara Nasional Indonesia sebentar lagi akan bergerak. Kalangan masyarakat sipil mendorong Presiden Joko Widodo agar mengangkat Panglima TNI yang memperkuat matra laut dan udara sesuai dengan Nawacita.
Direktur Program Imparsial Al Araf mengatakan, Panglima TNI yang baru harus berani membuka diri terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan...
BPK Siap Audit Kinerja KPU
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memenuhi undangan pimpinan DPR untuk menggelar rapat konsultasi. Dalam pertemuan itu, pimpinan BPK menyatakan siap memenuhi permintaan Komisi II DPR untuk melakukan audit kinerja dan audit keuangan terhadap anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurut Ketua BPK, Harry Azhar Azis, untuk audit kinerja, BPK sebagai lembaga audit negara yang independen siap...
Minta BPK Audit Pembangunan Venue
Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) membawa berkah bagi Banyuwangi. Dengan adanya Porprov, Pemkab Banyuwangi bisa membenahi sarana-sarana olahraga. Bahkan Pemkab meminta pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit khusus pembangunan venue yang digunakan Porprov.
"Kami mendapat berkah dari Porprov. Kalau tidak ada Porprov, belum tentu sarana-sarana olahraga itu dibenahi," kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Rabu (27/5).
Menurut Anas, seluruh pembangunan...
Ngajar di Sekolah Pinggiran Demi TPP
Ketulusan tenaga pendidikan di Kota Batu dalam mencerdaskan siswanya semoga tidak luntur karena tunjangan profesi pendidikan (TPP). Sebab, saat ini muncul fenomena baru, di mana setiap guru seakan berlomba-lomba memenuhi kuota jam mengajar di kelas. Dengan harapan, TPP dari pemerintah pusat bisa cair. Surat Keputusan (SK) pencairan TPP sendiri baru bisa dikeluarkan pemerintah pusat jika jumlah jam mengajar mereka...
Denny Diperiksa Lagi di Bareskrim Polri
Tersangka kasus dugaan suap program pembayaran paspor secara elektronik (payment gateway) di Kementerian Hukum dan HAM Denny Indrayana memenuhi panggilan Mabes Polri, Selasa (26/5), untuk menjalani pemeriksaan. Ia didampingi beberapa kuasa hukumnya saat mendatangi Gedung Bareskrim.
Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan keempat Denny dalam statusnya sebagai tersangka kasus itu. Dalam kasus payment gateway, penyidik baru menetapkan satu orang tersangka, yaitu Denny...
Tahanan Baru Dilelang ke Kepala Kamar
Praktik pungutan liar (pungli) di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) sebenarnya sudah termuat dalam Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Layanan Pemasyarakatan pada Kemenkum dan HAM oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2014. Dokumen bernomor 04/HP/XIV/02/2014 tertanggal 18 Februari 2014 setebal 191 halaman itu memaparkan perlakuan diskriminasi dalam penempatan hunian blok oleh narapidana.
Seperti, di Rutan Surabaya, tahanan mesti membayar sebesar Rp 500 ribu...
Soekarwo Gelar Pertemuan Rahasia
Gubernur Jatim Soekarwo menggelar pertemuan rahasia dengan jajaran pimpinan DPRD Jatim. Pertemuan di luar agenda resmi di ruang VIP DPRD Jatim pada Jum'at (22/5) itu berkaitan dugaan belanja fiktif 2014 pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Soekarwo datang khusus untuk membicarakan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas pengelolaan keuangan tahun 2014. Sebab ada sejumlah temuan BPK mengenai pengelolaan anggaran...
Jaksa Agung Janji Tuntaskan Tunggakan Uang Pengganti
Jaksa Agung berjanji akan menyelesaikan tunggakan uang pengganti dari kasus tindak pidana korupsi melalui tim verifikasi dan klarifikasi yang dibentuk. Hingga kini, eksekusi tunggakan uang pengganti tersebut terkendala akibat lokasi yang tersebar di sejumlah tempat dan regulasi yang berkembang.
"Yang pasti uang pengganti ini tidak berada di satu tempat. Lokasinya tersebar di banyak tempat. Tapi, bukan berarti tidak kami kerjakan....
Anggaran Pilkada Membengkak – KPU Siap Hadapi Audit BPK
DPR mempertanyakan membengkaknya anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan pilkada serentak 2015. Pembengkakan tersebut dinilai tak sejalan dengan semangat pilkada serentak yakni untuk efisiensi. DPR melihat ada ketidakwajaran karena anggaran yang awalnya diperkirakan hanya Rp 3 triliun kemudian naik menjadi Rp 7 triliun. Atas dasar itu, Komisi II DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kinerja terhadap...
Komisi II Minta BPK Audit KPU
Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman menyatakan bahwa audit kinerja dan keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus segera dilakukan. Dalam hal pelaksanaan pilkada, anggaran yang diminta KPU terlalu tinggi. Dari rencana semula Rp 4 triliun, kini jumlahnya membengkak menjadi Rp 6,7 triliun untuk pilkada serentak di 269 daerah.
Menurut Rambe, permintaan audit itu tidak terkait dengan terhambatnya revisi UU Pilkada....
PKNU Diminta Kembalikan Rp 88 Juta
Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpolinmas) Bondowoso mengaku mengalami kendala untuk mengusut adanya dugaan penyimpangan dana bantuan partai politik yang belum dikembalikan ke negara pada kurun tahun 2014. Hal itu disebabkan karena kepengurusan mereka saat ini sudah tidak ada lagi. Namun demikian, Bakesbangpolinmas tetap akan melakukan upaya agar dana banpol tersebut dapat dikembalikan ke negara. Sebab saat...
Pembebasan Lahan Tol Moker Bertambah
Sumber
: Jawa Pos, hal. 9
Edisi
: Minggu, 31 Mei 2015
Sosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2010 dari Direktorat Litbang
Pada Kamis, 4 Juni 2015, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Sebanyak 24 orang pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengikuti sosialisasi yang bertempat di Ruang Diklat Lantai 4, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini. Sosialisasi dibuka...
Kepala Dispora Surabaya Tak Tahu Soal Proyek Sirkuit GBT
Sumber
: Koran Sindo, hal. 10
Edisi
: Sabtu, 30 Mei 2015
Validasi dan Pembahasan Data IHPS I Tahun 2015
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP) serta Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah (KHKKND) menyelenggarakan kegiatan validasi dan pembahasan data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2015. Bertempat di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, kegiatan ini diikuti oleh para pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan...
Penyerahan LHP LKPD TA 2014 kepada Tujuh Belas Entitas di Wilayah Jawa Timur
Pada hari Jum'at 29 Mei 2015, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2014 kepada tujuh belas entitas. Entitas-entitas tersebut adalah:
Kota Surabaya
Kota Blitar
Kota Probolinggo
Kota Mojokerto
Kota Kediri
Kota Malang
Kota Pasuruan
Kabupaten Lumajang
Kabupaten Tuban
Kabupaten Bojonegoro
Kabupaten Madiun
Kabupaten Gresik
Kabupaten Lamongan
Kabupaten Trenggalek
Kabupaten Situbondo
Kabupaten Jember
Kabupaten Banyuwangi
Penyerahan LHP ini bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur,...
PPK Jalan Usaha Tani Tersangka
Kasus dugaan korupsi dana proyek Jalan Usaha Tani (JUT) di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto memasuki babak baru. Kemarin, polisi menetapkan salah satu pejabat Pemkab Mojokerto berinisial S sebagai tersangka.
Tersangka S merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek fisik senilai Rp 10 miliar dari APBD Pemprov Jatim itu. Penetapan S sebagai tersangka sekaligus menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan.
Dimungkinkan akan ada...
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR SERAHKAN 17 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TA 2014
siaran pers penyerahan LHP LKPD TA 2014 atas 17 Entitas
Gubernur Optimistis Dapat Pertahankan WTP
Mencuatnya kabar Pemprov Jatim terancam gagal mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan tahun anggaran 2014, Gubernur Jatim Soekarwo menyampaikan optimis mampu kembali mendapatkan opini WTP.
"Yang pasti semua perbaikan sudah ada, ini hanya masalah administrasi. Tidak ada yang menyalahi aturan. Semua penggunaan anggaran sudah sesuai aturan dan ada...
Belanja Fiktif Rp 7,1 Miliar di Biro SDA
Problem pengelolaan keuangan Pemprov jatim disinyalir bukan hanya pada surat pertanggungjawaban (SPj). Ada sejumlah program kegiatan yang diduga fiktif berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Informasi yang dihimpun sesuai hasil audit BPK semester I tahun 2014, ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 7.160.346.819 di Biro Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Provinsi (Setprov). Total potensi kerugian ini berasal dari pembelian alat...
Wagub Tetap Optimistis Pemprov Jatim Raih WTP
Masih adanya masalah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan 2014 yang terjadi di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemprov Jatim tak menyurutkan optimisme Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf dalam hal raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Seperti diberitakan sebelumnya, setelah empat kali secara beruntun sejak 2010 Pemprov Jatim menerima pernghargaan Opini WTP dari BPK,...
1000 Mobil Dinas Pemkab Pamekasan Nunggak Pajak
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 12
Edisi
: Jum'at, 29 Mei 2015
Pemprov Jatim Terancam Gagal Raih WTP
Setelah empat kali secara beruntun sejak 2010 Pemprov Jatim menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, tahun ini Pemprov Jatim terancam gagal meraih penghargaan yang sama. Penyebabnya, ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan 2014 yang diduga kurang beres terjadi di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi dikabarkan telah mengumpulkan seluruh Kepala...
Laporan Keuangan Pemprov Tak Beres
Rekor Pemprov Jawa Timur untuk mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan selama empat tahun berturut-turut terancam terhenti. Pada 2010, 2011, 2012, dan 2013, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan penilaian WTP karena laporan keuangan dianggap bagus.
Untuk LHP keuangan 2014, BPK RI akan menyerahkannya kepada Pemprov Jatim pada rapat paripurna istimewa DPRD Jatim 29...
BPK Menyerahkan LHP atas LKPD TA 2014 kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso
Pada Kamis, 28 Mei 2015, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014 kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso di ruang Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Pada acara penyerahan ini, hadir Bupati Bondowoso, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, dan Inspektur Kabupaten Bondowoso. Acara ini turut dihadiri pula oleh pejabat...
Dugaan Korupsi TPPI – Polisi Gandeng PPATK Usut Aliran Dana
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian RI menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengembangkan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang penjualan kondensat bagian negara oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) pada 2009.
Sebelumnya, Wakil Kepala PPATK Agus Santoso mengatakan pihaknya menemukan ada dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus penjualan kondensat oleh PT TPPI. Laporan hasil analisis...
Dugaan Korupsi TPPI – BPK Sudutkan Sri Mulyani
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi adanya peran Menteri Keuangan dalam kasus penjualan minyak mentah atau kondensat bagian negara yang diperkirakan merugikan negara triliunan rupiah. Penjualan itu dilakukan oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) pada 2009. Saat itu, Menteri Keuangan dijabat Sri Mulyani.
Temuan tersebut tercantum dalam hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat 2012. "Memang ada persetujuan...
Jembatan Ploso Baru di Jombang Terganjal Lahan
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 4
Edisi
: Kamis, 28 Mei 2015
Kejaksaan Belum Eksekusi Uang Pengganti Rp 13,1 Triliun
Kejaksaan Agung disebut memiliki piutang uang pengganti sebesar Rp 13,146 triliun. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), Kejaksaan tak kunjung menagih duit tersebut kepada para terpidana. "Kesan yang muncul, pekerjaan jaksa sudah dianggap selesai dengan membawa terpidana ke tahap penuntutan atau persidangan," ujar aktivis ICW, Emerson Yuntho, Minggu (17/5).
Emerson mengatakan, ketika kasus sudah berkekuatan hukum tetap, tugas jaksa tak hanya...
Uang Pengganti Rp 13 Triliun di Koruptor Belum Tertagih
Menagih uang pengganti yang belum dilunasi koruptor tidak boleh dilepaskan dari kerja besar pemberantasan korupsi. Sayangnya, upaya penagihan uang pengganti -yang jumlahnya sama dengan nilai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi itu- masih belum maksimal dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung). Akibatnya, berdasar audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jumlah tunggakan tersebut sudah mencapai Rp 13,146 triliun.
Anggota Badan Pekerja Indonesia...
Penyerahan LHP atas LKPD TA 2014 kepada Tiga Pemda di Provinsi Jawa Timur
Bertempat di ruang Kepala Perwakilan dan ruang rapat BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur – Lantai 2, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2014 kepada tiga pemerintah daerah (pemda), yaitu Kabupaten Kediri, Kota Batu, dan Kabupaten Blitar.
Acara penyerahan ini dilaksanakan pada Rabu, 27 Mei 2015 dan dihadiri oleh...
Kasus Rasywah Rp 13 Triliun Digantung
Untuk menimbulkan efek jera terhadap koruptor tidak cukup dengan sanksi fisik. Hasil korupsinya pun harus dieksekusi. Pemerintah seharusnya punya mekanisme pengelolaan uang hasil korupsi yang harus disita oleh negara (rasywah) dan dikembalikan ke kas negara.
Dalam dua tahun (2012-2013) saja uang rasywah tercatat Rp 13,146 triliun. Menurut koordinator Bidang Hukum dan Divisi Monitoring Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, dari...
Ada Tersangka Baru Kredit Fiktif
Jumlah tersangka kasus kredit fiktif Rp 12 miliar di BPR Delta Artha dipastikan bakal bertambah. Hal ini diungkapkan Kasi Pidsus Kejari La Ode Muhammad Nusrim, Minggu (17/5).
"Kasus ini terus kami kembangkan. Kami mengikuti alur anatomi kasus. Hasil sementara, akan ada nama baru yang ditetapkan sebagai tersangka," ujar Nusrim.
Sebelumnya, tim kejaksaan negeri Sidoarjo menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara...
Seminar Diminta Ditunda
Komisi C DPRD Jawa Timur meminta kegiatan penelitian dan seminar ditunda pelaksanaannya. Harapannya belanja modal tetap bisa dianggarkan pada Perubahan APBD (P-APBD) tahun anggaran 2015, sehingga program tetap berjalan.
Mengingat dana perimbangan Jawa Timur tahun anggaran 2015 dipotong hampir Rp 700 miliar, penundaan program penelitian dan kegiatan seminar dianggap bisa menjadi solusi. Ini karena program kegiatan tersebut tidak sepenting program...
Kabareskrim Budi Waseso Tak Takut Periksa Sri Mulyani
Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia siap memeriksa mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan mantan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dalam kasus dugaan korupsi penjualan kondensat yang melibatkan PT TPPI dan SKK Migas.
Kepala Bareskrim Komjen Pol Budi Waseso mengaku pihaknya tidak takut memeriksa kedua mantan menteri. "Kami berani. Siapa saja yang berkaitan dengan itu pasti diperiksa," tegasnya,...
Ribuan Guru Madrasah di Jawa Timur Tak Gajian, Gara-Gara Perubahan Sistem Pencairan Dana BOS 2015
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 1 dan 11
Edisi
: Rabu, 27 Mei 2015
Guru-Kasek Wajib Kembalikan TPP
Sebanyak 22 guru dan kepala sekolah di Kota Batu diwajibkan mengembalikan tunjangan profesi pendidikan (TPP) tahun 2014 ke kas daerah. Kewajiban mengembalikan TPP atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Dari hasil pemeriksaan BPK RI disebutkan, jumlah jam mengajar/tatap muka dengan siswa di kelas kurang dari 24 jam. Sedangkan, salah satu syarat pencairan TPP, jumlah mengajar guru harus 24 jam....
BPK Catat Pemborosan Proyek Air Bersih Daerah
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa 83 pemerintah kota dan kabupaten umumnya tidak mencapai target penyediaan air bersih kepada masyarakat. Juru bicara BPK, R. Yudi Ramdan Budiman, mengatakan telah menemukan indikasi pemborosan proyek air bersih sepanjang 2013 hingga semester I 2014 mencapai Rp 791 miliar atau 324,5 juta meter kubik. "Penilaian ini merupakan ikhtisar hasil pemeriksaan kami di seluruh...
Pemkab Jombang Kembali Raih Opini WTP dari BPK
Pemerintah Kabupaten Jombang kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun parameter keberhasilan Pemkab Jombang dalam meraih WTP antara lain, administrasi pengelolaan keuangan dan asetd aerah yang baik, sempurna, dan bersih.
Dijelaskan Bupati Nyono Suharli, predikat WTP dari BPK merupakan buah kerja keras dari semua aparatur yang...
Penyerahan LHP atas LKPD TA 2014 kepada Kabupaten Malang
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014 kepada entitas pemeriksaan Kabupaten Malang. Hadir dalam acara ini adalah Bupati Malang, Pimpinan DPRD Kabupaten Malang, dan Inspektur Kabupaten Malang.
Acara penyerahan LHP yang berlangsung pada hari Selasa, 26 Mei 2015 ini diselenggarakan di ruang Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa...
Renovasi RSUD Veteran Bojonegoro Ditambah Rp 15 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Selasa, 26 Mei 2015
BPK Menyerahkan LHP atas LKPD TA 2014 kepada Tiga Pemda di Provinsi Jawa Timur
Bertempat di ruang rapat BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur - Lantai 2, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2014 kepada tiga pemerintah daerah (pemda), yaitu Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sidoarjo.
Acara penyerahan ini dilaksanakan pada Senin, 25 Mei 2015 dan dihadiri oleh Ketua DPRD dan Kepala/Wakil...
Bupati Blitar Susupkan Dana Pilbup Sebesar Rp 9 Miliar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Senin, 25 Mei 2015
Perbaikan Marka Jalan di Kota Malang Rp 800 Juta
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 12
Edisi
: Minggu, 24 Mei 2015
Kabid Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tersangka Korupsi Bantuan JUT Tahun 2011
Sumber
: Jawa Pos, hal. 10
Edisi
: Sabtu, 23 Mei 2015
Dugaan Korupsi TPPI – Negara Rugi Rp 8,5 Triliun
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kerugian negara hingga Rp 8,5 triliun dalam sejumlah kasus yang melibatkan PT Trans-Pasific Petrochemical Indotama (TPPI). Potensi kerugian itu tersebar di tiga lembaga, yakni Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), serta PT Pertamina.
"Ini audit investigasi, rekomendasinya akan agak keras," kata Anggota BPK, Achsanul...
Selain Kasus PT TPPI, BPK Masih Punya Temuan Kasus Migas
Pengusutan kasus korupsi penjualan kondensat bagian negara ke PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) hanyalah puncak gunung es dari potensi megakorupsi di sektor minyak dan gas bumi (migas). Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengatakan, banyak temuan audit di sektor migas.
Menurut Harry, temuan audit di sektor migas memang selalu menarik perhatian karena nilai potensi kerugian uang negara sangat...
Dinas Pertanian Kota Batu Terbanyak Serap Bagi Hasil Cukai Tembakau
Sumber
: Koran Sindo, hal. 16
Edisi
: Jum'at, 22 Mei 2015
Tersangka Elly Seret Pejabat Dindik Gresik dalam Kasus Korupsi Bansos Kemendikbud
Dugaan keterlibatan pejabat Dinas Pendidikan (Dindik) Gresik dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya terbukti. Seorang pejabat Dindik berinisial MJA resmi ditetapkan sebagai tersangka baru oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik.
Dari informasi yang dihimpun, MJA merupakan pejabat setingkat kepala seksi (kasi). Penetapan MJA sebagai tersangka...
