Validasi jumlah warga yang berhak mendapatkan bantuan program jaring pengaman sosial (JPS) di Kota Batu masih dilakukan. Di lapangan, pendataan dihadapkan pada tantangan proses verifikasi. Petugas harus jeli agar verifikasi tepat sehingga penyaluran bantuan juga tepat.
Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso menjelaskan, tidak mudah bagi petugas di lapangan untuk memverifikasi status warganya. Pasalnya, rawan kecemburuan sosial. Maka dari itu, hingga Rabu (22/4), bantuan JPS belum juga disalurkan.
Pemkto Batu telah menganggarkan total Rp 102 miliar untuk mengantisipasi dampak pandemi. Rinciannya, ada tiga bidang utama yang mendapatkan perhatian. Pertama, bidang kesehatan yang dianggarkan sebanyak Rp 40,1 miliar. Yang berikutnya, JPS sebesar Rp 60 miliar. Pemkot Batu memberi jatah Rp 1 juta untuk 30.000 KK dalam 2 bulan. Terakhir adalah anggaran Rp 2 miliar di bidang keamanan, termasuk operasional BPBD.
Punjul menerangkan dirinya mendapat laporan warga miskin di Kota Batu berjumlah 4.441 jiwa, sedangkan warga yang terdampak akibat pandemi belum selesai pendataannya.
“Soalnya kami masih harus menyesuaikan dengan kriteria warga yang ekonominya terdampak. Semua terdampak, namun kita juga harus ukur batasan kriterianya,” ujarnya, Rabu (22/4).
Pemkot Batu sangat berhati-hati agar bantuan tepat sasaran. Menurut Punjul, tidak sedikit juga warga yang masih bisa bertahan di tengah situasi pandemi. Punjul betul-betul berharap para RT dan RW tidak salah mendata warganya. RT atau RW menjadi garda terdepan melakukan tugas pendataan.
