Sidoarjo – 5 Mei 2012. Standar operasional sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja diperlukan pada masing-masing unit kerja yang bersangkutan. Oleh karena itu, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Diklat Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bertujuan untuk menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good governance. Diklat yang diikuti oleh para Kepala dan staf Sub Bagian pada Sekretariat Perwakilan ini dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 4 Mei 2012 di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Juanda Sidoarjo.
Diklat ini dibuka oleh Plh. Kepala Perwakilan, Astar Lambaga yang dalam sambutannya menyampaikan harapan bahwa agar diklat ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta kemauan dan semangat yang besar dari para peserta. Dalam diklat ini diharapkan dalam menyusun SOP dilingkungan Sekretariat Perwakilan dapat menggunakan metode-metode yang diperoleh dari diklat ini sehingga target penyusunan SOP tahun 2012 dapat tercapai. Selain itu, diharapkan diklat ini juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan sehingga tidak ada kendala dalam menyusun SOP perwakilan. Materi-materi yang disampaikan dalam diklat penyusunan SOP ini antara lain adalah mengenai kebijakan SOP dilingkungan administrasi pemerintahan, pedoman penyusunan SOP dan proses penyusunan SOP. Seluruh materi yang diajarkan didiklat ini disampaikan oleg tenaga pengajar dari Pusdiklat BPK RI yaitu Dwi Setiawan Susanto dan Alia Monalita.