Penyerahan LHP atas LKPD TA 2014 kepada Kabupaten Ponorogo
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014 kepada entitas pemeriksaan Kabupaten Ponorogo. Hadir dalam acara ini adalah Bupati Ponorogo, Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, dan Inspektur Kabupaten Ponorogo.
Acara penyerahan LHP yang berlangsung pada hari Kamis, 21 Mei 2015 ini diselenggarakan di ruang Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa...
LKPD Banyuwangi Tahun 2013 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 55/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Jember Tahun 2013 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 83/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Bondowoso Tahun 2013 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 57/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Situbondo Tahun 2013 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 74/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Lumajang Tahun 2013 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 90/LHP/XVIII.JATIM/06/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 84/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Probolinggo Tahun 2013 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 66/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 65/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Pasuruan Tahun 2013 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 82/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Batu Tahun 2013 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 88/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Malang Tahun 2013 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 64/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Malang Tahun 2013 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 69/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2013 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 77/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Blitar Tahun 2013 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 85/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Nganjuk Tahun 2013 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 71/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Tulungagung Tahun 2013 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 54/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Trenggalek Tahun 2013 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 63/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2013 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 79/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Kediri Tahun 2013 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 68/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Magetan Tahun 2013 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 73/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Ngawi Tahun 2013 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 51/LHP/XVIII.JATIM/03/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Ponorogo Tahun 2013 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 56/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Pacitan Tahun 2013 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 58/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2013 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 72/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Tuban Tahun 2013 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 59/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Bojonegoro Tahun 2013 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 60/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Madiun Tahun 2013 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 67/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Jombang Tahun 2013 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 50/LHP/XVIII.JATIM/03/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 – TW/Adverse
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 70/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Tidak Wajar (TW/Adverse)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Mojokerto Tahun 2013 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 76/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Lamongan Tahun 2013 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 80/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Pamekasan Tahun 2013 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 92/LHP/XVIII.JATIM/07/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Bangkalan Tahun 2013 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 78/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Sumenep Tahun 2013 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 48/LHP/XVIII.JATIM/03/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Sampang Tahun 2013 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 91/LHP/XVIII.JATIM/07/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Gresik Tahun 2013 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 81/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
LKPD Sidoarjo Tahun 2013 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 75/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Surabaya Tahun 2013 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 86/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Jawa Timur Tahun 2013 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 89/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2013.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Kejari Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi Promosi Pariwisata BPMPT
Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu akhirnya menetapkan tiga tersangka dalam kasus korupsi promosi pariwisata yang diselenggarakan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kota Batu pada awal November 2014 ke Balikpapan. Ketiga tersangka berinisial SB, US, dan S. SB merupakan mantan pejabat BPMPT Kota Batu. US adalah mantan pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Sedangkan S merupakan...
Jaksa Bakal Tambah Tersangka Kasus Korupsi Bansos Kemendikbud
Satuan khusus Kejari Gresik menggeledah rumah Elly Sundari, tersangka korupsi bantuan sosial dari Kemendikbud senilai Rp 1,8 miliar kemarin (20/5). Kejari Gresik ingin mendapat barang bukti guna penetapan tersangka baru.
Selama penggeledahan, jaksa melarang wartawan masuk meski sampai di halaman rumah tipe 36 itu saja. Terlihat dari luar pagar, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Wahyudiono memelototi komputer jinjing milik tersangka Elly....
Semua Anggota Bawaslu Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilgub 2013
Seluruh anggota dan pimpinan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana hibah. Sampai Senin (19/5) total ada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim.
Para tersangka itu, antara lain, Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto dan dua anggotanya, yakni Sri Sugeng Pudjiatmoko dan Andreas Pardede. Lalu, ada Gatot Sugeng Widodo...
Proyek Block Office Pemkab Blitar Bermasalah
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 5
Edisi
: Kamis, 21 Mei 2015
Polisi Ungkap Kredit Fiktif Rp 24,8 Miliar di Bank Jatim
Sumber
: Koran Tempo, hal. 10
Edisi
: Rabu, 20 Mei 2015
Tiga Tersangka Kasus Dana Bansos Sapi Tidak Ditahan
Meskipun sudah ditetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) sapi betina, penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo tidak lantas berhenti. Korps Adhyaksa itu akan terus mendalami kelompok tani lain.
Tiga tersangka tersebut berasal dari dua kelompok tani. Antara lain, Abdul Kodim, ketua Kelompok Bangkit Bersama di Desa Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo. Terdapat pula Syarifudin dan Sunardi dari...
BPK Serahkan LHP atas LKPD TA 2014 kepada Kabupaten Tulungagung
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014 kepada entitas pemeriksaan Kabupaten Tulungagung. Hadir dalam acara ini adalah Bupati Tulungagung, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, dan Inspektur Kabupaten Tulungagung.
Acara penyerahan LHP yang berlangsung pada hari Rabu, 20 Mei 2015 ini diselenggarakan di ruang Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa...
Dua Peternak Sapi Jadi Tersangka Kasus Bansos Sapi Betina
Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo akhirnya menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) sapo betina. Ada dua orang dari Kelompok Ternak Bogser di Desa Sukodi, Kecamatan Balongbendo, yang kini menyandang status tersangka.
Mereka adalah Syarifudin selaku bendahara kelompok dan Sunardi sebagai seksi pembelian sapi. "Penetapan tersangka baru itu dilakukan setelah kami melakukan gelar perkara pada Rabu (13/5)," kata...
Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-107
Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-107, pada tanggal 20 Mei 2015 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melaksanakan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh pegawai. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-107 Tahun 2015 ini mengambil tema "Melalui Hari Kebangkitan Nasional Kita Bangkitkan Semangat Kerja Keras Mewujudkan Indonesia Maju dan Sejahtera".
Bertindak selaku inspektur upacara, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur,...
Raskin Senilai Rp 700 Juta di Kabupaten Madiun Belum Terbayar
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Selasa, 19 Mei 2015
Pemkab Pamekasan Paksakan Parkir Berlangganan
Sumber
: Jawa Pos, hal. 17
Edisi
: Senin, 18 Mei 2015
Pemkot Surabaya Akan Atur Reklame di Wilayah Cagar Budaya
Sumber
: Jawa Pos, hal. 26
Edisi
: Minggu, 17 Mei 2015
Jual Tanah Kas Desa, Kepala Desa di Sidoarjo Jadi Tersangka
Sumber
: Jawa Pos, hal. 29
Edisi
: Sabtu, 16 Mei 2015
Sudah 5 Tahun, Pembangunan Balai Latihan Kerja Internasional (BLKI) di Sidoarjo Tidak Jelas Kelanjutannya
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Jum'at, 15 Mei 2015
Konsinyering Revisi RKP/RKSP Semester I TA 2015 dan Penyusunan RKP/RKSP TA 2016
Dalam rangka menyambut semester II TA 2015 dan persiapan kegiatan TA 2016, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan konsinyering Revisi Rencana Kerja Pemeriksaan/Rencana Kerja Sekretariat Jenderal dan Penunjang (RKP/RKSP) Semester I TA 2015 dan Penyusunan RKP/RKSP TA 2016. Acara ini bertempat di ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d 13 Mei 2015.
Konsinyering diikuti oleh...
Penyerahan LHP atas LKPD TA 2014 kepada Empat Pemda di Provinsi Jawa Timur
Bertempat di ruang rapat dan ruang Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2014 kepada empat pemerintah daerah (pemda), yaitu Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Mojokerto.
Acara penyerahan ini dilaksanakan pada Jum'at, 15 Mei 2015 dan dihadiri oleh Ketua DPRD...
Penyerahan LHP atas LKPD TA 2014 kepada Kabupaten Nganjuk
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014 kepada entitas pemeriksaan Kabupaten Nganjuk. Hadir dalam acara ini adalah Bupati Nganjuk, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, dan Inspektur Kabupaten Nganjuk.
Acara penyerahan LHP yang berlangsung pada hari Rabu, 13 Mei 2015 ini diselenggarakan di ruang Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa...
Sosialisasi Platform Kolaborasi BPK
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Biro Teknologi Informasi (TI) menyelenggarakan sosialisasi platform kolaborasi BPK dalam rangka meningkatkan kinerja pemeriksaan dan non pemeriksaan. Sosialisasi yang diselenggarakan pada Selasa, 12 Mei 2015 ini diikuti oleh seluruh pegawai pemeriksa dan non-pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Acara yang bertempat di auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini bertujuan...
Miliaran Anggaran Dispendukcapil Kabupaten Sampang Disorot
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 7
Edisi
: Selasa, 12 Mei 2015
Sidoarjo Terbelit Sekolah Rusak
Sumber
: Jawa Pos, hal. 29 dan 39
Edisi
: Senin, 11 Mei 2015
Serapan Duit Perbaikan Jalan di Surabaya Masih Tipis
Sumber
: Jawa Pos, hal. 26
Edisi
: Minggu, 10 Mei 2015
BPK Nilai Laporan Keuangan Pemkab Pasuruan WTP
Komitmen Pemkab Pasuruan mewujudkan pemerintahan yang bersih mulai menunjukkan hasilnya. Ini setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan penghargaan atas laporan keuangan daerah dengan hasil baik.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelas ini merupakan raihan kedua kalinya selama pemerintahan Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf. Opini WTP yang diraih berturut-turut sejak 2014 itu merupakan...
BPK Serahkan LHP atas LKPD TA 2014 kepada Lima Entitas di Provinsi Jawa Timur
Pada hari Jum'at, 8 Mei 2015, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2014 kepada lima entitas, yaitu Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo. Hadir dalam acara ini adalah Ketua DPRD dan Kepala Daerah dari kelima entitas sebagai pejabat yang akan menerima LHP.
Acara...
Badan Pengawas MA Periksa Hakim PN Surabaya
Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA) memeriksa hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang dilaporkan menerima suap Rp 2 miliar dalam kasus korupsi pengadaan alat di Laboratorium FMIPA Universitas Negeri Malang (UM). Menurut informasi, pemeriksaan tersebut dilakukan mulai Senin (4/5) hingga kemarin (7/5).
Laporan ke bawas itu dikirim Sutoyo dan Abdullah Fuad sebulan lalu. Keduanya melaporkan majelis hakim yang menangani perkara...
BPK Minta Pemerintah Evaluasi Asuransi TKI
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapati sejumlah masalah dalam asuransi perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal ini ditemukan dalam audit penempatan dan perlindungan TKI. "Kami minta masalah asuransi TKI ini dievaluasi," kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, Raden Yudi Ramdan Budiman, di kantornya, Rabu (6/5).
Yudi menjelaskan setiap TKI baru yang akan berangkat ke luar negeri diwajibkan membayar...
BPK Usul Moratorium 2011
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengklaim kebijakan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) yang memoratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) pada 21 negara di Timur Tengah merupakan hasil rekomendasi BPK sejak 2011.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan 2011, perlindungan TKI kurang, jadi lebih baik moratorium. Jadi moratorium sekarang bagian dari rekomendasi sebelumnya terutama ke negara-negara yang belum memiliki perjanjian," ungkap Kepala Biro Humas dan Kerja...
Dua Proyek BPBD Terancam Gagal
Pembobolan dana rekonstruksi bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto senilai Rp 2,1 miliar berbuntut panjang. Dua proyek rekonstruksi bencana terancam gagal dilaksanakan.
BPBD Kabupaten Mojokerto mendapatkan dana bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) senilai Rp 10,7 miliar yang direncanakan untuk delapan kegiatan proyek fisik. Belum terlaksana kegiatan ini, dana tersebut dibobol Bendahara Pembantu BPBD Joko Sukartika...
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dihapus Tahun Depan
Sumber
: Koran Tempo, hal. 17
Edisi
: Kamis, 7 Mei 2015
Penyerahan LHP Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2014
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2014 di seluruh lingkungan entitas pemeriksaan Provinsi Jawa Timur.
Acara penyerahan LHP ini dilaksanakan pada Kamis, 30 April 2015, dan bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa...
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kota Probolinggo di Probolinggo
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 97/LHP/XVIII.SBY/12/2014, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Kota Probolinggo; yaitu pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah bidang infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi tahun anggaran 2014 pada Pemerintah Kota Probolinggo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 100/LHP/XVIII.SBY/12/2014, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Kabupaten Banyuwangi; yaitu pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah bidang infrastruktur tahun anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Operasional PD Perkebunan Kahyangan Tahun Buku 2013 dan Semester I 2014 di Jember
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 94/LHP/XVIII.JATIM/10/2014, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Kabupaten Jember; yaitu pemeriksaan atas operasional PD Perkebunan Kahyangan tahun buku 2013 dan Semester I 2014.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2013 s.d. 2014 (s.d. November 2014) pada Pemerintah Kota Malang di Malang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 98/LHP/XVIII.SBY/12/2014, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Kota Malang; yaitu pemeriksaan atas belanja daerah bidang infrastruktur tahun anggaran 2013 s.d. 2014 (s.d. November 2014) pada Pemerintah Kota Malang.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Infrastruktur Jalan dan Saluran/Drainase Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Jombang di Jombang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 03/LHP/XVIII.SBY/01/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Kabupaten Jombang; yaitu pemeriksaan atas belanja infrastruktur jalan dan saluran/drainase untuk tahun anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Jombang.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Infrastruktur Bangunan Gedung dan Jalan Tahun Anggaran 2014 (s.d. 30 November 2014) pada Pemerintah Kabupaten Madiun di Madiun
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 99/LHP/XVIII.SBY/12/2014, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Kabupaten Madiun; yaitu pemeriksaan atas belanja infrastruktur bangunan, gedung, dan jalan untuk tahun anggaran 2014 (s.d. 30 November 2014) pada Pemerintah Kabupaten Madiun.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Infrastruktur Gedung & Bangunan, dan Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo di Ponorogo
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 01/LHP/XVIII.SBY/01/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Kabupaten Ponorogo; yaitu pemeriksaan atas belanja infrastruktur gedung dan bangunan, dan belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat tahun anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Infrastruktur Jalan Tahun Anggaran 2014 (s.d. 30 November 2014) pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto di Mojokerto
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 02/LHP/XVIII.SBY/01/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Kabupaten Mojokerto; yaitu pemeriksaan atas belanja infrastruktur jalan Tahun Anggaran 2014 (s.d. 30 November 2014) pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Operasional PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun di Madiun Tahun Buku 2013 dan Semester I Tahun Buku 2014
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 08/LHP/XVIII.SBY/01/2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Kabupaten Madiun; yaitu pemeriksaan atas operasional PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun tahun buku 2013 dan Semester I tahun buku 2014.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tuban di Tuban
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 93/LHP/XVIII.JATIM/10/2014, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Kabupaten Tuban; yaitu pemeriksaan atas manajemen aset/pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tuban.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Operasional PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Tahun Buku 2013 dan 2014 (semester I) pada Kantor Pusat di Surabaya dan Kantor-kantor Cabang di Kabupaten/Kota Wilayah Jawa Timur
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 95/LHP/XVIII.SBY/12/2014, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Provinsi Jawa Timur; yaitu pemeriksaan atas operasional PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur tahun buku 2013 dan 2014 (semester I) pada Kantor Pusat di Surabaya dan kantor-kantor cabang di kabupaten/kota wilayah Jawa Timur.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada...
