Dewan Pengurus Nasional (DPN) Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) menyelenggarakan Pelantikan Pengurus IPKN Wilayah Jawa Timur, Kamis (22/10/2020).
Berlangsung di Kantor BPK Jatim, acara ini juga dihadiri Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak.
Acara pelantikan IPKN Jatim juga bersamaan dengan IPKN Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara.
Prosesi pelantikan pengurus IPN Wilayah Jawa Timur dilaksanakan di Auditorium BPK Jawa Timur secara offline, Sedangkan tiga daerah lainnya mengikuti prosesi pelantikan secara virtual (online).
Di BPK Jatim, pelaksanaan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19).
Pelantikan ini dipimpin langsung Ketua Umum DPN IPKN sekaligus Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Prof Bahrullah Akbar.
IPKN adalah sebuah organisasi profesi pemeriksa Keuangan negara dengan status sebagai Badan Hukum Perkumpulan.
Kepengurusan IPKN Wilayah Jawa Timur diisi oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono sebagai Ketua IKPN Wilayah Jawa Timur.
Kemudian, pimpinan dan para pejabat di lingkungan BPK Jawa Timur, BPKP Jawa Timur, hingga para akademisi. Juga, para inspektur Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Sidoarjo, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Jatim, serta Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Korwil Jawa Timur dan Kalimantan.
Berdasarkan penjelasan Bahrullah, pembentukan IPKN merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 49 Tahun 2018.
BPK selaku instansi pembina jabatan fungsional pemeriksa keuangan negara bertugas memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa.
“IPKN didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan mendayagunakan potensi pemeriksa bagi kepentingan bangsa dan negara. Visi IPKN adalah menjadi organisasi profesi terdepan dalam membentuk Pemeriksa yang profesional untuk memajukan bangsa dan negara,” kata Bahrullah pada penjelasannya.
Struktur Organisasi IPKN terdiri atas Dewan Pembina, Dewan Pengurus Nasional, Dewan Pengarah, Dewan Pakar, Pengurus Wilayah, dan Alat Kelengkapan Kepengurusan.
“Dengan dilantiknya para pengurus, diharapkan para pengurus dapat mengembangkan profesi pemeriksa keuangan negara,” katanya.
“Sekaligus, membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah-wilayah untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah,” pungkasnya.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak pun menyambut baik. Menurutnya, dengan semakin banyaknya pihak Pemeriksa yang kompeten, maka penggunaan anggaran akan semakin baik dan transparan.
“BPK adalah lembaga yang mengawasi keuangan negara di semua tingkatan. Sehingga, hasilnya ada laporan WTP, WTP, atau disclaimer,” kata Emil ditemui seusai acara.
“Kami berharap, kompetensi pemeriksaan bukan hanya dimiliki BPK. Namun, juga pemerintah daerah kabupaten/kota, dan berbagai instansi yang kemudian ini semua diwadahi dalam IPKN,” imbuhnya.
Pihaknya berharap profesionalisme pun terus terjaga.
“Ini diisi oleh para pakar. Kompetensi yang tinggi pun mampu menjawab kebutuhan zaman dengan memunculkan inovasi dengan mematuhi koridor Keuangan negara yang tepat,” kata Emil.
Sumber: surabaya.tribunnews.com
