Imbas anggaran APBN yang menipis, Pusat hanya mampu mengelola 10 jembatan timbang dari 20 jembatan yang dulu dikelola oleh Jatim. Muncul wacana Pusat akan menjual pengelolaan jembatan timbang Jatim ke swasta. Mendapat kabar seperti itu, Komisi D DPRD Jatim ramai-ramai menolak rencana tersebut.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Hammy Wahjunianto menegaskan jika untuk tahun ini Pusat hanya mampu mengelola 10 jembatan timbang akibat keterbatasan anggaran yang ada di APBN. Selanjutnya, jika sisanya dikelola swasta sangat tidak mungkin, karena selama jembatan timbang dikelola Dishub Jatim ada kerjasama dengan aparat TNI guna mengawasi terjadinya penyelewengan di lapangan.
“Jelas ini tidak mungkin dan belum dipikirkan oleh Pusat. Karenanya, jika Pusat tidak mampu mengelolanya lebih baik separo jembatan timbang itu diserahkan kembali ke Pemprov Jatim. Namun dengan catatan penyerahannya dilakukan secepatnya agar kita bisa menganggarkan dalam APBD murni 2019,” tegas politikus asal PKS, Selasa (15/5).
Sebagaimana amanah UU Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 bahwa jembatan timbang diserahkan Pusat. Di bidang perhubungan, selain jembatan timbang juga terminal tipe A seperti Terminal Purabaya Bungurasih diambilalih pusat.
Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Jatim Fredy Poernomo menegaskan sangat sulit jika swasta mengelola jembatan timbang mengingat di sana masih ditemukan kenakalan petugas. Tak heran Dishub Jatim menggandeng TNI untuk pengawasan karena memang jembatan timbang memiliki fungsi strategis untuk menjaga stabilitas jalan dan jembatan.
