Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali memberikan sosialisasi Optimalisasi Peran BPK dan DPR dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Jumat (26/5/2023), yang kali ini digelar di Kota Pasuruan. Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi, menjadi narasumber dalam acara tersebut, bersama dengan Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, yang memberikan keynote speech.
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, R. Yudi Ramdan Budiman menyampaikan laporan kegiatan sekaligus membuka acara. Menurutnya, sosialisasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. “BPK, DPR, dan Pemerintah Kota Pasuruan bersama-sama mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, agar tidak hanya WTP saja, namun Pemerintah Kota Pasuruan dapat menjawab dengan bukti nyata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Selanjutnya, Walikota Pasuruan, Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasinya atas langkah-langkah yang ditempuh oleh BPK dan DPR dengan menginisiasi penyelenggaraan sosialisasi. Beliau juga mengungkapkan kegiatan ini menjadi bekal penting dalam rangka melaksanakan tugas dan program-program pembangunan Kota Pasuruan.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK selama ini bertujuan untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan (DPR/DPRD, DPD, dan Pemerintah) yang dimaknai oleh BPK sebagai terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
“Sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai anggota komisi XI DPR RI pada bidang keuangan, pembangunan, dan pengawasan, yaitu untuk membangun akuntabilitas di pemerintah daerah. BPK merupakan salah satu mitra kerja DPR RI yang menjadi pemegang kunci mengenai akuntabilitas. Saya juga ingin memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pasuran yang kemarin baru saja menerima LHP dari BPK Jatim dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI yang juga sebagai anggota BAKN DPR RI, Mukhamad Misbakhun.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi. “Selamat atas opini WTP yang diterima oleh Kota Pasuruan. WTP itu bukan dari BPK. WTP adalah hasil kerja keras dan kegigihan seluruh jajaran pemerintah daerah,” ujarnya di acara yang dimoderatori Wakil Walikota Pasuruan, Adi Wibowo.
Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan dapat terjalin dialog positif antara BPK, DPR, dan Pemerintah Kota Pasuruan untuk bersama-sama mendorong optimalisasi transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, serta meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap peran BPK dan DPR dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam rangka terwujudnya tata kelola keuangan negara yang baik.
