Persoalan pengambilan gamelan dan penutupan gedung di Taman Hiburan Rakyat (THR) ternyata tak jauh berbeda dengan Wisma Persebaya. Pemkot Surabaya berdalih sedang mengamankan aset yang selama ini menjadi temuan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan. Aset-aset tersebut harus punya hubungan hukum yang jelas.
Sementara itu, para seniman yang selama ini menghidupkan THR dalam kondisi penuh keterbatasan akan terus bertahan. Jadwal pentas yang sudah ditata rapi hingga akhir Mei ini berantakan karena Gedung Pringgodani ditutup begitu saja. Tanpa ada pemberitahuan dan komunikasi yang baik sebelumnya.
Rika Sulisdiana, seniwati komunitas Ketoprak dan Wayang Orang Pringgodani THR Surabaya, mengungkapkan, setelah berdemo pada Jum’at (17/5), para seniman semakin yakin ada banyak pihak yang mendukung. Mereka berharap DPRD Surabaya menepati janji untuk memperjuangkan kesenian di THR. “Jangan sampai seperti mau dibunuh. Bagi saya, ini kriminalitas, sedikit demi sedikit barang yang kami pakai dilucuti. Ibarat orang diambil lemahe. Dipateni alon-alon,” ujar Rika di THR kemarin (18/5).
Dia juga sudah mendengar soal rencana pemkot untuk merenovasi THR. Tapi, rencana itu belum disosialisasikan. Para seniman menunggu iktikad baik pemkot untuk mengagendakan pertemuan yang lebih baik agar komunikasi bisa berjalan lancar.
“Yang jelas, lokasi pentas itu harus dekat dengan tempat tinggal seniman,” tegasnya. Rika yang sudah belasan tahun menjadi seniwati di THR menambahkan, mayoritas para seniman itu berkesenian hanya demi pengabdian. Bukan untuk mencari kesejahteraan. “Bukan uang yang dicari, tapi nguri-nguri budoyo,” imbuhnya,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya Eri Cahyadi menuturkan, pengamanan aset, termasuk di THR, saat ini menjadi salah satu prioritas. Sebab, ada temuan BPK. “Aset itu kalau dipakai orang, harus ada sewa. Temuan BPK sudah berkali-kali. Jadi, seolah-olah pemkot membiarkan aset yang terbengkalai. Sekarang fokusnya pada aset,” ungkap Eric -sapaan Eri Cahyadi- kemarin.
