Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Probolinggo sampai saat ini menunjukkan tren yang baik, khususnya pelaksanaan penatausahaan BMD dari segi inventarisasi oleh operator dan pejabat terkait melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) BMD.
Namun seiring dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah yang kian beragam dan kompleks, peningkatan kualitas akuntabilitas serta tata kelola barang milik daerah harus di sempurnakan selaras dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini.
Karena itu, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Integrasi/koneksi antara SIMDA-BMD dengan SIMDA–Keuangan. Bimtek yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Bentar eks Kantor Bupati Probolinggo di Dringu, diikuti seluruh operator SIMDA-Keuangan dan SIMDA-BMD pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Dalam bimtek ini diperkenalkan proses koneksi dan integrasi data antara SIMDA Keuangan dengan SIMDA BMD. Selanjutnya data keuangan yang dihasilkan oleh Simda Keuangan khususnya belanja modal akan diambil atau ditarik oleh Simda BMD secara online. Jadi operator Simda BMD sejak hari itu sudah tidak bisa input secara manual.
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Santiyono, Senin (16/7) menuturkan bimtek ini sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya pengelolaan barang milik daerah secara baik, akurat, dan dapat diandalkan melalui sistem pengelolaan berbasis teknologi informasi.
“Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari temuan BPK pada tahun 2016 yang lalu, dimana salah satu temuannya agar dilaksanakan integrasi Simda Barang Milik Daerah dan Simda Keuangan di Kabupaten Probolinggo,” ungkapnya.
Santiyono menegaskan, keberhasilan Pemkab Probolinggo dalam pengelolaan BMD integrasi ini adalah bertumpu pada seluruh operator, pengurus barang, dan pejabat-pejabat yang melakukan pengelolaan dan evaluasi BMD pada OPD masing-masing.
Pihaknya optimis jika sistem ini dijalankan dengan benar dan profesional maka kedepan tidak akan ada lagi temuan BPK terkait pengelolaan BMD di Kabupaten Probolinggo. “Satu persatu apa yang menjadi pekerjaan rumah akan kita selesaikan, dan mudah-mudahan Kabupaten Probolinggo ke depan bisa “Zero Temuan BPK,” tandasnya.