Pemeriksaan atas Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo TA 2013 dan Semester I TA 2014
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 96/LHP/XVIII.SBY/12/2014, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Kabupaten Sidoarjo; yaitu pemeriksaan atas pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo TA 2013 dan Semester I TA 2014.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan tahun 2013 dan 2014
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 95/LHP/XVIII.JATIM/12/2014, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pelaksanaan anggaran Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2013 dan 2014.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember tahun 2013 dan 2014
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 95/LHP/XVIII.JATIM/12/2014, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pelaksanaan anggaran Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember tahun anggaran 2013 dan 2014.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar tahun 2013 dan 2014
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 95/LHP/XVIII.JATIM/12/2014, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pelaksanaan anggaran Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar tahun anggaran 2013 dan 2014.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang tahun 2013 dan 2014
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 95/LHP/XVIII.JATIM/12/2014, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pelaksanaan anggaran Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang tahun anggaran 2013 dan 2014.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro tahun 2013 dan 2014
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 95/LHP/XVIII.JATIM/12/2014, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pelaksanaan anggaran Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2013 dan 2014.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto tahun 2013 dan 2014
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 95/LHP/XVIII.JATIM/12/2014, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pelaksanaan anggaran Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2013 dan 2014.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan tahun 2013 dan 2014
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 95/LHP/XVIII.JATIM/12/2014, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pelaksanaan anggaran Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2013 dan 2014.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur tahun 2013 dan 2014
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 95/LHP/XVIII.JATIM/12/2014, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pelaksanaan anggaran Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2013 dan 2014.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Lumajang – PDAM Kabupaten Lumajang dan Instansi Terkait Lainnya di Lumajang Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 04/LHP/XVIII.SBY/01/2015, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Lumajang, yaitu kinerja penyediaan air bersih pada PDAM Kabupaten Lumajang dan instansi terkait lainnya di Lumajang tahun 2013 dan Semester I tahun 2014.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Pasuruan – PDAM Tirta Lestari dan Instansi Terkait Lainnya di Pasuruan Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 04/LHP/XVIII.SBY/01/2015, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Pasuruan, yaitu kinerja penyediaan air bersih pada PDAM Tirta Lestari dan instansi terkait lainnya di Pasuruan tahun 2013 dan Semester I tahun 2014.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Probolinggo – PDAM Tirta dan Instansi Terkait Lainnya di Probolinggo Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 09/LHP/XVIII.SBY/01/2015, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Probolinggo, yaitu kinerja penyediaan air bersih pada PDAM Kabupaten Probolinggo dan instansi terkait lainnya di Probolinggo tahun 2013 dan Semester I tahun 2014.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Kabupaten Kediri
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 17/LHP/XVIII.SBY/01/2015, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Kediri, yaitu kinerja penyediaan air bersih di Kabupaten Kediri.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Kabupaten Tulungagung
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 19/LHP/XVIII.SBY/01/2015, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Tulungagung, yaitu kinerja penyediaan air bersih di Kabupaten Tulungagung.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Blitar – PDAM Kota Blitar dan Instansi Terkait Lainnya di Blitar Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 07/LHP/XVIII.SBY/01/2015, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kota Blitar, yaitu kinerja penyediaan air bersih pada PDAM Kota Blitar dan instansi terkait lainnya di Blitar tahun 2013 dan Semester I tahun 2014.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Malang – PDAM Kota Malang dan Instansi Terkait Lainnya di Malang Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 06/LHP/XVIII.SBY/01/2015, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kota Malang, yaitu kinerja penyediaan air bersih pada PDAM Kota Malang dan instansi terkait lainnya di Malang tahun 2013 dan Semester I tahun 2014.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Kabupaten Ngawi
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 13/LHP/XVIII.SBY/01/2015, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Ngawi, yaitu kinerja penyediaan air bersih di Kabupaten Ngawi.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Mojokerto – PDAM Maja Tirta dan Instansi Terkait Lainnya di Mojokerto Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 05/LHP/XVIII.SBY/01/2015, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kota Mojokerto, yaitu kinerja penyediaan air bersih pada PDAM Maja Tirta dan instansi terkait lainnya di Mojokerto tahun 2013 dan Semester I tahun 2014.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Kabupaten Magetan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 14/LHP/XVIII.SBY/01/2015, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Magetan, yaitu kinerja penyediaan air bersih di Kabupaten Magetan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Madiun – PDAM Tirta Taman Sari dan Instansi Lainnya di Madiun Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 11/LHP/XVIII.SBY/01/2015, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kota Madiun, yaitu kinerja penyediaan air bersih pada PDAM Tirta Taman Sari dan instansi lainnya di Madiun tahun 2013 dan Semester I tahun 2014.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Kabupaten Sidoarjo
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 16/LHP/XVIII.SBY/01/2015, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Sidoarjo, yaitu kinerja penyediaan air bersih di Kabupaten Sidoarjo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Surabaya – PDAM Surya Sembada dan Instansi Terkait Lainnya di Surabaya Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 15/LHP/XVIII.SBY/01/2015, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kota Surabaya, yaitu kinerja penyediaan air bersih pada PDAM Surya Sembada dan instansi terkait lainnya di Surabaya tahun 2013 dan Semester I tahun 2014.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Kabupaten Pamekasan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 18/LHP/XVIII.SBY/01/2015, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Pamekasan, yaitu kinerja penyediaan air bersih di Kabupaten Pamekasan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Penyidikan Kasus Korupsi Dana BOS di Lamongan Mentah
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 5
Edisi
: Rabu, 6 Mei 2015
Pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah bidang infrastruktur tahun anggaran 2013 pada Pemerintah Kota Pasuruan di Pasuruan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 07/LHP/XVIII.JATIM/01/2014, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Kota Pasuruan; yaitu pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah bidang infrastruktur tahun anggaran 2013 pada Pemerintah Kota Pasuruan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah bidang infrastruktur tahun anggaran 2013 pada Pemerintah Kabupaten Situbondo di Situbondo
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 08/LHP/XVIII.JATIM/01/2014, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Kabupaten Situbondo; yaitu pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah bidang infrastruktur tahun anggaran 2013 pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan manajemen aset / pengelolaan Barang Milik Daerah per 30 Juni 2013 pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso di Bondowoso
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 106/LHP/XVIII.JATIM/10/2013, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Kabupaten Bondowoso; yaitu pemeriksaan atas manajemen aset/pengelolaan barang milik daerah per 30 Juni 2013 pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan manajemen aset / pengelolaan Barang Milik Daerah per 30 Juni 2013 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang di Lumajang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 108/LHP/XVIII.JATIM/10/2013, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Kabupaten Lumajang; yaitu pemeriksaan atas manajemen aset/pengelolaan barang milik daerah per 30 Juni 2013 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial dan belanja hibah TA 2012 dan TA 2013 (sampai dengan semester I) pada Pemerintah Kabupaten Malang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 09/LHP/XVIII.JATIM/01/2014, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Kabupaten Malang; yaitu pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial dan belanja hibah TA 2012 dan TA 2013 (sampai dengan semester I) pada Pemerintah Kabupaten Malang.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas belanja daerah bidang infrastruktur tahun anggaran 2012 dan 2013 pada Pemerintah Kota Batu di Batu
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 123/LHP/XVIII.JATIM/12/2013, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Kota Batu; yaitu pemeriksaan atas belanja daerah bidang infrastruktur tahun anggaran 2012 dan 2013 pada Pemerintah Kota Batu.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan manajemen aset/pengelolaan barang milik daerah tahun anggaran 2012 s.d semester I 2013 pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Tulungagung
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 118/LHP/XVIII.JATIM/12/2013, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Kabupaten Tulungagung; yaitu pemeriksaan atas manajemen aset/pengelolaan barang milik daerah Tahun Anggaran 2012 s.d semester I 2013 pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan belanja daerah bidang infrastruktur Kota Madiun tahun anggaran 2013 di Madiun
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 116/LHP/XVIII.JATIM/12/2013, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Kota Madiun; yaitu pemeriksaan atas belanja daerah bidang infrastruktur Kota Madiun T.A. 2013.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan belanja daerah bidang infrastruktur TA 2012 s.d triwulan III 2013 pada Pemerintah Kabupaten Ngawi di Ngawi
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 114/LHP/XVIII.JATIM/12/2013, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Kabupaten Ngawi; yaitu pemeriksaan atas belanja daerah bidang infrastruktur Tahun Anggaran 2012 s.d triwulan III 2013 pada Pemerintah Kabupaten Ngawi.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan belanja daerah bidang infrastruktur Kabupaten Bojonegoro TA 2013 di Bojonegoro
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 115/LHP/XVIII.JATIM/12/2013, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Kabupaten Bojonegoro; yaitu pemeriksaan atas belanja daerah bidang infrastruktur Kabupaten Bojonegoro TA 2013.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas manajemen aset/pengelolaan barang milik daerah per 30 Juni 2013 pada Pemerintah Kabupaten Magetan di Magetan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 105/LHP/XVIII.JATIM/09/2013, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Kabupaten Magetan; yaitu pemeriksaan atas manajemen aset/pengelolaan barang milik daerah per 30 Juni 2013 pada Pemerintah Kabupaten Magetan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan manajemen aset/pengelolaan barang milik daerah per 30 Juni 2013 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 104/LHP/XVIII.JATIM/08/2013, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Kabupaten Bojonegoro; yaitu pemeriksaan atas manajemen aset/pengelolaan barang milik daerah per 30 Juni 2013 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Pendahuluan atas Kinerja Pengelolaan Pajak Hotel, Retoran, dan Reklame Tahun Anggaran 2012 dan Semester I tahun 2013 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan di Pasuruan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 120/LHP/XVIII.JATIM/12/2013, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Pasuruan, yaitu kinerja pengelolaan Pajak Hotel, Retoran, dan Reklame Tahun Anggaran 2012 dan Semester I tahun 2013.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Program Pendidikan Dasar pada Kabupaten Banyuwangi TA 2012 dan 2013 (semester I) di Banyuwangi
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 109/LHP/XVIII.JATIM/10/2013, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Banyuwangi, yaitu efektivitas program Pendidikan Dasar TA 2012 dan semester I 2013 pada Kabupaten Banyuwangi.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Program Pendidikan Dasar pada Kabupaten Probolinggo TA 2012 dan 2013 (semester I) di Probolinggo
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 107/LHP/XVIII.JATIM/10/2013, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Probolinggo, yaitu efektivitas program Pendidikan Dasar TA 2012 dan semester I 2013 pada Kabupaten Probolinggo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Pendahuluan atas Efektivitas Kinerja Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kabupaten Kediri di Kediri
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 04/LHP/XVIII.JATIM/01/2014, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Kediri, yaitu efektivitas kinerja pelayanan perizinan pada Pemerintah Kabupaten Kediri.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Pendahuluan atas Efektivitas Kinerja Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri di Kediri
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 06/LHP/XVIII.JATIM/01/2014, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kota Kediri, yaitu efektivitas kinerja pelayanan perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Pendahuluan atas Kinerja Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran dan Reklame Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 pada Dinas Pendapatan Daerah dan Entitas Terkait Lainnya di Kota Malang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 122/LHP/XVIII.JATIM/12/2013, telah dilakukan pemeriksaan kinerja pendahuluan terhadap entitas Kota Malang, yaitu kinerja pengelolaan Pajak Hotel, Restoran dan Reklame Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 pada Dinas Pendapatan Daerah dan entitas terkait lainnya.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Kegiatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kota Blitar di Blitar
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 03/LHP/XVIII.JATIM/01/2014, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kota Blitar, yaitu kegiatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kota Blitar.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Kegiatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto di Mojokerto
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 01/LHP/XVIII.JATIM/01/2014, telah dilakukan pemeriksaan kinerja pendahuluan terhadap entitas Kabupaten Mojokerto, yaitu kegiatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Efektivitas Program Pendidikan Dasar pada Pemerintah Kabupaten Tuban TA 2012 dan 2013 (semester I) di Tuban
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 111/LHP/XVIII.JATIM/11/2013, telah dilakukan pemeriksaan kinerja pendahuluan terhadap entitas Kabupaten Tuban, yaitu efektivitas Program Pendidikan Dasar pada Pemerintah Kabupaten Tuban TA 2012 dan semester I 2013.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Kota Mojokerto TA 2012 dan 2013 (semester I) di Mojokerto
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 110/LHP/XVIII.JATIM/11/2013, telah dilakukan pemeriksaan kinerja pendahuluan terhadap entitas Kota Mojokerto, yaitu efektivitas pengelolaan pelayanan farmasi pada RSUD Kota Mojokerto TA 2012 dan semester I 2013.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Program Pendidikan Dasar pada Pemerintah Kabupaten Madiun TA 2012 dan 2013 (semester I) di Madiun
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 113/LHP/XVIII.JATIM/12/2013, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Madiun, yaitu efektivitas Program Pendidikan Dasar pada Pemerintah Kabupaten Madiun TA 2012 dan semester I 2013.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Semua Harus Kumpulkan Kuitansi – Kunker Bermasalah DPRD Surabaya
Kisruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal dugaan manipulasi kegiatan kunjungan kerja (kunker) di DPRD Surabaya ternyata melebar. Kabar terbaru, seluruh legislator di gedung Jalan Yos Sudarso itu kini terkena imbasnya.
Gara-gara temuan kuitansi pengeluaran yang diduga fiktif, BPK meminta seluruh anggota dewan mengumpulkan semua bukti pembayaran akomodasi kegiatan kunker selama 2014. Semua bukti itu harus disetorkan melalui sekretariat DPRD...
Ganti Rugi Aset Pemkab Sidoarjo Terbentur Aturan
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 17
Edisi
: Selasa, 5 Mei 2015
Serahkan Terminal Purabaya ke Pemerintah Pusat – Surabaya Tak Ingin Merugi
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 13 dan 17
Edisi
: Senin, 4 Mei 2015
Stan Pujasera Mangkrak di Gresik Ditempati Hewan Ternak – Bangunan Habiskan Anggaran Rp 5 Miliar
Sumber
: Jawa Pos, hal. 41
Edisi
: Sabtu, 2 Mei 2015
Kepala BPBD Bisa Jadi Tersangka
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto Tanto Suhariyadi bisa terseret dalam kasus dugaan korupsi dan pembobolan dana bencana senilai Rp 2,1 miliar. Sebab, jabatannya memiliki tanggung jawab besar dalam pencairan anggaran. Sebelumnya, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) BPBD Kabupaten Mojokerto Joko Sukartika ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Mojokerto...
BPK : Kualitas Raskin Buruk
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelesaikan audit kinerja pengelolaan program subsidi beras murah untuk masyarakat miskin (raskin) pada 2014. Hasilnya, BPK menyimpulkan bahwa kualitas raskin yang disalurkan Bulog masih buruk. "Sampai saat ini mekanisme pengujian kualitas beras raskin belum jelas," kata juru bicara BPK, Yudi Ramdan Budiman, kemarin (29/4).
Bahkan, kata Yudi, pemerintah belum pernah menerapkan standar kualitas raskin yang berhak...
PT Star Tawarkan Empat Opsi kepada Pemkot Surabaya untuk Selesaikan Konflik Pengelolaan Taman Remaja Surabaya (TRS)
Sumber
: Jawa Pos, hal. 27 dan 37
Edisi
: Kamis, 30 April 2015
Jatah Dana Daerah Korup Dipangkas
Pemerintah menjanjikan pemberian dana pembangunan infrastruktur maksimal Rp 100 miliar kepada kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota yang terindikasi tingkat korupsinya tinggi tidak akan mendapat jatah maksimal dana yang akan digelontorkan mulai 2016 itu.
Janji pemerintah itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, kemarin (29/4).
Pemerintah telah berencana menambah alokasi dana transfer daerah sebesar Rp 50...
Jokowi Janjikan Rp 100 M Per Tahun
Kapasitas fiskal daerah terus diperkuat. Setelah kucuran dana desa, kantong kas kabupaten-kota pun bakal makin tebal seiring janji pemerintah pusat untuk mengucurkan dana Rp 100 miliar per tahun.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, dalam pertemuan dengan para bupati dan wali kota di Istana Bogor, Januari 2015, dirinya sempat membuka rencana pemerintah untuk menambah kucuran dana ke daerah mulai 2016. "Rp...
Pemeriksaan atas operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. pada kantor pusat di Surabaya dan kantor-kantor cabang di kabupaten/kota wilayah Jawa Timur
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 117/LHP/XVIII.JATIM/12/2013, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Provinsi Jawa Timur; yaitu pemeriksaan atas operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. pada kantor pusat di Surabaya dan kantor-kantor cabang di kabupaten/kota wilayah Jawa Timur.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Kegiatan Operasional PT. Petrogas Jatim Utama Tahun buku 2012 s.d September 2013 di Surabaya dan entitas terkait lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 10/LHP/XVIII.JATIM/01/2014, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Provinsi Jawa Timur; yaitu pemeriksaan atas kegiatan operasional PT. Petrogas Jatim Utama pada tahun buku 2012 s.d September 2013 di Surabaya dan entitas terkait lainnya.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas manajemen aset/ pengelolaan barang milik daerah per 30 juni 2013 pada Pemerintah Kabupaten Sampang di Sampang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 112/LHP/XVIII.JATIM/11/2013, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Kabupaten Sampang; yaitu pemeriksaan atas manajemen aset per 30 juni 2013 pada Kabupaten Sampang.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Pendahuluan atas Kinerja Pengelolaan Pelayanan Perizinan Tahun Anggaran 2012 dan Semester I 2013 pada Pemerintah Kabupaten Gresik di Gresik
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 05/LHP/XVIII.JATIM/01/2014, telah dilakukan pemeriksaan kinerja pendahuluan terhadap entitas Kabupaten Gresik, yaitu kinerja pengelolaan pelayanan perizinan T.A. 2012 dan Semester I 2013 pada Pemerintah Kabupaten Gresik.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Pendahuluan atas Kinerja Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran dan Reklame Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Entitas Terkait Lainnya di Kota...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 121/LHP/XVIII.JATIM/12/2013, telah dilakukan pemeriksaan kinerja pendahuluan terhadap entitas Kota Surabaya, yaitu kinerja pengelolaan Pajak Hotel, Restoran dan Reklame Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan entitas terkait lainnya.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Kegiatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 02/LHP/XVIII.JATIM/01/2014, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Provinsi Jawa Timur, yaitu kegiatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Banyuwangi Tahun 2012 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 81/LHP/XVIII.JATIM/05/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Jember Tahun 2012 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 97/LHP/XVIII.JATIM/05/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Bondowoso Tahun 2012 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 44/LHP/XVIII.JATIM/04/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Situbondo Tahun 2012 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 73/LHP/XVIII.JATIM/05/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Lumajang Tahun 2012 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 102/LHP/XVIII.JATIM/06/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 96/LHP/XVIII.JATIM/05/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Probolinggo Tahun 2012 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 71/LHP/XVIII.JATIM/05/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 84/LHP/XVIII.JATIM/05/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Pasuruan Tahun 2012 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 45/LHP/XVIII.JATIM/05/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Batu Tahun 2012 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 72/LHP/XVIII.JATIM/05/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 103/LHP/XVIII.JATIM/06/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Malang Tahun 2012 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 70/LHP/XVIII.JATIM/05/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2012 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 76/LHP/XVIII.JATIM/05/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Blitar Tahun 2012 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 69/LHP/XVIII.JATIM/05/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Nganjuk Tahun 2012 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 42/LHP/XVIII.JATIM/05/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Tulungagung Tahun 2012 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 41/LHP/XVIII.JATIM/04/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Trenggalek Tahun 2012 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 78/LHP/XVIII.JATIM/05/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2012 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 68/LHP/XVIII.JATIM/05/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Kediri Tahun 2012 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 79/LHP/XVIII.JATIM/05/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Magetan Tahun 2012 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 80/LHP/XVIII.JATIM/05/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Ngawi Tahun 2012 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 20/LHP/XVIII.JATIM/04/2013 , telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Ponorogo Tahun 2012 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 74/LHP/XVIII.JATIM/05/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Pacitan Tahun 2012 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 66/LHP/XVIII.JATIM/05/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2012 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 75/LHP/XVIII.JATIM/05/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Madiun Tahun 2012 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 94/LHP/XVIII.JATIM/05/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Bojonegoro Tahun 2012 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 86/LHP/XVIII.JATIM/05/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Tuban Tahun 2012 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 95/LHP/XVIII.JATIM/05/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Jombang Tahun 2012 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 67/LHP/XVIII.JATIM/05/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 92/LHP/XVIII.JATIM/05/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Mojokerto Tahun 2012 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 93/LHP/XVIII.JATIM/05/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Anggota Dewan dan Rekanan Minta Proyek, Pimpinan SKPD Kabupaten Gresik Mengeluh
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 5
Edisi
: Rabu, 29 April 2015
Satu Kamar, tapi Ada Dua Kuitansi – Kunker DPRD Disoroti BPK Lagi
Gonjang-ganjing kembali terjadi di internal DPRD Surabaya. Pemicunya adalah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang sejumlah kejanggalan kunjungan kerja (kunker) dewan selama 2014. Berdasar hasil pemeriksaan itu, terungkap bahwa beberapa anggota dewan kena "semprit" gara-gara kunkernya menyalahi aturan. Selain dugaan pemakaian anggaran fiktif, ada penggunaan anggaran kunker yang tidak sesuai.
Persoalan tersebut tengah menjadi rasan-rasan yang cukup santer di internal...
