Pemprov Jatim menerima kunjungan dari Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah (BAP DPD) RI, Kamis (4/2/2021).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti hasil laporan dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua BAP DPD RI Bambang Sutrisno itu disambut baik oleh Pemprov Jatim yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Heru Tjahjono di Kantor Gubernur.
Bahkan Pemprov Jatim menyambutnya dengan melakukan konfirmasi lewat forum dengar pendapat.
Sejumlah narasumber dihadirkan guna melancarkan forum dengar pendapat dengan BAP DPD RI tersebut.
“Jadi tujuan kita datang ke sini adalah untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut dari laporan BPK, agar daerah bisa menindaklanjuti dengan baik, dan tentunya sudah tidak ada beban lagi,” kata Ketua BAP Bambang Sutrisno pada media usai forum tersebut.
Berdasarkan data yang diperoleh dari BPK, diakui Bambang jika Jatim terbilang banyak temuannnya oleh BPK.
Oleh sebab itu BAP DPD butuh melakukan konfirmasi mendalam karena selama ini pengawasan yang dilakukan oleh BAP DPD berdasar dan sesuai dengan data yang telah dimiliki oleh BPK.
“Memang Jawa Timur termasuk tinggi, cuma masalah yang belum ditindaklanjuti adalah masalah krusial yang masih memerlukan langkah langkah yang harus ekstra. Contohnya yang di Magetan,” terang Bambang.
Oleh sebab itu dalam forum tersebut juga dihadirkan Pemkab Magetan untuk bisa menjelaskan apa yang menjadi permasalahan sehingga ada kegiatan dari daerah yang bersangkutan yang menjadi temuan BPK.
Khusus untuk Magetan, temuan yang dimaksud adalah yang terkait pinjaman haji yang peminjamnya sudah pensiun, bahkan sampai sekarang tidak bisa mengembalikan pinjaman itu.
Hal tersebut menjadi masalah yang berulang jika tidak segera diurai. Untuk itu BAP DPD RI berupaya untuk membantu bagaimana masalah itu bisa diselesaikan.
“Ini suatu masalah yang krusial juga. Sehingga ini yang diperhatikan. Tetapi secara keseluruhan, saya rasa di Jatim sudah bagus,” pungkasnya.
Sumber: surabaya.tribunnews.com
