Setelah sempat mengalami ketidakjelasan, akhirnya 14 ribu pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya bisa bernafas lega. Sebab gaji ke-13 yang ditunggu-tunggu akhirnya cair mulai Kamis (1/11). Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya Yusron Sumartono memastikan gaji ke-13 pegawai Pemkot Surabaya cair. Proses pencairan itu bergantung pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Jika sudah diajukan hari ini, maka dipastikan cair ke rekening ASN hari ini juga. Biasanya kalau seperti gaji bulanan, proses pencairannya satu sampai dua hari ini,” kata Yusron saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, kemarin (1/11).
Menurut Yusron, gaji ke-13 yang nanti dicairkan itu adalah gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat di dalam gaji itu, namun tidak termasuk tunjangan kinerja. Sedangkan ASN atau PNS di Pemkot Surabaya sekitar 14 ribu, termasuk anggota dewan. “Jadi, anggarannya kurang lebih sekitar Rp 58 miliar,” kata dia.
Yusron juga memastikan, pencairan gaji ke-13 pada bulan ini tidak menyalahi aturan. Sebab, hal itu juga mengacu pada peraturan atau undang-undang. Pertama, mengacu pada peraturan pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2016 tentang pemberian gaji, pensiunan atau tunjangan ketiga belas pada ASN.
Dalam PP tersebut, Pasal 4 ayat 2 bahwa dalam hal pemberian penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud, apabila belum dapat dibayarkan, pembayarannya dapat dilakukan pada bulan berikutnya. “Penjelasan umumnya juga disampaikan bahwa pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, sehingga kebijakan besaran gaji, pensiun atau tunjangan, diberikan secara proporsional berdasarkan penghasilan setiap bulan,” tegasnya.
Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 52/PMK.05/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan pemberian gaji ASN. Pada pasal 16 ayat 3 dijelaskan bahwa dalam hal pemberian gaji atau tunjangan ketiga belas belum dapat dibayarkan pada bulan yang ditentukan (Juli), maka pembayarannya dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.
Ada pula Surat Edaran Menteri Dalam Negari RI nomor 903/3387/SJ tentang pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ketiga belas yang bersumber dari APBD. Di nomor 8 dijelaskan bahwa pengelolaan anggaran THR dan gaji ketiga belas tahun 2018 tersebut dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
“Dari beberapa peraturan ini, ada dua poin yang perlu saya sampaikan. Pertama, pencairan gaji ketiga belas itu bisa dibayarkan pada bulan-bulan berikutnya, tidak harus pada Bulan Juli kemarin. Selain itu, harus juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Sedangkan pada Bulan Juli lalu, PAD Pemkot Surabaya belum terpenuhi. Makanya, pemkot menunggu sampai pendapatan stabil, apalagi saat itu ada kejadian bom dan dolar naik, dampaknya daya beli masyarakat menurun, sehingga PAD juga turun dan tidak terpenuhi. “Jadi, Pemkot Surabaya bukan tidak membayar gaji ke-13, cuma kami menunggu waktu yang tepat dan keuangan stabil untuk dicairkan,” ujarnya.
Karena kondisinya seperti itu, maka pemkot menunggu PAK untuk merealisasikan gaji ke-13 ini. Setelah PAK digedok, tidak lantas bisa mencairkan, karena masih ada proses-proses yang harus dilalui sebelumnya. “Nah, kemarin proses-proses itu sudah selesai, tinggal sekarang proses pencairannya,” imbuhnya.
Oleh karena itu, ia memastikan bahwa proses pencairan gaji ke-13 itu bukan karena ada desakan dari beberapa pihak, melainkan karena untuk mematuhi peraturan pemerintah yang diharuskan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan itu diperbolehkan dibayar pada bulan-bulan berikutnya. “Saat ini lah kemampuan keuangan daerah sudah stabil,” pungkasnya.
Sementara itu DPRD Kota Surabaya menyatakan syarat terakhir pencairan gaji ke-13 pegawai negeri sipil berupa registrasi penomoran Perda Perubahan APBD Surabaya 2018 dari Pemerintah Provinsi Jatim sudah terpenuhi.
“Registrasi sudah selesai. Kemarin (30/10), saya sudah mendapat tembusan dari Pemerintah Provinsi Jatim,” kata Ketua DPRD Surabaya Armuji di Surabaya, Kamis (1/11).
Pemkot Surabaya sebelumnya menyatakan siap mencairkan gaji ke-13 pegawai negeri sipil setelah selesai registrasi penomoran Perda Perubahan APBD Surabaya 2018 yang sudah diajukan ke Pemerintah Provinsi Jatim.
