Pemerintah kabupaten/kota yang terakhir menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021 adalah Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Lumajang, dan Kota Pasuruan. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono kepada Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah masing-masing, Senin (23/05/2022) di Ruang Auditorium BPK Jawa Timur. Keempat pemerintah daerah tersebut kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Kami pastikan bahwa pemeriksaan BPK di masa pandemi tetap berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sebagai antisipasi penyebaran Covid-19. Dengan demikian, opini yang diberikan BPK dalam LHP benar-benar memberikan keyakinan yang memadai terhadap kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,”
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD, H. Anang Akhmad Syaifuddin, menyatakan bahwa hikmah dari pandemi Covid-19 adalah akselerasi pemanfaatan teknologi digital yang cukup masif. Ketua DPRD Kabupaten Lumajang juga memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota yang hari ini mendapatkan opini WTP dan berharap opini WTP dapat terus dipertahankan, karena pemerintahan yang sehat dan kuat adalah salah satu piranti untuk menjadikan daerah lebih maju lagi.
Sementara itu, menurut Bupati Blitar, Hj Rini Syarifah, Opini WTP dari BPK bagi pemerintah daerah memiliki makna yang sangat penting. Selain merupakan bukti atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik, opini atas LKPD akan menciptakan reputasi yang dapat menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.
“Kami berkomitmen secara terus-menerus memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada. Terkait temuan, koreksi, dan rekomendasi dari BPK, akan menjadi prioritas dan perhatian kami untuk menindaklanjutinya sesuai action plan yang telah disepakati,” lanjutnya menutup sambutan.