LKPD Lamongan Tahun 2012 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 88/LHP/XVIII.JATIM/05/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Pamekasan Tahun 2012 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 82/LHP/XVIII.JATIM/05/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Bangkalan Tahun 2012 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 83/LHP/XVIII.JATIM/04/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Sumenep Tahun 2012 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 87/LHP/XVIII.JATIM/04/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Sampang Tahun 2012 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 85/LHP/XVIII.JATIM/04/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Gresik Tahun 2012 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 90/LHP/XVIII.JATIM/04/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Sidoarjo Tahun 2012 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 47/LHP/XVIII.JATIM/04/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Surabaya Tahun 2012 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 91/LHP/XVIII.JATIM/04/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Jawa Timur Tahun 2012 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 89/LHP/XVIII.JATIM/04/2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2012.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Banyuwangi Tahun 2011 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 18 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Jember Tahun 2011 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 49 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Bondowoso Tahun 2011 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 16 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Situbondo Tahun 2011 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 23 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Lumajang Tahun 2011 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 43 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 50 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Probolinggo Tahun 2011 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 24 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 47 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Pasuruan Tahun 2011 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 48 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Batu Tahun 2011 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 51 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Tulungagung Tahun 2011 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 15 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Nganjuk Tahun 2011 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 19 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Blitar Tahun 2011 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 36 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2011 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 39 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Malang Tahun 2011 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 35 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Malang Tahun 2011 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 52 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Kediri Tahun 2011 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 33 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2011 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 34 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Trenggalek Tahun 2011 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 38 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Ponorogo Tahun 2011 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 28 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Ngawi Tahun 2011 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 27 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Magetan Tahun 2011 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 22 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Pacitan Tahun 2011 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 26 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2011 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 25 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Madiun Tahun 2011 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 20 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Bojonegoro Tahun 2011 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 29 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Tuban Tahun 2011 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 30 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Jombang Tahun 2011 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 17 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – TMP/Disclaimer
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 53 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Tidak Menyatakan Pendapat (TMP/Disclaimer)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Mojokerto Tahun 2011 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 38 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Lamongan Tahun 2011 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 41 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Pamekasan Tahun 2011 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 42 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Bangkalan Tahun 2011 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 31 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Sumenep Tahun 2011 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 32 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Sampang Tahun 2011 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 37 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Gresik Tahun 2011 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 45 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Sidoarjo Tahun 2011 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 21 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Pusat Tangani Kerusakan Jalan
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 1 dan 11
Edisi
: Selasa, 28 April 2015
Pemeriksaan Manajemen Aset Kota Pasuruan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 97/LHP/XVIII.JATIM/10/2012, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Kota Pasuruan; yaitu pemeriksaan atas manajemen aset Kota Pasuruan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Manajemen Aset Kabupaten Pasuruan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 96/LHP/XVIII.JATIM/10/2012, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Kabupaten Pasuruan; yaitu pemeriksaan atas manajemen aset Kabupaten Pasuruan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
PDTT atas Operasional RSUD Prof. Dr. Soekandar dan RSUD RA. Basoeni – Mojokerto
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 109/LHP/XVIII.JATIM/12/2012, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Kabupaten Mojokerto; yaitu pemeriksaan atas operasional RSUD Prof. Dr. Soekandar dan RSUD RA. Basoeni - Mojokerto.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja RSUD Kabupaten Lumajang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 100/LHP/XVIII.JATIM/11/2012, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Lumajang, yaitu RSUD Kabupaten Lumajang.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja RSUD Kabupaten Tulungagung
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 107/LHP/XVIII.JATIM/11/2012, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Tulungagung, yaitu RSUD Kabupaten Tulungagung.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja RSUD Kabupaten Blitar
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 106/LHP/XVIII.JATIM/11/2012, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Blitar, yaitu RSUD Kabupaten Blitar.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja RSUD dr. Soedomo – Madiun
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 111/LHP/XVIII.JATIM/12/2012, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Madiun, yaitu RSUD dr. Soedomo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja RSUD Kabupaten Tuban
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 104/LHP/XVIII.JATIM/11/2012, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Tuban, yaitu RSUD Kabupaten Tuban.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja RSUD Kabupaten Ngawi
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 103/LHP/XVIII.JATIM/11/2012, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Ngawi, yaitu RSUD Kabupaten Ngawi.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja RSUD Kabupaten Magetan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 102/LHP/XVIII.JATIM/11/2012, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Magetan, yaitu RSUD Kabupaten Magetan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja RSUD Kabupaten Pamekasan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 110/LHP/XVIII.JATIM/12/2012, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Pamekasan, yaitu RSUD Kabupaten Pamekasan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
DPRD Kabupaten Blitar Selidiki Dugaan Pemotongan Dana Program Keluarga Harapan (PKH)
Sumber
: Koran Sindo, hal. 15
Edisi
: Senin, 27 April 2015
Pemkot Jamin Pertahankan Taman Remaja Surabaya
Sumber
: Harian Pagi Surya, hal. 14
Edisi
: Sabtu, 25 April 2015
Pemeriksaan Manajemen Aset Kabupaten Situbondo
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 95/LHP/XVIII.JATIM/10/2012, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Kabupaten Situbondo; yaitu pemeriksaan atas manajemen aset Kabupaten Situbondo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Manajemen Aset Kabupaten Malang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 94/LHP/XVIII.JATIM/10/2012, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Kabupaten Malang; yaitu pemeriksaan atas manajemen aset Kabupaten Malang.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Manajemen Aset Kabupaten Mojokerto
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 108/LHP/XVIII.JATIM/11/2012, telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap entitas Kabupaten Mojokerto; yaitu pemeriksaan atas manajemen aset Kabupaten Mojokerto.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja RSUD Kabupaten Kediri
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 105/LHP/XVIII.JATIM/11/2012, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Kediri yaitu RSUD Kabupaten Kediri.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja RSUD Kabupaten Jombang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 101/LHP/XVIII.JATIM/11/2012, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Jombang yaitu RSUD Kabupaten Jombang.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja RSUD Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 112/LHP/XVIII.JATIM/11/2012, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Lamongan yaitu RSUD Kabupaten Lamongan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja RSUD Kabupaten Bondowoso
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 99/LHP/XVIII.JATIM/11/2012, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Bondowoso yaitu RSUD Kabupaten Bondowoso.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Hingga April, Serapan APBD Gresik Baru 4 Persen
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 5
Edisi
: Jum'at, 24 April 2015
Pemeriksaan Kinerja RSUD Kota Probolinggo
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 98/LHP/XVIII.JATIM/11/2012, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kota Probolinggo yaitu RSUD Kota Probolinggo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Surabaya Tahun 2011 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 46 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Jawa Timur Tahun 2011 – WTP dengan Paragraf Penjelas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 44 A/LHP/XVIII.JATIM/04/2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2011.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Muktamar NU Gunakan Dana APBD Rp 4,9 Miliar
Sumber
: Koran Tempo, hal. 10
Edisi
: Kamis, 23 April 2015
BOS untuk Gaji Guru Honorer Dihapus
Sumber
: Koran Sindo, hal. 1 dan 7
Edisi
: Rabu, 22 April 2015
Persilakan Semua Pihak Awasi Dana Muktamar NU
Pro kontra terkait anggaran yang diambilkan dari APBD Jatim sebesar Rp 4,9 miliar terus mewarnai pelaksanaan Muktamar NU ke-33 di Jombang pada Agustus mendatang. Termasuk banyaknya kader PKB yang masuk dalam kepengurusan muktamar tak luput dari kritikan sejumlah elemen.
Menanggapi masalah ini, Ketua DPW PKB Jatim A Halim Iskandar hanya tersenyum saja. Menurutnya, sesuai aturan, setiap organisasi kemasyarakatan (ormas) mendapatkan...
BPK Sebut Utang Pajak Masalah yang Berulang
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut masalah utama di sektor perpajakan ialah target penerimaan negara yang tinggi, tapi tidak diimbangi penyelesaian masalah utang sektor pajak. Pajak dan biaya yang dipungut (cost recovery) di sektor migas menjadi penyumbang terbesar piutang itu. Namun, masalah tersebut belum juga tuntas karena terganjal aturan.
Ketua BPK Harry Azhar Azis menyebut utang pajak itu merupakan bagian dari...
Enam Kasus Korupsi Jerat Denny Indrayana
Kasus korupsi yang menjerat Denny Indrayana ternyata bukan hanya pengurusan paspor elektronik. Bareskrim Polri memastikan setidaknya ada enam kasus korupsi yang terkait dengan Denny. Selain pengurusan paspor eletronik, Bareskrim hanya membocorkan satu kasus lagi. Yakni kasus biaya perjalanan dinas ganda antara PT Garuda Indonesia dan Kemenkum HAM.
Kadivhumas Mabes Polri Irjen Anton Charliyan mengatakan, kasus korupsi pembiayaan perjalanan ganda tersebut...
KPK Diminta Mengawasi
Desakan sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) agar bantuan APBD Provinsi Jatim terhadap penyelenggaraan Muktamar ke-33 di Jombang diawasi ketat mendapat respons positif berbagai pihak. Bahkan, Pemprov Jatim mendukung upaya itu.
Kepala Biro Kesmas Setdaprov Jatim Bawon Adiyithoni mengatakan, segala bantuan yang dikucurkan pemerintah provinsi pasti akan dilakukan audit secara ketat. Tidak hanya oleh Inspektorat di internal Provinsi Jatim, tetapi juga...
Karena Aset, Pemkab Selalu Gagal Mendapat WTP
Aset atau Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Gresik ternyata masih menjadi kendala bagi Pemkab Gresik untuk menuju kabupaten berprestasi. Hal ini terbukti dalam kurun beberapa tahun terakhir, Kabupaten Gresik belum mampu menjadi kabupaten dengan nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai kategori penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Asisten Administrasi Umum Pemkab Gresik, Tarso Sugito, sudah saatnya kebiasaan segala kebutuhan...
Tersangka Kembalikan Uang Rp 900 Juta
Tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Gedung Sarana Pendidikan Islam Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jatim, Bagus Sutarto,menyerahkan Rp 900 juta ke penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Uang tersebut langsung disita dan dijadikan barang bukti.
Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto menjelaskan bahwa penyerahan uang itu sebagai ganti dari kerugian negara akibat dugaan korupsi pada pembangunan Gedung...
BPK Temukan Kerugian Negara Triliunan Rupiah di Daerah
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyelewengan yang mengakibatkan kerugian senilai Rp 285,78 miliar di 68 Pemda. Kerugian tersebut karena belanja tidak sesuai ketentuan, kekurangan volume pekerjaan dan kelebihan pembayaran dalam belanja modal. Selain itu, biaya perjalanan dinas dan pembayaran honorarium melebihi standar.
BPK juga menemukan potensi kerugian daerah senilai senilai Rp 1,29 triliun yang terjadi di 43 Pemda, karena aset...
Mudahkan Pelayanan, Pemkab Situbondo Bangun Gedung Pusat Data
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 7
Edisi
: Selasa, 21 April 2015
PNS Hanya Boleh Rapat di Hotel Anggota PHRI
Sumber
: Harian Bhirawa, hal. 2
Edisi
: Kamis, 9 April 2015
Lakukan Perlawanan, Tersangka Kasus Kemenag Jatim Lapor Kejagung RI
Tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung mess santri Kemenag Jatim, Bagus Sutarto, melalui kuasa hukumnya, Arda Netaji, menyatakan ada kejanggalan dalam penyidikan kasus tersebut. Atas tudingan itu, Bagus Sutarto -direktur PT Sekawan Sejati Utama- selaku rekanan proyek melaporkan Kejati Jatim pada Kejaksaan Agung RI.
"Penyidikan kasus atas klien kami ada beberapa kejanggalan. Di antaranya, penyidik Kejati Jatim telah mengabaikan...
Anggaran Belanja Diduga Bocor Rp 7,1 M
Anggaran belanja di Biro Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pada APBD 2014 diduga terjadi kebocoran senilai Rp 7,1 miliar. Kebocoran berasal dari adanya pembelian barang dan jasa yang diduga fiktif dan dibuat sendiri oleh pihak sekretariat daerah (setda). Dugaan kebocoran itu sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester I-2014.
"Ada beberapa belanja fiktif, di antaranya...
Penyimpangan Anggaran Negara Rp 14,7 Triliun
Penyimpangan anggaran negara berdampak finansial yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan semester II-2014 mencapai Rp 14,74 triliun. Sebagian penyimpangan tersebut dinilai BPK terindikasi pidana korupsi.
Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran negara oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan badan lainnya. Sebagian besar pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan...
Hotel Langganan Kunker Diaudit BPK
Meski berkali-kali mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), program kunjungan kerja (kunker) di DPRD Surabaya masih saja bermasalah. Buktinya, BPK kembali menyoroti agenda rutin dewan tersebut.
Meski belum final, hasil pemeriksaan awal April lalu ternyata membuat internal dewan gonjang-ganjing. Sebab, BPK menemukan dugaan manipulasi pada sejumlah agenda kunker selama 2014. Sumber Jawa Pos di internal dewan menyebutkan, sekretariat DPRD...
Warga Sumut Adukan Gatot ke KPK
Masyarakat Sumatera Utara yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Sumatera Utara (Formadasu) kemarin melaporkan berbagai dugaan korupsi yang terjadi di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menyebut Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho sebagai pihak yang diduga bagian dari praktik korupsi itu sehingga merugikan negara Rp 2,2 triliun.
"Kerugian pertama, seperti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Jokowi Klaim Penyerapan APBN Membaik
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim rasio penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 ini meningkat dibanding tahun lalu. Terhitung pada Januari-Maret 2015, rasio penyerapan APBN-P mencapai 18,5 persen dari total anggaran yang mencapai Rp 1.984 triliun.
"Tahun lalu di periode yang sama hanya 15,6 persen," kata Jokowi seusai pertemuan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Senin 6 April 2015.
Sebelumnya,...
Bareskrim Cari Dokumen Transaksi Keuangan Payment Gateway
Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menggeledah dua kantor vendor payment gateway, kemarin. PT. Nusa Satu Inti Artha dan PT. Finnet Indonesia digeledah karena penyidik membutuhkan data terkait dengan kasus korupsi pembayaran paspor secara elektronik tersebut.
"Kami mencari dokumen transaksi keuangan dari pembuatan paspor dan yang berhubungan dengan penunjukan sebagai vendor," kata penyidik Bareskrim Ajun Komisaris Besar Adi Deriyan saat...
Kalla Dukung Langkah Yance
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Irianto Mahfud Sidik Syafiuddin (Yance) tidak bersalah dalam kasus korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Indramayu pada tahun anggaran 2006 di Desa Sumur Adem. Kalla bahkan menyebut bekas Bupati Indramayu tersebut justru berhasil menyelamatkan keuangan negara Rp 17 triliun berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena merampungkan proyek tersebut tepat pada waktunya....
Menkeu Kurang Cermat, Audit Pajak Migas Telat
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kesulitan mengakses data perpajakan semester II 2014 akibat kurang tanggapnya Menteri Keuangan (Menkeu) merespons permintaan dokumen.
"Pemeriksaan pajak sektor migas terhambat dan tidak optimal karena dokumen yang tidak lengkap serta Menkeu tidak merespons permintaan data," ujar Ketua BPK RI Harry Azhar Azis.
Dari uji terbatas terhadap rekapitulasi data yang ada, BPK menemukan potensi pajak bumi dan bangunan...
Ditahan, Suryadharma Merasa Dizalimi
Setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11.30 WIB di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) akhirnya ditahan di Rutan Guntur. Menyikapi hal tersebut, SDA merasa diperlakukan tidak adil karena hingga saat ini belum ada pernyataan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. KPK tidak pernah menyampaikan perihal nilai kerugian negara yang dimaksud. Begitu pun...
Empat Tahun Penyidikan Korupsi Bimtek Terganjal Audit BPK
Kasus dugaan korupsi anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) yang menyeret nama Wishnu Wardana, Ketua DPRD Surabaya periode lalu, ternyata masih terkatung-katung di Polrestabes Surabaya. Kanit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polrestabes Surabaya AKP I Made Pramasetia membenarkan bahwa penyidikan kasus Bimtek masih berjalan. Sayangnya, hingga saat ini pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jatim belum merampungkan audit kerugian uang negara dari...
BPK Butuh Data Wajib Pajak
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membutuhkan data pajak milik kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk menelusuri potensi kerugian negara Rp 1,12 triliun di sektor minyak dan gas bumi (migas).
"Kami kesulitan menindaklanjuti temuan di Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2014 karena terbentur oleh aturan yang melarang pemberian data wajib pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada pihak lain," kata Ketua BPK,...
BPK Sebut Payment Gateway Langgar Prosedur
Berdasar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester II tahun 2014, kebijakan payment gateway (PG) yang menyeret mantan Wamenkumham Denny Indrayana dinilai melanggar kewenangan dan prosedur yang diatur dalam mekanisme pengadaan.Hal itu disampaikan Ketua BPK Harry Azhar Azis dalam pidato penyerahan audit semester II tahun 2014 BPK kepada DPR.
Harry menyatakan bahwa dari sisi penyelenggaraan, Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham...
Tutupi Kerugian Dana Hibah, Ternyata Pakai Uang Kadin
Tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim kembali mengembalikan uang yang diselewengkan. Kemarin (1/4), Wakil Ketua Umum (Waketum) Kadin Bidang Kerja Sama Antarprovinsi Diar Kusuma Putra, menyerahkan Rp 2,453 miliar. Menariknya, fulus tersebut ternyata bersumber dari rekening milik Kadin Jatim.
Pengembalian uang oleh Diar itu bukan yang pertama. Sebelumnya, pria yang ditetapkan sebagai tersangka dan...
Dugaan Korupsi Mess Santri, Hari Ini Penyidik Kejati Panggil Kakanwil Kemenag Jatim
Penetapan lima tersangka kasus dugaan penyalahgunaan proyek pembangunan gedung mess santri di Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jatim, tak membuat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim cukup untuk menyelidiki kasus ini. Pengembangan penyidikan kasus ini terus dilakukan oleh penyidik pidana khusus Kejati Jatim. Mulai dari pemanggilan sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus ini, sampai pada pemanggilan Kepala Kanwil Kemenag Jatim, Mahfudh...
SKPD Diminta Segera Usulkan Draf PAK
Setelah turunnya hasil audit awal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemkot Batu siap-siap mengajukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Kebanyakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengajukan tambahan anggaran untuk menyesuaikan kenaikan harga barang dan jasa akibat kenaikan BBM serta mengubah rencana kegiatannya ke hotel seiring diperbolehkannya menggelar rapat di hotel.
"Tim Anggaran Pemkot Batu meminta SKPD mengajukan usulan, apakah ada perubahan atau...
KPK Belum Minta Audit BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhitung hingga 30 Maret 2015 belum menerima permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk audit investigatif guna menghitung kerugian negara atas penyelenggaraan haji 2010-2013. Hal tersebut berdasarkan surat jawaban dari BPK No. 186/S/X/03/2015 yang diperoleh tim kuasa hukum Suryadharma Ali (SDA). Tanpa audit, bukti 408 dokumen yang dimiliki KPK untuk menjerat mantan Menteri Agama tersebut belum...
Pemerintah Siapkan 13.818 Pendamping
Pemerintah akan mencairkan alokasi dana desa dari APBN sebesar Rp 20,8 triliun pada pertengahan April. Sebagai persiapan, pemerintah menyiapkan 13.818 tenaga pendamping eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan di desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Marwan Jafar, menyatakan bahwa terkait dana desa, kepala desa bertindak sebagai kuasa pemegang anggaran yang bertanggung jawab pada...
LHP 2014 Diumumkan Juni
Anggota VII BPK, Achsanul Qosasi menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menuntaskan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengelolaan APBD 2014 Jatim. Kini hasil itu diserahkan kepada Gubernur Soekarwo untuk dievaluasi. BPK berencana mengumumkan hasil audit tersebut pada Juni, setelah pemeriksaan seluruh APBD 2014 di Jatim tuntas.
Sebelumnya, BPK menemukan beberapa catatan dari laporan APBD Jatim pada 2013. Salah satunya adalah...
Amir Syamsudin Turut Bertanggung Jawab
Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Mudzakir, mengatakan bahwa mantan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin, juga harus bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi proyek payment gateway karena pelaksanaan proyek tersebut didasarkan pada peraturan menteri yang diterbitkan Amir. Berdasarkan pasal 23 KUHP, pelanggaran administratif yang terjadi bisa ditarik ke pelanggaran pidana jika ada kerugian negara dalam perbuatan tersebut.
Menurut...
Amir Syamsudin Minta Auditor Kredibel untuk Payment Gateway
Amir Syamsudin menilai Mabes Polri tidak bisa sembarangan menyebutkan adanya kerugian negara dalam proyek payment gateway pembuatan paspor, sebelum ada bukti valid dan akurat berdasarkan audit dari auditor yang kredibel. Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama empat bulan sejak 7 Juli 2014, ada uang Rp 32,395 miliar yang sempat mampir ke rekening penampung sebelum ke kas negara. Menurut...
APBD Wajib WTP
Wali Kota Malang, Muhammad Anton, meminta semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Malang untuk mengelola keuangan dengan sungguh-sungguh agar tidak ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sejak beberapa tahun lalu, pengelolaan keuangan di lingkungan Pemkot Malang selalu masuk dalam kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Selama ini pengeloaan APBD selalu baik, kami mewajibkan status WTP bisa terus dipertahankan....
BPK Ingatkan Kerawanan Dana Desa
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan pemerintah agar berhati-hati mengucurkan dana desa. Anggota VI BPK, Bahrullah Akbar, menyatakan potensi penyelewengan dana desa sangat nyata karena sampai saat ini Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi belum menyusun pedoman dalam penggunaan dan pelaporan dana desa. Aparat desa yang kesulitan menyusun pertanggungjawaban yang benar nantinya akan mudah dikriminalkan....
Dana Bagi Hasil Cukai Diduga Dikorupsi
Dana bagi hasil cukai tembakau untuk Sidoarjo diduga diselewengkan penggunaannya oleh sejumlah satuan kerja. Enam dari sepuluh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk mengungkap pelaku dugaan korupsi yang berlangsung pada tahun anggaran 2013 dan 2014 tersebut.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo, La Ode Muhammad Nusrim, menyatakan meskipun sejumlah saksi mengklaim bahwa pengelolaan dana...
