Hubungan Ketua DPRD Gresik Abdul Hamid dengan para wakilnya makin memburuk. Sinyalemen itu terlihat dari sikap tiga wakil DPRD yang bakal terus melanjutkan aksi boikot rapat-rapat paripurna berikutnya. Ketiga wakil itu terdiri dari Nur Saidah dari Partai Gerindra, Nur Qolib dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Sholahuddin asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dalam pandangan umum pada rapat paripurna yang digelar Jum’at (19/6) dengan agenda mendengar jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi, Fraksi Gerindra menyatakan prihatin karena Gresik selalu memperoleh opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan status Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Kritik serupa disampaikan Fraksi Partai Demokrat (PD). Selain mempertanyakan opini WDP, Fraksi PD juga mempertanyakan besarnya anggaran yang masuk dalam sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2014 yang mencapai Rp 234 miliar lebih. “Ini bukan efisiensi anggaran, tapi ini mencerminkan ketidakmampuan kinerja SKPD terkait,” kata Eddy Santoso, Ketua Fraksi PD DPRD Gresik.
