Pandemi Covid-19 yang belum berakhir tidak menghalangi BPK Jawa Timur dalam menjalankan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Setelah menyelesaikan pemeriksaan atas seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 pada semester I 2021, BPK Jawa Timur memulai kegiatan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dan pemeriksaan kinerja pada beberapa pemerintah daerah.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono menegaskan bahwa tugas pemeriksaan BPK tetap dilaksanakan di masa pandemi dengan mengutamakan penggunaan prosedur alternatif, di antaranya melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan dan analisis data/informasi. Selain itu, seluruh pemeriksa yang ditugaskan telah menjalani tes Covid-19 dan dipastikan dalam kondisi sehat.
Hal itu dinyatakan Kepala Perwakilan saat memberikan sambutan dalam Taklimat Awal (Entry Meeting) Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Pendidikan dan Pelatihan Vokasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Pengelolaan Vaksinasi Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Situbondo, Senin (9/8/2021). Kegiatan yang digelar secara virtual ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Bupati Sidoarjo, Bupati dan Wakil Bupati Situbondo, para pejabat di lingkungan ketiga pemerintah daerah, serta tim pemeriksa.
Pemeriksaan pendahuluan kinerja ini antara lain bertujuan memperoleh pemahaman atas entitas/objek yang akan diperiksa. “Selain itu, pemeriksaan pendahuluan juga bertujuan mengidentifikasi permasalahan yang ada serta menentukan area kunci sebagai area yang akan diperiksa dalam pemeriksaan terinci nantinya,” jelas Kepala Perwakilan.
Kepala Perwakilan juga menyatakan bahwa seluruh pemeriksa BPK telah didukung dengan sumber daya keuangan yang cukup selama melaksanakan kegiatan pemeriksaan. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk menjaga independensi, integitas, dan profesionalisme para pemeriksa. Untuk itu, Kepala Perwakilan meminta seluruh pemerintah daerah untuk mendukung upaya tersebut dengan tidak menjanjikan atau memberi apapun yang mengarah kepada upaya gratifikasi.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik pemeriksaan yang akan dilaksanakan BPK. Pada kesempatan tersebut, gubernur juga meminta Bupati Sidoarjo, Bupati Situbondo, beserta seluruh jajaran pemerintah daerah agar menyiapkan segala sesuatu terkait dengan bahan-bahan yang menjadi fokus pemeriksaan BPK secara maksimal dan komprehensif. “Kita ingin apa yang kita lakukan semua terkonfirmasi. Pemeriksaan BPK akan menjadi bagian ikhtiar kita untuk terus berbenah serta meningkatkan seluruh kinerja dan akuntabilitas pemerintah,” pungkasnya.