Polri Anggap Denny Indrayana Berperan Besar
Mabes Polri mengganggap Denny Indrayana menyalahgunakan wewenang dalam program payment gateway (pembayaran pembuatan paspor secara elektronik). "Peran Denny menyuruh melakukan program Payment Gateway dan memfasilitasi vendor sehingga proyek terlaksana," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Anton Charliyan.
Menurut Anton, Denny berperan sangat besar dalam program tersebut, karena sebenarnya Denny sudah diingatkan stafnya untuk tidak menjalankan program payment gateway tersebut....
Polri Dianggap Memaksakan Denny Jadi Tersangka
Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dianggap terlalu memaksakan dalam penetapan Denny Indrayana sebagai tersangka kasus payment gateway. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sendiri belum menentukan adanya kerugian negara. Anggota VII BPK, Achsanul Qosasi, menyatakan BPK sudah berkoordinasi dengan kepolisian ihwal audit proyek tersebut, namun pihaknya belum menentukan jumlah kerugiannya.
Pengacara Denny, Defrizal, mengatakan bahwa pada saat penerapan payment gateway pada Juli...
Denny Indrayana Tersangka
Penyidik Bareskrim Polri meningkatkan status mantan wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek payment gateway pada 2014. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Rikwanto, menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Denny ini setelah melalui gelar perkara di Direktorat Tipikor Bareskrim Mabes Polri yang dilakukan pada Minggu (22/3) lalu.
Sebelumnya saat diperiksa di...
Bantuan Parpol Sebaiknya Proporsional
Anggota IV BPK, Rizal Djalil, menyatakan bahwa wacana bantuan keuangan dari APBN kepada partai politik (parpol) senilai Rp 1 Triliun per parpol harus diberikan secara proporsional. Dalam konstitusi negara, parpol merupakan tempat orang berserikat sehingga harus ada tanggung jawab negara berupa pemberian dana bantuan kepada parpol. Bantuan keuangan tersebut sebaiknya diberikan hanya kepada partai yang memiliki kursi di parlemen.
Denny Ngotot Proyekkan Payment Gateway
Proyek payment gateway di Kemeterian Hukum dan HAM pada 2014 sejak awal sudah diidentifikasi bermasalah. Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Brigjen Anton Charliyan, Denny Indrayana yang saat itu Wakil Menteri Hukum dan HAM tetap memaksakan penggunaan sistem tersebut. Sejauh ini sudah ada tujuh alat bukti yang diperoleh dengan indikasi kerugian negara sekitar Rp 32 miliar berdasarkan keterangan audit BPK....
Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah Serahkan Jaminan
Dua wakil ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menyerahkan uang jaminan masing-masing Rp 2,5 Miliar, Kamis (19/3). Kedua tersangka yang ditahan sejak Selasa (10/3) itu adalah Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring.
Uang jaminan tersebut bukan pengakuan dari tersangka atas kasus yang sedang dihadapinya, namun bentuk...
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Klik di sini untuk lihat selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Klik di sini untuk lihat selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Klik di sini untuk lihat selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Klik di sini untuk lihat selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan
Klik di sini untuk lihat selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
Klik di sini untuk lihat selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah
Klik di sini untuk lihat selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo
Klik di sini untuk lihat selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015
Klik di sini untuk lihat selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Klik di sini untuk lihat selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan
Klik di sini untuk lihat selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
Klik di sini untuk lihat selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
Klik di sini untuk lihat selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
Klik di sini untuk lihat selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Manajemen Lalu Lintas Muatan Angkutan Barang
Klik di sini untuk lihat selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana
Klik di sini untuk lihat selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Klik di sini untuk lihat selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Klik di sini untuk lihat selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
Klik di sini untuk lihat selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peningkatan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pacitan
Klik di sini untuk lihat selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Klik di sini untuk lihat selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
Klik di sini untuk lihat selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung
Klik di sini untuk lihat selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
Klik di sini untuk lihat selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern
Klik di sini untuk lihat selengkapnya
Gorong-Gorong JTP2 Dibongkar
Kesalahan desain pembangunan gorong-gorong di depan Jawa Timur Park (JTP) 2 akhirnya diperbaiki oleh rekanan Pemkot Batu. Perbaikan proyek yang menghabiskan dana Rp 1 Miliar ini dilakukan karena perawatan proyek APBD 2014 itu masih menjadi tanggung jawab rekanan. "Memang baru minggu ini block culvert-nya diperbaiki. Minggu kemarin masih ada tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Pemkot Batu. Kita jamin...
KPK-BPK Sinergikan Pemberantasan Korupsi
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat kerjasama pemberantasan korupsi dalam hal audit keuangan dan anggaran lembaga-lembaga negara. "Kami sepakat untuk tema pencegahan korupsi kita perkuat dengan tidak mengurangi penindakan yang seharusnya dilakukan sesuai fakta dan temuan BPK maupun temuan yang ditemukan sendiri oleh KPK," kata Ketua BPK, Harry Azhar Azis. Sedangkan Plt. Ketua KPK, Taufiequrrahman...
KPK Serahkan Lapkeu 2014 ke BPK
Pimpinan KPK berkunjung ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyerahkan laporan keuangan lembaga antirasuah tersebut periode 2014. Selain itu, kedua institusi tersebut membahas kerjasama dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi.
Ketua BPK, Harry Azhar Azis mengatakan, sebenarnya kerjasama BPK dengan KPK sudah terjalin mulai 2006 ketika KPK dipimpin oleh Taufiequrrahman Ruki. Kunjungan KPK ke BPK kali ini akan mempererat kerjasama...
Dana Parpol – Pemerintah Perlu Pertimbangkan Ulang
Partai Nasdem meminta pemerintah mempertimbangkan ulang rencana peningkatan bantuan keuangan partai politik sebesar Rp 1 Triliun. Secara terpisah, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, menyatakan alokasi anggaran negara untuk partai politik bisa mencegah korupsi, dengan konsekuensi pemangkasan remunerasi anggota legislatif sampai 50 persen dan pengawasan ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
BPKAD Desak Ketertiban Penggunaan Dana Kapitasi
BPKAD Pemkot Batu meminta agar Dinas Kesehatan melakukan penertiban penggunaan dana kapitasi dengan memberikan laporan penggunaan dana kapitasi setiap bulannya. Ketegasan ini dilakukan setelah Pemkot Batu mendapatkan teguran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas tidak adanya laporan dana kapitasi di laporan keuangan mereka.
"Terlambatnya proses administrasi dalam penggunaan dana kapitasi ini membuat BPKAD dan BPK berdiskusi panjang, apakah sisa dana...
Ungkap Korupsi RS Unair, KPK Periksa Ketua Kadin Jatim
Wakil Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang juga merupakan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim , La Nyalla Mattalitti, dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proyek rumah sakit di Universitas Airlangga (Unair). Dalam keterangannya kepada KPK, La Nyalla menyatakan bahwa perusahaannya mengerjakan proyek rumah sakit tersebut bekerjasama dengan PT Pembangunan Perumahan (PP) melalui skema...
Penghentian Kriminalisasi KPK
Presiden Jokowi memastikan tidak ada perbedaan pendapat antara dirinya dan Wapres Jusuf Kalla ihwal komitmen pengehentian kriminalisasi KPK. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga membantah bahwa partainya berkepentingan terhadap upaya kriminalisasi KPK.
Sebelumnya melalui Mensesneg Pratikno, Presiden Jokowi menyatakan akan menghentikan kasus Denny di Bareskrim terkait kasus proyek pembuatan paspor saat menjadi Wakil Menteri Hukum. Namun jubir Mabes Polri, Irjen...
Opini WTP Tidak Menjamin Bebas Korupsi
Masyarakat sering bertanya, mengapa pada kementerian tertentu terjadi korupsi padahal laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Demikian pula, opini WTP dari BPK sering dijadikan tameng oleh pihak tertentu yang menyatakan bahwa di kementerian atau lembaganya tidak mungkin ada korupsi karena BPK memberikan opini WTP atas laporan keuangannya.
Perlu diketahui bahwa dasar pertimbangan utama opini yang diberikan...
Sosialisasi Pengisian SPT PPh Pasal 21 dan Penyampaiannya Melalui e-Filing
Pada Senin, 9 Maret 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengisian SPT PPh Pasal 21 dan Penyampaiannya melalui e-Filling. Kegiatan yang bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini dibuka oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Muzakkir, dan diikuti oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Hadir sebagai pemateri adalah...
Focus Group Discussion “Transformasi Hasil Pemeriksaan BPK dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”
Pada Jum'at, 6 Maret 2015, BPK menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Transformasi Hasil Pemeriksaan BPK dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat". Acara yang bertempat di Kampus C Universitas Airlangga ini dihadiri oleh Ketua BPK, Anggota II BPK, Anggota Komisi XI DPR, perwakilan kepala daerah di Jawa Timur, akademisi Universitas Airlangga, serta pejabat-pejabat di lingkungan BPK. Perwakilan kepala daerah yang...
Pengarahan Anggota V BPK RI
Pada Senin, 9 Februari 2015, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan dari Anggota V BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, dan Auditor Utama Keuangan Negara V BPK (Tortama KN V), Bambang Pamungkas. Tujuan kedatangan Anggota V dalam rangka bersilaturrahmi dan berkoordinasi dengan para pelaksana BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Melalui pengarahan yang bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi...
Sosialisasi ke-BPK-an dalam Rangka Company Visit Mahasiswa PPAk Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Sosialisasi ke-BPK-an dalam rangka Company Visit mahasiswa PPAk Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Selasa, 27 Januari 2015. Acara yang bertempat di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini dibuka oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Muzakkir. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari akademisi UGM, Suparwoto dan pertukaran...
Tingkatan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dalam setiap pemeriksaan keuangan yang dilakukan, BPK mengeluarkan pernyataan atau kesimpulan yang disebut “opini”. Opini merupakan pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
Opini ini didasarkan pada kriteria antara lain :
Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
Efektivitas Sistem Pengendalian Interen.
Berdasarkan Undang-undang...
Jenis-Jenis Pemeriksaan BPK
Dalam menjalankan tugasnya, ada tiga jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK, yaitu: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Pemeriksaan kinerja dimaksudkan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu program atau kegiatan entitas sudah ekonomis, efisien, dan efektif.
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)...
BPK Bisa Akses Transaksi Keuangan Perbankan
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kini bisa mengakses transaksi keuangan perbankan. Dengan demikian, BPK bisa mengetahui aliran dana atas transaksi keuangan mencurigakan hasil audit BPK. Ketua BPK, Harry Azhar Azis, menyatakan pemanfaatan data dari PPATK akan meningkatkan kualitas hasil audit.
Kasus Korupsi PT Garam “Makan” Korban Baru
Pengusutan dugaan korupsi pada PT Garam menambah empat tersangka lagi. Dengan demikian, telah lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Jatim dalam penyidikan dua kasus terpisah dalam tubuh BUMN tersebut. Kasus tersebut adalah korupsi penjualan 10.000 ton garam pada 2012, dan dugaan penyelewengan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) senilai Rp 93 Miliar.
Kasus Ketua DPRD Bangkalan : Fuad Amin Diduga Terima Setoran Rp 100 Miliar Lebih
KPK menduga Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron menerima setoran uang dari pejabat dinas atau pejabat perusahaan untuk kepentingan Fuad. Sebelumnya, KPK tengah menyidik dugaan penerimaan Rp 700 juta dari Direktur PT Media Karya Sentosa kepada Fuad Amin Imron. Uang tersebut diduga berkaitan dengan jual-beli gas alam di lepas pantai Madura bagian barat.
Proyek Masjid Agung Tunggu Audit BPK
Rencana Pemkab Mojokerto menambah anggaran Rp 20 Miliar untuk lanjutan proyek pembangunan Masjid Agung Darussalam dibatalkan. Harus ada audit dari BPK untuk mengetahui penyebab belum tuntasnya pembangunan masjid yang dibangun sejak 2007 senilai Rp 17 Miliar. "Setelah itu, boleh kita lanjutkan pembangunan," kata Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa.
Langsung Masuk Medaeng
Komisaris PT Garam, Slamet Untung, ditahan dengan sangkaan menggelapkan 10.000 ton garam usai diperiksa Kejati Jatim. Penahanan ini merupakan tindak lanjut dari temuan BPK tahun 2012. Menurut Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Jatim, penahanan dilakukan karena dikhawatirkan tersangka melarikan diri.
Machfud Suroso Buat Cek Fiktif Kelabui BPK
Mantan staf administrasi keuangan PT Dutasari Citra Laras Budi Margono mengaku membuatkan cek fiktif pengeluaran perusahaan. Hal itu dilakukan supaya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak mengendus adanya realisasi fee sebesar 18% untuk PT Adhi Karya.selengkapnya
Upacara Peringatan HUT BPK ke 68
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-68 Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 15 Januari 2015 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melaksanakan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh pegawai. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Muzakkir. Pada kesempatan ini, Inspektur upacara membacakan pidato Ketua BPK, Bapak Harry Azhar Azis.
Dalam pidato ketua yang dibacakan oleh inspektur upacara,...
Pelantikan & Pengambilan Sumpah Pejabat Struktural Eselon III, Eselon IV dan Fungsional Pemeriksa
Pada hari Senin, 12 Januari 2015, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Muzakkir, melantik Pejabat Struktural Eselon III, Eselon IV dan Pejabat Fungsional Pemeriksa di Ruang Auditorium Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur yang disaksikan oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Teguh, dan Kepala Subauditorat Jatim III, Walujo, para pejabat lainnya dan pegawai. Pelantikan tersebut berdasarkan oleh Surat Keputusan Sekretaris Jenderal...
Banyak BUMN Cuek Rekomendasi BPK
BPK mencatat, banyak badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak efisien saat menjalankan investasi dalam binisnya. Hal itu dikhawatirkan bakal meningkatkan kerugian perusahaan, bahkan negara.selengkapnnya
BPK Audit Kebijakan Pemangkasan Subsidi BBM
Badan Pemeriksaan Keuangan berencana melakukan audit kinerja terhadap kebijakan pemerintah dalam memangkas subsidi bahan bakar minyak."Kami akan mengaudit apakah pengelolaan keuangan itu berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat atau justru kemiskinan dan penggangguran bertambah.selengkapnya
DPRD : Tiga Sosusi untuk Utang JP
Ketua DPRD Kota Batu, Cahyo Edi Purnomo memberikan tiga solusi agar Dinas Pendapatan mampu menyelesaikan sengketa pajak hiburan tempat rekreasi Jatim Park (JP) yang belum terbayarkan. Besar piutang Pemkot sekitar Rp 22 miliar.selengkapnya
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
SALINAN Perda Nomor 1 Tahun 2014 ttg PERUBAHAN PERDA NO. 5 TH 2012 ttg Ret. Jasa Usaha
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN...
SALINAN Perda Nomor 3 Tahun 2014 ttg Perubahan Kedua Lembaga Teknis Daerah
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA KEDIRI
SALINAN Perda Nomor 4 Tahun 2014 ttg Perubahan Kedua Dinas Daerah
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KEDIRI
SALINAN Perda Nomor 5 Tahun 2014 ttg Satpol PP
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA KEDIRI
SALINAN Perda Nomor 6 Tahun 2014 ttg BPBD
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG APBD 2014
SALINAN Perda 10 Tahun 2014 ttg APBD 2014
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
PERDA NO. 03 TH 2012
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
PERDA NO. 05 TH 2012 TTG RETRIBUSI JASA USAHA - Copy
PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) ATAS PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TA 2013 DAN SEMESTER I TA 2014 SERTA PENANDATANGANAN JUKNIS AKSES DATA ANTARA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA...
