Realisasi serapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim harus semakin digenjot. Sebab, hingga menjelang akhir triwulan ketiga tahun anggaran 2019 tak satu pun OPD yang berhasil melampaui target 80 persen. Bahkan rata-rata serapan dari 56 OPD di Pemprov Jatim baru mencapai 50,45 persen.
Seperti diketahui, target serapan APBD sebagaimana diatur dalam Pergub Nomor 92 tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Jatim Tahun Aggaran 2019 disebutkan bahwa target serapan pada triwulan tiga ialah 80 persen. Secara rinci, pada triwulan I 20 persen, triwulan II 35 persen, dan triwulan III 25 persen.
Saat ini, dari 56 OPD di lingkungan Pemprov Jatim baru 37 OPD yang telah merealisasikan serapan anggaran hingga 50 – 70 persen. Sementara 19 OPD tercatat dibawah 50 persen.
Terkait realisasi anggaran itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Wagub Jatim Emil Elestianto secara langsung melakukan evaluasi serapan anggaran kepada seluruh OPD di lingkungan Pemprov Jatim kemarin, Senin (23/9) sore.
Selain rendahnya serapan 56 OPD, serapan 17 RS dan UPT RS juga belum mencapai tarhet yakni sebesar 51,65 persen dan 20 SMK BLUD baru mencapai 51,79 persen.
Gubernur Khofifah menuturkan, pihaknya mengaku ingin mengevaluasi realisasi serapan sampai akhir September ini. Salah satu sebabnya, karena harus sinkron dengan PAPBD yang sekarang sudah di Mendagri. “Mungkin minggu ini PAPBD akan turun dari Kemendagri. Kalau realisasi sekian terus ada tambahan dengan PAPBD apa reinstra masing-masing OPD, BLUD, maupun UPT,” tuturnya.
Selain itu, evaluasi ini juga terkait dengan rencana pelantikan pimpinan DPRD yang selanjutnya juga akan berjalan alat kelengkapan DPRD. Informasinya, Bamus 1 Oktober juga sudah siap maka kemungkinan nota keuangan dari provinsi tidak jauh dari tanggal itu. “Kita ingin melihat kembali KUPPAS yang sudah kita sampaikan dan di-insert ke e-planning dan e-budgeting. Kita sisir kembali apakah ada perubahan,” kata Khofifah.
Dari evaluasi tersebut, Khofifah mencatat ada beberapa SMK yang masih harus digenjot realisasinya. Ada sekitar 6- 7 SMK yang berstatus BLUD sebelumnya menargetkan cukup tinggi, ternyata realisasinya tidak cukup tinggi, padahal sudah dimasukkan dalam rencana anggaran mereka. “Ini kan harus dievaluasi tadinya dia berharap dari SPP dan income yang diperoleh bisa menargetkan cukup tinggi. Tapi sampai bulan September realisasinya ada yang 10 sampai 11 persen,” ungkap Khofifah.
Lebih lanjut, Khofifah mengaku ada format yang ingin dilakukan seperti pemerintah pusat. Misalnya pada masa menjelang RAPBD seperti saat ini sudah bisa disiapkan tahapan-tahapannya. Sehingga ketika ketuk palu APBD 2020 sudah bisa dilakukan lelang. “Lelang itu tidak berarti pemenang bisa langsung melaksanakan. Karena penandatanganan baru dilakukan setelah DIPA cair,” ungkap dia.
