BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK Jatim) telah melaksanakan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Madiun Tahun Anggaran (TA) 2024. Kepala BPK Jatim Yuan Candra Djaisin menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Ketua DPRD Kota Madiun H. Armaya dan Wakil Wali kota Madiun F. Bagus Panuntun, Kamis (14/03/2025) di Kantor BPK Jatim. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan perolehan WTP yang ke delapan kali berturut-turut untuk Kota Madiun. Kota Madiun juga menjadi pemerintah daerah yang pertama kali menerima LHP atas LKPD Tahun 2024 di Jawa Timur.
Namun, BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, meskipun permasalahan tersebut tidak memengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Madiun. Permasalahan tersebut diantaranya pengelolaan pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman belum optimal, pengelolaan retribusi pemakaian Listrik pada salah satu dinas belum sesuai ketentuan, serta penatausahaan aset kemitraan dengan pihak ketiga yang telah selesai masa kerjasamanya belum memadai.
“Meski memperoleh opini WTP, kami minta Pemerintah Kota Madiun tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP,” pesan Kepala BPK Jatim, Yuan Candra Djaisin.
Kepala BPK jatim berharap, LKPD yang telah diperiksa oleh BPK (LKPD audited) dapat digunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan oleh DPRD dan Pemerintah Kota Madiun, terutama terkait dengan penganggaran.
Ketua DPRD Kota Madiun, H. Armaya, berterima kasih kepada Tim Pemeriksa BPK Jatim yang bertugas memeriksa LKPD Kota Madiun dengan sangat independen, obyektif, dan profesional, sehingga memacu OPD untuk melakukan penatausahaan dan pengelolaan keuangan yang baik dan benar. DPRD Kota Madiun juga akan melakukan telaah atas rekomendasi BPK. Sementara, menurut Wakil Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, ini merupakan wujud komitmen dari Pemerintah Kota Madiun dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Pemerintah Kota Madiun akan terus berupaya untuk menyajikan laporan keungan yang lebih baik lagi.
