Anggota DPRD Tulungagung sepekan ini menjalani masa reses. Namun sebagian dari mereka tidak mengambil jatah dana reses guna menyerap aspirasi konstituennya. Sebagian besar anggota dewan yang tidak mengambil dana yang besarannya per anggota Rp 23,85 juta tersebut beralasan, penggunaan dana reses tidak bisa untuk memberi uang transport pada konstituen yang diundang.
“Realistis saja. Saat ini kalau mengundang konstituen tanpa uang transport pasti akan menimbulkan masalah. Daripada menimbulkan kecurigaan konstituen, lebih baik (dana reses) tidak diambil,” ujar Wiwik Triasmoro, Sekretaris Komisi A DPRD Tulungagung.
Politisi asal PDI Perjuangan ini pun menyatakan tidak akan ambil risiko dalam mengambil dana reses yang di dalamnya tidak tercantum untuk peruntukan biaya transport konstituen. Apalagi harus sampai melakukan pengaturan dana dan bisa berpotensi pada pelanggaran aturan saat membuat laporan pertanggungjawaban. “Saya tidak mau kalau sampai melanggar aturan. Dana reses ini juga diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kalau sampai ada pelanggaran, tentu nanti BPK akan mengetahuinya pula,” paparnya.