Penyerahan LHP PAD Kabupaten Sidoarjo dan Penandatanganan Juknis Eaudit
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA KEDIRI PADA PT. BANK JATIM
Perda Nomor 02 Tahun 2011 ttg Penyertaan Modal pd PT. Bank JATIM
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI
Perda Nomor 03 Tahun 2011nttg Perizinan Usaha Jasa Konstruksi
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN DI BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
Perda Nomor 04 Tahun 2011 ttg Perizinan dibidang Industri dan Perdagangan
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN AIR TANAH
Perda Nomor 05 Tahun 2011 ttg Perizinan Pengelolaan Air Tanah
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
Perda Nomor 07 Tahun 2011 ttg Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
BPK Akan Belejeti Laporan Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan siap keluar dari pakem auditor selama ini yang hanya berfokus pada laporan keuangan. Mulai 2015 BPK juga akan menganalisis atau membelejeti lebih dalam untuk apa anggaran tersebut digunakan.selengkapnya
2015, KPK Alami Fase Berbahaya
Dalam Konfermasi pers Akhir 2014, Abraham menjelaskan laporan keuangan KPK pada 2014 yang diberikan BPK mendapat predikat opini WTP.selengkapnya
Pemilik Lahan Surat Ijo Harus Beli sesuai NJOP
Pemkot Surabaya tinggi menunggu persetujuan revisi perda pelepasan aset tanah surat ijo dari Gubernur Jatim.selengkapnya
Pengumuman Pelelangan Jasa Cleaning Service TA 2015
Pengumuman Pelelangan Jasa Cleaning Service TA 2015
Anggaran Dewan Juga Bermasalah
Temuan penggunaan anggaran bermasalah tidak hanya terjadi di Pemprov Jatim, tetapi juga di DPRD Jawa Timur.selengkapnya
4 Ribu Perjalanan Dinas Bermasalah
Dana perjalan dinas bermasalah tidak hanya ditemukan pada APBD Jatim 2013. Persoalan itu juga terungkap dalam hasil pemeriksaan BPK pada 2011-2012.selengkapnya
BPK MELAKUKAN PENANDATANGANAN PETUNJUK TEKNIS AKSES DATA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
Siaran Pers-Juknis Eaudit Pemerintah Kabupaten Lamongan
Rapat di Hotel Ditengarai Juga Fiktif
Temuan hasil audit BPK terhadap APBD Jatim 2013 ternyata cukup luas. Bukan hanya dugaan penyimpangan dana perjalanan dinas fiktif di 16 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebesar Rp 22,69 miliar, BPK juga menemukan berbagai dugaan pelanggaran penggunaan keuangan lainnya.selengkapny
Anggaran Bermasalah Rp 22,69 M
Hasil audit BPK RI terhadap APBD Jatim 2013, ternyata menemukan laporan anggaran yang di duga bermasalah. Jumlahnya senilai Rp 22,69 miliar.selengkapnya
APBD Jatim Bocor Rp 219 M
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jatim merilis adanya dugaan kebocoran atau penyimpangan APBD Jatim 2013 senilai Rp 219,16 miliar. Temuan itu berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK.selengkapnya
Penggantian Model Pembukuan Bisa Kurang Korupsi di Daerah
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain mengatakan penggantian metode pencatata laporan keuangan daerah dari basis kas ke akrual bisa mengurangi potensi korupsi di daerah.selengkapnya
Opini WTP Tak Cerminkan Kesejahteraan Rakyat
Ketua BPK Harry Azhar Azis, mengatakan opini WTP pada entitas pemerintah selama ini tak berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat. "Padahal, seharusnya dengan opini WTP untuk entitas pusat dan daerah diikuti dengan peningkatan kemakmuran rakyat," kata dia dalam pembukaan rapat kerja di gedung BPK.selengkapnya
BPK Soroti Pola Penyerapan Anggaran
BPK menyoroti penyerapan belanja pemerintah yang selalu rendah di kuartal I dan II, dan baru melonjak di dua kuartal berikutnya setiap tahun.selengkapnya
BPK Teliti Penyerapan Rendah
Penyerapan anggaran belanja pemerintah yang rendah di tiga triwulan pertama dan menumpuk di triwulan keempat menjadi perhatian serius Badan Pemeriksa Keuangan Penyerapan yang tersendat menyebabkan program kesejahteraan tertunda, rakyat pu dirugikan.selengkapnya
Dorong Peningkatan Porsi Audit Kinerja
Mantan Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Faksi PAN Teguh Juwarno meminta BPK menambah porsi audit kinerja untuk seluruh instansi pengguna APBN.selengkapnya
Dana Raskin Rp 1,8 M Bulog Madura Lenyap
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa Rp 1,8 miliar dana di Bulog Subdivre XII Madura raib. Hal itu diketahui setelah BPK menelusuri laporan hilangnya beras bantuan miskin (raskin) dan tunggakan di Bulog Madura.selengkapnya
Polrestabes Gagal Penuhi Target
Dalam setahun, Polrestabes Surabaya sebetulnya selalu mendapat target untuk menuntaskan penyelidikan dua kasus korupsi. Tergetitu ditetapkan untuk memerangi praktek korupsi yang masih menjamur.selengkapnya
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA BPK RI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN, SAMPANG DAN PAMEKASAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS AKSES DATA
Siaran Pers Juknis Akses Data Pemkab Magetan-Sampang-Pamekasan
Ke BPK Sudah E-Link
Terkait dengan sasaran pembangunan, karena sistem prioritas, pasti ada masyarakat yang kecewa karena programnya tidak masuk.selengkapnya
BPK Pangkas Klaim Subsidi oleh BUMN
Badan Pemeriksa Keuangan mengoreksi realisasi subsidi yang disalurkan melalui delapan badan usaha milik negara pada 2013. Total klaim awal mencapai Rp 385,46 triliun.selengkapnya
GRB Tuding Kejari Jember Lamban
Massa yang tergabungan dalam Gerakan Rakyat Berdaulat Jember (GRB) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember.selengkapnya
KPK Tindak Lanjuti 20 Lebih Kasus dari Audit BPK
Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mengusut lebih dari 20 kasus dugaan korupsi yang merupakan tindak lanjut dari laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap keuangan pemerintah pusat, daerah, dan BUMN.selengkapnya
Presiden Tugaskan Menko Perekonomian Telusuri Data BPK
Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Koordinator Perekonomian menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait dengan hasil pemeriksaan semester I-2014.selengkapnya
Lanjutan Penyimpangan Anggaran Naik
Laporan BPK tersebut bisa dipakai sebagai data awal atau peringatan dini dalam pemberantasan korupsi. KPK harus menindaklanjuti hal ini. Kata Adeselengkapnya
Penyimpangan Anggaran Naik
Nilai penyimpangan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara cenderung naik. Badan Pemeriksa keuangan meminta pengawasan penggunaan anggaran diperketata agar kasus penyimpangan tidak berulang.selengkapnya
BPK Persoalkan Suntikan Modal Bank Mutiara
BPK mempersoalkanproses penambahan modal tahap kedua senilai Rp 1,25 triliun untuk PT Bank Mutiara Tbk yang dikucurkan pada Desember 2013.selengkapnya
Kejari Sambutan Tantangan Kasus Pajak
Kejaksaan Negeri (kejari) Kota Batu menerima tantangan dari elemen masyarakat untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi tunggakan pajak hotel dan hiburan di Dinas Pendapatan Daerah (dispenda) setempat.selengkapnya
Sosialisasi ke-BPK-an dalam Rangka Kuliah Kerja Lapangan Universitas Pancasakti Tegal
Bertempat di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur, pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Ke-BPK-an dalam Rangka Kuliah Kerja Lapangan Universitas Pancasakti Tegal. Acara dimulai dengan sambutan dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Muzakkir, yang sekaligus membuka acara sosialisasi tersebut. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari dosen pendamping dari Universitas Pancasakti Tegal, Subekti.
Sosialisasi...
Sosialisasi Program Pencanangan Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba
Dalam rangka melakukan langkah preventif penyalahgunaan narkoba di lingkungan BPK RI, Biro SDM dalam hal ini Sub Bagian Kesehatan bekerja sama dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan Badan Narkotika Nasional menyelenggarakan Sosialisasi Program Pencanangan Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba dengan tema “Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Kerja” pada hari Senin tanggal 17 November 2014. Bertempat di ruang Auditorium...
Bendahara Bawaslu Pantas Dipecat
Kepala BKD Jatim Akmal Boedianto membenarkan Bendahara APBD Jatim 2013 di Bawaslu Jatim, Gatot Sugeng Widodo menghilang.selengkapnya
DPD Dukung BPK Tingkatkan Audit Kinerja
Ketua DPD Irman Gusman mendukung penuh komitmen BPK untuk meningkatkan audit atas kinerja terhadap lembaga negara yang menjadi objek pemeriksaan. Selain audit keuangan, BPK juga perlu didukung dalam audit kinerja karena aktivitas lembaga juga berkaitan dengan penggunaan uang negara.selengkapnya
Itjen Depdagri Selidiki Lahan RSUD Kota Malang
Tim Audit dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melakukan audit terhadap pengadaan lahan untuk pembangunan RSUD Kota Malang yang terletak di kelurahan Bumiaya, Kecamatan Kedungkandung.selengkapnya
BPK Audit Pantura Jabar
Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit jalur pantai utara ruas Jawa Barat mulai pekan depan. Hasil audit beserta rekomendasinya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo sebagai masukan untuk perbaikan pengelolaan.selengkapnya
BPK Audit Proyek Abadi Jalur Pantura
BPK mendadak akan memeriksa proyek abadi jalur pantai utama (pantura) yang membentang mulai Anyer hingga Banyuwangi.selengkapnya
Kejati Kaget Berkas Korupsi Raib
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) langsung merespons kabar raibnya berkas penyidikan dugaan korupsi tunjangan direksi PD Pasar Surya Kejati Jatim menegaskan, dalam waktu seminggu berkas sudah harus ditemukan.selengkapnya
Dana Otonomi Khusus Papua Akan Dievaluasi
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan kementeriannya akan mengevaluasi dana otonomi khusus papua yang dikuncurkan pemerintah pusat hingga Rp 57 triliun sejak 2002.selengkapnya
Masih Banyak Lapkeu Daerah yang salah
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluhkan buruknya laporan pertanggungjawaban keuangan daerah pada 2013.selengkapnya
Berkas Korupsi PD Pasar Hilang dan Empat Tersangka Belum Diproses
Pengusutan kasus kelebihan tunjangan untuk direksi PD Pasar Surya tidak hanya mendek. Berkas pengusutannya bahkan raib.selengkapnya
OJK dan BPK Pantau Penerbitan Obligasi Daerah
Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) dan BPK akan memantau penerbitan surat utang daerah. "Kami akan mulai meneliti peran OJK dalam penerbitan obligasi daerah," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, Kemarin.selengkapnya
BPK dan OJK Bahas Obligasi Daerah
Badan Pemeriksa Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan membahas obligasi daerah. Kedua lembaga sepaham mendorong obligasi daerah, tetapi formula yang tepat masih perlu dipertajam.selengkapnya
BPK Akan Evaluasi Predikat WTP Kementerian
Ketua BPK Harry Azhar Aziz akan mengkaji metode evaluasi predikat WTP yang telah disematkan ke kementerian dan lembaga dalam periode sebelumnya. Pasalnya, meskipun mengantongi predikat terbaik, beberapa kali masih ditemukan pejabat yang terindikasi korupsi pada kementerian dan lembaga yang sudah diaudit tersebut.selengkapnya
BPK Perketat Opini Laporan keuangan
BPK bakal memperketat pemberian opini dalam penilaian laporan keuangan. Sebab, saat ini banyak lembaga yang mendapatkan opini WTP/unqualified opinion dari BPK, namun terjangkit korupsi.selengkapnya
Rp 780 Juta BBM Dewan tanpa Nota
Anggaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) anggota DPRD Sulawesi Selatan ternyata cukup fantastis. Pada 2013, alokasi Rp 2,5 miliar dan terealisasi Rp 2,2 miliar. Tetapi Rp 780 juta tanpa nota.selengkapnya
Kejari Bidik Napi dan Tersangka Kasus Korupsi
Kejari Mojokerto berupaya mengembalikan uang kerugian negara akibat kesalahan proyek aspalisasi jalan lingkungan.selengkapnya
Ketua BPK Janji Perbaiki Metode Pemeriksaan Keuangan
Ketua BPK Harry Azhar Aziz berjanji memperbaiki metode pemeriksaan keuangan terhadap lembaga dan kementerian. Tujuannya agar pengeluaran keuangan negara memiliki korelasi langsung dengan pengurangan kemiskinan sekaligus menekan praktik korupsi.selengkapnya
BPK RI Jadi Ahli Bersifat Multitafsir
Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir menilai kewenangan memberikan keterangan ahli di persidangan ditafsirkan secara meluas oleh BPK RI. Menurut dia, kewenangan itu bertentangan dengan due proses of law (asas legalitas) tidak memihak.selengkapnya
Mantan Bupati Nganjuk Ditangkap
Setelah hampir empat tahun menjadi buron, Mantan Bupati Nganjuk Soetrisno Rachmadi ditangkap Tim Intel Kejaksaan Agung (Kejagung).selengkapnya
Ketua Baru BPK Janji Lebih Transparan
BPK menetapkan Ketua BPK periode 2014-2019 Harry Azhar Aziz dalam sidang yang berlangsung di kantor BPK Jakarta, kemarin.Melalui hasil voting, Harry Azhar Azis menang tipis satu suara dari calon lainnya, Rizal Djalil.selengkapnya
Politikus Kembali Pimpin BPK
Dominasi mantan politikus di kursi Ketua BPK berlanjut. Setelah Rizal Djalil, mantan politikus PAN , kini giliran Harry Azhar Aziz, mantan politikus Partai Golkar, yang duduk di kursi Ketua BPK.selengkapnya
Dewan Minta PDP Kahyangan Diaudit Tim Independen
DPRD Jember sudah geram dengan kondisi perusahaan daerah perkebunan (PDP) Kalyangan yang bisa dikatakan merugi atau dalam kondisi sekarat.selengkapnya
Status WTP Sidoarjo Dipertanyakan
Indikasi korupsi dalam ratusan proyek APBD 2013 mencoreng wajah Sidoarjo.Temuan BPK dan BPKP Jatim ini berbanding terbalik dengan status WTP yang dirilis BPK.selengkapnya
Setoran Negara terancamRaib rp180 T
Negara berpotensi kehilangan penerimaan Rp180 T per tahun akibat kekurangan pembayarn dari sektor migas, kehutanan, dan minerba (mineral dan batu bara).selengkapnya
BPK Jamin tetap Independen
Badan Pemeriksa Keuangan menjamin tetap independen meski ada anggota lembaga itu yang berlatar belakang politik. BPK juga menegaskan tidak akan terpengaruh oleh dinamika politik di lembaga ekskutif ataupun legislatif.selengkapnya
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
Download selengkapnya
Tiga Kasus Korupsi Mangkrak di Kejati-Kejati
Tiga kasus dugaan korupsi di Kejati Jatim dan Kejari Surabaya terganjal gugatan perdata yang dilayangkan pihak tersangka. Gugatan perdata itu diduga sebagai langkah untuk menghambat proses penyelidikan yang sedang berlangsung.selengkapnya
Ratusan Proyek Terindikasi Korupsi
Pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo kini tak bisa tidur nyenyak. BPK dan BPKP Jawa Timur menemukan indikasi tindak korupsi dalam ratusan proyek dan hibah yang didanai APBD Sidoarjo.selengkapnya
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK REKLAME
Download selengkapnya
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PARKIR
Download selengkapnya
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH
Download selengkapnya
Pejabat Teras Dulu, Kepala Dinas Menyusul
Kejari Ponorogo mulai memeriksa para pejabat teras Dindik Kabupaten Ponorogo. Mereka dinilai berperan penting dalam penyaluran dana alokasi khusus (DAK) 2013 yang di duga menyimpang.selengkapnya
Pemutaran Tiga Film Pendek BPK RI di Ciputra XXI Surabaya
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengadakan acara pemutaran tiga film pendek BPK RI di Ciputra XXI, Surabaya pada hari Kamis, 9 Oktober 2014. Acara nonton bersama ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Muzakkir, Biro Humas BPK RI, Konsultan Management System International (MSI), Juhani Grossman dan Kepala Daerah maupun pihak yang mewakili Kepala Daerah se-Jawa...
Wewenang BPK Provinsi Dipermasalahkan
Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi dalam melakukan pemeriksaan investigasi dipermasalahkan BPK perwakilan provinsi dinilai harus mendapatkan penugasan dari BPK pusat dalam melaksanakan pemeriksaan investigatif untuk mengungkap indikasi kerugian negara.selengkapnya
BPK Investigasi 16 Daerah
SURABAYA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan auditinvestigasi pada sejumlah instansi di 16 kabupaten/kota yang dialiri sungai Brantas.selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan
Download selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Usaha Pariwisata
Download selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha
Download selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan
Download selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Download selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah
Download selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik
Download selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
Download selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 20 Tahun 2011 tentang Izin Pembuangan Air Limbah
Download selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Download selengkapnya
BPK mengklaim Selamatkan Rp 43,4 Triliun Uang Negara
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan telah menyerahkan sebanyak 441 temuan yang terindikasi unsur tindak pidana kepada instansi berwenang hingga Juni 2014. Dari Ratusan temuan itu, Badan Pemeriksa mengklaim telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp 43,4 triliun.selengkapnya
BPK : Tata Kelola Petral Harus Diperbaiki
JAKARTA - Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan, Bahrullah Akbar, berpendapat tata kelola Pertamina Trading Limited (Petral) harus diperbaiki.selengkapnya
DPR Tunda Persetujuan Satu Calon Anggota BPK
JAKARTA, KOMPAS - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui empat calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Keempat calon itu adalah Moemahadi Soeja Djanegara, Harry Azhar Aziz, Rizal Djalil, dan Achsanul Qosasi. Seorang lagi, yaitu Eddy Mulyadi Soepardi, ditunda persetujuannya sampai ada fatwa dari Mahkamah Agung.selengkapnya
Hujan Interupsi di Pengesahan Anggota BPK
JAKARTA, SURYA - Sidang paripurna pengesahan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selas (23/9), diwarnai dengan hujan interupsi.selengkapnya
Tulungagung Raih WTP Empat Kali Berturut-turut
TULUNGAGUNG - Prestasi membanggakan kembali diraih Pemkab Tulungagung dibawah duet kepemimpinan Bupati Syahri Mulyo, SE,MSi dan Wakul Bupati Drs. Maryoto Birowo, MM. Untuk keempat kalinya secara berturut-turut.selengkapnya
Satu Calon Diduga Tidak Penuhi Syarat Administrasi
JAKARTA - LSM menilai ada kejanggalan dalam proses seleksi uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan.selengkapnya
BPK Temukan Kejanggalan Biaya Perjalan Dinas
JAKARTA - Badan pemeriksa keuangan menemukan sejumlah kejanggalan dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas di kementerian.selengkapnya
BPK Cium Banyak Modus Habiskan Anggaran Perjalanan
JAKARTA - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hasan Bisri Mengungkapkan ada beragam cara kementerian dan lembaga menghabiskan anggaran perjalanan dinas.selengkapnya
BPK dan Pemberantasan Korupsi
DALAM pemberantasan korupsi, sejatinya Badan Pemeriksa keuangan (BPK) bisa berperan sebagai lembaga yang disegani dan ikut memberantas korupsi seperti KPK atau sebaliknya hanya berfungsi sebagai alat pencitraan belaka.selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 28 tahun 2011 tentang Retribusi Terminal
Download selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek
Download selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
Download selengkapnya
Aturan Lindung Nilai Disepakati
JAKARTA - Pemerintah menyepakati standard operating procedur (SOP) pelaksanaan lindung nilai (hedging) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam aturan tersebut, biaya yang ditimbulkan dari transaksi hedging dipastikan bukan kerugian negara.selengkapnya
Tunggu saja, dalam beberapa minggu ke depan akan ada berita besar tentang itu
Tunggu saja, dalam beberapa minggu ke depan akan ada berita besar tentang itu. Rizal Djalil, Ketua BPK, Tentang Temuan BPK Ihwal Audit terhadap Dana Operasional Kementerian.selengkapnya
Mayoritas Perusahaan Tak Lakukan Hedging
JAKARTA - Bank Indonesia menyayangkan mayoritas perusahaan belum melakukan lindung nilai (hedging) terhadap utang luar negerinya. "Kami tahu 88 persen perusahaan swasta persen perusahaan swasta dan BUMN tidak melakukan lindung nilai membuat risiko perusahaan swasta yang ada pinjaman luar negeri"Kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojodi Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan, Kemarin.selengkapnya
Audit Ketat BUMN Tak Hedging
JAKARTA - Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akhirnya sepakat untuk memperbolehkan transaksi hedging atau lindung nilai di korporasi badan usaha milik negara (BUMN).selengkapnya
Komposisi BPK Mengkhawatirkan
JAKARTA, KOMPAS - Komposisi Badan Pemeriksa Keuangan periode 2014 - 2019 mengkhawatirkan. Hal itu dipicu adanya tiga calon anggota terpilih yang berlatar belakang partai politik.selengkapnya
Parpol Bisa Pengaruhi Opini BPK
GURU Besar Fakultas Ekonomi Universitas Oadjadjaran Ina Primiana mengemukakan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berasal dari partai politik bakal mengaruhi opini BPK.selengkapnya
BPK Cap politikus
Badan Pemeriksa Keuangan Bakal mudah bermetamorfosis menjadi alat politik, minimal lembaga berkinerja buruk, jika rekrutmen anggotanya terus berlangsung seperti sekarang. Bukan Hanya tidak Transparan, proses pemilihannya pun dipakai berfokus menyeleksi daftar calon yang kurang bermutu.selengkapnya
