PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH...
Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara tanggal 14 Januari 2004 sebagaimana diamanat dalam Pasal 1
angka 23 dinyatakan Badan Layanan Umum,...
AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA HIBAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
Pemilihan umum sebagai salah satu instrument mencapai kesejahteraan umum
secara prosedural diwujudkan melalui suatu mekanisme penyelenggaraan. Kemunculan
sistem demokrasi diharapkan mampu mendukung kemajuan ekonomi di suatu...
KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, DAN PENDANAAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA
Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat dunia
dengan jumlah penduduk 270,20 juta jiwa (sensus penduduk tahun 2020 oleh Badan Pusat
Statistik). Setiap individu/jiwa...
ANALISIS KOMPARATIF KETENTUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH TERHADAP BEST PRACTICES INTERNASIONAL
PENDAHULUAN
Seperti di kebanyakan negara-negara berkembang, Bank Dunia adalah pendorong dibalik reformasi pengadaan barang dan jasa di Indonesia....
TULISAN HUKUM: KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG...
PENDAHULUAN
Keuangan negara/daerah merupakan uang rakyat yang bersumber dari rakyat dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pengelolaan keuangan negara/daerah...
Tulisan Hukum: MODUS-MODUS PERSEKONGKOLAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Pengadaan barang/jasa memiliki porsi atau persentase yang cukup besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Besarnya porsi anggaran tersebut menyebabkan rawan terjadinya penyelewengan. Pemerintah...
Tulisan Hukum : “MEMAHAMI PENGGABUNGAN, PELEBURAN ATAU AKUISISI BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM PERSPEKTIF...
Tulisan Hukum "MEMAHAMI PENGGABUNGAN, PELEBURAN ATAU AKUISISI BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA"
Tulisan Hukum : “Penjualan Kendaraan Peorangan Dinas”
Download selengkapnya
Tulisan Hukum “Obligasi Pemerintah Daerah: Alternatif Pendapatan Daerah”
Download selengkapnya
Indonesian
Afrikaans
Albanian
Amharic
Arabic
Armenian
Azerbaijani
Basque
Belarusian
Bengali
Bosnian
Bulgarian
Catalan
Cebuano
Chichewa
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
Corsican
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Esperanto
Estonian
Filipino
Finnish
French
Frisian
Galician
Georgian
German
Greek
Gujarati
Haitian Creole
Hausa
Hawaiian
Hebrew
Hindi
Hmong
Hungarian
Icelandic
Igbo
Irish
Italian
Japanese
Javanese
Kannada
Kazakh
Khmer
Korean
Kurdish (Kurmanji)
Kyrgyz
Lao
Latin
Latvian
Lithuanian
Luxembourgish
Macedonian
Malagasy
Malay
Malayalam
Maltese
Maori
Marathi
Mongolian
Myanmar (Burmese)
Nepali
Norwegian
Pashto
Persian
Polish
Portuguese
Punjabi
Romanian
Russian
Samoan
Scottish Gaelic
Serbian
Sesotho
Shona
Sindhi
Sinhala
Slovak
Slovenian
Somali
Spanish
Sudanese
Swahili
Swedish
Tajik
Tamil
Telugu
Thai
Turkish
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Welsh
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu