Komisi A DPRD Jatim mengajak penegak hukum untuk ikut mengawasi penggunaan dana Pilgub 2018. Permintaan ini terkait maraknya kasus korupsi yang melibatkan sejumlah penyelenggara Pilkada. Komisi A menegaskan seharusnya sebagai penyelengara Pemilu, KPU maupun Bawaslu mampu menjadi teladan di masyarakat akan penegakan proses demokrasi yang berprinsip pada azas Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia).
Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo menegaskan jika anggaran Pilgub Jatim 2018 dipastikan mencapai Rp 1,6 triliun sangat rawan terhadap penyelewengan. Mengingat setiap pelaksanaan Pilgub pasti akan ada oknum dari penyelenggara pilkada, baik dari unsur Bawaslu maupun KPU yang terjerat kasus korupsi.
Karenanya, dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang kejaksaan maupun kepolisian bersama penyelenggara pemilu untuk duduk bareng membahas masalah aturan yang tidak boleh dilanggar terkait pengelolaan anggaran Pilgub.
“Jujur saya pribadi sampai miris melihat beberapa kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara pemilu yang seharusnya bersih dari kasus tersebut. Untuk itu agar pelaksanaan Pilgub Jatim 2018 tidak memakan korban, apalagi melihat anggaran yang sangat besar yang memungkinkan terjadi penyelewengan maka sejak awal kami akan mengundang aparat terkait khususnya kejaksaan dan kepolisian untuk bersama-sama memberikan diskresi terkait pengelolaan anggaran. Termasuk untuk mengawasi penggunaan anggaran yang ada,” tegas politisi Partai Golkar ini.
Ditambahkannya, rata-rata penyelenggara pemilu terjerat pasal korupsi karena mereka banyak menabrak aturan. Seharusnya masalah tersebut bisa diminimalisir jika mereka mau menghormati aturan yang ada. Termasuk mereka sering melakukan konsultasi ke Kejaksaan atau BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) jika diketahui mengalami kesulitan dalam menterjemahkan aturan.
Di sisi lain, pada awal April 2016 ini Komisi A DPRD Jatim berencana menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama KPU, Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian serta instansi terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak termasuk Pilgub Jatim.
Selain membahas masalah besaran anggaran Pilgub Jatim sekaligus soal sharing anggaran dengan Pilkada serentak di 18 kabupaten/kota di Jawa Timur, apakah secara aturan diperbolehkan atau tidak. Termasuk membahas soal aturan terkait penggunaan anggarannya.
