Belum ada perubahan pengerjaan proyek dari kontraktor dan belum maksimalnya kinerja pengawas dengan serius, membuat kalangan dewan kecewa sehingga membuat rekomendasi yang dituangkan dalam Pansus LHP BPK.
Menurut Anggota Pansus LHP BPK, Mujid Riduwan, tiap tahun dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pekerjaan proyek, kebanyakan kurang volume atau tak sesuai bestek. Jumlahnya rata-rata miliaran. Dan setiap tahun dinas terkait tidak ada pembenahan yang seharusnya melakukan secara menyeluruh.
Untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, maka diminta agar dinas terkait mempertimbangkan rekanan yang menjadi temuan, untuk bisa mengikuti lelang pekerjaan maupun proyek Penunjukan Langsung (PL). Harus ditindak tegas siapapun orangnya, meski itu titipan dari orang penting. ”Saya melihat rata-rata temuan tiap tahunnya tidak ada perubahan yang maksimal,” ujarnya.
Selain sanksi tegas tidak hanya pada kontraktor, tetapi juga pada Tim Pengawas dan Konsultan Pengawas harus ikut bertanggung jawab atas temuan BPK. Karena bisa saja karena hitungan konsultan tidak melihat kondisi riil lapangan, sehingga jadi masalah. Begitu juga pada pengawas, harus aktif melakukan pengawasan. Jangan hanya pertama dan terakhir melihat proyek di lapangan, tetapi harus dilakukan per termin.
