Anggota V BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyatakan bahwa selama beberapa tahun terakhir, proporsi pemeriksaan BPK didominasi oleh pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Harapan para pemangku kepentingan (stakeholder) kepada BPK atas perannya dalam memperkuat transparansi dan integritas tata kelola entitas sektor publik semakin besar. Oleh karena itu, BPK berusaha memenuhi harapan tersebut dengan meningkatkan nilai dan manfaat pemeriksaan BPK melalui pemeriksaan kinerja.
Hal tersebut dinyatakan oleh Anggota V BPK ketika membuka acara Executive Workshop on Performance Audit (Batch 2) di Hotel JW Marriott Surabaya. Acara workshop ini difasilitasi oleh Biro Humas dan Kerja Sama Internasional bekerja sama dengan Australian National Audit Office (ANAO) dalam kerangka Government Participant.
Peserta workshop ini adalah para pejabat Eselon II di BPK Pusat dan BPK Perwakilan. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan pada Desember 2016 di Denpasar dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. Adapun jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan gelombang kedua ini adalah sebanyak 24 orang, termasuk Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto.
Executive workshop ini terlaksana atas inisiatif bersama antara para Eselon I (Auditorat Utama Keuangan Negara), Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan (Ditama Revbang), Inspektorat Utama (Itama), dan Pusdiklat BPK. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para pejabat Eselon II terhadap isu-isu yang berhubungan dengan perspektif strategis dan mandatorial dalam pemeriksaan kinerja. Melalui kegiatan ini, diharapkan top management BPK memiliki kompetensi yang memadai dalam menentukan arah dan strategi pemeriksaan kinerja. Pada akhirnya, hasil pemeriksaan kinerja tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya visi yang tercantum dalam rencana strategis BPK, yaitu pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (stakeholder).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 20 s.d. 21 Februari 2017 ini dihadiri oleh peserta dari 10 unit kerja Eselon II di BPK Pusat dan 14 BPK Perwakilan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para pejabat Eselon I sebagai narasumber, yaitu Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat Johanes Widodo Hario Mumpuni, Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama KN V) Bambang Pamungkas, Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang) Slamet Kurniawan, serta Inspektur Utama Mahendro Sumardjo. Selain itu, dalam kegiatan ini juga hadir Andrew Pope sebagai Senior Advisor dari ANAO.
Saat menyampaikan laporan kegiatan, Tortama KN V menyatakan bahwa workshop ini merupakan sarana diskusi bagi para peserta untuk bertukar pikiran mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pemeriksaan kinerja. Acara ini juga dapat menjadi wadah berbagi pengalaman antar unit kerja serta untuk merumuskan suatu praktik terbaik (best practice) dalam metodologi pemeriksaan kinerja di BPK. Informasi dari workshop ini diharapkan dapat disebarkan dan diterapkan pada unit kerja masing-masing peserta.
“Terkait dengan praktik pemeriksaan kinerja dalam dunia internasional, kita akan mendengar sharing dari advisor ANAO dan Kepala Biro Humas yang diharapkan dapat menjadi salah satu masukan untuk mengembangkan dan merumuskan suatu pemeriksaan kinerja versi BPK yang memenuhi standar internasional,” kata Tortama KN V.
Sementara itu, Anggota V BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyampaikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan kinerja dalam lima tahun ke depan akan difokuskan pada pemeriksaan untuk menilai program dan kegiatan prioritas pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sesuai visi yang tercantum dalam Rencana Strategis BPK 2016-2020, BPK telah menetapkan 12 tema dan 18 fokus yang menjadi arah kebijakan pemeriksaan sampai dengan tahun 2020.
Mengacu pada model kematangan akuntabilitas organsisasi yang dikembangkan INTOSAI, pemeriksaan kinerja BPK diarahkan untuk mendorong peningkatan kematangan BPK dari pemeriksaan yang bersifat oversight menuju pemeriksaan yang bersifat insight dan foresight. Kebijakan pemeriksaan kinerja saat ini telah selaras dengan peran ini, dimana BPK diharapkan dapat memberikan pendapat mengenai kinerja program dan kebijakan pemerintah serta memberikan rekomendasi sesuai praktik terbaik (best practice) dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. “Saya sangat mengharapkan peran serta aktif dari seluruh peserta sehingga hasil dari kegiatan ini dapat menjadi langkah aksi yang konkrit dalam rangka percepatan pengembangan pemeriksaan kinerja BPK ke depan,” pungkas Anggota V BPK.
Kegiatan workshop pada hari pertama diisi dengan pemaparan Action Plan hasil dari kegiatan pada Batch I oleh Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat serta pemaparan mengenai pemeriksaan kinerja yang berdampak bagi masyakarat oleh Tortama KN V. Selanjutnya dilaksanakan diskusi panel mengenai lima topik terkait pemeriksaan kinerja yang telah dibahas sebelumnya dalam kelompok-kelompok kecil peserta workshop. Pada akhir diskusi, setiap kelompok diminta merumuskan suatu action plan pengembangan pemeriksaan kinerja di BPK untuk dipresentasikan pada hari kedua.
Hari kedua executive workshop dimulai dengan paparan mengenai pencapaian visi BPK melalui peningkatan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan kinerja BPK oleh Kepala Ditama Revbang dan paparan mengenai pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan kinerja oleh Inspektur Utama BPK. Selanjutnya dilaksanakan pemaparan secara panel mengenai praktik pemeriksaan kinerja dalam dunia internasional oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional Raden Yudi Ramdan Budiman dan Senior Advisor ANAO Andrew Pope. Pada akhir kegiatan, setiap kelompok diskusi mempresentasikan action plan pengembangan pemeriksaan kinerja di BPK yang telah didiskusikan pada hari pertama.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto mengharapkan kegiatan ini dapat merumuskan suatu pemeriksaan kinerja yang lebih fokus dan memberikan dampak yang dapat dirasakan auditee melalui rekomendasi yang lebih SMART (specific, measurable, attainable, reliable, timeliness). “Selama ini hasil audit yang dianggap paling menarik adalah PDTT (pemeriksaan dengan tujuan tertentu), khususnya belanja. Kita berharap, ke depan pemeriksaan kinerja dapat lebih menarik lagi,” kata Novian.
