Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 yang belum maksimal karena adanya keterlambatan penetapan PAK (Perubahan Anggaran Keuangam) Tahun 2019 sehingga anggaran ini hanya terserap mencapai 78,89 persen.
Faktor eksternal mempengaruhi serapan anggaran belanja dari sebesar Rp 2,401 milyar lebih, hanya bisa terealisasi sekitar Rp 1,894 miliar. Menurut Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, memang mempengaruhi percepatan pembangunan fisik. Apalagi nilai pekerjaan berskala besar.
“Inilah kondisi. Di mana kita ingin percepatan pembangunan. Di sisi lain, PAK bisa ditetapkan apabila pimpinan Dewan clear disepakati dan dilantik,” ucap Baddrut Tamam, usai menerima Dua Paguyupan Wartawan Pamekasan, di Peringgitan Ronggosukowati, Selasa (21/1).
Diakuinya, kami (Pemkab, Red) sudah berkonsultasi ke Pemprov Jatim dan Pemerintah Pusat. Dana PAK TA 2019 sudah direkomendasi Gubernur ini bisa dipergunakan. “Konsultasi sudah. Itu tetap tidak bisa. Karena prosedur harus kita lalui. Ini siapa yang salah? Tidak ada disalahkan. Tapi yang rugi kita, termasuk rakyat Pamekasan,” tegas mantan anggota DPRD Jatim.
Menurut Bupati, anggaran belanja APBD TA 2019 itu hanya pada kegiatan fisik, sedang anggaran belanja pegawai dan bantuan sosial serta kebutuhan rapat dan lainnya bisa dikelola secara baik.
Plt Badan Keuangan Daerah Pamekasan melalui Kabid Akuntansi dan Pelaporan, Sahrul Munir menjelaskan, anggaran belanja TA 2019 sebesar Rp 2,401 milyar lebih, terealisasi Rp 1,894 miliar lebih, belum termasuk belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD dan SMP karena tidak masuk ke Kasda.