Komisi XI Tetapkan Lima Anggota BPK Terpilih
KOMISI XI DPR RI menetapkan lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih periode 2014-2019, yakni Moermahadi Soerja Djanegara, Harry Azhar, Rizal Djalil, Achsanul Qosasi dan Eddy Moelyadi Soepardi.selengkapnya
3 Politisi Jabat BPK
JAKARTA, SURYA - Tiga kader partai politik lolos sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2014-2019. Mereka itu, Rizal Djalil (PAN), Achsanul Qosasi (Partai Demokrat) dan Harry Azhar Azis (Golkar).selengkapnya
Tiga Anggota Koalisi Merah Putih Masuk BPK
JAKARTA - Tiga dari lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan, yang terpilih dalam pemungutan suara oleh Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, merupakan politikus Koalisi Merah Putih, yang dalam pemilihan presiden lalu mendukung Prabowo Sibianto.selengkapnya
Parpol Dominasi BPK
JAKARTA, KOMPAS - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat telah memutuskan lima calon terpilih untuk menjadi bagian dari Badan Pemeriksa Keuangan periode 2014-2019. Sebanyak tiga calon di antara berlatar belakang partai politik. Di lain pihak, tak satupun pejabat karier yang terpilih.selengkapnya
Anggota DPR Pemilihan Anggota BPK Voting Tertutup
JAKARTA - Komisi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat hari ini akan memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan setelah uji kepatutan dan kelayakan sekitar 61 calon anggota rampung pada Kamis pekan Lalu.selengkapnya
Tak Ada Jaminan Opini WTP Bebas KKN
JAKARTA - Wakil Presiden Boediono mengatakan tidak ada jaminan bahwa kementerian atau lembaga negara, serta pemerintah pusat dan daerah, yang audit laporan keuangannya mendapat opini wajar tanpa negecualian (WTP) akan bebas dar praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.selengkapnya
KPK Didorong Pantau Seleksi Anggota BPK
JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan diawali oleh berbagai pihak agar tidak terjadi praktek transaksional atau praktek suap.selengkapnya
Untuk Good Governance
GUBERNUR Jawa Timur kembali menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Wakil Presiden (Wapres) Boediono.selengkapnya
Reformasi Laporan Keuangan Negara untuk Publik
TERBITNYA paket peraturan di bidang keuangan negara pada 2014 merupakan awal reformasi pengelolaan keuangan negara.selengkapnya
BPK Berpotensi Jadi Institusi Oposisi
Imbas Kekuatan Koalisi Merah Putih dalam Proses seleksi. JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo diminta tidak hanya berfokus menyusun calon anggota kabinet dan memperhatikan polemik UU MD3 serta revisi UU Pilkada.selengkapnya
Lapkeu Pusat-Daerah Membaik
JAKARTA - Upaya mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan negara mulai membuahkan hasil.selengkapnya
Politikus Merah Putih Dominasi Calon Anggota BPK
JAKARTA - Sejumlah politikus yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih diketahui ramai-ramai mengikuti proses seleksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2014 - 2019.Selengkapnya
Jual Beli Opini Dinilai belum Kasatmata
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaku belum melihat secara kasatmata mengenai pelanggaran jual beli opini yang terjadi di internal.selengkapnya
Keseriusan Penyidikan Bimtek Dipertanyakan
Surabaya - Kasus dugaan penyimpangan anggaran bimbingan teknik (bintek) di DPRD Kota Surabaya pada 2010 terkesan mandek.selengkapnya
Tiga Kampus UPN Veteran Dinegerikan
JAKARTA - Pemerintah mengubah status tiga Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran menjadi negeri. Kampus ini akan menjadi satu-satunya kampus dengan kurikulum bela negara.selengkapnya
UPN Berubah Status Menjadi Negeri
Jakarta, Kompas - Status Universitas Pembangunan Nasional Veteran alias UPN Veteran yang berlokasi di Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta akan berubah menjadi perguruan tinggi negeri mulai 6 Oktober 2014. Peresmian PTN baru itu akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.selengkapnya
DPR Mulai Uji Calon Anggota BPK
JAKARTA - Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat kemarin mulai melakukan uji kelayakan dari kepatutan terhadap 63 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan.selengkapnya
Pimpinan BPK Bisa Dipilih Pansel
REKRUTMEN pimpinan lembaga negara, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melalui DPR dinilai tidak tepat.selengkapnya
Dua Terdakwa Disidang, Eks Wali Kota Hanya Saksi
Kasus Korupsi Asuransi Maschut Diduga Di-SP3. Kediri- Mantan Wali Koto Kediri Achmad Maschut bisa jadi terbebas dari kasus dugaan korupsi asuransi PNS yang menjeratnya pada 2008.selengkapnya
Transparansi Seleksi Anggota BPK
Badan Pemeriksa Keuangan dibentuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.selengkapnya
BPK Bantu Cegah Pemidanaan
JAKARTA, KOMPAS - Badan Pemeriksa Keuangan menawarkan kepada pemerintah desa, pembelajaran pengelolaan keuangan daerah. BPK berharap dana triliunan rupiah yang dikucurkan ke desa tidak sia-sia.selengkapnya
Kejari Mulai usut Proyek Pengaspalan Jalan
MOJOKERTO - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Mojokerto tahun 2013 berbuntut hukum.selengkapnya
Bupati Blitar Bisa Jadi Tersangka
Blitar - Putusan kasus korupsi tukang guling (ruislag) tanah perumahan pensiunan PNS/Polri dan TNI di Desa Jatilengger, Kec. Ponggok, Kabupaten Blitar, senilai Rp 1,3 miliar dengan terpidana mantan Kepala Kantor Aset Pemkab Blitar, Agus Budi Handoko (ABH), layak dieksaminasi atau diuji dengan putusan peradilan yang lebih tinggi.selengkapnya
Penegak Hukum Ragu Lanjutkan Temuan BPK
Bukan persoalan gampang bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan BPK yang memiliki indikasi tindak pidana.selengkapnya
Lambat, Tindak Lanjut Temuan BPK
Badan Pemeriksa Keuangan merasa tindak lanjut aparat penegak hukum atas temuan-temuannya yang berunsur pidana berjalan lambat.selengkapnya
Eksekusi Temuan BPK tidak Optimal
Tidak terbilang sudah desakan petinggi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada pemerintah untuk menindaklanjuti temuan yang memiliki indikasi tindak pidana.selengkapnya
Tindak lanjut proses Hukum Temuan BPK Belum Optimal
Badan pemeriksa Keuangan mengeluhkan tak optimalnya tindak lanjut hasil temuan audit rutinnya oleh aparat penegak hukum.selengkapnya
Pakde “Lengserkan” Dua Kepala Biro
Nasib Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Jatim dipastikan menunggu hari Gubernur Soekarwo dalam waktu deket akan mengganti mereka.selengkapnya
Kejaksaan Hentikan Penyelidikan Gratifikasi RSUD
SIDOARJO, SURYA - Kejaksaan Negeri Sidoarjo menghentikan penyelidikan dugaan gratifikasi terkait pengadaan lelang alat kesehatan kedokteran dan KB pada 2003 senilai Rp 8,5 miliar di RSUD Sidoarjoselengkapnya
Pemkab Trauma Proyek Pembangunan Fisik
MOJOKERTO - Besarnya pengembalian uang yang diminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari pelaksanaan proyek fisik APBD tahun 2013 membuat Pemkab Mojokerto trauma.selengkapnya
Rp 36 Miliar terancam Menguap
Pemkab Mojokerto Gagal Laksanakan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pengembalian puluhan miliar dana APBD tahun 2013 yang pemakaiannya dianggap janggal.selengkapnya
BPK Kritik Dominasi Biaya Birokrasi di Daerah
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memperbaiki postur belanja transfer daerah.selengkapnya
Temuan BPK dalam Laporan Keuangan DKI Jakarta 2013
Status : Wajar dengan pengecualianselengkapnya
Ahok Bersihkan Birokrasi Pasca-Audit BPK
Pelaksan tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, tak terlalu risau akan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap penggunaan anggaran DKI pada 2013, yang memberi predikat "wajar dengan pengecualian".selengkapnya
BPK Lakukan Audit Khusus Terhadap Dua Temuan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan investigasi khusus atas laporan keuangan pemerintah DKI Jakarta pada 2013selengkapnya
BPK : Tak Ada Politisasi
Badan Pemeriksa Keuangan RI membantah ada politisasi penilaian laporan keuangan.selengkapnya
Ahok Berniat Ganti Kepala BPKD
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja {urnama menilai kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Endang Wijayanti Buruk. Selengkapnya
Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
Download selengkapnya
Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
Download selengkapnya
Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
Download selengkapnya
Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Download selengkapnya
Perda Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS
Download selengkapnya
Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
Download selengkapnya
Dana Bansos Rp 1 M Disoal BPK
BATU - Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Batu tersandung masalah. Selengkapnya
Sosialisasi ke-BPK-an dalam rangka business visit STIESIA
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
Bertempat di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Ke-BPK-an dalam Rangka Business Visit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. Acara dimulai dengan sambutan dari dosen pendamping Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya,...
Kunker Pakai Jasa Perjalanan Dilarang
SIDOARJO - Para pejabat Pemkab dan DPRD Sidoarjo harus mengembalikan uangperja- lanan dinas dan kunjungan kerja (kunker) yang menggunakan jasa agen. Selengkapnya
Pakai Agen Travel, BPK Semprit Dewan
Diminta Kembalikan Kelebihan Dana Kunker
SIDOARJO - Para wakil rakyat di gedung DPRD Sidoarjo yang masa jabatannya segera berakhir kini dibuat kelabakan. Selengkapnya
BPK Akan Mengaudit Kinerja BPK
Jakarta - Rizal Djalil resmi menjabat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan menggantikan Hadi Poernomo yang memasuki masa pensiun 21 April lalu. Selengkapnya
Penyerahan LHP atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Partai Politik Tahun Anggaran 2013
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, melakukan kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2013 pada DPD/DPC Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan ini diselenggarakan...
Pendampingan Keterangan Ahli
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
Pada hari Selasa tanggal 22 April 2014, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, melakukan pendampingan Ahli Auditor BPK RI, Fajar Suryagama dalam rangka memberikan keterangan ahli dalam persidangan atas kasus dugaan penyimpangan dana pengadaan pembangunan dan pengoperasian SIAK ( System Informasi Administrasi Kependudukan)...
BPK Masih Awasi Utang Jatim Park
Batu- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali menyoroti piutang pajak aerah dari grup Jatim Park sebesar Rp22 miliar yang belum sanggup ditagih oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Batu sejak 2003.
Selengkapnya
BPK Segera Gelar Pemilihan Ketua : Hasil audit lembaga tersebut dinilai belum maksimal
JAKARTA, Koran Tempo — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memilih pengganti Hadi Poemomo sebagai ketua lembaga tersebut dalam waktu dekat. Selengkapnya
Verifikasi Tunggakan Rp 77,5 M
SAMARINDA, Jawa Pos - Piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) di Samarinda yang tertunggak sejak 2007 hingga 2011 masih diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim. Keabsahan data tunggakan Rp 77,5 miliar yang berpotensi diterima daerah itu sedang diverifikasi. 14-3-2014 K Jawa Pos BPK Nasional hal 13
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME
PERDA 10 salinan REKLAME new FINAL 2 1
MEMBEDAH TRANSAKSI PEMDA
JAKARTA, Koran Tempo - Program akses data rekening pemerintah daerah yang digagas BPK tergolong spektakuler. Selengkapnya
BPK Minta Pembukaan Data Bank Tunggu Amandemen
JAKARTA, Koran tempo — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poenomo meminta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Selengkapnya
Sosialisasi Pengisian SPT PPh Pasal 21 dan Penyampaiannya Melalui E-Filling
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2014 melakukan kegiatan Sosialisasi Pengisian SPT PPh Pasal 21 dan Penyampaiannya melalui e-Filling. Sosialisasi yang dilaksanakan di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini dibuka...
BPK Siap Audit Proyek Bus Transjakarta
JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan telah menerima permintaan khusus dari pemerintah DKI Jakarta untuk memeriksa hasil lelang pengadaan bus Transjakarta. Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam dokumen proyek pengadaan 656 bus senilai hampir Rp 1 triliun itu'. Selengkapnya
KISRUH BUS BARU TRANSJAKARTA : Ahok Kejar Nama Oknum Pejabat
Inspektorat mengakui baru menemukan indikasi kejanggalan.
JAKARTA — Pemerintah DKI Jakarta meneruskan laporan dari Inspektorat terkait dengan proyek pengadaan bus baru Transjakarta kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diaudit lebih teliti. Laporan Inspektorat menemukan ada beberapa kejanggalan dalam proyek senilai hampir Rp 1 sekali ada prosedur yang salah dalam proyek pengadaan ratusan bus yang belakangan sebagian ditemukan berkarat dan rusak itu....
Kumpulkan Auditor: Cegah Korupsi, Bangun Kerjasama dengan KPK dan Kepolisian
SURABAYA - Inspektorat Pemprov Jawa Timur (Jatim), kemarin mengumpulkan seluruh auditor seprovinsi ini untuk merumuskan strategi pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan. Selengkapnya
BPK Telisik Dana Bansos Jelang Pemilu
BADUNG, SURYA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memonitor penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk kepentingan bantuan sosial atau hibah dan bentuk lainnya menjelang Pemilihan Umum 2014. Selengkapnya
Kedaulatan Pangan Vital, BPK Pantau 97 Sentra Produksi
JAKARTA, KOMPAS Badan Pemeriksa Keuangan menilai, kedaulatan pangan sangat vital bagi sebuah negara. Untuk itu, lembaga ini ikut memantau daerah sentra pangan.Selengkapanya
BPK Ungkap Akar Pelanggaran: Permendag Memberi Peluang Terjadinya Konflik Kepentingan
JAKARTA, KOMPAS — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo mengungkapkan, dua peraturan Menteri Perdagangan membuka peluang terjadinya penyimpangan impor beras. Hal itu memicu terjadinya konflik kepentingan dalam diri surveyor saat melakukan pemeriksaan beras. Selengkapnya
BPK Setujui Ganti Rugi Petani Korban Bencana: Untuk Mendukung Ketahanan Pangan
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong pemerintah agar memberikan ganti rugi kepada petani korban bencana alam. Ganti rugi bisa digunakan untuk membeli pupuk dan bibit tanaman baru sehingga ketahanan pangan dan jaminan sosial petani terjaga.
"Kalau petani yang tidak bisa panen karena bencana tidak diberi ganti rugi, mereka bisa beralih profesi menjadi buruh serabutan. Ketahanan pangan bisa terganggu,” jelas...
Orang Dalam Keruk Miliaran Rupiah
Biaya koordinasi untuk orang dalam di kementerian sebanyak 30% dari keuntungan importasi beras asal Vietnam. Selengkapnya
BPK: Ada Tiga Kejanggalan Beras Impor
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo menyatakan pihaknya sedang memeriksa skandal impor beras asal Vietnam. "Kami sedang melakukan pengumpulan data". Pertama adanya perbedaan jenis beras impor, kedua, adanya penyatuan hak dari dua peraturan, ketiga surveyor luar negeri yang ditunjuk pemerintah tidak transparan. Selengkapnya
BPK Minta Kejari Periksa Ulang 90 Saksi Korupsi Perjalan Dinas
LAMONGAN, SURYA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan mulai memeriksa ulang 90 saksi terkait dugaan korupsi dana perjalanan dinas DPRD Lamongan tahun 2012 sebesar Rp3,2 miliar, Rabu (5/2). Selengkapnya
DPRD Minta Pemda Ajukan Audit BPK: Agar Bagi Hasil Banyak
SIDOARJO - Sidoarjo merupakan salah satu daerah penghasil gas alam. Banyak pengeboran gas. Namun, ekplorasi dan eksploitasi gas alam itu tidak sebanding dengan pendapatan yang masuk ke kas daerah (kasda). Selengkapnya
Terdakwa Gugat Audit BPK
TERDAKWA kasus dugaan korupsi penyertaan modal dari APBD Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, ke PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) pada 2006-2007, Siswadi, mengajukan gugatan perdata terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke Pengadilan Negeri Semarang.4-2-2014 BPK Prov Jateng MI hal 11
Rp 6 Miliar Terindikasi Fiktif: Penyaluran Dana Hibah dan Bansos Salahi Aturan
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh menemukan, penyaluran dana hibah dan bantuan sosial dalam APBD Aceh 2012 senilai Rp 6 miliar bermasalah. Modusnya antara lain rekayasa dokumen persyaratan penerima bantuan, penerima fiktif, dan ada pula 18 yayasan dan organisasi yang menerima dana terus-menerus. Selengkapnya
Wajib Diaudit Investigatif : Bau Tak Sedap Pantura
BPK pernah mengudit proyek perbaikan jalur pantura. KPK juga berjanji siapmenyelidiki proyek ini. Namun hingga kini belum ada langkah nyata dari kedua lembaga tersebut. ... sejauh ini BPK dalam memeriksa Kementeri-anPekerjaanUmum(PU) hanya bersifat sampel. Karena itu Uchok menyarankan perlu audit khusus terhadap proyek di sepanjang jalur pantura. Jika BPK melakukan audit khusus yang mempertimbangkan aspek anggaran dan aspek teknis,...
BPK Mengakses Anggaran Secara Online : Mencegah intervensi dalam pemeriksaan keuangan negara
Pusat Data Keuangan Nasional nantinya bisa mengakses transaksi keuangan yang menggunakan dana dari anggaran pemerintah pusat dan daerah serta anggaran setiap badan usaha milik negara (BUMN). “Anggaran dari APBN. I APBD, maupun BUMN sebesar I Rp 4.200 triliun dapat terpan-tau secara online dan real time," ujar Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poemomo, di sela-sela seminar bertajuk “Strategi Peningkatan...
Permainan Dana Bansos Dapat Dilacak
Pusat Data Keuangan Negara yang dapat dilihat secara real time dan online memungkinkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengetahui adanya penyalahgunaan dana bantuan sosial pada masa pemilu mendatang. ‘Sistem elektronik ini dapat dijadikan semacam kamera pemantau, sehingga BPK dapat mengawasi setiap saat," tutur Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo kemarin. Melalui sistem data terpusat ini,BPK dapat melihat semua transaksi atau...
BPK Awasi Penggunaan Anggaran untuk Pemilu
Badan Pemeriksa Keuangan mengaku mengawasi penggunaan anggaran menjelang dan pasca-Pemilihan Umum 2014 karena anggaran cenderung semakin banyak disalahgunakan. Fokus pengawasan ialah pada belanja yang berhubungan dengan kebutuhan sosial serta anggaran penyelenggaraan pemilu.21-01-2014 BPK Nasional Media Indonesia Hal 4
Kerja Sama Kementerian BUMN dan BPK
Kemcnterian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjalin kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, di Jakarta, Jumat (17/1). Keija sama ini tidak hanya berlaku pada Kementerian BUMN saja, tetapi juga pada seluruh BUMN. 20-01-2014 BPK Nasional Kompas Hal 18
Usul Pakai Rupiah
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengusulkan kepada pemerintah agar mewajibkan perusahaan-perusahaan di Tanah Air untuk selalu menggunakan mata uang rupiah dalam transaksi dan kontrak proyek. "Di Singapura, selalu menggunakan mata uangnya sendiri dalam transaksi proyek di dalam negerinya. Tidak ada yang menggunakan euro atau dolar AS. Kalau nggak pakai dolar Singapura, nanti disuruh tukar lagi,'' ujarnya seperti dikutip kompas.com, akhir...
Pertamina Harus Penuhi Rekomenasi BPK
Alasan penaikan harga elpiji 12 kg yang dilakukan PT Pertamina (persero) bukan tanpa dasar hukum. Selain untuk menjaga kelangsungan bisnis korporasi, hal itu juga merupakan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan adanya kerugian bisnis elpiji nonsubsidi 12 kg pada periode 2011-0ktober 2012 sebesar Rp7.73 triliun. Masih menurut hasil audit BPK, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN),...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Provinsi Jawa Timur
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
Pada hari kamis tanggal 9 Januari 2014, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, melakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Efektivitas Kegiatan Audit dan Reviu Laporan Keuangan (LK) oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012...
Saat Bersaksi, Andi Berlagak Pilon sebagai Menpora
Andi Mallarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, berlagak pilon dan mengaku tidak tahu-menahu tugasnya sebagai menteri. “Saya tidak pernah tahu ada aturan seperti itu. Saya tidak pernah disodori untuk menandatanganinya. Saya tahunya Sekmen (Wafid Muharam) melaporkan semuanya sudah berjalan sesuai ketentuan,” terang Andi di hadapan majelis hakim yang diketuai Amin Ismanto. Begitu pula saat ditanya tentang pengajuan anggaran multiyears,...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014, melakukan kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada Pemerintah Kota Batu, Kota Blitar dan Kabupaten Mojokerto. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Muzakkir, menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan...
