Penggunaan dana APBD Provinsi Jawa timur untuk membiayai pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang pada Agustus mendatang ditolak kaum muda NU. Belasan pemuda yang mengatasnamakan dirinya Laskar 1926 Pos Malang itu menggelar aksi damai di depan Balai Kota Malang. Mereka menyampaikan orasi, membentangkan poster seruan penyelamatan NU, serta menggelar salawat dan doa bersama utuk menyelamatkan NU dari tarik-menarik kepentingan politik.
Menurut Humas Laskar 1926 Pos Malang Muhammad Fais, perhelatan besar NU tersebut sudah dimasuki kepentingan birokrasi pemerintahan. Indikasinya adalah masuknya elemen pemerintahan dari Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Jombang dalam kepanitiaan. Selain itu, adanya penggunaan APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten Jombang, yang digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar ini.
Sementara itu, Wakil Ketua Malang Corruption Watch (MWC) Hayik meminta KPK, BPK, dan PPATK turun tangan mengawasi serta mengaudit penggunaan dana APBD dalam kegiatan muktamar ini. “APBD merupakan uang rakyat, yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan,” tandasnya.
