Pendidikan vokasi memiliki beban berat untuk menjaga kondisi perekonomian di Jatim tetap stabil dan tidak jatuh pada wilayah income middle trap. Karena itu, revitalisasi SMK di Jatim butuh upaya ekstra agar lebih cepat direalisasikan secara menyeluruh. Komitmen itu pun telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jatim tentang Percepatan Revitalisasi SMK.
Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman menjelaskan, percepatan revitalisasi dilakukan dengan banyak hal. Selain membangun kerjasama kuat dengan berbagai perusahaan, revitalisasi juga dilakukan dengan memberikan pengakuan legal terhadap kompetensi siswa SMK. Selain itu, sekolah juga diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan inovasi, bahkan untuk mengelola keuangannya secara internal.
“Ada 20 SMK yang benar-benar produktif kita usulkan menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Dengan begitu, produk-produk yang selama ini telah dihasilkan siswa SMK bisa dijual,” terang Saiful. Tanpa status BLUD, lanjut dia, jika ada pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), maka itu akan menjadi temuan dan harus dikembalikan ke kas negara.
