Anggota DPRD Kota Malang memberikan santunan kepada anak yatim piatu, Sabtu (23/12). Pemberian santunan itu dilakukan di gedung DPRD Kota Malang. Selain memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan anak dari keluarga tidak mampu, pimpinan DPRD Kota Malang memaparkan kinerja mereka di tahun 2017.
Ketua DPRD Kota Malang Abdul Hakim mengatakan ada beberapa tolok ukur kinerja anggota DPRD Kota Malang. Tolok ukur itu antara lain produk legislasi yang dihasilkan, pembahasan anggaran, juga kerja-kerja pengawasan kepada eksekutif.
Kerja pengawasan itu antara lain pengawasan anggaran. Pihak legislatif bisa melakukan evaluasi terhadap penganggaran, melalui empat langkah evaluasi.
“Evaluasi konsistensi, evaluasi kebijakan, evaluasi legalitas, dan evaluasi dari kesesuaian temuan hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” ujar Hakim.
Hakim menambahkan, ada evaluasi terhadap pembahasan APBD 2018.
“Alhamdulillah APBD Kota Malang 2018 sudah disetujui oleh gubernur, dan tinggal pengesahan saja. Namun tetap ada evaluasi, terhadap penyerahan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara) kita kemarin terlambat. Ke depan ini tidak boleh terjadi lagi sehingga perlu adanya pembahasan jadwal bersama antara legislatif dan eksekutif. Harus ada jadwal untuk pembahasan anggaran. Kalau eksekutif tidak bisa, harus memberikan keterangan secara tertulis kenapa tidak bisa,” tegas Hakim.
