Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat ini berhasil dipertahankan Banyuwangi selama lima tahun berturut-turut.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyampaikan kebahagiaannya atas hasil LKPD 2016 yang kembali mendapat opini WTP murni untuk kali kelima. “Ini sebuah kerja keras kita selama ini. Kerja keras dari para SKPD dalam penggunaan uang rakyat, penggunaan APBD,” kata dia. Penyerahan hasil LPKD tersebut dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Jatim di Surabaya akhir pekan kemarin.
Capaian WTP kali kelima ini meyakinkan Anas bahwa menciptakan program pelayanan publik dan program menciptakan kesejahteraan masyarakat bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan. “Dulunya banyak yang mengkhawatirkan ide-ide kita menumbuhkan program baru semacam Banyuwangi Festival dan keterlibatan pihak ketiga dalam program kemiskinan yang digagas pemkab akan menghalangi mendapatkan opini WTP. Tapi, berkat kepatuhan dan ketelitian kita dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan kaidah akuntansi, alhamdulillah opini WTP masih bisa kita pertahankan,” ungkap dia.
Anas melanjutkan prestasi ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi pemkab karena auditor BPK akan menerapkan standar yang lebih pada daerah yang berhasil mempertahankan berulang-ulang. “Bila dulu ada kesalahan sedikit masih bisa ditoleransi, namun sekarang toleransinya lebih ketat. Ini memaksa kita juga lebih berhati-hati dalam menyusun laporan keuangan,” jelas Anas.
