Pegawai negeri sipil (PNS) kini tidak bisa leluasa melakukan perjalanan dinas. Pemkab sudah membuat aturan baru terkait dengan tata cara bepergian dinas itu. Ada tiga mekanisme yang harus dipatuhi oleh aparatur sipil negara (ASN).
Regulasi baru tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Noer Rochmawati kemarin (26/1). Dia menyatakan sudah terbit Perbup No 100 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD 2018. ”Di dalamnya diatur perjalanan dinas,” ujarnya saat ditemui di kantornya kemarin.
Aturan pertama, pejabat eselon II yang hendak melakukan perjalanan dinas harus mengajukan izin ke sekretaris daerah (Sekda). Bagi PNS eselon III, mereka mesti mendapatkan persetujuan dari asisten III. ’’Aturan sebelumnya, pengajuan izin cukup ke kepala dinas. Setelah mendapatkan persetujuan dari kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah), PNS bisa langsung pergi ke tempat tujuan,’’ ucapnya.
Ketentuan kedua terkait dengan konsultasi. Sebelumnya, konsultasi tidak diatur secara terperinci. Setiap OPD bisa menggelar konsultasi ke kementerian atau instansi lain. Jaraknya pun terserah pengusul, bisa di dalam provinsi atau ke Jakarta.
Pada perbup yang baru, konsultasi dijelaskan secara detail. Dinas bisa berkonsultasi ke Pemprov Jatim. Jika hasilnya dirasa belum jelas, OPD dilarang langsung terbang ke Jakarta untuk mendapatkan penjelasan dari kementerian. Noer menuturkan, pemerintah pusat sudah membuat aturan bahwa konsultasi harus dilakukan di provinsi. Daerah yang belum jelas bisa bertolak ke Jakarta. ”Syaratnya harus mengajak perwakilan dinas di provinsi,” tuturnya.
Aturan ketiga, pemkab membagi zona perjalanan dinas. Ada tiga zona. Pertama, perjalanan dinas dalam daerah/kabupaten. Kedua, perjalanan dinas luar daerah, tetapi masih dalam Provinsi Jatim. Yang ketiga, perjalanan dinas luar Provinsi Jatim.
Mantan wakil direktur RSUD Sidoarjo itu menuturkan bahwa aturan sebelumnya sudah menyusun pembagian zona. Noer mencontohkan perjalanan dinas di dalam provinsi. Sebelumnya, PNS yang bepergian ke seluruh kota di Jatim diberi jatah uang saku yang sama. ”Meskipun ke Banyuwangi, uang sakunya sama,” katanya.
Pada aturan yang baru, ada perbedaan uang saku sesuai zona. Zona I meliputi Surabaya, Pasuruan, dan Mojokerto. Untuk zona II, ASN melakukan perjalanan di luar zona I. ”Ada perbedaan uang saku. Untuk zona II, ditambah Rp 250 ribu,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Achmad Zaini mengungkapkan PNS tidak perlu sering-sering pergi ke luar kota. ’’Tugas kantor selesaikan dulu,’’ katanya.
