Desakan sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) agar bantuan APBD Provinsi Jatim terhadap penyelenggaraan Muktamar ke-33 di Jombang diawasi ketat mendapat respons positif berbagai pihak. Bahkan, Pemprov Jatim mendukung upaya itu.
Kepala Biro Kesmas Setdaprov Jatim Bawon Adiyithoni mengatakan, segala bantuan yang dikucurkan pemerintah provinsi pasti akan dilakukan audit secara ketat. Tidak hanya oleh Inspektorat di internal Provinsi Jatim, tetapi juga oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Pun juga bantuan untuk muktamar. Pasti akan ada pengawasan ketat. Kalau perlu KPK turut mengawasi,” katanya kemarin.
Disinggung mengenai rincian bantuan sebesar Rp 4,9 miliar tersebut, Bawon mengaku tidak mengingatnya. Yang jelas saat pengajuan bantuan itu, NU sudah melakukan rincian kegiatan. Di antaranya, anggaran untuk konsumsi selama pelaksanaan Muktamar pada 1-5 Agustus 2015.
Mengenai adanya isu bantuan ini membuat cemburu ormas lain, Bawon mengatakan, Pemprov tidak akan memberikan perlakuan khusus pada ormas tertentu. Baginya, sepanjang ormas tersebut sah dan layak diberikan bantuan, Pemprov akan memberinya.
