Dalam upaya memberikan pemahaman yang sama dalam penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) kepada semua unit kerja, BPK Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Bimbingan Teknis Pelaporan Data Capaian Output dan Reformulasi IKPA Tahun 2021. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 9 Maret 2021 dan diikuti oleh seluruh pejabat struktural, pegawai Subbagian Keuangan, dan dua orang person in charge (PIC) keuangan dari masing-masing unit kerja.
IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.
Kegiatan yang bertempat di Ruang Auditorium BPK Jawa Timur ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan mengingatkan pentingnya pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, “Kesempatan ini saya harapkan dapat menjadi ajang diskusi bagi para peserta dengan narasumber dari Kementerian Keuangan, sehingga kegiatan ini benar-benar bermanfaat dalam rangka terlaksananya kegiatan monitoring kinerja dan evaluasi IKPA 2021,” ujar Kepala Perwakilan.
Setelah pembukaan oleh Kepala Perwakilan, kegiatan dimulai dengan pemaparan materi oleh narasumber dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidoarjo Ruslan Hasan. Ruslan menyampaikan bahwa terdapat migrasi sistem dan pelaporan IKPA untuk Tahun 2021. Perubahan sistem ini mengakibatkan beberapa aplikasi yang digunakan pada tahun 2020 menjadi tidak difungsikan lagi. Penyederhanaan sistem ini bertujuan mengurangi permasalahan yang muncul dalam pelaporan IKPA dengan sistem lama serta menyandingkan penyerapan anggaran dengan capaian output satuan kerja.
Pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Melalui kegiatan ini, penilaian IKPA BPK Jawa Timur Tahun 2021 diharapkan dapat terlaksana dengan baik sesuai kebijakan monitoring dan evaluasi anggaran yang terbaru.
