Bertempat di Ruang Auditorium BPK Jawa Timur, sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Madiun melaksanakan pertemuan dengan BPK Jawa Timur pada Kamis (9/6/2022), pukul 10.00 WIB. Pertemuan yang dikemas dalam bentuk komunikasi stakeholder ini merupakan inovasi BPK Jawa Timur untuk menambah manfaat hasil pemeriksaan BPK bagi para pemangku kepentingan. Agenda dari pertemuan kali ini adalah penyampaian penjelasan kepada DPRD tentang hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021.
“Apresiasi dari kami atas respon yang cepat dari DPRD dan Pemerintah Kabupaten Madiun. Setelah LHP diserahkan beberapa waktu lalu, hari ini sudah dijadwalkan pertemuan dengan kami untuk membahas rekomendasi hasil pemeriksaan,” ujar Kepala Subauditorat Jawa Timur II, Zayad Ramdiansyah, yang mewakili Kepala Perwakilan membuka forum. Ketua DPRD Kabupaten Madiun, H. Fery Sudarsono mengatakan pihaknya ingin berkoordinasi dan meminta penjelasan lebih lanjut terkait rekomendasi BPK agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Selanjutnya pada pukul 14.00 WIB, BPK Jawa Timur menyelenggarakan komunikasi stakeholder dengan DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya. Agenda yang dibahas adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Dalam forum ini, Kepala Subauditorat Jawa Timur I, Agvita Windiadi yang mewakili Kepala Perwakilan memimpin jalannya diskusi.
“Menindaklanjuti hasil audit BPK, maka kami dari DPRD Kota Surabaya dan komponen Pemerintah Kota Surabaya ingin melakukan diskusi, jangan sampai kesalahan di tahun 2021 terulang kembali di tahun- tahun berikutnya,” ujar Ketua DPRD Kota Surabaya, D. Adi Sutarwijono.
Semangat untuk penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangannya sehingga lebih transparan dan akuntabel. Dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, APBD diharapkan memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