Akhirnya Naik Rp1000 /kg
Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan, pemerintah dan Pertamina sepakat untuk memangkas kenaikan harga elpiji 12 kg dari Rp 3.959 per kg menjadi Rp 1.000 per kg. "Awalnya kan harga Rp 70.200 per tabung, lalu naik jadi Rp 117.708 pertabung. Nah, mulai besok (hari ini, Red) turun lagi jadi Rp 82.200 per tabung," ujarnya setelah rapat konsultasi di kantor Badan...
Harga Elpiji Naik Rp1.000, Pertamina Rugi Rp5,3 Triliun
Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyatakan revisi kenaikan harga jual elpiji 12 kilogram sesuai dengan kesepakatan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan jajaran menteri perekonomian. Menurut dia, penurunan kenaikan harga didasari pertimbangan, khususnya daya beli masyarakat.
Ketua BPK Hadi Poemomo merekomendasikan empat pertimbangan terkait dengan bisnis elpiji Pertamina. Pertama, sesuai dengan biaya perolehan untuk mengurangi kerugian Pertamina dengan...
Pertamina Rugi 6,5 Triliun
Terkait dengan polemik kenaikan harga yang terjadi dalam beberapa hari ini, sebuah rapat konsultasi diadakan di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, Senin (6/1). Rapat dihadiri antara lain oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik. Menteri BUMN Dahlan Iskan, Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan, serta Ketua BPK Hadi Poernomo didampingi...
Rugi Elpiji Di Depan Mata
Kerugian sudah membayang jelas di depan mata para agen dan pengecer elpiji nonsubsidi kemasan 12 kg begitu PT Pertamina (Persero) mengumumkan revisi kenaikan harga elpiji kemasan 12 kg dari Rp 3.900/ kg menjadi Rp 1.000/kg. Angka kenaikan harga Rp1.000 per kg muncul pertama kali dari Dahlan Iskan seusai pertemuan di kantor BPK. Ketua BPK Hadi Purnomo dan Menteri Koordinator...
Penyerahan LHP Atas Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran Dan Reklame Kota Malang
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat Tanggal 3 Januari 2014, melakukan serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran dan Reklame pada Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2012 dan Semester I 2013. Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Muzakkir kepada...
Tulisan Hukum “Pembentukan dan Pengelolaan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu”
Download selengkapnya
Ketua Wajib Kembalikan Rp500 Ribu : Sebut Sekretariat DPRD Tidak Tertib
Surabaya - Perlahan-lahan nominal pengembalian para anggota terkait ketidakberesan pembayaran tiket pesawat dalam perjalanan dinas mulai terkuak. Selengkapnya
Kerugian Negara Rp 7,4 Triliun ; Perhitungan BPK atas FPJP Bank Century
JAKARTA - Pantas masyarakat terus mendorong KPK agar segera mengungkap kasus Bank century. Selengkapnya
Century Rugikan Negara Rp 7,4 T ; Temuan BPK Bisa Jerat Tersangka Lain
JAKARTA, SURYA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan kerugian negara akibat aksi penyelamatan Bank Century pada 2008 adalah Rp 7,4 triliun. Selengkapnya
BPK: Rugi Rp 7 Triliun ; Dakwaan Budi Mulya Buka Tabir Kasus Bank Century
JAKARTA, KOMPAS - Badan Pemeriksa Keuangn merampungkan laporan pemeriksaan perhitungan kerugian negara dalam lasud dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Selengkapnya
FITRA : Hibah Bisa Jadi Celah Korupsi
SURABAYA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur menukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan adanya koruptor kakap di provinsi ujung timur Pulau Jawa ini. Selengkapnya
BPK RI Membangun Kerjasama dengan APH, dan APIP Demi meningkatkan Akuntabilitas Serta transparansi Pengelolaan Keuangan Negara
Warta Metropolis Jatim - Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta membangun strategi pemeriksaan yang lebih efektif untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dari entitas-entitas yang menjadi tanggung jawab Badan Pemeriksa keuangan (BPK), Auditorat Keangan Negara (AKN) V BPK RI memandang perlu untuk membangun kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat pengawa Internal Pemerintah (APIP). Selengkapnya
BPK Minta Seluruh Bantuan Siswa Miskin Disalurkan
KARAWANG - Badan Pemeriksa keuangan (BPK) meminta serapan Bantuan Siswa Miskin (BSM) 2013 mencapai 10 persen. Selengkapnya
Kabupaten Jember Tandatangani Juknis E-Audit
Jember, Kamis, 5 Desember 2013, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini melaksanakan penandatanganan Keputusan Bersama tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dengan Pemerintah Kabupaten Jember. Penandatangan dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Jember pada pukul 14.00 WIB. Sampai dengan saat ini telah dilaksanakan penandatanganan Keputusan...
BPK bersama APIP dan APH Adakan Forum Komunikasi TLRHP di Jawa Timur
Surabaya, Selasa (3 Desember 2013) - Badan Pemerika Keuangan Republik Indonesia (BPK) menyelenggarakan Forum Komunikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan Aparat Penegak Hukum (APH) dengan tema "Mewujudkan Akuntabilitas, Meningkatkan Kinerja, Menuju Pemerintah Yang Bersih, Berwibawadan Berdaya Saing" di Hotel Bumi Surabaya.
Forum yang dibuka secara resmi oleh Anggota BPK, Dr. Agung Firman Sampurna,...
Soroti Dana APBD di Deposito : Kental Aroma Fee Pribadi
JAKARTA - Penempatan dana anggaran dan belanja daerah (APBD) di deposito bank dianggap rentan penyelewengan. Selengkapnya
KPK Periksa 12 Orang di Tangerang Selatan
TANGERANG SELATAN, KOMPAS - Penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di tangerang Selatan dan Banten terus dikebut Komisi Pemberantasan Korupsi. Selengkapnya
Raperda Berbau Kongkalikong : Dibuat Setelah BPK Menemukan Kejanggalan Rp1,9 Miliar
PASURUAN - Pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif perubahan Perda Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga baeraroma kongkalikong. Selengkapnya
Koruptor Proyek Hambalang Disingkap
JAKARTA, KOMPAS - Kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat, disidangkan pertama kalinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (7/11), dengan terdakwa Deddy Kusdinar. Selengkapnya
BPK Akan Audit DKI
JAKARTA, KOMPAS - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta akan mengausit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah menemukan sejumlah penyimpangan pengguanaan anggaran. Selengkapnya
Koruptor Bisa Diadili Tanpa Audit: Tak Perlu Terpaku Perhitungan Kerugian Negara
SURABAYA, SURYA - Pengadilan Tindak pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya memberi lampu hijau bahwa sidang kasus korupsi bisa dilakukan tanpa adanya audit dari BPK maupun BPKP. Selengkapnya
3 Kapolres Kasus Belum Beres: Masih Ngendon di Meja Auditor
SURABAYA, SURYA - Janji Kombes Po Coki Manurung, Kapolrestabes Surabaya waktu itu, untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahun Anggaran 2010 DPRD Surabya belum kelar. Selengkapnya
Banyak Data yang Diajukan Tak Lengkap
Lambannya proses audit dalam perkara korupsi yang diajukan polisi dan kejaksaan diakui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Perwakilan Badan Pengawasan keuangan an Pembangunan (BPKP). Selengkapnya
Utang Kasus Korupsi Terbelit Audit : Jadi Pingpong Penyidik-Auditor; Berpotensi Jadi Mainan
SURABAYA, SURYA - Puluhan jasus korupsi masih menumpuk di meja penyidik Satuan Pidana Korupsi (Sat Pidkor) Polda Jatim. Selengkapnya
Ada Fee Rp45 M untuk Andi : Hasil Audit Proyek Hambalang oleh BPK
JAKARTA, SURYA - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat telah menyelesaikan telaahnya terhadap audit investigasi proyek Hambalang tahap II yang diserahkan Badan pemeriksa keuangan (BPK). Selengkapnya
Win Bayar Ganti Rugi, Uang Numpuk Rp4,3 M : Saiful Ilah Ikhlas Uang Masuk Kasda
SIDOARJO - Mantan Bupati Sidoarjo Win Henarso akhirnya meyerahkan ganti rugi Rp 2 miliar ke Kejari Sidoarjo. Selengkapnya
Aparat Lambat Merespon Temuan BPK : Tak proaktif mengusut kasus Atut dan kerabatnya
SERANG - Sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Gubernur Ratu Atut Chosiyah banyak yang mandek di kepolisian dan kejaksaan. Selengkapnya
Penyembelihan Hewan Qurban BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Qurban 1434 H, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Perwakilan Provinsi Jawa Timur melaksanakan penyembelihan hewan qurban. Penyembelihan hewan qurban dilaksanakan di halaman belakang Masjid Baitul Hasib BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013.
Jumlah hewan qurban yang disembelih untuk tahun ini berjumlah 2 ekor sapi dan 9 ekor kambing....
BPK yang Nirpolitikus
Kasus Akil Mochtar dengan telak membenarkan keraguan banyak kalangan. Masuknya individu mantan politikus partai ke dalam lembaga non perwakilan akan memengaruhi kinerja lembaga yang ditempatinya. Selengkapnya
Politisasi Bahayakan Supreme Audit
Banyak gagasan dalam revisi UU BPK. Kalau BPK menjadi penentu tunggal kerugian negara, bagaimana dengan lembaga auditor yang lain? Berikut ulasantajam Rhido Jumadi Piliang, dosen FH Universitas Trunojoyo. Selengkapnya
Genjot Penerimaan Pajak, Dorong Layanan Online
JAKPUS - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mendorong Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI meningkatkan pelayanan pajak secara online. Selengkapnya
Soal Bansos Atut, BPK Salahkan DPRD Banten
JAKARTA - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri mempertanyakan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten yang memberikan persetujuan atas pencairan anggaran hibah dan bantuan sosial. Selengkapnya
KPK Bidik Dana Bansos Atut
BPK: 39 lembaga penerima hibah 2011 senilai Rp56,5 miliar belum melaporkan penggunaannya. Selengkapnya
BPK Akan Investigasi Proyek Keluarga Atut
Selain di daerah, keluarga Atut menguasai proyek berskala nasional. Selengkpanya
Koalisi Desak BPK Bukan Anggota Parpol
SURABAYA, SURYA - Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK) menolak campur tangan partai politik dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selengkapnya
Status WTP Dinilai Bisa diperjualbelikan
SURABAYAQ - Independensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai dipertanyakan. Selengkapnya
Pemerintah Akan Dilibatkan dalam Pemilihan Anggota BPK : Jumlah anggota BPK dinilai terlalu banyak
JAKARTA - Kruta Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Badan pemeriksa Keuangan (BPK) Anna Muawanah mengatakan ada beberapa perubahan besar alam draf Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Selengkapnya
BPK Telisik Penyimpangan APBD Banten ; KPK akan diundang dalam forum tindak lanjut
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas hibah, bantuan sosial, dan belanja di Dinas Bina Marga , Tata Ruang, serta Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012. Selengkapnya
Cegah Korupsi, Pemprov Gandeng Empat Lembaga
Apresiasi positif dari Tim Kopsurgah KPK an BPKP tidak lepas dari kerja keras Pemprov Jatim menjalankan mekanisme pencegahan tindak korupsi. Selengkapnya
Modal Rp2 M untuk BPRS Disoal BPK : Penyertaan Dana Tidak Dibarengi dengan Payung Hukum
MOJOKERTO - Laporan keuangan APBD 2012 Kota Mojokerto boleh menyandang status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tapi hal ini bukan berarti tak ada sesuatu yang disoal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Selengkapnya
Kekayaan BUMN Idealnya Dipisahkan dari Keuangan Negara : BPK harus tetap mengaudit alukasi subsidi BUMN
JAKRTA - Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berpendapat, idealnya seluruh kekayaan badan usaha mili negara (BUMN) dipisahkan ari keuangan negara. Selengkapnya
Sulawesi Selatan Berutang Rp7,9 Miliar untuk Jamuan Makan
MAKASSAR, KOMPAS - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hingga kini masih berutang kepaa sejumlah rekanan sebesar RP7,9 miliar untuk jamuan makan dan minum di sejumlah restoran dan hotel. Selengkapnya
Demi Hasil Audit yang Berwibawa
"KKN itu karena ada niat dan kesempatan. Kami harus menutup lubang kesempatan itu dengan melakukan monitoring yang kuat." Selengkapnya
BPK Temukan Penyimpangan tender di TVRI : Tanda tangan pemenang tender diduga dipalsukan
JAKARTA _ Badan Pemeriksa keuangan menemi8kan inikasi penyimpangan dalam proses pengadaan program paket siap siar senilai Rp47,8 miliar di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republi Indonesia. Selengkapnya
Penandatanganan E-Audit BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Dengan Kabupaten Dan Kota Probolinggo
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
Probolinggo, Selasa (1 oktober 2013) - BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini melaksanakan penandatanganan Keputusan Bersama tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dengan Pemerintah Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo. Penandatanganan dengan Kota...
Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Sidoarjo – Pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2013 BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur Jalan Raya Juanda Sidoarjo, upacara dimulai pada pukul 08.00 wib bertindak sebagai inspektur upacara Kepala Sekretariat Perwakilan Teguh, SE dan diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan BPK RI...
BPK Temukan Pemborosan Anggaran Rp46,24 Trilliun
Buruknya sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintah mengakibatkan pemborosan keuangan negara secara luar biasa. Selengkapnya
Negara Berpotensi Rugi Rp56 T ; Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I
Jakarta - Praktik penggunaan anggaran negara tiak pernah luput dari indikasi kerugian negara. Selengkapnya
BPK Temukan Kasus Ketidakpatuhan
Jakarta, Kompas - Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan Ikhtisar Hasil pemeriksaan Semester I Tahun 2013 ke DPR dan DPD, Selasa (i/10), di Geung Parlemen, Senayan, Jakarta. Selengkapnya
Audit Kinerja BPK terhadap KPK Ditagih : Khususnya Terkait Barang Sitaan
JAKARTA - Audit kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditagih kalangan DPR.
selengkapnya
Pembuktian Kerugian Negara Menghambat
JAKARTA, KOMPAS - Frasa "dapat merugikan keuangan negara" diusulkan dihilangkan dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBD Tahun Anggaran 2013
Download selengkapnya
BPK MENDORONG NON CASH TRANSACTION DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Surabaya, Jumat (6 September 2013) – Dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah serta upaya pencegahan terjadinya korupsi, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), Hadi Poernomo melakukan pembahasan dengan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, untuk mendorong non cash transactions di dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan di Jawa Timur,...
Kepala Daerah Trauma Kelola Bansos
Pelaksanaan program bansos dan hibah tidak akan menimbulkan masalah bila kepala daerah mematuhi aturan perunangan yang ada. Selengkapnya
BPK MENDORONG NON CASH TRANSACTION DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Surabaya, Jumat (6 September 2013) – Dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah serta upaya pencegahan terjadinya korupsi, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), Hadi Poernomo melakukan pembahasan dengan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, untuk mendorong non cash transactions di dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan di Jawa Timur,...
Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah
Download selengkapnya
Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah
Download selengkapnya
Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah
Download selengkapnya
Perda Kabupaten Jombang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Retribusi Ijin Gangguan
Download selengkapnya
Perda Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan
Download selengkapnya
Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Download selengkapnya
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah Tandatangani Keputusan Bersama e-Audit dengan 21 Pemerintah Daerah
Sidoarjo, Jumat (26 April 2013) – BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini melaksanakan penandatanganan Keputusan Bersama tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Pemerintah Kabupaten Gresik bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jl....
BPK RI Perwakilan Jatim Tanda Tangani Keputusan Bersama E-Audit
Sidoarjo, Jumat (28 Desember 2012) - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada hari ini secara resmi telah menandatangani Keputusan Bersama tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dengan lima entitas pemeriksaan di Provinsi Jawa Timur yang menjadi piloting project pelaksanaan...
Rakornis Perwakilan BPK RI Wilayah Barat di Perwakilan Jawa Timur
Sidoarjo, Senin (03 Desember 2012) - Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah Diskusi Antar Perwakilan BPK RI Wilayah Barat dengan tema "Melalui Rakornis Wilayah Barat Kita Tingkatkan Profesionalisme"yang dilaksanakan pada hari Rabu, 28 November 2012 hingga hari Jumat, 30 November 2012 di Hotel JW Marriott, Jalan Embong Malang 85-89, Surabaya. Kegiatan diskusi ini diikuti...
Perda Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Download selengkapnya
Perda Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2012 tentang APBD Tahun Anggaran 2012
Download selengkapnya
Perda Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
Download selengkapnya
Perda Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
Download selengkapnya
Perda Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
Download selengkapnya
Perda Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan Pemilukada 2013
Download selengkapnya
Perda Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat
Download selengkapnya
Perda Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian
Download selengkapnya
Perda Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2012 tentang APBD Tahun Anggaran 2012
Download selengkapnya
Perda Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian BPR Syariah Magetan
Download selengkapnya
Perda Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemkab Magetan
Download selengkapnya
Perda Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
Download selengkapnya
Perda Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan
Download selengkapnya
Sosialisasi Motivasi Kerja Sukses dan Bahagia
Sidoarjo - 31 Oktober 2012. Seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada hari Selasa, 30 Oktober 2012 mendapatkan kesempatan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan kesehatan yang bertema "Motivasi Kerja yang Sukses dan Bahagia". Acara yang dilaksanakan di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jalan Juanda, Sidoarjo ini menghadirkan Dr. Hamidah, Msi, Psi dari Universitas Airlangga,...
Semangat Sumpah Pemuda Ke 84 Mantapkan Kemandirian, Kreativitas dan Kebangsaan Menuju Komunitas Asean 2015”
Sidoarjo (30 Oktober 2012) - Sumpah Pemuda adalah bukti sejarah kebangkitan Semangat Pemuda dan simbol pemersatu pemuda pemudi dalam perjuangan memerdekakan Indonesia yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur, ikut serta memperingati hari tersebut dengan melaksanakan upacara bendera pada tanggal 29 Oktober 2012 yang dimulai pada pukul 08.00 dan dipimpin oleh Kepala Perwakilan...
Sosialisasi Bimbingan Teknis Anggota DPRD Di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Sidoarjo, 25 Oktober 2012. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian didaerah merupakan salah satu fungsi dari Kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 menegaskan Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pemerintahan daerah untuk mendukung kemampuan...
BPK RI Perwakilan Jawa Timur Gelar Sertijab Kepala Perwakilan
Sidoarjo, Kamis (04 Oktober 2012) - BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini menyelenggarakan acara serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya dijabat oleh DR.Heru Kreshna Reza, pada hari ini diserah terimakan kepada Drs.Muzakkir berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 135/K/X-X.3/06/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan...
Penyerahan LHP Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Parpol TA 2011 di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Sidoarjo - Kamis, 13 September 2012. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2011. Laporan-laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan pada hari Kamis, 13 September 2012 adalah LHP pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan partai politik yang bersumber dari...
Rumit, Kejaksaan Pakai BPKP
Sumber
:
Kompas
Hari
:
Selasa
Tanggal
:
11 September 2012
Halaman
:
4
Berita Selengkapnya
Pilwali yang Tersandung “Batu”
Sumber
:
Jawa Pos
Hari
:
Selasa
Tanggal
:
11 September 2012
Halaman
:
4
Berita Selengkapnya
Hasil Appraisal Belum Transparan
Tunjangan Rumas Dewan, Bupati Akui di Kisaran Rp 9 Juta
Sumber
:
Jawa Pos
Hari
:
Senin
Tanggal
:
10 September 2012
Halaman
:
34
Berita Selengkapnya
